PEMBAHASAN Prosedur Perlakuan Pajak Parkir dan Pajak Air ...thesis.binus.ac.id/doc/Bab4/2011-2-00375-AK Bab4005.pdfbadan jalan adalah parkir yang menggunakan lahan/bangunan tertentu

46

BAB IV

PEMBAHASAN

IV.1 Prosedur Perlakuan Pajak Parkir dan Pajak Air Tanah di Dinas Pelayanan

Pajak Propinsi DKI Jakarta

IV.1.1 Prosedur Perlakuan Pajak Parkir

Salah satu sumber penerimaan asli daerah yang diperoleh pemerintah Propinsi

DKI Jakarta adalah melalui penerimaan pajak daerah diantaranya pajak parkir. Masalah

perpakiran selalu dikaitkan dengan permasalahan kemacetan lalu lintas di Jakarta.

Dengan alasan, perparkiran merupakan masalah yang cukup besar yang sering sekali

terjadi dikarenakan kurangnya kapasitas jalan dan akhirnya menimbulkan kemacetan

lalu lintas. Permasalahan lain juga timbul karena keberadaan parkir ilegal (tepi jalan)

yang dikelola secara liar dengan alasan biaya yang dikeluarkan lebih murah dan alasan

mudah terjangkau atau lebih dekat serta oknum-oknum yang dalam hal ini para

pengusaha parkir yang “bermain” dalam pelaporan pajak parkir yang akhirnya

berdampak pada turunnya penerimaan pajak daerah dari sektor pajak parkir. Parkir

adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.

Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan,

baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai

suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Pajak parkir

terbagi menjadi 2 jenis yaitu parkir di badan jalan (On street parking) dan parkir di luar

badan

47

jalan (Off street parking). Parkir di badan jalan adalah memanfaatkan tepi jalan

sebagai lahan milik Negara untuk menjadi fasilitas parkir. Sedangkan parkir di luar

badan jalan adalah parkir yang menggunakan lahan/bangunan tertentu menjadi

fasilitas parkir. Keduanya sama-sama dikelola oleh Dinas Perhubungan (UPT

Perparkiran). Tersedianya areal perparkiran yang memadai telah menjadi kebutuhan

bagi masyarakat diperkotaan. Bagi masyarakat yang memiliki kendaraan pribadi,

tersedianya lahan parkir merupakan syarat utama agar aktifitas di suatu wilayah

dapat terlaksana dengan baik.

IV.1.1.1 Pendaftaran Diri Sebagai Wajib Pajak

Seseorang yang mempunyai perusahaan yang bergerak di bidang perpakiran harus

mendaftarkan dirinya menjadi seorang wajib pajak parkir. Berikut ini akan disajikan

bagan mengenai mekanisme/proses seseorang agar bisa menjadi wajib pajak parkir.

Bagan 2

Pendaftaran Diri Sebagai Wajib Pajak

Wajib pajak seksi P3D

tidak

Ya

Form pendaftaran

Isi formulir

Form

pendaftaran

Periksa kelengkapan

lengkap

Pemberian

tanda dan

tanggal

penerimaan

N

48

Dari flowchart diatas dapat disimpulkan bahwa seseorang yang ingin mendaftarkan

dirinya menjadi wajib pajak diawali dengan menyampaikan formulir pendaftaran.

Setelah formulir tersebut diisi oleh wajib pajak, petugas memeriksa kelengkapan

formulir pendaftaran yang telah diisi oleh wajib pajak tadi. Apabila ternyata formulir

belum lengkap, formulir tersebut dikembalikan kepada wajib pajak agar segera

dilengkapi. Namun apabila telah lengkap, formulir tersebut akan diberi tanda dan

tanggal penerimaan.

IV.1.1.2 Pengukuhan Wajib Pajak

Setiap wajib pajak parkir wajib melaporkan usahanya ke Dinas Pelayanan

Pajak dalam jangka waktu tertentu misalnya paling lama 30 hari sebelum kegiatan

usahanya dimulai agar dapat dikukuhkan dan diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak

Daerah (NPWPD). Berikut ini bagan mengenai prosedur pengukuhan sebagai wajib

pajak parkir

Bagan 3

Pengukuhan Wajib Pajak

Wajib pajak seksi P3D seksi P2 Kasudin

tidak

Ya

Mencetak

SKPD

Form pendaftaran

Form pendaftaran

Memeriksa

kelengkapan

lengkap

Pemberian tanda dan tanggal penerimaan

Form pendaftaran

Memeriksa kelengkapan

dan pembuatan

laporan

LHP

LHP

disposisi

SKPD

SKPD

Tanda

tangan

NPWPD

49

Dari bagan diatas, dapat terlihat bagaimana prosedur seorang wajib pajak dapat

dikukuhkan sebagai wajib pajak parkir. Seorang wajib pajak mengisi formulir

pendaftaran berupa Surat Pendaftaran Objek Pajak Daerah (SPOPD) pajak parkir dan

menyiapkan beberapa berkas persyaratan. SPOPD terdiri dari:

1. Data Objek Pajak, terdiri dari:

a. Nama Objek Pajak

b. Alamat

c. Kelurahan

d. Kecamatan

e. Kabupaten/Kodya

f. Nomor Telepon

g. Tanggal mulai operasi

2. Data Wajib Pajak, terdiri dari:

a. Nama Badan Hukum

b. Alamat Badan Hukum

c. Nama Pemilik/Penanggung Pajak

d. Alamat

e. Kelurahan

f. Kecamatan

g. Kabupaten/Kodya

h. Nomor Telepon

i. No.Pendaftaran/NPWP

3. Data Usaha, terdiri dari:

a. Lokasi/Luas Tempat

a). Dalam Gudang (m2)

50

b). Halaman/Pelataran (m2)

b. Kapasitas/Daya Tampung

a). Mobil (unit)

b). Motor (unit)

c. Tarif

a). Mobil: 1. jam pertama (Rp)

2. tiap jam berikutnya (Rp)

b). Motor: 1. Jam pertama (Rp)

2. tiap jam berikutnya (Rp)

d. Jumlah Pintu Masuk (buah)

e. Sistem Pemungutan :

1.Komputer

2. Manual

f. Nomor Izin Pengelolaan: ...... masa berlaku s/d .....

Selain formulir pendaftaran tersebut, seorang wajib pajak yang ingin

dikukuhkan sebagai wajib pajak parkir harus melengkapi berkas-berkas persyaratan

diantaranya:

a. Fotocopy identitas diri (KTP/SIM)

b. Surat keterangan domisili usaha

c. Surat izin instansi terkait

d. Akte pendirian usaha

Setelah semua proses dilalui, maka seseorang sudah dapat dikatakan sebagai

wajib pajak parkir. Lalu dicatat dalam daftar induk wajib pajak serta diberikan

Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) dan nomor urut NPWPD. Wajib pajak

51

yang telah mendapat NPWPD, setiap awal tahun pajak atau masa pajak wajib

melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD).

IV.1.1.3 Penyetoran Pajak Parkir

Setelah dikukuhkan menjadi wajib pajak dan ditentukan besarnya pajak

terutang, langkah selanjutnya adalah wajib pajak menyetorkan pajak terutang tersebut.

Wajib pajak yang telah memiliki NPWPD setiap awal masa pajak harus mengisi

SPTPD dengan jelas, lengkap, dan benar serta ditandatangani oleh wajib pajak dan

diserahkan kepada petugas yang berwenang.

IV.1.1.4 Pembayaran Pajak Parkir

Bagan 4

Bagan pembayaran pajak parkir

Wajib pajak Bank DKI seksi P3D seksi P2 Kasudin

disposisi

terlambat kurang bayar

Form SPTPD validasi

Form SSPD

Tanda bukti pembayaran

Nota perhitungan

Nota perhitungan

SKPDKB SKPDKB

Mencetak SKPD

Surat paksa Tanda bukti pembayaran

52

Setelah wajib pajak mengisi SPTPD, wajib pajak wajib membayar besarnya

pajak yang terutang. Agar lebih jelasnya, penulis akan memberi contoh cara

perhitungan pajaknya. (Darwin,2010:128)

PT. ABC merupakan sebuah perusahaan perparkiran yang berhasil

mengumpulkan uang parkir selama 1 bulan sebesar Rp 100.000.000,- Apabila tarif

pajak parkir ditetapkan 20%. Berapa besarnya pajak yang terutang oleh PT ABC?

Pajak yang terutang PT ABC = Tarif x DPP

= 20% x Rp 100.000.000,-

= Rp 20.000.000,-

Jadi besarnya pajak yang terutang dan harus dibayar ke Dinas Pelayanan Pajak

sebesar Rp 20.000.000.

Pembayaran pajak parkir dilakukan selambat-lambatnya 15 hari kerja setelah

masa pajak berakhir dan dibayarkan ke Bank DKI dengan menggunakan Surat

Setoran Pajak Daerah (SSPD). Bank akan memvalidasi SSPD tersebut dan wajib

pajak yang telah melakukan pembayaran pajak akan mendapat tanda bukti

pembayaran. Apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan, pajak terutang tidak

dilunasi maka akan dikenakan sanksi 2% per bulan. Dan jika ditemukan terjadi pajak

kurang bayar, seksi penetapan pajak membuat nota perhitungan dan diteruskan

kepada Kepala Suku Dinas untuk mendapat persetujuan kemudian diteruskan ke

Seksi pendaftaran dan penatausahaan pajak daerah (P3D) untuk diterbitkan Surat

Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB). Apabila dalam waktu yang

ditentukan, wajib pajak tetap tidak membayar utang pajaknya maka Dinas Pelayanan

Pajak berhak melakukan penagihan pajak dengan Surat Paksa oleh seksi penagihan

pajak. Surat paksa sekurang-kurangnya berisi nama wajib pajak/penanggung pajak,

besarnya utang pajak, perintah untuk membayar, dan saat pelunasan pajak.

53

IV.1.2 Prosedur Perlakuan Pajak Air Tanah

Sama halnya seperti pajak parkir, pajak air tanah juga merupakan salah satu

penyumbang penerimaan asli daerah. Air merupakan sumber daya alam yang penting

untuk kehidupan sehari-hari yang jika tidak dipantau atau tidak dibatasi

pemakaiannya serta tidak dikelola dengan baik, akan menyebabkan menipisnya

cadangan air bawah tanah. Pemakaian air tanah yang berlebihan dan terus menerus

untuk keperluan irigasi, industri, niaga (hotel, gedung-gedung bertingkat, dll)

mengakibatkan cadangan air tanah semakin menipis. Dan jika ini terjadi bisa

menimbulkan bencana kekeringan, tanah longsor, turunnya permukaan tanah, dan

lain sebagainya. Air bawah tanah merupakan milik bersama. Jika pemakaian air

bawah tanah terus digunakan secara berlebihan, maka kemungkinan anak cucu kita

tidak bisa menikmati sumber kekayaan tersebut. Salah satu cara agar anak cucu kita

dapat menikmatinya yaitu dengan cara menghemat pemakaian air. Oleh karena itu,

pemerintah DKI Jakarta harus dapat mengendalikan pemakaian air bawah tanah di

DKI Jakarta yaitu dengan cara membatasi pemakaian air bawah tanah. Salah satu

cara untuk membatasi penggunaan air bawah tanah tersebut adalah mengenakan

pajak kepada pihak yang mengambil, memanfaatkan atau mengambil dan

memanfaatkan air bawah tanah. Pengenaan pajak atas pengambilan atau pemanfaatan

air bawah tanah oleh pemerintah daerah DKI Jakarta bertujuan untuk membatasi atau

mengendalikan pengambilan air bawah tanah. Tujuan lain dari pengenaan dan

pemungutan pajak air tanah ini sudah tentu mendukung Penerimaan Asli Daerah

(PAD) Pemerintah Daerah DKI Jakarta.

54

IV.1.2.1 Pendaftaran Wajib Pajak

(Keputusan Gubernur no 76 tahun 2005 pasal 2) setiap orang pribadi atau

badan yang mengambil atau memanfaatkan air bawah tanah, wajib mendaftarkan diri

dan melaporkan objek pajaknya dengan menggunakan SPOPD. Setiap pengambilan

air tanah hanya dapat dilakukan setelah mendapat izin dari Kepala Daerah. Izin

tersebut terbagi 2 yaitu izin pemboran air bawah tanah dan izin pemanfaatan air

bawah tanah.

1. Untuk mendapatkan izin pemboran disampaikan selambat-lambatnya 3

bulan sebelum pekerjaan dimulai dengan mengisi formulir yang telah

disediakan dengan melampirkan fotocopy KTP pemohon untuk

perorangan atau pimpinan/penanggung jawab untuk badan

usaha/hukum, peta lokasi sumur dan lokasi sumur yang telah dilengkapi

dengan gambar pensil dengan skala detail/besar 1:1.000, peta situasi

topografi dengan skala 1:10.000, fotocopy Izin Mendirikan

Bangunan/Blok Plan, fotocopy izin perusahaan pemboran air tanah dari

BPLHD Propinsi DKI Jakarta.

2. Permohonan izin pemanfaatan air tanah

Izin pemanfaatan air bawah tanah meliputi:

a. Izin pemanfaatan air bawah tanah untuk sumur bor

Untuk mendapatkan izin pemanfaatan air bawah tanah untuk

sumur bor disampaikan kepada Gubernur selambat-lambatnya 1

bulan setelah pemboran selesai dilaksanakan dengan

melampirkan berita acara pemeriksaan hasil pemboran. Izin

tersebut diberikan setelah hasil pemeriksaan lab kualitas air

bawah tanah berdasarkan kebutuhan yang bersangkutan telah

55

memenuhi persyaratan sesuai dengan kebutuhan yang berlaku.

Persyaratan yang harus dilengkapi yaitu laporan pemboran

dengan standar teknis dari Direktorat Geologi dan Sumber Daya

Mineral yang sekurang-kurangnya memuat gambar konstruksi

atau penampang sumur,hasil logging, hasil uji debit, fotocopy

surat izin bor yang memuat saran teknis, hasil analisis kualitas air

dari laboratorium yang diakui oleh Pemerintah Asli, berita acara

konstruksi sumur bor, dll. Dan seluruh dokumen tersebut dibuat

masing-masing 3 set.

b. Izin pemanfaatan air bawah tanah untuk sumur pantek/sumur

gali

Untuk mendapatkan izin pemanfaatan air bawah tanah

untuk sumur pantek/sumur gali harus disampaikan selambat-

lambatnya 1 bulan setelah pekerjaan pemantekan/penggalian

selesai dilaksanakan dengan melampirkan berita acara

pemeriksaan hasil pemantekan /penggalian. Izin pemanfaatan

tersebut, diberikan setelah hasil pemeriksaan laboratoris kualitas

air bawah tanah berdasarkan kebutuhan yang bersangkutan telah

memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Persyaratan yang harus dilengkap diantaranya fotocopy KTP

pemohon untuk perorangan atau pimpinan/penanggung jawab

untuk badan usaha/hukum, peta lokasi sumur dan lokasi sumur

yang telah dilengkapi dengan gambar pensil dengan skala

detail/besar 1:1.000, peta situasi topografi dengan skala 1:10.000,

fotocopy izin mendirikan bangunan, fotocopy rekening PDAM

56

ditolak

diterima

Jaya/surat permohonan penyambungan PDAM (3 bulan terakhir),

pernyataan pemanfaatan air tanah untuk cadangan apabila ada

jaringan PDAM Jaya, membuat rincian rencana kebutuhan

pemakaian air bersih (neraca air). Agar lebih jelas, berikut ini

disajikan alur pelayanan izin sumur bor baru!

Bagan 5 Pendaftaran dan pembayaran pajak air tanah

Wajib Pajak Seksi Penetapan Pajak

Izin + Surat Pernyataan Lengkap dikembalikan

(1 hari kerja) Loket atau

TU

Pengecekan Lapangan

(2-5 hari kerja)

Pembahasan sarana teknik paparan kebutuhan air

Proses Perbal SIB

Tanda Tangan SIB

SIB

Pemohon + pelaksana melaksanakan :

- Pemboran sesuai SIB

- Logging - Konstruksi sumur - Pasang pompa

Pembuatan Laporan Pemboran (1 bulan)

Evaluasi Hasil Pemboran

(1-2 hari kerja)

Laporan Pemboran

Pemasangan Meter Air

(5-6 hari kerja)

Proses Perbal SIPA (2-3 hari kerja)

Tanda Tangan SIPA (2-3 hari

kerja)

SIPA

Pencatatan Meter Air

SKPD PABT

Bank DKI

Bukti Pembayaran

57

Setelah seseorang telah menjadi wajib pajak, setiap bulannya harus membayar pajak

yang terutang sesuai pemakaian air tanahnya. Besarnya pajak yang terutang

ditetapkan berdasarkan SKPD.

IV.1.2.2 Pembayaran Pajak Air Tanah

Pemungutan pajak air tanah didasarkan pada sistem official assesment yang

artinya pajak ditentukan oleh fiskus atau Gubernur. Maka formulir yang digunakan

hanya SKPD. SKPD terdiri dari 4 lembar, lembar pertama untuk wajib pajak,

lembar kedua untuk Dinas Pelayanan Pajak, lembar ketiga untuk bank DKI, lembar

keempat untuk BPKD, dan lembar terakhir disimpan sebagai arsip. Besarnya pajak

air tanah terutang adalah mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak (DPP).

DPP diperoleh dari pemakaian volume air dikalikan dengan harga dasar air.

Besarnya tarif ditetapkan paling tinggi 20%. Untuk lebih jelasnya, penulis akan

memberi contoh soal mengenai perhitungan besarnya pajak terutang.

PT Seger Waras yang berkedudukan di Jakarta merupakan sebuah industri

minuman sari temulawak yang setiap bulannya memanfaatkan air bawah tanah

untuk bahan baku produksinya. Izin pemanfaatan air bawah tanah dari Pemda

Propinsi DKI Jakarta dengan menggunakan alat pencatat meter. Jika diketahui tarif

sebesar 20%, dan harga dasar air ditentukan sebesar Rp 1000/m3. Meter awal

menunjukkan angka = 14.500 m3, meter akhir menunjukkan angka 14.900 m3

sehingga penggunaannya = 400 m3. Hitunglah berapa pajak terutang atas

penggunaan air bawah tanah ! Berikut ini disajikan tabel harga dasar air

pengambilan air bawah tanah:

58

Jawab : Pajak yang terutang 1 bulan = tarif x dasar pengenaan pajak

= tarif x nilai perolehan air

= tarif ( pemakaian volume air x harga dasar air)

= (400 m3 x Rp1.000/m3) x 20%

= Rp 400.000 x 20%

= Rp 80.000,-

Jadi besarnya pajak yang harus dibayar oleh PT Seger Waras sebesar Rp80.000

Pembayaran pajak air tanah yang terutang dilunasi selambat-lambatnya pada tanggal

15 bulan berikutnya dari masa pajak yang terutang setelah berakhirnya masa pajak.

Pembayaran pajak air tanah dilakukan ke Bank DKI.

IV.2 Tingkat Perkembangan Realisasi Penerimaan Daerah

IV.2.1. Tingkat Perkembangan Realisasi APBD tahun 2008 s/d 2010 Propinsi

DKI Jakarta

Anggaran pendapatan dan belanja daerah yang disingkat APBD merupakan

suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan

daerah tentang APBD yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. APBD

memiliki fungsi diantaranya:

a. Otorisasi

Anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan

belanja pada tahun yang bersangkutan.

b. Perencanaan

Anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam

merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.

59

c. Pengawasan

Anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan

penyelenggaraan pemerintah daerah sudah sesuai dengan ketentuan yang

telah ditetapkan.

d. Alokasi

Anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan

kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta

meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.

e. Distribusi

Kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan

kepatutan.

f. Stabilisasi

Anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan

mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

(Permendagri no 13 tahun 2006 pasal 16).

Berikut disajikan tabel perkembangan target dan realisasi APBD tahun 2008

s/d 2010.

Tabel 7

Target dan Realisasi Penerimaan APBD tahun 2008 s/d 2010

Tahun target Penerimaan Realisasi Penerimaan % realisasi penerimaan

2008 Rp20.396.107.754.973 Rp16.139.641.143.947 79,13%

2009 Rp23.968.208.566.981 Rp19.952.336.618.695 83,25%

2010 Rp26.711.863.222.548 Rp21.863.303.122.297 81,85%

60

Dari tabel diatas terlihat tingkat realisasi penerimaan APBD dalam kurun

waktu 3 tahun yaitu tahun 2008 s/d tahun 2010 selalu tidak mencapai target yang

diharapkan. Dinas pelayanan pajak mempunyai kebijakan dalam menyusun target

penerimaan yaitu dengan cara sebagai berikut:

1. Menghitung prosentase pencapaian 2 tahun sebelumnya. Contoh, jika ingin

mencari target penerimaan tahun 2008, maka cari prosentase pencapaian

tahun 2006 dan 2007 dan begitu juga tahun-tahun lainnya.

2. Menghimpun rencana dan realisasi serta usulan dari unit kerja di lingkungan

Dinas Pelayanan Pajak Propinsi DKI Jakarta.

3. Selain variabel diatas, untuk menentukan rencana penerimaan pajak daerah

juga harus mempertimbangkan variabel-variabel diantaranya :

a. Potensi pajak daerah

b. Hasil evaluasi kinerja Bidang Pengendalian

c. Hasil monitoring analisa LHP UPT Pemeriksaan

d. Data tunggakan Suku Dinas

e. Rasionalisasi Tim Perumus

Dari semua variabel diatas, diperoleh prosentase kontribusi terhadap APBD

dari masing-masing jenis pajak daerah yang akan dijadikan bahan pembahasan dalam

Rapat Kerja Rencana Penerimaan Pajak Daerah. Setelah diperoleh rencana

penerimaan pajak daerah sebagai hasil dari Rapat Kerja tersebut, langkah selanjutnya

untuk menetapkan rencana penerimaan pajak daerah perlu mempertimbangkan

kebijakan Pimpinan dan kesepakatan masing-masing Suku Dinas dan Unit PKB &

BBN-KB. Pemerintah mentargetkan penerimaan APBD tahun 2008 sebesar

Rp20.396.107.754.973 tetapi yang tercapai hanya sebesar Rp16.139.641.143.947

atau hanya sebesar 79,13 persen. Untuk tahun 2009, pemerintah mentargetkan

61

penerimaan APBD sebesar Rp23.968.208.566.981 namun yang tercapai hanya

Rp19.952.336.618.695 atau tingkat pencapaiannya hanya 83,25%. Pada tahun 2010,

pemerintah mentargetkan penerimaan APBD sebesar Rp26.711.863.222.548 atau

hanya 81,85%. Untuk lebih jelasnya, berikut ditampilkan grafik tingkat realisasi

penerimaan APBD.

Grafik 1

Grafik Target dan Realisasi Penerimaan APBD tahun 2008 s/d 2010

IV.2.2 Tingkat Perkembangan Realisasi PAD tahun 2008 s/d 2010

Tabel 8

Target dan Realisasi PAD tahun 2008 s/d 2010

Dari tabel diatas terlihat dari tahun 2008 s/d tahun 2010 tingkat penerimaan

PAD selalu mencapai target yang diharapkan seperti terlihat tahun 2008 pemerintah

Tahun Target Penerimaan Realisasi Penerimaan % Realisasi Penerimaan

2008 Rp10.381.542.819.361 Rp10.455.565.540.756 100,71%

2009 Rp10.363.435.508.395 Rp10.601.057.958.783 102,29%

2010 Rp12.315.398.272.250 Rp12.891.992.182.041 104,68%

62

propinsi DKI Jakarta menargetkan penerimaan PAD sebesar Rp10.381.542.819.361

yang mencapai target realisasinya sebesar Rp10.455.565.540.756 dengan kata lain

bertambah sebesar Rp74.022.721.395 atau 100,71 persen. Untuk tahun 2009,

pemerintah menargetkan penerimaan PAD propinsi DKI Jakarta sebesar

Rp10.363.435.508.395 yang berhasil mencapai target realisasinya sebesar

Rp10.601.057.958.783 dengan kata lain bertambah sebesar Rp237.622.450.388

102,29 persen. Untuk tahun 2010, pemerintah propinsi DKI Jakarta menargetkan

penerimaan PAD sebesar Rp12.315.398.272.250 yang berhasil mencapai target

realisasinya sebesar Rp12.891.992.182.041 dengan kata lain bertambah sebesar

Rp576.593.909.791 dari target yang diharapkan atau sebesar 104,68 persen. Untuk

lebih jelasnya, berikut penulis lampirkan grafik tingkat realisasi PAD.

Grafik 2

Grafik Target dan Realisasi PAD Tahun 2008 s/d 2010

63

IV.2.3 Tingkat Perkembangan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah tahun 2008

s/d 2010 Propinsi DKI Jakarta

Tabel 9

Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah tahun 2008 s/d 2010

Dari tabel diatas terlihat bahwa realisasi penerimaan pajak daerah dari tahun

2008 s/d tahun 2010 tidak tetap. Penerimaan pajak daerah tahun 2008 mencapai

target yang diharapkan yaitu pemerintah propinsi DKI Jakarta menargetkan sebesar

Rp8.484.270.000 yang berhasil mencapai target sebesar Rp8.751.273.782.037 yang

berarti adanya pertambahan sebesar Rp267.003.782.037 atau sebesar 103,15 persen.

Untuk lebih jelasnya disajikan grafik realisasi penerimaan pajak daerah.

Grafik 3

Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2008 s/d 2010

Tahun Target Penerimaan Realisasi Penerimaan % Realisasi

Penerimaan

2008 Rp8.484.270.000.000 Rp8.751.273.782.037 103,15%

2009 Rp8.615.000.000.000 Rp8.560.134.926.182 99,36%

2010 Rp10.083.000.000.000 Rp10.751.745.151.388 106,63%

64

IV.2.4 Tingkat Perkembangan Realisasi Penerimaan Pajak Parkir tahun

2008 s/d 2010

Tabel 10

Tabel Perkembangan Realisasi Penerimaan Pajak Parkir tahun 2008 s/d 2010

Tahun Target penerimaan Realisasi penerimaan % realisasi penerimaan

2008 Rp125.000.000.000 Rp113.517.192.051 90,81%

2009 Rp140.000.000.000 Rp138.675.783.768 99,05%

2010 Rp150.000.000.000 Rp129.407.192.946 86,27%

Dari tabel diatas, dapat terlihat bahwa pajak parkir setiap tahun tidak dapat

mencapai target yang diharapkan. Untuk tahun 2008, pemerintah propinsi DKI

jakarta menargetkan penerimaan dari pajak parkir sebesar Rp125.000.000.000 tetapi

kenyataannya yang terealisasi hanya sebesar Rp113.517.192.051 atau sebesar 90,81

persen. Pemerintah Propinsi DKI Jakarta menargetkan penerimaan pajak parkir tahun

2009 sebesar Rp140.000.000.000 tetapi kenyataannya yang terealisasi hanya sebesar

Rp138.675.783.768 atau sebesar 99,05 persen. Sedangkan untuk tahun 2010,

pemerintah Propinsi DKI Jakarta menargetkan penerimaan pajak parkir sebesar

Rp150.000.000.000 namun kenyataannya yang berhasil tercapai hanya

Rp129.407.192.946 atau hanya sebesar 86,27 persen. Beberapa faktor yang

menyebabkan ketidakpencapaian target penerimaan pajak parkir selama 3 tahun

tersebut diantaranya sistem transportasi kota yang semakin membaik sehingga

kendaraan umum menjadi pilihan utama masyarakat dalam menjalankan aktifitasnya,

mengingat biaya yang dikeluarkan lebih murah jika dibandingkan dengan

menggunakan kendaraan pribadi, pertumbuhan sarana gedung-gedung dan jumlah

kendaraan bermotor di Propinsi DKI Jakarta tidak diikuti dengan pertumbuhan

65

penggunaan dari marka parkir terutama kendaraan roda empat dan adanya

kecenderungan masyarakat mengalihkan model transportasi kendaraan roda empat ke

kendaraan roda dua, serta adanya pertumbuhan sektor propoerti khususnya bagi

sentra-sentra bisnis seperti pembangunan apartemen, mall, plaza yang berada diluar

wilayah DKI Jakarta. Agar lebih jelasnya, disajikan grafik perkembangan realisasi

penerimaan pajak parkir.

Grafik 4

Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Parkir tahun 2008 s/d 2010

Berdasarkan grafik diatas terlihat jelas penerimaan pajak parkir tidak dapat

mencapai target. Langkah-langkah yang telah ditempuh oleh Dinas Pelayanan Pajak

untuk mencapai target penerimaan pajak parkir diantaranya :

1. Peningkatan pembinaan kepada wajib pajak atas perlakuan perpajakan

dengan sistem Self Asessment melalui sosialisasi dan penyuluhan,

sehingga tingkat kesadaran wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban

perpajakannya mengalami peningkatan.

66

2. Pemeriksaan terhadap wajib pajak yang belum sepenuhnya mematuhi

kewajiban pembayaran dan pelaporan jumlah pajak terutang.

3. Law enforcement melalui tindakan penerapan sanksi adminsitrasi bagi

wajib pajak yang tidak memenuhi ketentuan perpajakan.

IV.2.4.1 Tingkat Pertumbuhan Penerimaan Pajak Parkir

Tabel 11

Tingkat Pertumbuhan Penerimaan Pajak Parkir

Tahun Realisasi penerimaan pajak parkir Pertumbuhan (Rp) Pertumbuhan (%)

2008 Rp113.517.192.051 -

2009 Rp138.675.783.768 Rp25.158.591.717 22%

2010 Rp129.407.192.946 Rp9.268.590.822 7%

Rata-rata pertumbuhan 14,42%

67

Grafik 5

Grafik Tingkat Pertumbuhan Pajak Parkir tahun 2008 s/d 2010

IV.2.5 Tingkat Perkembangan Realisasi Penerimaan Pajak Air Tanah

tahun 2008 s/d 2010

Tabel 12

Tabel Perkembangan Realisasi Penerimaan Pajak Air Tanah

tahun 2008 s/d 2010

tahun target penerimaan realisasi penerimaan % perkembangan

2008 Rp80.000.000.000 Rp60.597.213.743 75,75%

2009 Rp80.000.000.000 Rp126.446.931.536 158,06%

2010 Rp150.000.000.000 Rp156.690.521.376 104,46%

68

Dari tabel diatas terlihat bahwa penerimaan pajak air tanah setiap tahun

mencapai target yang berbeda-beda. Seperti pada tahun 2008, pemerintah Propinsi

DKI Jakarta menargetkan penerimaan pajak air tanah sebesar Rp80.000.000.000

namun kenyataannya yang berhasil terealisasi hanya sebesar Rp60.597.213.743 atau

sebesar 75,75 persen. Ketidakpencapaian penerimaan pajak air tanah ini disebabkan

oleh beberapa faktor diantaranya:

a). Adanya pembatasan terhadap pemakaian/pemanfaatan air bawah tanah

kepada masyarakat sesuai dengan ijin uang diberikan oleh Dinas

Pertambangan.

b). Adanya pemakaian/pemanfaatan air bawah tanah secara ilegal karena

belum terjaring sebagai pelanggan air bawah tanah yang dapat dijadikan

objek pajak seperti tempat-tempt pencucian kendaraan bermotor yang

belum diikuti dengan ditetapkannya peraturan yang menjadi kebijakan

Pemerintah Daerah tentang pemungutan pajak.

c). Adanya permasalahan teknis dilapangan seperti meteran air rusak.

Sedangkan untuk tahun 2009, pemerintah Propinsi DKI Jakarta menargetkan

penerimaan pajak air tanah sebesar Rp80.000.000.000 berhasil mencapai target yang

diharapkan yaitu sebesar Rp126.446.931.536 atau sebesar 158,06 persen. Beberapa

indikator yang dapat menunjang tingkat pencapaian penerimaan pajak air tanah

diantaranya pemungutan pajak air tanah bersifat regulasi sehingga pemungutan

pajaknya lebih diarahkan sebagai pengaturan dan pengendalian atas

pemakaian/pemanfaatan air bawah tanah oleh masyarakat serta adanya kenaikan nilai

perolehan air sebagai dasar pengenaan Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah (PABT)

berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2009, dalam rangka pengembalian

dan pemanfaatan air bawah tanah serta dalam upaya pengendalian dampak

69

lingkungan untuk menjaga kuantitas dan kualitas air bawah tanah. Agar lebih

jelasnya berikut disajikan grafik perkembangan realisasi penerimaan pajak air tanah.

Grafik 6

Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Air Tanah tahun 2008 s/d 2010

IV.2.5.1 Tingkat Pertumbuhan Penerimaan Pajak Air Tanah

Tabel 13

Tingkat Pertumbuhan Penerimaan Pajak Air Tanah

Tahun Realisasi penerimaan pajak air tanah Pertumbuhan (Rp) Pertumbuhan (%)

2008 Rp60.597.213.743 -

2009 Rp126.446.931.536 Rp65.849.717.793 109%

2010 Rp156.690.521.376 Rp30.243.589.840 24%

Rata-rata pertumbuhan 66,29%

70

Grafik 7

Grafik Tingkat Pertumbuhan Pajak Air Tanah tahun 2008 s/d 2010