-
KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
Uraian Pendahuluan
1. Latar Belakang
Pembangunan perumahan dan kawasan permukiman merupakan kebutuhan
dasar manusia
yang mempunyai fungsi strategis sebagai pusat pendidikan
keluarga, persemaian budaya, dan
peningkatan kualitas generasi yang akan datang, serta merupakan
pengejawantahan jati diri. Salah
satu perwujudan tercapainya kesejahteraan rakyat ditandai dengan
meningkatnya kualitas kehidupan
yang layak dan bermartabat melalui pemenuhan kebutuhan papan
sebagai salah satu kebutuhan
dasar manusia. Dengan demikian pembangunan perumahan dan kawasan
permukiman merupakan
salah satu bidang strategis dalam upaya pembangunan manusia
Indonesia yang seutuhnya dan
pembangunan perumahan dan kawasan permukiman merupakan kegiatan
yang bersifat multi sektor,
yang hasilnya langsung menyentuh salah satu kebutuhan dasar
masyarakat.
Berdasarkan Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah,
pembangunan perumahan dan kawasan permukiman menjadi salah satu
urusan wajib yang berkaitan
dengan pelayanan dasar, sehingga harus dilaksanakan oleh
Pemerintah Kota/Kabupaten. Namun
demikian, masalah pembangunan perumahan dan kawasan permukiman
merupakan tanggung jawab
bersama antara pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah
kabupaten/kota, dunia usaha dan
masyarakat sesuai peran masing-masing. Pemenuhan kebutuhan rumah
layak dalam lingkungan sehat
tentunya menjadi kewajiban masyarakat sendiri, pemerintah dalam
hal ini mempunyai tugas untuk
menciptakan iklim pembangunan yang kondusif sehingga memberikan
peluang kepada dunia usaha
menyediaan perumahan dan kawasan permukiman.
Dinamika perkembangan pemanfaatan ruang di wilayah Kabupaten
Gresik membawa
dampak terjadinya pola pergeseran dalam pemanfaatan ruang dari
kawasan yang bercirikan
perdesaan ke kawasan yang bercirikan perkotaan. Perkembangan
kebutuhan ruang wilayah dan
kondisi daya dukung ruang wilayah yang mengalami pergeseran
mengakibatkan peningkatan
pertumbuhan kawasan terbangun. Sejalan dengan perkembangan
wilayah Kabupaten Gresik perlu
adanya arahan pengembangan kewilayahan sehingga pemanfaatan
ruang wilayah oleh pengguna
ruang yang secara fungsi mempunyai nilai ekonomis dapat
terkendali. Untuk mengantisipasi hal
tersebut diperlukan suatu penetapan pemanfaatan ruang yang
komperhesif sehingga pembangunan
dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman sejalan dengan
pembangunan sektor lain,
supaya terjadi sinkronisasi, dan harmonisasi dalam mewujudkan
Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
Pembangunan Kabupaten Gresik berdasarkan RPJM dan RTRW Kabupaten
Gresik.
Salah satu peran strategis Pemerintah Pusat dalam upaya
percepatan pembangunan
perumahan dan kawasan permukiman adalah penyediaan berbagai
kebijakan, norma, standar,
panduan dan manual bagi daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2011 tentang
-
Perumahan dan Kawasan Permukiman, bahwa pemerintah dan/atau
pemerintah daerah wajib
memberikan kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi
Masyarakat Berpengahasilan
Rendah (selanjutnya disebut MBR). Hal ini merupakan wujud
komitmen pemerintah dalam
meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.
Agar penyelenggaraan pembangunan Perumahan dan Kawasan Pemukiman
berjalan
optimal, tertib dan terorganisasi dengan baik, maka diperlukan
suatu pedoman umum yang
mengakomodasi berbagai kepentingan dan dapat mengantisipasi
persoalan-persoalan pokok yang
saat ini berkembang di kawasan permukiman perkotaan, bahkan yang
diprediksi akan terjadi pada
periode tertentu.
Dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi pembangunan
Perumahan dan
Kawasan Pemukiman dan dalam upaya percepatan pembangunan
Perumahan dan Kawasan
Pemukiman yang berkelanjutan dibutuhkan suatu dokumen
perencanaan pembangunan strategis
terkait pembangunan Perumahan dan Kawasan Pemukiman. Dokumen
yang dimaksud adalah
Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan
Kawasan Pemukiman
(RP3KP).
Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan
Kawasan
Pemukiman (RP3KP) merupakan turunan dari RTRW yang merupakan
suatu produk rekayasa
yang dapat dijadikan acuan bagi kebijakan dan pengendalian
pembangunan dan pengembangan
perumahan dan kawasan pemukiman. Penyelenggaraan pembangunan
perumahan dan pemukiman
harus dilakukan oleh pemerintah daerah secara akomodatif,
aspiratif, dan transparan. Konsepsi
pembangunan dan pengembangan perumahan dan pemukiman suatu
wilayah harus direncanakan
secara matang untuk kurun waktu 5 (lima) tahunan sebagai acuan
baku bagi semua stakeholder
dan masyarakat.
Dalam perkembangannya sebagian besar Pemerintah Kota/Kabupaten
termasuk
Pemerintah Kabupaten Gresik belum mempunyai dokumen Perencanaan
Pembangunan Perumahan
dan Kawasan Pemukiman sebagai acuan dalam penyiapan program dan
arahan dalam pembangunan
perumahan dan kawasan permukiman di daerahnya. Sehubungan dengan
hal tersebut, maka saat
ini diperlukan adanya suatu kegiatan Penyusunan Rencana
Pembangunan dan Pengembangan
Perumahan dan Kawasan Pemukiman (RP3KP) Kabupaten Gresik.
2. Maksud dan Tujuan
Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan
Kawasan
Pemukiman (RP3KP) Kabupaten Gresik ini dimaksudkan untuk:
1) Melaksanakan Standar Pelayanan Minimal bidang Perumahan
Rakyat;
2) Mengidentifikasi permasalahan perumahan dan pemukiman, yang
meliputi :
a) Permasalahan yang ada (pemberian ijin lokasi, pemberian
perijinan yang melebihi
daya dukung lingkungan, pertumbuhan permukiman kumuh);
-
b) Permasalahan yang perlu diantisipasi (review terhadap
peruntukan kawasan,
penetapan fungsi kawasan non perumahan yang berkembang menjadi
kawasan
perumahan atau sebaliknya, penetapan negative list terhadap
kawasan terlarang,
penetapan daya dukung lahan yang mengalami degradasi);
c) Permasalahan lain (masalah sektoral, masalah lintas publik,
dan masalah yang
dipecahkan secara terkoordinasi melalui forum masyarakat).
3) Tersedianya data dasar perumahan dan pemukiman yang
diperhitungkan sehingga masih
dapat digunakan (valid) dan mudah dikelola.
4) Terdefinisinya sasaran dan kebijakan daerah dalam pemenuhan
kebutuhan sektor
Perumahan dan Kawasan Pemukiman secara terintegrasi dan
sistematis;
5) Terwujudnya pedoman dan arahan terkait Perumahan dan Kawasan
Pemukiman dalam
perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Perumahan dan Kawasan
Pemukiman; dan
6) Tersinerginya Pembangunan Perumahan dan Kawasan Pemukiman
antar pihak-pihak
yang membidangi perumahan dan pihak-pihak lain yang terkait
Perumahan dan Kawasan
Pemukiman;
7) Menunjang pembangunan ekonomi sosial dan budaya;
8) Pemberdayaan pemangku kepentingan.
9) Sasaran
Sebagai bagian dari rencana tata ruang wilayah, sasaran dari
penyusunan Rencana
Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Pemukiman
(RP3KP) ini antara
lain:
a) Tersedianya rencana pembangunan perumahan dan kawasan
permukiman di daerah yang
aspiratif dan akomodatif, yang dapat diacu bersama oleh pelaku
dan penyelenggara
pembangunan;
b) Tersedianya skenario pembangunan perumahan dan kawasan
permukiman yang
memungkinkan terselenggaranya pembangunan secara tertib dan
terorganisasi serta terbuka
peluang bagi masyarakat untuk berperan serta dalam seluruh
prosesnya;
c) Tertanganinya kawasan permukiman kumuh;
d) Terakomodasinya kebutuhan akan perumahan dan kawasan
permukiman yang dijamin oleh
kepastian hukum, terutama bagi kelompok masyarakat
berpenghasilan rendah;dan
e) Tersedianya Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan
dan Kawasan
Pemukiman (RP3KP) yang memadai kualitasnya, terutama bagi daerah
yang telah
memperlihatkan kebutuhan serta rnemiliki intensitas permasalahan
yang mendesak di bidang
perumahan dan kawasan permukiman.
-
10) Lokasi Kegiatan
Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan
Kawasan
Pemukiman (RP3KP) Kabupaten Gresik meliputi 18 (delapan belas)
kecamatan di wilayah
Kabupaten Gresik.
11) Sumber Pendanaan
Pelaksanaan kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan dan
Pengembangan Perumahan
dan Kawasan Pemukiman (RP3KP) Kabupaten Gresik diperlukan biaya
Rp. 385.000.000,00
(Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Juta Rupiah ) termasuk PPN yang
bersumber dari APBD
Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2015.
12) Nama dan Organisasi Pejabat Pembuat Komitmen
Nama Pejabat Pembuat Komitmen: MISBAHUL MUNIR S.Sos, M.Si
Proyek/Satuan Kerja: PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN DAN
PENGEMBANGAN
PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN DI DAERAH (RP3KP) KABUPATEN
GRESIK / BIDANG PRASWIL, SDA DAN LINGKUNGAN PADA BAPPEDA
KAB. GRESIK
-
Data Penunjang
13) Data Dasar
Kelengkapan data yang harus diakomodasikan dalam Penyusunan
Rencana Pembangunan dan
Pengembangan Perumahan dan Kawasan Pemukiman (RP3KP) Kabupaten
Gresik adalah :
a) Data primer meliputi :
1. Data sebaran rumah, perumahan dan permukiman;
2. Data sebaran perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
3. Data ketersediaan prasarana ,sarana dan utilitas umum;
4. Data tipologi perumahan dan permukiman;
5. Data terkait budaya bermukim masyarakat;
6. Data sebaran permukiman tradisional;
7. Data kualitas lingkungan pada perumahan dan permukiman
b) Data sekunder meliputi:
1. Data dari RPJP dan RPJM Daerah Kabupaten Gresik yang terdiri
dari :
a. Visi dan misi pembangunan daerah;
b. Arah kebijakan dan strategi pembangunan daerah;
c. Tujuan dan sasaran pembangunan daerah;
d. Prioritas daerah; dan
e. Program pembangunan daerah terkait bidang perumahan dan
permukiman.
2. Data RTRW Kabupaten Gresik 2010 2030;
a. Arahan kebijakan pemanfaatan ruang kawasan permukiman;dan
b. Rencana struktur dan pola ruang.
3. Data dan informasi tentang kebijakan pembangunan dan
pengembangan perumahan
dan kawasan permukiman di wilayah perencanaan;
4. Data wilayah administrasi;
5. Data fisiografis
6. Data penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan lahan;
7. Data dan informasi perumahan dan kawasan permukiman yang
berada di dalam wilayah
kabupaten meliputi :
a. Data kependudukan tiap kelurahan/desa;
b. Data gambaran umum kondisi rumah (kualitas rumah, status
kepemilikan) di tiap
kelurahan / desa;
c. Data perumahan, permukiman, lingkungan hunian, dan kawasan
permukiman;
d. Data tentang prasarana, sarana, dan utilitas umum, termasuk
sarana pemakaman
umum;
e. Data perizinan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman
yang telah
diterbitkan;
-
f. Data daya dukung wilayah;
g. Data tentang pertumbuhan ekonomi wilayah;
h. Data tentang kemampuan keuangan daerah;
i. Data tentang pendanaan dan pembiayaan perumahan dan
kawasan
permukiman;dan
j. Data dan informasi tentang kelembagaan terkait perumahan dan
kawasan
permukiman.
8. Data terkait kawasan dan bangunan (kualitas, intensitas
bangunan, tata bangunan).
c) Peta-peta, meliputi :
1. Peta dalam dokumen RTRW meliputi :
a. Peta batas administrasi;
b. Peta penggunaan lahan eksisting;
c. Peta informasi kebencanaan dan rawan bencana;
d. Peta kondisi tanah antara lain peta geologi, hidrologi,
topografi;
e. Peta peta identifikasi potensi sumberdaya alam;
f. Peta tata guna lahan;
g. Peta daya dukung dan daya tampung wilayah;
h. Peta prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan
kawasan
permukiman, termasuk sarana pemakaman umum;
i. Peta kawasan strategis, kawasan prioritas, dan kawasan yang
memerlukan
penanganan khusus; dan
j. Peta rencana struktur dan pola ruang.
2. Peta tata guna lahan eksisting;
3. Citra satelit untuk memperbaharui (update) peta dasar dan
membuat peta tutupan lahan;
dan
4. Peta status perizinan lokasi pemanfaatan tanah.
14) Standar Teknis
Dokumen Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan
Perumahan dan Kawasan
Pemukiman (RP3KP) Kabupaten Gresik memuat tentang :
a) Dasar Pertimbangan Penyusunan Rencana
Untuk mengenali potensi dan permasalahan dalam pembangunan dan
pengembangan
perumahan dan kawasan permukiman, melalui perumusan isu
strategis baik eksternal dan
internal;
b) Tujuan, Kebijakan dan Strategi
Dirumuskan untuk menentukan arah kebijakan pembangunan dan
perkembangan perumahan
dan kawasan permukiman yang bersangkutan;
c) Penyediaan Basis Data Perumahan dan Kawasan Permukiman
Untuk penyusunan profil data / informasi terkait perumahan dan
permukiman sebagai
-
informasi kondisi, permasalahan, kebutuhan, serta rencana
pembangunan dan
pengembangan perumahan dan permukiman yang sedang dan akan
dilakukan;
d) Pengaturan
1. Tujuan perencanaan perumahan dan kawasan permukiman;
2. Klasifikasi/hierarki dari perencanaan perumahan dan kawasan
permukiman
Kawasan permukiman;
Lingkungan hunian;
Permukiman;
Perumahan;
Rumah.
3. Kriteria penyusunan rencana perumahan dan kawasan
permukiman
e) Pemanfaatan Perumahan dan Kawasan Permukiman
1. Tujuan
Pemanfaatan perumahan digunakan sebagai fungsi hunian;
Pemanfaatan kawasan permukiman dilakukan untuk :
Menjamin kawasan permukiman sesuai dengan fungsinya
sebagaimana
ditetapkan dalam rencana tata ruang wilayah;
Mewujudkan struktur ruang sesuai dengan peerencanaan kawasan
permukiman.
2. Bentuk Pemanfaatan
Pemanfaatan perumahan di lingkungan hunian meliputi :
Pemanfaatan rumah;
Pemanfaatan prasarana dan sarana perumahan;
Pelestarian rumah, perumahan, serta prasarana dan sarana
perumahan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
Pemeliharaan dan perbaikan dimaksudkan untuk menjaga fungsi
perumahan dan
kawasan permukiman yang dapat berfungsi secara baik dan
berkelanjutan untuk
kepentingan peningkatan kulitas hidup orang perorangan.
f) Perumusan Indikasi Program;
15) Studi-Studi Terdahulu
a) Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Cerme Tahun
2006;
b) Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Kedamean Tahun
2006;
c) Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan SidayuTahun
2006;
d) Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Manyar Tahun
2006;
e) Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Driyorejo
Tahun 2007;
f) Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Menganti Tahun
2007;
g) Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Wringinanom
Tahun 2007;
h) Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik Tahun 2008;
-
i) Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Duduksampeyan
Tahun 2008;
j) Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan BungahTahun
2008;
k) Penyusunan Pemutakhiran Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan
Cerme Tahun 2008;
l) Penyusunan Pemutakhiran Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan
Kedamean Tahun 2008;
m) Penyusunan Pemutakhiran Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan
SidayuTahun 2008;
n) Penyusunan Pemutakhiran Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan
Manyar Tahun 2008;
o) Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Benjeng Tahun
2009;
p) Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Koridor Jl.
Panglima Sudirman Jl.
Jaksa Agung Suprapto - Jl. Usman Sadar Gresik Tahun 2009;
q) Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Koridor Jl.
Akim Kayat, Jl. MH
Thamrin, dan Jl. KH Abdul Karim Kabupaten Gresik Tahun 2010;
r) Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan
Permukiman di
Daerah (RP4D) Tahun 2011;
s) Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Kawasan Sunan
Giri Kabupaten
Gresik Tahun 2011;
t) Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Kawasan
Bunder dan sekitarnya
Kabupaten Gresik Tahun 2011;
u) Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Kawasan Dr
Wahidin Sudirohusodo
Kabupaten Gresik Tahun 2012;
v) Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Koridor Jl.
Pahlawan Alun-Alun Jl.
Raden Santri Jl. Hos Cokroaminoto Jl. Basuki Rahmat Jl. Nyi
Ageng Arem Arem
Kabupaten Gresik Tahun 2012;
w) Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Kawasan Jl.
Veteran Kabupaten
Gresik Tahun 2012;
x) Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang BWP Duduksampeyan -
Cerme Tahun 2013;
y) Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang BWP Gresik Selatan Tahun
2013;
z) Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Kawasan Kota
Baru Bunder
Kabupaten Gresik Tahun 2013;
aa) Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang BWP Gresik Perkotaan
Tahun 2014;
bb) Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang BWP Gresik Utara Tahun
2014;
cc) Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Kawasan
Wedoroanom Kota Baru
Gresik Selatan Kabupaten Gresik Tahun 2014.
16) Referensi Hukum
Dasar hukum untuk melaksanakan Penyusunan Rencana Pembangunan
dan Pengembangan
Perumahan dan Kawasan Pemukiman (RP3KP) Kabupaten Gresik antara
lain:
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar
Pokok-Pokok Agraria;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi
Sumberdaya Alam dan Hayati;
-
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang
Ketenagalistrikan;
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan
Gedung;
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan
Perundangundangan;
8. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
9. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang
Perkeretaapian;
11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang;
12. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan
Wilayah Pesisir Dan Pulau-
Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2014;
13. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan
Sampah;
14. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan;
15. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang
Kepariwisataan;
16. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan;
17. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik;
18. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan
Hidup;
19. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Benda Cagar
Budaya;
20. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan
Permukiman;
21. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi
Geospasial;
22. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun;
23. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang
Pengadaan Tanah Bagi
Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
24. UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah;
25. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai;
26. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan
Jalan;
27. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana
dan Lalu Lintas Jalan;
28. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Tingkat
Ketelitian Peta untuk Penataan
Ruang Wilayah;
29. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang
Penatagunaan Tanah;
30. Peraturan Pemeritah Nomor 60 tahun 2009 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan;
31. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan
Tol;
32. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang
Irigasi;
33. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan;
-
34. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah
Nasional;
35. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang
Kepelabuhanan;
36. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang;
37. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan
Tata Cara Peran
Masyarakat dalam Penataan Ruang;
38. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin
Lingkungan;
39. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2005
tentang Pengelolaan Tanah
bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
40. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1990
tentang Pengelolaan
Kawasan Lindung;
41. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2003
tentang Kebijakan Nasional di
Bidang Pertanahan;
42. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2009
tentang Koordinasi Penataan
Ruang Nasional;
43. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 41 Tahun 2007 tentang
Pedoman Kriteria Teknis
Kawasan Budidaya;
44. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 5 Tahun 2008 tentang
Pedoman Penyediaan
Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan;
45. Peraturan Menteri Dalam Negeri 1 Tahun 2008 tentang Pedoman
Perencanaan Kawasan
Perkotaan;
46. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang
Pedoman Penyerahan
Prsarana, Sarana, Dan Utilitas Perumahan Dan Permukiman Di
Daerah;
47. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun
2009 Tentang Pedoman
Penentuan Daya Dukung Lingkungan Hidup Dalam Penataan Ruang
Wilayah;
48. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun
2012 tentang
Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Permukiman Dengan Hunian
Berimbang;
49. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 07 Tahun
2013 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri perumahan Rakyat Nomor 10 tahun 2012 tentang
Penyelenggaraan
Perumahan Dan Kawasan Permukiman Dengan Hunian Berimbang.
-
Ruang Lingkup
17) Lingkup Kegiatan
Lingkup pekerjaan yang harus dilakukan oleh konsultan bidang
Tata Lingkungan Sub Bidang Jasa
Perencanaan Urban dalam menangani Penyusunan Rencana Pembangunan
dan
Pengembangan Perumahan dan Kawasan Pemukiman (RP3KP) Kabupaten
Gresik meliputi:
a) Pengalaman kerja melaksanakan pekerjaan sejenis seperti:
1) Penyusunan Rencana Pembangunan Dan Pengembangan Perumahan Dan
Permukiman Di
Daerah (RP4D);
2) Penyusunan Review Rencana Pembangunan Dan Pengembangan
Perumahan Dan
Permukiman Di Daerah (RP4D) ; dan
3) Penyusunan Review Penyusunan Rencana Pembangunan dan
Pengembangan
Perumahan dan Kawasan Pemukiman (RP3KP).
b) Pengalaman kerja melaksanakan pekerjaan yang menunjang
seperti :
1) Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah;
2) Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan;
3) Penyusunan Rencana Teknis Ruang Kawasan;
4) Penyusunan Rencana Rinci Ruang Kawasan;dan
5) Penyusunan Rencana Teknik Bangunan dan Lingkungan.
6) Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
7) Penyusunan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
(AMDAL);
8) Pemetaan Bangunan dan Lingkungan;
9) Survey dan Pemetaan;
10) Rencana Induk Kebakaran;
11) Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah;
12) Masterplan Kawasan Industri;
13) Masterplan Drainase;
14) Masterplan Ruang Terbuka Hijau;
15) Masterplan Persampahan;
16) Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
(RSWP3K);
17) Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil
(RZWP3K);
18) Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (
RPWP-3-K);dan
19) Rencana Aksi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau
Kecil (RAWP-3-K).
(Pengalaman sejenis dan menunjang tersebut diatas berlaku untuk
seluruh tenaga ahli)
1. Persiapan
Sosialisasi pekerjaan dan workshop identifikasi permasalahan
perumahan dan kawasan
permukiman (PKP) dalam rangka Penyusunan Rencana Pembangunan dan
Pengembangan
Perumahan dan Kawasan Pemukiman (RP3KP) Kabupaten Gresik;
-
2. Inventarisasi Data
a. Penyusunan profil kebijakan dan program pembangunan dan
pengembangan perumahan
dan kawasan permukiman (PKP);
b. Penyusunan profil kondisi sosial ekonomi budaya daerah;
c. Penyusunan profil perumahan dan kawasan permukiman (PKP);
d. Penyusunan profil kelembagaan dan pembiayaan perumahan dan
kawasan permukiman
(PKP) Kabupaten.
3. Analisis Data
Pengolahan dan analisis data untuk Penyusunan Rencana
Pembangunan dan
Pengembangan Perumahan dan Kawasan Pemukiman (RP3KP) Kabupaten
Gresik meliputi :
a. Analisis implikasi kebijakan tata ruang terhadap pembangunan
dan pengembangan PKP;
b. Analisis daya dukung dan daya tampung wilayah;
c. Proyeksi kebutuhan pembangunan dan pengembangan PKP;
Proyeksi Kebutuhan berdasarkan Proyeksi Penduduk dan
Backlog;
Proyeksi Kebutuhan berdasarkan Segmentasi Pendapatan;
Estimasi Kebutuhan peningkatan Kualitas Permukiman;
Proyeksi Kebutuhan Penyediaan Rumah Baru;
Proyeksi kebutuhan Layanan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum
untuk
Pengembangan Rumah Baru; dan
Analisa kebutuhan Kelembagaan dan pembiayaan Perumahan dan
Permukiman.
d. Perumusan persoalan dan tantangan pengembangan dan
pembangunan PKP.
4. Workshop Tantangan Kebutuhan Pembangunan dan Pengembangan
PKP
5. Perumusan Konsepsi dan Rencana:
Perumusan Konsepsi
a. Perumusan dasar-dasar penetapan rencana
b. Perumusan kebijakan PKP
c. Perumusan strategi pelaksanaan pembangunan dan pengembangan
PKP
d. Perumusan Visi ,Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan dan
Pengembangan PKP Daerah
Perumusan Rencana
a. Perumusan Rencana Pembangunan dan Pengembangan PKP
b. Perumusan Rencana pengembangan Sumber daya PKP
Perumusan Rencana Pengembangan Kelembagaan Perumahan dan
Permukiman
Daerah; dan
Perumusan Rencana Pengembangan Pembiayaan Perumahan dan
Permukiman
Daerah.
c. Perumusan Indikasi program
-
Perumusan Indikasi Program Perumahan Baru;
Perumusan Indikasi Program Peningkatan Kualitas Perumahan dan
Permukiman;dan
Perumusan Indikasi Program Penunjang Perumahan dan
permukiman.
6. Workshop penyepakatan RP3KP / Uji Publik
7. Penyempurnaan RP3KP
8. Legalisasi RP3KP
18) Keluaran3
1) Naskah Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan
Perumahan dan
Kawasan Pemukiman (RP3KP) Kabupaten Gresik yang terdiri atas 3
(tiga) Dokumen
pelaporan yang terdiri :
a. Laporan Pendahuluan
Laporan Pendahuluan sekurang-kurangnya berisi pemahaman
konsultan terhadap lingkup
pekerjaan, konsep pendekatan dan metodologi studi dan
pelaksanaan pekerjaan, program
kerja dan jadwal pelaksanaan pekerjaan, termasuk daftar
kebutuhan data dan rencana
survey lapangan berikut formulir-formulir survey lapangan yang
diperlukan serta dukungan
tenaga ahli beserta perlengkapannya. Laporan pendahuluan juga
memuat Pengertian,
Peran dan Manfaat, Kedudukan RP3KP, dan ketentuan muatan RP3KP.
Laporan
Pendahuluan ini diserahkan kepada Pemberi Tugas setelah
diterimanya SPMK oleh
Konsultan.
b. Laporan Data dan Analisa
Berisi data dan analisa hasil perolehan data, survey lapangan
dan kajian rinci serta
memuat maksud dan tujuan, kategori data (Data Kebijakan dan
Program Perumahan dan
Permukiman, Data Kondisi Sosial Ekonomi dan Budaya, Profil
Kelembagaan dan
Pembiayaan Perumahan dan Permukiman). Memuat data-data yang
telah disusun secara
sistematis dan dilengkapi dengan uraian, peta peta, grafik
grafik dan tabel- tabel;
Data hasil survey, terdiri dari:
Data Eksisting (data dasar,produk peraturan,
permasalahan,perijinan yang sudah
diberikan dan beberapa data pendukung yang dipandang perlu);
Rencana daerah dalam pengelolaan perumahan dan permukiman;
Peta dasar dan peta lainnya.
Analisis untuk mendapatkan prediksi 20 tahun mendatang
diantaranya tentang:
1. Analisis tentang kebijaksanaan dan kebijakan yang telah ada
terkait dengan wilayah
perencanaan;
2. Jumlah penduduk yang terdaftar maupun pendatang yang tidak
terdaftar (penduduk
sementara), dimana keduanya memerlukan tempat tinggal yang harus
difasilitasi oleh
pemerintah daerah;
3. Backlog rumah yang dapat menunjukkan level masyarakat yang
membutuhkan;
-
4. Permasalahan yang akan timbul dan harus diantisipasi sejak
awal;
5. Kemungkinan arah perkembangan perumahan dan permukiman;
6. Struktur hirarki ruang.
Laporan Data dan Analisa diasistensikan setelah penyerahan
laporan pendahuluan.
c. Laporan Akhir
1. Pendahuluan;
Latar Belakang;
Permasalahan;
Azas,Tujuan dan Sasaran;
Dasar dan Konsep RP3KP;
Ruang Lingkup Pekerjaan.
2. Gambaran Umum Wilayah Perencanaan;
Kedudukan dan Wilayah Administrasi
Kondisi Fisik dasar
Struktur dan Pola Ruang
Potensi ,Masalah dan Prospek Pengembangan Wilayah;
Kabupaten Gresik dalam Perencanaan Wilayah
3. Kondisi Perumahan dan Kawasan Permukiman;
Faktor Penentu Perumahan dan Permukiman;
Faktor Rawan Bencana dan Pengaruhnya terhadap Perumahan dan
Permukiman;
Permasalahan perumahan dan permukiman.
4. Tinjauan Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
Pembangunan Perumahan dan Permukiman;
Rencana Pembangunan Perumahan dan Permukiman;
Perumahan dan Permukiman Khusus.
5. Proyeksi Kebutuhan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan
Permukiman;
6. Kebijakan Strategi dan Rencana;
7. Kelembagaan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
8. Indikasi Program.
Laporan Akhir (Materi Teknis) yang meliputi perbaikan draft
Laporan Akhir (Materi teknis)
diserahkan pada Pemberi Tugas setelah pembahasan Draft Laporan
Akhir (Materi teknis).
2) Album Peta
Album peta yang disajikan dengan skala atau tingkat ketelitian
minimal 1:25.000 dalam format
A1 yang dilengkapi dengan data peta digital yang memenuhi
ketentuan sistem informasi
geografis (GIS).
-
3) Draft Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan
dan Pengembangan
Perumahan dan Kawasan Pemukiman (RP3KP) Kabupaten Gresik
berserta Naskah
Akademis.
4) Diskusi
Diskusi diagendakan tiga kali pertemuan bersama tim teknis dari
unsur BAPPELITBANGDA
Kabupaten Gresik dan Satuan Kerja (SKPD) terkait, membahas Draft
Laporan Pendahuluan,
Draft Data dan Analisa serta Draft Laporan Akhir.
Dilakukan sosialisasi dan workshop sebagai penggalian
permasalahan di masyarakat serta uji
publik materi sebanyak 3 kali pertemuan bersama tim teknis dan
masyarakat.
Setelah dokumen telah disetujui tim teknis, selanjutnya dijilid
dengan format kertas A4 dan
sampul depan berupa soft cover dan digandakan (berwarna jika
terdapat foto/peta).
Rincian Produk Pekerjaan:
NO PRODUK PEKERJAAN RANGKAP
1. Laporan Pendahuluan 5 buku
2. Laporan Data dan Analisa 10 buku
3. Laporan Akhir 10 buku
4. Draft Rancangan Peraturan Daerah RP3KP 2 buku
6. Naskah Akademis Rancangan Peraturan Daerah
RP3KP
2 buku
7. Softcopy dalam bentuk Compact Disk (CD) yang
berisi :
Laporan Pendahuluan, Laporan Data dan
Analisa, dan Laporan Akhir
Peta dengan format GIS
Album Gambar / Peta
Draft Raperda RP3KP
5 buah
8. Album Gambar / Peta (A1) 2 buah
19) Peralatan, Material, Personil dan Fasilitas dari Pejabat
Pembuat Komitmen
a) Peralatan : Fasilitas Diskusi (Ruang Rapat dan
Fasilitasnya)
b) Material : -
c) Personil : Tim teknis pelaksana kegiatan
20) Peralatan dan Material dari Penyedia Jasa Konsultansi
a) Peralatan : Kendaraan operasional, GPS Handheld, Laptop/PC,
Printer, Kamera.
b) Material : -
-
21) Lingkup Kewenangan Penyedia Jasa
Kewajiban Konsultan
a) Konsultan berkewajiban dan bertanggungjawab sepenuhnya
terhadap pelaksanaan
penyusunan rencana sesuai dengan ketentuan perjanjian kerjasama
yang disepakati.
b) Konsultan wajib mengikuti ketentuan teknis yang ditentukan
sesuai dengan kerangka acuan
c) Konsultan dalam melaksanakan pekerjaannya dinyatakan berakhir
sampal dengan selesainya
semua kewajiban yang harus dipenuhi sesuai dengan perjanjian
pekerjaan yang disepakati.
d) Konsultan wajib hadir dan menyerahkan hasil perencanaannya
dalam forum diskusi dengan
Tim Teknis.
Hak Konsultan
a) Dalam pelaksanaan Penyusunan Rencana Pembangunan dan
Pengembangan Perumahan
dan Kawasan Pemukiman (RP3KP) Kabupaten Gresik, konsultan berhak
meminta bantuan
Tim Teknis dalam mencari data dan informasi yang diperlukan;
b) Setelah pelaksana pekerjaan melaksanakan seluruh
kewajibannya, maka pihak pelaksana
pekerjaan berhak untuk mendapatkan pembayaran atas hasil
pekerjaannya sejumlah tertentu
dengan syarat yang telah ditetapkan dalam kontrak kerja.
22) Jangka Waktu Penyelesaian Kegiatan
Jangka waktu pelaksanaan kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan
dan Pengembangan
Perumahan dan Kawasan Pemukiman (RP3KP) Kabupaten Gresik
ditetapkan 4 (empat) bulan
terhitung setelah diterimanya SPMK.
23) Personil
Tenaga ahli yang dibutuhkan untuk kegiatan Rencana Pembangunan
dan Pengembangan
Perumahan dan Kawasan Pemukiman (RP3KP) Kabupaten Gresik
adalah:
a. 1 (satu) orang Team Leader/Ahli Perencanaan Kota yang
memiliki latar belakang pendidikan S2
Perencanaan Wilayah dan Kota (Planologi),dengan pengalaman
minimal 3 tahun mempunyai
sertifikat keahlian (SKA) Ahli Madya Perencanaan Wilayah dan
Kota (502) yang di terbitkan
oleh asosiasi profesi yang telah terakeditasi oleh lembaga yang
berwenang (LPJK) serta
dilengkapi dengan referensi kerja dari pengguna jasa;
b. Tenaga Ahli Arsitek dan Perancangan Kota sebanyak 1 (satu)
orang, kualifikasi S-2 Teknik
Arsitetur dan atau Urban Design dengan pengalaman minimal 3
tahun mempunyai sertifikat
keahlian (SKA) Ahli Madya Arsitek (101) yang di terbitkan oleh
asosiasi profesi yang telah
-
terakeditasi oleh lembaga yang berwenang (LPJK) serta dilengkapi
dengan referensi kerja dari
pengguna jasa;
c. Tenaga Ahli Arsitektur Lansekap sebanyak 1 (satu) orang,
kualifikasi S-1 Teknik
Arsitektur/Arsitektur Lansekap dengan pengalaman minimal 3
tahun, mempunyai sertifikat
keahlian (SKA) ahli muda Arsitektur Lansekap (103) yang di
terbitkan oleh asosiasi profesi yang
telah terakeditasi oleh lembaga yang berwenang (LPJK) serta
dilengkapi dengan referensi kerja
dari pengguna jasa;
d. Tenaga Ahli Ekonomi Wilayah sebanyak 1 (satu) orang,
kualifikasi S-1 Ekonomi Pembangunan
dengan pengalaman minimal 3 tahun serta dilengkapi dengan
referensi kerja dari pengguna
jasa;
e. Tenaga Ahli Geografi dan Kependudukan sebanyak 1 (satu)
orang, kualifikasi S-1 Geografi
dengan pengalaman minimal 3 tahun serta dilengkapi dengan
referensi kerja dari pengguna
jasa;
f. Tenaga Ahli Hukum dan Kelembagaan sebanyak 1 (satu) orang,
kualifikasi S-1 Hukum dengan
pengalaman minimal 3 tahun serta dilengkapi dengan referensi
kerja dari pengguna jasa;
g. Tenaga Ahli Geologi Tata Lingkungan sebanyak 1 (satu) orang,
kualifikasi S-1 Geologi dengan
pengalaman minimal 3 tahun serta dilengkapi dengan referensi
kerja dari pengguna jasa;
h. Tenaga Ahli Sistem Informasi Geografis sebanyak 1 (satu)
orang, kualifikasi S-1 Teknik
Geodesi dengan pengalaman minimal 3 tahun mempunyai sertifikat
keahlian (SKA) ahli muda
Geodesi (217) yang di terbitkan oleh asosiasi profesi yang telah
terakeditasi oleh lembaga yang
berwenang (LPJK) serta dilengkapi dengan referensi kerja dari
pengguna jasa;
i. Tenaga Ahli Teknik Sumber Daya Air sebanyak 1 (satu) orang,
kualifikasi S-1 Teknik
Pengairan dan atau Teknik Sipil dengan pengalaman minimal 3
tahun mempunyai sertifikat
keahlian (SKA) ahli muda Ahli Teknik Sumber Daya Air (211) yang
di terbitkan oleh asosiasi
profesi yang telah terakeditasi oleh lembaga yang berwenang
(LPJK) serta dilengkapi dengan
referensi kerja dari pengguna jasa;
j. Tenaga Ahli Teknik Lingkungan sebanyak 1 (satu) orang,
kualifikasi S-1 Teknik Lingkungan
dengan pengalaman minimal 3 tahun mempunyai sertifikat keahlian
(SKA) ahli muda Teknik
Lingkungan (501) yang di terbitkan oleh asosiasi profesi yang
telah terakeditasi oleh lembaga
yang berwenang (LPJK) serta dilengkapi dengan referensi kerja
dari pengguna jasa.
Tenaga Pendukung yang dibutuhkan untuk kegiatan Penyusunan
Rencana Pembangunan dan
Pengembangan Perumahan dan Kawasan Pemukiman (RP3KP) Kabupaten
Gresik adalah:
a. Surveyor sebanyak 5 (lima) orang , kualifikasi minimal
SMA/SMK dengan pengalaman minimal
2 tahun; (jumlah menyesuaikan)
b. Tenaga Administrasi sebayak 1 orang, kualifikasi minimal
SMA/SMK/ SMEA dengan
pengalaman minimal 3 tahun; dan
-
c. Sopir sebanyak 1 orang, dengan kualifikasi minimal SMP atau
sederajat dengan pengalaman
minimal 3 tahun.
24) Jadwal Tahapan Pelaksanaan Kegiatan
Jangka waktu pelaksanaan kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan
dan Pengembangan
Perumahan dan Kawasan Pemukiman (RP3KP) Kabupaten Gresik
ditetapkan 4 (empat) bulan
terhitung setelah diterimanya SPMK.
-
Jadwal dan Waktu Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan
Perumahan dan Kawasan Pemukiman (RP3KP) Kabupaten Gresik
No KEGIATAN
Bulan Penugasan
Bulan Ke I Bulan Ke II Bulan Ke III Bulan Ke IV
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
A. KEGIATAN PERSIAPAN
1. Koordinasi dengan pihak dan instansi terkait
2. Menelaah materi dan Lingkup Pekerjaan
3. Menyusun Kerangka Kerja dan Langkah Kegiatan
4. Melakukan Kajian / Telaah Teori, Kebijaksanaan dan
Peraturan-Peraturan
5. Koordinasi dengan Tim RP3KP
6. Penyusunan laporan pendahuluan
B. KEGIATAN SURVEY DAN PENGUMPULAN DATA
1. Survey Instansional
2. Survey Lapangan :
C. KEGIATAN PENGOLAHAN DATA, ANALISIS DAN SINTESA
1.
Kegiatan Pengolahan dan Tabulasi Data
a. Data Kebijaksanaan Pembangunan
b.Peta Dasar dan Peta Tematik
c. Keadaan Eksisting Penggunaan Lahan
d. Keadaan Topografi Wilayah
e. Keadaan Fungsi dan Penataan Bangunan
f. Keadaan Status dan Pemanfaatan Persil
g. Keadaan Jaringan Jalan Dan Sistem Sirkulasi
h. Keadaan Jaringan Drainase, Pengairan
i. Keadaan Jaringan Utilitas
j. Keadaan Elemen dan Penataan Fisik Lingkungan
k. Keadaan Kependudukan, Kegiatan, dan Sistem Sosial Ekonomi
Wilayah Perencanaan
l. Data Sumber daya Buatan
m. Kelembagaan, Hukum, Peraturan , Undang-undang
2. Kegiatan Analisis
a. Analisis Perkembangan Kota dan Kawasan
b. Analisis Kondisi Bangunan dan Ruang Luar
c. Analisis Kualitas Estetik Bangunan Gedung
d. Analisis Persyaratan Bangunan Gedung dan Lingkungan
e. Analisis Prasarana dan Sarana, Jaringan Jalan, Utilitas
f. Analisis Kemampuan Ekonomi dan Pembiayaan Pembangunan
g. Analisis Kondisi dan Potensi Masyarakat
h. Analisis Kelembagaan, Hukum maupun Peraturan dan
Perundang-undangan yang Berlaku
3. Kegiatan Sintesa
a. Arah dan Upaya Pemanfaatan Potensi Wilayah
b. Upaya untuk Mengatasi Kendala Dalam Pengembangan / Penataan
Wilayah
c. Arah dan Upaya Pemanfaatan Ruang / Lahan
-
No KEGIATAN
Bulan Penugasan
Bulan Ke I Bulan Ke II Bulan Ke III Bulan Ke IV
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
d. Arah dan Upaya Pemanfaatan dan Penataan Persil
e. Arah dan Upaya Mengembangkan Sistem Sarana dan Prasarana
f. Arah dan Upaya Menyelaraskan Perkembangan Penduduk, Sosial,
Ekonomi dengan Peraturan Fisik
g. Arah dan Upaya Untuk Penanganan Sistem Jaringan Jalan /
Sirkulasi dan Jaringan Drainase
h. Upaya untuk Meningkatkan Nilai Tambah Lingkungan
D. KEGIATAN PENYUSUNAN DRAFT AKHIR
a. Pendahuluan
b. Gambaran Umum Wilayah Perencanaan
c. Kondisi Perumahan dan Kawasan Permukiman
d. Tinjauan Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman
e. Proyeksi Kebutuhan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan
Permukimman
f. Kebijakan Strategi dan Rencana
g. Kelembagaan Perumahan dan Kawasan Permukiman
g. Indikasi Program
E. KEGIATAN PENYUSUNAN ALBUM PETA
1. Album Peta
F. KEGIATAN PENYUSUNAN DRAFT RANPERDA
1. Kegiatan Penyusunan Draft Ranperda
G. KEGIATAN DISKUSI
a. Diskusi Laporan Pendahuluan
b. Diskusi Laporan Data dan Analisa
c. Diskusi Laporan Draft Akhir
e. Sosialisasi/Workshop
H. KEGIATAN PELAPORAN
a. Laporan Pendahuluan
b. Laporan Bulanan
c. Laporan Data dan Analisa
d. Laporan Akhir
d. Draft Ranperda
e. Laporan Album Peta dan CD
-
Laporan
1. Laporan Pendahuluan
Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak
SPMK diterbitkan.
2. Laporan Data dan Analisa
Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak
SPMK diterbitkan.
3. Laporan Akhir
Laporan yang terdiri dari Buku Rencana, Draft Ranperda, Naskah
akademis,Album Peta dan Back
Up CD harus diserahkan selambat-lambatnya 4 (empat) bulan sejak
SPMK diterbitkan.
-
Hal-Hal Lain
a. Konsultan bertanggungjawab secara kontraktual kepada Pejabat
Pembuat Komitmen (PPK)
sesuai dengan Surat Perjanjian;
b. Selain data dan informasi penting sebagai masukan serta
ketentuan khusus yang diberikan
proyek, berlaku pula ketentuan, peraturan, persyaratan, standart
dan pedoman lainnya, antara
lain :
1. Surat Keputusan Pemberian Pekerjaan (Gunning) dan atau Surat
Perintah Kerja untuk
melaksanakan pekerjaan perencanaan;
2. SNI dan SK-SNI Teknis yang berlaku;
3. Pertimbangan Regional dari Pemerintah Daerah setempat;
4. Peraturan Pembangunan dan Rencana Pengembangan Daerah
setempat.
c. Konsultan harus menyelesaikan adminitrasi proyek sesuai
dengan prosedur yang berlaku.
Pencairan dana sesuai kemajuan pekerjaan dengan melampirkan
invoice dan persyaratan
lainnya.
d. Untuk mencapai target, Konsultan harus menyediakan, tenaga
dan peralatan yang kualifikasi
dan klasifikasinya sesuai persyaratan, baik untuk bidang teknis,
Admnistrasi dan Keuangan.
e. Untuk mengendalikan pelaksanaan kegiatan, Konsultan mendapat
bimbingan dan pengarahan
dari Pengelola Kegiatan dan Tim Teknis yang bertindak sebagai
aparat Pemerintah yang
mengatur dan membina Konsultan.
f. Setiap tahapan hasil perencanaan harus dipresentasikan oleh
Konsultan kepada Team teknis
untuk membahas semua aspek yang telah ditentukan
g. Hasil perencanaan yang telah dibahas dan disetujui Team
Teknis akan menjadi penilaian untuk
penyelesaian pekerjaan yang dilaksanakan oleh Tim Pemeriksa /
Penerima pekerjaan.
h. Pekerjaan lain yang belum dimasukkan dalam TOR ini akan
dibahas dan disepakati dalam
perjanjian.
i. Semua kegiatan jasa konsultansi berdasarkan KAK ini harus
dilakukan di dalam wilayah Negara
Republik Indonesia kecuali ditetapkan lain dalam angka 4 KAK
dengan pertimbangan
keterbatasan kompetensi dalam negeri.
Gresik, Mei 2015
Kabid Prasarana Wilayah SDA dan Lingkungan pada
Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian
dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik
Selaku
Pejabat Pembuat Komitmen
MISBAHUL MUNIR S.Sos, M.Si
Pembina
NIP. 19730705 199703 1 002