ADMINISTRASI PENGADAAN BARANG

ADMINISTRASI PENGADAAN BARANG/JASA

PARA PIHAK DALAM PROSES PENGADAAN Tugas Pokok dan Persyaratan

PA/KPAPA/KPA

Tugas Pokok

1. Menetapkan dan mengumumkan RUP

2. Mengawasi pelaksanaan anggaran

3. Menetapkan PPK, PP, PPHP, Tim Teknis dan Tim Juri

4. Menetapkan Pemenang Pengadaan: Barang/Pek. Konstruksi/Jasa

lainnya > Rp 100 Milyar Jasa Konsultansi > Rp 10 Milyar

5. Pelaporan Keuangan

6. Menyimpan seluruh dokumen

7. Menyelesaikan perselisihan pihak yang diangkat


PPKPPK

Tugas Pokok

1. Menetapkan rencana pelaksanaan PBJ

(Spek Teknis, HPS, Rancangan Kontrak)

2. Menerbitkan SPPBJ dan penandatangan kontrak

3. Melaksanakan dan mengendalikan kontrak

4. Melaporkan kemajuan pekerjaan dan hambatannya

5. Melaporkan pelaksanaan dan menyerahkan hasil pekerjaan

6. Menyimpanan seluruh dokumen pelaksanaan


PPKPPK

Tugas Pokok

6. Menyetujui bukti pembelian atau menandatangani Kuitansi/Surat Perintah Kerja (SPK)/Surat Perjanjian.

7. Apabila dianggap perlu PPK dapat :

a. mengusulkan kepada PA/KPA :

- perubahan paket pekerjaan danatau

- perubahan jadwal kegiatan pengadaan

b. menetapkan tim pendukung

c. menetapkan tim / tenaga ahli pemberi penjelasan teknis utk membantu pelaksanaan ULP.

d. menetapkan besaran Uang Muka yang akan dibayarkan kpd Penyedia B/J

Memiliki integritasaa

Memiliki disiplin tinggibb

Memiliki tanggung jawab dan kualifikasi teknis serta manajerial untuk melaksanakan tugas. Persyaratan manajerial sebagai berikut:

a. Min. S1 (kecuali jumlah PNS yang S1 terbatas, maka dapat dijabat oleh pegawai dengan golongan min. setara dengan IIIa)

b. punya pengalaman/terlibat aktif di PBJ min. 2 tahunc. mampu bekerja secara kelompok

cc

Mampu mengambil keputusan, bertindak tegas dan memiliki keteladanan dalam sikap perilaku serta tidak pernah terlibat KKN

dd


Persyaratan PPK Persyaratan PPK

PPKPPK

Menandatangani Pakta Integritasee

Tidak menjabat sebagai Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) atau Bendahara. Persyaratan tidak menjabat sebagai PPSPM dikecualikan untuk PA/KPA yang bertindak sebagai PPK

ff

Memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa. Dalam hal tidak ada personil yang memenuhi persyaratan untuk ditunjuk sebagai PPK, persyaratan “memiliki sertifikat” dikecualikan untuk:

a. PPK yang dijabat oleh pejabat eselon I dan II di K/L/D/I; dan/atau

b. PA/KPA yang bertindak sebagai PPK

gg


Persyaratan PPK Persyaratan PPK

PPKPPK

HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN!

PPK dilarang mengadakan ikatan perjanjian dengan menandatangani kontrak untuk penyedia barang/jasa apabila belum tersedia anggaran atau tidak cukup tersedia anggaran yang dapat mengakibatkan dilampauinya batas anggaran yang tersedia untuk kegiatan yang dibiayai dari APBN/APBD.

PARA PIHAK DALAM PROSES PENGADAAN Tugas Pokok dan Persyaratan PPKPPK

a. Memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan ULP;

b. Menyusun program kerja dan anggaran ULP;c. Mengawasi seluruh kegiatan PBJ di ULP dan

melaporkan apabila ada penyimpangan dan/atau indikasi penyimpangan;

d. Membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan PBJ kepada Menteri/ Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi;

e. Melaksanakan pengembangan dan pembinaan Sumber Daya Manusia ULP

f. Menugaskan/menempatkan/memindahkan anggota Pokja sesuai dengan beban kerja; dan

g. Mengusulkan pemberhentian anggota Pokja yang ditugaskan di ULP kepada PA/KPA/Kepala Daerah apabila terbukti melakukan pelanggaran Per-UU dan/atau KKN.

a. Memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan ULP;

b. Menyusun program kerja dan anggaran ULP;c. Mengawasi seluruh kegiatan PBJ di ULP dan

melaporkan apabila ada penyimpangan dan/atau indikasi penyimpangan;

d. Membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan PBJ kepada Menteri/ Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi;

e. Melaksanakan pengembangan dan pembinaan Sumber Daya Manusia ULP

f. Menugaskan/menempatkan/memindahkan anggota Pokja sesuai dengan beban kerja; dan

g. Mengusulkan pemberhentian anggota Pokja yang ditugaskan di ULP kepada PA/KPA/Kepala Daerah apabila terbukti melakukan pelanggaran Per-UU dan/atau KKN.


ULPULP

Tugas Pokok & Kewenangan Kepala ULP

Tugas Pokok & Kewenangan POKJA ULP / PP :1. Menyusun rencana pemilihan PBJ;2. Menetapkan dokumen pengadaan;3. Menetapkan besaran nominal jaminan penawaran;4. Mengumumkan pelaksanaan PBJ di Web K/L/D/I msg2 &papan

pengumuman resmi utk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE utk diumumkan dlm Portal Pengadaan Naasional;

5. Menilai kualifikasi PBJ melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi;6. Melakukan evaluasi adm, teknis dan harga thdp penawaran yg msk.7. Mengusulkan Tim / Tenaga Ahli;8. Melakukan proses pemilihan PBJ;9. Memberikan pertanggung-jawaban atas pelaksanaan kegiatan

pengadaan kepada PA/KPA.10.Dapat mengusulkan kepada PPK utk ;

- perubahan HPS; dan/atau- perubahan spesifikasi teknis pekerjaan

Tugas Pokok & Kewenangan POKJA ULP / PP :1. Menyusun rencana pemilihan PBJ;2. Menetapkan dokumen pengadaan;3. Menetapkan besaran nominal jaminan penawaran;4. Mengumumkan pelaksanaan PBJ di Web K/L/D/I msg2 &papan

pengumuman resmi utk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE utk diumumkan dlm Portal Pengadaan Naasional;

5. Menilai kualifikasi PBJ melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi;6. Melakukan evaluasi adm, teknis dan harga thdp penawaran yg msk.7. Mengusulkan Tim / Tenaga Ahli;8. Melakukan proses pemilihan PBJ;9. Memberikan pertanggung-jawaban atas pelaksanaan kegiatan

pengadaan kepada PA/KPA.10.Dapat mengusulkan kepada PPK utk ;

- perubahan HPS; dan/atau- perubahan spesifikasi teknis pekerjaan

PARA PIHAK DALAM PROSES PENGADAAN Tugas Pokok dan Persyaratan POKJA ULP/PP

POKJA ULP/PP

Tugas KhususPokja ULP

Tugas KhususPokja ULP

1. Wajib Melaksanakan Proses Pemilihan:• Barang/Pek. Konstruksi/Jasa lainnya dgn nilai > Rp 200 juta• Jasa Konsultansi dgn nilai > Rp 50 juta

2. Dapat Melkasanakan Proses Pemilihan :• Barang/Pek. Konstruksi/Jasa lainnya s.d Rp 200 juta• Jasa Konsultansi s.d Rp 50 juta

3. Menetapkan Penyedia BJ:• Pelelangan / Penunjukan Langsung utk paket Pengadaan

Barang/Pek. Konstruksi/Jasa lainnya s.d Rp 100 Milyar• Seleksi / Penunjukan Langsung utk paket Pengadaan Jasa

Konsultansi s.d Rp 10 Milyar4. Menjawab Sanggahan terhadap pengumuman pemenang Lelang.5. Menyampaikan hasil pemilihan & salinan Dokumen Pemilihan

Penyedia BJ kepada PPK6. Menyimpan dokumen asli pemilihan Penyedia BJ7. Membuat laporan mengenai proses Pengadaan kpd Kepala ULP.

1. Wajib Melaksanakan Proses Pemilihan:• Barang/Pek. Konstruksi/Jasa lainnya dgn nilai > Rp 200 juta• Jasa Konsultansi dgn nilai > Rp 50 juta

2. Dapat Melkasanakan Proses Pemilihan :• Barang/Pek. Konstruksi/Jasa lainnya s.d Rp 200 juta• Jasa Konsultansi s.d Rp 50 juta

3. Menetapkan Penyedia BJ:• Pelelangan / Penunjukan Langsung utk paket Pengadaan

Barang/Pek. Konstruksi/Jasa lainnya s.d Rp 100 Milyar• Seleksi / Penunjukan Langsung utk paket Pengadaan Jasa

Konsultansi s.d Rp 10 Milyar4. Menjawab Sanggahan terhadap pengumuman pemenang Lelang.5. Menyampaikan hasil pemilihan & salinan Dokumen Pemilihan

Penyedia BJ kepada PPK6. Menyimpan dokumen asli pemilihan Penyedia BJ7. Membuat laporan mengenai proses Pengadaan kpd Kepala ULP.


POKJA ULP/PP

Tugas KhususPejabat

Pengadaan

Tugas KhususPejabat

Pengadaan

1. Dapat Melaksanakan Proses Pemilihan:• Barang/Pek. Konstruksi/Jasa lainnya s.d Rp 200 juta• Jasa Konsultansi s.d Rp 50 juta

2. Menetapkan Penyedia BJ :• Pengadaan Langsung utk paket Pengadaan

Barang/Pek. Konstruksi/Jasa lainnya s.d Rp 200 juta• Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi s.d Rp 50 juta

3. Menyampaikan hasil pemilihan & salinan dokumen PemilihanPenyedia BJ kpd PPK.

4. Menyerahkan dokumen asli pemilihan Penyedia BJ kpd PA/KPA.

5. Membuat laporan mengenai proses Pengadaan kpd PA/KPA.

1. Dapat Melaksanakan Proses Pemilihan:• Barang/Pek. Konstruksi/Jasa lainnya s.d Rp 200 juta• Jasa Konsultansi s.d Rp 50 juta

2. Menetapkan Penyedia BJ :• Pengadaan Langsung utk paket Pengadaan

Barang/Pek. Konstruksi/Jasa lainnya s.d Rp 200 juta• Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi s.d Rp 50 juta

3. Menyampaikan hasil pemilihan & salinan dokumen PemilihanPenyedia BJ kpd PPK.

4. Menyerahkan dokumen asli pemilihan Penyedia BJ kpd PA/KPA.

5. Membuat laporan mengenai proses Pengadaan kpd PA/KPA.


POKJA ULP/PP


KEANGGOTAAN DAN UNSUR KEANGGOTAAN ULP/PP

Anggota POKJA ULP/Pejabat Pengadaan paham akan:

Pekerjaan yang akan diadakan Jenis pekerjaan tertentu yang menjadi tugas yang bersangkutan Isi dokumen, metode dan prosedur pengadaan

Perangkat Organisasi ULP: Perangkat organisasi mengacu kepada peraturan perundang-undangan di bidang kelembagaan (KemenPAN)

Anggota POKJA ULP berjumlah gasal yg paling kurang 3 org & dpt ditambah sesuai dgn kompleksitas pekerjaan.

Pejabat Pengadaan: Ditetapkan 1 orang

KEANGGOTAAN DAN UNSUR KEANGGOTAAN ULP/PP

Anggota POKJA ULP/Pejabat Pengadaan paham akan:

Pekerjaan yang akan diadakan Jenis pekerjaan tertentu yang menjadi tugas yang bersangkutan Isi dokumen, metode dan prosedur pengadaan

Perangkat Organisasi ULP: Perangkat organisasi mengacu kepada peraturan perundang-undangan di bidang kelembagaan (KemenPAN)

Anggota POKJA ULP berjumlah gasal yg paling kurang 3 org & dpt ditambah sesuai dgn kompleksitas pekerjaan.

Pejabat Pengadaan: Ditetapkan 1 orang

ULP/PPULP/PP

Memiliki integritas moral, disiplin dan tanggung jawab;aa

Memahami keseluruhan pekerjaan dan berasal dari PNS;bb

Memahami jenis pekerjaan tertentu yang menjadi tugas yang bersangkutan;cc

Memahami isi dokumen, metode dan prosedur pengadaan; dd

Pokja ULP memiliki Sertifikat Keahlian, dikecualikan untuk Kepala ULP; danee

Menandatangani Pakta Integritas setelah ditetapkan.ff


PERSYARATAN KEPALA ULP/POKJA ULP/PP PERSYARATAN KEPALA ULP/POKJA ULP/PP

ULP/PPULP/PP

PARA PIHAK DALAM PROSES PENGADAAN Tugas Pokok dan Persyaratan ULP/PP

ULP/PP

Anggota Pokja ULP dilarang duduk sebagai:a. PPK;b. Pejabat Penandatangan Surat Perintah

Membayar (PPSPM);c. Bendahara; dand. APIP, kecuali menjadi Pejabat Pengadaan/

anggota Pokja ULP untuk PBJ yang dibutuhkan instansinya.

HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN POKJA ULP/PP:

1. Utk L/I yang memiliki keterbatasan PNS dapat mengangkat pegawai tetap non PNS;

2. Utk Klp Masy Pelaksana Swakelola, Kepala ULP/anggota Pokja ULP / PP dpt berasal dr Non PNS

3. Untuk pekerjaan yang bersifat khusus atau memerlukan keahlian khusus, Pokja ULP /PPdapat dibantu oleh tenaga ahli baik yang berasal dari PNS atau swasta.

PARA PIHAK DALAM PROSES PENGADAAN Tugas Pokok dan Persyaratan ULP/PP

ULP/PP

a. Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa sesuai dengan kontrak;

b. Menerima hasil pengadaan barang/jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian; dan

c. Membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.

a. Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa sesuai dengan kontrak;

b. Menerima hasil pengadaan barang/jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian; dan

c. Membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.


PPHPPPHP

Tugas Pokok

Dalam hal pemeriksaan Barang/Jasa: Jika memerlukan keahlian teknis khusus, dapat dibentuk tim/tenaga ahli untuk membantu pelaksanaan tugas PPHP dan ditetapkan oleh PA/KPA.

Dalam hal pengadaan Jasa Konsultansi: Pemeriksaan pekerjaan dilakukan setelah berkoordinasi dengan pengguna Jasa Konsultansi yang bersangkutan.

Memiliki integritas, disiplin dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas

aa

Memahami isi kontrakbb

Memiliki kualifikasi teknis dan berasal dari PNS kecuali PPHP pd Institusi Lain Pengguna APBN/APBD atau Klp Masy Pelaksana Swakelola dpt berasal dari Non PNS

cc

Menandatangani Pakta Integritasdd

Tidak menjabat sebagai Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) dan Bendahara

ee

PARA PIHAK DALAM PROSES PENGADAAN Tugas Pokok dan Persyaratan PPHP

PPHP

PERSYARATAN PPHP PERSYARATAN PPHP

Syarat Penyedia Memiliki ijin usaha; Memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis &

manajerial; Memperoleh sekurangnya 1 pekerjaan dalam kurun waktu 4

tahun terakhir (dikecualikan bagi yang baru berdiri kurang

dari tiga tahun); Memiliki SDM, modal, peralatan & fasilitas lain yang

diperlukan dalam pengadaan; Dalam hal Penyedia BJ akan melakukan kemitraan, Penyedia

BJ harus mempunyai perjanjian kerja sama

operasi/kemitraan yg memuat persentase kemitraan tsb;


PENYEDIAPENYEDIA

Syarat Penyedia (lanjutan 1 )

Memiliki kemampuan pada bidang pekerjaan yg sesuai utk

Usaha Mikro, Usaha Kecil, & Koperasi Kecil serta

kemampuan pd subbidang pekerjaan yang sesuai utk usaha

non kecil; Memiliki Kemampuan Dasar (KD) bagi usaha non-kecil untuk

pekerjaan konstruksi dan jasa lainnya kecuali utk

pengadaan barang & Jasa konsultansi; Khusus utk Pelelangan & Pemilihan Langsung Pengadaan

Pekerjaan Kostruksi memiliki dukungan keuangan dari

Bank; Khusus utk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi & Jasa

Lainnya, hrs memperhitungkan Sisa Kemampuan Paket

(SKP);


PENYEDIAPENYEDIA

Syarat Penyedia (lanjutan 2 )

Tidak dalam pengawasan pengadilan dan tidak pailit dll…; Sebagai wajib pajak sudah memiliki NPWP, SPT tahunan dan

laporan pajak 3 bulan terakhir; Khusus untuk pelelangan dan pemilihan langsung

pengadaan pekerjaan konstruksi memiliki dukungan

keuangan dari bank; Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri

pada kontrak; Tidak masuk dalam daftar hitam; Memiliki alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau

dengan jasa pengiriman; dan Menandatangani Pakta Integritas.


PENYEDIAPENYEDIA

SYARAT PENYEDIA BJ ASING

PENYEDIAPENYEDIA

Pengecualian Persyaratan kualifikasi untuk

penyedia asing:

1. SKP tidak diperhitungkan

2. Persyaratan Perpajakan tidak diberlakukan

3. Wajib berpengalaman meski baru berdiri kurang

dari 3 tahun


SYARAT PENYEDIA BJ ORANG PERORANGAN

PENYEDIAPENYEDIA

Pengecualian Persyaratan kualifikasi untuk Penyedia BJ Orang

perorangan : Memperoleh sekurangnya 1 pekerjaan dalam kurun waktu 4

tahun terakhir (dikecualikan bagi yang baru berdiri kurang dari

tiga tahun); Dalam hal Penyedia BJ akan melakukan kemitraan, Penyedia

BJ harus mempunyai perjanjian kerja sama operasi/kemitraan

yg memuat persentase kemitraan tsb; Memiliki Kemampuan Dasar (KD) bagi usaha non-kecil untuk

pekerjaan konstruksi dan jasa lainnya kecuali utk pengadaan

barang & Jasa konsultansi; Khusus utk Pelelangan & Pemilihan Langsung Pengadaan

Pekerjaan Kostruksi memiliki dukungan keuangan dari Bank;


PENYEDIAPENYEDIA

Pegawai K/L/D/I dilarang mjd Penyedia BJ,

kecuali yg bersangkutan mengambil cuti

diluar tanggungan K/L/D/I


PENYEDIAPENYEDIA


Hal Yang Mesti Diperhatikan :Penyedia Barang/Jasa yang keikutsertaannya menimbulkan pertentangan kepentingan dilarang menjadi Penyedia Barang/Jasa

Perangkat organisasi ULP mengacu kepada peraturan perundang-undangan di bidang kelembagaan

Perangkat organisasi ULP mengacu kepada peraturan perundang-undangan di bidang kelembagaan

PPHPPPHPPPKPPKULP/PPULP/PP

Proses Pemilihan dan PenetapanProses Pemilihan dan Penetapan

Persiapan, Pelaksanaan dan Pengendalian Kontrak

Persiapan, Pelaksanaan dan Pengendalian Kontrak

Menerima Hasil PekerjaanMenerima Hasil Pekerjaan

Penyedia

Barang/Jasa

Penyedia

Barang/Jasa

mengangkatmengangkat

PA/KPAPA/KPA

membentukmembentuk

Menteri/Kepala DaerahMenteri/Kepala Daerah

PARA PIHAK DALAM PROSES PENGADAAN Hubungan Kerja

SEKIAN TERIMA KASIH

ADMINISTRASI PENGADAAN BARANG

Documents