Top Banner
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id commit to user PERBANDINGAN ANTARA PERDA NOMOR 19 TAHUN 2001 DENGAN PERDA NOMOR 13 TAHUN 2010 DAN DAMPAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PARKIR DI KABUPATEN KARANGANYAR TUGAS AKHIR Disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan mencapai derajat Ahli Madya Program Studi Diploma III Perpajakan Oleh: Imma Syela Juniska F3408104 PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA 2011
105

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id PERBANDINGAN ... · II.3 Wajib Pajak Parkir di Kabupaten Karanganyar Tahun 2011.....72 II.4 Target Penerimaan Pajak Parkir di Kabupaten Karanganyar

May 23, 2019

Download

Documents

dophuc
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id PERBANDINGAN ... · II.3 Wajib Pajak Parkir di Kabupaten Karanganyar Tahun 2011.....72 II.4 Target Penerimaan Pajak Parkir di Kabupaten Karanganyar

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

PERBANDINGAN ANTARA PERDA NOMOR 19 TAHUN 2001 DENGAN

PERDA NOMOR 13 TAHUN 2010 DAN DAMPAK TERHADAP

PENERIMAAN PAJAK PARKIR DI KABUPATEN

KARANGANYAR

TUGAS AKHIR

Disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan

mencapai derajat Ahli Madya Program Studi Diploma III Perpajakan

Oleh:

Imma Syela Juniska

F3408104

PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS SEBELAS MARET

SURAKARTA

2011

Page 2: perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id PERBANDINGAN ... · II.3 Wajib Pajak Parkir di Kabupaten Karanganyar Tahun 2011.....72 II.4 Target Penerimaan Pajak Parkir di Kabupaten Karanganyar

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

iii

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Tugas Akhir dengan judul PERBANDINGAN ANTARA PERDA NOMOR 19

TAHUN 2001 DENGAN PERDA NOMOR 13 TAHUN 2010 DAN DAMPAK

TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PARKIR DI KABUPATEN

KARANGANYAR telah disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diujikan guna

mencapai derajat Ahli Madya Program DIII Perpajakan FE UNS

Surakarta, 15 Juli 2011

Disetujui dan diterima oleh

Pembimbing

Trisninik Ratih Wulandari, SE., Ak. NRP. 34070003

Page 3: perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id PERBANDINGAN ... · II.3 Wajib Pajak Parkir di Kabupaten Karanganyar Tahun 2011.....72 II.4 Target Penerimaan Pajak Parkir di Kabupaten Karanganyar

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

iv

HALAMAN PENGESAHAN

Telah disetujui dan diterima baik oleh tim penguji

Tugas Akhir Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret guna melengkapi

tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk memperoleh gelar

Ahli Madya Perpajakan

Surakarta, 28 Juli 2011

Tim Penguji Tugas Akhir

1. Suyanto, SE., MSi., Ak. (.................................) NRP. 3408 00002

Penguji

2. Trisninik Ratih Wulandari, SE., Ak. (.................................) NRP. 34070003

Dosen Pembimbing

Page 4: perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id PERBANDINGAN ... · II.3 Wajib Pajak Parkir di Kabupaten Karanganyar Tahun 2011.....72 II.4 Target Penerimaan Pajak Parkir di Kabupaten Karanganyar

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

v

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

§ Diam itu emas, maka bicaralah seperlunya dan ucapkan kata yang berguna

dan bermanfaat bagi orang lain.

§ Kita tidak bisa menjadi bijaksana dengan kebijaksanaan orang lain, tapi

kita bisa berpengetahuan dengan pengetahuan orang lain.

§ Jangan takut mengambil sebuah resiko, takutlah jika kita hanya berjalan

ditempat.

§ Kita tidak akan pernah sekalipun mencapai Roma jika kita belum

melakukan satu langkah ke depan.

§ Lakukanlah segala suatu hal diawali dengan niat, percaya diri dan penuh

rasa tanggung jawab.

Karya sederhana ini kupersembahkan untuk:

¨ Allah SWT

¨ Ayah dan Ibu tercinta yang selalu memberikan nasehat, dukungan,

dan doanya

¨ Adikku dan seluruh keluarga besarku tersayang

¨ Seseorang yang telah menjadi motivasi dan inspirasiku

¨ Teman-teman D3 Perpajakan angkatan 2008

¨ Almamaterku

Page 5: perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id PERBANDINGAN ... · II.3 Wajib Pajak Parkir di Kabupaten Karanganyar Tahun 2011.....72 II.4 Target Penerimaan Pajak Parkir di Kabupaten Karanganyar

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

vi

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah

melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulisan Tugas Akhir dengan

judul PERBANDINGAN ANTARA PERDA NOMOR 19 TAHUN 2001

DENGAN PERDA NOMOR 13 TAHUN 2010 DAN DAMPAK TERHADAP

PENERIMAAN PAJAK PARKIR DI KABUPATEN KARANGANYAR ini

dapat terselesaikan dengan baik.

Penulisan Tugas Akhir ini disusun dengan maksud untuk memenuhi syarat-

syarat mencapai gelar Ahli Madya pada Program Diploma III Program Studi

Perpajakan Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Tugas Akhir ini banyak

memperoleh bantuan yang berasal dari berbagai pihak maka dalam kesempatan ini

penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Wisnu Untoro selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret

Surakarta.

2. Drs. Santosa Tri Hananto, MSi, Ak. selaku Ketua Program Diploma III

Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta.

3. Sri Suranta, SE., MSi., Ak., BKP selaku ketua Program Diploma III

Akuntansi Perpajakan Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret

Surakarta.

4. Ahmad Ridwan, SE. selaku Pembimbing Akademik.

Page 6: perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id PERBANDINGAN ... · II.3 Wajib Pajak Parkir di Kabupaten Karanganyar Tahun 2011.....72 II.4 Target Penerimaan Pajak Parkir di Kabupaten Karanganyar

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

vii

5. Trisninik Ratih Wulandari, SE., Ak. selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir

yang telah memberikan bimbingan, pengarahan, dan masukan dalam

penyusunan Tugas Akhir.

6. Titik Setyaningsih, SE., Ak. selaku Dosen Pembimbing Magang.

7. Seluruh dosen dan staf pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas

Maret, yang telah bersedia membagi ilmunya kepada penulis.

8. Seluruh pegawai dan staf Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah Kabupaten Karanganyar.

9. Ayah dan Ibu tercinta yang selalu memberikan nasehat, dukungan, cinta dan

doanya.

10. Adikku tersayang walaupun sering menjengkelkan namun selalu memberi

semangat.

11. Seseorang yang yang telah menjadi motivasi dan inspirasiku, yang tak henti-

hentinya memberikan dorongan dan selalu mengingatkan untuk segera

menyelesaikan Tugas Akhir ini, ’PoO ku’ tercinta.

12. Sahabatku Dimar, Rindang, Reyna terima kasih untuk saran, kritik, dan

kegilaan kita selama di kampus.

13. Cah-cah pajak Dina, Nyid-nyid, Rina, Anggi, Faham yang telah bersama-

sama menimba ilmu di DPPKAD Karanganyar.

14. Semua temen-teman pajak A dan B 2008 terima kasih atas kerjasamanya.

15. AD 6064 MZ ‘Mio ku tersayang’ yang telah mengantarku kemana aku pergi.

16. Notebook dan flasdiskku yang sangat membantu dalam menyelesaikan Tugas

Akhir ini

Page 7: perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id PERBANDINGAN ... · II.3 Wajib Pajak Parkir di Kabupaten Karanganyar Tahun 2011.....72 II.4 Target Penerimaan Pajak Parkir di Kabupaten Karanganyar

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

viii

17. Semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penulisan Tugas

Akhir ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Atas jasa-jasa yang telah mereka berikan, penulis berdoa semoga mereka

mendapat balasan dari Allah SWT. Penulis sangat menyadari bahwa Tugas Akhir

ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat

membangun dari semua pihak sangat Penulis harapkan, semoga Tugas Akhir ini

dapat bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukan.

Surakarta, Juli 2011

Penulis

Page 8: perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id PERBANDINGAN ... · II.3 Wajib Pajak Parkir di Kabupaten Karanganyar Tahun 2011.....72 II.4 Target Penerimaan Pajak Parkir di Kabupaten Karanganyar

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

ix

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL .......................................................................................... i

ABSTRAK..........................................................................................................ii

HALAMAN PERSETUJUAN............................................................................iii

HALAMAN PENGESAHAN.............................................................................iv

MOTTO DAN PERSEMBAHAN......................................................................v

KATA PENGANTAR ........................................................................................vi

DAFTAR ISI.......................................................................................................ix

DAFTAR TABEL ..............................................................................................xi

DAFTAR GAMBAR ..........................................................................................xii

DAFTAR LAMPIRAN.......................................................................................xiii

BAB I PENDAHULUAN............................................................................1

A............................................................................................Ga

mbaran Umum Perusahaan .......................................................1

B. ...........................................................................................Lat

ar Belakang Masalah.................................................................24

C. ...........................................................................................Per

umusan Masalah........................................................................27

D............................................................................................Tuj

uan Penelitian............................................................................27

Page 9: perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id PERBANDINGAN ... · II.3 Wajib Pajak Parkir di Kabupaten Karanganyar Tahun 2011.....72 II.4 Target Penerimaan Pajak Parkir di Kabupaten Karanganyar

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

x

E. ...........................................................................................Ma

nfaat Penelitian..........................................................................28

F. ...........................................................................................Met

ode Penelitian............................................................................28

BAB II ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN .....................................31

A............................................................................................Tinj

auan Pustaka..............................................................................31

B. ...........................................................................................Ana

lisis Data dan Pembahasan........................................................38

BAB III TEMUAN.........................................................................................84

A............................................................................................Kel

ebihan ........................................................................................84

B. ...........................................................................................Kel

emahan ......................................................................................85

BAB IV PENUTUP........................................................................................86

A............................................................................................Sim

pulan..........................................................................................86

B. ...........................................................................................Rek

omendasi ...................................................................................87

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Page 10: perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id PERBANDINGAN ... · II.3 Wajib Pajak Parkir di Kabupaten Karanganyar Tahun 2011.....72 II.4 Target Penerimaan Pajak Parkir di Kabupaten Karanganyar

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

xi

DAFTAR TABEL

TABEL Halaman

II.1 Perbandingan antara Perda Nomor 19 Tahun 2001 dengan

Perda Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Parkir ................................ 39

II.2 Wajib Pajak Parkir di Kabupaten Karanganyar Tahun 2010.................. 71

II.3 Wajib Pajak Parkir di Kabupaten Karanganyar Tahun 2011.................. 72

II.4 Target Penerimaan Pajak Parkir di Kabupaten Karanganyar

pada Tahun 2010 (per bulan) .................................................................. 80

II.5 Perbandingan Target Penerimaan Pajak parkir di Kabupaten

Karanganyar pada Tahun 2010 s/d Tahun 2011 (per bulan) .................. 82

Page 11: perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id PERBANDINGAN ... · II.3 Wajib Pajak Parkir di Kabupaten Karanganyar Tahun 2011.....72 II.4 Target Penerimaan Pajak Parkir di Kabupaten Karanganyar

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

xii

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR Halaman

I.1 Struktur Organisasi DPPKAD Kabupaten Karanganyar ........................ 8

Page 12: perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id PERBANDINGAN ... · II.3 Wajib Pajak Parkir di Kabupaten Karanganyar Tahun 2011.....72 II.4 Target Penerimaan Pajak Parkir di Kabupaten Karanganyar

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

xiii

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Permohonan Magang

Lampiran 2 Ijin Magang Dari DPPKAD Karanganyar

Lampiran 3 Keterangan Selesai Magang

Lampiran 4 Lembar Penilaian Magang

Lampiran 5 Memo Laporan magang

Lampiran 6 Surat Pernyataan

Lampiran 7 Laporan Pendapatan Daerah

Page 13: perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id PERBANDINGAN ... · II.3 Wajib Pajak Parkir di Kabupaten Karanganyar Tahun 2011.....72 II.4 Target Penerimaan Pajak Parkir di Kabupaten Karanganyar

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

ii

ABSTRACT

PERBANDINGAN ANTARA PERDA NOMOR 19 TAHUN 2001 DENGAN

PERDA NOMOR 13 TAHUN 2010 DAN DAMPAK TERHADAP

PENERIMAAN PAJAK PARKIR DI KABUPATEN

KARANGANYAR

Imma Syela Juniska

F3408104

Parking tax is one of the local taxes that become a PAD District Karanganyar whose implementation is managed by DPPKAD. The purpose of this research was to determine the changes that occur between the law No. 19 of 2001 by law No. 13 of 2010 and the impact of parking tax revenue, to know the suitability Regulation No. 13 of 2010 on the implementation of tax collection practices in the field and parking lot to determine the impact of regulation changes the parking lot of tax revenue.

Techniques of data collection is done by field research, interviews and literature study. Results from research conducted was the implementation of parking in the field of taxation not in accordance with the applicable laws of Regulation No. 13 of 2010 and many taxpayers who make tax arrears so that officers from DPPKAD taxpayers who have come to collect the tax due. The writer gives advice to the parties to further disseminate DPPKAD Regulation No. 13 of 2010 so that taxpayers know better what and how the parking tax collection procedures and provide strict penalties for taxpayers who make tax arrears. Keyword: The impact of changes Regulation, parking tax revenue

Page 14: perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id PERBANDINGAN ... · II.3 Wajib Pajak Parkir di Kabupaten Karanganyar Tahun 2011.....72 II.4 Target Penerimaan Pajak Parkir di Kabupaten Karanganyar

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

iii

ABSTRACT

PERBANDINGAN ANTARA PERDA NOMOR 19 TAHUN 2001 DENGAN

PERDA NOMOR 13 TAHUN 2010 DAN DAMPAK TERHADAP

PENERIMAAN PAJAK PARKIR DI KABUPATEN

KARANGANYAR

Imma Syela Juniska

F3408104

Pajak Parkir adalah salah satu pajak daerah yang menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Karanganyar yang pelaksanaannya dikelola oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perubahan yang terjadi antara Perda Nomor 19 Tahun 2001 dengan Perda Nomor 13 Tahun 2010 dan dampak terhadap penerimaan pajak parkir, mengetahui kesesuaian Perda Nomor 13 Tahun 2010 terhadap praktik pelaksanaan pemungutan pajak parkir di lapangan dan untuk mengetahui dampak perubahan Perda tersebut terhadap penerimaan pajak parkir. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan penelitian lapangan, wawancara dan studi pustaka. Hasil dari penelitian yang dilakukan ternyata pelaksanaan pemungutan pajak parkir di lapangan tidak sesuai dengan Perda yang berlaku yaitu Perda Nomor 13 tahun 2010 dan banyak Wajib Pajak yang melakukan penunggakan pajak sehingga petugas dari DPPKAD yang harus mendatangi Wajib Pajak untuk menagih pajak yang terutang. Penulis memberikan saran kepada pihak DPPKAD untuk lebih mensosialisasikan Perda Nomor 13 Tahun 2010 sehingga Wajib Pajak lebih mengetahui apa dan bagaimana prosedur pemungutan pajak parkir dan memberikan sanksi yang tegas bagi Wajib Pajak yang melakukan penunggakan pajak. Kata kunci: Dampak perubahan Perda, penerimaan pajak parkir

Page 15: perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id PERBANDINGAN ... · II.3 Wajib Pajak Parkir di Kabupaten Karanganyar Tahun 2011.....72 II.4 Target Penerimaan Pajak Parkir di Kabupaten Karanganyar

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum Perusahaan

1. Sejarah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

(DPPKAD) Kabupaten Karanganyar adalah salah satu dari Satuan Kerja

Perangkat Daerah dalam lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten

Karanganyar yang berkedudukan sebagai Dinas Daerah. DPPKAD

dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor

2 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Daerah Kabupaten

Karanganyar. Tugas-tugas DPPKAD yaitu melaksanakan Urusan

Pemerintahan Daerah berdasar Asas Otonomi dan tugas pembantuan

dalam bidang Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah:

1. Sekretariat

2. Bidang Pendaftaran dan Pendataan

3. Bidang Penetapan dan Penagihan

4. Bidang Anggaran

5. Bidang Perbendaharaan dan Kas

6. Bidang Akutansi dan Aset Daerah

Sejalan dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 22 Tahun

1999 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun

1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintah Daerah, peranan masyarakat atau publik di era reformasi dan

Page 16: perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id PERBANDINGAN ... · II.3 Wajib Pajak Parkir di Kabupaten Karanganyar Tahun 2011.....72 II.4 Target Penerimaan Pajak Parkir di Kabupaten Karanganyar

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

2

otonomi daerah dewasa ini menjadi semakin penting. Masyarakat bukan

lagi sebagai obyek pembangunan, tetapi juga subyek pembangunan.

Otonomi daerah akan berdampak pada semakin besarnya wewenang

dan tanggung jawab yang diberikan kepada daerah dalam mengelola

pembangunan dan keuangan didaerahnya masing-masing. Disamping hal

ini akan berdampak pada sejumlah dampak positif, perlu diantisipasi

kemungkinan timbulnya dampak negatif. Salah satu dampak negatif

desentralisasi dalam pengelolaan pembangunan dan keuangan daerah

adalah kemungkinan bergesernya korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN)

dari pusat ke daerah. Guna mengantisipasi hal ini dimensi partisipasi dan

akuntabilitas publik dalam pengelolaan pembangunan dan keuangan

daerah menjadi penting.

Salah satu wujud akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan

pembangunan keuangan daerah adalah dengan diwajibkanya pimpinan

unit kerja di Pemerintah Daerah untuk mempertanggungjawabkan

pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan di lingkungan kerja pada

setiap akhir tahun anggaran. Di samping itu, dalam pengelolaan

Anggaran daerah telah terjadi perubahan pendekatan yang harus lebih

menekankan pada pentingnya aspek kinerja (performance). Dengan

menerapkan anggaran kinerja (performance budgeting), pihak eksekutif

tidak saja dituntut untuk mempertanggungjawabkan beberapa dan

kemana setiap sumber dana yang dimiliki daerah teralokasi, tetapi juga

Page 17: perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id PERBANDINGAN ... · II.3 Wajib Pajak Parkir di Kabupaten Karanganyar Tahun 2011.....72 II.4 Target Penerimaan Pajak Parkir di Kabupaten Karanganyar

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

3

harus melihat apakah dana teralokasi tersebut sesuai dengan kepentingan

dan kebutuhan masyarakat.

1. Kedudukan

Kedudukan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah Kabupaten Karanganyar adalah sebagai pengelola sumber

Pendapatan Daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati

Karanganyar. Dibentuk berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan

Daerah Kabupaten Karanganyar No 9 Tahun 2001 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Karanganyar.

2. Kewenangan

Bidang kewenangan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan

dan Aset Daerah adalah pengelola pendapatan daerah.

3. Visi

Visi merupakan cara pandang jauh kedepan tentang kemana

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kabupaten Karanganyar akan diarahkan atau dibawa agar dapat

eksis dan apa yang akan dicapai pada masa depan.

Visi DPPKAD adalah: “menjadi dinas yang professional di

bidang pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah melalui

program intensifikasi dan ekstensifikasi dalam rangka mendukung

Kabupaten Karanganyar menuju tingkat pendapatan terkemuka di

Jawa Tengah“.

Page 18: perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id PERBANDINGAN ... · II.3 Wajib Pajak Parkir di Kabupaten Karanganyar Tahun 2011.....72 II.4 Target Penerimaan Pajak Parkir di Kabupaten Karanganyar

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

4

4. Misi

Dalam rangka mendukung atau mewujudkan misi yang telah

ditetapkan dan berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi, maka misi

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kabupaten Karanganyar dapat ditetapkan sebagai berikut:

a. Meningkatkan sumber daya pengelolaan pendapatan daerah

yang profesional.

b. Meningkatkan pelayanan ketatausahan/administrasi pengelolaan

Pendapatan Daerah sesuai sistem manajemen keuangan atau

pendapatan daerah yang berlaku.

c. Meningkatkan pelayanan masyarakat dibidang pendapatan.

d. Meningkatkan pendapatan setiap tahun anggaran.

e. Meningkatkan koordinasi dan kerja sama yang harmonis dengan

semua pihak yang terkait dalam upaya peningkatan pendapatan

daerah.

5. Tujuan

Tujuan merupakan implementasi atau penjabaran dari misi dan

merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada kurun

waktu tertentu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun ke depan. Dinas

Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten

Karanganyar menetapkan tujuan sebagai berikut:

Page 19: perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id PERBANDINGAN ... · II.3 Wajib Pajak Parkir di Kabupaten Karanganyar Tahun 2011.....72 II.4 Target Penerimaan Pajak Parkir di Kabupaten Karanganyar

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

5

a. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia pengelola sumber-

sumber pendapatan daerah yang profesional melalui pembinaan

pendidikan dan pelatihan teknis maupun fungsional.

b. Meningkatkan pelaksanaan sistem manajemen keuangan atau

pendapatan secara efektif dan efisien.

c. Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat di bidang

pendapatan daerah dan meningkatkan ke sasaran membayar

pajak daerah maupun retribusi daerah sesuai dengan ketentuan

dan prosedur.

d. Meningkatkan sarana dan prasarana sumber-sumber pendapatan

dalam menunjang pelayanan prima dan peningkatan pendapatan

daerah.

e. Meningkatkan penerimaan pendapatan daerah tiap tahun

khususnya intensifikasi pengelolaan PAD dari sektor pajak dana

penimbangan retribusi daerah dan penerimaan lain-lain.

f. Meningkatkan upaya peningkatan pendapatan daerah khususnya

ekstensifikasi sumber-sumber baru pendapatan daerah yang

potensial.

g. Meningkatkan koordinasi dan kerja sama yang harmonis dengan

semua pihak yang terkait dalam upaya peningkatan pengelolaan

pendapatan.

Page 20: perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id PERBANDINGAN ... · II.3 Wajib Pajak Parkir di Kabupaten Karanganyar Tahun 2011.....72 II.4 Target Penerimaan Pajak Parkir di Kabupaten Karanganyar

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

6

6. Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang

akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tertentu. Sasaran

merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis dalam

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Berdasarkan pengertian tersebut Dinas Pendapatan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karanganyar menetapkan

sasaran sebagai berikut:

a. Tersedia data potensi sumber-sumber pendapatan daerah

khususnya pajak dan retribusi daerah melalui pendataan,

penelitian, dan pengkajian.

b. Terbangun dan terpeliharanya sarana dan prasarana sumber-

sumber pendapatan daerah yang memadai.

c. Makin efektif dan efesien pengelolaan sumber-sumber

pendapatan daerah.

d. Meningkatkan penerimaan pendapatan daerah setiap tahun

anggaran.

e. Terjalin hubungan atau kerja sama yang hormonis dengan

semua pihak yang terkait dalam pengelolaan pendapatan daerah.

f. Terselenggaranya koordinasi yang mantap antar unit kerja

pengelolaan pendapatan daerah dan dengan daerah tetangga di

bidang pendapatan daerah.

Page 21: perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id PERBANDINGAN ... · II.3 Wajib Pajak Parkir di Kabupaten Karanganyar Tahun 2011.....72 II.4 Target Penerimaan Pajak Parkir di Kabupaten Karanganyar

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

7

g. Makin bertambahnya jenis sumber pendapatan daerah yang

menunjang peningkatan pendapatan daerah.

Page 22: perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id PERBANDINGAN ... · II.3 Wajib Pajak Parkir di Kabupaten Karanganyar Tahun 2011.....72 II.4 Target Penerimaan Pajak Parkir di Kabupaten Karanganyar

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

8

2. Struktur Organisasi DPPKAD Kabupaten Karanganyar

Gambar I.1

Struktur Organisasi DPPKAD Kabupaten Karanganyar

Sumber: DPPKAD Karanganyar

KEPALA

SEKRETARIS

SUBAG

PERENCANAAN

SUBAG

KEUANGAN

SUBAG UMUM DAN

KEPEGAWAIAN

UPTD

BIDANG AKUNTANSI DAN ASET DAERAH

BIDANG PERBENDAHARAAN

DAN KAS

SEKSI PERBENDAHARAAN & PENGENDALIAN KAS

SEKSI AKUNTANSI

SEKSI ASET DAERAH

SEKSI PENERIMAAN DAN

PENGELUARAN

BIDANG ANGGARAN

SEKSI PERENCANAAN &

PENYUSUNAN ANGGARAN

SEKSI PENGENDALIAN

ANGGARAN

BIDANG PENETAPAN DAN

PENAGIHAN

SEKSI PENETAPAN

SEKSI PENAGIHAN

BIDANG PENDAFTARAN

DAN PENDATAAN

SEKSI PENDAFTARAN

SEKSI PENDATAAN

Page 23: perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id PERBANDINGAN ... · II.3 Wajib Pajak Parkir di Kabupaten Karanganyar Tahun 2011.....72 II.4 Target Penerimaan Pajak Parkir di Kabupaten Karanganyar

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

9

3. Deskripsi Jabatan

1. Kepala Dinas

Tugas:

a. Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan

daerah dibidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset

daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan.

b. Merumuskan program kegiatan Dinas berdasarkan Peraturan

Perundang-undangan yang berlaku dan sumber data yang

tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan.

c. Mengarahkan tugas bawahan sesuai bidang tugasnya baik secara

lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas.

Fungsi:

a. Perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah dibidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset

daerah yang meliputi pendaftaran dan pendataan, penetapan dan

penagihan, anggaran, perbendaharaan dan kas, akuntansi dan

aset daerah serta kesekretariatan.

b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelaksanaan

pelayanan umum dibidang pendapatan, pengelolaan keuangan

dan aset daerah, yang meliputi pendaftaran dan pendataan,

penetapan dan penagihan, anggaran, perbendaharaan dan kas,

akuntansi dan aset daerah serta kesekretariatan.

Page 24: perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id PERBANDINGAN ... · II.3 Wajib Pajak Parkir di Kabupaten Karanganyar Tahun 2011.....72 II.4 Target Penerimaan Pajak Parkir di Kabupaten Karanganyar

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

10

2. Sekretaris

Tugas:

a. Membantu Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan,

mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan kegiatan

perencanaan, keuangan, umum, dan kepegawaian di lingkungan

Dinas.

b. Merumuskan program kegiatan Sekretariat berdasarkan

peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber data

yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan.

Fungsi:

a. Melaksanakan koordinasi dengan Kepala Bidang di lingkungan

Dinas secara langsung maupun tidak langsung untuk

mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi

permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal.

b. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

Sekretariat terdiri atas:

a. Kepala Sub Bagian Perencanaan

Tugas:

1) Menyusun program kegiatan Sub Bagian Perencanaan

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman

pelaksanaan kegiatan.

Page 25: perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id PERBANDINGAN ... · II.3 Wajib Pajak Parkir di Kabupaten Karanganyar Tahun 2011.....72 II.4 Target Penerimaan Pajak Parkir di Kabupaten Karanganyar

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

11

2) Menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian

permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar

pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Fungsi:

1) Menyiapkan konsep naskah dinas bidang perencanaan

sesuai dengan ketentuan berlaku.

2) Menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran

(RKA)/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) atau

Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) sesuai

dengan ketentuan yang berlaku.

b. Kepala Sub Bagian Keuangan

Tugas:

1) Menyusun program kegiatan Sub Bagian Keuangan

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman

pelaksanaan kegiatan.

2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang

tugasnya, memberi petunjuk dan arahan secara lisan

maupun tertulis guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan

tugas.

Page 26: perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id PERBANDINGAN ... · II.3 Wajib Pajak Parkir di Kabupaten Karanganyar Tahun 2011.....72 II.4 Target Penerimaan Pajak Parkir di Kabupaten Karanganyar

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

12

Fungsi:

1) Menyiapkan proses pencairan dana dan pengelolaan

administrasi keuangan.

2) Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran

dengan cara membandingkan laporan perkembangan

realisasi belanja dengan rencana pembiayaan yang telah

disusun untuk bahan laporan kepada atasan.

c. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Tugas:

1) Menyusun program kegiatan Sub Bagian Umum dan

Kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan

yang berlaku dan sumber data yang tersedia sebagai

pedoman pelaksanaan kegiatan.

2) Menyiapkan konsep naskah dinas bidang administrasi

umum dan kepegawaian sesuai dengan ketentuan yang

berlaku.

Fungsi:

1) Melaksanakan pengendalian dan verifikasi serta pelaporan

keuangan di lingkungan Dinas.

2) Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai

dasar pengambilan kebijakan.

Page 27: perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id PERBANDINGAN ... · II.3 Wajib Pajak Parkir di Kabupaten Karanganyar Tahun 2011.....72 II.4 Target Penerimaan Pajak Parkir di Kabupaten Karanganyar

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

13

3. Kepala Bidang Pendaftaran dan Pendataan

Tugas:

a. Membantu Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan,

mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan kegiatan

dibidang Pendaftaran dan Pendataan.

b. Melaksanakan koordinasi dengan Sekretaris dan Kepala Bidang

di lingkungan Dinas baik secara langsung maupun tidak

langsung untuk mendapatkan masukan, informasi serta untuk

mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang

optimal.

Fungsi:

a. Merumuskan rencana kerja dan program kegiatan bidang

pendaftaran dan pendataan obyek dan subyek pajak dan retribusi

daerah serta pendataan PBB.

b. Merumuskan rencana kerja dan program kegiatan pendataan ijin

HO, ijin bangunan dan ijin perumahan.

Bidang Pendaftaran dan Pendataan terdiri atas:

a. Kepala Seksi Pendaftaran

Tugas:

1) Membantu Kepala Bidang Pendaftaran dan Pendataan

dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan

kebijakan, koordinasi, pembinaan, dan pengendalian

kegiatan Seksi Pendaftaran.

Page 28: perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id PERBANDINGAN ... · II.3 Wajib Pajak Parkir di Kabupaten Karanganyar Tahun 2011.....72 II.4 Target Penerimaan Pajak Parkir di Kabupaten Karanganyar

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

14

2) Mengarahkan tugas bawahan sesuai bidang tugasnya baik

secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan

tugas.

Fungsi:

1) Membuat laporan pelaksanaan kegiatan pendaftaran wajib

pajak dan wajib retribusi kepada atasan.

2) Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai

dasar pengambilan kebijakan.

b. Kepala Seksi Pendataan

Tugas:

1) Menyusun rencana kegiatan dibidang pendataan, mencatat

data obyek dan subyek .

2) Menghimpun, mengelola, dan mencatat data obyek dan

subyek pajak dan retribusi daerah.

Fungsi:

1) Melaksanakan pendataan ijin HO, ijin bangunan, ijin

perumahan.

2) Melaksanakan kegiatan pendataan Notaris/PPAT dan Bea

Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Page 29: perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id PERBANDINGAN ... · II.3 Wajib Pajak Parkir di Kabupaten Karanganyar Tahun 2011.....72 II.4 Target Penerimaan Pajak Parkir di Kabupaten Karanganyar

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

15

4. Kepala Bidang Penetapan dan Penagihan

Tugas:

a. Merumuskan program kegiatan dibidang Penetapan dan

Penagihan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang

berlaku dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman

pelaksanaan kegiatan.

b. Merekomendasi surat perjanjian yang ada hubungannya dengan

tontonan untuk pemberian saran teknis pembayaran pajaknya.

Fungsi:

a. Melaksanakan penagihan pajak dan retribusi daerah yang telah

melampaui jatuh tempo sesuai peraturan yang berlaku agar

pembayaran pajak dan retribusi daerah tertib dan lancar.

b. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai

dasar pengambilan kebijakan.

Bidang Penetapan dan Penagihan terdiri atas:

a. Kepala Seksi Penetapan

Tugas:

1) Mengarahkan tugas bawahan sesuai bidang tugasnya baik

secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan

tugas.

2) Menyiapkan blangko penerbitan surat ketetapan guna

mendapatkan penetapan pajak dan retribusi dari Kepala

Seksi Penetapan untuk diproses lebih lanjut.

Page 30: perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id PERBANDINGAN ... · II.3 Wajib Pajak Parkir di Kabupaten Karanganyar Tahun 2011.....72 II.4 Target Penerimaan Pajak Parkir di Kabupaten Karanganyar

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

16

Fungsi:

1) Menyerahkan surat ketetapan kepada wajib pajak dan wajib

retribusi untuk membayar pajak dan retribusi kepada

bendahara.

2) Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi

kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui

sistem penilaian yang tersedia sebagai cerminan penampilan

kerja.

b. Kepala Seksi Penagihan

Tugas:

1) Membantu Kepala Bidang Penetapan dan Penagihan dalam

melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan,

koordinasi, pembinaan, dan pengendalian kegiatan Seksi

Penagihan.

2) Menyusun program kegiatan di Seksi Penagihan

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman

pelaksanaan kegiatan.

Fungsi:

1) Melaksanakan koordinasi dengan Kepala Seksi dan Kepala

Sub Bagian di lingkungan Dinas baik secara langsung

maupun tidak langsung untuk mendapatkan masukan,

Page 31: perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id PERBANDINGAN ... · II.3 Wajib Pajak Parkir di Kabupaten Karanganyar Tahun 2011.....72 II.4 Target Penerimaan Pajak Parkir di Kabupaten Karanganyar

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

17

informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan agar

diperoleh hasil kerja yang optimal.

2) Menyusun rencana kerja di bidang penagihan pelaksanaan

administrasi dan pendistribusian surat menyurat dan

dokumentasi yang berhubungan dengan penagihan sebagai

pedoman pelaksanaan tugas.

5. Kepala Bidang Anggaran

Tugas:

a. Membantu Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan,

mengkoordinasikan, membina, dan mengendalikan kegiatan di

Bidang Anggaran.

b. Merumuskan program kegiatan di Bidang Anggaran

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan

sumber data yang tersedia sebagai pelaksanaan kegiatan.

Fungsi:

a. Melaksanakan koordinasi dengan Sekretaris dan Kepala Bidang

di lingkungan Dinas baik secara langsung maupun tidak

langsung untuk mendapatkan masukan, informasi serta untuk

mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang

optimal.

b. Melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan APBD

dan perubahan APBD perkembangan dan sebagai bahan

perumusan kebijakan atasan.

Page 32: perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id PERBANDINGAN ... · II.3 Wajib Pajak Parkir di Kabupaten Karanganyar Tahun 2011.....72 II.4 Target Penerimaan Pajak Parkir di Kabupaten Karanganyar

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

18

Bidang Anggaran terdiri dari:

a. Kepala Seksi Pengendalian Anggaran

Tugas:

1) Membantu Kepala Bidang Anggaran dalam melaksanakan

penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi,

pembinaan, dan pengendalian kegiatan Seksi Pengendalian

Anggaran.

2) Menyusun program kegiatan di Seksi Pengendalian

Anggaran berdasarkan peraturan perundang-undangan yang

berlaku dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman

pelaksanaan kegiatan.

Fungsi:

1) Melaksanakan koordinasi dengan Kepala Seksi dan Kepala

Sub Bagian di lingkungan Dinas baik secara langsung

maupun tidak langsung untuk mendapatkan masukan,

informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan agar

diperoleh kerja yang optimal.

2) Menyelenggarakan pengendalian APBD sesuai dengan

ukuran, kompleksitas dan sifat dari tugas dan fungsi sesuai

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Kepala Seksi Perencanaan dan Penyusunan Anggaran

Tugas:

Page 33: perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id PERBANDINGAN ... · II.3 Wajib Pajak Parkir di Kabupaten Karanganyar Tahun 2011.....72 II.4 Target Penerimaan Pajak Parkir di Kabupaten Karanganyar

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

19

1) Membantu Kepala Bidang Anggaran dalam melaksanakan

penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi,

pembinaan, dan pengendalian kegiatan Seksi Perencanaan

dan Penyusunan Anggaran.

2) Menyusun program kegiatan di Seksi Perencanaan dan

Penyusunan Anggaran berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku dan sumber data yang tersedia

sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan.

Fungsi:

1) Melaksanakan koordinasi dengan Kepala Seksi dan Kepala

Sub Bagian di lingkungan Dinas baik secara langsung

maupun tidak langsung untuk mendapatkan masukan,

informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan agar

diperoleh kerja yang optimal.

2) Membuat Surat Edaran Bupati tentang petunjuk penyusunan

RKA-SKPD, Penetapan APBD maupun Perubahan APBD.

6. Kepala Bidang Pembendaharaan dan Kas

Tugas:

a. Membantu Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan,

mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan kegiatan di

Bidang Perbendaharaan dan Kas.

Page 34: perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id PERBANDINGAN ... · II.3 Wajib Pajak Parkir di Kabupaten Karanganyar Tahun 2011.....72 II.4 Target Penerimaan Pajak Parkir di Kabupaten Karanganyar

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

20

b. Merumuskan program kegiatan di Bidang Perbendaharaan dan

Kas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

dan sumber data yang tersedia sebagai pelaksanaan kegiatan.

Fungsi:

a. Melaksanakan koordinasi dengan Sekretaris dan Kepala Bidang

di lingkungan Dinas baik secara langsung maupun tidak

langsung untuk mendapatkan masukan, informasi serta untuk

mengevaluasi permasalahan agar diperoleh kerja yang optimal.

b. Menyusun konsep peraturan, keputusan, edaran serta petunjuk

pelaksanaan dan petunjuk teknis Bupati dalam rangka

pelaksanaan APBD.

Bidang Perbendaharaan dan Kas terdiri dari:

a. Kepala Seksi Perbendaharaan dan Pengendalian Kas

Tugas:

1) Membantu Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas dalam

merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina dan

mengendalikan kegiatan di Seksi Perbendaharaan dan

Pengendalian Kas.

2) Menyusun program kegiatan di Seksi Perbendaharan dan

Pengendalian Kas berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku dan sumber data yang tersedia

sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan.

Page 35: perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id PERBANDINGAN ... · II.3 Wajib Pajak Parkir di Kabupaten Karanganyar Tahun 2011.....72 II.4 Target Penerimaan Pajak Parkir di Kabupaten Karanganyar

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

21

Fungsi:

1) Melaksanakan koordinasi dengan Kepala Seksi dan Kepala

Sub Bagian di lingkungan Dinas baik secara langsung

maupun tidak langsung untuk mendapatkan masukan,

informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan agar

diperoleh kerja yang optimal.

2) Mengurus, mengajukan dan mencairkan dana-dana yang

berasal dari pusat, propinsi dan lainnya.

b. Kepala Seksi Penerimaan dan Pengeluaran

Tugas:

1) Membantu Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas dalam

melaksanakan penyiapan bahan perumuskan kebijakan,

koordinasi, pembinaan dan pengendalian kegiatan Seksi

Penerimaan dan Pengeluaran.

2) Menyusun program kegiatan di Seksi Penerimaan dan

Pengeluaran berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun lalu

sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan

sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan

kegiatan.

Fungsi:

1) Melaksanakan koordinasi dengan Kepala Seksi dan Kepala

Sub Bagian di lingkungan Dinas baik secara langsung

Page 36: perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id PERBANDINGAN ... · II.3 Wajib Pajak Parkir di Kabupaten Karanganyar Tahun 2011.....72 II.4 Target Penerimaan Pajak Parkir di Kabupaten Karanganyar

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

22

maupun tidak langsung untuk mendapatkan masukan,

informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan agar

diperoleh kerja yang optimal.

2) Mengumpulkan hasil analisis Seksi Anggaran belanja

langsung, belanja tidak langsung dan belanja modal untuk

disajikan sebagai bahan laporan dan evaluasi kepada atasan.

7. Kepala Bidang Akuntansi dan Aset Daerah

Tugas:

a. Membantu Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan,

mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan kegiatan di

Bidang Akuntansi dan Aset Daerah.

b. Merumuskan program kegiatan Akuntansi dan Aset Daerah

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan

sumber data yang tersedia sebagai pelaksanaan kegiatan.

Fungsi:

a. Melaksanakan koordinasi dengan Sekretaris dan Kepala Bidang

di lingkungan Dinas baik secara langsung maupun tidak

langsung untuk mendapatkan masukan, informasi serta untuk

mengevaluasi permasalahan agar diperoleh kerja yang optimal.

b. Mengkoordinasi pelaksanaan akuntansi baik langsung maupun

tidak langsung dengan Bidang dan UPTD di lingkungan Dinas

maupun Bendahara pada SKPD terhadap keabsahan setoran

Page 37: perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id PERBANDINGAN ... · II.3 Wajib Pajak Parkir di Kabupaten Karanganyar Tahun 2011.....72 II.4 Target Penerimaan Pajak Parkir di Kabupaten Karanganyar

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

23

pendapatan Daerah maupun terhadap SP2D, pengeluaran, dan

pembiayaan yang telah diambil (sesuai pembebanan rekening).

Bidang Akuntansi dan Aset Daerah terdiri dari:

a. Kepala Seksi Akuntansi

Tugas:

1) Membantu Kepala Bidang Akuntansi dan Aset Daerah

dalam melaksanakan penyiapaan bahan perumuskan

kebijakan, koordinasi, pembinaan dan pengendalian

kegiatan Seksi Akuntansi.

2) Menyusun program kegiatan Seksi Akuntansi berdasarkan

peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber

data yang tersedia sebagai pelaksanaan kegiatan.

Fungsi:

1) Melaksanakan koordinasi dengan Kepala Seksi dan Kepala

Sub Bagian di lingkungan Dinas baik secara langsung

maupun tidak langsung untuk mendapatkan masukan,

informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan agar

diperoleh kerja yang optimal.

2) Menyusun laporan bulanan, triwulanan, dan tahunan

pendapatan dan belanja serta pembiayaan Daerah

berdasarkan catatan akuntansi sebagai bahan penyajian data

kepada atasan maupun penyusunan laporan kinerja daerah.

Page 38: perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id PERBANDINGAN ... · II.3 Wajib Pajak Parkir di Kabupaten Karanganyar Tahun 2011.....72 II.4 Target Penerimaan Pajak Parkir di Kabupaten Karanganyar

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

24

b. Kepala Seksi Aset Daerah

Tugas:

1) Membantu Kepala Bidang Akuntansi dan Aset Daerah

dalam melaksanakan penyiapaan bahan perumuskan

kebijakan, koordinasi, pembinaan dan pengendalian

kegiatan Seksi Aset Daerah.

2) Menyusun program kegiatan di Seksi Aset Daerah

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

dan sumber data yang tersedia sebagai pelaksanaan

kegiatan.

Fungsi:

1) Melaksanakan koordinasi dengan Kepala Seksi dan Kepala

Sub Bagian di lingkungan Dinas baik secara langsung

maupun tidak langsung untuk mendapatkan masukan,

informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan agar

diperoleh kerja yang optimal.

2) Melaksanakan pengawasan pembukuan secara sistematis

dan kronologis mengenai aset.

B. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan sumber utama penerimaan pemerintah di samping

sektor migas dan ekspor barang-barang nonmigas. Negara Republik

Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi hak dan kewajiban setiap

Page 39: perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id PERBANDINGAN ... · II.3 Wajib Pajak Parkir di Kabupaten Karanganyar Tahun 2011.....72 II.4 Target Penerimaan Pajak Parkir di Kabupaten Karanganyar

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

25

orang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, oleh karena itu menempatkan

pajak sebagai suatu wujud kewajiban kenegaraan dalam pembiayaan

pembangunan nasional. Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H, pajak

adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang

dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang

langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar

pengeluaran umum (Mardiasmo, 2008:1).

Pemerintah Pusat melalui otonomi daerah memberi wewenang kepada

Pemerintah Daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri temasuk dalam

hal pengelolaan keuangan. Pajak daerah merupakan salah satu sumber

penerimaan daerah dan termasuk dalam komponen Pendapatan Asli Daerah

(PAD). Pemerintah Daerah memperoleh pendapatan dari sektor pajak yaitu

melalui pungutan-pungutan yang dikumpulkan dan dikelola oleh pemerintah

daerah sendiri yang dasar hukumnya ditetapkan berdasarkan ketentuan

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah. Di dalam Undang-Undang tersebut terdapat beberapa jenis pajak

yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten/Kota salah satunya adalah pajak

parkir.

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD)

merupakan instansi pemerintah yang bertugas memantau penerimaan

pendapatan daerah berupa pajak dan retribusi salah satunya yaitu pajak parkir.

Pelaksanaan pemungutan pajak parkir dilaksanakan berdasarkan peraturan

perundang-undangan yang telah ditetapkan yaitu dalam Peraturan Daerah

Page 40: perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id PERBANDINGAN ... · II.3 Wajib Pajak Parkir di Kabupaten Karanganyar Tahun 2011.....72 II.4 Target Penerimaan Pajak Parkir di Kabupaten Karanganyar

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

26

Nomor 13 Tahun 2010 yang merupakan perubahan dari Peraturan Daerah

Nomor 19 Tahun 2001. Perda Nomor 13 Tahun 2010 mulai berlaku tanggal 1

Januari 2011 dan terjadi perubahan antara kedua Perda tersebut. Dalam Perda

Nomor 13 Tahun 2010, penjelasan pasal demi pasal lebih signifikan sehingga

terjadi peningkatan wajib pajak pada tahun 2011. Dengan peningkatan

tersebut, tentunya akan berpengaruh pada penerimaan pajak parkir itu sendiri.

Dari penghasilan pajak parkir tersebut akan dapat meningkatkan Pendapatan

Asli Daerah (PAD) yang merupakan sumber penghasilan untuk menunjang

pembangunan pemerintah daerah.

Pajak parkir adalah pajak yang dikenakan atas penyelenggaran tempat

parkir di luar badan jalan. Pajak parkir merupakan pajak yang potensial untuk

mendukung upaya peningkatan pendapatan daerah yang sekaligus untuk

mengatur dan menertibkan keberadaan parkir yang diselenggarakan oleh

orang atau badan yang berada di Kabupaten Karanganyar.

Berdasarkan penjelasan yang telah penulis sampaikan di atas maka

penulis ingin mengetahui apa saja perubahan yang terjadi pada kedua Perda

tersebut dan mengetahui bagaimana dampak terhadap penerimaan pajak

parkir. Untuk itu penulis membuat tugas akhir yang berjudul

“PERBANDINGAN ANTARA PERDA NOMOR 19 TAHUN 2001

DENGAN PERDA NOMOR 13 TAHUN 2010 DAN DAMPAK

TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PARKIR DI KABUPATEN

KARANGANYAR”.

Page 41: perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id PERBANDINGAN ... · II.3 Wajib Pajak Parkir di Kabupaten Karanganyar Tahun 2011.....72 II.4 Target Penerimaan Pajak Parkir di Kabupaten Karanganyar

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

27

C. Perumusan Masalah

Dari gambaran objek penelitian di atas, maka untuk memudahkan

penyusunan tugas akhir ini, penulis mencoba merumuskan masalah:

1. Apa saja perubahan yang terjadi antara Perda Nomor 19 Tahun 2001

dengan Perda Nomor 13 Tahun 2010 tentang pajak parkir di Kabupaten

Karanganyar ?

2. Bagaimana kesesuaian Perda Nomor 13 Tahun 2010 terhadap praktik

pelaksanaan pemungutan pajak parkir di Kabupaten Karanganyar ?

3. Bagaimana dampak perubahan Perda Nomor 19 Tahun 2001 dengan

Perda Nomor 13 Tahun 2010 terhadap penerimaan pajak parkir di

Kabupaten Karanganyar ?

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah diatas, penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui perubahan yang terjadi antara Perda Nomor 19 Tahun 2001

dengan Perda Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Parkir di Kabupaten

Karanganyar.

2. Mengetahui kesesuaian Perda Nomor 13 Tahun 2010 terhadap praktik

pelaksanaan pemungutan pajak parkir di Kabupaten Karanganyar.

3. Mengetahui bagaimana dampak perubahan Perda Nomor 19 Tahun 2001

dengan Perda Nomor 13 Tahun 2010 terhadap penerimaan pajak parkir di

Kabupaten Karanganyar.

Page 42: perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id PERBANDINGAN ... · II.3 Wajib Pajak Parkir di Kabupaten Karanganyar Tahun 2011.....72 II.4 Target Penerimaan Pajak Parkir di Kabupaten Karanganyar

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

28

E. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah :

a. Bagi Mahasiswa

1. Dapat menerapkan teori yang diperoleh dari perkuliahan ke dalam

permasalahan yang timbul.

2. Menambah wawasan/pengetahuan mahasiswa di bidang perpajakan,

khususnya tentang pajak parkir.

3. Mempersiapkan mahasiswa agar memperoleh pengalaman dalam

menghadapi dunia kerja.

b. Bagi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Dapat memberikan masukan dalam upaya meningkatkan pendapatan

daerah khususnya pajak parkir.

c. Bagi Pembaca

Dapat menambah ilmu pengetahuan dan dapat digunakan sebagai sumber

informasi dan referensi.

F. Metode Penelitian

1. Objek Penelitian

Objek penelitian berlokasi di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan

dan Aset Daerah Kabupaten Karanganyar berupa pajak parkir yaitu

terdapat prosedur yang kurang tepat dalam proses pemungutan dan

dampak terhadap penerimaan pajak parkir itu sendiri.

Page 43: perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id PERBANDINGAN ... · II.3 Wajib Pajak Parkir di Kabupaten Karanganyar Tahun 2011.....72 II.4 Target Penerimaan Pajak Parkir di Kabupaten Karanganyar

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

29

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer yaitu teknik pengumpulan data dalam suatu penelitain

atau karya ilmiah yang diperoleh dari sumber pertama dan biasanya

belum diolah (Ketut, 2009). Data primer yang digunakan adalah data

yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti yaitu mengenai

Peraturan Daerah tentang pajak parkir yang telah ditetapkan oleh

DPPKAD Kabupaten Karanganyar.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu teknik pengumpulan data yang diperoleh dari

sumber lain atau pihak kedua dan data ini biasanya sudah dalam

keadaan diolah (Ketut, 2009). Data sekunder yang digunakan adalah

data yang diperoleh dengan mempelajari buku-buku, literatur,

undang-undang pajak dan surat keputusan.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah proses percakapan dengan maksud untuk

mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi,

motivasi, perasaan yang dilakukan antara dua pihak yaitu

pewawancara yang mengajukan pertanyaan dengan orang yang

diwawancarai (Arifin dan Amran, 2000). Penulis melakukan

wawancara kepada orang yang kompeten untuk memperoleh data

mengenai pajak parkir.

Page 44: perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id PERBANDINGAN ... · II.3 Wajib Pajak Parkir di Kabupaten Karanganyar Tahun 2011.....72 II.4 Target Penerimaan Pajak Parkir di Kabupaten Karanganyar

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

30

b. Observasi

Observasi adalah pengamatan langsung terhadap sesuatu yang

dijadikan objek penelitian (Rampan, 2000). Dalam teknik

pengumpulan data ini penulis melakukan pengamatan terhadap

pelaksanaan pemungutan pajak parkir di DPPKAD Kabupaten

Karanganyar.

c. Studi Pustaka

Studi pustaka adalah kegiatan yang meliputi mencari, membaca dan

menelaah laporan-laporan penelitian dan bahan pustaka yang

memuat teori-teori yang relevan dengan penelitian yang akan

dilakukan (Anggoro, 2008). Penulis memanfaatkan media bacaan

atau literatur-literatur dari berbagai sumber sebagai penunjang untuk

melakukan analisa mengenai pajak parkir yang sesuai dan

berhubungan dengan tema penyusunan Tugas Akhir.

4. Teknik Pembahasan

Teknik pembahasan yang digunakan penulis adalah teknik pembahasan

deskriptif. Teknik deskriptif yaitu teknik untuk membuat gambaran atau

deskripsi secara akurat mengenai suatu objek yang diteliti.

Page 45: perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id PERBANDINGAN ... · II.3 Wajib Pajak Parkir di Kabupaten Karanganyar Tahun 2011.....72 II.4 Target Penerimaan Pajak Parkir di Kabupaten Karanganyar

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

31

BAB II

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Pajak

Pengertian pajak menurut Feldmann yaitu pajak sebagai prestasi

yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut

norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya

kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-

pengeluaran umum sedangkan Rochmat Soemitro mendefinisikan pajak

adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang

(yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa imbal

(kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan

untuk membayar pengeluaran umum. Definisinya yang kemudian

dipertahankan menjadi pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat

kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan “surplus-nya”

digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk

membiayai public investment (Suandy, 2008).

Berdasarkan Undang-Undang No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan

Umum dan Tata Cara Perpajakan menjelaskan bahwa pajak adalah

kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau

badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak

mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan

negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Page 46: perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id PERBANDINGAN ... · II.3 Wajib Pajak Parkir di Kabupaten Karanganyar Tahun 2011.....72 II.4 Target Penerimaan Pajak Parkir di Kabupaten Karanganyar

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

32

Dapat disimpulkan pajak memiliki unsur-unsur antara lain:

a. Iuran dari rakyat kepada negara yaitu negara yang berhak memungut

iuran dari rakyat. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).

b. Berdasarkan undang-undang yaitu pajak dipungut berdasarkan atau

dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.

c. Tanpa jasa timbal dan kontraprestasi dari negara secara langsung

dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan

kontraprestasi individual oleh pemerintah.

d. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni

pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat

(Mardiasmo, 2008).

2. Fungsi Pajak

Pajak memiliki dua fungsi, yaitu (Suandy, 2008):

a. Fungsi budgetair/finansial yaitu memasukkan uang sebanyak-

banyaknya ke kas negara, dengan tujuan untuk membiayai

pengeluaran-pengeluaran negara.

b. Fungsi regulerend/mengatur yaitu pajak digunakan sebagai alat

untuk mengatur baik masyarakat baik di bidang ekonomi, sosial,

maupun politik dengan tujuan tertentu.

3. Syarat Pemungutan Pajak

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan,

maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut

(Mardiasmo, 2008):

Page 47: perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id PERBANDINGAN ... · II.3 Wajib Pajak Parkir di Kabupaten Karanganyar Tahun 2011.....72 II.4 Target Penerimaan Pajak Parkir di Kabupaten Karanganyar

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

33

a. Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan)

b. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (syarat yuridis)

c. Tidak mengganggu perekonomian (syarat ekonomis)

d. Pemungutan pajak harus efisien (syarat finansiil)

e. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

4. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi (Waluyo, 2007):

a. Official Assessment System yaitu sistem pemungutan pajak yang

memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan

besarnya pajak terutang.

b. Self Assessment System yaitu sistem pemungutan pajak yang

memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib

Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan

melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

c. Withholding System yaitu sistem pemungutan pajak yang memberi

wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut

besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

5. Pembagian Pajak

Pembagian pajak dapat dikelompokkan berdasarkan (Suandy, 2008):

a. Berdasarkan golongan

1) Pajak langsung yaitu pajak yang bebannya harus ditanggung

sendiri oleh wajib Pajak yang bersangkutan dan tidak dapat

dialihkan kepada pihak lain.

Page 48: perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id PERBANDINGAN ... · II.3 Wajib Pajak Parkir di Kabupaten Karanganyar Tahun 2011.....72 II.4 Target Penerimaan Pajak Parkir di Kabupaten Karanganyar

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

34

2) Pajak tidak langsung yaitu pajak yang bebannya dapat dialihkan

atau digeserkan kepada pihak lain.

b. Berdasarkan wewenang pemungut

1) Pajak pusat/pajak negara yaitu pajak yang wewenang

pemungutannya ada pada pemerintah pusat yang

pelaksanaannya dilakukan oleh Departemen Keuangan melalui

Direktorat Jenderal Pajak.

2) Pajak daerah yaitu pajak yang wewenang pemungutannya ada

pada pemerintah daerah yang pelaksanaannya dilakukan oleh

Dinas Pendapatan Daerah.

c. Berdasarkan sifat

1) Pajak subjektif yaitu pajak yang memerhatikan kondisi/keadaan

wajib pajak.

2) Pajak objektif yaitu pajak yang pada awalnya memerhatikan

objek yang menyebabkan timbulnya kewajiban membayar,

kemudian baru dicari subjeknya baik orang pribadi maupun

badan.

6. Pengertian Pajak Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah, pajak daerah adalah kontribusi wajib

kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat

memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan

Page 49: perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id PERBANDINGAN ... · II.3 Wajib Pajak Parkir di Kabupaten Karanganyar Tahun 2011.....72 II.4 Target Penerimaan Pajak Parkir di Kabupaten Karanganyar

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

35

imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi

sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

a. Kriteria Pajak Daerah

Kriteria pajak daerah secara spesifik diuraikan oleh K.J. Davey yang

terdiri atas 4 hal, yaitu (Syafiqurrahman dan Nur Haryani, 2007) :

1) Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah berdasarkan

pengaturan dari daerah sendiri.

2) Pajak yang dipungut berdasarkan peraturan Pemerintah Pusat

tetapi penetapan tarifnya dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

3) Pajak yang ditetapkan dan atau dipungut oleh Pemerintah

Daerah.

4) Pajak yang dipungut dan diadministrasikan oleh Pemerintah

Pusat tetapi hasil pemungutannya diberikan kepada Pemerintah

Daerah.

b. Jenis-jenis Pajak Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 jenis pajak daerah

dibagi menjadi:

1) Jenis Pajak Propinsi terdiri atas:

a) Pajak Kendaraan Bermotor

b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

d) Pajak Air Permukaan

e) Pajak Rokok

Page 50: perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id PERBANDINGAN ... · II.3 Wajib Pajak Parkir di Kabupaten Karanganyar Tahun 2011.....72 II.4 Target Penerimaan Pajak Parkir di Kabupaten Karanganyar

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

36

2) Jenis Pajak Kabupaten/Kota terdiri atas:

a) Pajak Hotel

b) Pajak Restoran

c) Pajak Hiburan

d) Pajak Reklame

e) Pajak Penerangan Jalan

f) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

g) Pajak Parkir

h) Pajak Air Tanah

i) Pajak Sarang Burung Walet

j) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

k) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

7. Pajak Parkir

1. Pengertian Pajak Parkir

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor

13 Tahun 2010 tentang Pajak Parkir, pajak parkir yang selanjutnya

dapat disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah atas

penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang di

sediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan

sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan

kendaraan bermotor.

Page 51: perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id PERBANDINGAN ... · II.3 Wajib Pajak Parkir di Kabupaten Karanganyar Tahun 2011.....72 II.4 Target Penerimaan Pajak Parkir di Kabupaten Karanganyar

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

37

2. Nama, Objek, Subjek dan Wajib Pajak Parkir

a. Dengan nama Pajak Parkir dipungut pajak atas setiap pelayanan

penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan oleh orang

pribadi atau badan.

b. Objek Pajak Parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir di luar

badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha

maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk

penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

Objek Pajak Parkir meliputi:

1) Halaman areal parkir atau gedung parkir.

2) Tempat penitipan kendaraan.

3) Garasi kendaraan bermotor yang difungsikan sebagai

tempat parkir dengan dipungut biaya.

c. Subjek Pajak Parkir adalah orang pribadi atau badan yang

melakukan parkir kendaraan bermotor.

d. Wajib Pajak Parkir adalah orang pribadi atau badan yang

menyelenggarakan tempat parkir.

3. Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak

Dasar Pengenaan Pajak Parkir adalah jumlah pembayaran atau

yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir. Di

Kabupaten Karanganyar tarif Pajak Parkir ditetapkan sebesar 20%

(dua puluh persen).

Page 52: perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id PERBANDINGAN ... · II.3 Wajib Pajak Parkir di Kabupaten Karanganyar Tahun 2011.....72 II.4 Target Penerimaan Pajak Parkir di Kabupaten Karanganyar

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

38

B. Pembahasan Masalah

1. Perubahan Antara Perda Nomor 19 Tahun 2001 dengan Perda

Nomor 13 Tahun 2010

Pajak parkir merupakan salah satu pajak daerah yang menjadi

sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Karanganyar yang

pelaksanaannya dikelola oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan

dan Aset Daerah Kabupaten Karanganyar. Penerimaan pajak parkir

sangat dipengaruhi oleh banyaknya objek pajak parkir dan proses

pelaksanaan pemungutannya. Pelaksanaan pemungutan tersebut

tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010 yang

merupakan perubahan dari Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2001.

Perda Nomor 19 Tahun 2001 mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2002

sedangkan Perda Nomor 13 Tahun 2010 mulai berlaku pada tanggal 1

Januari 2011. Terjadi pergantian Perda dikarenakan adanya Peraturan

baru yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah

dan Retribusi Daerah. Antara kedua Perda tersebut terjadi perubahan

yaitu perbedaan jumlah pasal dan penjelasan pasal demi pasal. Untuk

mengetahui perbedaan tersebut, berikut ini disajikan tabel tentang

perubahan antara Perda Nomor 19 Tahun 2001 dengan Perda Nomor 13

Tahun 2010 tentang pajak parkir.

Page 53: perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id PERBANDINGAN ... · II.3 Wajib Pajak Parkir di Kabupaten Karanganyar Tahun 2011.....72 II.4 Target Penerimaan Pajak Parkir di Kabupaten Karanganyar

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

39

Tabel II.1

Perubahan Antara Perda Nomor 19 Tahun 2001 dengan Perda Nomor 13 Tahun 2010

Perda Nomor 19 Tahun 2001 Perda Nomor 13 Tahun 2010 Pasal 1 Pasal 1

Dalam peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: (1) Daerah adalah Kabupaten Karanganyar; (2) Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta

Perangkat Daerah Otonomi yang lain sebagai badan eksekutif daerah;

(3) Bupati adalah Bupati Karanganyar; (4) Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten

Karanganyar; (5) Pajak Parkir adalah pajak yang dikenakan atas

penyelenggara tempat parkir di luar badan jalan oleh orang pribadi atau badan baik yang di sediakan berkaitan dengan pokok usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotoryang memungut bayaran;

(6) Kendaraan adalah sesuatu alat yang dapat bergerak di jalan baik kendaraan bermotor dan tidak bermotor;

(7) Surat pemberitahuan pajak daerah yang selanjutnya disingkat dengan SPTPD adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;

(8) Surat setor pajak daerah yang selanjutnya di

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: (1) Sama dengan Perda Nomor 19 Tahun 2001 (2) Sama dengan Perda Nomor 19 Tahun 2001 (3) Sama dengan Perda Nomor 19 Tahun 2001 (4) Badan adalah Sekumpulan orang dan/atau modal yang

merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

(5) Badan Jalan adalah bagian jalan yang meliputi seluruh jalur lalu lintas, median, dan bahu jalan.

(6) Penyidik adalah pejabat polisi Negara republik Indonesia atau PPNS tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang undang untuk melakukan penyidikan.

(7) Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat dengan PPNS adalah pejabat PNS tertentu yang diberi

Page 54: perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id PERBANDINGAN ... · II.3 Wajib Pajak Parkir di Kabupaten Karanganyar Tahun 2011.....72 II.4 Target Penerimaan Pajak Parkir di Kabupaten Karanganyar

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

40

singkat dengan SSPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati;

(9) Surat ketetapan pajak daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang;

(10) Surat ketetapan pajak daerah kurang bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat kuputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran kredit pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus di bayar;

(11) Surat ketetapan pajak daerah kurang tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas pajak yang telah di tetapkan;

(12) Surat ketetapan pajak daerah lebih bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang;

(13) Surat ketetapan pajak daerah nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah suatu keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan kredit pajal, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak;

(14) Surat tagihan pajak daerah yang selanjutnya

wewenang khusus oleh undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri.

(8) Juru Sita adalah petugas yang ditunjuk oleh atau atas kuasa Menteri Keuangan untuk melaksanakan Surat Paksa.

(9) Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Karanganyar.

(10) Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.

(11) Pajak Parkir, yang selanjutnya dapat disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang di sediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

(12) Kendaraan adalah sesuatu alat yang dapat bergerak di jalan baik kendaraan bermotor dan tidak bermotor.

(13) Subjek Pajak Daerah adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak.

(14) Wajib Pajak Daerah adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

(15) Masa Pajak Daerah adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan

Page 55: perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id PERBANDINGAN ... · II.3 Wajib Pajak Parkir di Kabupaten Karanganyar Tahun 2011.....72 II.4 Target Penerimaan Pajak Parkir di Kabupaten Karanganyar

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

41

disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak terutang.

(16) Tahun Pajak Daerah adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

(17) Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

(18) Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.

(19) Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan daerah.

(20) Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau yang telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.

Page 56: perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id PERBANDINGAN ... · II.3 Wajib Pajak Parkir di Kabupaten Karanganyar Tahun 2011.....72 II.4 Target Penerimaan Pajak Parkir di Kabupaten Karanganyar

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

42

(21) Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.

(22) Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.

(23) Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.

(24) Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat dengan SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

(25) Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

(26) Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang

Page 57: perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id PERBANDINGAN ... · II.3 Wajib Pajak Parkir di Kabupaten Karanganyar Tahun 2011.....72 II.4 Target Penerimaan Pajak Parkir di Kabupaten Karanganyar

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

43

terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.

(27) Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.

(28) Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas anding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.

(29) Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.

(30) Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan

Page 58: perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id PERBANDINGAN ... · II.3 Wajib Pajak Parkir di Kabupaten Karanganyar Tahun 2011.....72 II.4 Target Penerimaan Pajak Parkir di Kabupaten Karanganyar

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

44

suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.

(31) Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

(32) Surat Paksa adalah Surat Perintah membayar utang pajakdan biaya penagihan pajak.

Pasal 2 Pasal 2 (1) Dengan nama pajak parkir dipungut atas setiap pelayanan

penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan oleh orang pribadi atau badan.

(2) Obyek Pajak Parkir adalah setiap penggunaan atau pelayanan yang disediakan dengan pembayaran di tempat fasilitas di luar badan jalan.

(3) Obyek Pajak Parkir sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini meliputi: a. halaman areal parkir atau gedung parkir; b. tempat penitipan kendaraan; c. garasi kendaraan bermotor.

(1) Sama dengan Perda Nomor 19 Tahun 2001 (2) Objek Pajak adalah penyelenggaraan tempat parkir di luar

badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

(3) Objek Pajak sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini meliputi: a. halaman areal parkir atau gedung parkir; b. tempat penitipan kendaraan; c. garasi kendaraan bermotor yang difungsikan sebagai

tempat parkir dengan dipungut biaya. (4) Dikecualikan dari obyek Pajak adalah:

a. penyelenggaraan tempat Parkir oleh Pemerintah dan

Page 59: perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id PERBANDINGAN ... · II.3 Wajib Pajak Parkir di Kabupaten Karanganyar Tahun 2011.....72 II.4 Target Penerimaan Pajak Parkir di Kabupaten Karanganyar

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

45

Pemerintah Daerah; b. penyelenggaraan tempat Parkir oleh perkantoran yang

hanya digunakan untuk karyawannya sendiri; c. penyelenggaraan tempat Parkir oleh kedutaan,

konsulat, dan perwakilan Negara asing dengan asas timbal balik.

Pasal 3 Pasal 3 Dikecualikan dari obyek Pajak parkir adalah parkir yang di selenggarakan di luar badan jalan oleh pemerintah yang ditetapkan oleh Bupati.

(1) Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor.

(2) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan tempat parkir.

Pasal 4 Pasal 4 (1) Subyek Pajak Parkir adalah orang pribadi atau badan yang

melakukan pembayaran atas layanan tempat parkir di luar badan jalan.

(2) Wajib pajak parkir adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan usaha parkir di luar badan jalan.

(1) Dasar pengenaan Pajak adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelanggara tempat Parkir.

(2) Jumlah yang seharusnya dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk potongan harga parkir dan parkir cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa Parkir.

Pasal 5 Pasal 5 (1) Dasar pengenaan pajak parkir adalah jumlah pembayaran

yang dilakukan kepada wajib pajak parkir (orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab);

(2) Jumlah pembayaran sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini disertai dengan bukti pembayaran yang berupa karcis/benda berharga.

(3) Tata cara pemakaian karcis/benda berharga sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini di tetapkan oleh Bupati.

Tarif Pajak ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Page 60: perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id PERBANDINGAN ... · II.3 Wajib Pajak Parkir di Kabupaten Karanganyar Tahun 2011.....72 II.4 Target Penerimaan Pajak Parkir di Kabupaten Karanganyar

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

46

Pasal 6 Pasal 6 Tarif pajak parkir ditetapan sebesar 20% (dua puluh persen)

Besaran pokok Pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).

Pasal 7 Pasal 7 Tingkat pengunaan jasa parkir diukur berdasarkan lokasi, jenis kendaraan dan jangka waktu penggunaan.

Pajak yang terutang dipungut di Wilayah Daerah.

Pasal 8 Pasal 8 (1) Prinsip penetapan tarip pajak parkir pajak parkir adalah

untuk memperoleh pendapatan dengan mempertimbangkan biaya penyediaan fasilitas, biaya pelayanan dan biaya pemeliharaan.

(2) Stuktur dan besarnya tarif parkir ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Masa Pajak diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9 Pasal 9 (1) Wajib Pajak parkir wajib melaporkan usahanya secara

tertulis kepada Bupati untuk dikukuhkan sebagai wajib pungut dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum dimulainya kegaitan usaha tersebut;

(2) Wajib Pajak Parkir yang tidak melaporkan usahanya sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dikenakan sangsi berupa denda administrasi setinggi-tingginya Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

(3) Tata cara pelaporan dan pengukuhan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Bupati.

(1) Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat pembayaran Parkir.

(2) Tata cara penetapan pajak diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10 Pasal 10 (1) Pajak Parkir yang terutang dipungut di Daerah. (1) Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD.

Page 61: perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id PERBANDINGAN ... · II.3 Wajib Pajak Parkir di Kabupaten Karanganyar Tahun 2011.....72 II.4 Target Penerimaan Pajak Parkir di Kabupaten Karanganyar

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

47

(2) Besarnya pajak parkir terutang diutang dengan cara mengalihkan tarif sebagaimana dimaksud Pasal 6 Peraturan Daerah ini dengan pengenaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 peraturan Daerah ini

(2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh Wajib Pajak atau Kuasanya.

(3) Bentuk, isi, dan tata cara pengisian SPTPD diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11 Pasal 11 Masa Pajak Parkir adalah jangka waktu tertentu yang lamanya ditetapkan oleh Bupati sebagai dasar untuk menghitung besarnya pajak parkir terutang.

(1) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan. (2) Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakan sendiri

dibayar dengan menggunakan SPTPD, SKPDKB, dan/atau SKPDKBT.

Pasal 12 Pasal 12 Tahun Pajak Parkir adalah jangka waktu yang lama 1 (satu) tahun takwin kecuali bila wajib pajak parkir menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwin.

(1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Pejabat dapat menerbitkan:

a. SKPDKB dalam hal: 1) jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau

keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;

2) jika SPTPD tidak disampaikan kepada Pejabat dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran;

3) jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan.

b. SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang.

c. SKPDN jika jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak

Page 62: perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id PERBANDINGAN ... · II.3 Wajib Pajak Parkir di Kabupaten Karanganyar Tahun 2011.....72 II.4 Target Penerimaan Pajak Parkir di Kabupaten Karanganyar

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

48

terutang dan tidak ada kredit pajak. (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1) dan angka 2) dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

(3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.

(4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.

(5) Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3) dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

Pasal 13 Pasal 13 (1) Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD; (2) SPTPD sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini harus diisi

dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh

(1) Bupati dapat menerbitkan STPD jika : a. pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;

b. dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan

Page 63: perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id PERBANDINGAN ... · II.3 Wajib Pajak Parkir di Kabupaten Karanganyar Tahun 2011.....72 II.4 Target Penerimaan Pajak Parkir di Kabupaten Karanganyar

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

49

wajib pajak atau kuasanya; (3) SPTPD sebagaimana dimasud ayat (1) Pasal ini harus

disampaikan kepada Bupati selambat-lambatnya 15 ( lima belas ) hari setelah berakhirnya masa pajak;

(4) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD ditetapakan oleh Bupati.

pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung;

c. wajib pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

(2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.

Pasal 14 Pasal 14 (1) Berdasarkan SPTPD Sebagaimana dimaksud pasal14 ayat

(1) peraturan daerah ini,Bupati menetapkan pajak terutang dengan menertibkan SKPD.

(2) Apabila SKPD Sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD.

(1) Bupati menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat terutangnya pajak.

(2) SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.

(3) Bupati atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran pajak diatur dengan Peraturan Bupati.

Page 64: perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id PERBANDINGAN ... · II.3 Wajib Pajak Parkir di Kabupaten Karanganyar Tahun 2011.....72 II.4 Target Penerimaan Pajak Parkir di Kabupaten Karanganyar

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

50

Pasal 15 Pasal 15 (1) Wajib pajak yang membayar sendiri, SPTPD sebagaimana

dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) Peraturan Daerah ini digunakan untuk menghitung, memperhitungkan dan menetapkan pajak sendiri yang terutang.

(2) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Bupati dapat menerbitkan: a. SKPDKB b. SKPDKBT c. SKPDN

(3) SKPDKB Sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a Pasal ini diterbitkan : a. apabila berdasarkan pemeriksaan atau keterangan lain

pajak yang terutang atau kurang dibayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

b. apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dan telah ditegur secara tertulis, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

c. apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan,dan dikenakan

(1) Pajak yang terutang berdasarkan SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.

(2) Penagihan pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Page 65: perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id PERBANDINGAN ... · II.3 Wajib Pajak Parkir di Kabupaten Karanganyar Tahun 2011.....72 II.4 Target Penerimaan Pajak Parkir di Kabupaten Karanganyar

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

51

sanksi administrasi sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak .

(4) SPDKBT sebagaimana dimaksut pada ayat (2) huruf b pasal ini diterbitkan apabila ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terhutang, akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.

(5) SKPDN sebagaimana dimaksut ayat (2) huruf c pasal ini diterbitkan apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

(6) Apabila kewajiban membayar pajak terutang dalam SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b pasal ini tidak atau tidak sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, ditagih dengan menerbitkan STPD ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua pesen) sebulan.

Pasal 16 Pasal 16 (1) Pembayaran pajak dilakukan di kas Daerah atau tempat lain

yang di tunjuk oleh Bupati sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD,SKPD,SKPDKB, SKPDKBT dan STPD.

(1) Sama dengan Perda Nomor 19 Tahun 2001 (2) Sama dengan Perda Nomor 19 Tahun 2001 (3) Sama dengan Perda Nomor 19 Tahun 2001

Page 66: perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id PERBANDINGAN ... · II.3 Wajib Pajak Parkir di Kabupaten Karanganyar Tahun 2011.....72 II.4 Target Penerimaan Pajak Parkir di Kabupaten Karanganyar

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

52

(2) Apabila pembayaran pajak dilakukan di tempat lain yang ditunjukan, hasil penerimaan pajak harus disetor ke kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan Bupati.

(3) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) pasal ini dilakukan dengan SSPD

Pasal 17 Pasal 17 (1) Pembayaran pajak parker dilakukan sekaligus atau lunas. (2) Bupati dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak

untuk mengansur pajak terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang tertentu.

(3) Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen ) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.

(4) Bupati dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk menunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang ditentukan dengan dikenakan bunga 2% (dua persen) sebulan dari jumlah yang belum atau kurang bayar.

(5) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran dan penundaan sebagaimana dimaksud ayat (2) dan (4) pasal ini, ditetapkan oleh Bupati.

(1) Sama dengan Perda Nomor 19 Tahun 2001 (2) Sama dengan Perda Nomor 19 Tahun 2001 (3) Sama dengan Perda Nomor 19 Tahun 2001 (4) Sama dengan Perda Nomor 19 Tahun 2001 (5) Sama dengan Perda Nomor 19 Tahun 2001

Pasal 18 Pasal 18 (1) Setiap pembayaran pajak parkir sebagaimana dimaksud

pasal 17 Peraturan Daerah ini diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.

(2) Bentuk, Jenis, isi,ukuran tanda bukti pembayaran dan buku

(1) Sama dengan Perda Nomor 19 Tahun 2001. (2) Sama dengan Perda Nomor 19 Tahun 2001.

Page 67: perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id PERBANDINGAN ... · II.3 Wajib Pajak Parkir di Kabupaten Karanganyar Tahun 2011.....72 II.4 Target Penerimaan Pajak Parkir di Kabupaten Karanganyar

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

53

penerimaan pajak parkir sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, ditetapkan oleh Bupati

Pasal 19 Pasal 19 (1) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang

sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.

(2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib pajak harus melunasi pajak yang terutang.

(3) Surat Teguran, Surat Peringataan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dikeluarkan oleh pejabat.

(1) Sama dengan Perda Nomor 19 Tahun 2001 (2) Sama dengan Perda Nomor 19 Tahun 2001 (3) Sama dengan Perda Nomor 19 Tahun 2001

Pasal 20 Pasal 20 (1) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak

dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, jumlah pajak yang harus dibayar, ditagih dengan surat paksa.

(2) Pejabat menerbitkan surat paksa segera setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal surat teguran atau surat peringataan atau surat lain yang sejenis.

(1) Sama dengan Perda Nomor 19 Tahun 2001 (2) Sama dengan Perda Nomor 19 Tahun 2001

Pasal 21 Pasal 21 Apabila Pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam sesudah tanggal Pemberitahuan Surat Paksa, Pejabat segera menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.

Sama dengan Perda Nomor 19 Tahun 2001

Pasal 22 Pasal 22

Page 68: perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id PERBANDINGAN ... · II.3 Wajib Pajak Parkir di Kabupaten Karanganyar Tahun 2011.....72 II.4 Target Penerimaan Pajak Parkir di Kabupaten Karanganyar

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

54

Setelah dilakukan penyitaan dan Wajib Pajak belum juga melunasi utang pajaknya, setelah lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Pejabat mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang Negara.

Sama dengan Perda Nomor 19 Tahun 2001

Pasal 23 Pasal 23 Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan lelang, Juru Sita memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada Wajib Pajak.

Sama dengan Perda Nomor 19 Tahun 2001

Pasal 24 Pasal 24 Bentuk, jenis dan isi formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan Pajak Daerah ditetapkan oleh Bupati.

Sama dengan Perda Nomor 19 Tahun 2001

Pasal 25 Pasal 25 (1) Bupati, berdasarkan permohonan Wajib Pajak parkir dapat

memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak parkir.

(2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak parkir sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh bupati.

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atas suatu: a. SKPDKB; b. SKPDKBT; c. SKPDLB; d. SKPDN; dan

(2) Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan daerah.

(3) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.

(4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat, tanggal pemotongan atau pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali jika Wajib Pajak dapat

Page 69: perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id PERBANDINGAN ... · II.3 Wajib Pajak Parkir di Kabupaten Karanganyar Tahun 2011.....72 II.4 Target Penerimaan Pajak Parkir di Kabupaten Karanganyar

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

55

menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

(5) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.

(6) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) tidak dianggap sebagai Surat Keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.

(7) Tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan oleh Bupati atau tanda pengiriman surat keberatan melalui surat pos tercatat sebagai tanda bukti penerimaan surat keberatan.

Pasal 26 Pasal 26 (1) Bupati karena jabatanya atau atas permohonan wajib pajak

dapat: a. membetulkan SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT, atau

STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;

b. membatalkan atau mengurangkan ketetapan pajak yang tidak benar;

c. mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan dan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya.

(2) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi

(1) Bupati atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak tanggal Surat Keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.

(2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya pajak yang terutang.

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Page 70: perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id PERBANDINGAN ... · II.3 Wajib Pajak Parkir di Kabupaten Karanganyar Tahun 2011.....72 II.4 Target Penerimaan Pajak Parkir di Kabupaten Karanganyar

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

56

administrasi atas SKPD, SKPBKB, SKPDKBT dan STPD sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini harus disampaikan secara tertulis oleh wajib pajak kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD dengan memberikan alasan yang jelas.

(3) Bupati atau Pejabat paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini diterima sudah harus memberikan keputusan.

(4) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini Bupati atau pejabat tidak memberiakan keputusan, permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dikabulkan.

Pasal 27 Pasal 27

Page 71: perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id PERBANDINGAN ... · II.3 Wajib Pajak Parkir di Kabupaten Karanganyar Tahun 2011.....72 II.4 Target Penerimaan Pajak Parkir di Kabupaten Karanganyar

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

57

pajak, atau tanggal pemotongan/pemungutan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dengan alasan yang jelas ,kecuali apabila wajib pajak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

(3) Bupati atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini diterima, sudah harus memberikan keputusan.

(4) Apabila setelah lewat waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksut ayat (3) pasal ini Bupati atau Pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan keberatan dianggap dikabulkan.

(5) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini tidak menunda kewajiban membayar pajak.

Pasal 28 Pasal 28 (1) Wajib pajak dapat mengajukan banding kepada badan

penyelesaian Sengketa Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya keputusan keberatan.

(2) Pengajuan banding sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini tidak menunda kewajiban membayar pajak.

(1) Jika pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB.

(3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Page 72: perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id PERBANDINGAN ... · II.3 Wajib Pajak Parkir di Kabupaten Karanganyar Tahun 2011.....72 II.4 Target Penerimaan Pajak Parkir di Kabupaten Karanganyar

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

58

(4) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan.

(5) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Pasal 29 Pasal 29 Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pasal 27 peraturan Daerah ini atau Banding sebagaimana dimaksud pasal 28 Peraturan Daerah ini dikabulkan sebagian atau seluruhnya,kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

(1) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (1) huruf a diterbitkan : a.

pabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak dibayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga atas kurang bayar sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang bayar atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

b. pabila SPTPD tidak disampaikan dalan jangka waktu yang ditentukan dan ditegur secara tertulis,dikenakan sanksi administtrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat

Page 73: perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id PERBANDINGAN ... · II.3 Wajib Pajak Parkir di Kabupaten Karanganyar Tahun 2011.....72 II.4 Target Penerimaan Pajak Parkir di Kabupaten Karanganyar

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

59

terutangnya pajak. c.

pabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan dan dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak kurang bayar atau yang terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya pajak.

(2) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (1) huruf b diterbitkan apabila ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang akan dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.

(3) SKPDN sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (1) huruf c diterbitkan apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

(4) Apabila kewajiban membayar pajak terutang dalam SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (1) huruf a dan b tidak atau tidak sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, ditagih dengan menerbitkan STPD di tambah sanksi Administratif berupa bunga 2% (dua persen) sebulan.

(5) Penambahan jumlah pajak yang terutang sebagaimana

Page 74: perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id PERBANDINGAN ... · II.3 Wajib Pajak Parkir di Kabupaten Karanganyar Tahun 2011.....72 II.4 Target Penerimaan Pajak Parkir di Kabupaten Karanganyar

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

60

dimaksud pada ayat (2) tidak dikenakan apabila Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.

Pasal 30 Pasal 30 (1) Wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian

kelebihan pembayaran pajak kepada Bupati atau pejabat secara tertulis dengan menyebutkan sekurang-kurangnya a. nama dan alamat wajib pajak; b. masa pajak; c. besarnya kelebihan pembayaran pajak; d. alasan yang jelas.

(2) Bupati atau pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini harus memberikan keputusan.

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini di lampaui, Bupati atau pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan.

(4) Apabila wajib pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan penbayaran pajak sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak dimaksud.

(5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKPDLB dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan pajak (SPMKP).

(1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Pejabat dapat membetulkan SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

(2) Bupati dapat : a. mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif

berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundangundangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;

b. mengurangkan atau membatalkan SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar;

c. mengurangkan atau membatalkan STPD; d. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak

yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan

e. mengurangkan ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu objek pajak.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan

Page 75: perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id PERBANDINGAN ... · II.3 Wajib Pajak Parkir di Kabupaten Karanganyar Tahun 2011.....72 II.4 Target Penerimaan Pajak Parkir di Kabupaten Karanganyar

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

61

(6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkanya SKPDLB, Bupati atau pejabat memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas kelambatam pembayaran kelebihan pajak.

atau penghapusan sanksi administratif dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 31 Pasal 31 Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang pajak lain sebagaimana dimaksud pasal 30 ayat (4) peraturan daerah ini,pembayaran dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan bukti pemindah bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pambayaran pajak kepada Bupati atau Pejabat secara tertulis dengan menyebutkan sekurang-kurangnya : a. nama dan alamat wajib pajak; b. masa pajak; c. besarnya kelebihan pembayaran pajak; d. alasan yang jelas.

(2) Bupati dalam waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus memberikan Keputusan.

(3) Apabila jangka waktu sebagaiman dimaksud pada ayat (2) telah dilampui dan Bupati tidak memberikan suatu putusan, permohonan pengembalian kelebiham pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

(4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak tersebut.

Page 76: perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id PERBANDINGAN ... · II.3 Wajib Pajak Parkir di Kabupaten Karanganyar Tahun 2011.....72 II.4 Target Penerimaan Pajak Parkir di Kabupaten Karanganyar

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

62

(5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.

(6) Jika pengembalian kelebihan pajak dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan Bupati atau Pejabat memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran pajak.

(7) Tata cara pengembalian pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 32 Pasal 32 (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak, kadaluarsa setelah

melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terhutangnya pajak, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindakan pidana di bidang perpajakan daerah.

(2) Kadaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini tertangguh apabila: a. diterbitkan surat teguran dan surat paksa,atau ; b. ada pengakuan utang pajak dari wajib pajak baik

langsung maupun tidak langsung.

Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4) Peraturan Daerah ini, pembayaran dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan bukti pemindah bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

Pasal 33 Pasal 33 (1) Wajib pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan

atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang terutang.

(2) Wajib pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau

(1) Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan omzet paling sedikit Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.

(2) Kriteria Wajib Pajak dan penentuan besaran omzet serta tata cara pembukuan atau pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Page 77: perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id PERBANDINGAN ... · II.3 Wajib Pajak Parkir di Kabupaten Karanganyar Tahun 2011.....72 II.4 Target Penerimaan Pajak Parkir di Kabupaten Karanganyar

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

63

melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (tahun) bulan dan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang.

Pasal 34 Pasal 34 Tindak pidana sebagaimana dimaksud pasal 33 Peraturan Daerah ini tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa pajak atau berakhirnya Bagian Tahun Pajak atau berakhirnya Tahun Pajak.

(1) Hak untuk melakukan penagihan pajak menjadi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.

(2) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila : a diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa atau; b ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik

langsung maupun tidak langsung. (3) Dalam hal ini diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat

Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.

(4) Pengakuan utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

(5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib pajak.

Page 78: perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id PERBANDINGAN ... · II.3 Wajib Pajak Parkir di Kabupaten Karanganyar Tahun 2011.....72 II.4 Target Penerimaan Pajak Parkir di Kabupaten Karanganyar

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

64

Pasal 35 Pasal 35 (1) Pejabat pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan

pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.

(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah: a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti

keterangan atau laporan berkenan dengan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tetntang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah tersebut;

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah;

d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah;

g. menyuruh berhenti melarang seseorang meninggalkan

(1) Piutang pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.

(2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang pajak yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Tata cara penghapusan piutang pajak yang sudah kadaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

Page 79: perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id PERBANDINGAN ... · II.3 Wajib Pajak Parkir di Kabupaten Karanganyar Tahun 2011.....72 II.4 Target Penerimaan Pajak Parkir di Kabupaten Karanganyar

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

65

ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e ayat ini;

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah;

i. memanggil orang untuk didengar keteranganya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

j. menghentikan penyidikan; k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran

penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diataur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Pasal 36 Pasal 36 Hal-hal yang belum diataur dalam peraturan daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaanya akan diataur lebih lanjut oleh Bupati.

Instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak Parkir dapat diberikan insentif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37 Pasal 37 Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

(1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

Page 80: perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id PERBANDINGAN ... · II.3 Wajib Pajak Parkir di Kabupaten Karanganyar Tahun 2011.....72 II.4 Target Penerimaan Pajak Parkir di Kabupaten Karanganyar

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

66

(2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

(3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah: a. pejabat atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi

atau saksi ahli dalam sidang pengadilan; b. pejabat atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati

untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang keuangan daerah.

(4) Untuk kepentingan Daerah, Bupati berwenang memberi izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.

(5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata, Bupati dapat memberi izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan wajib pajak yang ada padanya.

(6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5)

Page 81: perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id PERBANDINGAN ... · II.3 Wajib Pajak Parkir di Kabupaten Karanganyar Tahun 2011.....72 II.4 Target Penerimaan Pajak Parkir di Kabupaten Karanganyar

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

67

harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

Pasal 38 (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak

menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dipidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dipidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39 Tindak pidana di bidang perpajakan daerah tidak dituntut

setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak atau berakhirnya Bagian Tahun Pajak atau berakhirnya Tahun Pajak yang bersangkutan.

Pasal 40 (1) Pejabat atau Tenaga Ahli yang ditunjuk oleh Bupati yang

karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pejabat atau Tenaga Ahli yang ditunjuk oleh Bupati yang

Page 82: perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id PERBANDINGAN ... · II.3 Wajib Pajak Parkir di Kabupaten Karanganyar Tahun 2011.....72 II.4 Target Penerimaan Pajak Parkir di Kabupaten Karanganyar

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

68

dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) dipidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya dilakukan atas pengaduan orang yang kerahasiaannya dilanggar.

(4) Tuntutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan sifatnya adalah menyangkut kepentingan pribadi seseorang atau Badan selaku Wajib Pajak, karena itu dijadikan tindak pidana pengaduan.

Pasal 41 (1) PPNS tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi

wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti

keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi agar

Page 83: perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id PERBANDINGAN ... · II.3 Wajib Pajak Parkir di Kabupaten Karanganyar Tahun 2011.....72 II.4 Target Penerimaan Pajak Parkir di Kabupaten Karanganyar

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

69

keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;

d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;

g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;

i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

j. menghentikan penyidikan; dan/atau

Page 84: perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id PERBANDINGAN ... · II.3 Wajib Pajak Parkir di Kabupaten Karanganyar Tahun 2011.....72 II.4 Target Penerimaan Pajak Parkir di Kabupaten Karanganyar

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

70

Sumber: DPPKAD Karanganyar

k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Pasal 42 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini

sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dengan oleh Bupati.

Pasal 43 Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan

Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 19 Tahun 2001 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2001 Nomor 88 Seri A.1) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 44 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2011.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar.

Page 85: perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id PERBANDINGAN ... · II.3 Wajib Pajak Parkir di Kabupaten Karanganyar Tahun 2011.....72 II.4 Target Penerimaan Pajak Parkir di Kabupaten Karanganyar

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

71

Page 86: perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id PERBANDINGAN ... · II.3 Wajib Pajak Parkir di Kabupaten Karanganyar Tahun 2011.....72 II.4 Target Penerimaan Pajak Parkir di Kabupaten Karanganyar

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

72

Dari tabel II.1 di atas dapat diketahui perbedaan antara kedua Perda

yaitu mengenai jumlah pasal dan penjelasan pasal. Dalam Perda Nomor

13 Tahun 2010 penjelasan per pasal lebih jelas sehingga memudahkan

orang atau para calon wajib pajak memahami apa dan bagaimana pajak

parkir itu. Untuk mengetahui pengaruh perubahan Perda terhadap jumlah

wajib pajak, berikut disajikan tabel tentang jumlah wajib pajak parkir di

Kabupaten Karanganyar antara tahun 2010 dengan tahun 2011.

Tabel II.2

Wajib Pajak Parkir di Kabupaten Karanganyar

Tahun 2010

No Nama Wajib Pajak Alamat 1 Penitipan Atmo Sumarto Barat Pasar Jungke 2 Penitipan Padmo Yulianto Jungke 3 Penitipan Sutaryono Bejen 4 Penitipan Rosalia Jaten 5 Penitipan Sunardi Depan Pasar Jungke 6 Penitipan Sudar Selatan Pasar Jungke 7 Penitipan Rukini Kebak 8 Penitipan Daliyo Utara Terminal Palur 9 Penitipan Umar Selatan Terminal Palur 10 Penitipan Sutarto Utara Polsek Palur 11 Penitipan RS PKU Muhammadiyah/Bapak.

Samsu Papahan

12 Penitipan Giyatno Karangpandan 13 Parkir Tamansari Colomadu 14 Parkir Samsat Karanganyar 15 Parkir Kolam Renang Intanpari Gaum, Tasikamdu 16 Parkir Mall Luwes Jaten 17 Parkir RM Amanah Karangpandan 18 Parkir RSU PKU Muhammadiyah Papahan 19 Parkir Makam Giri Bangun Giri Bangun, Matesih 20 Parkir SFA Toserba Padangan 21 Parkir Mitra Toserba Karanganyar 22 Parkir Primkopol Jl Lawu Karanganyar 23 Parkir BRI Karanganyar 24 Parkir BPN Karanganyar

Page 87: perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id PERBANDINGAN ... · II.3 Wajib Pajak Parkir di Kabupaten Karanganyar Tahun 2011.....72 II.4 Target Penerimaan Pajak Parkir di Kabupaten Karanganyar

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

73

25 Parkir PPT Tawangmangu Tawangamngu 26 Parkir Parang Ijo Ngargoyoso 27 Parkir Sondokoro Tasikmadu 28 Parkir Lor In Colomadu 29 Parkir RSUD Karanganyar Karanganyar

Sumber: DPPKAD Karanganyar

Tabel II.3

Wajib Pajak Parkir di Kabupaten Karanganyar

Tahun 2011

No Nama Wajib Pajak Alamat 1 Penitipan Atmo Sumarto Barat Pasar Jungke 2 Penitipan Padmo Yulianto Jungke 3 Penitipan Sutaryono Bejen 4 Penitipan Rosalia Jaten 5 Penitipan Sunardi Depan Pasar Jungke 6 Penitipan Sudar Selatan Pasar Jungke 7 Penitipan Rukini Kebak 8 Penitipan Daliyo Utara Terminal Palur 9 Penitipan Umar Selatan Terminal Palur 10 Penitipan Sutarto Utara Polsek Palur 11 Penitipan RS PKU Muhammadiyah/Bapak

Samsu Papahan

12 Penitipan Giyatno Karangpandan 13 Parkir Tamansari Colomadu 14 Parkir Samsat Karanganyar 15 Parkir Kolam Renang Intanpari Gaum, Tasikamdu 16 Parkir Mall Luwes Jaten 17 Parkir RM Amanah Karangpandan 18 Parkir RSU PKU Muhammadiyah/Ibu Papahan 19 Parkir Makam Giri Bangun Giri Bangun, Matesih 20 Parkir SFA Toserba Padangan 21 Parkir Mitra Toserba Karanganyar 22 Parkir Primkopol Jl Lawu Karanganyar 23 Parkir BRI Karanganyar 24 Parkir BPN Karanganyar 25 Parkir PPT Tawangmangu Tawangamngu 26 Parkir Parang Ijo Ngargoyoso 27 Parkir Sondokoro Tasikmadu 28 Parkir Lor In Colomadu 29 Parkir RSUD Karanganyar Karanganyar 30 Parkir Palur Plaza Palur

Sumber: DPPKAD Karanganyar

Page 88: perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id PERBANDINGAN ... · II.3 Wajib Pajak Parkir di Kabupaten Karanganyar Tahun 2011.....72 II.4 Target Penerimaan Pajak Parkir di Kabupaten Karanganyar

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

74

Perubahan antara Perda Nomor 19 Tahun 2001 dengan Perda Nomor

13 Tahun 2010 tidak begitu berpengaruh terhadap wajib pajak. Antara

tahun 2010 dengan tahun 2011 jumlah wajib pajak hanya bertambah 1

(satu) saja. Hal ini dikarenakan kurangnya sosialisasi dari Dinas

Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sehingga belum

banyak wajib pajak yang mau mendaftarkan objek pajaknya.

2. Kesesuaian Perda Nomor 13 Tahun 2010 Terhadap Praktik

Pelaksanaan Pemungutan Pajak Parkir di Kabupaten Karanganyar

a. Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Pajak Parkir Menurut Peraturan

Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor

13 Tahun 2010 tentang Pajak Parkir, pajak terutang dalam masa

pajak terjadi pada saat pembayaran. Masa pajak untuk pajak parkir

adalah 1 (satu) bulan kalender atau paling lama 3 (tiga) bulan

kalender yang menjadi dasar Wajib Pajak untuk menghitung,

menyetor dan melaporkan pajak terutang. Pelaksanaan pemungutan

pajak parkir di Kabupaten Karanganyar berdasarkan Peraturan

Daerah adalah sebagai berikut:

1) Wajib pajak datang ke Kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karanganyar untuk

mendaftar dan melaporkan objek pajaknya. Wajib pajak mengisi

formulir pendaftaran sesuai objek pajak yang dimiliki dengan

Page 89: perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id PERBANDINGAN ... · II.3 Wajib Pajak Parkir di Kabupaten Karanganyar Tahun 2011.....72 II.4 Target Penerimaan Pajak Parkir di Kabupaten Karanganyar

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

75

`jelas, benar, dan lengkap serta ditanda tangani oleh wajib pajak

atau kuasanya. Petugas meneliti/memverifikasi dan mencatat ke

dalam kartu data serta menerbitkan SPTPD yang kemudian

disampaikan kepada Bupati.

2) Berdasarkan SPTPD tersebut, kemudian menetapkan besarnya

pajak yang terutang dengan menerbitkan SKPD. Setelah wajib

pajak menerima SKPD, kemudian wajib pajak membayarkan

pajak berdasarkan SKPD pada waktu yang telah ditentukan dan

memperoleh SSPD sebagai bukti pembayaran.

3) Apabila dalam SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai

akibat salah tulis maupun salah hitung dan pajak dalam tahun

berjalan tidak atau kurang dibayar setelah jangka waktu 30 (tiga

puluh) hari sejak SKPD diterima, Bupati menerbitkan STPD dan

wajib pajak akan dikenakan sanksi berupa denda administratif

sebesar 2% (dua persen) setiap bulan.

4) Surat Teguran atau Surat Peringatan lain yang sejenis sebagai

awal tindakan pelaksaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh)

hari sejak saat jatuh tempo pembayaran. Dalam jangka waktu 7

(tujuh) hari setelah Surat Teguran atau Surat Peringatan lain

yang sejenis, wajib pajak harus melunasi pajak yang terutang.

5) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi

dalam jangka waktu yang telah ditentukan dalam Surat Teguran

atau Surat Peringatan lain yang sejenis, jumlah pajak yang harus

Page 90: perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id PERBANDINGAN ... · II.3 Wajib Pajak Parkir di Kabupaten Karanganyar Tahun 2011.....72 II.4 Target Penerimaan Pajak Parkir di Kabupaten Karanganyar

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

76

dibayar ditagih dengan Surat Paksa. Surat Paksa diterbitkan

setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal Surat

Teguran atau Surat Peringatan lain yang sejenis.

6) Setelah Surat Paksa diterbitkan dan wajib pajak tidak melunasi

pajak yang terutang dalam jangka waktu 2 x 24 jam, maka

Pejabat segera menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan

Penyitaan.

7) Apabila setelah dilakukan penyitaan dan wajib pajak belum juga

melunasi hutang pajaknya setelah jangka waktu 10 (sepuluh

hari) sejak tanggal pelaksaan Surat Perintah Melaksanakan

Penyitaan, Pejabat mengajukan permintaan penetapan tanggal

pelelangan kepada Kantor Lelang Negara.

8) Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam,

dan tempat pelaksanaan lelang, Juru Sita segera

memberitahukan secara tertulis kepada wajib pajak.

b. Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Pajak Parkir di Lapangan

Pelaksaan pemungutan pajak parkir di Kabupaten Karanganyar

menurut praktek atau lapangan yaitu:

1) Petugas dari Kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan

dan Aset Daerah mendatangi Wajib Pajak untuk mendata dan

mendaftar objek pajak yang ada di wilayah Kabupaten

Karanganyar. Kegiatan pendataan dan pendaftaran dilakukan

dengan pengisian formulir berupa SPTPD oleh Wajib Pajak

Page 91: perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id PERBANDINGAN ... · II.3 Wajib Pajak Parkir di Kabupaten Karanganyar Tahun 2011.....72 II.4 Target Penerimaan Pajak Parkir di Kabupaten Karanganyar

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

77

dengan jelas, lengkap, dan benar serta ditanda tangani oleh

Wajib Pajak atau kuasanya.

2) Petugas kemudian kembali ke Kantor Dinas Pendapatan

Pengelolaan dan Aset Daerah untuk memproses dan merinci

data Wajib Pajak.

3) SPTPD disampaikan kepada Bupati selambat-lambatnya 15

(lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak. Semua data

yang diperoleh dari SPTPD dicatat dalam berkas dan digunakan

untuk memperhitungkan dan menetapkan besarnya pajak yang

terutang dengan menerbitkan SKPD. Besarnya pajak parkir

terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar

pengenaannya.

4) Dalam pembayaran pajak, Wajib Pajak tidak tepat waktu dalam

membayar pajak yang terutang sehingga petugas dari Dinas

Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang harus

mendatangi dan menagih ke tempat Wajib Pajak yang

bersangkutan. Setelah pembayaran dilakukan kemudian Wajib

Pajak memperoleh SSPD sebagai bukti pembayaran.

5) Sanksi pembayaran dalam pelaksanaan di lapangan tidak pernah

dikenakan walaupun STPD tetap diterbitkan. Petugas melakukan

pendekatan kepada wajib pajak dengan memberikan tenggang

waktu atau kelonggaran dalam pelunasan pajak yang terutang.

Dengan cara ini diharapkan wajib pajak leluasa dalam melunasi

Page 92: perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id PERBANDINGAN ... · II.3 Wajib Pajak Parkir di Kabupaten Karanganyar Tahun 2011.....72 II.4 Target Penerimaan Pajak Parkir di Kabupaten Karanganyar

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

78

hutang pajaknya. Apabila sanksi administratif tetap dilakukan

dikhawatirkan wajib pajak tidak mau membayar pajaknya,

sehingga penerimaan pendapatan dari pajak parkir akan

berkurang dan mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

c. Dokumen atau formulir yang digunakan dalam pelaksanaan

pemungutan pajak parkir:

1) Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) adalah surat yang

digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan

dan pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak,

dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang–undangan perpajakan daerah.

2) Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) adalah surat ketetapan

pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang

terutang.

3) Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) adalah bukti pembayaran

atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan

menggunakan formulir atau yang telah dilakukan dengan cara

lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk

oleh Bupati.

4) Surat Tagihan Pajak (STPD) adalah surat untuk melakukan

tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga

dan/atau denda.

Page 93: perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id PERBANDINGAN ... · II.3 Wajib Pajak Parkir di Kabupaten Karanganyar Tahun 2011.....72 II.4 Target Penerimaan Pajak Parkir di Kabupaten Karanganyar

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

79

5) Surat Perintah adalah surat yang diberikan kepada wajib pajak

dari Kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah Kabupaten Karanganyar

6) Surat Teguran adalah surat yang diberikan kepada wajib pajak

atas keterlambatan pembayaran pajak.

7) Surat Paksa adalah surat perintah membayar hutang dan biaya

penagihan pajak.

8) Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan adalah surat terakhir

yang diberikan wajib pajak yang berisi tentang perintah

penyitaan akibat mengabaikan surat teguran dan surat paksa.

d. Perbandingan Antara Pemungutan Pajak Parkir Menurut Perda

dengan Praktik Lapangan

Berdasarkan informasi dan data yang diperoleh, dapat diketahui

hasil evaluasi yaitu sebagai berikut:

1. Menurut Peraturan Daerah dalam kegiatan pendataan dan

pendaftaran, wajib pajak datang ke Dinas Pendapatan

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk mengisi formulir

pendaftaran, namun dalam pelaksanaannya petugas dari Dinas

Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang harus

mendatangi para wajib pajak.

2. Dalam Peraturan Daerah sistem pemungutan pajak yang

digunakan adalah Self Assesment System yaitu wajib pajak yang

Page 94: perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id PERBANDINGAN ... · II.3 Wajib Pajak Parkir di Kabupaten Karanganyar Tahun 2011.....72 II.4 Target Penerimaan Pajak Parkir di Kabupaten Karanganyar

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

80

dituntut lebih aktif, namun dalam pelaksanaannya sistem yang

digunakan adalah Official Assesment System.

3. Dalam pembayaran pajak, wajib pajak tidak datang sendiri ke

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah,

melainkan petugas dari Dinas Pendapatan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah yang mendatangi para wajib pajak

untuk menagih pajak yang terutang.

4. Dalam pelaksanaan pemungutan di lapangan, sanksi administrasi

tidak benar-benar dikenakan. Petugas Dinas Pendapatan

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah lebih memilih dengan

cara melakukan pendekatan kepada wajib pajak dengan

memberikan tenggang waktu pelunasan pajak yang terutang.

Dari hasil evaluasi di atas dapat disimpulkan bahwa di Kabupaten

Karanganyar pelaksanaan pemungutan pajak parkir di lapangan belum

sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku. Hal ini dikarenakan

adanya ketentuan dalam Peraturan Daerah yang tidak dilakukan di

lapangan.

3. Dampak Perubahan Perda Nomor 19 Tahun 2001 dengan Perda

Nomor 13 Tahun 2010 Terhadap Penerimaan Pajak Parkir di

Kabupaten Karanganyar

Pelaksanaan Perda Nomor 19 Tahun 2001 berakhir pada akhir tahun

2010 dan awal tahun 2011 sudah menggunakan Perda yang baru yaitu

Page 95: perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id PERBANDINGAN ... · II.3 Wajib Pajak Parkir di Kabupaten Karanganyar Tahun 2011.....72 II.4 Target Penerimaan Pajak Parkir di Kabupaten Karanganyar

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

81

Perda Nomor 13 Tahun 2010. Dengan perubahan Perda tersebut antara

tahun 2010 dengan tahun 2011 terjadi pertambahan jumlah wajib pajak

dan hal tersebut akan berdampak pada penerimaan pajak parkir

khususnya penerimaan pajak per bulan. Untuk mengetahui seberapa

besar pengaruh dari perubahan Perda tersebut, berikut disajikan tabel

mengenai target dan realisasi penerimaan pajak parkir di Kabupaten

Karanganyar Tahun Anggaran 2010.

Tabel II.4

Target Penerimaan Pajak Parkir di Kabupaten Karanganyar

Tahun 2010 (per bulan)

Bulan Target (a) Realisasi

Penerimaan (b)

Persentase

(b/a x 100%)

Januari 2.116.250 - -

Pebruari 2.116.250 4.036.500 190,74%

Maret 2.116.250 3.175.688 150,06%

April 2.116.250 3.557.000 168,08%

Mei 2.116.250 5.525.800 261,11%

Juni 2.116.250 4.739.500 223,96%

Juli 2.116.250 3.668.000 173,33%

Agustus 2.116.250 2.875.800 135,89%

September 2.297.250 4.671.500 203,35%

Oktober 2.297.250 2.724.800 118,61%

November 2.297.250 4.355.600 189,60%

Desember 2.297.250 1.313.100 57,16%

Sumber: DPPKAD Karanganyar

Dari tabel II.4 di atas dapat diketahui bahwa realisasi penerimaan

pajak parkir mengalami peningkatan dan melebihi target pada bulan

Page 96: perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id PERBANDINGAN ... · II.3 Wajib Pajak Parkir di Kabupaten Karanganyar Tahun 2011.....72 II.4 Target Penerimaan Pajak Parkir di Kabupaten Karanganyar

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

82

Pebruari sampai bulan November. Namun pada bulan Desember realisasi

penerimaan tidak dapat memenuhi target yang telah ditetapkan. Dalam

Tahun Anggaran 2010 pada bulan Januari sampai bulan Agustus target

yang ditetapkan yaitu sebesar Rp 2.116.250,- sedangkan pada bulan

September sampai bulan Desember target yang ditetapkan sebesar Rp

2.297.250,-. Terjadi peningkatan target karena memang ada perubahan

target dari pusat, dan pada bulan-bulan sebelumnya realisasi penerimaan

selalu melebihi target sehingga Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan

dan Aset Daerah menaikkan jumlah target anggaran.

Pada bulan Januari sampai bulan Agustus target yang ditetapkan

yaitu Rp 2.116.250,- namun pada bulan Januari tidak ada penerimaan

atau terjadi tunggakan pajak sehingga penerimaan pada bulan Pebruari

jauh melebihi target yaitu dengan persentase sebesar 190,74%. Pada

bulan Maret persentase penerimaan turun tetapi masih melebihi target

yaitu sebesar 150,06%. Pada bulan April naik menjadi 168,08%, dan di

bulan Mei dan Juni jumlah persentase sangat jauh melebihi target yaitu

sebesar 261,11% dan 223,96%. Pada bulan Juli persentase turun menjadi

173,33% dan pada bulan Agustus persentase penerimaan turun lagi yaitu

sebesar 135,89%.

Pada bulan September sampai bulan Desember target yang

ditetapkan yaitu sebesar Rp 2.297.250,-. Realisasi penerimaan pajak

parkir pada bulan September sampai bulan November selalu melebihi

target. Pada bulan September persentase penerimaan yaitu sebesar

Page 97: perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id PERBANDINGAN ... · II.3 Wajib Pajak Parkir di Kabupaten Karanganyar Tahun 2011.....72 II.4 Target Penerimaan Pajak Parkir di Kabupaten Karanganyar

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

83

203,35%, pada bulan Oktober turun menjadi 118,61%. Pada bulan

November naik lagi menjadi 189,60% dan pada bulan Desember realisasi

penerimaan pajak parkir tidak dapat memenuhi target yang telah

ditetapkan yaitu hanya dengan persentase sebesar 57,16% karena omzet

berkurang dan berkurangnya omzet antara lain yaitu berkurangnya

pengunjung, adanya pesaing baru dan ketidak sadaran akan pajak.

Pada tahun 2011 Perda Nomor 13 Tahun 2010 mulai berlaku yaitu

sebagai pedoman dalam pemungutan pajak parkir. Untuk mengetahui

tingkat efektifitas pemungutan pajak parkir antara Perda Nomor 19

Tahun 2001 dengan Perda Nomor 13 Tahun 2010, berikut disajikan tabel

mengenai perbandingan target dan realisasi penerimaan pajak parkir di

Kabupaten Karanganyar tahun anggaran 2010 s/d 2011 pada bulan

Januari sampai bulan April.

Tabel II.5

Perbandingan Target Penerimaan Pajak Parkir di Kabupaten Karanganyar

Tahun Anggaran 2010 s/d 2011 (per bulan)

Bulan Target (a) Realisasi

Penerimaan (b)

Persentase

(b/a x 100%)

Tahun

2010

Tahun

2011

Tahun

2010

Tahun

2011

Tahun

2010

Tahun

2011

Tahun

2010

Tahun

2011

Januari Januari 2.116.250 2.416.667 - 8.348.400 - 345,45%

Pebruari Pebruari 2.116.250 2.416.667 4.036.500 3.877.300 190,74% 160,44%

Maret Maret 2.116.250 2.416.667 3.175.688 6.077.800 150,06% 251,49%

April April 2.116.250 2.416.667 3.557.000 9.027.100 168,08% 373,54%

Sumber: DPPKAD Karanganyar

Page 98: perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id PERBANDINGAN ... · II.3 Wajib Pajak Parkir di Kabupaten Karanganyar Tahun 2011.....72 II.4 Target Penerimaan Pajak Parkir di Kabupaten Karanganyar

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

84

Dari tabel II.5 di atas dapat diketahui bahwa perbedaan target yang

ditetapkan sangat jelas terlihat yaitu sebesar Rp 2.116.250,- dengan Rp

2.416.667,-. Begitu pula dengan realisasi penerimaannya, pada bulan

Januari tahun 2010 tidak ada penerimaan atau terjadi penunggakan pajak.

Namun pada bulan Pebruari hingga bulan April realisasi penerimaan

dapat memenuhi target yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp

4.036.500,-, Rp 3.175.688,-, dan Rp 3.557.000,- dengan persentase

sebesar 190,74%, 150,06%, dan 168,08%.

Pada bulan Januari sampai bulan April tahun 2011 realisasi

penerimaan pajak parkir jauh melebihi target yang telah ditetapkan yaitu

sebesar Rp 8.348.400,-, Rp 3.877.300,-, Rp 6.077.800,-, dan

Rp9.027.100,- dengan persentase sebesar 345,45%, 160,44%, 251,49%,

dan 373,54%. Dengan demikian berlakunya Perda Nomor 13 Tahun 2010

sangat berpengaruh terhadap penerimaan pajak parkir, jadi dalam tahun

2011 pemungutan pajak parkir sudah efektif untuk meningkatkan

Pendapatan Asli Daerah karena realisasi penerimaan pajak per bulan

selalu meningkat jauh melebihi target anggaran yang telah ditetapkan.

Page 99: perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id PERBANDINGAN ... · II.3 Wajib Pajak Parkir di Kabupaten Karanganyar Tahun 2011.....72 II.4 Target Penerimaan Pajak Parkir di Kabupaten Karanganyar

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

85

BAB III

TEMUAN

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD)

Kabupaten Karanganyar adalah instansi yang bertanggung jawab dalam hal

pendataan, penetapan, pembukuan, pemungutan dan penerimaan serta penagihan

pajak salah satunya pada pajak parkir. Berdasarkan analisis dan pembahasan yang

telah dilakukan, penulis mengemukakan beberapa kelebihan dan kelemahan antara

lain:

A. Kelebihan

1. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten

Karanganyar selalu meningkatkan jumlah target penerimaan pajak parkir

yang akan dicapai.

2. Pemungutan pajak parkir dengan acuan Perda Nomor 13 Tahun 2010

sudah efektif dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

3. Sistem pemungutan pajak parkir yang dilaksanakan cukup efektif karena

petugas yang lebih berperan aktif, sehingga mampu memenuhi target

realisasi pajak parkir yang telah ditentukan oleh Dinas Pendapatan

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karanganyar.

4. Penerimaan pajak parkir pada akhir tahun 2010 sempat mengalami

penurunan, namun pada awal tahun 2011 mengalami peningkatan yang

cukup tajam.

B. Kelemahan

Page 100: perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id PERBANDINGAN ... · II.3 Wajib Pajak Parkir di Kabupaten Karanganyar Tahun 2011.....72 II.4 Target Penerimaan Pajak Parkir di Kabupaten Karanganyar

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

86

1. Dengan dibukanya lapangan usaha baru namun masih ada Wajib Pajak

yang belum mendaftarkan objek pajak parkir, hal itu dikarenakan

kurangnya sosialisasi dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan

Aset Daerah Kabupaten Karanganyar.

2. Masih rendahnya kesadaran Wajib Pajak dalam membayar pajak dan

pembayaran pajak tidak tepat waktu, sehingga petugas dari Dinas

Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang harus

mendatangi Wajib Pajak yang bersangkutan dan menagih pajak yang

terutang.

3. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah belum

menindak lanjuti secara tegas bagi para Wajib Pajak yang telat

membayar dan melakukan penunggakan pajak karena tidak adanya

sanksi/denda bagi mereka, dan hal itu mengakibatkan masyarakat kurang

peduli dengan pajak.

Page 101: perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id PERBANDINGAN ... · II.3 Wajib Pajak Parkir di Kabupaten Karanganyar Tahun 2011.....72 II.4 Target Penerimaan Pajak Parkir di Kabupaten Karanganyar

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

87

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah disampaikan pada bab

sebelumnya yang berhubungan dengan perbandingan Peratuan Daerah tentang

pajak parkir dan dampak terhadap penerimaan pajak parkir di Kabupaten

Karanganyar, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

A. Simpulan

1. Dalam Perda Nomor 19 Tahun 2001 terdiri dari 37 pasal sedangkan dalam

Perda Nomor 13 Tahun 2010 terdiri dari 44 pasal. Perubahan yang terjadi

antara kedua Perda tersebut yaitu pada pasal 1 sampai dengan pasal 15

dan pasal 25 sampai dengan pasal 44. Pada pasal 16 sampai pasal 24

tidak terjadi perubahan antara Perda Nomor 19 Tahun 2001 dengan Perda

Nomor 13 Tahun 2010.

2. Pajak Parkir merupakan salah satu sumber penerimaan daerah di

Kabupaten Karanganyar yang pelaksanaannya dikelola oleh Dinas

Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang sistem

pemungutan pajak di lapangan atau praktiknya berbeda dengan Peraturan

Daerah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Parkir, karena ada

ketentuan dalam Perda yang tidak dilaksanakan.

3. Berlakunya Perda Nomor 13 Tahun 2010 sangat berpengaruh terhadap

penerimaan pajak parkir, sehingga dalam tahun 2011 pemungutan pajak

parkir sudah efektif untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah karena

realisasi penerimaan pajak per bulan selalu meningkat jauh melebihi

Page 102: perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id PERBANDINGAN ... · II.3 Wajib Pajak Parkir di Kabupaten Karanganyar Tahun 2011.....72 II.4 Target Penerimaan Pajak Parkir di Kabupaten Karanganyar

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

88

target anggaran yang telah ditetapkan yaitu pada bulan Januari sampai

bulan April persentase penerimaan pajak parkir sebesar 345,45%,

160,44%, 251,49%, dan 373,54%.

4. Kendala yang dihadapi dalam sistem pemungutan pajak parkir yaitu

petugas dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

yang harus mendatangi para Wajib Pajak untuk melakukan pendataan

dan menagih pajak yang terutang karena kurangnya kesadaran

masyarakat akan pentingnya pajak dalam meningkatkan Pendapatn Asli

Daerah Kabupaten Karanganyar.

B. Rekomendasi

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, maka penulis dapat

memberikan rekomendasi sebagai berikut:

1. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah harus lebih

mensosialisasikan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak

Parkir agar para Wajib Pajak mengetahui apa dan bagaimana prosedur-

prosedur pemungutan pajak parkir. Dalam Perda tersebut penjelasan per

pasal lebih jelas sehingga akan memudahkan Wajib Pajak untuk

memahaminya. Dengan hal tersebut dimungkinkan para Wajib Pajak

dapat mendaftarkan objek pajaknya dan Dinas Pendapatan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah tidak perlu menugaskan petugas untuk

mendata Wajib Pajak.

Page 103: perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id PERBANDINGAN ... · II.3 Wajib Pajak Parkir di Kabupaten Karanganyar Tahun 2011.....72 II.4 Target Penerimaan Pajak Parkir di Kabupaten Karanganyar

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

89

2. Selain sosialisasi tentang Perda, Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan

dan Aset Daerah perlu melakukan sosialisasi tentang pajak agar Wajib

Pajak yang melakukan penunggakan pajak tahu pentingnya pajak dan

menjadi peduli dengan pajak sehingga penunggakan pajak tidak lagi

terjadi.

3. Memberikan sanksi yang tegas bagi para Wajib Pajak yang terlambat

membayar pajak yang terutang yaitu dengan memberlakukan sanksi

administratif sebesar 2% (dua persen) menurut Perda yang berlaku.

4. Untuk menindaklanjuti para Wajib Pajak yang sering melakukan

penunggakan pajak, pihak Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan

Aset Daerah dapat memperbaharui Peraturan Daerah yaitu mengenai

sanksi administratif. Sanksi administratif yang dikenakan terlalu kecil

yaitu sebesar 2% (dua persen) dari pajak yang terutang, hal itu membuat

Wajib Pajak meremehkan sanksi tersebut sehingga banyak Wajib Pajak

yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar

pajak.

Page 104: perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id PERBANDINGAN ... · II.3 Wajib Pajak Parkir di Kabupaten Karanganyar Tahun 2011.....72 II.4 Target Penerimaan Pajak Parkir di Kabupaten Karanganyar

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

90

DAFTAR PUSTAKA

Arifin, E. Zaenal dan S. Arman Tasai. 2000. Cermat Berbahasa Indonesia. Jakarta: Akademi Pressindo.

Bartakusumah, Deddy Supriady dan Dadang Solihin. 2001. Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Ilyas, Wirawan B dan Richard Burton. 2007. Hukum Pajak. Edisi Ketiga. Jakarta: Salemba Empat.

Ketut. 2009. Statistika, Demografi, Teknologi, Informasi dan Bisnis Online. Bali: Badan Penelitian Pusat Statistik.

Mardiasmo. 2008. Perpajakan. Edisi Revisi. Yogyakarta: Penerbit Andi.

Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 19 Tahun 2001 Tentang Pajak Parkir.

Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Pajak Parkir.

Prakosa, Kesit Bambang. 2003. Pajak dan Retribusi Daerah. Yogyakarta: UII Press.

Rampan, Korrie Layun. 2000. Angkatan 2000 dalm Sastra Indonesia. Jakarta: Gramedia.

Suandy, Early. 2008. Hukum Pajak. Edisi Keempat. Jakarta: Salemba Empat.

Syafiqurrahman, Muhammad dan Nur Haryani. 2007. Praktik Pajak Daerah, PBB dan BM. UNS Press.

Page 105: perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id PERBANDINGAN ... · II.3 Wajib Pajak Parkir di Kabupaten Karanganyar Tahun 2011.....72 II.4 Target Penerimaan Pajak Parkir di Kabupaten Karanganyar

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

91

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Waluyo. 2007. Perpajakan Indonesia. Edisi Ketujuh. Jakarta: Salemba Empat.