Menimbang Mengingat BUPATI MUSI BANYUASIN PROVINSI SUMATERA SELATAN PERATURANBUPATIMUSIBANYUASIN NOMOR!5~ TAHUN 2016 TENTANG SUSUNAN ORGANI&.I\Sl, !JRAIAN TUGAS DAN FUNGS! DINASKESEHATANKABUPATENMUSIBANYUASIN DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA BUPATIMUSIBANYUASIN, bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin NomoI' 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati Musi Banyuasin tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan. 1. Undang-Undang NomoI' 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera NomoI' 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia NomoI' 1821); 2. Undang-Undang NomoI' 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 NomoI' 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia NomoI' 5036); 3. Undang-Undang NomoI' 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 NQ.mor 112., Tambahan .Lembara.q. N.egaraRepublik Indonesia NomoI' 5038);
28
Embed
BUPATI MUSIBANYUASIN PROVINSI SUMATERA SELATANjdih.mubakab.com/administrator/file_peraturan_bupati... · 2018-04-09 · menimbang mengingat bupati musibanyuasin provinsi sumatera
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Menimbang
Mengingat
BUPATI MUSI BANYUASINPROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURANBUPATIMUSI BANYUASIN
NOMOR!5~ TAHUN2016
TENTANG
SUSUNAN ORGANI&.I\Sl, !JRAIAN TUGAS DAN FUNGS!
DINASKESEHATANKABUPATENMUSI BANYUASIN
DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA
BUPATIMUSI BANYUASIN,
bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 5 Peraturan
Daerah Kabupaten Musi Banyuasin NomoI' 9 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah perlu
menetapkan Peraturan Bupati Musi Banyuasin tentang
Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas
Kesehatan.
1. Undang-Undang NomoI' 28 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera
NomoI' 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
NomoI' 1821);
2. Undang-Undang NomoI' 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 NomoI'
144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
NomoI' 5036);
3. Undang-Undang NomoI' 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
NQ.mor 112., Tambahan .Lembara.q. N.egaraRepublik
Indonesia NomoI' 5038);
-2 -
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural
(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan
Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 4018),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan
Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 2036);
8. Peraturan Daerah kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah
Kabupaten Tahun 2016 Nomor 9).
MEMUTUSKAN:
Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI,
URAIANTUGASDANFUNGSI DINASKESEHATANKABUPATEN
MUSIBANYUASIN.
- 3 -
BABIKETENTUANUMUM
PasallDalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :1. Kabupaten adalah Kabupaten MusiBanyuasin;2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi
Banyuasin;3. Bupati adalah Bupati Musi Banyuasin;4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi
Banyuasin yang selanjutnya disingkat DPRDadalah DewanPerwakilanRakyat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah KabupatenMusiBanyuasin;
6. Otonomi Daerah adalah hak dan wewenang dan kewajibandaerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiriurusan pemerintahan dan kepentingan masyarakatsetempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
7. Desentralisasi adalah penyelenggara wewenangpemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom
untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalamSistem NegaraKesatuan Republik Indonesia;
8. Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian urusanpemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusatkepada Gubemur sebagai Wakil Pemerintah Pusat, kepadainstansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepadaGubemur dan Bupati / Wali Kota sebagai penanggungjawab urusan pemerintahan umum;
9. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari PemerintahPusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagianUrusan Pemerintahan yang menjadi kewenanganPemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah Provinsikepada Daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakansebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenanganDaerah Provinsi;
-4-
10.Instansi Vertikal adalah perangkat kementerian dan/ataulembaga pemerintah non kementerian yang mengurusUrusan Pemerintahan yang tidak diserahkan kepada daerah
otonom dalam wilayah tertentu dalam rangka
Deskonsentrasi;11.Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah adalah
kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-bataswilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusanpemerintahan dan kepentingan masyarakat setempatmenurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakatdalam Ikatan NegaraKesatuan RepublikIndonesia;
12.Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Musi
Banyuasin;13.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten
MusiBanyuasin;14.Perangkat Daerah Kabupaten terdiri atas Sekretariat
Kecamatandan Kelurahan;15.UPTDadalah Unit Pelaksana TeknisDinas;16.Epidemiologiadalah ilmu yang mempelajari pola kesehatan
dan penyakit serta fakoryang terkait di tingkat populasi;17.Surveilans Epidemiologiadalah kegiatan pengamatan secara
sistemetis dan terus menerus terhadap penyakit ataumasalah-masalah kesehatan serta kondisi yangmempengaruhi resiko teIjadinya penyakit atau masalah-masalah kesehatan tersebut agar dapat melakukan tindakanpenanggulangan secara efektif dan efisien melalui prosespengumpulan, pengolahan data dan penyebaran informasiepidemiologikepada penyelenggarakesehatan;
18.Imunisasi adalah suatu proses untuk meningkatkan sistemkekebalan tubuh dengan cara memasukkan vaksin, yaknivirus atau bakteri yang sudah dilemahkan, dibunuh, ataubagian-bagian dari bakteri (virus) tersebut telah
dimodifikasi;19.Emerging Disease adalah wabah penyakit menular yang
tidak diketahui sebelumnya atau penyakit menular baruyang insidennya meningkat signifikan.
pendukungkabupaten
- 5 -
BABIIKEDUDUKAN
Pasal2(1) Dinas Kesehatan merupakan unsur
pemerintahan yang menjadi kewenangandibidang Kesehatan.
(2) Dinas Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yangberada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupatimelalui Sekretaris Daerah.
BABIIISUSUNANORGANISASI
Pasal3(1) Besaran Susunan Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten
Musi Banyausin, terdiri dari :a. KepalaDinasb. Sekretariat, membawahi :
1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;2. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;3. Subbagian Keuangan dan Aset;
c. Bidang Kesehatan Masyarakat, membawahi :1. Seksi Kesehatan Keluargadan Gizi;2. Seksi Promosidan Pemberdayaan Masyarakat;3. Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan KeIja dan
Olahraga;d. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit,
membawahi:1. Seksi Surveilans dan Imunisasi;2. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Menular;3. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak;
Menular, Kesehatan Jiwa dan Narkotika,Psikotropika dan Zat Adiktiflainnya (NAPZA);
e. Bidang Pelayanan Kesehatan, membawahi :1. Seksi Pelayanan Kesehatan primer dan Tradisional;2. Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Jaminan
Kesehatan;
- 6 -
3. Seksi Fasyankes dan PeningkatanMutu;f. BidangSumber DayaKesehatan, membawahi :
1. Seksi Kefarmasian;
2. SeksiAlatKesehatan;3. Seksi SDMKesehatan;
g. Unit Pelaksana Teknis Dinas; danh. KelompokJabatan Fungsional;
(2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Kesehatan KabupatenMusi Banyuasin yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini,seperti tercantum pada lampiran dan merupakan bagianyang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
BABIVURAIANTUGASDANFUNGSI
BagianKesatuKepalaDinas
Pasal4Kepala Dinas mempunyai tugas melaksanakan pelayanan dibidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalianpenyakit, pelayanan kesehatan dan sumberdaya kesehatan
sesuai dengan kewenangannya.
Pasal5Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalamPasal4, KepalaDinas mempunyai fungsi:a. perumusan kebijakan teknis dibidang kesehatan;b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan
umum dibidang kesehatan sesuai dengan ketentuan yangditetapkan olehBupati;
c. pembinaan manajemen kesehatan;d. pembinaan administrasi umum, meliputi urusan umum,
urusan keuangan, urusan kepegawaian, hukum danhubungan masyarakat serta perlengkapan dinas;
e. pembinaan teknis di bidang kesehatan masyarakat meliputikesehatan keluarga dan gizi, kesehatan lingkungan,kesehatan ketja dan olahraga, serta promosi kesehatan danpemberdayaan masyarakat;
- 7 -
f. pembinaan teknis di bidang Pencegahan dan Pengendalian
Penyakit meliputi surveilans dan Imunisasi, pencegahan dan
pengendalian penyakit menular, pencegahan dan
pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
g~ pembinaall teknis di bid8.-11g pelayanan kesehatan meliputi
pelayanan kesehatan primer dan tradisional, kesehatan
rujukan, fasilitas pelayanan kesehatan dan peningkatan
mutu;
h. pembinaan teknis di bidang Sumber Daya Kesehatan
meliputi pelayanan kefarmasian, pera1!:ltan kesehata.!1 da..l1
sumberdaya manusia kesehatan;
I. pembinaan teknis pada unit pelaksana teknis dinas;
J. pembinaan teknis pada kelompokjabatan fungsional; dan
k. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh
pimpinan.
Bagian Kedua
Sekretariat
Pasal6
Sekretariat Dinas Kesehatan mempunyai tugas merencanakan,
melaksanakan, mengarahkan, mengawasi, mengendalikan dan
mengkoordinasikan pada urusan program, informasi, hukum
dan kepegawaian, umum, keuangan dan BMN.
Pasal 7
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6, Sekretariat mempunyai fungsi:
a. pengkoordinasian kegiatan Dinas Kesehatan;
b. pengkoordinasian dan penyusunan rencana, program, dan
anggaran Dinas Kesehatan;
c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang
meliputi program, informasi, ketatausahaan, kepegawaian,
hukum, keU8....11gan, keru.mahtanggaan, kerja sa..1!la,
hubungan masyarakat, arsip, Barang Milik Negara (BMN),
dan dokumentasi Dinas Kesehatan;
d. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
e. pengkoordinasian dan penyusunan peraturan serta
pelaksanaan advokasi hukum;
-8-
f. penyelenggaraan pengelolaan barang milik negara dan
layanan pengadaan barang/jasa;
g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas
Kesehatan;
h. pelaksanaan np.n011tTInl,1~n da.-t1 nenoaelohan data untukr---o----,r----- .•.
langsung dan bersumber binatang (tuberkulosis, kusta,
- 17 -
infeksi saluran pemapasan akut, HIVAIDSdan penyakitinfeksi menular seksual, hepatitis, Typoid, Diare, danpenyakit tropis menular langsung, Pes, Rabies, DBD,Malaria, Chikungunyah, Filariasis dan Kecacingan,Antrak, dan Zika);
c. menyiapkan pemberian bimbingan teknis dan supervisidi bidang pencegahan dan pengendalian penyakitmenular langsung dan bersumber binatang(tuberkulosis, kusta, infeksi saluran pernapasan akut,HIV AIDS dan penyakit infeksi menular seksual,hepatitis, Typoid, Diare, dan penyakit tropis menularlangsung, Pes, Rabies, DBD, Malaria, Chikungunyah,Filariasis dan Kecacingan,Antrak, dan Zika);
d. memantau, evaluasi, dan pelaporan di bidangpencegahan dan pengendalian pengendalian penyakitmenular langsung dan bersumber binatang(tuberkulosis, kusta, infeksi saluran pemapasan akut,HIV AIDS dan penyakit infeksi menular seksual,hepatitis, Typoid, Diare, dan penyakit tropis menularlangsung, Pes, Rabies, DBD, Malaria, Chikungunyah,Filariasis dan Kecacingan,Antrak, dan Zika);dan
e. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan
oleh pimpinan.(3) Seksi Pencegahan dan Pengendalian PenyakitTidak Menular
Kesehatan Jiwa dan NAPZAmelaksanakan tugas :a. melaksanakan perumusan/perencanaan kebijakan di
bidang pencegahan dan pengendalian penyakit ParuKronik;Penyakit gangguan imunologi;Penyakitjantung;Penyakit Pembuluh darah; Penyakit Kanker; PenyakitKelainan Darah; Penyakit Diabetus Militus; PenyakitGangguan Metabolik; Gangguan Indra; Gangguanfungsional; Masalah kesehatan jiwa anak dan remaja;kesehatan jiwa dewasa; kesehatan jiwa lanjut usia danNAPZA;
- 18 -
b. melaksanakan Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan
di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit Paru
Kronik; Penyakit gangguan imunologi; Penyakit jantung;
Penyakit PembuIuh darah; Penyakit Kanker; Penyakit