Top Banner

Click here to load reader

ADMINISTRASI PENGADAAN BARANG

Oct 25, 2015

ReportDownload

Documents

Slide 1

ADMINISTRASI PENGADAAN BARANG/JASAPARA PIHAK DALAM PROSES PENGADAAN Tugas Pokok dan PersyaratanPA/KPATugas PokokMenetapkan dan mengumumkan RUPMengawasi pelaksanaan anggaranMenetapkan PPK, PP, PPHP, Tim Teknis dan Tim JuriMenetapkan Pemenang Pengadaan:Barang/Pek. Konstruksi/Jasa lainnya > Rp 100 MilyarJasa Konsultansi > Rp 10 MilyarPelaporan Keuangan Menyimpan seluruh dokumenMenyelesaikan perselisihan pihak yang diangkat2PARA PIHAK DALAM PROSES PENGADAAN Tugas Pokok dan PersyaratanPPKTugas PokokMenetapkan rencana pelaksanaan PBJ (Spek Teknis, HPS, Rancangan Kontrak)Menerbitkan SPPBJ dan penandatangan kontrak Melaksanakan dan mengendalikan kontrak Melaporkan kemajuan pekerjaan dan hambatannya Melaporkan pelaksanaan dan menyerahkan hasil pekerjaanMenyimpanan seluruh dokumen pelaksanaan3PARA PIHAK DALAM PROSES PENGADAAN Tugas Pokok dan PersyaratanPPKTugas PokokMenyetujui bukti pembelian atau menandatangani Kuitansi/Surat Perintah Kerja (SPK)/Surat Perjanjian.Apabila dianggap perlu PPK dapat :a. mengusulkan kepada PA/KPA :- perubahan paket pekerjaan danatau- perubahan jadwal kegiatan pengadaanb. menetapkan tim pendukungc. menetapkan tim / tenaga ahli pemberi penjelasan teknis utk membantu pelaksanaan ULP.d. menetapkan besaran Uang Muka yang akan dibayarkan kpd Penyedia B/J4Memiliki integritasaMemiliki disiplin tinggibMemiliki tanggung jawab dan kualifikasi teknis serta manajerial untuk melaksanakan tugas. Persyaratan manajerial sebagai berikut:Min. S1 (kecuali jumlah PNS yang S1 terbatas, maka dapat dijabat oleh pegawai dengan golongan min. setara dengan IIIa)punya pengalaman/terlibat aktif di PBJ min. 2 tahunmampu bekerja secara kelompokcMampu mengambil keputusan, bertindak tegas dan memiliki keteladanan dalam sikap perilaku serta tidak pernah terlibat KKN dPARA PIHAK DALAM PROSES PENGADAAN Tugas Pokok dan Persyaratan Persyaratan PPKPPK5Menandatangani Pakta IntegritaseTidak menjabat sebagai Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) atau Bendahara. Persyaratan tidak menjabat sebagai PPSPM dikecualikan untuk PA/KPA yang bertindak sebagai PPKfMemiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa. Dalam hal tidak ada personil yang memenuhi persyaratan untuk ditunjuk sebagai PPK, persyaratan memiliki sertifikat dikecualikan untuk:a.PPK yang dijabat oleh pejabat eselon I dan II di K/L/D/I; dan/atau b.PA/KPA yang bertindak sebagai PPKgPARA PIHAK DALAM PROSES PENGADAAN Tugas Pokok dan Persyaratan Persyaratan PPKPPK6HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN!

PPK dilarang mengadakan ikatan perjanjian dengan menandatangani kontrak untuk penyedia barang/jasa apabila belum tersedia anggaran atau tidak cukup tersedia anggaran yang dapat mengakibatkan dilampauinya batas anggaran yang tersedia untuk kegiatan yang dibiayai dari APBN/APBD.

PARA PIHAK DALAM PROSES PENGADAAN Tugas Pokok dan PersyaratanPPK7Memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan ULP;Menyusun program kerja dan anggaran ULP;Mengawasi seluruh kegiatan PBJ di ULP dan melaporkan apabila ada penyimpangan dan/atau indikasi penyimpangan;Membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan PBJ kepada Menteri/ Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi;Melaksanakan pengembangan dan pembinaan Sumber Daya Manusia ULPMenugaskan/menempatkan/memindahkan anggota Pokja sesuai dengan beban kerja; danMengusulkan pemberhentian anggota Pokja yang ditugaskan di ULP kepada PA/KPA/Kepala Daerah apabila terbukti melakukan pelanggaran Per-UU dan/atau KKN.PARA PIHAK DALAM PROSES PENGADAAN Tugas Pokok dan PersyaratanULPTugas Pokok & Kewenangan Kepala ULP8Tugas Pokok & Kewenangan POKJA ULP / PP :Menyusun rencana pemilihan PBJ;Menetapkan dokumen pengadaan;Menetapkan besaran nominal jaminan penawaran;Mengumumkan pelaksanaan PBJ di Web K/L/D/I msg2 &papan pengumuman resmi utk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE utk diumumkan dlm Portal Pengadaan Naasional;Menilai kualifikasi PBJ melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi;Melakukan evaluasi adm, teknis dan harga thdp penawaran yg msk.Mengusulkan Tim / Tenaga Ahli;Melakukan proses pemilihan PBJ;Memberikan pertanggung-jawaban atas pelaksanaan kegiatan pengadaan kepada PA/KPA.Dapat mengusulkan kepada PPK utk ;- perubahan HPS; dan/atau- perubahan spesifikasi teknis pekerjaanPARA PIHAK DALAM PROSES PENGADAAN Tugas Pokok dan PersyaratanPOKJA ULP/PP9Tugas KhususPokja ULPWajib Melaksanakan Proses Pemilihan:Barang/Pek. Konstruksi/Jasa lainnya dgn nilai > Rp 200 jutaJasa Konsultansi dgn nilai > Rp 50 jutaDapat Melkasanakan Proses Pemilihan :Barang/Pek. Konstruksi/Jasa lainnya s.d Rp 200 jutaJasa Konsultansi s.d Rp 50 jutaMenetapkan Penyedia BJ:Pelelangan / Penunjukan Langsung utk paket Pengadaan Barang/Pek. Konstruksi/Jasa lainnya s.d Rp 100 MilyarSeleksi / Penunjukan Langsung utk paket Pengadaan Jasa Konsultansi s.d Rp 10 MilyarMenjawab Sanggahan terhadap pengumuman pemenang Lelang.Menyampaikan hasil pemilihan & salinan Dokumen Pemilihan Penyedia BJ kepada PPKMenyimpan dokumen asli pemilihan Penyedia BJMembuat laporan mengenai proses Pengadaan kpd Kepala ULP.

PARA PIHAK DALAM PROSES PENGADAAN Tugas Pokok dan PersyaratanPOKJA ULP/PP10Tugas KhususPejabat PengadaanDapat Melaksanakan Proses Pemilihan:Barang/Pek. Konstruksi/Jasa lainnya s.d Rp 200 jutaJasa Konsultansi s.d Rp 50 jutaMenetapkan Penyedia BJ :Pengadaan Langsung utk paket Pengadaan Barang/Pek. Konstruksi/Jasa lainnya s.d Rp 200 jutaPengadaan Langsung Jasa Konsultansi s.d Rp 50 jutaMenyampaikan hasil pemilihan & salinan dokumen PemilihanPenyedia BJ kpd PPK.Menyerahkan dokumen asli pemilihan Penyedia BJ kpd PA/KPA.Membuat laporan mengenai proses Pengadaan kpd PA/KPA.PARA PIHAK DALAM PROSES PENGADAAN Tugas Pokok dan PersyaratanPOKJA ULP/PP11PARA PIHAK DALAM PROSES PENGADAAN Tugas Pokok dan PersyaratanKEANGGOTAAN DAN UNSUR KEANGGOTAAN ULP/PP

Anggota POKJA ULP/Pejabat Pengadaan paham akan:Pekerjaan yang akan diadakanJenis pekerjaan tertentu yang menjadi tugas yang bersangkutanIsi dokumen, metode dan prosedur pengadaan

Perangkat Organisasi ULP: Perangkat organisasi mengacu kepada peraturan perundang-undangan di bidang kelembagaan (KemenPAN)

Anggota POKJA ULP berjumlah gasal yg paling kurang 3 org & dpt ditambah sesuai dgn kompleksitas pekerjaan.

Pejabat Pengadaan:Ditetapkan 1 orangULP/PP12Memiliki integritas moral, disiplin dan tanggung jawab;aMemahami keseluruhan pekerjaan dan berasal dari PNS;bMemahami jenis pekerjaan tertentu yang menjadi tugas yang bersangkutan;cMemahami isi dokumen, metode dan prosedur pengadaan; dPokja ULP memiliki Sertifikat Keahlian, dikecualikan untuk Kepala ULP; daneMenandatangani Pakta Integritas setelah ditetapkan.fPARA PIHAK DALAM PROSES PENGADAAN Tugas Pokok dan Persyaratan PERSYARATAN KEPALA ULP/POKJA ULP/PPULP/PP13PARA PIHAK DALAM PROSES PENGADAAN Tugas Pokok dan PersyaratanULP/PPAnggota Pokja ULP dilarang duduk sebagai:PPK;Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM);Bendahara; danAPIP, kecuali menjadi Pejabat Pengadaan/anggota Pokja ULP untuk PBJ yang dibutuhkan instansinya.

14HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN POKJA ULP/PP:

Utk L/I yang memiliki keterbatasan PNS dapat mengangkat pegawai tetap non PNS;Utk Klp Masy Pelaksana Swakelola, Kepala ULP/anggota Pokja ULP / PP dpt berasal dr Non PNSUntuk pekerjaan yang bersifat khusus atau memerlukan keahlian khusus, Pokja ULP /PPdapat dibantu oleh tenaga ahli baik yang berasal dari PNS atau swasta.

PARA PIHAK DALAM PROSES PENGADAAN Tugas Pokok dan PersyaratanULP/PP15Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa sesuai dengan kontrak; Menerima hasil pengadaan barang/jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian; dan Membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.PARA PIHAK DALAM PROSES PENGADAAN Tugas Pokok dan PersyaratanPPHPTugas PokokDalam hal pemeriksaan Barang/Jasa: Jika memerlukan keahlian teknis khusus, dapat dibentuk tim/tenaga ahli untuk membantu pelaksanaan tugas PPHP dan ditetapkan oleh PA/KPA.

Dalam hal pengadaan Jasa Konsultansi: Pemeriksaan pekerjaan dilakukan setelah berkoordinasi dengan pengguna Jasa Konsultansi yang bersangkutan.16Memiliki integritas, disiplin dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugasaMemahami isi kontrakbMemiliki kualifikasi teknis dan berasal dari PNS kecuali PPHP pd Institusi Lain Pengguna APBN/APBD atau Klp Masy Pelaksana Swakelola dpt berasal dari Non PNScMenandatangani Pakta IntegritasdTidak menjabat sebagai Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) dan BendaharaePARA PIHAK DALAM PROSES PENGADAAN Tugas Pokok dan PersyaratanPPHP PERSYARATAN PPHP17Syarat PenyediaMemiliki ijin usaha; Memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis & manajerial;Memperoleh sekurangnya 1 pekerjaan dalam kurun waktu 4 tahun terakhir (dikecualikan bagi yang baru berdiri kurang dari tiga tahun);Memiliki SDM, modal, peralatan & fasilitas lain yang diperlukan dalam pengadaan;Dalam hal Penyedia BJ akan melakukan kemitraan, Penyedia BJ harus mempunyai perjanjian kerja sama operasi/kemitraan yg memuat persentase kemitraan tsb;PARA PIHAK DALAM PROSES PENGADAAN Tugas Pokok dan PersyaratanPENYEDIA18Syarat Penyedia (lanjutan 1 )Memiliki kemampuan pada bidang pekerjaan yg sesuai utk Usaha Mikro, Usaha Kecil, & Koperasi Kecil serta kemampuan pd subbidang pekerjaan yang sesuai utk usaha non kecil;Memiliki Kemampuan Dasar (KD) bagi usaha non-kecil untuk pekerjaan konstruksi dan jasa lainnya kecuali utk pengadaan barang & Jasa konsultansi;Khusus utk Pelelangan & Pemilihan Langsung Pengadaan Pekerjaan Kostruksi memiliki dukungan keuangan dari Bank;Khusus utk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi & Jasa Lainnya, hrs memperhitungkan Sisa Kemampuan Paket (SKP);PARA PIHAK DALAM PROSES PENGADAAN Tugas Pokok dan PersyaratanPENYEDIA19Syarat Penyedia (lanjutan 2 )Tidak dalam pengawasan pengadilan dan tidak pailit dll; Sebagai wajib pajak sudah memiliki

Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.