BUPATI MUSI BANYUASIN PROVINSI SUMATERA SELATAN PERATURANBUPATIMUSI BANYUASIN NOMOR &1 TAHUN 2019 TENTANG SATUANTUGASPERCEPATANPENYELESAlANKONFLIKAGRARIA KABUPATENMUSIBANYUASIN DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA BUPATIMUSI BANYUASIN, Menimbang: a. bahwa Reforma Agraria adalah program Prioritas Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin sebagaimana tercantum dalam Penjabaran Misi ke-enam Kabupaten Musi Banyuasin 2017-2022 dan ditegaskan pada Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017-2022; b. bahwa PenyeIesaian Konflik Agraria merupakan program dan kegiatan prioritas daIam rangka peIaksanaan Reforma Agraria yang harus dijaIankan untuk mendukung peIayanan pertanahan dan upaya penyeIesaian konflik agraria yang bersifat strukturaI; c. bahwa ruang pengaduan yang selama ini tersedia harus diperkuat dengan langkah-langkah strategis dan tindak Ianjut sebagai peneIjemahan dari "Negara Hadir" untuk mempercepat penyeIesaian konflik agraria yang sinergi dengan peran Organisasi Perangkat Daerahjlembaga penanggungjawab yang terkait; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, periu menetapkan Peraturan Bupati tentang Satuan Tugas Percepatan Penyelesaian Konflik Agraria Kabupaten Musi Banyuasin;
10
Embed
BUPATIMUSI BANYUASIN PROVINSI SUMATERA SELATAN...Bupati untuk melaksanakan tugas dan fungsi dalam rangka penyelesaian konflikagraria dikabupaten MusiBanyuasin. 12. Konflik Agraria
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
b. membangun sistem pengaduan dan pangkalan data (data-base)
agraria termasuk konflik agraria kabupaten Musi Banyuasin;
c. menyusun jadwal dan pelaksanaan penyelesaian konflik agraria di
kabupaten Musi Banyuasin dengan jalan musyawarah dan dialog
yang mengedepankan prinsip-prinsip keadilan dan penghormatan
terhadap Hak Asasi manusia;
d. menjalin kerjasama dan koordinasi dengan berbagai pihak terkait
baik tingkat Nasional, Provinsi, maupun Oaerah dalam urusan
tugas-tugas penyelesaian konflik agraria di kabupaten Musi
Banyuasin;
e. melakukan pengendalian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan
hasil pelaksanaan penyelesaian konflik agraria di kabupaten Musi
Banyuasin.
f. melakukan koordinasi dan mendapatkan informasi dalam rangka
penyelesaian konflik agraria dari OPO terkait di Kabupaten Musi
Banyuasin.
g. Memberikan rekomendasi kepada Bupati atau pihak terkait lainnya
mengenai pelaksanaan penyelesaian konflik agraria di Kabupaten
Musi Banyuasin.
(2)Oalam menjalankan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam
ayat (2) di atas berpedoman pada SOP atau petunjuk teknis lainnya
yang disusun dan ditetapkan bersama oleh anggota Satgas P2KA.
BABIVTATAKERJA
Pasal6
(1)SATGAS P2KA dapat melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi
dan simplikasi dengan jajaran Organisasi Perangkat daerah dan/atau
instansi terkait.
6
(2)Pengangkatan koordinator SATGAS P2KA dilakukan melalui
mekanisme musyawarah dengan tetap mempertimbangkan senioritas,
kepangkatan, kemampuan dan/atau usia.
(3) Koordinator SATGAS P2KA sekaligus berfungsi sebagai penghubung
dengan Pemerintah Daerah.
Pasal 7
(1)SATGASP2KAwajib mentaati semua peraturan perundang-undangan
yang ber1aku, menjaga kerahasiaan segala bentuk data/informasi dan
dokumen, serta melaksanakan tugas dan fungsi yang dipercayakan
dengan penuh tanggungjawab.
(2)SATGAS P2KA wajib melaporkan dan menyampaikan informasi
strategis pada kesempatan pertama kepada Bupati, serta secara
berkala wajib menyusun Iaporan setiap bulan kepada Bupati.
PasaI8
Anggota SATGASP2KAyang tergabung dalam Badan pelaksana (eksecutive
board) berhak mendapatkan honorarium yang besarannya disesuaikan
dengan peraturan perundang-undangan.
BABVPENGANGKATANDANPEMBERHENTIAN
PasaI9
(1)Anggota SATGAS P2KA yang tergabung dalam badan Pelaksana
(eksecutive board) ditunjuk dan diberhentikan oleh Bupati setelah
memenuhi persyaratan.
(2)Persyaratan yang harus dipenuhi untuk menduduki jabatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah PNS dan/atau Non PNS
yang memiliki integritas dan kualifikasi profesional/keahlian yang
dibutuhkan.
7
(3)Persyaratan yang harus dipenuhi untuk menduduki jabatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah:
a. PNS yang memiliki pangkat paling rendah Penata Muda Golongan
Ruang III/ a;
b. Pendidikan formal paling rendah berijazah formal SLTA/ Sederajat;
c. Memiliki keahlian, pengalaman, pengetahuan sesual dengan
kompetensi yang dibutuhkan.
(4)Anggota SATGAS P2KA sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan maksimal 18 (delapan belas) orang dengan
mempertimbangkan keterwakilan perempuan
(5)Pengangkatan Anggota SATGAS P2KA sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat
diangkat untuk satu periode berikutnya.
Pasal 10
Anggota SATGAS P2KA yang tergabung dalam Badan Pelaksana
(eksekutive board) diberhentikan oleh Bupati apabila:
a. berhenti dari PNS;
b. melanggar ketentuan Pasal 7 Peraturan Bupati ini;
c. diberhentikan karena telah berakhir masa jabatannya dan tidak
diperpanjang lagi;
d. mengundurkan diri; dan
e. ditugaskan padajabatan lain sesuai Kebijakan Bupati.
f. melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BABVIPEMBIAYAAN
Pasal 11
Semua biaya yang timbul sebagai akibat diberlakukannya Peraturan
Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD)Kabupaten Musi Banyuasin.
8
BAB VIIKETENTUAN PENUTUP
Pasal 12
Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya dan memerintahkan perundangan
Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.
Ditetapkan di Sekayupada tanggal 9'1 ~I)JVI 2019
BUPATI MUSI BANYUAS!N,
[~p~H. DOD! REZA ALEX NOERDIN
Diundangkan di Sekayupada tanggal Ef2.)\IM 2019
TAR!S DAERAHATEN MUS! BANYUAS!N,
BERITA DAERAH KABUPATEN MUS! BANYUASIN TAHUN 2019 NOMOR ,f, I
9
Lampiran Peraturan Bupati Musi BanyuasinNomorTanggalTentang
b, Tahun 2019, .~ ",1.11-11 2019Satuan Tugas PercepatanPenyelesalan Konflik AgrariaKabupaten Musi Banyuasin
STRUKTUR ORGANISASI SATUAN TUGAS PERCEPATAN PENYELESAIANKONFLIK AGRARIA KABUPATEN MUSI BANYUASIN
Koordinator
Bidang Penanganan Bidang Penanganan Bidang Pemantauan,Pengaduan dan Pusat Penyelesaian dan Pelaporan danData Konflik Agraria Mediasi Konflik Agraria Verifikasi