Halaman 1 dari 103 Kata Pengantar Puji syukur kami ucapkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat-Nya kami dapat menyelesaikan Laporan Akhir untuk pekerjaan Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Kota Salatiga Tahun 2016. Laporan Akhir ini, memuat konsep yang berupa kebijakan, strategi dan rencana pengembangan perumahan dan kawasan permukiman. Selain itu juga diusulkan indikasi program serta arahan pengendalian pembangunan perumahan dan kawasan permukiman. Kami berharap akan saran dan kritik dari berbagai pihak guna penyempurnaan laporan ini. Ucapan terima kasih juga kami ucapkan kepada berbagai pihak yang telah membantu kami dalam menyelesaikan Laporan Akhir ini, semoga produk ini membawa manfaat bagi kita semua dan bagi Kota Salatiga pada khususnya. - Tim Penyusun –
103
Embed
Kata Pengantar - bappeda.salatiga.go.idbappeda.salatiga.go.id/wp-content/uploads/2019/09/Lap.-Rencana... · (RP3KP) Kota Salatiga Tahun 2016. Laporan Akhir ini, memuat konsep yang
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Halaman 1 dari 103
Kata Pengantar
Puji syukur kami ucapkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat-Nya kami
dapat menyelesaikan Laporan Akhir untuk pekerjaan Penyusunan Rencana
Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman
(RP3KP) Kota Salatiga Tahun 2016.
Laporan Akhir ini, memuat konsep yang berupa kebijakan, strategi dan rencana
pengembangan perumahan dan kawasan permukiman. Selain itu juga diusulkan indikasi
program serta arahan pengendalian pembangunan perumahan dan kawasan
permukiman.
Kami berharap akan saran dan kritik dari berbagai pihak guna penyempurnaan laporan
ini. Ucapan terima kasih juga kami ucapkan kepada berbagai pihak yang telah membantu
kami dalam menyelesaikan Laporan Akhir ini, semoga produk ini membawa manfaat bagi
kita semua dan bagi Kota Salatiga pada khususnya.
- Tim Penyusun –
H a l a m a n | 2
LAPORAN AKHIR Rencana Pembangunan dan Pengembangan
Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)
Kota Salatiga
Daftar Isi
Daftar Isi ............................................................................................................. 1
Daftar Tabel ......................................................................................................... 5
Daftar Gambar ...................................................................................................... 6
BAB 1 PENDAHULUAN ........................................................................................... 7
1.1 Latar Belakang ........................................................................................ 7
1.2 Maksud, Tujuan dan Sasaran .................................................................... 8
1.3 Dasar Hukum .......................................................................................... 9
1.4 Lingkup Kegiatan ................................................................................... 10
1.4.1 Lingkup Wilayah ................................................................................. 10
1.4.2 Lingkup Kegiatan ................................................................................ 11
(8) peta prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan kawasan
permukiman, termasuk sarana pemakamanumum;
(9) peta kawasan strategis, kawasan prioritas, dan kawasanyang
memerlukan penganganan khusus; dan
H a l a m a n | 24
LAPORAN AKHIR Rencana Pembangunan dan Pengembangan
Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Kota Salatiga
(10) peta rencana struktur dan pola ruang;
b) citra satelit untuk memperbaharui (update) peta dasar danmembuat peta
tutupan lahan; dan
c) peta status perizinan lokasi pemanfaatan tanah.
c. Sumber data yang diinventarisasi disepakati oleh Pokja PKP/Tim Teknis
sebelumdilakukan analisis data.
d. Pendataan disusun menjadi profildaerah bidang perumahan dan kawasan
permukiman.
B. Analisis;
Analisis data ini terdiri dari beberapa jenis kajian sebagai berikut :
a. analisis implikasi kebijakan pembangunan dan kebijakan tata ruang nasional dan
daerah provinsi terhadap pembangunan dan pengembangan perumahan dan
kawasan permukiman;
b. analisis implikasi kebijakan pembangunan dan kebijakan tata ruang daerah
kabupaten/kota terhadap pembangunan dan pengembangan perumahan dan
kawasan permukiman;
c. analisis sistem pusat-pusat pelayanan yang didasarkan pada sebaran daerah
fungsional perkotaan dan perdesaan;
d. analisis karakteristik sosial kependudukan di daerah kabupaten/kota sekurang-
kurangnya meliputi:
1) pola migrasi, pola pergerakan;
2) proporsi penduduk perkotaan dan/atau perdesaan pada awal tahun
perencanaan dan proyeksi 20 (dua puluh) tahun ke depan;
struktur penduduk berdasarkan mata pencaharian, usia produktif, tingkat pendidikan, sex
ratio; dan
sebaran kepadatan penduduk pada awal tahun perencanaan dan proyeksi 20 (dua puluh)
tahun ke depan;
a. analisis karakteristik perumahan dan kawasan permukiman,sekurang-kurangnya
meliputi:
1) identifikasi permasalahan perumahan dan kawasan permukiman di daerah;
2) ketersediaan rumah dan kondisinya;
3) jumlah kekurangan rumah (backlog) pada awal tahun perencanaan dan
proyeksi 20 (dua puluh) tahun ke depan;
4) lokasi perumahan pada kawasan fungsi lain yang perlu penanganan khusus;
5) lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang perlu dilakukan
pemugaran, peremajaan atau pemukiman kembali;dan
6) lokasi dan jumlah rumah yang memerlukan peningkatan kualitas.
b. analisis arah pengembangan perumahan dan kawasan permukiman di perkotaan
dan/atau perdesaan yang berbatasan dalam wilayah kabupaten terhadap rencana
pengembangan wilayah kabupaten/kota secara keseluruhan;
c. analisis kebutuhan prasarana, sarana dan utilitas umum termasuk sarana
pemakaman umum pada daerah kabupaten/kota;
H a l a m a n | 25
LAPORAN AKHIR Rencana Pembangunan dan Pengembangan
Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Kota Salatiga
d. analisis arah pengembangan perumahan dan kawasanpermukiman dan
dukungan potensi wilayah, kemampuan penyediaan rumah dan jaringan
prasarana dan sarana serta utilitas umum;
e. analisis besarnya permintaan masyarakat terhadap rumah;
f. analisis kebutuhan tanah untuk pembangunan perumahan dankawasan
permukiman dengan memperhatikan kebijakan hunian berimbang;
g. analisis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup serta optimasi
pemanfaatan ruang;
h. analisis kemampuan keuangan daerah, sekurang-kurangnya meliputi: sumber
penerimaan daerah dan alokasi pendanaan danpembiayaan pembangunan, dan
prediksi peningkatan kemampuankeuangan daerah; dan
i. analisis kebutuhan kelembagaan perumahan dan kawasan permukiman di daerah
kabupaten/kota
C. Perumusan.
Perumusan merupakan kegiatan untuk menyusun konsep RP3KP berdasarkan
Kompilasi Data dan Analisis. Konsep RP3KP berisi:
a. visi, misi, tujuan, kebijakan, dan strategi pembangunan danpengembangan
perumahan dan kawasan permukiman di daerahkabupaten/kota;
b. jabaran kebijakan pembangunan daerah kabupaten/kota yang bersangkutan;
c. penerapan kebijakan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman
dengan pola hunian berimbang;
d. perencanaan lingkungan hunian perkotaan dan/atau lingkungan hunian
perdesaan melalui pembangunan, pengembangan, danpembangunan kembali;
e. RP3KP di perkotaan dan/atau perdesaan dalam wilayah kabupaten/kota yang
mempunyai kedudukan strategis dalam skala prioritas pembangunan daerah
provinsi dan daerah kabupaten/kota, antara lain seperti kawasan perbatasan,
kawasan wisata, agro industri, dan perdagangan/jasa;
f. rencana kawasan permukiman yang terdiri atas perencanaan lingkungan hunian
serta perencanaan tempat kegiatan pendukung yang merupakan bagian yang
tidak terpisahkan;
g. rencana pembangunan lingkungan hunian baru meliputi perencanaan lingkungan
hunian baru skala besar dengan Kasiba dan perencanaan lingkungan hunian baru
bukan skala besar dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum;
h. rencana penyediaan perumahan dan kawasan permukiman untuk mendukung
pembangunan kawasan fungsi lain;
i. rencana penyediaan tanah untuk pembangunan dan pengembangan perumahan
dan kawasan permukiman;
j. rencana pencegahan tumbuhnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
k. rencana penyediaan dan rencana investasi prasarana, sarana, danutilitas umum
termasuk pemakaman umum, dalam rangka integrasi dan sinergi antara kawasan
permukiman dengan sektor terkait;
l. rencana lokasi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan
ekonomi;
H a l a m a n | 26
LAPORAN AKHIR Rencana Pembangunan dan Pengembangan
Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Kota Salatiga
m. penetapan lokasi pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman,
termasuk penyediaan kawasan siap bangun yang terletak dalam 1 (satu) wilayah
kabupaten/kota atau Daerah Khusus Ibukota Jakarta, sesuai dengan RTRW;
n. penetapan lokasi dan RP3KP yang akan dilaksanakan pada:
1) lingkungan hunian baru perkotaan dan/atau perdesaan;
2) perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
3) pembangunan perumahan dan kawasan permukiman yangakan direvitalisasi
fungsinya;
4) bagian perkotaaan atau perdesaan yang berfungsi sebagai pusatkegiatan
wilayah (PKW), dan pusat kegiatan lokasi (PKL), atau
5) kantung-kantung kegiatan fungsi lain (kawasan industri,kawasan
perdagangan, dan lain-lain);
6) kawasan nelayan/perikanan, kawasan pariwisata, kawasanindustri, dan di
kawasan lainnya yang mempunyai tingkatpertumbuhan tinggi sebagai pusat
kegiatan baru; dan
7) perumahan dan kawasan permukiman strategis di perkotaan dan/atau
perdesaan yang mempunyai potensi sektor unggulan.
o. indikasi program pelaksanaan RP3KP perkotaan dan/atau perdesaan dalam
jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang, yang ditetapkan
berdasarkan skala prioritas daerah kabupaten/kota dengan telah menyebutkan:
1) nama lokasi;
2) rincian nama, jenis program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada
setiap lokasi;
3) pelaku/dinas terkait, kelembagaan mulai dari tingkat kelurahan/desa dan
kecamatan dengan memanfaatka kelembagaan yang ada;
4) jangka waktu;
target dan sasaran yang akan dicapai oleh masing-masingsektor terkait; dan
sumber, besaran, dan alokasi sumber dana dan/ataupembiayaan serta dukungan akses
dan pendanaan dan/ataupembiayaan pembangunan kawasan permukiman yang
berasaldari dan atau dikelola oleh pemerintah, termasuk sumberpendanaan dan/atau
pembiayaan lain.
a. pengaturan pemanfaatan dan pengendalian pembangunan dan pengembangan
perumahan dan kawasan permukiman;
b. pengaturan keterpaduan pemanfaatan dan pengendalian pembangunan
perumahan dan kawasan permukiman pada kawasan fungsi lain;
c. daftar daerah terlarang (negative list) untuk pembangunan danpengembangan
perumahan dan kawasan permukiman baru;
d. pengaturan mitigasi bencana;
e. sistem informasi pemantauan pemanfaatan kawasan permukimanyang
terintegrasi dengan sistem informasi pembangunan daerah provinsi, dan daerah
kabupaten/kota;
f. mekanisme pemantauan, pengawasan, dan pengendalian pelaksanaan program
dan kegiatan oleh seluruh pelaku pembangunan, berupa arahan perizinan;
H a l a m a n | 27
LAPORAN AKHIR Rencana Pembangunan dan Pengembangan
Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Kota Salatiga
g. mekanisme pemberian insentif dan disinsentif oleh:
1) pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya;
2) pemerintah daerah kabupaten/kota kepada badan hukum; atau
3) pemerintah daerah kabupaten/kota kepada masyarakat.
4) insentif perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
dibidang perpajakan;
5) pemberian kompensasi berupa penghargaan, fasilitasi, danprioritas bantuan
program dan kegiatan bidang perumahan dankawasan permukiman;
6) subsidi silang; dan/atau
7) kemudahan prosedur perizinan.
8) pengenaan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
9) pengenaan retribusi daerah;
10) pembatasan fasilitasi program dan kegiatan bidang perumahan dan kawasan
permukiman; dan/atau
11) pengenaan kompensasi.
Konsep RP3KP dalam penyusunannya harus memperhatikan:
a. persyaratan teknis, administratif, tata ruang dan ekologis;
b. tipologi, ekologi, budaya, dinamika ekonomi pada tiap daerah,serta
mempertimbangkan faktor keselamatan dan keamanan;
c. skala/batasan jumlah unit pembangunan dan pengembanganperumahan dan
kawasan permukimansebagai berikut:
1) perumahan dengan jumlah rumah sekurang-kurangnya 15 (limabelas)
sampai dengan 1.000 (seribu) rumah;
2) permukiman dengan jumlah rumah sekurang-kurangnya 1.000(seribu)
sampai dengan 3.000 (tiga ribu) rumah;
3) lingkungan hunian dengan jumlah rumah sekurang-kurangnya3.000 (tiga
ribu) sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) rumah;dan
4) kawasan permukiman dengan jumlah rumah lebih dari 10.000(sepuluh ribu)
rumah;
d. daya dukung dan daya tampung perumahan dan kawasan permukiman dengan
lingkungan hidup dalam rangka keberlanjutan;
e. hubungan antar kawasan fungsional sebagai bagian lingkungan hidup di luar
kawasan lindung;
f. keterkaitan lingkungan hunian perkotaan dengan lingkungan hunian perdesaan;
g. keterkaitan antara pengembangan lingkungan hunian perkotaan dan
pengembangan kawasan perkotaan;
h. keterkaitan antara pengembangan lingkungan hunian perdesaan dan
pengembangan kawasan perdesaan;
i. keterpaduan dan keseimbangan perkembangan antar wilayah,antar sektor, serta
antar lokasi perumahan dan kawasan permukiman terhadap kawasan fungsi lain;
j. keserasian tata kehidupan manusia dengan lingkungan hidup;
H a l a m a n | 28
LAPORAN AKHIR Rencana Pembangunan dan Pengembangan
Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Kota Salatiga
k. akomodasi berbagai kegiatan lokal, regional maupun nasional dibidang
perumahan dan kawasan permukiman untuk memberikan kearifan lokal yang
dapat mengangkat citra sosial-budaya daerah.
l. keseimbangan antara kepentingan publik dan kepentingan setiaporang; dan
m. lembaga yang mengkoordinasikan bidang perumahan dan kawasan permukiman.
Perumusan dilaksanakan secara terintegrasi antara matra ruang, program dan kegiatan
serta dihasilkan dalam bentuk Buku Rencana.
2.4.2 Legislasi
Legislasi merupakan kegiatan penetapan konsep RP3KP DaerahKabupaten/Kota menjadi
peraturan daerah Kabupaten/Kota.Peraturan daerah kabupaten/kota tentang RP3KP
Daerah Kabupaten/Kota dilampirkan:
1. Buku Rencana;
Buku Rencana merupakan hasil kegiatan perumusan yang memuat konsep RP3KP.
2. Album Peta;
Album Peta sekurang-kurangnya terdiri dari:
a. peta dasar untuk Kabupaten sekurang-kurangnya skala 1:50.000,dan peta dasar
untuk Kota sekurang-kurangnya skala 1:25.000 yang mencakup:
1) peta administrasi/batas wilayah perencanaan;
2) peta topografi; dan
3) peta jenis tanah;
b. peta kondisi eksisting:
1) peta sebaran kepadatan penduduk;
2) peta tata guna lahan;
3) peta batas kawasan hutan;
4) peta informasi kebencanaan;
5) peta prasarana, sarana dan utilitas umum;
6) peta pola dan struktur ruang;
7) peta kondisi perumahan dan permukiman; dan
8) peta tipologi perumahan dan permukiman;
c. peta analisis:
1) peta proyeksi sebaran kepadatan penduduk 20 (dua puluh) tahun ke depan;
2) peta potensi sumberdaya alam;
3) peta mitigasi bencana;
4) peta sebaran potensi dan masalah perumahan dan kawasan permukiman,
termasuk peta lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh, kawasan
yang perlu penanganan khusus;
5) peta sebaran potensi dan masalah prasarana, sarana, dan utilitas umum
perumahan dan kawasan permukiman;
6) peta daya dukung dan daya tampung lingkungan;
7) peta kebutuhan tanah untuk pembangunan perumahan dan kawasan
permukiman;
H a l a m a n | 29
LAPORAN AKHIR Rencana Pembangunan dan Pengembangan
Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Kota Salatiga
8) peta kebutuhan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan
kawasan permukiman di daerah kabupaten/kota; dan
9) peta kebutuhan prasarana, sarana, dan utilitas umum lintas perkotaan
dan/atau perdesaan yang berbatasan di daerah kabupaten.
d. peta rencana dengan skala sekurang-kurangnya 1:10.000 yangmencakup:
1) peta RP3KP di perkotaan dan/atau perdesaan;
2) peta RP3KP pada kawasan strategis kabupaten/kota;
3) peta rencana prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan dan kawasan
permukiman; dan
4) peta rencana peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman
kumuh di perkotaan dan perdesaan.
Halaman 30 dari 103
BAB 3 Konsep Bab ini berisi konsep dan rencana pembangunan dan pengembangan
perumahan kawasan permukiman. Konsep dan rencana yang disusun
berdasarkan analisis yang telah disusun dan muatannya sesuai pada
Pedoman Penyesunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan
Perumahan dan Kawasan Permukiman.
3.1 VISI, MISI, TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI
PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN
3.1.1 Visi dan Misi
Visi pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman Kota
Salatiga yaitu:
“Terwujudnya perumahan dan kawasan permukiman
perkotaan yang layak, terpadu dan berkelanjutan”
Makna dari “Terwujudnya permukiman perkotaan yang layak, terpadu dan
berkelanjutan”yaitu:
1. perumahan dan kawasan permukiman perkotaan yang layak, yaitu terciptanya lingkungan perumahan dan kawasan permukiman yang memenuhi persyaratan kebutuhan dasar bagi masyarakat secara merata di seluruh wilayah di Kota salatiga, serta meningkatkan kualitas perumahan dan kawasan permukiman yang layak.
2. perumahan dan kawasan permukiman yang terpadu, yaitu perumahan dan kawasan permukiman dapat terpadu dengan sarana, prasarana, dan utilitas
H a l a m a n | 31
LAPORAN AKHIR Rencana Pembangunan dan Pengembangan
Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Kota Salatiga
3. perumahan dan kawasan permukiman yang Berkelanjutan, yaitu kondisi perumahan dan kawasan permukiman yang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung permukiman Kota Salatiga guna mewujudkan pembangunan berkelanjutan.
Kemampuan pemerintah Kota Salatiga untuk menyelenggarakan pemenuhan kebutuhan
perumahan dan kawasan permukiman relatif sangat terbatas. Sementara itu walaupun
masalah perumahan perumahan dan kawasan permukiman yang layak merupakan
tanggung jawab bersama, namun kewajiban untuk pemenuhan kebutuhan rumah
tersebut pada hakekatnya merupakan tanggungjawab individual. Oleh karenanya sumber
daya dan potensi masyarakat perlu ditumbuhkembangkan untuk dapat memenuhi
kebutuhan perumahan perumahan dan kawasan permukiman yang layak secara mandiri,
dengan didukung oleh upaya pemerintah melalui penciptaan iklim yang kondusif.
Gambaran yang ada tentang ketidakmampuan masyarakat untuk mewujudkan
perumahan perumahan dan kawasan permukiman yang layak lebih sering dikarenakan
iklim yang ada belum secara optimal memberikan ruang, kesempatan dan peluang yang
memadai bagi masyarakat untuk mengembangkan kapasitasnya.
Dengan mengacu kepada hakekat bahwa keberadaan perumahan perumahan dan
kawasan permukiman yang layak akan sangat menentukan kualitas masyarakat dan
lingkungannya di masa depan, serta prinsip pemenuhan kebutuhan akan perumahan
perumahan dan kawasan permukiman yang layak adalah merupakan tanggung jawab
masyarakat sendiri, maka penempatan masyarakat sebagai pelaku utama dengan strategi
pemberdayaan merupakan upaya yang sangat strategis. Sehingga Misi yang harus
dilaksanakan dalam rangka mewujudkan Visi penyelenggaraan perumahan dan
permukiman, adalah sebagai berikut :
1. Melakukan pemberdayaan masyarakat dan para pelaku kunci lainnya di dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang layak.
Sebagaimana telah diatur di dalam UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan
Kawasan Permukiman. Selanjutnya untuk mengimplementasikan hak,kesempatan
dan kewajiban setiap warga negara tersebut di dalam perumahan dan kawasan
permukiman yang layak maka Misi yang akan dijalankan adalah melakukan
pemberdayaan kepada masyarakat dan para pelaku kunci lainnya di dalam
penyelenggaraan perumahan dan permukiman.
2. Memfasilitasi dan mendorong terciptanya iklim yang kondusif di dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang layak
Penyelenggaraan pembangunan perumahan dan permukiman perlu didukung oleh
aspek-aspek pengaturan, pembinaan dan pengawasan yang efektif dalam rangka
mendorong serta menumbuhkembangkan terciptanya iklim yang kondusif, antara lain
dengan pengembangan sistem insentif, penghargaan dan sanksi yang tepat, serta
pengembangan produk-produk hukum yang responsif terhadap dinamika
pembangunan bersama masyarakat, dunia usaha dan pemerintah.
3. Mengoptimalkan pendayagunaan sumber daya pendukung penyelenggaraan perumahan dan permukiman.
H a l a m a n | 32
LAPORAN AKHIR Rencana Pembangunan dan Pengembangan
Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Kota Salatiga
Pembangunan perumahan dan kawasan permukiman yang layak merupakan kegiatan
yang diprogramkan sebagai bagian dari proses pembangunan berkelanjutan.
Karenanya sangat diperlukan dukungan sumber daya yang tepat dan memadai baik
berupa sumber daya alam, sumber daya buatan, maupun sumber daya manusia.
Dalam kerangka pembangunan berkelanjutan maka pembangunan perumahan dan
kawasan permukiman yang dilakukan harus telah mempertimbangkan keseimbangan
terpadu pemanfaatan sumber daya yang ada dan terbatas, termasuk dengan
pendayagunaan sumberdaya manusia yang optimal di lingkungan pemerintahan,
dunia usaha, para profesional dan masyarakat baik secara individu maupun
kelompok/asosiasi yang terkait.
3.1.2 Tujuan
Dengan pernyataan Misi tersebut jelas bahwa pemerintah harus lebih berperan sebagai
fasilitator dan pendorong dalam upaya pemberdayaan bagi berlangsungnya seluruh
rangkaian proses penyelenggaraan perumahan dan permukiman. Dalam upaya
pelaksanaan Misi tersebut, seluruh program dan kegiatan penyelenggaraan perumahan
dan permukiman dititikberatkan untuk dapat mencapai tujuan antara lain sebagai berikut
:
1. Terwujudnya keswadayaan masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhan
perumahan yang layak dan terjangkau secara mandiri sebagai salah satu upaya
pemenuhan kebutuhan dasar manusia dalam rangka pengembangan jati diri, dan
mendorong terwujudnya kualitas lingkungan permukiman yang sehat, aman,
harmonis dan berkelanjutan, baik di perkotaan maupun di perdesaan.
Keswadayaan masyarakat juga dalam artian dapat bermitra secara efektif dengan
para pelaku kunci lainnya dari kalangan dunia usaha dan pemerintah.
2. Terbangunnya lembaga-lembaga penyelenggaraan perumahan dan permukiman
yang dapat menerapkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik, yang mampu
memfasilitasi wahana pengembangan peran dan tanggung jawab masyarakat
sebagai pelaku utama dalam memenuhi kebutuhannya akan hunian yang layak
dan terjangkau, dan lingkungan permukiman yang sehat, aman, produktif dan
berkelanjutan. Kelembagaan yang ingin dicapai tersebut agar juga dapat
senantiasa mendorong terciptanya iklim kondusif di dalam penyelenggaraan
perumahan dan permukiman.
3. Terdorongnya pertumbuhan wilayah dan keserasian lingkungan antar wilayah
melalui penyelenggaraan perumahan dan permukiman yang berkelanjutan, saling
mendukung dan terpadu secara sosial, ekonomi, dan lingkungan baik di perkotaan
maupun di perdesaan, serta kesalingterkaitan antar kawasan. Penyelenggaraan
yang berkelanjutan juga agar dicapai dengan pendayagunaan yang optimal dari
sumberdaya pendukung perumahan dan permukiman.
Kebijakan dan strategi Kota Salatiga penyelenggaraan kawasan permukiman perkotaan
yang layak, terpadu dan berkelanjutan dirumuskan berdasarkan berbagai pertimbangan
H a l a m a n | 33
LAPORAN AKHIR Rencana Pembangunan dan Pengembangan
Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Kota Salatiga
yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya. Rumusan kebijakan dan strategi tersebut
bersifat sangat struktural sehingga secara Kota Salatiga diharapkan dapat berlaku dalam
rentang waktu yang cukup, dapat mengakomodasi berbagai ragam kontekstual masing-
masing daerah, dan dapat memudahkan penjabaran yang sistemik pada tingkat yang
lebih operasional oleh para pelaku pembangunan di bidang perumahan dan permukiman,
baik dalam bentuk rencana, program, maupun kegiatan.
Kebijakan Kota Salatiga yang dirumuskan terdiri atas 3 (tiga) struktur pokok, yaitu
berkaitan dengan kelembagaan, pemenuhan kebutuhan perumahan, dan pencapaian
kualitas permukiman. Sedangkan strategi untuk melaksanakan kebijakan dirumuskan
terutama untuk dapat mencapai secara signifikan substansi strategis dari masing masing
kebijakan. Selanjutnya rumusan kebijakan dan strategi nasional di dalam
penyelenggaraan perumahan dan permukiman adalah sebagai berikut:
3.1.3 Kebijakan dan Strategi
Kebijakan dan Strategi (1) :
Kebijakan (1) : Melembagakan sistem penyelenggaraan perumahan dan kawasan
permukiman dengan pelibatan masyarakat sebagai pelaku utama.
Penyelenggaraan perumahan dan permukiman yang berbasis pada pelibatan masyarakat
sebagai pelaku utama harus dapat dilembagakan secara berlanjut sampai pada tingkat
komunitas lokal, dan didukung secara efektif oleh sistem wilayah/regional dan sistem
pusat/nasional. Untuk mengaktualisasikan pelaksanaan misi pemberdayaan, diperlukan
keberadaan lembaga penyelenggara perumahan dan permukiman yang dapat
melaksanakan prinsipprinsip tata pemerintahan yang baik. Upaya pelembagaan sistem
penyelenggaraan perumahan dan permukiman tersebut perlu dilakukan terhadap seluruh
unsur pelaku pembangunan baik pemerintah, dunia usaha maupun masyarakat yang
berkepentingan di bidang perumahan dan permukiman.
Strategi (1) :
Pengembangan peraturan/kebijakan dan pemantapan kelembagaan dibidang perumahan
dan permukiman serta fasilitasi pelaksanaan penataan ruang kawasan permukiman yang
transparan dan partisipatif, melalui strategi operasional sebagai berikut :
1. Penyusunan,pengembangan dan sosialisasi berbagai produk peraturan perundang-undangan dalam penyelenggaraan perumahan dan permukiman
Berbagai produk pengaturan dalam penyelenggaraan perumahan dan permukiman
harus mampu mendukung upaya peningkatan peran masyarakat dan dunia usaha,
serta pemerintah daerah sesuai dengan tuntutan otonomi daerah. Produk pengaturan
diharapkan dapat memandu pengendalian pemanfaatan ruang perumahan dan
permukiman yang sesuai dengan rencana dan rancangan kawasan perumahan dan
permukiman, serta program-program pemanfaatan ruangnya. Pedoman teknis
perencanaan dan perancangan kawasan perumahan dan permukiman harus mampu
menampung panduan proses yang partisipatif dan transparan, serta mampu
H a l a m a n | 34
LAPORAN AKHIR Rencana Pembangunan dan Pengembangan
Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Kota Salatiga
memberdayakan masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan. Penyusunan dan
pengembangan produk pengaturan untuk mendukung penyelenggaraan perumahan
dan permukiman juga diarahkan untuk mampu mengoptimalkan fungsi, kewajiban
dan peran dari lembaga-lembaga perumahan dan permukiman di semua tingkatan,
dengan prioritas di tingkat kota dan masyarakat.
Untuk pelaksanaan di daerah, maka penjabaran kebijakan dan strategi
penyelenggaraan perumahan dan permukiman, serta produk-produk pengaturan
yang telah disesuaikan dengan kondisi di daerah perlu ditindak lanjuti dengan
peraturan daerah. Peraturan daerah sangat diperlukan antara lain untuk mendorong
pelembagaan sistem secara berlanjut di tingkat lokal, demi ketertiban hukum, dan
untuk melindungi nilai-nilai positif lokal yang ada, serta sebagai pedoman di dalam
penyelenggaraan pembangunan, seperti untuk penyusunan program pembangunan,
proses pengendalian dan pelaksanaan pembangunan, dan pengaturan peran bagi
para pelaku pembangunan. Peraturan daerah dikembangkan sebagai bagian dari
pelaksanaan tata pemerintahan yang baik, melindungi kepentingan umum dan
meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
2. Pemantapan kelembagaan perumahan dan permukiman yang handal dan responsif di lingkungan kelembagaan meliputI:
a. Pemerintah (Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota),
b. Badan Usaha (BUMN, BUMD, Swasta),
c. Masyarakat (orang dan kelompok atau perkumpulan).
Kelembagaan perumahan dan permukiman yang dapat melibatkan secara sinergi
seluruh pelaku pembangunan harus diselenggarakan dengan berprinsip pada tata
pemerintahan yang baik dan pembangunan partisipatif yang berbasis pada upaya
menumbuhkembangkan keswadayaan masyarakat di dalam penyelenggaraan
perumahan dan permukiman. Seluruh elemen pokok kelembagaan, seperti sumber
daya manusia, organisasi, tata laksana, serta dukungan prasarana dan sarana
kelembagaan harus diwujudkan sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas lokal, melalui
program-program peningkatan kapasitas SDM, pengembangan organisasi dan
penyusunan tata laksana yang operasional efektif.
Kelembagaan yang diwujudkan, baik kelembagaan secara masing-masing maupun
secara bersama, harus dikembangkan secara bertahap oleh para pelaku
pembangunan, yaitu pemerintah (Pusat, Provinsi, Kota), badan usaha BUMN, BUMD
dan Swasta, serta masyarakat secara perorangan atau kelompok/perkumpulan yang
berkepentingan di bidang perumahan dan permukiman. Kelembagaan yang
ditumbuhkembangkan harus mampu mendorong upaya-upaya pemenuhan
kebutuhan perumahan dan pencapaian kualitas permukiman secara koordinatif efektif
sesuai dengan program pembangunan yang ditetapkan di tiap tingkatan
pemerintahan. Dengan semakin mengakarnya lembaga perumahan di tingkat lokal
H a l a m a n | 35
LAPORAN AKHIR Rencana Pembangunan dan Pengembangan
Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Kota Salatiga
yang didukung sepenuhnya oleh masyarakat, diharapkan para penyelenggara akan
lebih mampu menangkap aspirasi berbagai pihak terkait, dan dapat memanfaatkan
secara optimal sistem sosial komunitas masyarakat yang senantiasa berkembang
secara dinamis.
Pemantapan kelembagaan dapat pula dilakukan dengan mengembangkan fungsi dan
kapasitas lembaga yang telah ada, baik lembaga formal maupun informal, tanpa
harus membangun lembaga baru. Pengembangan lembaga di tingkat masyarakat
seperti koperasi atau usaha kecil dan menengah serta lembaga keswadayaan
masyarakat lainnya dapat ditingkatkan dengan kegiatan internalisasi, sosialisasi, dan
institusionalisasi, seperti melalui kegiatan apresiasi, diseminasi dan pelatihan program
pengembangan kelembagaan.
Pemantapan kelembagaan badan usaha, khususnya pada Badan Usaha Milik Negara
di bidang perumahan dan permukiman, diarahkan untuk melakukan reformasi
kelembagaan guna terciptanya badan usaha yang mampu mengaktualisasikan tata
pemerintahan yang baik, mampu mengembangkan manajemen strategis
pengusahaan bidang perumahan dan permukiman, dan mampu meningkatkan
kapasitas dan profesionalisme para pelaku secara internal sekaligus eksternal.Upaya
ini perlu pula dikembangkan di lingkungan badan usaha baik milik pemerintah daerah
maupun masyarakat yang berkiprah di bidang perumahan dan permukiman.
3. Pengawasan konstruksi dan keselamatan bangunan gedung dan lingkungan, yang meliputi:
Penguatan kelembagaan pengawasan dan keselamatan bangunan gedung dan
lingkungan khususnya di Kota Salatiga. Dalam upaya perwujudan pola-pola
pemanfaatan ruang, khususnya ruang untuk perumahan dan permukiman, aspek
bangunan gedung secara keseluruhan dengan lingkungannya merupakan generator
untuk perwujudan kualitas permukiman yang berkelanjutan. Pengaturan bangunan
gedung dan lingkungannya, baik untuk fungsi usaha, sosial budaya, fungsi khusus,
dan fungsi hunian termasuk perumahan, sangat signifikan di dalam memberikan
kontribusi keseimbangan dan keragaman fungsi lingkungan binaan yang produktif
baik di perkotaan. Perkembangan ilmu, seni dan teknologi bangunan gedung telah
ikut mendorong pertumbuhan perumahan yang lebih beragam bahkan sudah saatnya
mulai tumbuh vertikal.
Kebijakan dan Strategi (2) :
Kebijakan (2) : Mewujudkan pemenuhan kebutuhan perumahan (papan) bagi seluruh
lapisan masyarakat, sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia.
Dalam rangka pencapaian kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Kota Salatiga, salah
satu syarat utamanya, yaitu kebutuhan dasar manusia, harus dipenuhi secara mutlak
termasuk dalam hal perumahan yang layak dan terjangkau, terutama bagi masyarakat
H a l a m a n | 36
LAPORAN AKHIR Rencana Pembangunan dan Pengembangan
Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Kota Salatiga
miskin dan berpenghasilan rendah. Komitmen tentang kesejahteraan rakyat tersebut
harus dapat dipenuhi dalam kurun waktu tertentu, sebagai gerakan bersama seluruh
lapisan masyarakat di dalam membangun kemandirian masyarakat memenuhi kebutuhan
akan papannya.
Strategi (2) :
Pemenuhan kebutuhan rumah yang layak dan terjangkau dengan menitikberatkan kepada
masyarakat miskin dan berpendapatan rendah, melalui strategi operasional sebagai
berikut:
1. Pengembangan sistem pembiayaan dan pemberdayaan pasar perumahan (pasar primer dan pasar sekunder), yang meliputi :
a. Peningkatan kualitas pasar primer, seperti melalui penyederhanaan perijinan pembangunan perumahan, sertifikasi hak atas tanah, standarisasi peniLain kredit, dokumentasi kredit, dan pengkajian ulang peraturan perundang-undangan terkait, seperti tentang hak tanggungan dan pertanahan.
b. Pelembagaan pasar sekunder, seperti melalui upaya-upaya pelembagaan SMF (Secondary Mortgage Facilities), biro kedit, asuransi kredit, kustodian, lembaga pelayanan dokumentasi kredit; dan pemantapan lembaga sita jaminan.
Dampak belum efisiennya pasar primer yang menyebabkan harga rumah yang masih
belum secara mudah dijangkau oleh masyarakat miskin dan berpenghasilan rendah,
perlu ditekan dengan berbagai peningkatan efektifitas sistem pembiayaan perumahan
dan penyempurnaan mekanisme pembiayaan perumahan. Diperlukan peningkatan
mobilisasi pembiayaan pembangunan dan pengembangan kredit bagi masyarakat
miskin, serta peningkatan kemudahan sistem kredit. Disamping itu, dikembangkan
akses pada sistem pembiayaan dan mengurangi diskriminasi terhadap para
peminjam, pemantapan hukum properti, hak-hak kepemilikan, mendorong dunia
usaha untuk dapat memobilisasi sumberdaya untuk memenuhi kebutuhan
perumahan, termasuk perumahan sewa, mendorong pasar mortgage yang kompetitif
serta memfasilitasi pengembangan pasar sekunder dan sekuritisasi. Pembangunan
mekanisme pembiayaan perumahan yang efektif antara lain melalui pemanfaatan
potensi pola pembiayaan modern dengan mendorong masyarakat membentuk
kerjasama (koperasi) komunitas untuk perumahan, perluasan kerjasama tabungan
dan kredit, perkumpulan kredit, bank koperasi dan bentukbentuk lain lembaga
pembiayaan non-bank, penciptaan mekanisme tabungan sektor informal, khususnya
bagi perempuan, pengembangan kerjasama antara lembaga koperasi dan pemerintah
serta lembaga pembiayaan yang lain untuk memobilisasi modal daerah, dan
peningkatan fasilitasi usaha-usaha yang dilakukan perkumpulan dagang, petani,
perempuan, dan organisasi konsumen, organisasi para difabel, dan asosiasi lainnya
yang berusaha menciptakan pola-pola kerjasamanya sendiri atau lembaga serta
mekanisme pembiayaannya sendiri.
H a l a m a n | 37
LAPORAN AKHIR Rencana Pembangunan dan Pengembangan
Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Kota Salatiga
2. Pengembangan pembangunan perumahan yang bertumpu kepada keswadayaan masyarakat, yang meliputi :
a. Pelembagaan pembangunan perumahan yang bertumpu pada kelompok masyarakat
b. Pengembangan dan pendayagunaan potensi keswadayaan masyarakat.
c. Pemberdayaan para pelaku kunci perumahan swadaya.
d. Pengembangan akses pembiayaan perumahan swadaya.
Upaya pemenuhan kebutuhan perumahan dengan mekanisme pasar formal relatif
masih mencapai 15%, sedangkan sisanya masih dipenuhi sendiri oleh masyarakat
secara swadaya melalui mekanisme informal. Berkaitan dengan hal tersebut,
peningkatan peran masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan huniannya melalui
pembangunan perumahan, baik yang berupa pembangunan baru maupun
peningkatan kualitas (pemugaran dan perbaikan) yang mengandalkan potensi
keswadayaan masyarakat, menjadi sangat penting dan strategis untuk mewujudkan
perumahan yang layak huni. Namun penyelenggaraan pembangunan perumahan
swadaya secara individual sering kurang optimal di dalam memenuhi kebutuhan
perumahan yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana dasar lingkungan
perumahan yang memadai. Dengan membentuk kelompok, maka masyarakat akan
dapat menggalang kemampuan secara bersama untuk mengatur rencana pemenuhan
kebutuhan perumahan dan pembangunan prasarana serta sarana dasar
lingkungannya. Selain itu dengan membangun kelompok maka kapasitas dan
kemampuan dasarnya akan semakin besar dan akses kepada sumber daya kunci
bidang perumahan, seperti akses kepada pengurusan hak atas tanah, perijinan serta
akses pembiayaan perumahan akan relatif lebih baik. Oleh karenanya segala upaya
untuk menyediakan kemudahan akses yang terkait dengan bidang perumahan dan
permukiman ini perlu terus dikembangkan.
Peningkatan kapasitas dan kemampuan masyarakat di dalam pengembangan
perumahan swadaya dilaksanakan dalam kerangka pembangunan partisipatif yang
berbasis pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian penyediaan kebutuhan tenaga
pendamping dan pemberdayaan para pelaku kunci dalam perumahan swadaya ini
perlu lebih dikembangkan secara sistematik dengan berbasis kepada keswadayaan
masyarakat serta didukung oleh seluruh pelaku pembangunan. Disamping itu karena
peran perempuan, ibu rumah tangga, yang sangat strategis di dalam pengembangan
keluarga dan lingkungan yang produktif.
3. Pengembangan berbagai jenis dan mekanisme subsidi perumahan, yang meliputi :
a. Pengembangan pengaturan subsidi perumahan.
b. Pengembangan subsidi pembiayaan perumahan.
c. Pengembangan subsidi prasarana dan sarana dasar perumahan.
H a l a m a n | 38
LAPORAN AKHIR Rencana Pembangunan dan Pengembangan
Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Kota Salatiga
Bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, seperti pegawai/karyawan
instansi pemerintah/swasta/perusahaan yang penghasilannya teratur namun belum
mampu memenuhi kebutuhan rumahnya karena relatif rendahnya tingkat
kemampuan daya belinya diperlukan skema bantuan perumahan. Demikian juga bagi
kelompok masyarakat lainnya dan masyarakat miskin yang bekerja di sektor informal
dan tidak mempunyai penghasilan tetap perlu juga difasilitasi dengan skema subsidi
perumahan yang dapat secara mudah diakses oleh mereka.
Bantuan perumahan dapat berbentuk subsidi pembiayaan; subsidi prasarana dan
sarana dasar lingkungan perumahan dan permukiman; ataupun kombinasi dari kedua
bentuk subsidi tersebut. Pada dasarnya subsidi pembiayaan perumahan dapat
dikembangkan untuk pengadaan rumah baru, perbaikan dan pemugaran rumah, serta
untuk hunian dengan sistem rumah sewa. Sedangkan subsidi prasarana dan sarana
dasar perumahan dapat dikembangkan untuk mendukung kelengkapan standar
pelayanan minimal lingkungan yang berkelanjutan, seperti ketersediaan air bersih,
jalan lingkungan, saluran drainase, pengelolaan limbah, ruang terbuka hijau, fasilitas
umum dan sosial serta fasilitas ekonomi lokal.
Sistem dan mekanisme subsidi perumahan tersebut diatur dan dikembangkan
sedemikian rupa sehingga esensi dan ketepatan sasaran subsidi yang memenuhi rasa
keadilan sosial dapat dicapai semaksimal mungkin. Dalam kaitan pengembangan dan
pengaturan subsidi perumahan tersebut, maka seluruh pelaku perumahan, khususnya
di tingkat lokal perlu mengembangkan sistem dan mekanisme subsidi yang lebih
sesuai dengan potensi dan kemampuan daerah masing-masing.
Kebijakan dan Strategi (3) :
Kebijakan (3) :
Mewujudkan permukiman yang sehat, aman, harmonis dan berkelanjutan guna
mendukung pengembangan jatidiri, kemandirian, dan produktivitas masyarakat.
Kualitas perumahan yang layak huni dan terjangkau secara ideal perlu didukung dengan
kualitas lingkungan permukiman yang lebih luas sebagai satu kesatuan hunian yang tidak
terpisahkan guna mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, baik di perkotaan
maupun di perdesaan. Kualitas permukiman di perkotaan diupayakan sedemikian rupa
sehingga dapat membantu mengatasi urbanisasi, mendorong pertumbuhan wilayah,
mendukung kesalingterkaitan kawasan perkotaan secara baik. Pembangunan sosial,
ekonomi dan lingkungan secara menyeluruh akan dapat berlangsung lebih efektif apabila
terwadahi di dalam permukiman yang sehat secara fisik, emosional, dan spiritual; yang
aman dari segi keselamatan dan kepentingan publik; yang harmonis sebagai satuan
permukiman yang utuh dan kualitas hubungannya dengan fungsi-fungsi kawasan lainnya;
serta yang berkelanjutan dari segi sosial, ekonomi, dan lingkungan secara keseluruhan.
Strategi (3) :
H a l a m a n | 39
LAPORAN AKHIR Rencana Pembangunan dan Pengembangan
Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Kota Salatiga
Perwujudan kondisi lingkungan permukiman yang sehat, aman, harmonis dan
berkelanjutan, melalui strategi operasional sebagai berikut :
1. Peningkatan kualitas lingkungan permukiman, dengan prioritas kawasan permukiman kumuh di perkotaan yang meliputi :
a. Penataan dan rehabilitasi kawasan permukiman kumuh.
b. Perbaikan prasarana dan sarana dasar permukiman.
c. Pengembangan rumah sewa, termasuk rumah susun sederhana sewa (rusunawa) di perkotaan.
Untuk mendukung keberlanjutan permukiman, kualitas lingkungan secara
keseluruhan dari segi fungsional, lingkungan, dan visual wujud lingkungan harus
dapat terjaga sesuai dengan karakteristik dan dinamika sosial, ekonomi, dan
lingkungan setempat serta dampak kesalingterkaitannya dengan kawasan
disekitarnya pada skala yang lebih luas. Pada kawasankawasan permukiman kumuh,
upaya peningkatan kualitas tidak dapat dilakukan hanya terbatas pada aspek fisik
lingkungannya, seperti pengadaan dan perbaikan prasarana dan sarana dasar
kawasan permukiman, tetapi harus secara komprehensif, yaitu secara menyeluruh
disamping kegiatan utamanya memperbaiki lingkungan, perumahan dan
pendayagunaan prasarana serta sarana lingkungannya secara kontekstual, juga harus
dapat secara seimbang menampung kebutuhan pengembangan sistem sosial
masyarakat dan pemberdayaan ekonomi lokal masyarakatnya. Upaya peningkatan
kualitas lingkungan permukiman yang pernah dilaksanakan selama ini, seperti urban
renewal, urban upgrading, pemugaran dan peremajaan lingkungan perumahan dan
permukiman kumuh dilaksanakan secara lebih komprehensif, sehingga untuk
keberhasilannya sangat diperlukan aktualisasi konsep pembangunan partisipatif yang
berbasis kepada keswadayaan masyarakat, termasuk didalamnya pertimbangan
pengarusutamaan gender, dan melembaganya kemitraan positif dari berbagai pelaku
pembangunan, tidak saja dari sisi pemerintah dan masyarakat, tetapi juga dari sisi
dunia usaha.
Pada kawasan permukiman padat penduduk di perkotaan dan permukiman kumuh di
daerah pesisir/nelayan, upaya peningkatan kualitas permukiman juga sekaligus
diarahkan untuk dapat memenuhi kebutuhan perumahannya, dapat dilakukan dengan
mengembangkan sistem rumah sewa, yang karena keterbatasan lahan di perkotaan,
untuk memenuhi kebutuhan masyarakat berpenghasilan rendah, dapat berupa rumah
susun sederhana (rusuna), atau rumah susun sederhana sewa (rusunawa). Dalam hal
dikaitkan dengan upaya peningkatan kualitas permukiman kumuh, pembangunan
rusuna/rusunawa tersebut harus tetap memberikan prioritas kepada masyarakat
miskin dan berpenghasilan rendah yang tinggal di permukiman kumuh tersebut untuk
dapat lebih mudah mengakses kebutuhan huniannya, dengan menciptakan berbagai
H a l a m a n | 40
LAPORAN AKHIR Rencana Pembangunan dan Pengembangan
Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Kota Salatiga
kemudahan tertentu bagi mereka, dan tetap berpegang kepada prinsip pembangunan
dengan tanpa menggusur.
2. Pengembangan penyediaan prasarana dan sarana dasar permukiman, yang meliputi:
a. Pengembangan kawasan siap bangun (Kasiba) dan lingkungan siap bangun (Lisiba).
b. Pengembangan lingkungan siap bangun yang berdiri sendiri.
Pengembangan Kasiba dan Lisiba di daerah, termasuk Lisiba berdiri sendiri, adalah
berdasarkan rencana tata ruang yang telah ditetapkan melalui peraturan daerah.
Kasiba dan Lisiba tersebut dimaksudkan untuk mengembangkan kawasan
permukiman skala besar secara terencana sebagai bagian dari kawasan khususnya di
perkotaan, mulai dari kegiatan seperti penyediaan tanah siap bangun dan kaveling
tanah matang, serta penyediaan prasarana dan sarana dasar permukiman, termasuk
utilitas umum, secara terpadu dan efisien, dan pelembagaan manajemen kawasan
yang efektif. Untuk mewujudkan struktur pemanfaatan ruang Kasiba dan Lisiba,
disamping melalui pentahapan program yang dikembangkan oleh badan pengelola
dan sejalan dengan program pembangunan daerah, tetap diperlukan dukungan
Pemerintah di dalam menyediakan prasarana dan sarana dasar kawasan yang bersifat
strategis sebagai kegiatan stimulan dan pendampingan, yang untuk selanjutnya
diharapkan dapat lebih diwujudkan berdasarkan prinsip kemitraan yang positif dari
dunia usaha, masyarakat, dan pemerintah.
Prinsip-prinsip pembangunan kawasan permukiman yang berkelanjutan, baik secara
internal di dalam kawasan maupun secara eksternal kesalingterkaitannya dengan
skala kawasan yang lebih luas, diterapkan secara efektif di dalam pengembangan
Kasiba dan Lisiba, termasuk Lisiba berdiri sendiri. Penyelenggaraan Kasiba dan Lisiba
dengan manajemen kawasan yang efektif diharapkan juga mampu berfungsi sebagai
instrumen untuk mengendalikan tumbuhnya lingkungan perumahan dan permukiman
yang tidak teratur dan cenderung kumuh. Keragaman fungsi secara relatif terbatas
dari Kasiba dan Lisiba, disamping dapat mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan,
juga diharapkan dapat menampung secara seimbang kebutuhan perumahan dan
permukiman bagi semua lapisan masyarakat, termasuk lapisan masyarakat miskin
dan berpenghasilan rendah. Sehingga dengan demikian mereka dapat terbantu untuk
memperoleh kesempatan yang sama untuk menikmati hunian yang layak, prasarana
dan sarana dasar permukiman yang memadai dengan harga yang relatif lebih
terjangkau, termasuk melalui pengembangan sistem subsidi silang bila diperlukan.
Dalam pengembangan Kasiba dan Lisiba serta kaitannya dengan pengelolaan tata
guna tanah, juga perlu dipertimbangkan pengembangan Bank Tanah untuk lebih
mengendalikan harga tanah.
3. Penerapan tata lingkungan permukiman, yang meliputi :
c. Pelembagaan RP3KP
H a l a m a n | 41
LAPORAN AKHIR Rencana Pembangunan dan Pengembangan
Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Kota Salatiga
d. Revitalisasi lingkungan permukiman strategis.
e. Pengembangan penataan lingkungan permukiman dan pemantapan standar pelayanan minimal lingkungan permukiman.
Upaya pengembangan permukiman juga ditujukan secara seimbang bagi permukiman
yang telah terbangun, dengan tujuan untuk mencegah terjadinya penurunan kualitas
permukimannya, melindungi nilai-nilai spesifik, unik, tradisional, dan bersejarah yang
telah tercipta sepanjang umur kawasan, dan untuk meningkatkan kinerja kawasan
sehingga dapat melampaui ukuran indeks minimal keberlanjutan kawasan. RP3KP
merupakan pedoman perencanaan, pemrograman, pembangunan dan pengendalian
pembangunan jangka menengah dan atau jangka panjang yang harus diupayakan
dapat melembaga di setiap daerah, melalui peraturan daerah, yang untuk realisasinya
harus dipantau dan dikendalikan dari waktu ke waktu, serta dikelola dengan tata
pemerintahan yang baik dan melibatkan secara sinergi kemitraan pemerintah, dunia
usaha dan masyarakat.
Perumahan atau permukiman yang bernilai spesifik dan unik ditinjau dari aspek sosial
budaya, teknologi, dan arsitektural, bernilai tradisional, dan bernilai sejarah, termasuk
secara khusus pada bangunan gedung dan lingkungannya, berdasarkan peraturan
perundang-undangan cagar budaya yang ada dapat dikategorikan sebagai benda
atau situs yang harus dilindungi dan dipelihara. Perlindungan dan pemeliharaan yang
dilakukan dapat mulai dari kegiatan pendataan, dan pemugaran, konservasi atau
renovasi sampai dengan kegiatan pemeliharaan dan pengelolaan guna pelestarian
khususnya nilai-nilai berharga yang terkandung didalamnya. Pelestarian juga
dimaksudkan untuk menumbuhkembangkan jatidiri masyarakat yang dinamis namun
masih berbasis pada nilai-nilai kontekstual setempat. Dalam hal tertentu, upaya
revitalisasi kawasan perumahan dan permukiman yang dinilai strategis tetap
dimaksudkan untuk merealisasikan pembangunan berkelanjutan, namun dengan
memanfaatkan potensi spesifik dari asset permukiman yang bisa dikembangkan
secara ekonomi, sosial, dan lingkungan.
Sejalan dengan dinamika masyarakat yang berinteraksi melakukan kegiatan
berusaha, bersosial budaya, dan bertempat tinggal, keberlanjutan suatu permukiman
menjadi sangat dipengaruhi oleh tingkat pencapaian masyarakat secara keseluruhan
dari segi sosial, ekonomi, dan tuntutan lingkungan yang dikehendaki, disamping akan
juga dibatasi oleh daya tampung dan daya dukung lahan atau ruang yang tersedia.
Karena itu, standar pelayanan minimal kawasan permukiman harus terus
dimantapkan, sekaligus ditumbuhkembangkan aplikasi konsep penataan lingkungan
permukiman yang responsif, yaitu yang layak huni, berjatidiri, dan produktif.
Penataan lingkungan permukiman dapat dikembangkan mulai dari yang berskala
tapak bangunan, suatu lingkungan, sampai dengan skala kawasan, dengan
memperhatikan berbagai aspek seperti keragaman fungsi lingkungan/kawasan,
H a l a m a n | 42
LAPORAN AKHIR Rencana Pembangunan dan Pengembangan
Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Kota Salatiga
aksesibilitas, ekologi lingkungan, dan kesalingterkaitan dengan fungsi ruang dan
kawasan lainnya, termasuk pertimbangan keberlangsungan keanekaragaman hayati
yang ada.
Dalam rangka pengembangan penataan lingkungan permukiman dan pemantapan
standar pelayanan minimal perumahan dan permukiman, juga harus pula
dipertimbangkan pentingnya mencegah perubahan fungsi lahan, menghindari upaya
pemaksaan/penggusuran di dalam pelaksanaan pembangunan, mengembangkan pola
hunian berimbang, menganalisis dampak lingkungan melalui kegiatan Analisa Mengenai
Dampak Lingkungan (AMDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL), Rencana
Pemantauan Lingkungan (RPL), serta Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya
Pemantauan Lingkungan (UPL) secara konsisten, dan menerapkan proses perencanaan
dan perancangan kawasan permukiman yang partisipatif dan transparan, serta
mengantisipasi potensi bencana alam yang mungkin terjadi.
3.2 JABARAN KEBIJAKAN PERUMAHAN PADA RTRW KOTA
SALATIGA
Berdasarkan RTRW Kota Salatiga, kawasan peruntukan perumahan meliputi:
1. perumahan dengan kepadatan tinggi yaitu lebih besar dari 5.336 jiwa per kilometer persegi;
Kawasan peruntukan perumahan dengan kepadatan tinggi terdapat di:
a. Kelurahan Kutowinangun;
b. Kelurahan Gendongan;
c. Kelurahan Ledok;
d. Kelurahan Tegalrejo;
e. Kelurahan Kalicacing; dan
f. Kelurahan Salatiga.
Rencana pengembangan kawasan peruntukan perumahan dengan kepadatan tinggi
meliputi:
a. peningkatan kualitas prasarana lingkungan perumahan;
b. peningkatan kualitas hunian di kawasan kumuh;
c. mendorong pembangunan perumahan secara vertikal;
d. menetapkan koefisien dasar bangunan maksimal 70 (tujuh puluh) persen dalam setiap pembangunan kawasan perumahan; dan
e. mendorong pembuatan sumur resapan komunal dan biopori
2. perumahan dengan kepadatan sedang yaitu antara 2.668 hingga 5.336 jiwa per kilometer persegi; dan
Kawasan peruntukan perumahan dengan kepadatan sedang terdapat di:
H a l a m a n | 43
LAPORAN AKHIR Rencana Pembangunan dan Pengembangan
Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Kota Salatiga
a. Kelurahan Tingkir Tengah;
b. Kelurahan Cebongan;
c. Kelurahan Mangunsari; dan
d. Kelurahan Sidorejo Lor.
Rencana pengembangan kawasan peruntukan perumahan dengan kepadatan sedang
dan rendah meliputi:
a. peningkatan kualitas prasarana lingkungan perumahan;
b. peningkatan kualitas hunian bagi rumah tangga miskin;
c. menetapkan koefisien dasar bangunan maksimal 60 (enam puluh) persen dalam setiap pembangunan kawasan perumahan; dan
d. mendorong pembuatan sumur resapan dan biopori.
3. perumahan dengan kepadatan rendah yaitu kurang dari 2.668 jiwa per kilometer persegi.
Kawasan peruntukan perumahan dengan kepadatan rendah terdapat di:
a. Kelurahan Sidorejo Kidul;
b. Kelurahan Kalibening;
c. Kelurahan Tingkir lor;
d. Kelurahan Kumpulrejo;
e. Kelurahan Noborejo;
f. Kelurahan Randuacir;
g. Kelurahan Kecandran;
h. Kelurahan Dukuh;
i. Kelurahan Blotongan;
j. Kelurahan Bugel;
k. Kelurahan Kauman Kidul; dan
l. Kelurahan Pulutan.
Rencana pengembangan kawasan peruntukan perumahan dengan kepadatan sedang
dan rendah meliputi:
a. peningkatan kualitas prasarana lingkungan perumahan;
b. peningkatan kualitas hunian bagi rumah tangga miskin;
c. menetapkan koefisien dasar bangunan maksimal 60 (enam puluh) persen dalam setiap pembangunan kawasan perumahan; dan
d. mendorong pembuatan sumur resapan dan biopori
H a l a m a n | 44
LAPORAN AKHIR Rencana Pembangunan dan Pengembangan
Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Kota Salatiga
Gambar 3. 1 Peta Rencana Kawasan Permukiman Pembangunan Baru Kota Salatiga
Sumber : Tim Penyusun, 2016
H a l a m a n | 45
LAPORAN AKHIR Rencana Pembangunan dan Pengembangan
Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Kota Salatiga
3.3 KONSEP PENERAPAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN DENGAN POLA HUNIAN
BERIMBANG
Konsep hunian berimbang telah dikenal lama dalam ilmu perencanaan kota maupun
sosiologi perkotaan, sebagai upaya untuk menjaga keseimbangan sosiologis masyarakat.
Ide dasarnya bahwa keberadaan beragam strata sosial dalam satu lingkungan hunian
akan menjamin terciptanya kerukunan diantara berbagai strata yang ada. Selain itu, akan
menjamin tersedianya rumah bagi masyarakat berpendapatan rendah. Konsep hunian
berimbang kemudian dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang
Perumahan dan Kawasan Permukiman pasal 34 sampai pasal 37, dan ditindaklanjuti
dalam Permenpera Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan
Kawasan Permukiman dengan Hunian Berimbang. Hunian berimbang didefinisikan
sebagai perumahan dan kawasan pemukiman yang dibangun secara berimbang dengan
komposisi tertentu dalam bentuk rumah tunggal dan rumah deret antara rumah
sederhana, rumah menengah dan rumah mewah atau dalam bentuk rumah susun antara
rumah susun umum dan rumah susun komersial (Pasal 1 Permenpera Nomor 10/2012).
Tujuan Hunian Berimbang adalah untuk:
1. menjamin tersedianya rumah mewah, rumah menengah dan rumah sederhana bagi masyarakat yang dibangun dalam satu hamparan atau tidak dalam satu hamparan untuk rumah sederhana;
2. mewujudkan kerukunan antarberbagai golongan masyarakat dari berbagai profesi, tingkat ekonomi dan status sosial dalam perumahan, pemukiman, lingkungan hunian dan kawasan pemukiman;
3. mewujudkan subsidi silang untuk penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum serta pembiayaan pembangunan perumahan;
4. menciptakan keserasian tempat bermukim baik secara social dan ekonomi; dan
5. mendayagunakan penggunaan lahan yang diperuntukkan bagi perumahan dan kawasan pemukiman (pasal 3 Permenpera Nomor 10/2012).
Penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman dengan Hunian Berimbang
dilaksanakan di perumahan, permukiman, ling kungan hunian dan kawasan permukiman
dengan skala sebagai berikut (i) perumahan dengan jumlah rumah sekurang-kurangnya
15 (lima belas) sampai dengan 1.000 (seribu) rumah; (ii) permukim an dengan jumlah
rumah sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) sampai dengan 3.000 (tiga ribu) rumah; (iii)
Lingkungan hunian dengan jumlah rumah sekurang-kurangnya 3.000 (tiga ribu) sampai
dengan 10.000 (sepuluh ribu) rumah; dan (iv) kawasan permukiman dengan jumlah
rumah lebih dari 10.000 (sepuluh ribu) rumah.
Lokasi untuk hunian berimbang dapat dilaksanakan dalam wilayah administrasi Kota
Salatiga pada satu hamparan. Lokasi Hunian Berimbang dalam satu hamparan sekurang-
kurangnya menampung 1.000 (seribu) rumah dan untuk lokasi yang tidak dalam satu
hamparan sekurang-kurangnya menampung 15 (lima belas) rumah. Sementara
H a l a m a n | 46
LAPORAN AKHIR Rencana Pembangunan dan Pengembangan
Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Kota Salatiga
persyaratan komposisi atas Hunian Berimbang adalah berdasarkan: (i) Jumlah rumah;
atau (ii) Luasan lahan. Komposisi berdasarkan jumlah rumah merupakan perbandingan
jumlah rumah sederhana, jumlah rumah menengah dan jumlah rumah mewah.
Perbandingan yang dimaksud adalah dalam skala 3:2:1, yaitu 3 (tiga) atau lebih rumah
sederhana berbanding 2 (dua) rumah menengah berbanding 1 (satu) rumah mewah.
Komposisi berdasarkan luasan lahan merupakan perbandingan luas lahan untuk rumah
sederhana, terhadap luas lahan keseluruhan. Luasan lahan tersebut minimal 25% dari
luas lahan keseluruhan dengan jumlah rumah sederhana sekurang-kurangnya sama
dengan jumlah rumah mewah ditambah jumlah rumah menengah.
Selain itu, ditetapkan juga adanya Hunian Berimbang rumah susun yang merupakan
perumahan atau lingkungan hunian yang dibangun secara berimbang antara rumah susun
komersial dan rumah susun umum. Hunian Berimbang yang dimaksud tersebut minimal
20% (dua puluh persen) dari total luas lantai rumah susun komersial yang dibangun
adalah berupa rumah susun umum. Rumah susun umum tersebut dapat dibangun pada
bangunan terpisah bangunan rumah susun komersial atau dibangun dalam satu
hamparan dengan rumah susun komersial. Perencanaan perumahan dan kawasan
permukiman dengan Hunian Berimbang dapat dilaksanakan dalam satu hamparan atau
tidak dalam satu hamparan. Perencanaan tidak dalam satu hamparan wajib dilakukan oleh
setiap orang yang sama dan perencanaan tersebut tertuang dalam dokumen-dokumen
berupa (i) Rencana tapak; (ii) Desain rumah; (iii) Spesifikasi teknis rumah; (iv) Rencana
kerja perwujud an hunian berimbang; (v) Rencana kerjasama. Dokumen tersebut harus
mendapat pengesahan dari pemerintah kota Salatiga.
Dalam penerapannya, konsep lingkungan hunian berimbang membutuhkan dukungan
pemerintah setidaknya dalam beberapa hal, yaitu.
1. Peninjauan kembali dan revisi terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah yang ada agar mengadopsi skema lingkungan hunian berimbang. Sehingga penerapan skema lingkungan hunian berimbang mempunyai acuan yang jelas terkait aspek tata ruang.
2. Dilakukan upaya terobosan dalam mendukung penyediaan rumah sederhana dalam skema lingkungan hunian berimbang diantaranya dapat berupa pengenalan konsep ‘freezing’ terhadap harga tanah, penyiapan bank tanah, penerapan kembali (revitalisasi) skema Kasiba dan Lisiba.
Penerapan skema hunian berimbang bersifat dinamis, dalam arti ketika harga tanah
dilepas ke pasar maka kemungkinan akan terjadi ‘moral hazard’ berupa penjualan aset
rumah sederhana kepada pihak lain yang berpotensi ‘mengacaukan’ skema hunian
berimbang. Untuk itu, langkah pengendalian baik berupa pemantauan, penerapan sanksi,
penegakan hukum yang ketat menjadi keniscayaan
H a l a m a n | 47
LAPORAN AKHIR Rencana Pembangunan dan Pengembangan
Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Kota Salatiga
3.4 PERENCANAAN LINGKUNGAN HUNIAN PERKOTAAN DAN/ATAU
LINGKUNGAN HUNIAN PERDESAAN MELALUI PEMBANGUNAN,
PENGEMBANGAN, DAN PEMBANGUNAN KEMBALI
Kota Salatiga merupakan suatu kota yang keseluruhan daerah administrasinya termasuk
dalam katagori perkotaan meskipun ciri kekotaannya di beberapa wilayah tidak nampak
kentara. Sebagai daerah perkotaan yang memiliki karakteristik yang beragam, daerah
Kota Salatiga memiliki potensi permukiman yang masih berupa lahan terbuka seperti
sawah dan lahan kering. Di sisi lain, terkait dengan penyediaan permukiman, di kawasan
ini tidak hanya di peruntukan untuk kawasan permukiman baru namun juga kawasan
permukiman lama yang berada di kawasan lindung atau berstatus sebagai kawasan
kumuh. Pada kawasan kumuh, skema yang membutuhkan lahan baru adalah pemukiman
kembali. Pada permukiman pada kawasan lindung skema yang terbaik adalah relokasi.
Berikut merupakan perencanaan pembangunan lingkungan hunian dan permukiman di
Kota Salatiga.
Tabel III. 1 Rencana Pembangunan Dan Pengembangan Permukiman
LAPORAN AKHIR Rencana Pembangunan dan Pengembangan
Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Kota Salatiga
Wilayah Hidrant TPS TK Puskesmas
Pembantu Pasar Pertokoan
Sidorejo 103 10 18 3 5 4
Pulutan 9 1 3 0 0 0
Blotongan 30 2 6 1 0 0
Sidorejo Lor 24 5 1 1 4 1
Salatiga 23 1 5 1 1 3
Bugel 8 1 1 0 0 0
Kauman Kidul 8 0 2 0 0 0
Sumber; Tiim Penyusun, 2016
3.12 PENETAPAN LOKASI PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN
KAWASAN PERMUKIMAN KOTA SALATIGA
Lokasi pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman di Kota Salatiga didasari
atas beberapa analisis seperti kebutuhan rumah, backlog, kebutuhan tanah, dan daya
dukung lahan untuk permukiman.
Berdasarkan beberapa analisis di atas, kemudian dapat ditarik kesimpulan penetapan
lokasi pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman dibagi menjadi
pengembangan permukiman horizontal dan pengembangan permukiman vertikal.
Pembagian lokasi pengembangan permukiman horizontal dan vertikal dapat dilihat pada
tabel di bawah ini.
Tabel III. 7 Arah Pengembangan Permukiman tiap Kelurahan di Kota Salatiga
No Wilayah Arah Pengembangan Permukiman
A Argomulyo
1 Noborejo Arah Pengembangan Permukiman Horizontal
2 Cebongan Arah Pengembangan Permukiman Horizontal
3 Randuacir Arah Pengembangan Permukiman Horizontal
4 Ledok Arah Pengembangan Permukiman Horizontal
5 Tegalrejo Arah Pengembangan Permukiman Horizontal
6 Kumpulrejo Arah Pengembangan Permukiman Horizontal
B Tingkir
1 Tingkir Tengah Arah Pengembangan Permukiman Horizontal
2 Tingkir Lor Arah Pengembangan Permukiman Horizontal
3 Kalibening Arah Pengembangan Permukiman Horizontal
4 Sidorejo Kidul Arah Pengembangan Permukiman Horizontal
5 Gendongan Arah Pengembangan Permukiman Vertikal
6 Kutowinangun Kidul Arah Pengembangan Permukiman Horizontal
7 Kutowinangun Lor Arah Pengembangan Permukiman Horizontal
H a l a m a n | 73
LAPORAN AKHIR Rencana Pembangunan dan Pengembangan
Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Kota Salatiga
No Wilayah Arah Pengembangan Permukiman
C Sidomukti
1 Kecandran Arah Pengembangan Permukiman Horizontal
2 Dukuh Arah Pengembangan Permukiman Horizontal
3 Mangunsari Arah Pengembangan Permukiman Horizontal
4 Kalicacing Arah Pengembangan Permukiman Vertikal
D Sidorejo
1 Pulutan Arah Pengembangan Permukiman Horizontal
2 Blotongan Arah Pengembangan Permukiman Horizontal
3 Sidorejo Lor Arah Pengembangan Permukiman Horizontal
4 Salatiga Arah Pengembangan Permukiman Vertikal
5 Bugel Arah Pengembangan Permukiman Horizontal
6 Kauman Kidul Arah Pengembangan Permukiman Horizontal
Sumber: Analisis Tim Penyusun, 2016
Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa pengembangan permukiman vertikal
berada di Kelurahan Gendongan, Kalicacing, dan Salatiga. Hal ini dikarenakan luas wilayah
dan potensi pengembangan permukiman kecil tetapi kebutuhan rumah besar karena
lokasinya yang berada di pusat kota. Pengembangan permukiman vertikal dapat berupa
rumah susun, apartemen, dan kondominium.
H a l a m a n | 74
LAPORAN AKHIR Rencana Pembangunan dan Pengembangan
Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Kota Salatiga
Gambar 3. 9 Peta Intensitas Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Salatiga
Sumber : Tim Penyusun, 2016
H a l a m a n | 75
LAPORAN AKHIR Rencana Pembangunan dan Pengembangan
Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Kota Salatiga
3.13 PENETAPAN LOKASI DAN PENGEMBANGAN RP3KP
Kota Salatiga memiliki karakteristik permukiman padat dengan trend menuju ke arah
urban sprawl. Urban sparwl merupakan kondisi ketidakteraturan perkotaan terutama oleh
fungsi permukiman yang menyebabkan adanya kegagalan sistem prasarana wilayah
seperti jalan yang tidak tersambung antar perumahan dan permukiman hingga layanan
prasarana yang tidak senergi dan sporadis. Untuk mengatasi hal tersebut maka diperlukan
skenario fokus awal untuk penanganan pada pusat kota (hirarki I) dan hinterland (hirarki
IV). Skenario ini untuk menangani urban sprawl di pusat sekaligus merencanakan hunian
baru yang teratur pada kawasan hinterland. Penetapan lokasi ini meluputi
1. Lingkungan hunian baru perkotaan dan/atau perdesaan;
2. Perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
3. Pembangunan perumahan dan kawasan permukiman yang akan direvitalisasi
fungsinya;
4. Bagian perkotaaan atau perdesaan yang berfungsi sebagai pusat kegiatan atau
5. Kantung-kantung kegiatan fungsi lain (kawasan industri, kawasan perdagangan,
dan lain-lain);
6. Kawasan nelayan/perikanan, kawasan pariwisata, kawasan industri, dan di kawasan
lainnya yang mempunyai tingkat pertumbuhan tinggi sebagai pusat kegiatan baru;
dan
7. Perumahan dan kawasan permukiman strategis di perkotaan dan/atau perdesaan
yang mempunyai potensi sektor unggulan
Berikut merupakan lokasi dan waktu pelaksanaan RP3KP Kota Salatiga.
Tabel III. 8 Penetapan Penanganan RP3KP Kota Salatiga
Kawasan Hirarki
Perkotaan
Urban
Linkage Muatan Kawasan Fokus
Waktu Penyediaan Hunian
2021 2026 2031 2036
Argomulyo
Noborejo IV Hinterland Permukiman
Baru,Permukiman
Kumuh, Fungsi Lain
Pengembangan Permukiman Baru
Cebongan IV Hinterland Permukiman Baru,
Permukiman Kumuh, Fungsi Lain
Pengembangan Permukiman Baru
Randuacir IV Hinterland Permukiman Baru,
Permukiman
Kumuh, Fungsi Lain
Pengembangan
Permukiman Baru
Ledok IV Hinterland Permukiman Baru,
Permukiman Kumuh, Fungsi Lain
Pengembangan Permukiman Baru
Tegalrejo III
Pusat
Pelayanan Fasilitas Skala
Kecamatan
Permukiman Baru, Permukiman
Kumuh
Pengembangan
Permukiman Dengan Vertical
Housing dan
Landed Housing
H a l a m a n | 76
LAPORAN AKHIR Rencana Pembangunan dan Pengembangan
Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Kota Salatiga
Kawasan Hirarki
Perkotaan Urban
Linkage Muatan Kawasan Fokus
Waktu Penyediaan Hunian
2021 2026 2031 2036
dengan proporsi 20 : 80
Kumpulrejo IV Hinterland Permukiman
Baru,Permukiman
Kumuh, Fungsi Lain
Pengembangan
Permukiman Baru
Tingkir
Tingkir
Tengah IV Hinterland
Permukiman Baru, Permukiman
Kumuh, Fungsi Lain
Pengembangan
Permukiman Baru
Tingkir Lor IV Hinterland Permukiman Baru,
Permukiman Kumuh, Fungsi Lain
Pengembangan Permukiman Baru
Kalibening IV Hinterland
Permukiman Baru,
Permukiman Kumuh, Fungsi Lain
Pengembangan
Permukiman Baru
Sidorejo Kidul IV Hinterland Permukiman Baru,
Permukiman Kumuh
Pengembangan Permukiman Baru
Gendongan IV Hinterland
Permukiman Baru,
Permukiman Kumuh
Pengembangan Permukiman Baru
Kutowinangun Kidul
III
Pusat
Pelayanan Fasilitas Skala
Kecamatan
Permukiman Baru, Permukiman
Kumuh
Pengembangan Permukiman
Dengan Vertical Housing dan
Landed Housing
dengan proporsi 20 : 80
Kutowinangun Lor
III
Pusat
Pelayanan Fasilitas Skala
Kecamatan
Permukiman Baru, Permukiman
Kumuh, Fungsi Lain
Pengembangan Permukiman
Dengan Vertical Housing dan
Landed Housing
dengan proporsi 20 : 80
Sidomukti
Kecandran IV Hinterland
Permukiman Baru,
Permukiman Kumuh
Pembatasan Luas
Permukiman Untuk Pencegahan
Urban Sprawl
Dukuh IV Hinterland
Permukiman Baru,
Permukiman Kumuh, Fungsi Lain
Pengembangan
Permukiman Baru
Mangunsari II
Pusat Pelayanan Fasilitas
Skala Kota
Permukiman Baru, Permukiman
Kumuh, Fungsi Lain
Pendidikan Tinggi, Supermarket, Pasar Kota,
Rumah Sakit B
Kalicacing IV Hinterland Permukiman Baru,
Permukiman Kumuh
Pengembangan Permukiman Baru
Sidorejo
H a l a m a n | 77
LAPORAN AKHIR Rencana Pembangunan dan Pengembangan
Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Kota Salatiga
Kawasan Hirarki
Perkotaan Urban
Linkage Muatan Kawasan Fokus
Waktu Penyediaan Hunian
2021 2026 2031 2036
Pulutan IV Hinterland Permukiman Baru,
Permukiman
Kumuh, Fungsi Lain
Pengembangan Permukiman Baru
Blotongan III
Pusat Pelayanan Fasilitas
Skala Kecamatan
Permukiman Baru, Permukiman
Kumuh, Fungsi Lain
Pengembangan
Permukiman Dengan Vertical
Housing dan
Landed Housing dengan proporsi
20 : 80
Sidorejo Lor I
Pusat
Pelayanan Fasilitas
Skala Kota
Permukiman Baru, Permukiman
Kumuh
Pengurangan
Keberadaan Hunian Dan
Pembatasan Luas
Hunian Dengan Mengupayakan Adanya Vertical
Housing dan Mengeliminasi
Potensi Kekumuhan
Salatiga I
Pusat Pelayanan Fasilitas
Skala Kota
Permukiman Baru, Permukiman
Kumuh, Fungsi Lain
Bugel IV Hinterland Permukiman Baru,
Permukiman Kumuh, Fungsi Lain
Pembangunan Pemukiman Baru
Untuk Menampung Limpasan
Permukiman Dari
Pussat Kota
Kauman Kidul IV Hinterland
Permukiman Baru,
Permukiman Kumuh, Fungsi Lain
Sumber; Tiim Penyusun, 2016
H a l a m a n | 78
LAPORAN AKHIR Rencana Pembangunan dan Pengembangan
Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Kota Salatiga
Gambar 3. 10 Peta Penetapan Penanganan RP3KP Kota Salatiga Tahun 2021 - 2036
H a l a m a n | 79
LAPORAN AKHIR Rencana Pembangunan dan Pengembangan
Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Kota Salatiga
3.14 INDIKASI PROGRAM PELAKSANAAN RP3KP PERKOTAAN
DAN/ATAU PERDESAAN DALAM JANGKA PENDEK, JANGKA
MENENGAH, DAN JANGKA PANJANG, YANG DITETAPKAN
BERDASARKAN SKALA PRIORITAS DAERAH KOTA SALATIGA
DENGAN TELAH MENYEBUTKAN
3.14.1 Aspek Pentahapan Pembangunan
Pentahapan program penanganan masalah perumahan dan kawasan permukiman di
wilayah perencanaan dilakukan karena berbagai keterbatasan dalam pelaksanaan
pembangunan kualitas lingkungan. Sumberdaya yang ada, baik tenaga, lembaga dan
terutama dana sangat terbatas dibandingkan luasnya lokasi dan banyaknya permasalahan
yang harus ditangani. Dengan dasar pemikiran tersebut dilakukan penyaringan (filtering)
terhadap usulan program dengan berbagai kriteria, sehingga diperoleh usulan program
yang dikelompokkan berdasarkan tahapan waktu pembangunannya. Kesemuanya disusun
untuk masa pelaksanaan 20 (dua puluh) tahun. Beberapa kriteria yang dipergunakan
dalam penetapan pentahapan program adalah:
1. Kemendesakan Penanganan (Urgenitas)
a. Besarnya gangguan lingkungan
b. Ada tidaknya jaringan prasarana
c. Tingkat kerusakan jaringan prasarana apabila sudah ada
d. Besarnya pengaruh lanjutan apabila tidak dilakukan penanganan
e. Pentingnya titik lokasi permasalahan bagi sistem jaringan yang lebih luas, misal sistem kawasan yang telah direncanakan.
2. Dukungan Sumberdaya
a. Kejelasan status lahan sehingga memungkinkan dilakukan negosiasi dalam pembangunannya.
b. Kesediaan pemilik lahan sekitar lokasi prasarana untuk dilakukan pembangunan, termasuk kesediaan memberi kontribusi luasan lahan yang mungkin terkena dampak pembangunan.
c. Adanya rencana kontribusi/partisipasi masyarakat (komunitas) dalam pembangunan nanti.
d. Kesesuaian (sinergitas) dengan rencana program pembangunan sektoral yang ada di tingkat kota maupun skenario pengembangan perumahan dan kawasan permukiman dalam arahan rencana tata ruang.
3. Keberlanjutan Kegiatan
Yaitu penentuan lokasi-lokasi prioritas yang diperkirakan akan menjadi stimulan bagi
kegiatan sejenis atau kegiatan lanjutan oleh masyarakat atau stakeholder lain. Dalam
hal ini, program yang dialokasikan dapat bersifat penanganan sebagian (mendorong
H a l a m a n | 80
LAPORAN AKHIR Rencana Pembangunan dan Pengembangan
Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Kota Salatiga
masyarakat untuk melanjutkan) dan bersifat percontohan (pilot project) yang
bernuansa pembelajaran kepada masyarakat dan stakeholder terkait.
4. Aspek Pemerataan dan Manfaat
Yaitu upaya mengalokasikan program-program prioritas (tahap pertama) agar
tersebar merata secara maksimal kawasan penanganan. Hal ini dipandang penting
untuk menghargai partisipasi (pengusulan) masyarakat sehingga terbangun kesan
usulan dari masyarakat dapat terakomodasi dengan baik.
3.14.2 Aspek Pemberdayaan Masyarakat
Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya meningkatkan kemampuan masyarakat
berupa usaha mengembangkan potensi masyarakat agar dapat memenuhi kebutuhannya
sendiri dengan memanfaatkan potensi dan kekuatan yang ada pada masyarakat itu
sendiri. Pemberdayaan masyarakat terdiri dari serangkaian kegiatan yang sistematis,
terencana, dan terarah untuk menggali, meningkatkan, dan mengarahkan peran serta
atau partisipasi masyarakat sehingga dapat memanfaatkan potensi yang ada guna
memecahkan masalah yang dihadapi oleh suatu komunitas tertentu.
Pemberdayaan masyarakat juga dapat dipandang sebagai konsep pembangunan
masyarakat yang menumbuhkan serta meningkatkan kemampuan masyarakat dalam
mengatasi persoalan-persoalan ataupun mengembangkan potensi-potensi unggulannya
yang didorong oleh faktor–faktor lingkungan dan unsur-unsur dari luar. Pemberdayaan
masyarakat ini dapat dipandang sebagai konsep pembangunan ekonomi yang merangkum
nilai–nilai sosial.
Keterbatasan sumber daya masyarakat merupakan salah satu faktor penghambat
pemberdayaan masyarakat yang sangat signifikan, mengingat tingkat pendidikan
masyarakat berpengaruh terhadap bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
Sehingga masyarakat merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab dalam pelaksanaan
maupun pemeliharaannya.
Untuk melaksanakan pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan konsep
pengembangan kawasan yang memadukan unsur manusia sebagai pelaku, unsur usaha
sebagai bentuk dari aktivitas pelaku, dan lingkungan sebagai ruang aktivitas. Konsep ini
merupakan salah satu konsep pembangunan berwawasan lingkungan yang bertujuan
untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.
3.14.3 Aspek Hukum Peraturan
Keberhasilan suatu rencana tergantung pada pelaksanaannya dimana untuk
melaksanakan pembangunan diperlukan upaya pengendalian. Sebagai alat pengendalinya
adalah berupa landasan hukum atau peraturan-peraturan lainnya yang berlaku.
Rencana tersebut harus disahkan oleh pemerintah yang berwenang, rencana tersebut
seharusnya menjadi peraturan daerah (perda), atau minimal peraturan tersebut
ditetapkan berdasarkan SK pejabat yang berwenang, dalam hal ini WaliKota Salatiga.
H a l a m a n | 81
LAPORAN AKHIR Rencana Pembangunan dan Pengembangan
Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Kota Salatiga
Setelah disahkan dan ditetapkan sebagai peraturan maka RP3KP ini dapat dipedomani
bagi para pelaku pembangunan perumahan dan permukiman dan masyarakat/kelompok
masyarakat yang terlibat dalam pembangunan perumahan dan kawasan permukiman.
Agar dalam pelaksanaan rencana tersebut tidak terlalu banyak penyimpangan, maka
dalam pelaksanaan harus diikuti, dinilai, dan dikendalikan melalui monitoring.
3.14.4 Aspek Pembiayaan
Penyusunan program penanganan perumahan dan kawasan pemukiman tentunya akan
sangat terkait dengan ketersediaan biaya yang ada. Sebab program-program penanganan
perumahan dan kawasan permukiman dapat terlaksana apabila tersedia dana. Untuk itu
perlu digali sumber-sumber pembiayaan baik pembiayaan konvensional dan non-
konvensional.
Beberapa sumber pembiayaan yang dapat digali antara lain:
1. Sumber dana APBN
Dana pembangunan yang bersumber dari APBN hendaknya dimanfaatkan untuk
proyek-proyek pembangunan dengan kriteria antara lain berdasarkan:
a. Memerlukan biaya dan teknologi relatif tinggi
b. Mempunyai dampak sosial dan ekonomi yang relatif besar
c. Merupakan proyek percontohan yang dapat merangsang penduduk dalam melakukan proyek yang sama.
d. Mempunyai skala pelayanan nasional atau sambungan pelayanan skala nasional.
2. Sumber Dana APBD Kota Salatiga
Kriteria pemanfaatan sumber dana dari APBD Kota Salatiga untuk skala pelayanan
wilayah kota. Untuk itu perlu peningkatan pendapatan asli daerah dengan cara
intensifikasi dan ekstensifikasi.
3. Sumber Dana Penanam Modal Swasta dalam Negeri dan Asing.
Biasanya para penanam modal swasta dalam negeri/asing dapat dimanfaatkan
sebagai sumber-sumber biaya pembangunan kegiatan pembangunan dan
pengembangan perumahan dan kawasan permukiman, asalkan pelaksanaan
pembangunan yang memanfaatkan dana dari investor ini berorientasi ekonomi,
sehingga akan saling menguntungkan dalam pelaksanaan pembangunan antara
pemerintah daerah, penanam modal dan masyarakat.
4. Sumber Dana Swadaya Masyarakat.
Sumber dana dari masyarakat ini dapat berupa dana masyarakat sendiri dan dana
tabungan khusus masyarakat. Pemanfaatan sumber dana dari masyarakat ini sesuai
dengan konsep pembangunan bottom up yang lebih mengedepankan prakarsa aktif
dari masyarakat. Bahkan jika dilihat dari jumlahnya dana swadaya masyarakat ini
mempunyai potensi yang besar, oleh karena itu, perlu ada penggalangan dana yang
H a l a m a n | 82
LAPORAN AKHIR Rencana Pembangunan dan Pengembangan
Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Kota Salatiga
serius agar potensi dari masyarakat tersebut dapat bermanfaat bagi pembangunan
dan pengambangan perumahan dan kawasan permukiman di Kota Salatiga.
5. Sumber Dana Perbankan
Sumber dana perbankan bisa digunakan untuk dana skim kredit perumahan dan
permukiman seperti: Kredit Kepemilikan Rumah (KPR), kredit konstruksi, kredit
pembangunan dan perbaikan rumah, serta program bantuan perumahan yang tidak
terkait kredit perumahan.
3.14.5 Usaha Penunjang Pelaksanaan RP3KP Kota Salatiga
Pelaksanaan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan
Permukiman (RP3KP) Kota Salatiga meliputi aspek perencanaan, pelaksanaan rencana
dan pengendalian agar segera terwujud tujuan pembangunan yaitu terciptanya
kesejahteraan masyarakat.
Hasil-hasil Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan
Permukiman (RP3KP), baik yang mencakup aspek keruangan maupun aspek sektoral
adalah wujud upaya pencapaian tujuan pembangunan. Dalam pelaksanaannya Rencana
Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) ini
meliputi 2 aspek penting, yaitu:
1. Aspek pemanfaatan ruang
pemanfaatan ruang adalah rangkaian program kegiatan pelaksanaan pembangunan
yang memanfaatkan ruang menurut jangka waktu yang di tetapkan di dalam rencana
tata ruang.
Pola pemanfaatan ruang berisikan:
a. Arahan pengelolaan kawasan lindung
b. Arahan pengelolaan kawasan budidaya kehutanan
c. Arahan pengelolaan kawasan budidaya non-kehutanan
d. Arahan pengembangan kawasan prioritas
Beberapa kaidah yang terkait dengan pemanfaatan ruang antara lain :
a. Pemanfaatan ruang dilakukan melalui pelaksanaan program pemanfaatan ruang
beserta pembiayaannya.
b. Pemanfaatan ruang dapat dilaksanakan dengan pemanfaatan ruang, baik
pemanfaatan ruang secara vertikal maupun pemanfaatan ruang di dalam bumi.
c. Program pemanfaatan ruang beserta pembiayaannya termasuk jabaran dari
indikasi program utama yang termuat di dalam rencana tata ruang wilayah.
d. Pemanfaatan ruang diselenggarakan secara bertahap sesuai dengan jangka
waktu indikasi program utama pemanfaatan ruang yang ditetapkan dalam
rencana tata ruang.
e. Pelaksanaan pemanfaatan ruang di wilayah disinkronisasikan dengan
pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah administratif sekitarnya.
H a l a m a n | 83
LAPORAN AKHIR Rencana Pembangunan dan Pengembangan
Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Kota Salatiga
f. Pemanfaatan ruang dilaksanakan dengan memperhatikan standar pelayanan
minimal dalam penyediaan sarana dan prasarana.
2. Aspek kelestarian sumberdaya alam
Pemanfaatan sumber daya alam harus diikuti oleh pemeliharaan dan pelestarian.
Alam mempunyai sifat yang beraneka ragam namun serasi dan seimbang. Oleh
karena itu, perlindungan dan pengawetan alam harus terus dilakukan untuk
mempertahankan keserasian dan keseimbangan itu.
Oleh karena itu, agar pemanfaatannya dapat berkesinambungan, maka tindakan
eksploitasi sumber daya alam harus disertai dengan tindakan perlindungan.
Pemeliharaan dan pengembangan lingkungan hidup harusdilakukan dengan cara
yang rasional antara lain sebagai berikut:
a. Memanfaatkan sumber daya alam yang dapat diperbaharui dengan hati-hati dan
efisien, misalnya: air, tanah, dan udara.
b. Menggunakan bahan pengganti, misalnya hasil metalurgi (campuran).
c. Mengembangkan metoda menambang dan memproses yang efisien, serta
pendaurulangan (recycling).
d. Melaksanakan etika lingkungan berdasarkan falsafah hidup secara damai dengan
alam
Seiring berjalannya waktu, jumlah penduduk semakin bertambah. Jumlah penduduk yang
semakin banyak itu mengakibatkan kebutuhan hidup manusia bertambah besar. Misalnya,
kebutuhan makan, pakaian, perumahan, dan kendaraan. Usaha pemenuhan kebutuhan
manusia menuntut perkembangan teknologi yang semakin maju. Teknologi pun menjadi
maju karena manusia mengembangkan ilmu pengetahuan.
Jika tidak dikendalikan penggunaannya maka sumber daya alam akan habis nantinya.
Oleh karena itu perlu ada tindakan pelestarian sumber daya alam, adapun usaha-usaha
untuk melestarikan alam diantaranya sebagai berikut:
1. Penanaman kembali hutan-hutan yang gundul
2. Menjaga kebersihan lingkungan
3. Membuat terasering pada pertanian di pegunungan.
4. Membatasi pengambilan sumber daya alam yang berlebihan.
3.14.6 Indikasi Program Penanganan
Program-program penanganan permasalahan perumahan dan kawasan permukiman di
Kota Salatiga dibedakan menjadi 3 klasifikasi yaitu strategi untuk pembangunan rumah
baru, peningkatan kualitas dan pembangunan dan peningkatan kawasan khusus.
Penanganan untuk pembangunan rumah baru diakibatkan oleh permasalahan backlog dan
proyeksi kebutuhan rumah di tahun perencanaan. Peningkatan kualitas terdiri dari
program penanganan untuk perumahan dan kawasan permukiman yang sudah tidak layak
huni, sedangkan untuk kawasan khusus adalah pengembangan dan pembangunan pada
lokasi yang sudah ada embrionya untuk menjadi fungsi-fungsi tertentu yang menunjang
H a l a m a n | 84
LAPORAN AKHIR Rencana Pembangunan dan Pengembangan
Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Kota Salatiga
perkembangan perumahan dan kawasan permukiman. Secara rinci dapat dilihat pada
tabel berikut ini.
H a l a m a n | 85
LAPORAN AKHIR Rencana Pembangunan dan Pengembangan
Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Kota Salatiga
Tabel III. 9 Indikasi Program RP3KP Kota Salatiga
No Strategi Program Lokasi Sumber Dana
Pelaksanaan
Penanggung Jawab I II III IV
2017 2018 2019 2020 2021 2026 2031 2036
1
Penyusunan
Regulasi
Penyusunan Perda
tentang RP3KP
Kota Salatiga APBD Kota
Salatiga
Instansi Bidang
Perencanaan Kota Salatiga
2
penyusunan peraturan walikota tentang sanksi
adminitrasi penataan ruang (Sempadan Bangunan, Sempadan
Jalan, KDB, KLB dan ketinggian Bangunan, dll)
Kota Salatiga APBD Kota Salatiga
Instansi Bidang Perencanaan Kota
Salatiga, Instansi Bidang Tata Ruang dan Bangunan
3
penyusunan peraturan
walikota tentang peraturan pelaksana perumahan dan
kawasan pemukiman
Kota Salatiga APBD Kota
Salatiga
Instansi Bidang
Perencanaan Kota Salatiga, Instansi Bidang Tata Ruang
dan Bangunan
4
Penyusunan aturan pencegahan dan pengendalian bangunan
dikawasan yang berkepadatan tinggi
Kota Salatiga APBD Kota Salatiga
Instansi Bidang Perencanaan Kota Salatiga, Instansi
Bidang Tata Ruang dan Bangunan
5
studi kelayakan pembangunan rusunawa
Kelurahan Kutowinangun, Gendongan, Ledok,
Tegalrejo, Kalicacing, Salatiga
APBD Kota Salatiga
Instansi Bidang Perencanaan Kota Salatiga, Instansi
Bidang Tata Ruang dan Bangunan
H a l a m a n | 86
LAPORAN AKHIR Rencana Pembangunan dan Pengembangan
Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Kota Salatiga
No Strategi Program Lokasi Sumber Dana
Pelaksanaan
Penanggung Jawab I II III IV
2017 2018 2019 2020 2021 2026 2031 2036
6 Pembangun
an perumahan
dan kawasan permukiman
dengan konsep mixed use
untuk menuju compact city
Pembangunan vertical housing pada lokasi yang tidak mengganggu
Kutowinangun Lor, Blotongan, sidorejo lor, salatiga
APBN, APBD Prov, APBD Kota
Salatiga, Swasta
Instansi Bidang Kesehatan Kota Salatiga
20 Pembangunan Pasar
ledok, Tingkir Tengah, Tingkir Lor,
Gendongan, Sidorejo Lor, Salatiga
APBN, APBD Prov, APBD
Kota Salatiga, Swasta
Instansi Bidang Pasar Kota Salatiga
21 Pembangunan Pertokoan
Cebongan Ledok,
tegalrejo, Kumpulrejo, Tingkir Tengah,
Kutowinanggun Kidul, Sidorejo Lor, salatiga
swasta Instansi Bidang Pasar, Instansi Bidang Perdagangan Kota Salatiga
H a l a m a n | 92
LAPORAN AKHIR Rencana Pembangunan dan Pengembangan
Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Kota Salatiga
No Strategi Program Lokasi Sumber Dana
Pelaksanaan
Penanggung Jawab I II III IV
2017 2018 2019 2020 2021 2026 2031 2036
22
Mengendalikan
pembangunan pada kawasan
rawan bencana
Membuat perumahan yang inovatif di lokasi rawan bencana
Kawasan Rawan Bencana (Kelurahan
Sidorejo Kidul, Tingkir Lor, Kutowinangun, Kauman Kidul,
Kumpulrejo, Gendongan, Salatiga)
APBN, APBD Prov, APBD
Kota Salatiga, Swasta
Instansi Bidang Perencanaan, Instansi Bidang Perumahan, Instansi Bidang Tata Ruang dan Bangunan Kota Salatiga
23
Pembangunan
perumahan dengan memperhatikan
kelestarian lingkungan
Kawasan Rawan Bencana (Kelurahan
Sidorejo Kidul, Tingkir Lor, Kutowinangun, Kauman Kidul,
Kumpulrejo, Gendongan, Salatiga)
APBN, APBD Prov, APBD
Kota Salatiga, Swasta
Instansi Bidang Perumahan, Instansi Bidang Tata Ruang dan Bangunan Kota Salatiga
24
Kerjasama dengan
pihak swasta/investor dalam pembangunan perumahan baru
Kota Salatiga swasta Instansi Bidang Perencanaan, Instansi Bidang Perumahan, Instansi Bidang Tata Ruang dan Bangunan Kota Salatiga
25
Kerjasama dengan investor dalam penyediaan perumahan
untuk golongan masyarakat atas (apartemen/kondominiu
m)
Kota Salatiga swasta Instansi Bidang Perencanaan, Instansi Bidang Perumahan, Instansi Bidang Tata Ruang dan Bangunan Kota Salatiga
26
pencegahan dan pemingkatan
kualitas perumahan kumuh dan
penyusunan pencegahan dan peningkatan kualitas
perumahan kumuh dan kawasan permukiman kumuh
Lokasi Kawasan Kumuh Kota Salatiga
APBN, APBD Prov, APBD Kota
Salatiga, Swasta, Masyarakat
Instansi Bidang Perencanaan, Instansi Bidang Perumahan, Instansi Bidang Tata Ruang dan Bangunan Kota Salatiga
H a l a m a n | 93
LAPORAN AKHIR Rencana Pembangunan dan Pengembangan
Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Kota Salatiga
No Strategi Program Lokasi Sumber Dana
Pelaksanaan
Penanggung Jawab I II III IV
2017 2018 2019 2020 2021 2026 2031 2036
kawasan permukiman kumuh
Sumber: Tim penyusun, 2016
H a l a m a n | 94
LAPORAN AKHIR Rencana Pembangunan dan Pengembangan
Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Kota Salatiga
3.15 PENGATURAN PEMANFAATAN DAN PENGENDALIAN
PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN
Perumahan dan kawasan permukiman merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi
oleh penduduk. Dalam membangun suatu hunian, seringkali masyarakat abai terhadap
kaidah kaidah lingkungan dan persyaratan pendirian bangunan. Maka dalam
merencanakan suatu lingkungan hunian dan kawasan permukiman serta perumahan perlu
diberikan rambu – rambu terkait dengan pemanfaatan dan pengendalian. Berikut
merupakan arahan pemanfaatan dan pengendalian pembangunan perumahan dan
kawasan permukiman.
1. Aturan Pemanfaatan
a. Dibangun untuk aktivitas hunian tetap maupun temporal;
b. Diperbolehkan untuk industri rumah tangga yang bersifat kerajinan dan atau tidak
menimbulkan limbah dan polusi baik air, tanah maupun udara;
c. Diperbolehkan untuk fungsi campuran perdagangan dan jaasa (ruko) dengan
fungsi hunian;
d. Dibangun dengan memperhatikan peraturan IMB dan aturan lain seperti; KDH,
KDB dan lainnya sesuai dengan aturan yang berlaku di kota Salatiga;
2. Aturan Pengendalian
a. Tidak diperbolehan untuk fungsi industri menegah dan besar;
b. Tidak digunakan untuk fungsi perdagangan skalabesar yang dapat memancing
keramaian pada kawasan hunian;
c. Tidak diperbolehkan untuk kegiatan tampat hiburan malam;
d. Dibarasi untuk tujuan investasi dengan pemberian pajak prograsif bagi pemilik
ganda dan meningkat tiap tahunnya ( selanjutnya dapat diatur dengan perwali)
3.16 PENGATURAN KETERPADUAN PEMANFAATAN DAN
PENGENDALIAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN PADA KAWASAN FUNGSI LAIN
Dukungan permukiman untuk fungsi lain memang memiliki dua sisi yang saling bertolak
belakang. Sisi baik dari penyediaan atau akomodasi hunian untuk aktivitas lain seperti
mendukung industri, pendidikan tinggi dan pariwisata adalah memberikan fasilitas
bermukim bagi pekerja, wisatawan dan mahasiwa yang beraktivitas. Namuan sisi
buruknya jika permukiman tersebut tidak dikendalikan maka akan menimbulkan
kekumuhan dan degradasi lingkungan. Hal ini dikarenakan permukiman merembet pada
kawasan peruntukan lain dan akhirnya menjadi pelanggaran pemanfaatan ruang. Untuk
mencegah hal tersebut perlu adanya sebuah aturan pengendalian untuk tiap fungsi.
Berikut merupakan aturan pemanfaatan dan pengendalian permukiman yang mendukung
fungsi lain.
H a l a m a n | 95
LAPORAN AKHIR Rencana Pembangunan dan Pengembangan
Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Kota Salatiga
3. Fungsi Pendidikan
a. Aturan Pemanfaatan
- Dibangun pada kawasan sekitar pendidkan tinggi dan pada lokasi yang telah
ditetapkan;
- Dibangun untk dihuni oleh migran yang berstatus pelajar atau mahaiswa dan
civitas akademika;
- Pembangunan harus memiliki IMB dan mematuhi aturan bangunan gedung
yang berlaku di Kota Salatiga lainnya.
b. Aturan Pegendalian
- Dapat dimanfaatkan sebagai kawasan perdagangan dan jasa skala kecil yang
melayani kebutuhan penghuni;
- Tidak dibangun untuk kepentingan industri;
- Tidak disalahgunakan untuk kepentingan kejahatan dan tempat hiburan.
4. Fungsi Industri
a. Aturan Pemanfaatan
- Dibangun pada kawasan sekitar kawasan industri dan pada lokasi yang telah
ditetapkan;
- Dibangun untk dihuni oleh migran yang berstatus pekerja industri;
- Pembangunan harus memiliki IMB dan mematuhi aturan bangunan gedung
yang berlaku di Kota Salatiga lainnya;
- Memiliki jarak hingga 2 kilometer bila berda di dekat industri yang
menghasulkan limbah B3;
- Memiliki barrier berupa lahan hijau sebagai pembayas antara permukiman dan
industri nonB3
b. Aturan Pegendalian
- Dapat dimanfaatkan sebagai kawasan perdagangan dan jasa skala kecil yang
melayani kebutuhan penghuni;
- Tidak dibangun untuk kepentingan industri;
- Tidak disalahgunakan untuk kepentingan kejahatan dan tempat hiburan.
5. Fungsi Pariwisata
a. Aturan Pemanfaatan
- Dibangun pada kawasan sekitar kawasan pariwisata tinggi dan pada lokasi
yang telah ditetapkan;
- Dibangun untk dihuni oleh migran yang berstatus wisatawan dan pengelola
pariwisata (masyarakat wisata);
- Pembangunan harus memiliki IMB dan mematuhi aturan bangunan gedung
yang berlaku di Kota Salatiga lainnya;
- Memperhatikan KDB, KDH dan aturan lingkungan sesuai peraturan yang
berlaku;
b. Aturan Pegendalian
- Dapat dimanfaatkan sebagai kawasan perdagangan dan jasa skala kecil yang
melayani kebutuhan penghuni;
- Tidak dibangun untuk kepentingan industri;
H a l a m a n | 96
LAPORAN AKHIR Rencana Pembangunan dan Pengembangan
Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Kota Salatiga
- Tidak disalahgunakan untuk kepentingan kejahatan dan tempat hiburan.
3.17 DAFTAR DAERAH TERLARANG (NEGATIVE LIST) UNTUK
PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN BARU
Pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman baru di Kota
Salatiga harus memperhatikan kondisi fisik alam dan penetapan kawasan yang tidak dapat
atau dilarang sebagai lokasi hunian seperti kawasan lindung, kawasan rawan bencana
(longsor dan banjir), dan kemiringan terjal.
Kawasan lindung yang ada di Kota Salatiga meliputi:
1) Kawasan perlindungan bawahannya
2) Kawasan pada sempadan sungai
3) Kawasan pada sempadan mata air
4) Kawasan pada sempadan SUTET
Berikut daftar terlarang untuk pembangunan dan pengembangan perumahan dan
kawasan permukiman baru di Kota Salatiga.
1) Sebagian Kelurahan Sidorejo Kidul
2) Sebagian Kelurahan Tingkir Lor
3) Sebagian Kelurahan Kutowinangun
4) Sebagian Kelurahan Kauman Kidul
5) Sebagian Kelurahan Kumpulrejo
6) Sebagian Kelurahan Gendongan
7) Sebagian Kelurahan Salatiga
3.18 PENGATURAN MITIGASI BENCANA
Dalam pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman perlu
memperhatikan mitigasi bencana. Daerah rawan bencana pun merupakan daerah yang
tidak disarankan sebagai lokasi pembangunan dan pengembangan perumahan dan
kawasan permukiman. Oleh karena itu perlu pengaturan mitigasi bencana sesuai
Permenpera Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pedoman Mitigasi Bencana Alama Bidang
Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagai berikut:
1) Pembatasan intensitas penggunaan lahan melalui Koefisien Dasar Bangunan (KDB),
Koefisien Luas Bangunan (KLB), Koefisien Dasar Hijau (KDH), ketinggian bangunan,
dan kepadatan bangunan.
2) Struktur konstruksi bangunan
3) Penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas sesuai cakupan layanan yang mendukung
tindakan mitigasi dan tanggap darurat terhadap bencana alam
4) Pengendalian pembangunan perumahan dan kawasan permukiman sesuai perizinan.
5) Penataan daerah aliran sungai dan rawan bencana alam
H a l a m a n | 97
LAPORAN AKHIR Rencana Pembangunan dan Pengembangan
Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Kota Salatiga
6) Pelibatan peran serta masyarakat dalam penentuan risiko bencana alam, mitigasi
bencana, dan penyusunan rencana kontijensi berbasis masyarakat
Kota Salatiga memiliki rawan bencana longsor sehingga pengaturan mitigasi bencana
tanah longsor bidang perumahan dan kawasan permukiman dilakukan terhadap rumah
serta prasarana, sarana, dan utilitas umum sesuai Permenpera Nomor 10 Tahun 2014
tentang Pedoman Mitigasi Bencana Alama Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
meliputi:
1) Membangun struktur bangunan dengan pondasi yang kuat
2) Membangun sengkedan-sengkedan lahan pada wilayah yang memiliki kelerengan
cukup tinggi untuk memperlandai lereng
3) Membangun prasarana, sarana, dan utilitas umum yang memadai
4) Menempatkan konstruksi penahan tanah konvensional
5) Member beba penyeimbang
6) Pembuatan jangkar untuk perkuatan tanah
Selain memiliki kerawanan longsor, Kota Salatiga juga memiliki kerawanan banjir atau
genangan air. Oleh karena itu, prinsip mitigasi bencana banjir untuk bidang perumahan
dan kawasan permukiman sesuai Permenpera Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pedoman
Mitigasi Bencana Alama Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman meliputi:
1) Menghindari kawasan rawan banjir
2) Menghindari limpahan air
3) Mengalihkan aliran banjir
4) Pengendalian aliran air
Bencana lainnya yang juga tidak harus terlewatkan yaitu bencana kebakaran. Meski bukan
suatu bencana alam, tapi bencana kebakaran memerlukan mitigas berupa penyediaan
prasarana pengamanan bahaya kebakaran di kawasan permukiman. Berdasarkan
beberapa pengaturan mitigasi bencana di atas, kemudian dapat disusun suatu arahan
mitigasi bencana berupa jalur evakuasi bencana dan titik simpul skala kota, titik simpul
skala kecamatan, titik simpul skala kelurahan. Secara spasial, arahan mitigasi bencana
dapat dilihat pada gambar di bawah ini.
H a l a m a n | 98
LAPORAN AKHIR Rencana Pembangunan dan Pengembangan
Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Kota Salatiga
Gambar 3. 11 Peta Arahan Mitigasi Bencana Kota Salatiga
H a l a m a n | 99
LAPORAN AKHIR Rencana Pembangunan dan Pengembangan
Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Kota Salatiga
3.19 MEKANISME PEMANTAUAN PEMANFAATAN KAWASAN
PERMUKIMAN YANG TERINTEGRASI DENGAN SISTEM
INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI, DAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA
Untuk mendukung terselenggaranya pembangunan dan pengembangan perumahan dan
kawasan permukiman di daerah diperlukan sistem informasi tentang kondisi perumahan
dan kawasan permukiman yang terintegrasi dengan sisten informasi pembangunan
ditingkat provinsi.Hal ini disebabkan kebutuhan informasi sebagai salah satu sumber
pengambilan keputusan strategis baik pemerintah, swasta maupun masyarakat dalam
memenuhi kebutuhan perumahan dan kawasan permukiman.
Keberhasilan suatu kegiatan perencanaan dan pengembangan strategi akan dipengaruhi
oleh ketersediaan sistem informasi yang up to date dan handal. Informasi merupakan
kumpulan fakta dan data yang diolah sesuai dengan kebutuhan pengguna. Hal ini dapat
berjalan dan berkembang apabila kesepahaman antar instansi atau stakeholder
pembangunan perumahan dan kawasan permukiman untuk bersama-sama membangun
dan mengembangkan data base untuk kebutuhan perencanaan dan pembangunan.
Pendayagunaan sistem informasi diarahkan bagi terwujudnya sistem informasi diarahkan
bagi terwujudnya sistem informasi nasional yang berdayaguna dan berhasil guna, dengan
tiga arah kebijaksanaan:
a) Sistem informasi yang bersifat menyeluruh, terpadu, dan dapat mendukung usaha
penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan.
b) Menimbulkan komunikasi timbal bailk antara instansi pemerintah pusat dan daerah di
satu pihak, dan dalam rangka meningkatkan peran positip masyarakat di lain pihak.
c) Mendorong prakarsa dalam pembuatan keputusan yang menimbulkan berbagai
kegiatan dan hasil-hasil positip dalam berbagai sektor pembangunan.
Data base yang disajikan dapat merupakan pusat layanan publik yang dapat diakses oleh
semua pihak dan dapat di upgrade sesuai dengan perkembangan perumahan dan
kawasan permukiman di Kota Salatiga
3.20 MEKANISME PEMANTAUAN, PENGAWASAN, DAN
PENGENDALIAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN
OLEH SELURUH PELAKU PEMBANGUNAN, BERUPA ARAHAN
PERIZINAN;
Mekanisme pemantauan, pengawasan, dan pengendalian pelaksanaan program dan
kegiatan dilakukan dengan pengembangan pusat layanan teknis pembangunan
perumahan dan kawasan permukiman diantaranya meliputi:.
1. Bantuan advis planning
H a l a m a n | 100
LAPORAN AKHIR Rencana Pembangunan dan Pengembangan
Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Kota Salatiga
Sebagai fungsi advis planning, Bappeda dan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan
Penanaman Modal dapat memberi informasi data base perumahan dan kawasan
permukiman termasuk informasi yang memuat rencana tata ruang, informasi tentang
penyediaan lahan, informasi mengenai kawasan yang terlarang dan kawasan tidak
terlarang untuk dikembangkan menjadi kawasan perumahan dan kawasan
permukiman, informasi mengenai sumber-sumber pembiayaan, serta informasi
mengenai perkembangan pasar perumahan. Serta prosedur dan tata cara perijinan
pembangunan perumahan dan kawasan permukiman baik kolektif maupun
perorangan. Selain Bappeda, instansi lain yang berperan juga dalam advis planning
adalah Kantor BPN, yaitu mempunyai fungsi memberikan advis dalam ijin lokasi.
2. Bantuan advis teknis
Sebagai fungsi advis teknis, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang dapat memberikan
informasi mengenai jenis-jenis konstruksi yang diperbolehkan, dan ketentuan-
ketentuan teknis lain sebelum membangun rumah seperti ketentuan KDB, KLB, dan
sempadan bangunan. Termasuk pula dalam hal ini memberikan informasi tentang
tata cara membangun rumah.
3. Bantuan advis adminstrasi
Advis administrasi berkaitan dengan sewa-menyewa, kontrak dan alih kepemilikan.
Pihak yang terkait dengan pemberian advis administrasi antara lain Badan Pelayanan
Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal, BPN, Bappeda, Dinas Cipta Karya dan Tata
Ruang, Kelurahan dan masyarakat. Sehingga secara administrasi instansi-instansi
tersebut bertanggungjawab terhadap ketertiban pencatatan pembangunan perumahan
dan kawasan permukiman di Kota Salatiga.
3.21 MEKANISME PEMBERIAN INSENTIF DAN DISINSENTIF
A. Tujuan Pemberian Insentif dan Disinsentif Perumahan untuk MBR dan rumah susun sederhana di Kawasan Perkotaan
Adapun tujuan disusunnya bentuk insentif dan disinsentif dalam pembangunan
Perumahan untuk MBR dan rumah susun sederhana diperkotaan antara lain dimaksudkan
sebagai berikut:
Tujuan pemberian insentif adalah:
1. Memberi kemudahan dan atau keringanan bagi pelaku yang terlibat pembangunan Perumahan untuk MBR dan rumah susun sederhana, sehingga meminimalisir keterbatasan dan hambatan yang dihadapi dalam setiap tahap kegiatan penyelenggaraan Perumahan untuk MBR dan rumah susun sederhana
2. Agar tercapai harga yang terjangkau bagi sasaran kelompok, namun tetap profitabel bagi pengembang
H a l a m a n | 101
LAPORAN AKHIR Rencana Pembangunan dan Pengembangan
Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Kota Salatiga
3. Agar terselenggara pembangunan Perumahan untuk MBR dan rumah susun sederhana yang memenuhi ketentuan teknis sehingga berfungsi sesuai dengan tujuannya dan sejalan dengan rencana tata ruang yang berlaku
4. Mendorong partisipasi Pemerintah ( Kementerian / Lembaga), Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD, Badan Usaha Swasta dan Masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan Perumahan untuk MBR dan rumah susun sederhana melalui kerjasama baik dengan pemerintah/pemda maupun dengan badan usaha yang bergerak dalam penyelenggaraan perumahan
Tujuan pemberian disinsentif adalah:
1. Mendorong ikut terlibatnya badan usaha penyelenggara perumahan baik langsung maupun tak langsung dalam pembangunan Perumahan untuk MBR dan rumah susun sederhana di kawasan perkotaan
2. Agar dalam pembangunan Perumahan untuk MBR dan rumah susun sederhana di kawasan perkotaan tetap memperhatikan peraturan rencana tata ruang wilayah yang ada dan peraturan zonasi yang berlaku, sehingga tercapai keserasian lingkungan dan tercapai tujuan peningkatan kualitas lingkungan sejalan dengan renstra Menpera dalam rangka pemenuhan kebutuhan hunian yang layak dan terjangkau dan mengurangi lingkungan permukiman kumuh.
3. Agar pemanfaat Perumahan untuk MBR dan rumah susun sederhana tepat sasaran yaitu pemilikan Perumahan untuk MBR dan rusunami bagi masyarakat menengah kebawah dan penghunian Perumahan untuk MBR, sekaligus mendorong developer menentukan harga jual Perumahan untuk MBR dan rusunami atau tarif sewa rusunawa sesuai dengan ketentuan pemerintah sehingga terjangkau oleh kemampuan financial target sasaran yaitu masyarakat menengah kebawah, khususnya MBR.
B. Sasaran Pemberian Insentif dan Disinsentif Rusuna di Kawasan Perkotaan
Pemberi insentif dan disinsentif adalah pemerintah Kota Salatiga, sedangkan penerima
dan pemberi insentif dan disinsentif adalah:
1. BUMD
2. Badan Usaha Swasta
3. Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Sosial, Lembaga Keagamaan
4. Koperasi
5. Masyarakat
C. Usulan Bentuk Insentif dan Disinsentif
Adapun bentuk dari insentif dan disinsentif yang diberikan oleh pemerintah Kota Salatiga
dapat dikategorikan menjadi bentuk insentif dan disinsentif fiskal dan non fiskal.
1. Bentuk Insentif
a. Insentif Fiskal
1) Pemberian keringanan pajak (PPH, Uang Pemasukan Negara, BPHTB, PBB dan PPN)
H a l a m a n | 102
LAPORAN AKHIR Rencana Pembangunan dan Pengembangan
Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Kota Salatiga
2) Pengurangan retribusi (Tarif listrik dan air, Tarif sewa, Uang Kontribusi tetap, ke kas negara/ daerah, Pertelaan, Sertifikasi)
b. Insentif Non Fiskal
1) Pemberian Kompensasi
a) Pemberian hak sekaligus, pemberian hak, perpanjangan hak, dan pembaharuan hak atas tanah