Cegah Tangkal Penyakit di Pintu Masuk Negara dalam Implementasi
IHR (2005)
Oleh: Priagung AB,SKM,MMedSc(PH) Subdit Karantina dan Kesehatan
Pelabuhan Ditjen Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan
Kementerian Kesehatan RI CILACAP, 21 JuLi 2010
TANTANGAN KESEHATANKesenjangan Utara-Selatan Masy modern yg
semakin menuntut Globalisasi
Penyakit berbasis gaya hidup, tmsk Communicated dis.
Populasi yang Bertumbuh cepat & The Bottom Billions
Migrasi & Kes Perbatasan
Biosecurity & Bioterorisme
International public health security, 1980-2009
Globalization
XXI st Century Hanta Virus, SARS, Polio, H5N1, New Influenza A
H1N1.......others PHEIC
Indonesia is largest archipelagoes that has many point of
enteries
Port Health Office is frontline prevent, control and provide a
spread of diseases which risk control conveyances
IHR 2005
MULTIPLE BURDEN BANGSA BIDANG KESEHATAN
New Emerging Inf Disease, PHEIC
Peny Infeksi Peny. rakyat Perubahan Prilaku / kebiasaan masy. (
makan, interaksi, dll )
Arus perdagangan di Asia Timur Efek ChindiaVigorous trade flows
in East Asia, anchored by China and Japan
Major Migration Flows: 1960-75
Source: Population Action International 1994
1
Major Migration Flows: 1990s
4 x increase in volume as compared to 1960-75Pada 2006: Jumlah
penumpang pesawat sebanyak 2Milyar orangSource: Populati on Action
Int ernati onal 1994 2
Afganistan
REGIONAL TRENDBangkok Medan Jakarta Kualalumpur Singapore
Denpasar Australia
CITIES TRENDGANJAAceh Medan Sumbar Riau Lampung Jakarta Jabar
Manado Pontianak Balikpapan Semarang Surabaya Bali Ujungpandang
Palu KOKAIN-MORPHINHEROIN-XTC-SHABU
TUNTUTAN PERKEMBANGAN PERAN
Tuntutan Pergeseran
Penyakit KarantinaTindakan penyehatan Isolasi Vaksinasi
Pencegahan Penyebaran Penyakit
PHEICRisk Analysis RH Assesment/Respon Scientific base/legal
aspect Environment Safety Service Quality
PENERAPAN PERPER UU DI PINTU MASUK NEGARA
Menjamin agar tata hubungan internasional dibidang kesehatan
dilaksanakan dg baik, efektif dan bertanggung jawab
WilayahBandara Pelabuhan Laut
PLB
Paradigma baru : * Deteksi secara dini dan segera melakukan
respon cepat terhadap penyakit , kejadian yang bisa menyebabkan
gangguan terhadap kesehatan masyarakat setempat dan berpotensi
mengancam keluar wilayah sampai keberbagai negara pengendalian
penyebaran penyakit tersebut harus dimulai dari sumber penyakit
atau masalah kesehatan. Jadi pada Paradigma baru tersebut
diharapkan kita bergerak lebih kehulu atau lebih dini Penyakit yang
dimaksud cukup banyak meliputi : -penyakit menular yang sudah ada,
baru dan yang muncul kembali -penyakit tidak menular (contoh: bahan
radio-nuklear dan bahan kimia) Paradigma baru tersebut sesuai
dengan IHR 2005
Definisi
IHR adalah suatu instrumen internasional yang secara resmi
mengikat untuk diberlakukan oleh seluruh negara anggota WHO, maupun
bukan negara anggota WHO tetapi setuju untuk dipersamakan dengan
negara anggota WHO.
The International Health Regulations (2005) (2005)
Disusun melalui negosiasi antar negara2 anggota Disepakati dalam
Majelis Kesehatan Dunia (World Health Assembly 2005) dan mengikat
secara legal negara2 anggota WHO. Berlaku penuh sejak 15 Juni 2007
Dalam waktu 5 tahun negara2 anggota diharapkan dapat meningkatkan
kemampuan utama yang disyaratkan.
International Health SecurityIHR(2005),
Pergeseran paradigma
Dari pengawasan perbatasan Dari beberapa penyakit
penanggulangan pada sumber
semua jenis ancaman respons yang disesuaikan
Dari tindakan yang telah ditetapkan sebelumnya
IHR 1969 : menjamin tidak terjadinya penularan penyakit
(kholera, pes dan yellow fever) dari satu negara ke negara lain
dengan seminimal mungkin gangguan pada lalu lintas internasional
IHR 2005 : mencegah, melindungi terhadap dan menanggulangi
penyebaran penyakit antar negara tanpa pembatasan perjalanan dan
perdagangan yang tidak perlu
Ibarat Mercu Suar.
INTERNATIONAL TRAVELS AND TRANSPORTSPorts Airports
Ancaman-Program penanggulangan khususCholera Plague Yellow
fever
IHR(1969) lingkup terbatas dan pasif
Ibarat Mercu Suar.SISTEM SURVEILLANCE DAN TANGGAP NASIONAL
INTERNATIONAL TRAVELS AND TRANSPORTSRisiko yang semakin luas
SISTEM KEWASPADAAN DAN TANGGAP WHO
BARU
ANCAMANPROGRAM PENANGGULANGA N KHUSUSRisiko yang semakin
luas
KEMITRAAN GLOBAL
IHR(2005) merupakan landasan yang kuat dengan 4 aspek
IHR 2005 Meliputi inovasi baru dan inovasi tak terduga
Lingkupnya tak terbatas pada penyakit tertentu, namun untuk
setiap kesakitan atau kondisi medis yang dapat membahayakan
manusia.1. Kewajiban negara anggota: Membangun kapasitas utama
minimal dalam bidang kesehatan masyarakat. Memberi tahu WHO tentang
adanya potensi PHEIC sesuai kriteria Notify WHO of any potential
PHEIC according to defined criteria 2. Kewajiban WHO:
Mempertimbangkan laporan tak resmi atau kejadian penyakit dan
meminta verifikasi dari negara anggota. Menyatakan sebagai PHEIC
dan mengeluarkan rekomendasi sementara.
Menunjuk IHR National Focal Points dan WHO Contact Points untuk
komunikasi darurat (siap 24/7) Pemutahiran dan revisi beberapa
fungsi tehnis dan regulasi, termasuk sertifikat yang diterapkan
untuk perjalanan dan angkutan internasional, serta persyaratan
bandara, pelabuhan laut internasional dan pelintasan darat.
Prinsip umum pelaksanaan IHR(2005) IHR(2005)
Transparansi Kemitraan Tanggung jawab bersama Konsensus Global,
Aturan global Saling membutuhkan antar negara. (economy, security)
Reciprocity, reputation
Standarisasi dan Qualitas Dibangun diatas sistem yang telah
ada
Dasar Hukum Penyelenggaraan Kekarantinaan
UU Nomor 1 tahun 1962 ttg Karantina Laut UU Nomor 2 tahun 1962
ttg karantina Udara UU Nomor 4 tahun 1984 ttg Wabah UU Nomor 36
tahun 2009 ttg Kesehatan UU Nomor 29 tahun 2004 ttg Praktik
Kedokteran PP Nomor 40 Thn 1991 ttg Penanggulangan Wabah Peny
Menular Peraturan Menteri Kesehatan di bidang Penanggulangan dan
Pemberantasan Penyakit .
KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL PENERAPAN IHR 2005 ( 1 )
Tujuan Penerapan IHR 2005 di Indonesia adalah Indonesia mampu
mencegah, melindungi terhadap dan menanggulangi penyebaran penyakit
antar negara tanpa pembatasan perjalanan dan perdagangan yang tidak
perlu . Penyakit yang dimaksud ialah penyakit yang sudah ada, baru
dan yang muncul kembali serta penyakit tidak menular (contoh: bahan
radio-nuklear dan bahan kimia) yang bisa menyebabkan Public Health
Emergency of International Concern (PHEIC ) / kedaruratan kesehatan
yang meresahkan dunia
KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL PENERAPAN IHR 2005 ( 2
)Kebijakan1.
Mempercepat meningkatkan kemampuan utama yang diarahkan terutama
kemampuan menghadapi munculnya virus baru pandemi influenza Menjadi
tanggung jawab dan dilaksanakan bersama-sama oleh pemerintah ,
pemerintah daerah dan melibatkan berbagai pihak yang terkait serta
masyarakat . Apabila dianggap perlu minta bisa bantuan dunia
internasional melalui WHO Peningkatan kemampuan utama dilaksanakan
dengan cara meningkatkan kemampuan yang sudah kita miliki meliputi
sarana, peralatan termasuk sistem yang sudah berjalan ,
mengoptimalkan yang telah ada , jadi tidak perlu membangun lagi
dari awal lagi sehingga efisien . Kemampuan surveilans dalam rangka
kewaspadaan dini terhadap penyakit yang berpotensi KLB / wabah
selama ini disempurnakan dengan menambahkan kemampuan mendeteksi
kejadian , KLB yang berpotensi PHEIC dan menambahkan cara
penggunaan algoritma yang ada pada lampiran IHR . Peningkatan
kemampuan surveilans terutama ditingkat lapangan dengan lebih
meningkatkan kemampuan SDM meliputi petugas dan termasuk
memberdayaan masyarakat .
2.
3.
4.
5.
KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL PENERAPAN IHR 2005 ( 3 )
TargetUmumAdalah terlaksananya upaya pencegahan , pengendalian
dan penyebaran penyakit lintas negara di bandar udara, pelabuhan ,
PLBD dan di wilayah terjangkit penyakit yang berisiko dan /atau
sedang terjadi PHEIC .
Khusus1. Penyusunan peraturan /per undang-undangan di Indonesia
yang berkaitan dengan IHR 2005. 2. Peningkatan kemampuan
melaksanakan penerapan IHR 2005 disemua tingkatan administrasi 3.
Peningkatan kemampuan melaksanakan penerapan IHR 2005 di semua
pintu masuk ( point of entry ) meliputi pelabuhan , bandara dan
PLBD oleh KKP
KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL PENERAPAN IHR 2005 ( 4 )
Strategi1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
8. 9.
Sosialisasi IHR ke segenap jajaran kesehatan dan sektor terkait
Advokasi IHR dalam rangka mendapatkan dukungan kepada para penentu
kebijakan Pembuatan/revisi peraturan perundang-undangan yg terkait
dgn IHR Penyusunan /revisi manual/juklak Pemenuhan sarana
komunikasi cepat Pemenuhan biaya operasional yg memadai Peningkatan
kemampuan utama yg disyaratkan dlm waktu maks 5 thn , Kemampuan
utama yang perlu ditingkatkan ialah : a) Kemampuan utama untuk
surveilans dan respon mulai dari tingkat pusat , propinsi ,
kabupaten / kota sampai puskesmas beserta masyarakat b) Kemampuan
utama utk pelabuhan udara / laut / pos lintas batas Penelitian kaji
tindak Monitoring dan Evaluasi
BAB. IV. RENCANA KEGIATAN POKOK PENERAPAN IHR 2005 DI INDONESIA
TAHUN 2009 2014
1. 2. 3.
4. 5. 6. 7.
8.
9. 10.
Rencana Kegiatan Pokok Sosialisasi Th 2009 s/d 2014 Rencana
Kegiatan Pokok Advokasi Th 2009 s/d 2014 Pembuatan / Revisi
Peraturan Perundang-undangan Yang Terkait Dg IHR 2005 Rencana
Kegiatan Pokok Penyusunan / Revisi Pedoman dan SOP Pemenuhan Sarana
Komunikasi Pemenuhan Biaya Operasional Peningkatan Kemampuan Utama
Kemampuan Surveilans Dan Respon Peningkatan Kemampuan Utama Bandara
, Pelabuhan , Bandara, PLBD Penelitian Dan Kaji Tindak ( Telaah
Kegiatan ) Monitoring dan Evakuasi .
PETA KKP SE - INDONESIAKKP Banda Aceh KKP Medan KKP Pekanbaru
KKP Tg. Pinang KKP Pontianak KKP Tarakan KKP Samarinda KKP
Balikpapan KKP Gorontalo KKP Batam KKP Poso KKP Padang KKP
Palembang KKP Banjarmasin KKP Tg. Priok KKP Plng Pisau KKP Makassar
KKP Semarang KKP Probolinggo KKP Manado KKP Ternate KKP Jayapura
KKP Biak KKP Palu
KKP Banten KKP Jakarta KKP Cirebon KKP Ciilacap
KKP Ambon KKP Kendari KKP Sorong KKP Manokwari KKP Merauke
KKP Surabaya KKP Denpasar KKP Mataram KKP Kupang
KKP Kls I = 7 KKP Kls II = 21 KKP Kls III = 20
STRATEGI PENGEMBANGAN KKPFiveFive-year stepwise approach to
strengthen of PHO(KKP) capacity in Indonesia by 2014 2014Network/
collaboration Minimum core capacity
Optimum Optimum Core Capacity By 2014 2014Local / wilker
capacity National / internation al Network
System development
Legal aspect, equipment
Program developmentCentral capacity
Manpower Development
Joint Assessment
Implementasi IHR (2005) di pelabuhan, bandara dan (2005)
pelabuhan, lintas batas daratPENCEGAHANPengendalian Faktor Risiko
yang diketahui
DETEKSI DINI
RESPONMerespon kegawatdaruratan kesehatan masyarakat
Mendeteksi kejadian kesehatan
Pengendalian rutin terhadap kondisi sanitasi di pelabuhan dan
alat angkut termasuk pengendalian vektor
Pengawasan, Skrining, Informasi dan Verifikasi
Mendukung penyelidikan dan rencana kontijensi
Manajemen Risiko Penilaian Risiko Manajemen Kasus alat angkut
dan tindakan pengendalian Program pengawasasan
Peningkatan aktivitas di Bandara, Pelabuhan dan Lintas Batas
Negara Transmisi penyakit potensial wabah serta penyakit lainnya
yang berpotensi menimbulkan Public Health Emergency of
International Concern (PHEIC)Perlu
Pemberdayaan aparatur kesehatan
Upaya di bidang P2PL P2
Intervensi Terhadap : - Orang secara Individual, Massal
-Lingkungan : Standar, Persyaratan,Tenaga, Pemusnahan, Penyuluhan,
Izin -Barang : Jenis, Persyaratan, Standar, Pemeriksaan,
Pengambilan, Pemusnahan Sarana dan Prasarana: standar dan
persyaratan
Implementasi HukumRUU tentang Karantina Kesehatan Art. 2 Tujuan
dan Ruang Lingkup IHR (2005) adalah untuk mencegah, melindungi,
mengawasi, menyediakan dan melaksanakan tindakan kesehatan
masyarakat dari penyebaran penyakit secara internasional, di dalam
mana sesuai dengan dan membatasi risiko kesehatan masyarakat, dan
menghindarkan hambatan yang tidak perlu bagi trafic dan perdagangan
internasional.
Kaitan dg Pedoman Teknis SKD dan Penanggulangan KLB
Art. 6 Notification Art. 7 Information Sharing During Unexpected
Public Health Events Art. 8 Other Report Art. 10 Verification Art.
13 Public Health Response
Kaitan dg Pedoman Teknis Penyelenggaraan Kesehatan Haji
Art. 23 Pemeriksaan Kesehatan pada Kedatangan dan Keberangkatan
Art. 31 Pemeriksaan Kesehatan bagi Pendatang Art. 32 Penanganan
Traveller Art. 40 Pembiayaan untuk Pemeriksaan Kesehatan Orang
Bepergian
Pedoman Teknis Penyelenggaraan Kesehatan HajiArt. 20 Bandara dan
Pelabuhan Negara harus menetapkan bandara dan pelabuhan yang akan
mengembangkan kemampuan sesuai lampiran 1
Negara harus meyakinkan bahwa SSCEC dan SSCC diberlakukan sesuai
ketentuan pada art-39 dan contoh yang disediakan pada lampiran
Negara harus mengirimkan kepada WHO Daftar Pelabuhan yang berwenang
memberikan SSCEC/SSCC WHO atas permintaan negara bersangkutan dan
setelah suatu kajian, dapat memberikan sertifikat bandara atau
pelabuhan yang telah memenuhi persyaratan pada ayat 1 dan 3.
Sertifikat ini akan direview secara periodic oleh WHO dan dengan
konsultasi dengan negara bersangkutan WHO dengan berkolaborasi
dengan organisasi antar negara dan badan internasional harus
membangun dan mempublikasikan petunjuk sertifikasi untuk bandara
dan pelabuhan sesuai dengan artikel ini. WHO juga harus
mempublikasikan daftar bandara dan pelabuhan yang sudah
disertifikasikan.
Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan
Sesuai dengan Panduan Petugas KesehatanTentang IHR 2005 yang
dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal PP & PL , yang menjadi
Competent Authorities sesuai dengan Art. 22 adalah Kantor Kesehatan
Pelabuhan (KKP).
Peranan KKP sesuai dengan pasal tersebut adalah: 1.a.
Melaksanakan pemantauan alat angkut, kontainer, dan isinya yang
datang dan pergi dari daerah terjangkit, serta menjamin bahwa
barang-barang diperlakukan dengan baik dan tidak terkontaminasi
dari sumber infeksi, vektor, dan reservoar.
Ortala KKP lanjutanb. Melaksanakan dekontaminasi serta
pengendalian vektor dan reservoar terhadap alat angkut yang
digunakan oleh orang yang bepergian. c. Melakukan pengawasan
deratisasi, disinfeksi, disinseksi dan dekontaminasi. d.
Menyampaikan saran/rekomendasi kepada operator alat angkut guna
melakukan pemeriksaan lengkap terhadap alat angkut atau
kendaraannya. e. Melakukan pengawasan pembuangan sisa-sisa bahan
yang terkontaminasi (seperti air, makanan, dan sisa pembuangan
manusia) f. Melakukan pemeriksaan dan pemantauan terhadap
pembuangan sisa-sisa bahan alat angkut yang dapat menimbulkan
pencemaran dan penyakit. g. Melakukan pengawasan terhadap agen
pelaksana perjalanan dan angkutan di wilayah kedatangan.
Ortala KKP (2) (2h. Melakukan pemeriksaan yang dibutuhkan
apabila terjadi hal-hal yang tidak diharapkan, sesuai dengan
kebutuhan (emergency case). i. Melakukan komunikasi dengan National
IHR Focal Point.
2. Melaksanakan pemeriksaan yang direkomendasikan oleh WHO untuk
setiap kedatangan dari daerah tertular apabila terindikasi bahwa
pemeriksaan keberangkatan dari daerah terinfeksi dianggap tidak
benar/tidak sah. 3. Melaksanakan prosedur disinseksi, deratisasi,
desinfeksi, dekontaminasi, serta pemeriksaan sanitasi lainnya
dengan tidak menyebabkan atau seminimalnya kecelakaan,
ketidaknyamanan dan kerusakan
Tugas KKP sesuai dengan IHR 2005: 2005: Pelabuhan, Bandara,
Lintas Batas Art. 23 Pemeriksaan Kesehatan pada Kedatangan dan
Keberangkatan Art 34. Kontainer dan Pelabuhan Peti Kemas Art. 40
Biaya Pemeriksaan Kesehatan Bagi Orang yang Bepergian Art. 41 Biaya
Pemeriksaan pada Alat Angkut, Kontainer, Barang, Bagasi, dan Paket
Pos Art. 44 Kerjasama dan Bantuan Art. 45 Pengelolaan Data Pribadi
Art. 46 Pengangkutan dan Pengelolaan Bahan Biologis, Reagen, dan
Bahan Diagnostik Lainnya.
Alat Angkut
Art. 23 Pemeriksaan Kesehatan pada Kedatangan dan Keberangkatan
Art. 24 Operator Alat Angkut Art. 25 Kapal dan Pesawat Transit Art.
26 Truk, Kereta Api, dan Bus Transit Art. 27 Alat Angkut Terjangkit
Art. 28 Kapal dan Pesawat pada Jalur Kedatangan Art. 29 Truk,
Kereta Api, dan Bus pada Jalur Kedatangan Art. 33 Barang Transit
Art. 37 Maritime Declaration of Health Art. 38 Health Part of
Aircraft General Declaration Art. 39 Ships Sanitation Certificates
Art. 42 Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Art. 43 Pemeriksaan
Kesehatan Tambahan Art. 46 Pengangkutan dan Penanganan Bahan
Biologis, Reagen, dan Bahan Diagnostik Lainnya.
Orang
Art. 23
Pemeriksaan Kesehatan pada Kedatangan dan Keberangkatan Art. 30
Orang yang Bepergian dalam Pengawasan Kesehatan Art. 31 Pemeriksaan
Kesehatan bagi Orang yang Bepergian pada Jalur Kedatangan Art. 32
Perwatan/Penanganan Kesehatan bagi Orang yang Bepergian Art. 35
Ketentuan Umum Art. 36 Sertifikat Vaksinasi atau Profilaksis
Lainnya Art. 42 Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Art. 43
Pemeriksaan Kesehatan Tambahan Art. 45 Pengelolaan Data Pribadi
Tata Hubungan Kerja di Lingkungan Kantor Kesehatan Pelabuhan
Pedoman Teknis Penerbitan Dokumen Kesehatan pada Pelabuhan,
Bandara, dan Lintas Batas Darat Art. 36 Sertifikat Vaksinasi atau
Profilaksis Lain Vaksinasi dan profilaksis bagi pendatang
ditetapkan sesuai peraturan ini atau rekomendasi dan sertifikasi
harus berhubungan dan sesuai dengan lampiran 6, dan apabila perlu
merujuk lampiran 7 terhadap penyakit yang spesifik.
Orang bepergian yang memiliki sertifikat vaksinasi atau
profilaksis yang berlaku sesuai dengan lampiran 6 dan bila perlu
sesuai dengan lampiran 7 tidak akan ditolak masuknya sebagai akibat
dari suatu penyakit sesuai sertifikat vaksinasi tersebut. Walaupun
datang dari daerah tertular kecuali kesehatan pelabuhan mempunyai
indikasi dan atau bukti bahwa vaksinasi atau profilaksis lainnya
tidak efektif
Lanjutan DokumenArt. 37 Maritime Declaration of Health (MDH)
Nahkoda sebelum tiba pada pelabuhan pertama menyampaikan informasi
kedatangannya dan harus melaporkan status kesehatan di dalam kapal,
kecuali apabila negara tidak memintanya, maka nahkoda pada saat
kedatangan atau pada saat tanda peringatan kedatangan kapal,
Nahkoda memberikan kepada negara dokumen yang lengkap dan
mengirimkannya melalui kesehatan pelabuhan dan MDH harus disahkan
oleh dokter kapal, jika ada. Nahkoda atau dokter kapal (jika ada)
harus memberikan informasi kesehatan yang diminta kesehatan
pelabuhan mengenai kondisi kesehatan kapal selama perjalanan
internasional. MDH harus dibuat sesuai model lampiran 8 Negara
dapat memutuskan: Tidak perlu memberikan MDH pada saat kedatangan
Meminta MDH atas rekomendasi bahwa kapal datang dari daerah
tertular atau memintanya dari kapal yang mungkin membawa sumber
infeksi atau kontaminasi.
Negara harus menginformasikan kepada operator kapal atau agen
atas permintaannya.
lanjutan
Art. 37 Maritime Declaration of Health (MDH) Nahkoda sebelum
tiba pada pelabuhan pertama menyampaikan informasi kedatangannya
dan harus melaporkan status kesehatan di dalam kapal, kecuali
apabila negara tidak memintanya, maka nahkoda pada saat kedatangan
atau pada saat tanda peringatan kedatangan kapal, Nahkoda
memberikan kepada negara dokumen yang lengkap dan mengirimkannya
melalui kesehatan pelabuhan dan MDH harus disahkan oleh dokter
kapal, jika ada. Nahkoda atau dokter kapal (jika ada) harus
memberikan informasi kesehatan yang diminta kesehatan pelabuhan
mengenai kondisi kesehatan kapal selama perjalanan internasional.
MDH harus dibuat sesuai model lampiran 8 Negara dapat memutuskan:
Tidak perlu memberikan MDH pada saat kedatangan Meminta MDH atas
rekomendasi bahwa kapal datang dari daerah tertular atau memintanya
dari kapal yang mungkin membawa sumber infeksi atau
kontaminasi.
Negara harus menginformasikan kepada operator kapal atau agen
atas permintaannya
lanjutan
Art. 39 Ship Sanitation Certificate SSCEC dan SSCC harus berlaku
untuk maksimal 6 bulan. Periode ini dapat diperpanjang satu bulan
jika pemeriksaan atau pengawasan yang diminta tidak dapat
dilaksanakan di bandara/pelabuhan. Jika pemberlakuan SSCEC atau
SSCC tidak ada/tidak dapat ditunjukkan atau bukti dari risiko
kesehatan masyarakat ditemukan di dalam kapal, negara boleh
mengambil tindakan hukum sesuai ayat 1 art. 27. Sertifikat pada
artikel ini sesuai lampiran 3. Bila mungkin, pemeriksaan
pengendalian harus dilaksanakan apabila kapal dalam keadaan kosong.
Apabila kapal ini ballast harus dilaksanakan sebelum muat. Apabila
pemeriksaan pengawasan diminta dan sudah dilaksanakan secara
lengkap, kesehatan pelabuhan harus mengeluarkan SSCC dengan catatan
tidak menemukan bukti dan pemeriksaan pengawasan telah
dilaksanakan. Kesehatan pelabuhan boleh menerbitkan SSCEC disetiap
pelabuhan sesuai artikel 20 apabila diyakini bahwa kapal bebas dari
infeksi dan kontaminasi, termasuk vektor dan reservoir. Sertifikat
tersebut biasanya dikeluarkan bila pemeriksaan telah dilaksanakan
dalam kapal yang kosong atau isinya hanya ballast atau material
lain, seperti bahan alam yang ditimbun atau dibuang sehingga
membuat kapal dapat diperiksa. Jika dalam keadaan dimana pengawasan
pemeriksaan telah dilaksanakan, dan pendapat dari kesehatan
pelabuhan bahwa hasilnya tidak memuaskan, maka kesehatan pelabuhan
harus membuat catatan dalam SSCC.
SDM
Sumber Daya Manusia yang memiliki kompetensi dalam pelaksanaan
tugas yang sesuai dengan IHR 2005: Tenaga Epidemiolog untuk
melakukan surveillance setiap kejadian yang berpotensi terhadap
kesehatan masyarakat dan melakukan pengkajian sesuai dengan
criteria penentuan PHEIC dalam lampiran 2 IHR 2005. Tenaga medis
(dokter untuk melakukan pemeriksaan kesehatan pada kedatangan dan
keberangkatan) Yang menandatangani sertifikat vaksinasi atau
profilaksis lain sesuai dengan art. 36 adalah dokter atau tenaga
kesehatan lain yang berwenang melakukan supervisi administrasi
vaksin atau profilaksis. Yang menandatangani Maritime Declaration
of Health (MDH) adalah Nahkoda atau dokter kapal ( Ships surgeon )
bila ada. Yang menandatangani Health Part of the Aircraft General
Declaration adalah Pilot yang bertugas. Yang menandatangani SSCEC
dan SSCC adalah Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP).
Penutup
RUU KARANTINA KES masuk dalam Hak inisiatif DPR 2010 Naskah
Akademik RUU karantina kes sedang di sempurnakan kembali oleh BPHN
dengan mengacu pada IHR 2005 RUU Karantina Kesehatan segera di
sempurnakan dengan mengacu pada IHR 2005
IHR: KKP
Input : orang, alat angkut, barang Proses : SOP, SECOND OPINION,
MITIGASI RISIKO, 5 LEVEL OF PH DENGAN SENTUHAN KEGAWATAN &
KEDARURATAN BERDIMENSI HAM OUTPUT : BERITA ACARA PROSES, SERTIFIKAT
: MDH, SSCEC dll OUTCOME : PUBLIC SAFETY, calculated/accepted
risk
49
TERIMA KASIH Wassalamualaikum wr wb