Kajian Kritis PENGELOLAAN ENERGI NASIONAL DALAM KERANGKA MEMBANGUN DAYA TANGKAL TERHADAP ANCAMAN KEUTUHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

KAJIAN KRITIS PENGELOLAAN ENERGI NASIONAL

DALAM KERANGKA MEMBANGUN DAYA TANGKAL TERHADAP ANCAMAN

KEUTUHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

Tanto Alfiathur Nugroho

Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada

Studi Strategis Ketahanan Nasional Peminatan Manajemen Pertahanan

A. Pendahuluan

1. Latar belakang

Pada dua decade terakhir ini dunia disibukkan oleh tiga ancaman

yang sangat menyita perhatian setiap Negara. Tidak peduli Negara maju,

berkembang maupun yang masih dianggap Negara tertinggal. Tiga ancaman

tersebut adalah ancaman global warming (pemanasan global), krisis energi

dan terorisme. Ancaman dapat timbul dan disebabkan oleh kegiatan

manusia, alam atau kombinasi dinamis dari manusia alam.

Global Warming adalah hasil dari non-sustainable development

manusia terhadap lingkungan alam secara Global sehingga melampaui

batas proses alamiah renewability, reversibility maupun daya dukung

intrinsik hasil evolusi serta pembentukan oleh alam semesta. Semua proses

pembangunan Global pada akhirnya menimbulkan berbagai penyebab dari

Global Warming atau kenaikan suhu bumi. Contoh dampak dari global

warming adalah terjadinya perubahan cuaca secara ekstrem termasuk

menimbulkan badai, mencairnya es di kutub utara sehingga naiknya

permukaan laut, bergesernya periode musim hujan dan kemarau berakibat

perubahan musim panen dan pola tanam, intensitas hujan yang lebih tinggi

dari biasa di beberapa tempat di dunia akan menimbulkan banjir, penyakit,

erosi, pengrusakan cagar budaya, tanah longsor dan merusak aset

arkeologi. Kekeringan dan gagal panen, punahnya berbagai specie tanaman

dan hewan serta perubahan permukaan dan cuaca hujan/kekeringan/dingin

akan menimbulakan kekurangan air, pangan, kelaparan, kekrangan

gizi/penyakit, dan berbagai pendertaan lainnya.

Sedangkan terkait dengan terorisme, terorisme merupakan suatu

kegiatan sekelompok manusia yang berjuang untuk kepentingannya tanpa

mengenal/mengakui kedaulatan maupun batas suatu negara dan

bangsa/sekutu/suku/agama. Bahkan isu terorisme selalu dijadikan dalih bagi

bangsa Amerika untuk melampiaskan tujuan-tujuan politiknya terhadap

negara lain. Bangsa Indonesia pun tak terlepas dari ancaman teror tersebut,

banyak sudah contoh dan nyawa tak berdosa bergelimpangan sia-sia akibat

ulah para teroris tersebut.

Ancaman ketiga adalah ancaman akan kelangkaan energi dunia.

Pertikaian panjang negara-negara Timur Tengah (Irak-Iran, Irak-Kuwait dan

lain-lain) dipacu oleh perebutan energi atau sumber minyak bumi. Negara

besar seperti Amerika berusaha mengimpor sumber energi dari negara lain,

sementara energi dalam negeri disimpan untuk cadangan masa depan.

Demikian juga dengan China, dengan jumlah penduduk terbesar di dunia,

tidak menutup kemungkinan China akan mengekspansi khususnya daerah-

daerah perbatasan yang berpotensi penghasil energi, contoh kepulauan

spartly yang berdekatan dengan kepulauan Natuna Propinsi Kepri.

Dalam kerangka menghadapi kekuatiran tersebut, bagi bangsa

Indonesia diperlukan suatu langkah-langkah efektif dalam bidang

pengelolaan energi yang ditujukan untuk memperkuat ketahanan nasional,

sehingga mampu menghadapi dan mengantisipasi setiap ancaman baik

yang datang dari dalam maupun dari luar negeri.

2. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan latar belakang di atas diperoleh rumusan permasalahan

yakni bagaimanakah pengelolaan energi nasional dalam kerangka

membangun daya tangkal terhadap ancaman bagi keutuhan NKRI?

3. Tujuan

a. Mengetahui kajian dan hakekat ancaman bidang energi bagi bangsa

Indonesia

b. Mengetahui Kajian pengelolaan energi dan peran Departemen

Pertahanan beserta jajarannya

c. Mengetahui pengelolaan energi nasional dalam rangka membangun

daya tangkal terhadap ancaman bagi keutuhan NKRI

4. Sistematika Penulisan

a. Pendahuluan

b. Kajian kritis

c. Kesimpulan

B. Kajian Kritis

1. Kajian hakekat ancaman bidang energi bagi bangsa Indonesia

Secara umum ancaman bagi bangsa Indonesia dibedakan atas dua

katagori, yakni ancaman militer dan ancaman nir militer. Ancaman militer

adalah ancaman yang berasal dari perspektif serangan militer baik dari luar

negeri atau Negara tetangga, maupun dari dalam negeri berupa

pemberontakan bersenjata dalam skala besar yang membahayakan

kedaulatan Negara. Ancaman tersebut berdampak pula pada bidang

pengelolaan permasalahan energi dalam negeri

Kedua sumber ancaman yang mengancam dalam pengelolaan energi

tersebut sangat dipengaruhi oleh isu-isu perkembangan yang terjadi akhir-

akhir ini. Isu-isu tersebut mencakup isu global kontenporer di bidang

ekonomi, politik, budaya dan pertahanan keamanan yang selalu dinamis dan

tidak terperkirakan. Berdasar ekskalasinya isu tersebut dapat berdampak

pada skala global, regional maupun nasional. Secara rinci dapat diuraikan

sebagai berikut:

a. Pengaruh perkembangan isu global

Perkembangan isu global yang terkait dengan permasalahan energi di

seluruh dunia, tentu saja dapat dilihat dari dua sudut pandang. Dua sudut

pandang atau perspektif tersebut antara lain adalah perspektif konsumsi dan

perspektif produksi energi dunia dengan perincian sebagai berikut:

1) Perspektif isu konsumsi energi tingkat global

Kebutuhan energi utama di dunia era ini semakin besar seiring

dengan semakin banyaknya jumlah penduduk di dunia. Sementara

lahan kehidupan semakin menyempit, kebutuhan akan pemenuhan

kebutuhan dasar hidup semakin sedikit, ditambah dengan kemajuan

ilmu dan tehnologi, mendorong dunia untuk mencari, mengeksploitasi

dan mengembangkan produksi terhadap sumber-sumber energi

utama. Sumber energi utama yang menjadi prioritas dan paling

favorite tersebut meliputi minyak bumi, gas dan batubara.

Dalam perkembangan terakhir, Negara pengguna energi

terbesar di dunia adalah Amerika Serikat (USA), kemudian disusul

China dan India. USA dengan jumlah penduduk hanya 5% dari

penduduk dunia, membutuhkan 25 barrel per-orang pertahun. Hal ini

diperkirakan merupakan 20% dari kebutuhan energi seluruh dunia.

Dapat dibayangkan betapa sangat sifnifikan dan masuk akal bilamana

Amerika menjadi actor utama dalam perebutan sumber-sumber

energi di dunia.

Bilamana dilihat dalam sekala global, hingga tahun 2010

kebutuhan minyak bumi di dunia sebesar 26,5 juta barrel/hari.

Sementara penggunaan minyak per orang perhari adalah 5 barrel.

Berdasarkan asumsi tersebut para ahli memperkirakan .cadangan

minyak dunia hanya dapat digunakan secara tehnis dan ekonomis

sebesar 1,5 trilyun barrel. Sehungga dengan asumsi penduduk dunia

6 M maka setiap orang hanya mendapat jatah sebesar 250 barrel.

Hal ini juga berarti bahwa ketersediaan minyak bumi hanya untuk 50

tahun. Berikut ini adalah table dan gambar populasi serta kebutuhan

energi Negara-negara di dunia.

Table 1.

KONSUMSI SUMBER ENERGY 11 NEGARA TERBESAR DUNIA

MILLION TON BBM/TAHUN

No Negara

Minya

k bumi

Gas

alam

Batu

bara Nuklir Hydro Total %

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Amerika 937.6 582 564.3 187.9 59.8 2331.6 34.64

2 China 308.6 35.1 956.9 11.3 74.2 1386.1 20.59

3 Rusia 128.5 361.8 105.9 32.4 40 668.6 9.93

4 Jepang 241.5 64.9 120.8 64.8 22.6 514.6 7.65

5 India 119.3 28.9 204.8 3.8 19 375.8 5.58

6 Jerman 123 77.3 85.7 37.8 6.1 329.9 4.90

7 Kanada 99.6 80.5 30.5 20.5 76.4 307.5 4.57

8 Franc 94 40.2 12.5 101.4 14.8 262.9 3.91

9 Inggris 80.8 88.2 38.1 18.1 1.7 226.9 3.37

10 Korsel 104.8 28.4 53.1 29.6 1.3 217.2 3.23

11 Ina 54.7 30.3 22.2 2.5 109.7 1.63

Total 2292.4

1417.

6

2194.

8 507.6 318.4 6730.8 100

Sumber: BPMIGAS

Gambar 1.

POPULATION AND ENERGY CONSUMPTION BY COUNTRY

Sumber: BPMIGAS

Dari table dan gambar tersebut diatas, tampak USA dengan

penduduk lebih sedikit baik dibanding China maupun India namun

kebutuhan energinya jauh lebih besar. Namun perlu pula diwaspadai,

sangat dimungkinkan dalam kurun waktu 20 tahun mendatang

diperkirakan China akan mengancam perlombaan perburuan sumber-

sumber energi di dunia mengingat begitu pesatnya perkembangan

ilmu, tehnologi dan industry serta pesatnya perkembangan jumlah

penduduk Negara tersebut.

Bilamana diperbandingkan dengan USA, Indonesia masih

sangat jauh tertinggal, secara trasnparan dapat dilihat dalam gambar

berikut ini:

Gambar 2.

PERBANDINGAN KOMSUMSI ENERGI

ANTARA INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT

Sumber: BPMIGAS

Berdasarkan gambar dan table tersebut diatas, diperkirakan

beberapa tahun ke depan akan terjadi eksplorasi sumber-sumber

energi besar-besaran di dunia. Hal ini dikarenakan tuntutan

kebutuhan jumlah penduduk dan kemajuan ilmu tehnologi serta

industry membutuhkan energi sangat besar. Sementara cadangan

energi di dunia sangat terbataas, sangat memungkinkan terjadinya

konflik besar baik antar Negara pemilik dengan Negara yang tidak

memiliki sumber energi maupun antar Negara owner sumber energi.

2) Perspektif isu produksi sumber energi tingkat global

Sementara konsumsi energi di dunia semakin besar, ternyata

tidak diimbangi oleh produksi dan pemeliharaan energi tersebut. Hal

ini dikarenakan ketergantungan terhadap keberadaan sumber energi

utama masih belum bisa tergantikan seluruhnya. Berikut ini adalah

table produksi minyak di dunia.

Tabel 2

LEADING PRODUCERS OF FOSSIL ENERGY SOURCE

MILLION BARREL /DAY

NO MEMBER OIL GAS COAL TOTAL

1 2 3 4 5 6

1 Saudi Arab 9390 1289 - 10679

2 Iran 3924 1711 - 5635

3 Indonesia 1062 1469 1662 4193

4 UAE 2447 843 - 3290

5 Venezuela 2633 523 - 3156

6 Aljazair 1349 1615 - 2964

7 Nigeria 2412 394 - 2806

8 Kuwait 2504 223 - 2727

9 Iraq 1830 48 - 1878

10 Libya 1642 212 - 1854

Sumber: BPMIGAS

b. Pengaruh perkembangan isu regional

Embrio persoalan hampir sama dengan persoalan energi secara

global, persaingan baik dalam konsumsi maupun produksi mendorong

terjadinya manuver-manuver politik dan klaim wilayah antar Negara baik

secara regional maupun antar benua. Keadaan seperti ini sangat berpotensi

menjadi sumber konflik antar Negara.

Menjadi pokok perhatian bangsa Indonesia dan juga Negara

tetangga, adalah dari aspek pertahanan dan keamanan terutama adalah

perlindungan akan sumber-sumber atau diperkirakan merupakan ladang

penghasil sumber energi di sekitar daerah perbatasan. Daerah tersebut

diantaranya adalah sekitar kepulauan Spartley, kepulauan Natuna, kasus

Sipadan-Ligitan, bahkan daerah Merauke di Papua disinyalir banyak

mengandung uraium dan lain sebagainya. Contoh kasus yang berawal dari

kepentingan kepemilikan sumber energi potensial dan pernah terjadi,

bahkan sampai sekarang penyelesaiannya belum tuntas antara lain adalah

kasus blok ambalat, kasus kepulauan Spartley, Blok Timor, instabilitas yang

pernah dan mungkin selalu terjadi di Papua maupun Nangroe Aceh

Darusalam dan lain sebagainya.

c. Pengaruh perkembangan nasional

Bilamana ditinjau dari aspek perkembangan nasional, kita dapat

melihatnya dari perpektif Astha Gatra, antara lain:

1) Ideologi

Pengembangan dan pemanfaatan sumber energi ditinjau dari segi

ideologi tidak ada masalah yang signifikan, karena tujuan dari

pengembangan energi tersebut pada akhirnya akan dapat

meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana yang telah

diamanatkan dalam Pasal 33 UUD RI 1945. Dalam proses

mewujudkan kemandirian energi, pelibatan perusahaan asing

dalam rangka percepatan pengembangan dan pemanfaatan

sumber energi dapat saja dilakukan kerjasama, namun tetap

memperhatikan kepentingan nasional.

2) Ekonomi

Krisis ekonomi yang masih belum pulih dan pertumbuhan ekonomi

yang masih relatif rendah berdampak pada pengembangan dan

pemanfaatan sumber energi, karena pengembangan sumber

energi tersebut memerlukan modal yang cukup r besar. Meskipun

adanya dukungan lembaga keuangan internasional untuk

memberikan modal yang sifatnya long term loan scheme dapat

diprediksikan akan mempengaruhi pengembangan dan

pemanfaatan sumber energi tersebut, yang pada akhirnya tidak

lagi mengutamakan kepentingan nasional tetapi melainkan

kepentingan nasional negara asing, dan hal ini telah terbukti

semenjak era reformasi dimana sistem perekonomian kita tidak

lagi sepenuhnya menganut sistem perekonomian yang sesuai

dengan Pasal 33 UUD RI 1945.

3) Politik

Eforia demokratisasi yang tidak terkendali dapat menghambat

pengembangan dan pemanfaatan sumber energi. Penentuan

keputusan politik negara yang berwujud pada peraturan

perundang-undangan khususnya yang bernilai ekonomis,

seringkali mengalami perdebatan yang relatif cukup lama.

Tentunya hal ini dapat terjadi akibat adanya suatu kecenderungan

untuk lebih mengutamakan kepentingan kelompok tertentu

dibandingkan dengan kepentingan nasional. Dan tidak jarang hasil

dari keputusan politik tersebut telah mengundang kontroversi

masyarakat yang dapat mengganggu stabilitas politik nasional.

Disamping itu pengembangan dan pemanfaatan sumber energi

yang ada di daerah sebagian besar belum dilengkapi dengan

regulasi daerah sebagai wujud implementasi otonomi daerah,

dengan kondisi yang demikian maka potensi sumber energi yang

ada tidak dapat dikembangkan dan dimanfaatkan.

4) Sosial budaya

Kesiapan pranata sosial yang ada di tengah-tengah masyarakat

untuk mendukung pengembangan dan pemanfaatan sumber

energi telah menunjukkan hal yang positif, namun permasalahan

yang dihadapinya adalah kesiapan sumber daya manusia yang

kurang memadai untuk dapat mengelola sumber energi secara

efektif dan efisien yang senantiasa memperhatikan kelestarian

lingkungan hidup. Pembangunan ekonomi nasional telah

mempercepat proses perkembangan kebudayaan masyarakat.

Proses pembaharuan itu terjadi karena faktor eksternal yang

didukung dengan penerapan teknologi maju yang dapat

memajukan industrialisasi, yang akhirnyadapat meningkatkan

kesejahteraan dan dinamika masyarakat yang semakin baik.

5) Pertahanan dan Keamanan

Lemahnya pelaksanaan fungsi sistem pertahanan dan keamanan

negara dalam mencegah dan mengatasi ancaman energi akan

berdampak buruk terhadap pengembangan dan pemanfaatan

sumber energi. Situasi keamanan yang tidak selalu kondusif yang

disertai dengan pengrusakan sarana dan prasarana

perekonomian maupun sarana dan parasaran penglolaan sumber

energi akan mempersulit penyediaan energi yang dibutuhkan oleh

industrialisasi, pemenuhan kebutuhan energi masyarakat maupun

pemenuhan energi untuk mendukung pelaksanaan fungsi

pertahanan dan keamanan itu sendiri. Dengan kondisi yang

demikian akan berdampak buruk terhadap pelaksanaan

pembangunan ekonomi nasional yang pada akhirnya akan

mempengaruhi ketahanan nasional.

6) Jumlah penduduk

Berdasarkan sensus terakhir pada tahun 2003 diperoleh jumlah

penduduk Indonesia sebanyak 232.000 orang dengan komposisi

58% berdiam di Pulau Jawa dan 42 tersebar di luar pulau Jawa

serta angka pertumbuhan sebesar 1,14%/tahun. Jumlah

penduduk yang besar ini merupakan suatu pilihan untuk

dioptimalkan sebagai modal dasar pembangunan. Namun jika

Negara gagal dalam pengelolaannya, justru akan menimbukan

permasalahan baru terutama dalam perebutan energi antar warga

Negara.

7) Sumber daya kekayaan alam

Demikian juga dengan kekayaan alam kita, kekayaan alam yang

melimpah di seantero penjuru tanah air semestinya dikelola

sedemikian rupa sehingga dapat dipakai untuk mencukupi

kebutuhan akan energi di negara kita. Namun rupanya untuk

mewujudkan cita-cita mulia tersebut tidaklah semudah

membalikkan tangan. Perlindungan, penelitian, eksplorasi dan

pemanfaatan yang optimal akan memberikan daya dukung yang

luar biasa terhadap pembangunan dan perkembangan

kemampuan pertahanan Negara.

8) Geografi

Keadaan geografi Negara kita yang terdiri dari banyak kepulauan

dan luasnya lautan namun tidak didukung oleh kemampuan baik

armada laut maupun udara yang kuat, akan sangat

membahayakan integritas kewilayahan Negara. Banyaknya

kejadian illegal fishing, illegal logging dan pelanggaran-

pelanggaran lainnya serta ancaman dari Negara-negra yang

berkepentingan terhadap kebutuhan energi akan selalu berupaya

menginstabilitaskan keamanan Negara Indonesia.

2. Kajian pengelolaan energi dan peran Departemen Pertahanan

a. Pola pikir pengelolaan energi nasional

Berdasarkan blue print pengelolaan energi nasional tahun

2010-2025, pola pikir pengelolaan energi nasional sudah cukup jelas

dan dapat dilihat pada gambar 3 dibawah ini:

Gambar 3

POLA PIKIR PENGELOLAAN ENERGI NASIONAL

Sumber: Buku Blue-print pengelolaan energi nasional tahun 2010-

2025

b. Kondisi saat ini

Kondisi keenergian di Indonesia pada saat ini dapat dilihat dari

kebijakan umum yang telah diambil pemerintah di bidang energi sejak

tahun 1981 sampai dengan Perpres 5/2006 serta beberapa keadaan

diantaranya adalah keterbatasan akses masyarakat terhadap energi,

pangsa konsumsi BBM sebesar 47% dari energi final. Sementara itu

juga, ekspor energi besar namun impor BBM juga besar, harga

ekspor gas dan batubara lebih tinggi dari harga pemasaran dalam

negeri, kemampuan/daya beli konsumen dalam negeri terhadap batu

bara dan gas rendah, serta belum adanya insentif ekonomi baik fiscal

maupun non fiscal bagi energi fosil untuk pemakaian dalam negeri.

Disamping itu struktur APBN juga masih tergantung pada

penerimaan migas dan dipengaruhi oleh subsidi BBM. Ditambah lagi

industry energi dalam negeri belum optimal dikarenakan keterbatasan

infrastruktur, harga energi untuk industry masih tinggi serta kurang

efektifan pemanfaatan energi. Kondisi tersebut mengakibatkan

bauran energi menjadi timpang yakni pemanfaatan gas dan batubara

dalam negeri belum optimal, pengembangan energi allternatif

terhambat karena adanya subsidi BBM serta akan menjadikan

Indonesia menjadi net importer minyak.

c. Kondisi yang diharapkan

Melihat keadaan seperti tersebut diatas, diharapkan dalam

waktu ke depan Indonesia mampu memecahkan permasalahan

dengan kondisi mampu meningkatkan akses masyarakat terhadap

energi, meningkatnya keamanan pasokan energi, tercapainya harga

energi sesuai dengan keekonomian, tersedianya infrastruktur energi

yang memadai serta meningkatnya efisiensi penggunaan energi di

seluruh lapisan.

d. Sasaran, peluang dan kendala

Adapun sasaran, peluang dan kendala dalam rangka

pengelolaan energi nasional berdasarkan blueprint tahun 2010-2025

dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Sasaran

a) Terwujudnya konsumsi energi primer per kapita minimal 10,6

SBM dan rasio elektrifikasi 93% (RUKN) pada tahun 2025

b) Terwujudnya keamanan energi dalam negeri pada tahun 2025

(1) Tercapainya elastisitas energi lebih kecil dari satu pada

tahun 2025

(2) Terwujudnya bauran energi primer yang optimal seperti

menurunnya peranan minyak bumi sebesar 20,2%,

peningkatan peranan gas bumi sebesar 21,1%,

peningkatan peranan batu bara menjadi 34,4%, peranan

biofuel meningkat menjadi 10,2% serta peningkatan

peranan energi baru dan terbarukan lainnya seperti tenaga

surya, air, bayu dan biomassa menjadi 1,4%.

c) Terpenuhi pasokan energi fosil dalam negeri dengan

mengurangi ekspor secara bertahap.

d) Terwujudnya kondisi ekonomi yang baik sehingga

kemampuan/daya beli masyarakat meningkat.

e) Tersedianya infrastruktur energi seperti:

(1) BBM: jaringan pipanisasi BBM di jawa; kilang, depot dan

terminal transit.

(2) Gas: jaringan pipanisasi natuna-Kalimantan-jawa,

Jawabarat-jawa Timur, Sumatera-Jawa, Integrated

Indonesian Gas Pipeline sebagai embrio dari trans ASEAN

Gas pipeline (TAGP) dan terminal regasifikasi LNG.

(3) Batubara : sarana dan prasarana transportasi dari mulut

tambang ke pelabuhan, pelabuhan titik suplai dan lokasi

konsumen, sarana dan prasarana distribusi.

(4) Listrik: ASEAN Power Grid, transmisi Jawa, Kalimantan dan

Sulawesi.

f) Tercapainya struktur harga energi sesuai

keekonomian.

2) Peluang

a) Keanekaragaman sumber daya energi seperti minyak bumi,

batubara, gas, panas bumi, biofuel dan energi baru serta

terbarukan

b) Pertumbuhan ekonomi semakin baik akan meningkatkan

kebutuhan energi dalam negeri dan kemampuan daya beli

masyarakat, serta akan meningkatkan investasi swasta yang

diperlukan untuk pembangunan sektor energi

c) Potensi peningkatan efisiensi energi cukup besar

d) Potensi pasar energi nasional, regional dan internasional

masih terbuka

e) Potensi pelestarian lingkungan hidup melalui pemanfaatan

tehnologi ramah lingkungan

3) Kendala

a) Struktur harga energi belum mendukung diversifikasi dan

konservasi energi

b) Adanya disparitas perkembangan ekonomi antar wilayah

c) Ketidaksesuaian antara persebaran sumber energi dan

konsumen

d) Subsidi energi masih menjadi beban negara akibat daya beli

masyarakat masih rendah

e) Industri energi khususnya minyak, gas bumi dan listrik belum

kompetitif

f) Ketidakstabilan pasar dan harga energi fosil

g) Mekanisme iklim investasi belum konduksif

h) System perencanaan energi belum diterapkan pada sisi

permintaan/pengguna yang mendukung efisiensi penggunaan

energi

i) Energi masih dianggap sebagai infrastruktur, belum sebagai

komoditi

j) Tumpang tindih regulasi antara sector ekonomi dan otonomi

daerah belum sesuai yang diharapkan dan

k) Kepastian hukum untuk investasi belum jelas.

e. Strategi, upaya dan program

1) Strategi

a) Mengembangkan mekanisme harga keekonomian energi

b) Memprioritaskan kebutuhan energi dalam negeri

c) Meningk keamanan pasokan energi dengan memperhatikan

aspek lingkungan

d) Menerapkan prinsip good governance dan transparansi

e) Mendorong investasi swasta bagi pengembangan energi

f) Menjamin ketersediaan energi untuk seluruh lapisan

masyarakat

g) Meningk pemberdayaan masyarakat untuk pengelolaan energi

h) Meningkatkan efisiensi penyediaan dan pemanfaatan energi

i) Melakukan disversifikasi energi, meningkatkan SDM dan

penguasaan tehnologi serta

j) Memaksimalkan dana penerimaan Negara sector ESDM bagi

pengembangan sector ESDM.

2) Kebijakan

a) Kebijakan utama

1) Penyediaan energi melalui jaminan ketersediaan energi

dalam negeri, optimalisasi produksi dan pelaks konservasi

energi

2) Pemanfaatan energi melalui efisiensi dan diversifikasi

energi

3) Penetapkan kebijakan harga dengan memperhatikan puan

rakyat

4) Pelestarian lingkungan

b) Kebijakan pendukung

1) Pengemb infrastruktur energi termasuk akses konsumen

terhadap energi

2) Kemitraan pemerintah dan dunia usaha

3) Pemberdayaan masyarakat

4) Litbang serta diklat

3) Program

a) Program utama

1) Rasionalisasi harga BBM

2) Penyediaan energi alternatif pengganti minyak tanah untuk

rumah tangga

3) Penerapan tax allowance

4) Penerapan carbon tax secara bertahap untuk

pengembangan energi bersih

5) Penerapan supply dan demand side management

6) Penyusunan instrumen kebijakan

7) Peningkatan kegiatan eksplorasi

8) Intensifikasi pencarian dan pemanfaatan sumber energi

baru dan terbarukan

9) Pengembangan cadangan energi strategis untuk keamanan

pasokan Dalam negeri

10)Peningkatan pemanfaatan gas di dalam negeri

11)Litbang energi

12)Restrukturisasi industri energi, percepatan infrastruktur

energi dan sosialisasi

13)Pengembangan industri dan jasa energi dalam negeri dan

pengembangan infrastruktur energi

14)Peningkatan pemanfaatan BBN

15)Pengembangan desa mandiri energi

b) Program pendukung

1) Peningkatan kemampuan masyarakat dalam pengusahaan

energi

2) Penataan kembali kelembaggan energi

3) Pengembangan kemampuan sumber daya manusia

nasional

3. Pengelolaan energi nasional dalam rangka membangun daya

tangkal terhadap ancaman bagi keutuhan NKRI

Berdasarkan kajian terhadap aspek ancaman dan blueprint

pengelolaan energi nasional tahun 2010 s.d. 2025 diatas, dapat

diprediksi bilamana pengelolaan energi Negara ini tidak dijalankan

dengan penuh komitmen untuk kepentingan bangsa dan Negara niscaya

dalam kurun waktu tidak terlalu lama bangsa Indonesia akan mengalami

krisis yang sangat luar biasa. Bagaimana jajaran Departemen

Pertahanan dalam memainkan peran secara aktif sesuai dengan

kewenangannya? Bagaimana pula langkah kebijakan pada tataran

operasionalnya, sementara dalam operasional jajaran pun membutuhkan

pasokan energi yang tidak sedikit? Dua pertanyaan tersebut menjadi

domain dalam penulisan paper ini dihadapkan pada tugas membangun

daya tangkal terhadap ancaman serta menjaga keutuhan Negara

Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam era otonomi daerah, Departemen Pertahanan dituntut

memiliki peran yang strategis pro-aktif, terutama dalam hal pengelolaan

dan penyelamatan sumber daya alam yang makin parah. Namun di sisi

lain, untuk melaksanakan peran tersebut, Departemen Pertahanan

dihadapkan pada kesulitan yang menyangkut kelembagaan, sumber

daya manusia dan lain sebagainya. Hingga saat ini Departemen

Pertahanan tidak memiliki aparat di daerah, kecuali Kodam selaku

pelaksana tugas dan fungsi (PTF) Departemen Pertahanan.

Sejalan dengan tuntutan reformasi TNI, Kodam tidak lagi memiliki

kewenangan menangani urusan pemerintahan. Sebagai Kotama

kewilayahan TNI Kodam sangat sibuk dengan tugas pokoknya

pembinaan dan operasional satuan TNI di daerah. Dalam hal pembinaan

wilayah (Binwil) yang sekarang dinyatakan sebagai wilayah tugas dan

tanggung jawab pemerintah/Pemda, Kodam/Kodim diposisikan sebagai

“peran pembantu”. Namun demikian dihadapkan dengan kerawanan

dan ancaman disintegrasi bangsa, keberadaan Kodam/Kodim masih

sangat diperlukan di era transisi reformasi dan demokratisasi ini.

Pengelolaan Pertahanan Negara (pertahanan negara) merupakan

salah satu fungsi pemerintahan negara yang tidak diotonomikan. Di sisi

lain pengelolaan pertahanan negara ini merupakan tanggung jawab

bersama segenap instansi pemerintahan dan seluruh komponen bangsa.

Oleh karena itu, Departemen Pertahanan selaku lembaga pemerintah

pemegang otoritas pengelolaan pertahanan negara menghadapi tugas

yang sangat luas dan berat. Karena dengan demikian Departemen

Pertahanan harus mampu mewujudkan koordinasi dengan semua pihak

(intansi/lembaga departemen, non departemen, swasta, LSM dan lain-

lain) yang terkait agar manajemen dan kinerja masing-masing organisasi

tersebut selaras dan serasi dengan kepentingan pertahanan negara

sesuai Doktrin Pertahanan Rakyat Semesta (Hanrata) dan UU No. 3

/2002 tentang Pertahanan Negara.

Tugas Departemen Pertahanan dikatakan luas dan berat karena

menyangkut pembinaan semua aspek sumber daya nasional yang terdiri

dari sumber daya manusia (SDM), sumber daya alam (SDA), sumber

daya buatan (SDB), sarana prasarana (sarpras) wilayah Negara dan ilmu

pengetahuan serta ilmu teknologi (iptek) untuk jangka panjang, yakni

untuk kepentingan pertahanan negara bila saatnya diperlukan.

Semua sumber daya tersebut tersebar di seluruh wilayah daerah

NKRI yang dalam keadaan damai sehari-hari dikelola oleh

intansi/lembaga departemen dan non departemen (LPND), Pemda serta

semua komponen masyarakat untuk kepentingan kesejahteraan dan

kemakmuran.

Di era otonomi daerah, beban tugas Departemen Pertahanan

dirasakan semakin berat karena masing-masing daerah memiliki

kewenangan untuk mengelola sumber daya sesuai dengan prakarsa

sendiri berdasarkan aspirasi masyarakatnya dengan fokus tujuan utama

mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran (ekonomi) yang sebesar-

besarnya sehingga dengan demikian tujuan dan sasaran mengenai

pertahanan kurang mendapat perhatian publik.

Fokus sorotan kajian pada energi, utamanya yang berasal dari

Sumber Daya Alam (SDA) ini mengingat bahwa pengelolaan SDA yang

terdiri dari tanah, air, mineral tambang, hutan dan sebagainya sudah

demikian buruk dan cenderung akan semakin buruk di era Otda sekarang

ini. Padahal dampak negatif dari pengelolaan SDA yang buruk

mempunyai pengaruh ganda terhadap kehidupan masyarakat dan

lingkungan serta masa depan generasi bangsa. Sebagai contoh, dalam

eksploitasi sumber daya mineral dan energi terutama hasil tambang juga

terjadi hal yang sama. Di mana-mana dijumpai pertambangan emas

tanpa izin (Peti) pertambangan batu bara, pasir besi, timah, dan lain-lain.

Pertambangan yang dilakukan oleh perusahaan pemerintah

(BUMN/BUMD) juga tidak dikelola dengan baik. Bekas ekspolitasi

tambang timah, bauksit dan batu bara dibiarkan tanpa upaya reklamasi

yang memadai. Banyak zat kimia beracun yang digunakan dalam proses

pengolahan biji tambang dibuang begitu saja tanpa melalui pengolahan

limbah yang memadai. Dampak pengelolaan pertambangan yang buruk

ini sangat merugikan lingkungan dan membahayakan keselamatan

penduduk dalam jangka panjang. Dalam menanggulangi dampak

tersebut di atas Departemen Pertahanan dituntut kepeduliannya dan

berperan aktif guna mengatasi, setidak-tidaknya mengurangi perilaku

buruk para pihak yang telibat dalam pengelolaan SDA, melalui

penerbitan kebijakan, dan peraturan perundang-undangan, bekerja sama

dengan semua lembaga/intansi, Pemda, dan pihak lain yang terkait.

Peran Departemen Pertahanan dalam pengelolaan energi dan

sumber daya mineral secara nasional dapat dilihat seperti pada gambar 4

berikut ini:

Gambar 4

Sumber: Departemen ESDM

Selain dalam tataran kebijakan, secara operasional di lapangan,

peran jajaran Departemen Pertahanan dan TNI dalam pengelolaan

sumber daya energi dilaksanakan mulai dari hulu sampai dengan hilir.

Secara phisik melakukan pengamanan pada obyek-obyek vital penghasil

energi sampai dengan distribusinya, pengamanan daerah perbatasan

yang sangat rawan, ikut membantu pengawasan terhadap efisiensi

penggunaan BBM serta berperan dalam pemberdayaan masyarakat

dalam pengelolaan energi.

Peran Departemen Pertahanan yang diharapkan dapat meng-

implementasikan fungsi yang diembannya secara aktif dengan menjalin

koordinasi terus menerus dengan semua pihak terkait. Adapun fungsi

yang dimaksud adalah: “membina dan mendayagunakan SDA untuk

kepentingan pertahanan negara”. Dalam mengimplementasikan fungsi

Departemen Pertahanan, diperlukan pula suatu konsep yang jelas, baik

dalam hubungan koordinasi penyiapan peraturan/perundangan maupun

dalam hal pelaksanaan aksi di lapangan.

Pembinaan dan pendayagunaan energi dan SDA berpangkal pada

tiga prinsip pengelolaan energi dan SDA yakni: keserasian,

keseimbangan (propor-sionalitas) dan keberlanjutan (sustainable). Tiga

prinsip itulah yang melandasi kebijakan pembinaan dan pendayagunaan

sumber energi dan SDA.

Suatu konsepsi pembinaan dan pendayagunaan energi dan SDA

dari kaca mata kepentingan pertahanan Negara adalah sebagai berikut;

Pada tataran kebijakan strategis, pendayagunaan energi dan SDA

diarahkan demi tercapainya kesejahteraan masyarakat yang

diselaraskan dengan kepentingan pertahanan dan keamanan Negara,

didasarkan pada Doktrin dan Sistem Pertahanan Rakyat Semesta

(Sishanrata). Dalam hal kebijakan dan rencana umum yang terpusat

serta pelaksanaan terdesentralisasi oleh lembaga pemerintah, Pemda

dan pihak terkait lainnya. Yang terakhir bahwa pembinaan sumber energi

dan SDA menyangkut dua sasaran pokok yaitu pengamanan dan

pengembangan SDA.

Adapun sasarannya, mengacu pada blue print yang sudah

disampaikan di atas bahwa sasaran yang ingin dicapai dari pembinaan

dan pendayagunaan SDA adalah tersedianya cadangan material

strategis dan sistem logistik wilayah (Sislogwil) di setiap daerah yang

sewaktu-waktu dapat digunakan untuk kepentingan pertahanan negara,

terpeliharanya kelestarian dan keseimbangan lingkungan melalui usaha

konservasi, rehabilitasi, diversifikasi dan penggunaan teknologi ramah

lingkungan serta terwujudnya daya dukung SDA sebagai sumber energi

dalam jangka panjang sebagai sumber utama logistik wilayah untuk

kepentingan Pertahanan negara.

Sedangkan upaya-upaya yang dilaksanakan adalah menjalin

koordinasi yang intensif dengan semua pihak terkait guna terwujudnya

sinkronisasi, keserasian dan keseimbangan dalam pengelolaan sumber

energi dan sumber daya alam untuk kepentingan kesejahteraan (jangka

pendek) dengan kepentingan pertahanan Negara (jangka panjang).

Disamping itu juga berpartisipasi dalam merumuskan kebijakan umum

pembinaan dan peraturan perundang-undangan serta merevisi kebijakan

dan peraturan perundang-undangan pengelolaan energi dan SDA yang

tidak sesuai lagi dengan tuntutan kebutuhan. Upaya-upaya yang lain

adalah sebagai berikut:

a. Menetapkan kriteria konservasi dan atau diversifikasi sumber SDA

sesuai dengan proyeksi tuntutan kebutuhan pertahanan ke depan.

b. Menetapkan alokasi cadangan material strategis dari setiap daerah

dalam rangka mewujudkan sistem logistik wilayah (sislogwil).

c. Menyelenggarakan invetarisasi data sumber energi dan SDA,

khususnya material strategis dari setiap daerah dalam sistem

informasi geografi pertahanan negara (SIG/pertahanan negara)

d. Menyelenggarakan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-

undangan tentang pembinaan dan pendayagunaan SDA secara

terprogram untuk kepentingan pertahanan negara.

e. Memantau, mengawasi dan mengendalikan semua kegiatan

implementasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan tentang

pengelolaan energi dan SDA dalam rangka Pertahanan negara.

Dalam aplikasi di lapangan disini fungsi dan keberadaan TNI di

tengah masyarakat memegang kunci yang sangat vital. TNI harus dapat

sebagai innovator, creator dan motivator bersama rakyat dalam menjaga

kelanggengan sumber daya energi dan SDA. Untuk mengoptimalkan

fungsi dan peran TNI di lapangan tentu saja diperlukan biaya besar

terutama terhadap kebutuhan energi operasional. Bagaimana bisa

melakukan patroli, operasi keamanan darat laut dan udara serta latihan-

latihan bilamana tidak didukung oleh pasokan BBM yang cukup.

Disamping itu, energi juga diperlukan untuk kegiatan penting lainnya

seperti pengembangan industri pertahanan, pengembangan kemampuan

sumber daya manusia, perbaikan, pemeliharaan, penggantian dan

pengadaan peralatan pertahanan terutama alut sista serta kegiatan

penelitian dan pengembangan.

Bilamana Departemen Pertahanan atau TNI secara bersama-

sama dengan komponen bangsa lain berhasil melaksanakan

pengelolaan energi nasional secara optimal, niscaya bangsa Indonesia

mendapat kecukupan kekuatan untuk melakukan pencegahan dan

penangkalan ancaman baik dari dalam maupun luar negeri sehingga

keutuhan NKRI akan selalu terjaga. Berbagai ancaman seperti telah

diuraikan di depan akan dengan mudah kita tangkal dan patahkan

sebelum masuk ke tataran wilayah pertahanan Negara Republik

Indonesia.

C. Kesimpulan

Pada akhir penulisan ini, dapat disimpulkan beberapa penekanan

sebagai berikut:

1. Urgensi pemenuhan energi terhadap kebutuhan fungsi pertahanan sangat

vital dan tidak tertawarkan dikarenakan sangat mempengaruhi kemampuan

daya tangkal terhadap ancaman.

2. Pendayagunaan sumber energi dan SDA yang semena-mena memberikan

dampak negatif ganda (multiple impact) terhadap semua aspek kehidupan

dan sumber penghidupan masyarakat yang pada gilirannya merugikan

generasi yang akan datang

3. Departemen Pertahanan dan jajarannya selaku pemegang otoritas

pembinaan dan pendayagunaan sumber daya nasional untuk kepentingan

pertahanan negara, di era ini dituntut untuk meningkatkan kinerja

pelaksanaan fungsinya. Khususnya dalam menyikapi degradasi lingkungan

sebagai akibat pengelolaan sumber energi dan SDA yang kurang

bertanggung jawab, jajaran Departemen Pertahanan dituntut berperan

sebagai inisiator, pelopor dan koordinator upaya penyelamatan dan

rehabilitasi.

4. Dengan pengelolaan energi yang optimal secara bersama-sama dengan

instansi terkait, bangsa Indonesia mendapat kecukupan kekuatan untuk

melakukan pencegahan dan penangkalan ancaman baik dari dalam maupun

luar negeri sehingga keutuhan NKRI akan selalu terjaga.