KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PU
Dec 30, 2015
KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PU
PERATURAN TERKAIT PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
1. Undang- Undang No 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi2. Undang- Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan
Usaha Tidak Sehat.3. Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.4. Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.5. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata6. PP 28/2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi sebagaimana diubah
terakhir dengan PP 92/20107. PP 29/2000 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Konstruksi sebagaimana diubah dengan PP
59/20108. Perpres 54/2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah terakhir
dengan Perpres 70/20129. Perpres 84/2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Dalam Rangka Percepatan
Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat10. Perka No. 14 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Perpres No. 70 Tahun 2012 tentang
Perubahan Terakhir Atas Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
PERATURAN TERKAIT PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
11. Permen PU 05/2011 tentang Pedoman Persyaratan Pemberian Izin Perwakilan Badan usaha Jasa Konstruksi Asing.
12. Permen PU 07/2011 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi sebagaimana telah diubah dengan Permen PU 14/2014
13. Permen PU 08/2011 tentang Pembagian Subklasifikasi dan Subkualifikasi Usaha Jasa Konstruksi
ETIKA PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA
1. Tertib dan bertanggungjawab2. Profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan 3. Tidak saling mempengaruhi 4. Menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan sesuai
kesepakatan tertulis para pihak;5. Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan6. Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran
keuangan negara dalam PengadaanBarang/Jasa;7. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau
KKN8. Tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk
memberi atau menerima hadiah, imbalan,terkait PBJ
DASAR PERUBAHAN PERMEN 07/2011
1. Menyesuaikan dengan Perpres 70/2012 2. Menyesuaikan dengan ketentuan baru3. Menyederhanakan proses pengadaan 4. Mendukung penyerapan anggaran5. Menghilangkan terjadinya multitafsir
PEMAKETAN PEKERJAAN
1. Pemaketan sebanyak-banyaknya untuk Usaha Kecil tanpa mengabaikan prinsip efisiensi, persaingan sehat, kesatuan sistem dan kualitas kemampuan teknis.
2. Dalam melakukan pemaketan dilarang:• menyatukan atau memusatkan beberapa kegiatan yang tersebar di beberapa
lokasi/daerah yang menurut sifat pekerjaan dan tingkat efisiensinya seharusnya dilakukan di beberapa lokasi/daerah masing-masing;
• menyatukan beberapa paket pengadaan yang menurut sifat dan jenis pekerjaannya bisa dipisahkan dan/atau besaran nilainya seharusnya dilakukan oleh usaha kecil;
• memecah Pengadaan Barang/Jasa menjadi beberapa paket dengan maksud menghindari pelelangan; dan/atau
• menentukan kriteria, persyaratan atau prosedur pengadaan yang diskriminatif dan/atau dengan pertimbangan yang tidak obyektif.
PERMEN PU NO. 14/PRT/M/2013TentangPerubahan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2011 Tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi
1. Segmentasia. Paket pekerjaan konstruksi ≤ Rp 2,5 Miliar, diperuntukkan bagi usaha kecil,
kecuali untuk paket pekerjaan yang menuntut kompetensi teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh usaha kecil.
b. Paket pekerjaan jasa konsultansi ≤ Rp 750 juta diperuntukkan bagi usaha kecil.c. Paket pekerjaan jasa konsultansi perorangan ≤ Rp 250 juta.
2. Penerbit Jaminand. Paket pekerjaan konstruksi ≤ Rp 2,5 Miliar dan jasa konsultansi ≤ Rp 750 juta
menggunakan surat jaminan → Bank Umum/Perusahaan Penjaminan/Perusahaan Asuransi dengan substansi sesuai yang tercantum dalam standart dokumen Permen 14/2013. (akan direvisi)
e. Paket pekerjaan konstruksi > Rp 2,5 Miliar dan jasa konsultansi > Rp 750 juta menggunakan surat jaminan → Bank Umum. (akan direvisi)
3. Metode Pelelangan dan Kriteria Evaluasia. Pemilihan Pekerjaan Konstruksi pada prinsipnya dilakukan melalui
metode Pelelangan Umum dengan pascakualifikasi.b. Khusus untuk Pekerjaan Konstruksi bersifat kompleks, terintegrasi,
dan/atau diyakini jumlah penyedianya terbatas, pemilihan penyedia Pekerjaan Konstruksi dilakukan melalui metode Pelelangan Terbatas dengan prakualifikasi.
c. Dalam hal pengadaan pekerjaan konstruksi yang bersifat kompleks, terintegrasi, atau bernilai di atas Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), harus menggunakan persyaratan/kriteria evaluasi teknis yang ditetapkan terlebih dahulu oleh Pejabat Eselon I terkait untuk menghindari persyaratan/ kriteria yang diskriminatif dan/ atau pertimbangan yang tidak obyektif.
4. Evaluasi Penawaran Harga
a. Evaluasi dokumen penawaran harus berdasarkan pada pedoman evaluasi penawaran yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan.
b. Harga penawaran yang nilainya di bawah 80% HPS.
EVALUASI PENAWARAN
NO YES
Gugur
Jaminan Pelaksanaan dinaikan sebesar 5% dari
HPS
Gugur Penetapan
WAJARTIDAK
WAJAR
MENOLAK TERIMA
Klarifikasi Kewajaran
Harga
Penetapan
Harga Penawaran <80% HPS
Evaluasi Kewajaran Harga di bawah 80% HPS :1) Meneliti dan menilai kewajaran harga satuan dasar meliputi harga upah, bahan,
dan peralatan dari harga satuan penawaran, sekurang-kurangnya pada setiap mata pembayaran utama;
2) Meneliti dan menilai kewajaran kuantitas/koefisien dari unsur upah, bahan, dan peralatan dalam Analisa Harga Satuan;
3) Hasil penelitian butir 1) dan butir 2) digunakan untuk menghitung harga satuan yang dinilai wajar tanpa memperhitungkan keuntungan yang ditawarkan; dan
4) Harga satuan yang dinilai wajar digunakan untuk menghitung total harga penawaran yang dinilai wajar dan dapat dipertanggungjawabkan.
5) Total harga sebagaimana dimaksud pada huruf d. dihitung berdasarkan volume yang ada dalam daftar kuantitas dan harga.
Apabila hasil evaluasi > harga penawaran → tidak wajar dan gugur.Apabila hasil evaluasi ≤ harga penawaran → wajar, tidak gugur, jaminan
pelaksanaan menjadi sebesar 5% dari HPS
5. Rencana Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi (RK3K) Dalam dokumen pengadaan, PPK harus menyampaikan identifikasi bahaya yang
akan timbul akibat pekerjaan tersebut. Dalam dokumen penawaran, Penyedia harus mengisi bentuk pengendalian dari
identifikasi bahaya dan membuat sasaran serta program K3 Evaluasi teknis Rencana Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi (RK3K)
dilakukan terhadap sasaran dan program K3 untuk pengendalian risiko bahaya K3.
Catatan :Evaluasi teknis terhadap RK3K :
RK3K memenuhi persyaratan yaitu adanya sasaran dan program K3 yang secara umum menggambarkan penguasaan dalam mengendalikan risiko bahaya K3;
Diharapkan masing-masing Direktorat Jenderal membuat pedoman dalam penilaian terkait evaluasi teknis K3;
Penerapan SMK3 berdasarkan Permen PU no.9 tahun 2008 tentang SMK3.
6. Penetapan Pemenang Pek. Konstruksi(alat/personil sama untuk penawaran beberapa paket)
a. Mengikuti beberapa paket pek. konstruksi dalam waktu bersamaan & menawarkan peralatan sama, hanya dapat ditetapkan sebagai pemenang pada 1 paket → klarifikasi menentukan peralatan tersebut akan ditempatkan, sedangkan untuk paket pekerjaan lainnya dinyatakan peralatan tidak ada dan dinyatakan gugur.
b. Dikecualikan dengan syarat kapasitas dan produktifitas peralatan secara teknis dapat menyelesaikan pekerjaan lebih dari 1 paket.
c. Mengikuti beberapa paket pek. Konstruksi/jasa konsultansi dalam waktu bersamaan & menawarkan personil sama, hanya dapat ditetapkan sebagai pemenang pada 1 paket → klarifikasi menentukan personil tersebut akan ditempatkan, sedangkan untuk paket pekerjaan lainnya personil dinyatakan tidak ada dan dinyatakan gugur.
7. Sanggahan dan sanggahan banding
a. Dalam hal jawaban sanggahan banding menyatakan pelelangan/seleksi gagal dan harus dilakukan evaluasi ulang, maka tidak ada sanggahan dan sanggahan banding terhadap hasil evaluasi ulang.
b. Apabila peserta keberatan terhadap hasil evaluasi ulang dapat mengajukan pengaduan yang ditujukan kepada APIP K/L/D/I bersangkutan.
8. Penunjukan Langsung (Lelang Ulang Gagal)Dalam hal Pelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsung ulang gagal, Pokja ULP dapat melakukan Penunjukan Langsung berdasarkan persetujuan PA, dengan tetap memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas, dengan ketentuan:a. hasil pekerjaan tidak dapat ditunda;b. menyangkut kepentingan/keselamatan masyarakat; danc. tidak cukup waktu untuk melaksanakan proses Pelelangan/ Seleksi/ Pemilihan
Langsung dan pelaksanaan pekerjaan.
9. Keterlambatan (Melewati Tahun Anggaran)a. Keterlambatan & akan melampaui TA berjalan akibat kesalahan Penyedia Pekerjaan
Konstruksi, sebelum dilakukan pemutusan kontrak Penyedia Pekerjaan Konstruksi dapat diberi kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan dengan diberlakukan denda sebesar 1/1000 dari nilai Kontrak atau nilai bagian Kontrak untuk setiap hari keterlambatan. Kesempatan menyelesaikan pekerjaan selama 50 hari tersebut dapat melampaui TA berjalan.
b. Penyelesaian pekerjaan akibat keterlambatan melampaui TA berjalan, diterbitkan adendum untuk mencantumkan sumber dana tahun anggaran berikutnya atas sisa pekerjaan yang akan diselesaikan.
c. PPK dapat memutuskan Kontrak secara sepihak, apabila berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dinilai Penyedia Pekerjaan Konstruksi tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan.
Catatan:Sesuai Permenkeu No 25/PMK05/2012 tanggal 7 Februari 2012
Besaran yang akan dibayarkan dari material on site berkisar antara 50% sampai dengan 70%, dengan ketentuan:
a. Peralatan dan/atau bahan yang merupakan bagian dari pekerjaan utama namun belum dilakukan uji fungsi (commisioning) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1) Berada di lokasi pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Kontrak dan perubahannya;
2) Memiliki sertifikat uji mutu dari pabrikan/produsen;
3) Bersertifikat garansi dari produsen/agen resmi yang ditunjuk oleh produsen;
4) Disetujui oleh PPK sesuai dengan capaian fisik yang diterima;
5) Dilarang dipindahkan dari area lokasi pekerjaan dan/atau dipindahtangankan oleh pihak manapun; dan
6) Keamanan penyimpanan dan risiko kerusakan sebelum diserahterimakan secara satu kesatuan fungsi merupakan tanggung jawab Penyedia Barang/Jasa.
b. Dalam hal peralatan dan/atau bahan dibuat/dirakit oleh Penyedia Barang/Jasa, butir a.2) dan butir a.3) tidak diperlukan;
c. Pembayaran untuk item atau kontrak harga satuan.
10. Material On-Site
11 Hal-hal yang Perlu diperhatikan dalam Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah EVALUASI PENAWARAN :o Harus berpedoman pada tata cara/ kriteria yang mengacu pada peraturan perundang-undangan
dan ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan.o Dilarang mengubah, menambah dan/ atau mengurangi kriteria serta tata cara evaluasi setelah
batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran/ Kualifikasi.o Pelaksanaan proses pengadaan pekerjaan konstruksi dan jasa konsultansi dilaksanakan secara
full elektronik (e-procurement)o Jawaban sanggah banding oleh Kepala Pusat Pembinaan Penyelenggaraan Konstruksi untuk
pelelangan sederhana/ pemilihan langsung ( ≤ Rp. 5 miliar) dan seleksi sederhana ( ≤ Rp. 200 juta ).
o Kriteria evaluasi yang menggunakan sistem gugur ambang batas atau sistem nilai harus mendapat persetujuan dari Eselon I yang bersangkutan.
o Penyedia pekerjaan konstruksi yang mengajukan penawaran dibawah 80% HPS dapat ditunjuk sebagai pemenang pelelangan apabila harga penawaran dapat dibuktikan wajar.
“ Billing Rate ” (SE Menteri PU Nomor :
03/SE/M/2013)
• Sebagai acuan penyusunan HPS/RAB Pekerjaan Konsultansi di Kementerian PU
• Biaya langsung personil Tenaga Ahli Jasa Konsultansi Maksimal
Rupiah Per Bulan
Rupiah Per Bulan
Rupiah Per Bulan
S1 S2 S3 1 2 3 4 5 6 7
1 21,100,000 2 22,900,000 3 24,600,000 4 26,400,000 1 28,200,000 1 29,500,000 2 30,000,000 2 31,600,000 3 31,700,000 3 33,600,000 4 33,500,000 4 35,800,000 1 35,300,000 1 37,800,000 1 41,400,000 2 37,100,000 2 39,800,000 2 43,700,000 3 38,800,000 3 41,900,000 3 46,000,000 4 40,600,000 4 43,900,000 4 48,200,000 5 42,400,000 5 46,100,000 5 50,400,000 6 44,100,000 6 48,100,000 6 52,800,000 7 45,900,000 7 50,100,000 7 55,000,000 8 47,700,000 8 52,200,000 8 57,200,000 9 49,500,000 9 54,200,000 9 59,400,000
10 51,200,000 10 56,200,000 10 61,800,000 11 53,000,000 11 58,400,000 11 64,200,000 12 54,800,000 12 60,400,000 12 66,800,000
AHLI UTAMA
BESARAN MAKSIMAL BIAYA LANGSUNG PERSONIL (REMUNERASI) UNTUK TENAGA AHLI BERPENDIDIKAN (S1, S2, S3) BERDASARKAN PENGALAMAN PROFESI & SERTIFIKASI
PROVINSI DKI JAKARTA (BENCHMARK )
Tahun Pengalaman
Tahun Pengalaman
Tahun Pengalaman
Klasifikasi
AHLI MUDA
AHLI MADYA
No. Provinsi Indeks1 Nanggroe Aceh Darussalam 1.0102 Sumatera Utara 0.9353 Sumatera Barat 0.9354 Riau 0.9215 Kepulauan Riau 0.8926 Jambi 0.9077 Sumatera Selatan 0.9048 Kepulauan Bangka Belitung 0.9689 Bengkulu 0.871
10 Lampung 0.88011 Banten 0.90912 DKI Jakarta 1.00013 Jawa Barat 0.78114 Jawa Tengah 0.76015 DI. Yogyakarta 0.81616 Jawa Timur 0.77217 Bali 0.86118 Nusa Tenggara Barat 0.91319 Nusa Tenggara Timur 0.89720 Kalimantan Barat 0.85721 Kalimantan Tengah 0.95222 Kalimantan Selatan 0.96923 Kalimantan Timur 0.99224 Sulawesi Utara 0.92925 Sulawesi Tengah 0.86926 Sulawesi Tenggara 0.88227 Sulawesi Selatan 0.92728 Sulawesi Barat 0.93229 Gorontalo 0.82630 Maluku 0.88231 Maluku Utara 0.86732 Papua 1.11733 Papua Barat 1.064
TABEL BESARAN INDEKS WILAYAH PROVINSI DI INDONESIAPROVINSI DKI JAKARTA (BENCHMARK )
Permen 14/2013 Permen 07/2014Semula DirubahPasal 4b Pasal 4
① Penggunaan surat jaminan untuk paket pekerjaan konstruksi s/d Rp. 2,5 M dan Jasa Konsultansi s/d Rp. 750 juta menggunakan surat jaminan yang dikeluarkan oleh Bank Umum/Perusahaan Penjaminan/Perusahaan Asuransi, bersifat mudah dicairkan dan tidak bersyarat dan diserahkan oleh Penyedia barang/jasa kepada PPK/Pokja ULP untuk menjamin terpenuhinya kewajiban Penyedia barang/jasa dengan substansi sesuai yang tercantum dalam dokumen Pengadaan.
① Penggunaan surat jaminan pekerjaan konstruksi diatur sebagai berikut :a) Surat jaminan penawaran, surat jaminan
pelaksanaan, surat jaminan pemeliharaan, atau surat jaminan sanggahan banding untuk paket pekerjaan s/d Rp. 50 M dapat diterbitkan oleh Bank Umum/Perusahaan Penjaminan/Perusahaan Asuransi, bersifat mudah dicairkan dan tidak bersyarat dan diserahkan oleh Penyedia barang/jasa Kepada PPK/ Kelompok Kerja ULP.
② Penggunaan surat jaminan untuk paket pekerjaan konstruksi diatas Rp. 2,5 M dan jasa konsultansi diatas Rp. 750 juta menggunakan surat jaminan yang dikeluarkan oleh Bank Umum, bersifat mudah dicairkan dan tidak bersyarat dan diserahkan oleh Penyedia B/J kepada PPK/Pokja ULP.
b) Surat jaminan penawaran, surat jaminan pelaksanaan, surat jaminan uang muka, surat jaminan pemeliharaan atau surat jaminan sanggahan banding untuk paket pekerjaan diatas Rp. 50 M diterbitkan oleh Bank Umum bersifat mudah dicairkan dan tidak bersyarat dan diserahkan oleh Penyedia B/J kepada PPK/Pokja ULP.
Permen 14/2013 Permen 07/2014Semula DirubahPasal 4b Pasal 4
Tidak ada ① Penggunaan surat jaminan pekerjaan konstruksi diatur sebagai berikut :c) Ketentuan (a) dapat dikecualikan dalam hal
menggunakan sistem e-procurement s/d Rp.2,5 M tidak diperlukan surat jaminan penawaran.
Permen 14/2013 Permen 07/2014Pasal 6d Pasal 6d, ditambahkan 2 ayat yaitu ayat 4 dan 5
① Dalam hal Penyedia mengikuti beberapa paket pekerjaan konstruksi dalam waktu bersamaan dengan menawarkan peralatan yang sama untuk beberapa paket yang diikuti dan dalam eavaluasi memenuhi persyaratan pada masing-masing paket pekerjaan, maka hanya dapat ditetapkan sebagai pemenang pada 1 paket pekerjaan dengan cara melakukakn klarifikasi untuk menentukan peralatan tersebut akan ditempatkan, sedangkan untuk paket pekerjaan lainnya dinyatakan peralatan tidak ada dan dinyatakan gugur.
④ Ketentuan hanya dapat ditetapkan sebagai pemenang pada 1 paket pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dapat dikecualikan pada paket pekerjaan jasa konsultansi apabila tenaga ahli yang diusulkan, penugasannya tidak tumpang tindih (overlap) antara paket yang satu dengan paket lainnya dalam kurun waktu bersamaan.
② Ketentuan hanya dapat ditetapkan sebagai pemenang pada 1 paket pekerjaan sebagaimana dimaksud ayat 1, dapat dikecualikan dengan syarat kapasitas dan produktifitas peralatan secara teknis dapat menyelesaikan pekerjaan lebih dari 1 paket.
③ Dalam hal Penyedia mengikuti beberapa paket pekerjaan konstruksi atau jasa konsultansi dalam waktu bersamaan dengan menawarkan personil yang sama untuk beberapa paket yang diikuti dan dalam evaluasi memenuhi persyaratan pada masing-masing paket pekerjaan, maka hanya dapat ditetapkan sebagai pemenang pada 1 paket pekerjaan dengan cara melakukan klarifikasi untuk menentukan personil tsb akan ditempatkan, sedangkan untuk paket pekerjaan lainnya personil dinyatakan tidak ada dan dinyatakan gugur.
⑤ Paket pekerjaan konstruksi dengan nilai diatas Rp. 2,5 M s/d Rp. 30 M dapat dipersyaratkan hanya untuk pelaksana konstruksi dengan kualifikasi Usaha Menengah yang kemampuannya dasarnya (KD) memenuhi syarat
1. Data Sanggahan Banding Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Kementerian PU
2010 2011 2012 2013 20140
10
20
30
40
50
60
70
80
90
Rp0
Rp200
Rp400
Rp600
Rp800
Rp1,000
Rp1,20083
47 43
30 26
SANGGAHAN BANDING BENAR TA.2010 - 2014
NILAI PAKET (MILIAR)JUMLAH PAKET
TAHUN ANGGARAN
JUM
LAH
PAKE
T
NILA
I PAK
ET (M
ILIAR
)
2010 2011 2012 2013 20140
20
40
60
80
100
120
140
Rp0.00
Rp500.00
Rp1,000.00
Rp1,500.00
Rp2,000.00
Rp2,500.00
Rp3,000.00
Rp3,500.00
Rp4,000.00
Rp4,500.00128
59
39
143
SANGGAHAN BANDING TIDAK BENAR TA. 2010 - 2014
NILAI PAKET (MILIAR)JUMLAH PAKET
TAHUN ANGGARAN
JUM
LAH
PAKE
T
NILA
I PAK
ET (M
ILIAR
)
No.
Data Penetapan Pemenang Pengadaan Pekerjaan Konstruksi diatas > Rp. 100 M dan Jasa Konsultansi diatas > Rp. 10 M oleh Menteri PU
2.
2010 2011 2012 2013 20140
1020304050607080
Rp0
Rp2,000
Rp4,000
Rp6,000
Rp8,000
Rp10,000
Rp12,000
14
35
6471
21
PENETAPAN PEMENANG LELANG DAN SELEKSI TOTAL MENTERI PU TAHUN 2010 - 2014
NILAI PAKET (MILIAR)JUMLAH PAKET
TAHUN ANGGARAN
JUM
LAH
PA
KET
NIL
AI P
AKE
T (M
ILIA
R)