Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)

8/10/2019 Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)

1/24

Rencana Pembangunan dan PengembanganPerumahan dan Kawasan Permukiman

(RP3KP)

KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT

REPUBLIK INDONESIA

Oleh:

Asdep Perencanaan Pengembangan Kawasan

Deputi Bidang Pengembangan Kawasan


2/24

LATAR BELAKANG

Pertumbuhan perumahan dan kawasan permukimandapat dikelompokkan sebagai :

1

2

Kawasan yang di-RENCANA-kan dan tertata baik

Kawasan yang berkembang secara ALAMI mengikuti

pertumbuhan penduduk dan perkembangan

kegiatannya

2


3/24

Perkembangan dari kawasan sangat RENTANterhadap

adanya perkembangan kawasan yang TIDAK TERKENDALI

Munculnya

PERUMAHAN KUMUH DAN

PERMUKIMAN KUMUH

Meningkatnya kesenjangan masyarakat Meningkatnya angka kriminalitas

Rendahnya tingkat kesehatan masyarakat

3


4/24

PERMASALAHAN POKOK Perumahan dan Kawasan Permukiman

4


5/24

......lanjutanPERMASALAHAN POKOK Perumahan dan Kawasan Permukiman

RTLH

5


6/24

......lanjutan

6

PERMASALAHAN POKOK Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kurangnya

Law Enforcement


7/24

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH

TERKAIT ASPEK PERENCANAAN DAN PERTANAHAN

AMANAT UU 1/2011 KONDISI SAAT INI

NEGARA, bertanggung jawab

untuk melindungi segenap

bangsa Indonesia melalui

penyelenggaraan perumahan

dan kawasan permukiman,

agar masyarakat dapat

bertempat tinggal serta

menghuni rumah yang layakdan terjangkau di dalam

perumahan yang sehat, aman,

harmonis, dan berkelanjutan,

di seluruh wilayah Indonesia

1. Kurangnya peran perencanaanpembangunan

perumahan dan kawasan perumahan (PKP) dalam

membentuk dan menentukan arah perkembangan dan

pembangunan perumahan dan kawasan permukiman di

Indonesia.

2. Kenyataan yang terjadi di daerah, pembangunan dan

perkembangan PKP lebih ditentukan oleh TREN PASAR.

3. Terjadinya URBAN SPRAWLING, bangunan tanpa kajianAMDAL, pemadatan bangunan tanpa PSU pendukung,

tersingkirnya permukiman kampung, dll.

4. Penyediaan tanah untuk perumahan, terutama MBR,

yang seharusnya menjadi concern pemerintah, sering

justru kalah dengan kepentingan guna lahan lain yang

lebih komersial, seperti perdagangan, perkantoran,maupun hunian kelas atas yang wujudnya tidak

terstruktur dan tidak mengindahkan pola pemanfaatan

ruang.

7


8/24

KEBIJAKAN YANG DIPERLUKAN

RP3KP

LAND

BANKING

Perencanaan pembangunan dan pengembangan PKP

menganalisis dan menentukan a.l.

jumlah kebutuhan perumahan dalam 20 tahun ke

depan (sesuai dengan umur RTRW),

kebutuhan PSU pendukung PKP,

sebaran/intensitas pertumbuhan perumahan, dll.

1. Implementasi RP3KP, tidak lepas dari upaya

penyediaan tanah.

2. Tanah sebagai aset dan modal bagi pembangunan

daerah, termasuk bagi pembangunan perumahan danpermukiman

8

KENAPA PERLU RP3KP


9/24

KENAPA PERLU RP3KP

RTRW hanya mengatur :1. Penetapan pusat perkotaan dan pusat

pelayanan2. Penetapan sistem jaringan prasarana3. Penetapan kawasan lindung4. Penetapan kawasan permukiman perkotaan

dan permukiman perdesaan (skalaprovinsi)

5. Penetapan kawasan permukiman perkotaandan permukiman perdesaan (skalakabupaten)

6. Penetapan kawasan perumahan kepadatanrendah, sedang, dan/atau tinggi (skalakota)

7. Penetapan indikasi program

RTRW menjadi pedoman untuk :a. penyusunan rencana pembangunan jangka

panjang daerah;b. penyusunan rencana pembangunan jangka

menengah daerah;c. pemanfaatan ruang dan pengendalian

pemanfaatan ruang;d. mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dankeseimbangan antarsektor;

e. penetapan lokasi dan fungsi ruang untukinvestasi

Permasalahan perumahan dan kawasan permukimana. Backlogb. Rumah tidak layak hunic. Perumahan kumuh dan permukiman kumuhd. Rumah liar, perumahan liar

1. Bagaimana merumuskan kebijakan dan

strategi pembangunan dan pengembanganperumahan dan kawasan permukiman ?

2. Bagaimana mengalokasikan ruang untuktipologi perumahan dan kawasanpermukiman?

3. Bagaimana menangani/mengatur kualitasperumahan?

9


10/24

DASAR HUKUMUU No 1 Th 2011 tentang PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

1. UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan

Ruang;

2. PP Nomor 15 Tahun 2010 tentang

Penyelenggaraan Penataan Ruang, Pasal 97

ayat (1) huruf f tentang program

pembangunan sektoral dan Pasal 98.

1. Pasal 14 Tugas pemerintah provinsi, huruf e. menyusun

rencana pembangunan dan pengembangan perumahan

dan kawasan permukiman (RP3KP) lintas

kabupaten/kota.

2. Pasal 15 Tugas pemerintah kabupaten/kota, huruf e.

menyusun rencana pembangunan dan pengembangan

perumahan dan kawasan permukiman (RP3KP) di

tingkat kabupaten/kota.

Permenpera No 12 Tahun 2014tentang

Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan dan PengembanganPerumahan dan Kawasan Permukiman Daerah Provinsi

dan Daerah Kabupaten/Kota

Dokumen perencanaan umum penyelenggaraan

perumahan dan kawasan permukiman yang

terkoordinasi dan terpadu secara lintas sektoral

dan lintas wilayah administratif.

1.RP3KP Nasional;

2.RP3KP Provinsi;

3.RP3KP Kota;

4.RP3KP Kabupaten.

LINGKUP WILAYAH RP3KP

10


11/24

RP3KP

PROGRAMDAN

KEGIATAN

TERKOORDINASI

DANTERPADU

GRAND STRATEGI/

PERENCANAAN

UMUM

PENYELENGGARAANPKP**** DI DAERAH

LINTASSEKTORAL

DAN WILAYAH

* RPJP : Rencana Pembangunan Jangka Panjang** RPJM : Rencana Pembangunan Jangka Menengah*** RTRW : Rencana Tata Ruang Wilayah****PKP : Perumahan dan Kawasan Permukiman

Pengertian RP3KPMENDUKUNGRPJP*, RPJM**,

RENCANATAHUNAN,

DAN SESUAIRTRW***

11


12/24

Pengertian Pokok RP3KPdalam Konteks Penataan Ruang dan Pembangunan Daerah

RP3KP Daerah Provinsi *)/ Kab/ Kota merupakan arahan

kebijakan dan strategi pembangunan dan pengembanganbidang perumahan dan kawasan permukiman:

a. berdasarkan RTRW;

b. mendukung program dan kegiatan jangka pendek,jangka menengah, dan jangka panjang.

*) RP3KP Daerah Provinsi merupakan arahan kebijakan danstrategi pembangunan dan pengembangan bidang perumahandan kawasan permukiman lintas daerah kabupaten/kota.

12


13/24

PERUMAHAN danKAWASAN

PERMUKIMAN

UU 1/2011

PERENCANAAN

SPASIAL

1.RTRWN (PP 26/2008)2.RTRW Provinsi3.RTRW Kab/Kota

UU 26/2007

PERENCANAAN

PEMBANGUNAN

1.RPJPN (UU 17/2007)2.RPJP Provinsi3.RPJP Kab/Kota

UU 25/2004

RP3KP1.Provinsi2.Kab/Kota

RencanaSektoralLainnya

RPJMD

RPKPP

RPIJM

Renstra

SKPD

R K P

UU Sektor

UU Sektor

UU Sektor

UU Sektoral lainnya

1.Pasal 142.Pasal 15

Permen PU 15/2009 :Pedoman PenyusRTRW Provinsi

Permen PU 16/2009 :Pedoman PenyusRTRW Kabupaten

Permen PU 17/2009 :Pedoman PenyusRTRW Kota

RPP Penyelenggaraan PKP

Kedudukan RP3KP dalam Sistem Perencanaan Pembangunan

UU RUSUN

UU 20/2011

13
http://localhost/var/www/apps/conversion/tmp/scratch_1/UU-Pasal%2014.dochttp://localhost/var/www/apps/conversion/tmp/scratch_1/UU-Pasal%2015.dochttp://localhost/var/www/apps/conversion/tmp/scratch_1/UU-Pasal%2015.dochttp://localhost/var/www/apps/conversion/tmp/scratch_1/UU-Pasal%2014.doc


14/24

I l t i


15/24

I lustrasi :

Kawasan-kawasan permukiman yang diatur dalam RP3KP Provin si ,

Ko ta, dan Kabupaten

RP3KP KotaRP3KP Kabupaten

RP3KP Provinsi

15


16/24

ILUSTRASI KAWASAN BUDIDAYA

BERDASARKAN UU 26/2007

PENJELASAN PASAL 5 AYAT (2) DAN PP

26/2008

KAWASAN

BUDIDAYA

KAWASAN PERKOTAAN

KAWASAN PERDESAAN

PP 26/2008 ttg RTRWN

Pasal 1 Angka 12

Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan

hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan

perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai

lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan

tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan danpenghidupan.

Pasal 63

Kawasan budi daya terdiri atas:

a.kawasan peruntukan hutan produksi;

b.kawasan peruntukan hutan rakyat;

c.kawasan peruntukan pertanian;

d.kawasan peruntukan perikanan;

e.kawasan peruntukan pertambangan;f.kawasan peruntukan industri;

g.kawasan peruntukan pariwisata;

h.kawasan peruntukan permukiman;

dan/atau

i.kawasan peruntukan lainnya.

Pasal 1 angka 14

Kawasan perkotaan adalah wilayah yangmempunyai kegiatan utama bukan

pertanian dengan susunan fungsi

kawasan sebagai tempat permukiman

perkotaan, pemusatan dan distribusi

pelayanan jasa pemerintahan, pelayana

sosial dan kegiatan ekonomi

Pasal 1 angka 13, Kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama

pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan,

pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan

ekonomi16

OBJEK PENGATURAN PKP DALAM UU 1/2011


17/24

Perumahan

Permukiman

Lingkungan

Hunian

Kawasan

Permukiman

Kawasan Fungsi Lain/

Bukan Permukiman

Pelayanan Sosial

Kegiatan Ekonomi

Jasa Pemerintahan

Pusat Kws. Perkim

Pusat Lingk. Hunian

Pusat Permukiman

Pusat Perumahan

KAWASAN PERMUKIMANadalah

bagian dari lingkungan hidup diluarkawasan lindung baik berupa kawasan

perkotaan maupun kawasan perdesaan

yang berfungsi sebagai lingkungan tempat

tinggal atau lingkungan hunian dan

tempat kegiatan yang mendukung

perikehidupan dan penghidupan (UU PKP

pasal 1 angka 3 )

LINGKUNGAN HUNIANadalah bagian dari kawasan

permukiman yang terdiri

atas lebih dari satu satuan

permukiman (UU PKP Pasal

1 angka 4)

PERMUKIMANadalah bagian darilingkungan hunian yang terdiri atas lebih

dari satu satuan perumahan yang

mempunyai PSU serta mempunyai

penunjang kegiatan fungsi lain di

kawasan perkotaan atau kawasan

perdesaan (UU PKP Pasal 1 angka 5)

PERUMAHANadalah kumpulan rumah

sebagai bagian dari permukiman, baik

perkotaan maupun perdesaan yang

dilengkapi dengan PSU sebagai hasil upaya

pemenuhan rumah layak huni (UU PKP

Pasal 1 angka 2)

Perumahan mendukung

Kawasan Fungsi Lain

Lingkungan Hunian Skala

Besar/Kasiba

KAWASAN FUNGSI

LAIN/KWS. BUKAN

PERMUKIMAN

Permukiman/Lisiba

(Perumahan Skala besar)

OBJEK PENGATURAN PKP DALAM UU 1/2011

KOTA BARU

17


18/24

IMPLEMENTASI HUNIAN

BERIMBANG

DALAM

RP KP


19/24

PERMENPERA NO. 10 TAHUN 2012 tentang

Penyelenggaraan Perumahan dan KawasanPermukiman dengan Hunian Berimbang

PERMENPERA NO. 07 TAHUN 2013 tentangPerubahan atas Permenpera No 10 Tahun 2012tentang Penyelenggaraan Perumahan danKawasan Permukiman dengan Hunian

Berimbang

HUNIAN BERIMBANG

Pasal 34,35 &36 UU No. 1/2011dan Pasal 16 UU No. 20/2011

mengamanatkan Badan Hukum

dalam melaksanakan

pembangunan perumahan

wajib mewujudkan HUNIANBERIMBANG

Hunian berimbang adalah perumahan dan kawasan permukiman yangdibangun secara berimbang dengan komposisi tertentu dalam bentuk rumah

tunggal dan rumah deret antara rumah sederhana (3), rumah menengah (2) dan

rumah mewah (1), atau dalam bentuk rumah susun antara rumah susun umumdan rumah susun komersial

19

Dilaksanakan dalam satu Daerah Kabupaten/KotaUU 1/2011 Ps 36 (1) & UU 20/2011 Ps 16 (3)


20/24

Permenpera No.10/2012 , Pasal 6 ayat 3

151.000

20

RUMAH


21/24

Permenpera No.10/2012 , Pasal 7

21

RUMAH

TAPAK


22/24

Permenpera No.10/2012 , Pasal 8,9,10

22

RUMAH

TAPAK


23/24

Permenpera No.10/2012 , Pasal 11

23


24/24

Terima kasih

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)

Documents