-
D O K U M E N P E N G A D A A N
Nomor : 027/Bid-SDA/Fisik-ULP/16/III/2015
Tanggal : 16 Maret 2015
Untuk
PENGADAAN PEKERJAAN
PENGENDALIAN BANJIR SISTEM KARANG ASAM BESAR DAN LOABAKUNG
KEGIATAN
PENINGKATAN PEMBERSIHAN DAN PENGERUKAN SUNGAI/KALI
KELOMPOK KERJA PENGADAAN BARANG /JASAPAKET PEKERJAAN
PENGENDALIAN BANJIR SISTEM KARANG ASAM
BESAR DAN LOA BAKUNG
DINAS PEKERJAAN UMUMPROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2015
-
BAB I. UMUM
A. Dokumen Pengadaan ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden
RI No. 54Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang
terakhir diubahdengan Peraturan Presiden RI No. 04 Tahun 2015
beserta petunjuk teknisnya,ketentuan teknis oprasional pengadaan
barang/jasa secara elektronik, sertaketentuan teknis yang sesuai
dengan Peraturan Menteri PU. Apabila dalamdokumen pengadaan ini ada
ketentuan yang belum mengacu pada PeraturanPresiden RI No. 04 Tahun
2015, maka ketentuan tersebut dapat diabaikan denganmengacu
Peraturan Presiden RI No. 04 Tahun 2015 dan petunjuk teknisnya.
B. Dalam dokumen ini dipergunakan pengertian, istilah dan
singkatan sebagaiberikut:
PekerjaanKonstruksi
HPS : Harga Perkiraan Sendiri; HEA : Harga Evaluasi Akhir;
Kemitraan/
Kerja SamaOperasi (KSO)
LDP : Lembar Data Pemilihan; LDK : Lembar Data Kualifikasi;
POKJA
ULP
KPA : Kuasa Pengguna Anggaran yang merupakan Pejabatyang
ditetapkan oleh PA untuk menggunakan APBNatau ditetapkan oleh
Kepala Daerah untuk menggunakanAPBD;
PA : Pengguna Anggaran yang merupakan pejabat pemegangkewenangan
penggunaan anggaranKementrian/Lembaga/Suatuan Kerja/Perangkat
Daerahatau Pejabat yang disamakan pada Institusi
PenggunaAPBD/APBN;
SPPBJ : Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
: seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan
pelaksanaankonstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik
lainnya;
: kerja sama usaha antar penyedia yang masing-masing
pihakmempunyai hak, kewajiban dan tanggung jawab yang
jelasberdasarkan perjanjian tertulis;
: Kelompok Kerja ULP yang berfungsi untuk melaksanakanPemilihan
Pengadaan Barang/Jasa;
-
: Form isian elektronik pada aplikasi SPSE yang
digunakanpenyedia barang/jasa untuk menginput dan mengirim
datakualifikasi;
SPMK : Surat Perintah Mulai Kerja; PHO : Serah Terima Pertama
Pekerjaan/Provisional Hand Over; FHO : Penyerahan Akhir Pekerjaan
Setelah Masa Pemeliharan
Berakhir/Final Hand Over;
TKDN : Tingkat Komponen Dalam Negeri; LPSE : Layanan Pengadaan
Secara Elektronik adalah unit kerja
K/L/D/I yang dibentuk untuk menyelenggarakan sistempelayanan
Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik;
Aplikasi SPSE : Aplikasi perangkat lunak Sistem Pengadaan
SecaraElektronik (SPSE) berbasis web yang terpasang di serverLPSE
yang dapat diakses melalui website LPSE;
Form IsianElektronik
Form IsianElektronik dataKualifikasi
E- Lelang : Proses pelelangan
umum/terbatas/sederhana/pemilihanlangsung dengan tahapan sesuai
Perpres 54/2010 besertaperubahannya dan aturan turunannya. Semua
istilahPelelangan pada dokumen ini merujuk pada
pengertian;e-lelang.
C. Pelelangan Umum dengan pascakualifikasi ini dibiayai dari
sumber pendanaansebagaimana tercantum dalam LDP.
D. Pelelangan Umum ini terbuka dan dapat diikuti oleh semua
peserta yangberbentuk badan usaha atau kemitraan/KSO serta
perorangan.
E. Pokja ULP mengumumkan Pelelangan Umum dengan pascakualifikasi
melaluiwebsite [Kementrian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi],
papanpengumuman resmi untuk masyarakat dan Portal Pengadaaan
Nasional melaluiLPSE.
: Tampilan/antar muka pemakai berbentuk grafis berisi kom-ponen
isian yang dapat diinput oleh pengguna aplikasi;
-
BAB II. PENGUMUMAN PELELANGAN UMUMDENGAN PASCAKUALIFIKASI
Nomor : 027/Bid-SDA/Fisik-ULP/39/III/2015
Kelompok Kerja Pengadaan Barang/Jasa Paket Pekerjaan
Pengendalian BanjirSistem Karang Asam Besar dan Loa Bakung Dinas
Pekerjaan Umum ProvinsiKalimantan Timur Tahun Anggaran 2015 akan
melaksanakan Pelelangan Umumdengan Pascakualifikasi untuk paket
pekerjaan jasa konstruksi sebagai berikut :
1. Paket PekerjaanNama paket pekerjaan : Pengendalian Banjir
Sistem Karang Asam Besar dan
Loa BakungLingkup pekerjaan : Bangunan struktur Perkuatan
Tebing, Normalisasi
Sungai, dan Pembuatan Saluran DrainaseNilai total HPS : Rp.
9.643.000.000,00
(Sembilan Milyar Enam Ratus Empat Puluh Tiga JutaRupiah)
Sumber pendanaan : APBD Provinsi Kalimantan Timur Tahun
Anggaran2015
2. Persyaratan PesertaPaket pengadaan ini terbuka untuk penyedia
barang/jasa yang memenuhipersyaratan :a. SIUJK : Kontraktor Bidang
Pekerjaan Sipil;b. SBU : Klasifikasi :Bangunan Sipil;
SubKlasifikasi : Jasa Pelaksana Konstruksi Saluran
Air,Pelabuhan, Dam, Dan Prasarana Sumber Daya AirLainnya;Kode
(SI001) Non Kecil
c. Persyaratan Kualifikasi sesuai dengan LDK.
dengan terlebih dahulu melakukan registrasi pada Layanan
Pengadaan SecaraElektronik (LPSE).
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMURKELOMPOK KERJA PENGADAN
BARANG/ JASA
PAKET PEKERJAAN PENGENDALIAN BANJIR SISTEMKARANG ASAM BESAR DAN
LOA BAKUNG
DINAS PEKERJAAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMURTAHUN ANGGARAN
2015
-
3. Pendaftaran dan pengambilan Dokumen Kualifikasi :(Jadwal
dapat dilihat pada website SPSE)
Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.
Samarinda, 16 Maret 2015
Kelompok Kerja ULP
-
BAB III. INSTRUKSI KEPADA PESERTA (IKP)
A. UMUM
1. LingkupPekerjaan
1.1 Pokja ULP mengumumkan kepada para pesertauntuk menyampaikan
penawaran atas paketPekerjaan Konstruksi sebagaimana tercantumdalam
LDP.
1.2 Nama paket dan lingkup pekerjaan sebagaimanatercantum dalam
LDP.
1.3 Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untukmenyelesaikan
pekerjaan dalam jangka waktusebagaimana tercantum dalam LDP,
berdasarkansyarat umum dan syarat khusus kontrak denganmutu sesuai
spesifikasi teknis dan harga sesuaikontrak.
2. Sumber Dana Pengadaan ini dibiayai dari sumber
pendanaansebagaimana tercantum dalam LDP.
3. PesertaPelelanganUmum
3.1 Pelelangan Umum ini terbuka dan dapat diikutioleh semua
peserta yang berbentuk badan usaha(perusahaan/ koperasi),
kemitraan/KSO ataupeserta perorangan yang memenuhi kualifikasi.
3.2 Dalam hal peserta akan atau sedang melakukankemitraan/KSO,
baik dengan perusahaannasional maupun asing maka peserta
harusmemiliki Perjanjian Kemitraan/Kerja SamaOperasi yang memuat
persentase kemitraan/KSO dan perusahaan yang mewakilikemitraan/KSO
tersebut.
3.3 Peserta Kemitraan/KSO dilarang untukmengubah Perjanjian
Kemitraan/Kerja SamaOperasi.
4. LaranganKorupsi,Kolusi, danNepotisme(KKN),Persekongkolanserta
Penipuan
4.1 Peserta dan pihak yang terkait denganpengadaan ini
berkewajiban untuk mematuhietika pengadaan dengan tidak
melakukantindakan sebagai berikut:a. berusaha mempengaruhi anggota
Pokja ULP
dalam bentuk dan cara apapun, untukmemenuhi keinginan peserta
yangbertentangan dengan Dokumen Pengadaan,dan/atau peraturan
perundang-undangan;
-
b. melakukan persekongkolan dengan pesertalain untuk mengatur
hasil pelelangansehingga
mengurangi/menghambat/memperkecil/meniadakan persaingan yangsehat
dan/atau merugikan pihak lain; dan/atau
c. membuat dan/atau menyampaikan dokumendan/atau keterangan lain
yang tidak benaruntuk memenuhi persyaratan dalamDokumen Pengadaan
ini.
4.2 Peserta yang terbukti melakukan tindakansebagaimana dimaksud
pada angka 4.1dikenakan sanksi sebagai berikut:a. sanksi
administratif, seperti digugurkan dari
proses pelelangan atau pembatalan penetapanpemenang;
b. sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam;c. gugatan secara
perdata; dan/ataud. pelaporan secara pidana kepada pihak
berwenang.
4.3 Pengenaan sanksi dilaporkan oleh Pokja ULPkepada PA/KPA.
5. LaranganPertentanganKepentingan
5.1 Para pihak dalam melaksanakan tugas, fungsidan perannya,
menghindari dan mencegahpertentangan kepentingan para pihak
yangterkait, baik secara langsung maupun tidaklangsung.
5.2 Pertentangan kepentingan sebagaimanadimaksud pada angka 5.1
antara lain meliputi:a. dalam suatu badan usaha, anggota
direksi
atau dewan komisaris merangkap sebagaianggota direksi atau dewan
komisaris padabadan usaha lainnya yang menjadi pesertapada
Pelelangan yang sama;
b. dalam Pekerjaan Konstruksi, konsultanperencana/pengawas
bertindak sebagaipelaksana Pekerjaan Konstruksi
yangdirencanakannya/diawasinya, kecuali dalampelaksanaan Kontrak
Pengadaan PekerjaanTerintegrasi;
c. konsultan manajemen konstruksi berperansebagai Konsultan
Perencana dan/atauKonsultan Pengawas;
d. pengurus koperasi pegawai dalam suatuK/L/D/I atau anak
perusahaan padaBUMN/BUMD yang mengikuti Pengadaandan bersaing
dengan perusahaan lainnya,
-
merangkap sebagai anggota Pokja ULP ataupejabat yang berwenang
menetapkanpemenang Pelelangan;
e. PA, KPA, PPK, anggota Pokja ULP dan/ataupejabat lain yang
berwenang, baik langsungmaupun tidak langsung mengendalikan
ataumenjalankan perusahaan peserta;
f. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yangdikendalikan, baik
langsung maupun tidaklangsung oleh pihak yang sama yaitu lebihdari
50% (lima puluh perseratus) pemegangsaham dan/atau salah satu
pengurusnya sama.
5.3 Pegawai K/L/D/I dilarang menjadi pesertakecuali cuti diluar
tanggungan K/L/D/I.
6. PendayagunaanProduksiDalam Negeri
6.1 Peserta berkewajiban untuk menyampaikanpenawaran yang
mengutamakan material/ bahanproduksi dalam negeri dan tenaga
kerjaIndonesia serta Pekerjaan Konstruksi yangdilaksanakan di
Indonesia.
6.2 Dalam pelaksanaan Pekerjaan Konstruksidimungkinkan
menggunakan bahan baku, tenagaahli, dan perangkat lunak yang
berasal dari luarnegeri (impor) dengan ketentuan:a. pemilahan atau
pembagian komponen harus
benar-benar mencerminkan bagian ataukomponen yang telah dapat
diproduksi didalam negeri dan bagian atau komponen yangmasih harus
diimpor;
b. komponen berupa bahan baku belumdiproduksi di dalam negeri
dan/atauspesifikasi teknis bahan baku yang diproduksidi dalam
negeri belum memenuhipersyaratan;
c. pekerjaan pemasangan, pabrikasi, pengujiandan lainnya sedapat
mungkin dilakukan didalam negeri;
d. semaksimal mungkin menggunakan jasapelayanan yang ada di
dalam negeri, sepertijasa asuransi, angkutan, ekspedisi,
perbankan,dan pemeliharaan;
e. penggunaan tenaga ahli asing dilakukansemata-mata untuk
mencukupi kebutuhanjenis keahlian yang belum dapat diperoleh
diIndonesia, disusun berdasarkan keperluanyang nyata, dan
diusahakan secara terencanauntuk semaksimal mungkin terjadinya
alihpengalaman/keahlian dari tenaga ahli asing
-
8. Isi DokumenPengadaan
8.1 Dokumen Pengadaan terdiri dari DokumenPemilihan dan Dokumen
Kualifikasi.
8.2 Dokumen Pemilihan terdiri dari:a. Umum;b. Pengumuman;c.
Instruksi Kepada Peserta;d. Lembar Data Pemilihan;e. Bentuk Surat
Perjanjian, Syarat-Syarat
Khusus Kontrak, Syarat-Syarat UmumKontrak;
f. Spesifikasi Teknis, KAK dan/atau Gambar;g. Daftar Kuantitas
dan harga;h. Tata Cara Evaluasi Penawaran;i. Bentuk Dokumen
Penawaran:
1) Surat Penawaran;2) surat perjanjian Kemitraan/Kerja Sama
Operasi (apabila peserta berbentukKemitraan/KSO);
3) Dokumen Penawaran Teknis;4) Rekapitulasi Perhitungan TKDN
tersebut ke tenaga Indonesia; danf. peserta diwajibkan membuat
daftar Barang
yang diimpor yang dilengkapi denganspesifikasi teknis, jumlah
dan harga yangdilampirkan pada Dokumen Penawaran.
6.3 Pengadaan barang/jasa impor dimungkinkandalam hal:a.
barang/jasa tersebut belum dapat
diproduksi/dihasilkan di dalam negeri;b. spesifikasi teknis
barang yang diproduksi
dan/atau kualifikasi teknis tenaga ahli dalamnegeri belum
memenuhi persyaratan;dan/atau
c. volume produksi dalam negeri tidak mampumemenuhi
kebutuhan.
6.4 Atas penggunaan produksi dalam negeri,penawaran peserta
diberikan preferensi harga,untuk pekerjaan sebagaimana tercantum
dalamLDP yang diwajibkan menggunakan produksidalam negeri.
7. SatuPenawaranTiap Peserta
Setiap peserta, baik atas nama sendiri maupun sebagaianggota
kemitraan/KSO hanya boleh memasukkan satupenawaran untuk satu paket
pekerjaan.
B. DOKUMEN PENGADAAN
-
j. Bentuk Dokumen Lain:1) Surat Penunjukan Penyedia
Barang/Jasa
(SPPBJ);2) Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK);3) Jaminan
Pelaksanaan;4) Jaminan Uang Muka;5) Jaminan Pemeliharaan;
8.3 Dokumen Kualifikasi meliputi:a. Lembar Data Kualifikasi;b.
Pakta Integritas;c. Isian Data Kualifikasi;d. Petunjuk Pengisian
Data Kualifikasi;e. Tata Cara Evaluasi Kualifikasi.
8.4 Peserta berkewajiban memeriksa keseluruhan isiDokumen
Pengadaan ini. Kelalaianmenyampaikan Dokumen Penawaran yang
tidakmemenuhi persyaratan yang ditetapkan dalamDokumen Pengadaan
ini sepenuhnya merupakanrisiko peserta.
9. BahasaDokumenPengadaan
Dokumen Pengadaan beserta seluruh korespondensitertulis dalam
proses pengadaan menggunakan BahasaIndonesia.
10. PemberianPenjelasan
10.1 Pemberian penjelasan dilakukan secara onlinemelalui
aplikasi SPSE sesuai jadwal dalamaplikasi SPSE.
10.2 Ketidakikutsertaan peserta pada saat pemberianpenjelasan
tidak dapat dijadikan dasar untukmenolak/menggugurkan
penawaran.
10.3 Apabila diperlukan Pokja ULP dapatmemberikan informasi yang
dianggap pentingterkait dengan dokumen pengadaan.
10.4 Apabila dipandang perlu, Pokja ULP dapatmemberikan
penjelasan lanjutan dengan caramelakukan peninjauan lapangan.
Biayapeninjauan lapangan ditanggung oleh peserta.
10.5 Pokja ULP menjawab setiap pertanyaan yangmasuk, kecuali
untuk substansi pertanyaan yangtelah dijawab.
10.6 Apabila diperlukan Pokja ULP pada saatberlangsungnya
pemberian penjelasan dapatmenambah waktu batas akhir tahapan
tersebut
-
sesuai dengan kebutuhan.
10.7 Dalam hal waktu tahap penjelasan telahberakhir, peserta
tidak dapat mengajukanpertanyaan namun Pokja ULP masihmempunyai
tambahan waktu untuk menjawabpertanyaan yang masuk pada akhir
jadwal.
10.8 Apabila dipandang perlu, Pokja ULP dapatmemberikan
penjelasan (ulang).
10.9 Kumpulan tanya jawab pada saat pemberianpenjelasan dalam
aplikasi SPSE merupakanBerita Acara Pemberian Penjelasan
(BAPP).
10.10 Jika dilaksanakan peninjauan lapangan dapatdibuat Berita
Acara Pemberian PenjelasanLanjutan dan diunggah melalui aplikasi
SPSE.
11. PerubahanDokumenPengadaan
11.1 Apabila pada saat pemberian penjelasan
terdapathal-hal/ketentuan baru atau perubahan pentingyang perlu
ditampung, maka Pokja ULPmenuangkan ke dalam Adendum
DokumenPengadaan yang menjadi bagian tidakterpisahkan dari Dokumen
Pengadaan.
11.2 Perubahan rancangan kontrak, spesifikasi teknis,KAK, gambar
dan/atau nilai total HPS, harusmendapatkan persetujuan KPA
sebelumdituangkan dalam Adendum DokumenPengadaan.
11.3 Apabila ketentuan baru atau perubahan pentingtersebut tidak
dituangkan dalam AdendumDokumen Pengadaan, maka ketentuan baru
atauperubahan tersebut dianggap tidak ada danketentuan yang berlaku
adalah DokumenPemilihan awal.
11.4 Setelah Pemberian Penjelasan dan sebelum batasakhir waktu
pemasukan penawaran, Pokja ULPdapat menetapkan Adendum
DokumenPengadaan, berdasarkan informasi baru yangmempengaruhi
substansi Dokumen Pengadaan.
11.5 Setiap Adendum yang ditetapkan merupakanbagian yang tidak
terpisahkan dari DokumenPengadaan.
11.6 Pokja ULP mengumumkan Adendum Dokumen
-
Pengadaan dengan cara mengunggah (upload)file adendum dokumen
Pemilihan melaluiaplikasi SPSE paling lambat 2 (dua) harisebelum
batas akhir pemasukan penawaran.Apabila Pokja ULP akan mengunggah
(upload)file Adendum Dokumen Pemilihan kurang dari2 (dua) hari
sebelum batas akhir pemasukanpenawaran, maka Pokja ULP
wajibmengundurkan batas akhir pemasukanpenawaran.
11.7 Peserta dapat mengunduh (download) AdendumDokumen Pengadaan
yang diunggah (upload)Pokja ULP pada aplikasi SPSE (apabila
ada).
12. TambahanWaktuPemasukanDokumenPenawaran
Apabila adendum dokumen pengadaan mengakibatkankebutuhan
penambahan waktu penyiapan dokumenpenawaran maka Pokja ULP
memperpanjang batas akhirpemasukan penawaran.
C. PENYIAPAN DOKUMEN PENAWARAN
13. Biaya dalamPenyiapanPenawaran
13.1 Peserta menanggung semua biaya dalampenyiapan dan
penyampaian penawaran.
13.2 Pokja ULP tidak bertanggung jawab ataskerugian apapun yang
ditanggung oleh peserta.
14. BahasaPenawaran
14.1 Semua Dokumen Penawaran harusmenggunakan Bahasa
Indonesia.
14.2 Dokumen penunjang yang terkait denganDokumen Penawaran
dapat menggunakanBahasa Indonesia atau bahasa asing.
14.3 Dokumen penunjang yang berbahasa asing perludisertai
penjelasan dalam Bahasa Indonesia.Dalam hal terjadi perbedaan
penafsiran, makayang berlaku adalah penjelasan dalam
BahasaIndonesia.
15. DokumenPenawaran
15.1 Dokumen Penawaran meliputi:a. surat penawaran yang
didalamnya
mencantumkan;1) tanggal;2) masa berlaku penawaran; dan3) total
harga penawaran.
b. Daftar kuantitas dan hargac. Surat perjanjian kemitraan/kerja
sama operasi
(apabila peserta berbentuk kemitraan/kso);
-
d. Dokumen penawaran teknis yang terdiri dari:1) metode
pelaksanaan;2) jadwal dan jangka waktu pelaksanaan
pekerjaan sampai dengan serah terimapertama Pekerjaan (PHO);
3) jenis, kapasitas, komposisi dan jumlahperalatan;
4) spesifikasi teknis5) daftar personil inti; dan6) bagian
pekerjaan yang akan
disubkontrakkan (apabila ada)e. Rekapitulasi perhitungan TKDNf.
Data Kualifikasi.
16. HargaPenawaran
16.1 Harga penawaran ditulis dengan jelas dalamangka dan
huruf.
16.2 Untuk kontrak harga satuan atau kontrakgabungan lump sum
dan harga satuan, pesertamencantumkan harga satuan dan harga
totaluntuk tiap mata pembayaran/pekerjaan dalamDaftar Kuantitas dan
Harga. Jika harga satuanditulis nol atau tidak dicantumkan
makapekerjaan dalam mata pembayaran tersebutdianggap telah termasuk
dalam harga satuanpekerjaan yang lain dan pekerjaan tersebut
tetapharus dilaksanakan.
16.3 Biaya overhead dan keuntungan serta semuapajak, bea,
retribusi, dan pungutan lain yang sahserta biaya asuransi yang
harus dibayar olehpenyedia untuk pelaksanaan paket
PekerjaanKonstruksi ini diperhitungkan dalam total
hargapenawaran.
17. Mata UangPenawarandan CaraPembayaran
17.1 Semua harga dalam penawaran harus dalambentuk mata uang
sebagaimana tercantum dalamLDP.
17.2 Pembayaran atas pelaksanaan pekerjaandilakukan sesuai
dengan cara sebagaimanatercantum dalam LDP dan diuraikan
dalamSyarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak.
18. Masa BerlakuPenawarandan JangkaWaktuPelaksanaan
18.1 Masa berlaku penawaran sesuai sebagaimanatercantum dalam
LDP.
18.2 Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yangditawarkan tidak
melebihi jangka waktusebagaimana tercantum dalam LDP.
-
19. PengisianDataKualifikasi
19.1 Peserta berkewajiban untuk menyetujui PaktaIntegritas dan
mengisi form isian elektronik datakualifikasi dalam aplikasi
SPSE.
19.2 Pakta Integritas dan Data Kualifikasi dianggaptelah
disetujui dan ditandatangani oleh pesertapengadaan, kecuali untuk
peserta yangmelakukan Kemitraan/Kerja Sama Operasi(KSO) Pakta
Integritas dan Data Kualifikasiditandatangani oleh pejabat yang
menurutperjanjian Kemitraan/Kerja Sama Operasiberhak mewakili
Kemitraan/KSO.
20. PaktaIntegritas
20.1 Pakta Integritas berisi ikrar untuk mencegah dantidak
melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme(KKN), serta akan mengikuti
proses pengadaansecara bersih, transparan, dan profesional.
20.2 Dengan mendaftar sebagai peserta lelang padasuatu paket
pekerjaan melalui aplikasi SPSE,maka peserta telah menandatangani
PaktaIntegritas, kecuali untuk penyedia barang/jasayang melakukan
Kemitraan/Kerja Sama Operasi(KSO), badan usaha yang ditunjuk
mewakiliKemitraan/Kerja Sama Operasi (KSO) wajibmenyampaikan pakta
integritas melalui fasilitasunggahan lainnya pada form isian
elektronikdata kualifikasi di aplikasi SPSE.
D. PEMASUKAN DOKUMEN PENAWARAN
21. PenyampulandanPenandaanSampulPenawaran
21.1 File penawaran yang disampaikan oleh pesertaterdiri dari 1
(satu) file penawaran yang telahdisandikan/ dienkripsi yang terdiri
dari:
a. Penawaran administrasi;b. Penawaran teknis;c. Penawaran
harga.
21.2 File penawaran disandikan/dienkripsi denganAplikasi
Pengaman Dokumen (APENDO)/Spamkodok.
21.3 Peserta mengirimkan file penawaran yang
telahdisandikan/dienkripsi sesuai waktu yangditetapkan.
21.4 Data kualifikasi diinput dan dikirimkan melaluiform isian
elektronik data kualifikasi pada SPSE
-
22. Pemasukkan/PenyampaianDokumenPenawaran
22.1 Peserta menyampaikan Dokumen Penawarankepada Pokja ULP
dengan ketentuan:a. Data kualifikasi disampaikan melalui form
isian elektronik kualifikasi yang tersedia padaaplikasi
SPSE.
b. Jika form isian elektronik kualifikasi yangtersedia pada
aplikasi SPSE belummengakomodir data kualifikasi yangdisyaratkan
Pokja ULP, maka data kualifikasitersebut diunggah (upload) pada
fasilitaspengunggahan lain yang tersedia pada aplikasiSPSE.
c. Dengan mengirimkan data kualifikasi secaraelektronik, peserta
menyetujui pernyataansebagai berikut:1) yang bersangkutan dan
manajemennya
tidak dalam pengawasan pengadilan, tidakpailit, dan kegiatan
usahanya tidak sedangdihentikan;
2) yang bersangkutan berikut pengurus badanusaha tidak masuk
dalam daftar hitam;
3) perorangan yang bertindak untuk dan atasnama badan usaha
tidak sedang dalammenjalani sanksi pidana;
4) data kualifikasi yang diisikan benar, danjika dikemudian hari
ditemukan bahwadata/dokumen yang disampaikan tidakbenar dan ada
pemalsuan, maka direkturutama/pimpinan perusahaan, atau
kepalacabang, atau pejabat yang menurutperjanjian kerja sama berhak
mewakilibadan usaha yang bekerja sama dan badanusaha yang diwakili
bersedia dikenakansanksi administratif, sanksi pencantumandalam
daftar hitam, gugatan secara perdata,dan/atau pelaporan secara
pidana kepadapihak berwenang sesuai dengan ketentuanperaturan
perundang-undangan.
5) pimpinan dan pengurus badan usaha bukansebagai pegawai
K/L/D/I atau pimpinandan pengurus badan usaha sebagai
pegawaiK/L/D/I yang sedang mengambil cuti diluartanggungan
K/L/D/I.
6) pernyataan lain yang menjadi syaratkualifikasi yang tercantum
dalam dokumenpengadaan.
d. Untuk penyedia barang/jasa yang
berbentukkonsorsium/kemitraan/bentuk kerjasama lain,pemasukan
kualifikasi dilakukan oleh badan
-
usaha yang ditunjuk mewakilikonsorsium/kemitraan/bentuk
kerjasama lain.
e. Peserta dapat mengirimkan data kualifikasisecara berulang
sebelum batas akhir waktupemasukan Dokumen Penawaran.
Datakualifikasi yang dikirmkan terakhir akanmenggantikan data
kualifikasi yang telahterkirim sebelumnya.
22.1.1 Dokumen penawaran disampaikanmelalui fitur penyampaian
penawaranpada aplikasi SPSE atau Apendo/Spamkodok.
22.1.2 Setelah File penawaran administrasi,teknis dan harga
dienkripsimenggunakan Apendo/Spamkodok.
22.1.3 peserta mengunggah (upload) filepenawaran administrasi,
teknis danharga yang telah terenkripsi (*.rhs)sesuai jadwal yang
ditetapkan.
22.1.4 Peserta dapat mengunggah filepenawaran secara berulang
sebelumbatas akhir waktu pemasukan DokumenPenawaran. File penawaran
terakhirakan menggantikan file penawaran yangtelah terkirim
sebelumnya.
22.2 Surat/Form penawaran dan/atau surat/form lainsebagai bagian
dari dokumen penawaran yangdiunggah (upload) ke dalam aplikasi
SPSEdianggap sah sebagai dokumen elektronik dan telahditandatangani
secara elektronik olehpemimpin/direktur perusahaan atau kepala
cabangperusahaan yang diangkat oleh kantor pusat yangdibuktikan
dengan dokumen otentik atau pejabatyang menurut perjanjian
kerjasama adalah yangberhak mewakili perusahaan yang
bekerjasama.
22.3 Peserta tidak perlu menggunggah (upload) hasilpemindaian
dokumen asli yang bertanda tanganbasah dan berstempel, kecuali
surat lain yangmemerlukan tanda tangan basah dari pihak lain.
22.4 Peserta dapat menggunggah (upload) ulang filepenawaran
untuk mengganti atau menimpa filepenawaran sebelumnya, sampai
dengan batas akhirpemasukan penawaran.
22.5 Pengguna SPSE wajib mengetahui danmelaksanakan ketentuan
penggunaan Apendo/
-
Spamkodok yang melekat pada Apendo/Spamkodok.
22.6 Untuk Peserta yang berbentuk konsorsium/kemitraan/bentuk
kerjasama lain, pemasukanpenawaran dilakukan oleh badan usaha
yangditunjuk mewakili konsorsium/ kemitraan/ bentukkerjasama
lain.
23. Batas AkhirWaktuPemasukanPenawaran
23.1 Penawaran harus disampaikan secara elektronikmelalui
aplikasi SPSE kepada Pokja ULP palinglambat pada waktu yang
ditentukan oleh PokjaULP.
23.2 Pokja ULP tidak diperkenankan mengubah waktubatas akhir
pemasukan penawaran kecuali:a. keadaan kahar;b. terjadi gangguan
teknis;c. perubahan dokumen pengadaan yang
mengakibatkan kebutuhan penambahan waktupenyiapan dokumen;
atau
d. tidak ada peserta yang memasukkan penawaransampai dengan
batas akhir pemasukanpenawaran.
23.3 Dalam hal Pokja ULP mengubah waktu batas akhirpemasukan
penawaran maka harus menginputkanalasan yang dapat
dipertanggungjawabkan padaaplikasi SPSE.
23.4 Dalam hal setelah batas akhir pemasukanpenawaran tidak ada
peserta yang memasukkanpenawaran, Pokja ULP dapat
memperpanjangbatas akhir jadwal pemasukkan penawaran.
23.5 Pepanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksudpada angka
23.4 dilakukan pada hari yang samadengan batas akhir pemasukan
penawaran.
24. PenawaranTerlambat
Aplikasi SPSE menolak setiap file penawaran yangdikirimkan
setelah batas akhir waktu pemasukanpenawaran kirim.
E. PEMBUKAAN DAN EVALUASI PENAWARAN
25. PembukaanPenawaran
25.1 Pada tahap pembukaan penawaran, Pokja ULPmengunduh
(download) dan melakukan dekripsifile penawaran dengan
menggunakanApendo/Spamkodok sesuai waktu yang telahditetapkan.
-
26. EvaluasiPenawaran
25.2 Terhadap file penawaran yang tidak dapat
dibuka(didekripsi), Pokja ULP menyampaikan filepenawaran tersebut
kepada LPSE untuk mendapatketerangan bahwa file yang bersangkutan
tidakdapat dibuka dan bila dianggap perlu LPSE dapatmenyampaikan
file penawaran tersebut kepadaLKPP.
25.3 Berdasarkan keterangan dari LPSE atau LKPP,apabila file
penawaran tidak dapatdibuka/didekripsi maka Pokja ULP
dapatmenetapkan bahwa file penawaran tersebut tidakmemenuhi syarat
sebagai penawaran dan penyediabarang/jasa yang mengirimkan file
penawarantersebut dianggap tidak memasukkan penawaran.Apabila dapat
dibuka, maka Pokja ULP akanmelanjutkan proses atas penawaran
yangbersangkutan.
25.4 Apabila penawaran yang masuk kurang dari 3 (tiga)peserta
maka Pokja ULP tetap melanjutkan prosespemilihan dengan melakukan
klarifikasi dannegosiasi teknis dan harga sebagaimana
ketentuanangka 27.
25.5 Pokja ULP tidak boleh menggugurkan penawaranpada waktu
pembukaan penawaran, kecuali untukfile penawaran yang sudah
dipastikan tidak dapatdibuka berdasarkan keterangan LPSE
26.1.A) Sebelum evaluasi harga, dilakukan koreksiaritmatik
dengan ketentuan:
1) volume dan/atau jenis pekerjaanyang tercantum dalam
daftarkuantitas dan harga disesuaikandengan yang tercantum
dalamDokumen Pengadaan;
-
2) apabila terjadi kesalahan hasilperkalian antara volume
denganharga satuan pekerjaan, dilakukanpembetulan, dengan ketentuan
hargasatuan pekerjaan yang ditawarkantidak boleh diubah;
3) jenis pekerjaan yang tidak diberiharga satuan dianggap
sudahtermasuk dalam harga satuanpekerjaan yang lain dan harga
satuanpada daftar kuantitas dan harga tetapdibiarkan kosong;
4) jenis pekerjaan yang tidak tercantumdalam daftar kuantitas
dan hargadisesuaikan dengan jenis pekerjaanyang tercantum dalam
DokumenPengadaan dan harga satuanpekerjaan dimaksud dianggap
nol;dan
5) hasil koreksi aritmatik pada bagianharga satuan dapat
mengubah nilaitotal harga penawaran sehinggaurutan peringkat dapat
menjadi lebihtinggi atau lebih rendah dari urutanperingkat
semula.
26.1.B) Total harga penawaran setelah koreksiaritmatik yang
melebihi nilai total HPSdinyatakan gugur.
26.1.C) Apabila semua total harga penawaransetelah koreksi
aritmatik di atas nilai totalHPS, pelelangan dinyatakan gagal.
26.1.D) Berdasarkan hasil koreksi aritmatik PokjaULP menyusun
urutan dari penawaranterendah.
26.1.E) Pelaksanaan evaluasi dengan sistem gugurdilakukan oleh
Pokja ULP untukmendapatkan 3 (tiga) penawaran yangmemenuhi syarat
yang dimulai denganpenawaran terendah setelah koreksiaritmatik.
26.1.F) Apabila setelah koreksi aritmatik terdapatkurang dari 3
(tiga) penawar yang menawarharga kurang dari HPS maka proses
lelangtetap dilanjutkan dengan melakukanevaluasi penawaran.
-
26.1.G) Pokja ULP melakukan evaluasi penawaranyang meliputi:a.
evaluasi administrasi;b. evaluasi teknis;c. evaluasi harga; dand.
evaluasi kualifikasi.
26.2 Ketentuan umum dalam melakukan evaluasisebagai berikut:a.
Pokja ULP dilarang menambah, mengurangi,
mengganti, dan/atau mengubah kriteria danpersyaratan yang telah
ditetapkan dalamDokumen Pengadaan ini;
b. Pokja ULP dan/atau peserta dilarang menambah,mengurangi,
mengganti, dan/atau mengubah isiDokumen Penawaran;
c. penawaran yang memenuhi syarat adalahpenawaran yang sesuai
dengan ketentuan,syarat-syarat, dan spesifikasi teknis
yangditetapkan dalam Dokumen Pemilihan ini, tanpaada penyimpangan
yang bersifat penting/pokokatau penawaran bersyarat;
d. penyimpangan yang bersifat penting/pokok ataupenawaran
bersyarat adalah:1) penyimpangan dari Dokumen Pemilihan ini
yang mempengaruhi lingkup, kualitas danhasil/kinerja pekerjaan;
dan/atau
2) penawaran dari peserta dengan persyaratantambahan yang akan
menimbulkanpersaingan usaha tidak sehat dan/atau tidakadil diantara
peserta yang memenuhi syarat.
e. Pokja ULP dilarang menggugurkan penawarandengan alasan:1)
ketidakhadiran dalam pemberian penjelasan;
dan/atau2) kesalahan yang tidak substansial, misalnya
kesalahan pengetikan, penyebutan sebagiannama atau keterangan,
surat penawarantidak berkop perusahaan.
f. para pihak dilarang mempengaruhi ataumelakukan intervensi
kepada Pokja ULP selamaproses evaluasi;
g. apabila dalam evaluasi ditemukan bukti adanyapersaingan usaha
yang tidak sehat dan/atauterjadi pengaturan bersama
(kolusi/persekongkolan) antara peserta, ULP dan/atauKPA, dengan
tujuan untuk memenangkan salahsatu peserta, maka:
-
1) peserta yang ditunjuk sebagai calonpemenang dan peserta lain
yang terlibatdimasukkan ke dalam Daftar Hitam;
2) proses evaluasi tetap dilanjutkan denganmenetapkan peserta
lainnya yang tidakterlibat; dan
3) apabila tidak ada peserta lain sebagaimanadimaksud pada angka
2), maka pelelangandinyatakan gagal.
26.3 Evaluasi Administrasi:a. evaluasi terhadap data
administrasi hanya
dilakukan terhadap hal-hal yang tidak dinilaipada saat penilaian
kualifikasi;
b. penawaran dinyatakan memenuhi persyaratanadministrasi,
apabila:1) syarat-syarat substansial yang diminta
berdasarkan Dokumen Pemilihan inidipenuhi/dilengkapi (khusus
untuk pesertayang tidak menyampaikan formulir TKDN,maka
penawarannya tidak digugurkan dannilai TKDN nya dianggap 0
(nol));
2) surat penawaran memenuhi ketentuansebagai berikut:a) jangka
waktu berlakunya surat
penawaran tidak kurang dari waktusebagaimana tercantum dalam
LDP; dan
b) bertanggal.c. Pokja ULP dapat melakukan klarifikasi
terhadap
hal-hal yang kurang jelas dan meragukan;d. apabila dari 3 (tiga)
penawaran terendah ada
yang tidak memenuhi persyaratan administrasimaka pokja ULP
melakukan evaluasiadministrasi terhadap penawar terendahberikutnya
(apabila ada);
e. apabila hanya ada 1 (satu) atau 2 (dua) pesertayang memenuhi
persyaratan administrasi, makaevaluasi tetap dilanjutkan dengan
evaluasiteknis; dan
f. apabila tidak ada peserta yang memenuhipersyaratan
administrasi, maka pelelangandinyatakan gagal.
26.4 Evaluasi Teknis:26.4.1 evaluasi teknis dilakukan terhadap
peserta
yang memenuhi persyaratan administrasi;26.4.2 unsur-unsur yang
dievaluasi teknis sesuai
dengan yang ditetapkan sebagaimanatercantum dalam LDP;
-
26.4.3 evaluasi teknis dilakukan dengan sistemgugur dengan
ketentuan:
1) Pokja ULP menilai persyaratanteknis monimal yang harus
dipenuhidengan membandingkan pemenuhanpersyaratan teknis
sebagaimanatercantum dalam LDP;
2) Penawaran dinyatakan memenuhipersyaratan teknis apabila:
a) metode pelaksanaan pekerjaanyang ditawarkanmenggambarkan
penguasaandalam penyelesaian pekerjaandisertai dengan RMK;
b) jangka waktu pelaksanaanpekerjaan sampai dengan serahterima
pertama Pekerjaan (PHO)yang ditawarkan tidak melebihijangka waktu
yang ditetapkandalam LDP denganmenggunakan diagram rencanakerja
(Network Planning)disertai bagan alir setiappekerjaan;
c) jenis, kapasitas, komposisi danjumlah peralatan minimal
yangdisediakan sesuai dengan yangditetapkan dalam LDP;
d) spesifikasi teknis memenuhipersyaratan yang ditetapkandalam
Bab XII SpesifikasiTeknis dan Gambar sertadilengkapi SMK3;
e) personil inti yang akanditempatkan secara penuh sesuaidengan
persyaratan yangditetapkan dalam LDP sertaposisinya dalam
manajemenpelaksanaan pekerjaan sesuaidengan organisasi
pelaksanaanyang diajukan dilengkapidengan struktur
organisasipelaksanaan;
f) bagian pekerjaan yang akandisubkontrakkan sesuai
denganpersyaratan yang ditetapkandalam LDP;
g) Dokumen yang di persyaratkansebagaimana yang tercantumdalam
LKP;
-
26.4.4 evaluasi teknis dalam sistem gugurmenggunakan sistem
ambang batasterhadap unsur teknis yang dinilai dalamhal evaluasi
teknis dengan sistem gugurmenggunakan ambang batas nilai
teknis,penawaran dinyatakan lulus teknisapabila masing-masing unsur
maupunnilai total keseluruhan unsur memenuhiambang batas minimal
yang ditetapkandalam LDP;
26.4.5 apabila dalam evaluasi teknis terdapathal-hal yang kurang
jelas ataumeragukan, Pokja ULP melakukanklarifikasi dengan peserta.
Dalamklarifikasi peserta tidak diperkenankanmengubah substansi
penawaran. Hasilklarifikasi dapat menggugurkanpenawaran;
26.4.6 peserta yang dinyatakan lulus evaluasiteknis dilanjutkan
ke tahap evaluasiharga;
26.4.7 apabila dari 3 (tiga) penawaran terendahsetelah koreksi
aritmatik ada yang tidakmemenuhi persyartan teknis maka PokjaULP
dapat melakukan evaluasi terhadappenawaran terendah berikutnya
(apabilaada) dimulai dari evaluasi administrasi;
26.4.8 apabila hanya ada 1 (satu) atau 2 (dua)peserta yang lulus
evaluasi teknis, makaevaluasi tetap dilanjutkan denganevaluasi
harga;
26.4.9 apabila tidak ada peserta yang lulusevaluasi Teknis maka
pelelangandinyatakan gagal; dan
26.4.10 Terhadap peserta yang dinyatakan lulusevaluasi teknis
dilanjutkan untukdilakukan evaluasi kualifikasi.
26.4.11 Total harga penawaran setelah koreksiaritmatik yang
melebihi nilai total HPSdinyatakan gugur.
26.5 Evaluasi Harga26.5.A) unsur-unsur yang perlu dievaluasi
adalah
hal-hal yang pokok atau penting, denganketentuan:1) harga satuan
penawaran yang nilainya
lebih besar dari 110% (seratussepuluh perseratus) dari harga
satuanyang tercantum dalam HPS, denganketentuan:
-
a. apabila setelah dilakukanklarifikasi, ternyata hargasatuan
tersebut dinyatakantimpang maka harga satuantimpang hanya berlaku
untukvolume sesuai dengan DaftarKuantitas dan Harga. Jikaterhadap
harga satuan yangdinyatakan timpang,dilakukan negosiasi teknisdan
harga;
b. apabila setelah dilakukanklarifikasi, ternyata hargasatuan
tersebut dapatdipertanggungjawabkan/sesuai dengan harga pasarmaka
harga satuan tersebuttidak timpang.
2) mata pembayaran yang hargasatuannya nol atau tidak
ditulisdilakukan klarifikasi dan kegiatantersebut harus tetap
dilaksanakan.Harganya dianggap termasukdalam harga satuan
pekerjaanlainnya;
26.5.B) Dilakukan klarifikasi kewajaran hargadengan ketentuan
sebagai berikut:1) untuk sistem gugur dilakukan
klarifikasi terhadap hasil koreksiaritmatik, apabila ada
koreksi/perubahan;
2) klarifikasi kewajaran harga apabilaharga penawaran dibawah
80%(delapan puluh perseratus) HPSdengan ketentuan:
a) apabila peserta tersebut ditunjuksebagai pemenang lelang,
harusbersedia untuk menaikkanJaminan Pelaksanaan menjadi5% (lima
perseratus) dari nilaitotal HPS;
b) apabila peserta yangbersangkutan tidak bersediamenaikkan
nilai JaminanPelaksanaan, makapenawarannya digugurkan dandimasukkan
dalam DaftarHitam; dan
-
c) Hasil klarifikasi dituangkandalam Berita Acara
yangditandatangani oleh Pokja ULPdengan Penyedia.
26.5.C) Memperhitungkan preferensi harga ataspenggunaan produksi
dalam negeridengan ketentuan:a. rumus penghitungan sebagai
berikut:
HPKP
HEA
1
1
HEA = Harga Evaluasi Akhir.KP = Koefisien Preferensi
(Tingkat
Komponen Dalam Negeri(TKDN) dikali Preferensitertinggi
Barang/Jasa).
HP = Harga Penawaran (HargaPenawaran yang memenuhipersyaratan
lelang dan telahdievaluasi).
b. dalam hal terdapat 2 (dua) atau lebihpenawaran dengan HEA
yang sama,penawar dengan TKDN terbesaradalah sebagai pemenang;
c. pemberian Preferensi Harga tidakmengubah Harga Penawaran
danhanya digunakan oleh Pokja ULPuntuk keperluan perhitungan
HEAguna menetapkan peringkatpemenang pelelangan.
26.5.D) Untuk 1 (satu) file sistem gugur, apabiladari 3 (tiga)
penawaran terendah setelahkoreksi aritmatik ada yang tidakmemenuhi
evaluasi harga maka PokjaULP dapat melakukan evaluasi
terhadappenawar terendah berikutnya (apabilaada) dimulai dari
evaluasi administrasi;
26.5.E) Untuk 1 (satu) file sistem gugur, apabilahanya ada 1
(satu) atau 2 (dua) pesertayang lulus evaluasi harga, maka
evaluasitetap dilanjutkan dengan evaluasikualifikasi; dan
26.5.F) Untuk 1 (satu) file sistem gugur apabilatidak ada
peserta yang lulus evaluasiharga maka pelelangan dinyatakan
gagal.
-
26.6 Apabila dalam evaluasi ditemukan indikasipersaingan usaha
tidak sehat dan/atau indikasiadanya pengaturan
bersama(kolusi/persekongkolan) antar peserta, maka pesertayang
terindikasi bersekongkol digugurkan.
26.7 Apabila dalam evaluasi ditemukan bukti terjadinyapersaingan
usaha tidak sehat dan/atau terjadipengaturan bersama (kolusi/
persekongkolan),maka pelelangan dinyatakan gagal dan peserta
yangterlibat dimasukkan dalam Daftar Hitam.
26.8 dalam hal terdapat 2 (dua) calon pemenangmemiliki harga
penawaran yang sama maka untukyang menggunakan sistem gugur tanpa
ambangbatas Pokja ULP memilih peserta yang mempunyaikualifikasi
lebih baik, sedangkan untuk yangmenggunakan sisem gugur dengan
ambang batasmaka pokja ULP memilih peserta yang memilikikemampuan
teknis lebih baik.
26.9 Pokja ULP menyusun urutan 3 (tiga) penawaransebagai calon
pemenang dan calon pemenangcadangan 1 dan 2 (apabila ada), dengan
ketentuan:
a. penawaran harga atau penawaran hargaterkoreksi yang
terendah.
27 Klarifikasidan NegosiasiTeknis danHarga
27.1 Klarifikasi dan negosiasi teknis dan hargadilakukan dalam
hal peserta yang memasukkanpenawaran kurang dari 3 (tiga).
27.2 Klarifikasi dan negosiasi teknis dan hargadilakukan
bersamaan dengan evaluasi.
27.3 Klarifikasi dan negosiasi teknis dan hargadilakukan dengan
ketentuan :a. dilakukan terhadap 2 (dua) peserta (jika ada)
secara terpisah sampai dengan mendapatkanharga yang terendah dan
dinilai wajar sertadapat dipertanggungjawabkan;
b. klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga hanyadilakukan
terhadap pekerjaan yangmenggunakan Kontrak Harga Satuan;
c. penawaran harga setelah koreksi aritmatik yangmelebihi HPS
dinyatakan gugur
27.4 Dalam hal seluruh peserta tidak menyepakatiklarifikasi dan
negosiasi teknis dan harga makapelelangan dinyatakan gagal.
-
28 EvaluasiKualifikasi
28.1 Evaluasi kualifikasi dilakukan terhadap calonpemenang
lelang serta calon pemenangcadangan 1 dan 2 (apabila ada).
28.2 Evaluasi formulir isian kualifikasi dilakukandengan
menggunakan metode sistem gugur.
28.3 Pakta integritas telah diisi dan ditandatanganioleh peserta
sebelum pemasukan penawaran(untuk peserta yang melakukan
kemitraan/KSO).
28.4 Tata cara evaluasi kualifikasi dilakukan sesuaidengan
ketentuan dalam Bab VIII DokumenPengadaan ini.
28.5 Peserta dinyatakan memenuhi persyaratankualifikasi
apabila:1) Untuk peserta yang melakukan
Kemitraan/Kerja Sama Operasi (KSO)formulir kualifikasi
ditandatangani olehpejabat yang menurut perjanjianKemitraan/Kerja
Sama Operasi berhakmewakili Kemitraan/KSO; atau
2) memiliki izin usaha sesuai denganperaturan
perundang-undangan, kecualipeserta perorangan;
3) perusahaan yang bersangkutan danmanajemennya tidak dalam
pengawasanpengadilan, tidak bangkrut dan tidaksedang dihentikan
kegiatan usahanya;
4) salah satu dan/atau semua pengurus danbadan usahanya atau
peserta perorangantidak masuk dalam Daftar Hitam;
5) memiliki NPWP dan telah memenuhikewajiban perpajakan tahun
pajak terakhir(SPT tahunan);
6) memperoleh paling sedikit 1 (satu)pekerjaan sebagai Penyedia
dalam kurunwaktu 4 (empat) tahun terakhir, baik dilingkungan
pemerintah maupun swastatermasuk pengalaman subkontrak, kecualibagi
Penyedia Usaha Mikro, Usaha Kecildan Koperasi Kecil yang baru
berdirikurang dari 3 (tiga) tahun;
7) memiliki kemampuan pada bidangpekerjaan yang sesuai untuk
usaha Mikro,Usaha Kecil serta koperasi kecil sertakemampuan pada
sub bidang pekerjaanyang sesuai untuk usaha non-kecil;
-
8) dalam hal peserta akan melakukanKemitraan/KSO:(a) peserta
wajib mempunyai perjanjian
Kemitraan/Kerja Sama Operasi yangmemuat persentase Kemitraan/KSO
danperusahaan yang mewakiliKemitraan/KSO tersebut; dan
(b) untuk perusahaan yang melakukanKemitraan/KSO, evaluasi
persyaratanpada huruf (1) sampai dengan huruf (7)dilakukan untuk
setiap perusahaan yangmelakukan Kemitraan/KSO
9) memiliki Sertifikat Manajemen Mutu ISO,apabila
diperlukan.
28.6 Apabila ditemukan hal-hal dan/atau data yangkurang jelas
maka dilakukan klarifikasi secaratertulis namun tidak boleh
mengubah substansidata isian kualifikasi.
28.7 Evaluasi kualifikasi dalam prosespascakualifikasi sudah
merupakan ajangkompetisi, maka data yang kurang tidak
dapatdilengkapi.
28.8 Apabila tidak ada yang lulus evaluasikualifikasi,
pelelangan dinyatakan gagal.
29 PembuktianKualifikasi
29.1 Pembuktian kualifikasi terhadap calonpemenang serta calon
pemenang cadangan 1 dan2 (apabila ada).
29.2 Pembuktian kualifikasi dilakukan diluar aplikasiSPSE
(offline).
29.3 Pembuktian kualifikasi dilakukan dengan caramelihat dokumen
asli atau dokumen yangdilegalisir oleh pihak yang berwenang,
danmeminta dokumennya.
29.4 Pokja ULP melakukan klarifikasi dan/atauverifikasi kepada
penerbit dokumen, apabiladiperlukan.
29.5 Apabila hasil pembuktian kualifikasi ditemukanpemalsuan
data, peserta digugurkan, badanusaha atau peserta perorangan
dimasukkandalam Daftar Hitam, serta dilaporkan kepada
-
Kepolisian atas perbuatan pemalsuan tersebut.
29.6 Pokja ULP tidak perlu meminta seluruhdokumen kualifikasi
apabila penyediabarang/jasa sudah pernah melaksanakanpekerjaan yang
sejenis dan/atau data kualifikasipenyedia sudah terverifikasi dalam
SistemInformasi Kinerja Penyedia (SIKP).
29.7 Apabila tidak ada penawaran yang luluspembuktian
kualifikasi, pelelangan dinyatakangagal.
29.8 Apabila calon pemenang, calon pemenangcadangan 1 dan/atau
calon pemenang cadangan2 yang tidak hadir dalam pembuktian
kualifikasidengan alasan yang tidak dapatdipertanggungjawabkan
dianggapmengundurkan diri, maka:a) dibatalkan sebagai calon
pemenang; danb) dimasukan dalam daftar hitam.
29.9 Apabila calon pemenang, calon pemenangcadangan 1 dan/atau
calon pemenang cadangan2 mengundurkan diri dengan alasan yang
tidakdapat dipertanggungjawabkan maka:a) dibatalkan sebagai calon
pemenang; danb) dimasukan dalam daftar hitam.
30 Berita AcaraHasilPelelangan
Pokja ULP membuat dan menandatangani Berita AcaraHasil
Pelelangan (BAHP) yang paling sedikit memuat:a. Nama seluruh
peserta;b. Harga penawaran atau harga penawaran terkoreksi
dari masing-masing peserta;c. Metode evaluasi yang digunakan;d.
Unsur-unsur yang dievaluasi;e. Rumus yang dipergunakan;f.
Keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu hal
ikhwal pelaksanaan pelelangan;g. Jumlah peserta yang lulus dan
tidak lulus pada setiap
tahapan evaluasi; danh. Tanggal dibuatnya Berita Acara.
F. PENETAPAN PEMENANG
31 PenetapanPemenang
31.1 Pokja ULP melakukan penetapan pemenangmelalui aplikasi SPSE
setelah melalui pembahasaninternal anggota Pokja ULP, atau
setelahditetapkan PA secara offline untuk nilai paket diatas
Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
-
Pokja ULP dapat menetapkan pemenang lebih dari1 (satu) penyedia
sesuai ketentuan yang terdapatdalam pada informasi paket dalam
aplikasi SPSE.
31.2 Apabila terjadi keterlambatan dalam menetapkanpemenang dan
akan mengakibatkan SuratPenawaran habis masa berlakunya, maka
dilakukankonfirmasi kepada calon pemenang, calonpemenang cadangan 1
dan 2 (apabila ada) untukmemperpanjang masa berlaku surat
penawaransecara tertulis sampai dengan perkiraan
jadwalpenandatanganan kontrak.
31.3 Calon pemenang, calon pemenang cadangan 1 dan2 (apabila
ada) yang tidak bersediamemperpanjang masa berlaku surat
penawarandianggap mengundurkan diri dan tidak dikenakansanksi.
32 PengumumanPemenang
Pokja ULP mengumumkan pemenang dan pemenangcadangan 1 dan 2
(apabila ada) melalui aplikasi SPSE, diwebsite sebagaimana
tercantum dalam LDP.
33 Sanggahan 33.1 Peserta yang memasukkan penawaran
dapatmenyampaikan sanggahan secara elektronikmelalui aplikasi SPSE
atas penetapan pemenangkepada Pokja ULP dalam waktu yang
telahditetapkan dengan disertai bukti terjadinyapenyimpangan dan
dapat ditembuskan secaraoffline (di luar aplikasi SPSE) kepada KPA,
PAdan APIP sebagaimana tercantum dalam LDP.
33.2 Sanggahan diajukan oleh peserta apabila terjadipenyimpangan
prosedur meliputi:a. penyimpangan terhadap ketentuan dan
prosedur
yang diatur dalam Peraturan Presiden No. 54Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/JasaPemerintah beserta perubahan dan
aturanturunannya serta yang telah ditetapkan dalamDokumen
Pengadaan;
b. rekayasa tertentu sehingga menghalangiterjadinya persaingan
usaha yang sehat; dan/atau
c. penyalahgunaan wewenang oleh Pokja ULPdan/atau pejabat yang
berwenang lainnya.
33.3 Pokja ULP wajib memberikan jawaban secaraelektronik atas
semua sanggahan paling lambat 5(lima) hari kalender, setelah
menerima sanggahan.
-
33.4 Apabila sanggahan dinyatakan benar maka PokjaULP menyatakan
pelelangan gagal.
33.5 Sanggahan dianggap sebagai pengaduan, dalamhal:a) sanggahan
disampaikan tidak melalui aplikasi
SPSE (offline), kecuali keadaan kahar ataugangguan teknis;
b) sanggahan ditujukan kepada bukan kepadaPokja ULP; atau
c) sanggahan disampaikan diluar masa sanggah.
33.6 Sanggahan yang dianggap sebagai pengaduan tetapharus
ditindaklanjuti.
G. PENUNJUKAN PEMENANG
34 PenunjukanPenyediaBarang/Jasa
34.1 Pokja ULP menyampaikan Berita Acara HasilPelelangan (BAHP)
kepada KPA dengantembusan kepada Kepala ULP sebagai dasaruntuk
menerbitkan Surat Penunjukan PenyediaBarang/Jasa (SPPBJ).
34.2 KPA menerbitkan SPPBJ apabila pernyataanpeserta pada
formulir isian kualifikasi masihberlaku, dengan ketentuan:a. tidak
ada sanggahan dari peserta;b. sanggahan terbukti tidak benar;
atauc. masa sanggah berakhir.
34.3 KPA menginputkan data SPPBJ danmengunggah hasil pemindaian
SPPBJ yang telahditerbitkan pada aplikasi SPSE danmengirimkan SPPBJ
tersebut melalui aplikasiSPSE kepada Penyedia yang ditunjuk.
34.4 Penyedia yang ditunjuk wajib menerimakeputusan tersebut,
dengan ketentuan:a. apabila yang bersangkutan mengundurkan
diri dengan alasan yang dapat diterima secaraobyektif oleh Pokja
ULP dan masapenawarannya masih berlaku, yangbersangkutan tidak
dikenakan sanksi;
b. apabila yang bersangkutan mengundurkandiri dengan alasan yang
tidak dapat diterimasecara obyektif oleh Pokja ULP dan
masapenawarannya masih berlaku, maka yangbersangkutan dimasukkan
dalam DaftarHitam; atau
c. apabila yang bersangkutan tidak bersedia
-
ditunjuk karena masa penawarannya sudahtidak berlaku, maka
peserta yangbersangkutan tidak dikenakan sanksi.
34.5 Apabila pemenang yang ditunjuk mengundurkandiri, maka
penunjukan pemenang dapatdilakukan kepada pemenang cadangan
sesuaidengan urutan peringkat, selama masa suratpenawaran pemenang
cadangan masih berlakuatau sudah diperpanjang masa berlakunya.
34.6 Apabila semua pemenang yang ditunjukmengundurkan diri, maka
pelelangan dinyatakangagal oleh PA setelah mendapat laporan
dariKPA
34.7 SPPBJ harus diterbitkan paling lambat 6 (enam)hari kerja
setelah pengumuman penetapanpemenang, apabila tidak ada sanggahan
atau 2(dua) hari kerja setelah semua sanggahandijawab.
34.8 Dalam SPPBJ disebutkan bahwa penyedia harusmenyiapkan
Jaminan Pelaksanaan sebelumpenandatanganan kontrak.
34.9 SPPBJ ditembuskan kepada unit pengawasaninternal.
34.10 Dalam hal KPA tidak bersedia menerbitkanSPPBJ karena tidak
sependapat atas penetapanpemenang, maka diberitahukan kepada
PAuntuk diputuskan dengan ketentuan:a. apabila PA sependapat dengan
KPA,
dilakukan evaluasi ulang atau pelelangandinyatakan gagal;
atau
b. apabila PA/KPA sependapat denganKelompok Kerja ULP,
PA/KPAmemutuskan penetapan pemenang olehKelompok Kerja ULP bersifat
final, dan PAmemerintahkan KPA untuk menerbitkanSPPBJ.
35 BAHP, BeritaAcaraLainnya, danKerahasiaanProses
35.1 Pokja ULP menuangkan ke dalam BAHP atauBerita Acara
tambahan lainnya segala hal terkaitproses pemilihan penyedia secara
elektronikyang tidak dapat diakomodir atau difasilitasiaplikasi
SPSE.
35.2 Berita Acara Tambahan lainnya sebagaimanadimaksud pada
angka 35.1 diunggah (upload)
-
oleh Pokja ULP menggunakan menu uploadinformasi lainnya pada
aplikasi SPSE.
35.3 Evaluasi penawaran yang disimpulkan dalamBerita Acara Hasil
Pelelangan (BAHP) olehPokja ULP bersifat rahasia sampai dengan
saatpengumuman pemenang.
H. PELELANGAN GAGAL DAN TINDAK LANJUT PELELANGAN GAGAL
36 PelelanganGagal danTindak LanjutPelelanganGagal
36.1 Pokja ULP menyatakan pelelangan gagal,apabila:a. tidak ada
penawaran yang lulus evaluasi
penawaran;b. dalam evaluasi penawaran ditemukan
bukti/indikasi terjadi persaingan tidak sehat;c. seluruh harga
penawaran terkoreksi lebih
tinggi dari HPS;d. sanggahan dari peserta yang memasukkan
Dokumen Penawaran atas pelaksanaanpelelangan yang tidak sesuai
denganketentuan Peraturan Presiden No. 54 Tahun2010 tentang
Pengadaan Barang/JasaPemerintah beserta perubahannya dan
aturanturunanya serta Dokumen Pengadaan ternyatabenar;
e. sanggahan dari peserta yang memasukkanDokumen Penawaran atas
kesalahansubstansi Dokumen Pengadaan ternyatabenar; atau
f. calon pemenang dan calon pemenangcadangan 1 dan 2, setelah
dilakukan evaluasidengan sengaja tidak hadir dalam
klarifikasidan/atau pembuktian kualifikasi.
36.2 PA/KPA menyatakan Pelelangan gagal, apabila:a. PA
sebagaimana tercantum dalam LDP
sependapat dengan KPA yang tidak bersediamenandatangani SPPBJ
karena prosesPelelangan tidak sesuai dengan PeraturanPresiden No.
54 Tahun 2010 besertaperubahan dan aturan turunannya;
b. pengaduan masyarakat adanya dugaan KKNyang melibatkan Pokja
ULP dan/atau KPAternyata benar;
c. dugaan KKN dan/atau pelanggaranpersaingan sehat dalam
pelaksanaanPelelangan dinyatakan benar oleh pihakberwenang;
d. sanggahan dari peserta yang memasukan
-
Dokumen Penawaran atas kesalahan proseduryang tercantum dalam
Dokumen PengadaanPenyedia Barang/Jasa ternyata benar;
e. Dokumen Pengadaan tidak sesuai denganPeraturan Presiden No.
54 Tahun 2010tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahbeserta
perubahan dan aturan turunannya;
f. pelaksanaan Pelelangan tidak sesuai ataumenyimpang dari
Dokumen Pengadaan;
g. calon pemenang dan calon pemenangcadangan 1 dan 2
mengundurkan diri; atau
h. pelaksanaan Pelelangan melanggar PeraturanPresiden No. 54
Tahun 2010 tentangPengadaan Barang/Jasa Pemerintah besertaperubahan
dan aturan turunannya.
36.3 Menteri/Pimpinan Lembaga/Pimpinan Institusimenyatakan
pelelangan gagal, apabilapengaduan masyarakat atas terjadinya
KKNyang melibatkan KPA, ternyata benar.
Kepala Daerah menyatakan pelelangan gagal,apabila pengaduan
masyarakat atas terjadinyaKKN yang melibatkan PA dan/atau
KPA,ternyata benar.
36.4 Setelah pelelangan dinyatakan gagal, makaPokja ULP
memberitahukan kepada seluruhpeserta pada aplikasi LPSE.
36.5 Setelah pemberitahuan adanya pelelangan gagal,maka Pokja
ULP atau Pokja ULP pengganti(apabila ada) meneliti dan
menganalisispenyebab terjadinya pelelangan gagal, untukmenentukan
langkah selanjutnya, yaitumelakukan:a. evaluasi ulang;b.
penyampaian ulang Dokumen Penawaran;c. pelelangan ulang; ataud.
penghentian proses pelelangan.
36.6 PA, KPA dan/atau ULP dilarang memberikanganti rugi kepada
peserta pelelangan apabilapenawarannya ditolak atau
pelelangandinyatakan gagal.
36.7 Apabila dari hasil evaluasi penyebab terjadinyapelelangan
gagal, mengharuskan adanyaperubahan Dokumen Pengadaan,
makadilakukan pelelengan ulang dengan terlebih
-
dahulu memperbaiki Dokumen Pengadaan.
I. JAMINAN PELAKSANAAN
37 JaminanPelaksanaan
37.1 Jaminan Pelaksanaan diberikan Penyedia
setelahditerbitkannya SPPBJ dan sebelumpenandatanganan Kontrak.
37.2 Jaminan Pelaksanaan dikembalikan kepadaPenyedia setelah:a.
penyerahan seluruh pekerjaan;b. penyerahan Jaminan Pemeliharaan
sebesar
5% (lima perseratus) dari nilai Kontrak;atau
c. pembayaran termin terakhir/bulanterakhir/sekaligus telah
dikurangi uangretensi sebesar 5% (lima perseratus) darinilai
Kontrak (apabila diperlukan).
37.3 Jaminan Pelaksanaan memenuhi ketentuansebagai berikut:a.
diterbitkan oleh Bank Umum (tidak termasuk
bank perkreditan rakyat), perusahaanpenjaminan atau perusahaan
asuransi yangmempunyai program asuransi kerugian(suretyship) yang
sebagaimana ditetapkanoleh Menteri Keuangan atau lembaga
yangberwenang;
b. masa berlaku Jaminan Pelaksanaan sejaktanggal penandatanganan
Kontrak sampaidengan serah terima pertama pekerjaanberdasarkan
Kontrak (PHO) sebagaimanatercantum dalam LDP;
c. nama Penyedia sama dengan nama yangtercantum dalam surat
Jaminan Pelaksanaan;
d. besaran nilai Jaminan Pelaksanaan tidakkurang dari nilai
jaminan yang ditetapkan;
e. besaran nilai Jaminan Pelaksanaandicantumkan dalam angka dan
huruf;
f. nama KPA yang menerima JaminanPelaksanaan sama dengan nama
KPA yangmenandatangan kontrak;
g. paket pekerjaan yang dijamin sama denganpaket pekerjaan yang
tercantum dalamSPPBJ;
h. Jaminan Pelaksanaan harus dapat dicairkantanpa syarat
(unconditional) sebesar nilaijaminan dalam jangka waktu paling
lambat14 (empat belas) hari kerja setelah surat
-
pernyataan wanprestasi dari KPA diterimaoleh penerbit
Jaminan;
i. Jaminan Pelaksanaan atas namaKemitraan/KSO ditulis atas
namaKemitraan/KSO atau masing-masing anggotaKemitraan/KSO (apabila
masing-masingmengajukan Jaminan Pelaksanaan secaraterpisah);
dan
j. memuat nama, alamat dan tanda tangan pihakpenjamin.
37.4 KPA mengkonfirmasi dan mengklarifikasisecara tertulis
substansi dan keabsahan/keaslianJaminan Pelaksanaan kepada penerbit
jaminan.
37.5 Kegagalan penyedia yang ditunjuk untukmenyerahkan Jaminan
Pelaksanaandipersamakan dengan penolakan untukmenandatangani
Kontrak.
37.6 Ketentuan lebih lanjut mengenai pencairanJaminan
Pelaksanaan diatur dalam Syarat-SyaratUmum Kontrak.
J. PENANDATANGANAN KONTRAK
38 Penanda-tangananKontrak
Setelah SPPBJ diterbitkan, KPA melakukan finalisasiterhadap
rancangan Kontrak, dan menandatangani Kontrakpelaksanaan pekerjaan,
apabila dananya telah cukuptersedia dalam dokumen anggaran, dengan
ketentuansebagai berikut:
38.1. Sebelum penandatanganan kontrak, KPA wajibmemeriksa apakah
pernyataan dalam Data IsianKualifikasi masih berlaku. Apabila salah
satupernyataan tersebut tidak terpenuhi, makapenandatanganan
kontrak tidak dapat dilakukan.
38.2. Penandatanganan kontrak dilakukan setelahpenyedia
menyerahkan Jaminan Pelaksanaan(apabila dipersyaratkan), dengan
ketentuan:a. nilai Jaminan Pelaksanaan untuk harga
penawaran terkoreksi antara 80% (delapan puluhperseratus) sampai
dengan 100% (seratusperseratus) nilai total HPS adalah sebesar
5%(lima perseratus) dari nilai Kontrak; atau
b. nilai Jaminan Pelaksanaan untuk hargapenawaran terkoreksi
atau dibawah 80% (delapanpuluh perseratus) nilai total HPS adalah
sebesar5% (lima perseratus) dari nilai total HPS.
-
38.3. KPA dan Penyedia tidak diperkenankan mengubahsubstansi
Dokumen Pengadaan sampai denganpenandatanganan Kontrak, kecuali
mempersingkatwaktu pelaksanaan pekerjaan dikarenakan
jadwalpelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan sebelumnyaakan melewati
batas tahun anggaran.
38.4. Dalam hal kontrak tahun tunggal, perubahan
waktupelaksanaan pekerjaan melewati tahun anggaran,penandatanganan
Kontrak dilakukan setelahmendapat persetujuan Kontrak tahun
jamak.
38.5. KPA dan penyedia wajib memeriksa konsepKontrak meliputi
substansi, bahasa, redaksional,angka dan huruf serta membubuhkan
paraf padasetiap lembar Dokumen Kontrak.
38.6. Menetapkan urutan hirarki bagian-bagian DokumenKontrak
dalam Surat Perjanjian, dengan maksudapabila terjadi pertentangan
ketentuan antara bagiansatu dengan bagian yang lain, maka berlaku
urutansebagai berikut:a. adendum Surat Perjanjian;b. pokok
perjanjian, syarat-syarat khusus Kontrak,
syarat-syarat umum Kontrak;c. surat penawaran, beserta penawaran
harga;d. spesifikasi teknis;e. gambar-gambar;f. daftar kuantitas
dan harga; dang. dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan,
SPPBJ, BAHP.38.7. Banyaknya rangkap Kontrak dibuat sesuai
kebutuhan, yaitu:a. sekurang-kurangnya 2 (dua) Kontrak asli,
terdiri
dari:1) Kontrak asli pertama untuk KPA dibubuhi
materai pada bagian yang ditandatangani olehpenyedia Jasa
Lainnya; dan
2) Kontrak asli kedua untuk penyedia JasaLainnya dibubuhi
materai pada bagian yangditandatangani oleh KPA;
b. rangkap Kontrak lainnya tanpa dibubuhi materai,apabila
diperlukan.
38.8. Penandatanganan Kontrak yang kompleks dan/ataubernilai
diatas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliarrupiah) dilakukan
setelah draft kontrak memperolehpendapat ahli hukum Kontrak.
-
38.9. Pihak yang berwenang menandatangani kontrak atasnama
penyedia adalah Direktur Utama/ PimpinanPerusahaan/Pengurus
Koperasi yang disebutkannamanya dalam Akta Pendirian/ Anggaran
Dasar,yang telah didaftarkan sesuai dengan
peraturanperundang-undangan.
38.10. Pihak lain yang bukan Direktur
Utama/PimpinanPerusahaan/Pengurus Koperasi atau yang namanyatidak
disebutkan dalam Akta Pendirian/ AnggaranDasar, dapat
menanda-tangani kontrak, sepanjangpihak tersebut adalah pengurus/
karyawanperusahaan/karyawan koperasi yang berstatussebagai tenaga
kerja tetap dan mendapat ataupendelegasian wewenang yang sah dari
DirekturUtama/Pimpinan Perusahaan/Pengurus Koperasiatau pihak yang
sah berdasarkan AktaPendirian/Anggaran Dasar untuk
menanda-tanganikontrak.
38.11. KPA menginputkan data kontrak dan mengunggahhasil
pemindaian dokumen kontrak yang telahditandatangani pada aplikasi
SPSE
-
BAB IV. LEMBAR DATA PEMILIHAN (LDP)A. LINGKUP
PEKERJAAN1.
2.
3.
Pokja ULP:Kelompok Kerja Pengadaan Barang/JasaPaket Pekerjaan
Pengendalian Banjir Sistem KarangAsam Besar dan Loa BakungDinas
Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Timur
Alamat Pokja ULP : Unit Layanan PengadaaanProvinsi Kalimantan
TimurJl. Gajah Mada No.02, Samarinda
Website LPSE :http://lpse.kaltimprov.go.id
4.
5.
Nama paket pekerjaan:Pengendalian Banjir Sistem Karang Asam
Besar danLoa Bakung
Uraian singkat pekerjaan:Bangunan struktur Perkuatan Tebing,
NormalisasiSungai, dan Pembuatan Saluran Drainase
6. Jangka waktu penyelesaian pekerjaan:210 (dua ratus sepuluh)
hari kalender.
B. SUMBER DANA Pekerjaan ini dibiayai dari sumber pendanaan:
APBDProvinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2015
C. JENISKONTRAK
1. Kontrak berdasarkan cara pembayaran: MC
2. Kontrak berdasarkan pembebanan TahunAnggaran: Tahun
Tunggal
3. Kontrak berdasarkan sumber pendanaan:Pengadaaan Tunggal
4. Kontrak berdasarkan jenis pekerjaan:Harga Satuan
D. JADWALTAHAPANPEMILIHAN
Sebagaimana tercantum dalam aplikasi SPSE :
E. PENINJAUANLAPANGAN[apabila
[Peninjauan lapangan akan dilaksanakan pada:Hari :
_______________________Tanggal : _______________________
-
diperlukan] Waktu : ___________s.d _________Tempat :
_______________________
F. MATA UANGPENAWARANDAN CARAPEMBAYARAN
1.
2.
Mata uang yang digunakan Rupiah
Pembayaran dilakukan berdasarkan hasil pengukuranbersama atas
volume pekerjaan yang benar-benar telahdilaksanakan secara bulanan
(monthly certificate)
G. MASABERLAKUNYAPENAWARAN
Masa berlaku penawaran selama 30 (tiga puluh) harikalender sejak
batas akhir pemasukan DokumenPenawaran sampai penandatanganan
Kontrak
H. JADWALPEMASUKANDOKUMENPENAWARAN
Lihat jadwal pemilihan dalam aplikasi SPSE
I. BATAS AKHIRWAKTUPEMASUKANPENAWARAN
Lihat jadwal pemilihan dalam aplikasi SPSE
J. PEMBUKAANPENAWARAN
Lihat jadwal pemilihan dalam aplikasi SPSE
K. DOKUMENPENAWARAN
1. Daftar Personil Inti/tenaga ahli/teknis/terampil minimalyang
diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan:No. Keahlian
Pendidikan/Pengalaman
Jumlah(Orang)
1. AhliManajemen
Proyek
S1 Teknik Sipil/5th 1
2. AhliKonstruksi
Keairan/Sumber Daya Air
S1 TeknikSipil/Pengairan/5th
1
3. AhliPelaksana K3
S1 Teknik Sipil/5th 1
4. AhliAdministrasi
Poyek
S1 Ekonomi/5th 1
5. AhliLingkungan
S1 TeknikLingkungan/5th
1
6. Quality D III Teknik 1
-
2.
3.
4.
Control Sipil/5th7. Surveyor D III Teknik
Sipil/5th1
8. Mekanik D III TeknikMesin/5th
1
9. Logistik S1 Teknik Sipil/5th 1
Daftar Peralatan Utama minimal yang diperlukan untukpelaksanaan
pekerjaan:No. Jenis Peralatan Jumlah (unit)1. Exsavator 22. Dump
truck 43. Concrete Mixer 24. Concrete Vibrator 25. Stamper 26.
Water Tank Truck 17. Gunting Pemotong Baja 58. Kunci Pembengkok
Tulangan 59. Drop Hammer 1
Dokumen lain yang disyaratkan :a. Rencana Mutu Kontrak;b. Bagan
Alir untuk setiap item pekerjaan;c. Struktur Organisasi
Pelaksanaan;d. Rencana Program Kesehatan dan Keselamatan
Kerja (K3);e. Diagram Rencana Kerja (Network Planing)
Diuraikan dengan benar dan sesuai jadwalPelaksanaan;
Bagian Pekerjaan yang disubkontrakkan (apabila ada)
L. AMBANGBATAS SISTIMGUGUR
Ambang Batas Nilai Kelulusan : 70
-
M. SANGGAHAN,PENGADUAN
1.
2.
3.
Sanggahan disampaikan melalui aplikasi SPSEKelompok Kerja
Pengadaan Barang/Jasa PaketPekerjaan Pengendalian Banjir Sistem
Karang AsamBesar dan Loa Bakung Dinas Pekerjaan UmumProvinsi
Kalimantan Timur
Tembusan sanggahan dapat disampaikan di luaraplikasi SPSE
(offline) ditujukan kepada:a. Kuasa Pengguna Anggaran Pada Bidang
Sumber
Daya Air.b. APIP
Pengaduan disampaikan di luar aplikasi SPSE (offline)ditujukan
kepada :Gubernur Kalimantan Timur Cq. Pengguna AnggaranDinas
Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Timur
N. JAMINANPELAKSANAAN
1.
2.
3.
Masa berlaku Jaminan Pelaksanaan selama 210 ( duaRatus Sepuluh)
hari kalender sejak penandatanganankontrak.
Jaminan Pelaksanaan ditujukan kepada KuasaPengguna Anggaran Pada
Bidang Sumber Daya Air
Jaminan Pelaksanaan dicairkan dan disetorkan padaKas Daerah
O. JAMINANUANG MUKA
1.
2.
3.
Nilai Jaminan Uang Muka sebesar 20 % terhadap nilaikontrak
Jaminan Uang Muka ditujukan kepada Kuasa PenggunaAnggaran Pada
Bidang Sumber Daya Air
Jaminan Uang Muka dicairkan dan disetorkan pada KasDaearah
P. JAMINANPEMELIHARAAN
1.
2.
3.
Masa berlaku jaminan pemeliharaan selama 180(Seratus delapan
puluh) hari kalender sejak serahterima pekerjaan pertama pekerjaan
sampai denganserah terima akhir pekerjaan
Jaminan Pemeliharaan ditujukan kepada KuasaPengguna Anggaran
Pada Bidang Sumber Daya Air
Jaminan Pemeliharaan dicairkan dan disetorkan padaKas Daerah
-
BAB V. LEMBAR DATA KUALIFIKASI (LDK)
A. LingkupKualifikasi
Nama Pokja ULP
WebsiteNama PaketPekerjaan
:
::
Kelompok Kerja Pengadaan Barang/Jasa Paket Pekerjaan
PengendalianBanjir Sistem Karang Asam Besardan Loa BakungPekerjaan
Umum ProvinsiKalimantan Timur
http://lpse.kaltimprov.go.idPengendalian Banjir Sistem
KarangAsam Besar dan Loa Bakung
B. PersyaratanKualifikasi
1. Peserta yang berbadan usaha harus memiliki surat izinusaha
jasa konstruksi untuk kontraktor bidang pekerjaansipil dan surat
izin sertifikasi badan usaha S1001 (nonkecil) yang masih berlaku
menurut peraturan ;
2. Memiliki pengalaman pada sub bidang pekerjaanBangunan
struktur Perkuatan Tebing, NormalisasiSungai, dan Pembuatan Saluran
Drainase khususnyapengalaman pada bangunan pengendali banjir
denganKemampuan Dasar (KD) minimum sebesar Rp.9.643.000.000,00
untuk pekerjaan yang sejenis dandibuktikan dengan Kontrak/SSP/SPK
untuk paketpekerjaan yang digunakan sebagai perhitungan KD;
3. Telah melunasi kewajiban pajak tahun terakhir(SPT/PPh)
4. Memperoleh paling sedikit 1 (satu) pekerjaan sebagaipenyedia
dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhirdan menyampaikan daftar
perolehan pekerjaan yangsedang dikerjakan;
5. Dalam hal peserta akan melakukan kemitraan wajibmempunyai
perjanjian Kerja Sama Operasi/kemitraanyang memuat persentase
kemitraan dan perusahaan yangmewakili kemitraan tersebut;
6. Menyampaikan Neraca keuangan perusahaan yang sudahdiaudit
oleh akuntan publik (minimal tahun 2013).
7. Bagi peserta yang akan melakukan kemitraan/KerjaSama Operasi,
maka perjanjian kemitraan/Kerja SamaOperasi wajib di akta
notariskan;
-
8. Memiliki Tenaga Ahli dengan kualifikasi keahlian :
a. Ahli Manajemen ProyekSatu Orang Sarjana Teknik Sipil
berpengalamandalam manajemen proyek pada pekerjaan konstruksibidang
sumber daya air minimal 5 tahun dandibuktikan dengan sertifikasi
dari lembaga/asosiasiyang berkompeten dan masih berlaku
sesuaikeahliannya dan NPWP;
b. Ahli Konstruksi Keairan/Sumber Daya AirSatu Orang Sarjana
Teknik Sipil/Pengairanberpengalaman dalam pekerjaan konstruksi
bidangsumber daya air minimal 5 tahun dan dibuktikandengan
sertifikasi dari lembaga/asosiasi yangberkompeten dan masih berlaku
sesuai keahliannyadan NPWP;
c. Ahli Pelaksana K3Satu Orang Sarjana Teknik Sipil
berpengalamandalam manajemen pelaksanaan K3 pekerjaankonstruksi
bidang sumber daya air minimal 5 tahundan dibuktikan dengan
sertifikasi darilembaga/asosiasi yang berkompeten dan masihberlaku
sesuai keahliannya dan NPWP;
d. Ahli Administrasi PoyekSatu Orang Sarjana Ekonomi
berpengalaman dalamadministrasi proyek pada pekerjaan
konstruksibidang sumber daya air minimal 5 tahun dandibuktikan
dengan sertifikasi dari lembaga/asosiasiyang berkompeten dan masih
berlaku sesuaikeahliannya (tidak wajib) dan NPWP.
e. Ahli LingkunganSatu Sarjana Teknik Lingkungan
berpengalamandalam pemantauan lingkungan pada pekerjaankonstruksi
bidang sumber daya air minimal 5 tahundan dibuktikan dengan
sertifikasi darilembaga/asosiasi yang berkompeten dan masihberlaku
sesuai keahliannya dan NPWP.
-
9. Memiliki Tenaga Teknis dengan kualifikasi kemampuan :a.
Quality Control
Satu Orang Sarjana Muda Teknik Sipilberpengalaman dan memahami
kualitas pekerjaankonstruksi bidang sumber daya air minimal 5
tahundan dibuktikan dengan sertifikasi darilembaga/asosiasi yang
berkompeten dan masihberlaku sesuai keahliannya dan NPWP;
b. SurveyorSatu Orang Sarjana Muda Teknik Sipil atau
Geodesiberpengalaman dalam pekerjaan pengukuranpekerjaan konstruksi
bidang sumber daya airminimal 5 tahun dan dibuktikan dengan
sertifikasidari lembaga/asosiasi yang berkompeten dan masihberlaku
sesuai keahliannya dan NPWP ;
c. MekanikSatu Orang Sarjana Muda Teknik Mesinberpengalaman dan
memahami mekanika mesin danalat berat minimal 5 tahun dan
dibuktikan dengansertifikasi dari lembaga/asosiasi yang
berkompetendan masih berlaku sesuai keahliannya dan NPWP;
d. LogistikSatu Orang Sarjana Teknik Sipil berpengalamanminimal
5 tahun dan dibuktikan dengan sertifikatdari lembaga/asosiasi yang
berkompeten dan masihberlaku sesuai keahliannya (tidak wajib)
sertaNPWP.
10. Memiliki surat keterangan dukungan keuangan dari
bankpemerintah/swasta sebesar Rp. 964.300.000,00(Sembilan ratus
enam puluh empat juta tiga ratus riburupiah);
11. Memiliki kemampuan untuk menyediakan
fasilitas/peralatan/perlengkapan untuk melaksanakan
pekerjaankonstruksi ini, yaitu :
a. Excavator ( 2 buah) dengan kondisi baik minimal80% yang
dibuktikan dengan status kepemilikan alat;
b. Dump truck ( 4 buah) dengan kondisi baik minimal
-
80% yang dibuktikan dengan status kepemilikan alat;c. Concrete
Mixer ( 2 buah) dengan kondisi baik
minimal 80% yang dibuktikan dengan statuskepemilikan alat;
d. Concrete Vibrator ( 2 buah) dengan kondisi baikminimal 80%
yang dibuktikan dengan statuskepemilikan alat;
e. Stamper ( 2 buah) dengan kondisi baik minimal 80%yang
dibuktikan dengan status kepemilikan alat;
f. Water Tank Truck ( 1 buah) dengan kondisi baikminimal 80%
yang dibuktikan dengan statuskepemilikan alat;
g. Gunting Pemotong Baja ( 5 buah) dengan kondisibaik minimal
80% yang dibuktikan dengan statuskepemilikan alat;
h. Kunci Pembengkok Tulangan ( 5 buah) dengankondisi baik
minimal 80% yang dibuktikan denganstatus kepemilikan alat;
i. Drop Hammer ( 1 buah) dengan kondisi baik minimal80% yang
dibuktikan dengan status kepemilikan alat;
-
BAB VI. BENTUK DOKUMEN PENAWARAN
A. BENTUK SURAT PENAWARAN PESERTA BADAN USAHA /KEMITRAAN
(KSO)
CONTOH
[Kop Surat Badan Usaha]
Nomor : _______, _____________ 20___Lampiran :
Kepada Yth.:Kelompok Kerja Pengadaan Barang/JasaPengendalian
Banjir Sistem Karang AsamBesar dan Loa BakungDinas Pekerjaan
UmumProvinsi Kalimantan Timur
diSamarinda
Perihal : Penawaran Pekerjaan Pengendalian Banjir Sistem Karang
AsamBesar dan Loa Bakung
Sehubungan dengan pengumuman Pelelangan Umum
denganPascakualifikasi dan Dokumen Pengadaan nomor:
_________________ tanggal______________ dan setelah kami pelajari
dengan saksama Dokumen Pengadaandan Berita Acara Pemberian
Penjelasan [serta adendum Dokumen Pengadaan],dengan ini kami
mengajukan penawaran untuk pekerjaan Pengendalian BanjirSistem
Karang Asam Besar dan Loa Bakung sebesar
Rp_______________(__________________________).
Penawaran ini sudah memperhatikan ketentuan dan persyaratan
yangtercantum dalam Dokumen Pengadaan untuk melaksanakan pekerjaan
tersebut.
Penawaran ini berlaku selama 30 hari kalender sejak batas akhir
pemasukanDokumen Penawaran sampai dengan penandatanganan
kontrak
Sesuai dengan persyaratan, bersama Surat Penawaran ini kami
lampirkan:
1. Daftar Kuantitas dan Harga2. Surat perjanjian kemitraan/Kerja
Sama Operasi, (apabila ada)3. Dokumen penawaran teknis, terdiri
dari :
-
a. Metoda Pelaksanaan;b. Jadwal Waktu Pelaksanaan;c. Daftar
Personil Inti;d. Jenis, kapasitas, komposisi, dan jumlah peralatan
utama minimal yang
dibutuhkan;e. Spesifikasi teknis;f. Bagian Pekerjaan yang akan
disubkontrakkan, apabila ada;
4. Rekapitulasi perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri
(TKDN);5. Dokumen Kualifikasi;
Dengan disampaikannya Surat Penawaran ini, maka kami
menyatakansanggup dan akan tunduk pada semua ketentuan yang
tercantum dalam DokumenPengadaan.
-
B. BENTUK PERJANJIAN KEMITRAAN/KERJA SAMA OPERASI(KSO)
CONTOH
SURAT PERJANJIAN KEMITRAAN/
KERJA SAMA OPERASI (KSO)
Sehubungan dengan pelelangan pekerjaan ________________ yang
pembukaanpenawarannya akan dilakukan di ________________ pada
tanggal ________ 20__,maka kami:
______________________________ [nama peserta
1]______________________________ [nama peserta
2]______________________________ [nama peserta
3]______________________________ [dan seterusnya]
bermaksud untuk mengikuti pelelangan dan pelaksanaan kontrak
secara bersama-sama dalam bentuk kemitraan/Kerja Sama Operasi
(KSO).
Kami menyetujui dan memutuskan bahwa:1. Secara bersama-sama:
a. Membentuk kemitraan/KSO dengan nama kemitraan/KSO
adalah________________
b. Menunjuk ____________________________ [nama peserta 1]
sebagaiperusahaan utama (leading firm) untuk kemitraan/KSO dan
mewakili sertabertindak untuk dan atas nama kemitraan/KSO.
c. Menyetujui apabila ditunjuk sebagai pemenang, wajib
bertanggung jawabbaik secara bersama-sama atau masing-masing atas
semua kewajiban sesuaiketentuan dokumen kontrak.
2. Keikutsertaan modal (sharing) setiap perusahaan dalam
kemitraan/KSO adalah:_______________ [nama peserta 1] sebesar _____
% (___________ persen)
_______________ [nama peserta 2] sebesar _____ % (___________
persen)
_______________ [nama peserta 3] sebesar _____ % (___________
persen)
_________________________________ [dst]
-
3. Masing-masing peserta anggota kemitraan/KSO, akan mengambil
bagian sesuaisharing tersebut pada butir 2. dalam hal pengeluaran,
keuntungan, dan kerugiandari kemitraan/KSO.
4. Pembagian sharing dalam kemitraan/KSO ini tidak akan diubah
baik selamamasa penawaran maupun sepanjang masa kontrak, kecuali
dengan persetujuantertulis terlebih dahulu dari Pejabat Pembuat
Komitmen (PPK) dan persetujuanbersama secara tertulis dari
masing-masing anggota kemitraan/KSO.
5. Terlepas dari sharing yang ditetapkan di atas, masing-masing
anggotakemitraan/KSO akan melakukan pengawasan penuh terhadap semua
aspekpelaksanaan dari perjanjian ini, termasuk hak untuk memeriksa
keuangan,perintah pembelian, tanda terima, daftar peralatan dan
tenaga kerja, perjanjiansubkontrak, surat-menyurat, dan
lain-lain.
6. Wewenang menandatangani untuk dan atas nama kemitraan/KSO
diberikankepada _________________________ [nama wakil peserta]
dalamkedudukannya sebagai direktur utama/direktur
pelaksana_________________________ [nama peserta 1] berdasarkan
persetujuan tertulisdari seluruh anggota kemitraan/KSO.
7. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatangani.
8. Perjanjian ini secara otomatis menjadi batal dan tidak
berlaku lagi bilapelelangan tidak dimenangkan oleh perusahaan
kemitraan/KSO.
9. Perjanjian ini dibuat dalam rangkap ____ (_______) yang
masing-masingmempunyai kekuatan hukum yang sama.
DENGAN KESEPAKATAN INI semua anggota kemitraan/KSO
membubuhkantanda tangan di _________ pada hari __________ tanggal
__________ bulan____________, tahun ________________________
[Peserta 1] [Peserta 2]
(_______________) (________________)
[Peserta 3] [dst
(________________) (________________)]
-
Catatan:
Surat Perjanjian Kemitraan/Kerja Sama Operasi ini harus dibuat
diatas kertassegel/bermaterai
-
C. BENTUK DOKUMEN PENAWARAN TEKNIS
Dokumen Penawaran Teknis
Cantumkan dan jelaskan secara rinci hal-hal berikut. Jika
diperlukan, keterangandapat dicantumkan dalam lembar
tersendiri/tambahan
1. metode pelaksanaan pekerjaan diyakini menggambarkan
penguasaan dalampenyelesaian pekerjaa];
2. jadwal dan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan (PHO) [tidak
melampaui bataswaktu sebagaimana tercantum dalam LDP;
3. jenis, kapasitas, komposisi dan jumlah peralatan minimal
sebagaimana tercantumdalam LDP;
4. spesifikasi teknis, apabila dipersyaratkan untuk bahan/barang
tertentu;5. personil inti yang akan ditempatkan secara penuh sesuai
dengan persyaratan
sebagaimana tercantum dalam LDP, serta posisinya dalam
manajemenpelaksanaan pekerjaan sesuai dengan organisasi pelaksanaan
yang diajukan; dan
6. bagian pekerjaan yang akan disubkontrakkan [sesuai dengan
persyaratansebagaimana tercantum dalam LDP;
-
D. BENTUK FORMULIR REKAPITULASI PERHITUNGAN TINGKATKOMPONEN
DALAM NEGERI (TKDN)
FORMULIR REKAPITULASI PERHITUNGAN TINGKAT KOMPONEN DALAMNEGERI
(TKDN)
Uraian Pekerjaan
Nilai Gabungan Barang/Jasa (Rp) TKDN
DN LN
TotalBarang/
JasaGabunganRibu
Rp%
KDN
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Barang
I. Material Langsung(Bahan baku) (1A) (1B) (1C) (1D) (1E)
(1F)
II. Peralatan (Barang jadi) (2A) (2B) (2C) (2D) (2E) (2F)
A. Sub Total Barang (3A) (3B) (3C) (3D) (3E) (3F)
Jasa
III. Manajemen Proyekdan Perekayasaan (4A) (4B) (4C) (4D) (4E)
(4F)
IV. Alat Kerja / FasilitasKerja (5A) (5B) (5C) (5D) (5E)
(5F)
V. Konstruksi danFabrikasi (6A) (6B) (6C) (6D) (6E) (6F)
VI. Jasa Umum (7A) (7B) (7C) (7D) (7E) (7F)
B. Sub Total Jasa (8A) (8B) (8C) (8D) (8E) (8F)
C. TOTAL Biaya (A + B) (9A) (9B) (9C) (9D) (9E) (9F)
-
Formulasi perhitungan:
Nilai Barang Total (3C) - Nilai Barang Luar Negeri (3B)
Nilai Gabungan Barang dan Jasa (9C)
% TKDN (GabunganBarang dan Jasa) = +
Nilai Jasa Total(8C) - Nilai Jasa Luar Negeri (8B)
Nilai Gabungan Barang dan Jasa (9C)
__________ [tempat], __ [tanggal] __________ [bulan] 20__
[tahun]
[tanda tangan]
[nama wakil sah badan usaha/pemimpin kemitraan
(KSO)/perorangan]
-
E. BENTUK PAKTA INTEGRITAS
Dengan mendaftar sebagai peserta pemilihan pada aplikasi SPSE
makapeserta telah menyetujui dan menandatangani pakta
integritas[Contoh Pakta Integritas Badan Usaha Dengan
Kemitraan/KSO]
PAKTA INTEGRITAS
Kami yang bertanda tangan di bawah ini:
1. Nama : _____________________ [nama wakil sah badan usaha]
No.Identitas : ___________ [diisi dengan no. KTP/SIM/Paspor]
Jabatan : __________________________
Bertindakuntuk dan atasnama
: PT/CV/Firma/Koperasi ___________________ [pilih yangsesuai dan
cantumkan nama]
2. Nama : _____________________ [nama wakil sah badan usaha]
No.Identitas : ___________ [diisi dengan no. KTP/SIM/Paspor]
Jabatan : __________________________
Bertindakuntuk dan atasnama
: PT/CV/Firma/Koperasi ___________________ [pilih yangsesuai dan
cantumkan nama]
3. ......[dan seterusnya, diisi sesuai dengan jumlah anggota
kemitraan/KSO]
-
dalam rangka pengadaan _________ [isi nama paket] pada ________
[isi sesuaidengan K/L/D/I] dengan ini menyatakan bahwa:
1. tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
(KKN);
2. akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan,
dan profesionaluntuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam PAKTA
INTEGRITAS ini,bersedia menerima sanksi administratif, menerima
sanksi pencantuman dalamDaftar Hitam, digugat secara perdata
dan/atau dilaporkan secara pidana.
__________ [tempat], __ [tanggal] __________ [bulan] 20__
[tahun]
[Nama Penyedia] [Nama Penyedia] [Nama Penyedia]
[tanda tangan], [tanda tangan], [tanda tangan],
[nama lengkap] [nama lengkap] [nama lengkap]
[cantumkan tanda tangan dan nama setiap anggota
Kemitraan/KSO]
-
F. DATA ISIAN KUALIFIKASI
Isian Data Kualifikasi bagi Peserta selain anggota
Kemitraan/KSOberbentuk Form Isian Elektronik Data Kualifikasi yang
tersedia pada
aplikasi SPSE
[FORMULIR ISIAN KUALIFIKASI UNTUK KEMITRAAN/KSO]
Saya yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : ___________________ [nama wakil sah badan usaha]
Jabatan : _____________ [diisi sesuai jabatan dalam akta
notaris]Bertindakuntukdan atas nama
: PT/CV/Firma/Koperasi _______________________[pilih yang sesuai
dan cantumkan nama badan usaha]
Alamat : ___________________________________
Telepon/Fax : ___________________________________
Email : ___________________________________
menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:
1. saya secara hukum bertindak untuk dan atas nama
perusahaan/koperasi/kemitraan/KSO berdasarkan _______________ [akta
pendirian/anggaran dasar/surat kuasa/Perjanjian Kemitraan/Kerja
Sama Operasi,disebutkan secara jelas nomor dan tanggal akta
pendirian/anggaran dasar/suratkuasa/Perjanjian Kemitraan/Kerja Sama
Operasi];
2. saya bukan sebagai pegawai K/L/D/I [bagi pegawai K/L/D/I yang
sedang cutidiluar tanggungan K/L/D/I ditulis sebagai berikut : Saya
merupakan pegawaiK/L/D/I yang sedang cuti diluar tanggungan
K/L/D/I];
3. saya tidak sedang menjalani sanksi pidana;4. saya tidak
sedang dan tidak akan terlibat pertentangan kepentingan dengan
para pihak yang terkait, langsung maupun tidak langsung dalam
prosespengadaan ini;
-
5. badan usaha yang saya wakili tidak masuk dalam Daftar Hitam,
tidak dalampengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan
usahanya tidak sedangdihentikan;
6. salah satu dan/atau semua pengurus badan usaha yang saya
wakili tidak masukdalam Daftar Hitam;
7. data-data badan usaha yang saya wakili adalah sebagai
berikut:
A. Data Administrasi
1. Nama Badan Usaha : _____________________
2. Status :
3.
Alamat Kantor Pusat : _____________________
_____________________
No. Telepon : _____________________
No. Fax : _____________________
E-Mail : _____________________
4.
Alamat Kantor Cabang : _____________________
_____________________
No. Telepon : _____________________
No. Fax : _____________________
E-Mail : _____________________
B. Landasan Hukum Pendirian Badan Usaha
1. Akta Pendirian Perusahaan/Anggaran Dasar Koperasi
a. Nomor : _______________
b. Tanggal : _______________
c. Nama Notaris : _______________
CabangPusat
-
d. Nomor PengesahanKementerian Hukum danHAM (untuk yang
berbentukPT)
: _______________
2. Akta/Anggaran DasarPerubahan Terakhir
a. Nomor : _______________
b. Tanggal : _______________
c. Nama Notaris : _______________
C. Pengurus Badan UsahaNo. Nama No. Identitas Jabatan dalam
Badan Usaha
D. Izin Usaha1. No. Surat Izin Usaha ________ : _______Tanggal
______
2. Masa berlaku izin usaha : __________
3. Instansi pemberi izin usaha : __________
4. Kualifikasi Usaha : ___________
5. Klasifikasi Usaha : ___________E. Izin Lainnya (apabila
dipersyaratkan)
1. No. Surat Izin _________ : _____________ Tanggal ________
2. Masa berlaku izin : _______________
3. Instansi pemberi izin : _______________
-
F. Data Keuangan
1. Susunan Kepemilikan Saham (untuk PT)/Susunan Pesero
(untukCV/Firma)
No. Nama No. Identitas Alamat Persentase
2. Pajaka. Nomor Pokok Wajib Pajak : _______________
b. Bukti Laporan Pajak Tahunterakhir : No. _______ Tanggal
_______
G. Data Personalia (Tenaga ahli/teknis/terampil badan usaha)
No NamaTgl/bln/thn
lahir
Tingkat
Pendidikan
Jabatandalam
pekerjaanPengalamanKerja (tahun)
Profesi/
keahlian
TahunSertifikat/
Ijazah
1 2 3 4 5 6 7 8
-
H. Data Fasilitas/Peralatan/Perlengkapan
No.Jenis
Fasilitas/Peralatan/Perlengkapan
Jumlah
Kapasitasatau
outputpada saat
ini
Merkdantipe
Tahunpembuatan
Kondisi
(%)
Lokasi
Sekarang
StatusKepemilikan/Dukungan
Sewa
1 2 3 4 5 6 7 8 9
I. Data Pengalaman Perusahaan(nilai paket tertinggi pengalaman
sesuai sub bidang yang dipersyaratkan dalamkurun waktu 10 tahun
terakhir)
No.NamaPaket
Pekerjaan
SubBidang
Pekerjaan
RingkasanLingkup
PekerjaanLokasi
Pemberi Tugas KontrakTanggal Selesai
PekerjaanBerdasarkan
Nama Alamat/Telepon
No /Tanggal Nilai Kontrak
BASerah
Terima
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
-
J. Data Pengalaman Perusahaan Dalam Kurun Waktu 4 Tahun
Terakhir(untuk perusahaan yang telah berdiri 3 tahun atau lebih.
Untuk perusahaan yangbaru berdiri kurang dari 3 tahun tidak wajib
mengisi tabel ini)
No.
Nama PaketPekerjaan
Ringkasan
LingkupPekerjaan
Lokasi
Pemberi Tugas KontrakTanggal Selesai
PekerjaanBerdasarkan
Nama Alamat/Telepon
No /Tanggal Nilai Kontrak
BA SerahTerima
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
K. Data Pekerjaan yang Sedang Dilaksanakan
No.NamaPaket
Pekerjaan
Bidang/SubBidang
PekerjaanLokasi
Pemberi Tugas Kontrak Progres Terakhir
Nama Alamat/Telepon
No /Tanggal Nilai
Kontrak
(rencana)
%
PrestasiKerja
%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
-
L. Modal Kerja
Surat dukungan keuangan dari Bank:
Nomor : __________
Tanggal : __________
Nama Bank : __________
Nilai : __________
Demikian Formulir Isian Kualifikasi ini saya buat dengan
sebenarnya dan penuhrasa tanggung jawab. Jika dikemudian hari
ditemui bahwa data/dokumen yang sayasampaikan tidak benar dan ada
pemalsuan, maka saya dan badan usaha yang sayawakili bersedia
dikenakan sanksi berupa sanksi administratif, sanksi
pencantumandalam Daftar Hitam, gugatan secara perdata, dan/atau
pelaporan secara pidanakepada pihak berwenang sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
__________ [tempat], __ [tanggal] __________ [bulan] 20__
[tahun]
PT/CV/Firma/Koperasi
__________ [pilih yang sesuai dan cantumkan nama]
[rekatkan meterai Rp 6.000,-
dan tanda tangan]
(nama lengkap wakil sah badan usaha)
[jabatan pada badan usaha]
-
BAB VII. PETUNJUK PENGISIAN DATA KUALIFIKASI
I. Petunjuk Pengisian untuk peserta bukan kemitraan/KSO
mengikuti petunjuk danpenggunaan aplikasi SPSE (User Guide).
II. Kemitraan/KSOUntuk peserta yang berbentuk kemitraan/KSO
masing masing anggotakemitraan/KSO wajib mengisi formulir isian
kualifikasi untuk masing masingkualifikasi badan usahanya dengan
petunjuk pengisian formulir isian kualifikasi sebagaiberikut:
A. Data Administrasi1. Diisi dengan nama badan usaha
(perusahaan/koperasi) peserta.2. Pilih status badan usaha
(Pusat/Cabang).3. Diisi dengan alamat, nomor telepon, nomor fax dan
email kantor pusat yang dapat
dihubungi.4. Diisi dengan alamat, nomor telepon, nomor fax dan
email kantor cabang yang dapat
dihubungi, apabila peserta berstatus kantor cabang.
B. Landasan Hukum Pendirian Usaha1. Diisi dengan nomor, tanggal
dan nama notaris penerbit akta pendirian
perusahaan/anggaran dasar koperasi serta untuk badan usaha yang
berbentukPerseroan Terbatas diisi nomor pengesahan dari Kementerian
Hukum dan HAM.
2. Diisi dengan nomor, tanggal dan nama notaris penerbit akta
perubahan terakhirbadan usaha, apabila ada. Khusus untuk Perseroan
Terbatas, jika terdapat perubahannama anggota Direksi dan/atau
Dewan Komisaris, pada Pembuktian Kualifikasipeserta diminta
menunjukan asli dan memberikan salinan Bukti Pemberitahuan
dariNotaris selaku Kuasa Direksi yang telah diajukan melalui
Sisminbakum atas AktaPerubahan Terakhir.
C. Pengurus Badan UsahaDiisi dengan nama, nomor KTP/SIM/Paspor,
dan jabatan dalam badan usaha.
D. Izin UsahaJenis izin usaha disesuaikan dengan bidang usaha
dan peraturan perundang-undangan,contohnya : Izin Usaha di bidang
Konstruksi adalah Izin Usaha Jasa Kontruksi (IUJK).
Untuk persyaratan perizinan bagi Penyedia Asing disesuaikan
dengan praktek bisnisinternasional dan/atau ketentuan negara asal
Penyedia)
Tabel izin usaha:1. Diisi dengan jenis surat izin usaha, nomor
dan tanggal penerbitannya.2. Diisi dengan masa berlaku surat izin
usaha.3. Diisi dengan nama instansi penerbit surat izin usaha.4.
Diisi dengan kualifikasi usaha.5. Diisi dengan klasifikasi
usaha.
-
E. Izin Lainnya (apabila dipersyaratkan)1. Diisi dengan jenis
surat izin, nomor dan tanggal penerbitannya.2. Diisi dengan masa
berlaku izin.3. Diisi dengan nama instansi penerbit surat izin.
F. Data Keuangan1. Diisi dengan nama, nomor KTP/SIM/Paspor,
alamat pemilik saham/pesero, dan
persentase kepemilikan saham/pesero.2. Pajak:
a. Diisi dengan NPWP badan usaha.b. Diisi dengan nomor dan
tanggal bukti laporan pajak tahun terakhir berupa SPT
Tahunan.3. Persyaratan perpajakan sebagaimana dimaksud pada
angka 2 dikecualikan untuk
Penyedia Asing (khusus untuk International Competit