PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSIBANYUASIN 23

•.,,

i

Menimbang

Mengingat

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

NOMOR 23 TAHUN 1999

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KABUPATEN MUSI BANYUASIN

a. babwa dengan telab ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam NegeriNomor 119 Tabun 1998 tentang Ruang Lingkup dan jenis-jenisRetribusi Daerab Tingkat 1 dan Daerab Tingkat 11, maka RetribusiPelayanan Kesehatan merupakan jenis Retribusi Daerab Tingkat 11;

b. babwa untuk memungut retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf aperlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerab Kabupaten MusiBanyuasin.

1. Undang-Undang Nomor 28 Tabun 1959 tentang Pembentukan DaerabTingkat 11 dan Kota Praja di Sumatera Selatan ( Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tabun 1959 Nomor 73, Tambaban Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 1821 );

'.

\\",

•

2. Undang-Undang Nomor 49 Prp Tabun 1960 tentang Panitia UrusanPiutang Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960Nomor 156, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor2104 )

3. Undang-Undang Nomor 6 Tabun 1963 tentang Tenaga Kesehatan( Lembaga Negara Republik Indonesia tabun 1963 Nomor 79,Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2576 );

4. Undang-Undang Nomor 8 Tabun 1981 tentang Hukum Acara Pidana(Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 1981 Nomor 76,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209 );

5. Undang - Undang Nomor 23 Tabun 1992 tentang Kesehatan (LembaranNegara Republik Indonesia Tabun 1992 Nomor 13 Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 3467 );

6. Undang-undang Nomor 18 Tabun 1997 tentang Pajak Daerah danRetribusi Daerab (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 1997Nomor 41, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor3685 );

7. Undang - Undang .

IIIIIIII II .I'! .!I,

I

/

•

--

-2-

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang PengelolaanLingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 3099 );

8. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60,TambahanLembaranNegara Republik IndonesiaNomor 3839 );

9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pe1aksanaanUndang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6,TambahanLembaranNegara Republik IndonesiaNomor 3258 );

10.Peraturan pemerintah Nomor 7 tahun 1987 tentang PenyerahanSebagian Urusan Pemerintahan dalam Bidang Kesehatan kepada Derah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 9,TambahanLembaranNegara Republik IndonesiaNomor 3347 );

11.Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 55,TambahanLembaranNegara Republik IndonesiaNomor 3692 );

12.Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan menteri Dalam negeriNomor 48/Menkes/SKlII/I988 dan Nomor 10 Tahun 1988 tentangPetunjuk Pe1aksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintahan dalam BidangKkesehatan kepada Daerah;

13.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentangBentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;

14.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentangProsedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah danRetribusi Daerah;

15.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentangPedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;

16.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang TataCara Pemeriksaan di BidangRetribusi Daerah;

17.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentangRuang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan DaerahTingkat II.

18. Surat Keputusan BersamaMenteri Kesehatan dan Menteri DalamNegeriNomor 93A/Menkes/SKB/Il/1996 dan Nomor 17 Tahun 1996 tentangPedoman Pe1aksanaanPemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan PadaPusat KesehatanMasyarakat.

Dengan persetujuan .

I

"

. - 3 -

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan, Rakyat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TENTANGRETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN,

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasall

a, Daerah adalah Kabupaten Musi Banyuasin;

b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat DaerahOtonomi yang lain sebagai Badan EksekutifDaerah;

c. Kepala Daerah adalah Bupati Kabupaten Musi Banyuasin.

d. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang RetribusiDaerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

e, Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroanterbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha miliknegara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan,perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yangsejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usahalainnya;

f. Pelayanan kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yangdiberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis,pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya;

g. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi,diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatanlainnya tanpa tinggal di rawat inap;

h. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi,diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatanlainnya dengan menempati tempat tidur;

I. Pelayanan Rawat Darurat adalah perawatan kesehatan tingkat lanjutanyang harns diberikan secepatnya untuk mencegah/ menanggulangi resikokematian atau cacat;

J. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya dapat disingkat RSUDadalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Musi Banyuasin;

k. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya dapat disingkatPuskesmas adalah instansi kesehatan Daerah yang mempunyai kegiatanRawat Jalan dan atau Rawat Inap;

I. Puskesmas .

I.,/-

, ..

-4-

I. Puskesmas keliling adalah pelayanan kesehatan oleh Puskesmas denganmenggunakan kendaraan roda 4 (empat, kendaraan roda 2 (dua) atautransportasi lainnya di likasi yang jauh dari sarana pelayanan yang ada;

m. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan olehPemerintah Daerah untuk tujuan kepentungan dan kemanfaatan umumserta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;

n. Retribusi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut Retribusi adalahpambayaran atas pelayanan kesehatan di Puskesrnas, Balai Pengobatan,Puskesmas Keliling, Rumah Sakit Umum daerah, tidak termasukpelayanan pendaftaran;

o. Wajib retribusi adaIah orang pribadi atau badan yang menurut peraturanperudang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaranRetribusi;

p. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakanbatas bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinantertentu dari Pemerintah daerah yang bersangkutan;

q. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang dapat disingkatSPdORD, adalah surat yang dipergunakan oleh Wajib Retribusi untukmelaporkan data objek retribusi dan wajib Retribusi sebagai dasarpenghitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurutperaturan perundang-undangan Retribusi Daerah;

r. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yangselanjutnya disingkat SKRDKBT, adalah Surat Keputusan yangmenentukan tambahan atas jumlah Retribusi Daerah yang telahditetapkan;

s. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar untuk selanjutnya dapatdisingkat SKRDLB, adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlahkelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besardari pada Retribusi Daerah yang terutang atau tidak seharusnya terutang;

t. Surat Tagihan Retribusi Daerah untuk selanjutnya dapat disingkatSTRD, adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksiadministrasi berupa bunga atau denda;

u. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatanterhadap SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT danSKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi;

V. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk meneari, mengumpulkandan mengolah data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasankepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah berdasarkanperaturan perundang-undangan Retribusi Daerah;

w. Penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaiantindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yangselanjutnya disebut Penyidik., untuk mencari serta mengumpulkan buktiyang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang RetribusiDaerah yang tetjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB n .

- 5 -

BAB II

NAMA OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut retribusi sebagaipembayaran atas pelayanan kesehatan di Puskesmas/Balai PengobatanPuskesmas Keliling dan RSUD.

Pasal3

(1) Objek retribusi meliputi :

a. Pelayanan kesehatan di Puskesmas/Balai Pengobatan;

b. Pelayanan kesehatan pada Puskesmas Keliling;

c. Pelayanan Kesehatan di RSUD.

(2) Tidak terrnasuk objek Retribusi adalah :

a. Pelayanan pendaftaran;b. Pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah

Tingkat II dan Pihak Swasta.

PasaI4

Subjek Retibusi adalah orang pribadi atau barlan yang mendapatkanpelayanan kesehatan darai Puskesmas/Balai Pengobatan, Puskesmas Kelilingdan atau RSUD.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

PasalS

Retribusi Pelayanan Kesehatan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BABIV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekwensi pelayanan kesehatan;

BABV .

. '

- 6-

BABV

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPANSTRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

(1). Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besamya tarif retribusidimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan pelayanankesehatan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat danaspek keadilan;

(2). Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini termasuk biayaInvestasi prasarana, biaya operasional dan pemeliharaan;

(3). Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besamya tarif retribusisebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah sebagai berikut :

a. Pelayanan rawat jalan kesehatan dasar dan pelayanan rawat jalanrujukan Puskesmas adalah untuk membiayai sebagian biayapenyelenggaraan pelayanan sesuai dengan kemampuan masyarakat;

b. ~elayanan rawat jalan tindakan khusus :

- Perawatan sederhana adalah untuk membiaya sebagian daripenyelenggaraan pelayanan sesuai kemampuan masyarakat;

- Perawatan sedang untuk membiayai separuh dari biayaperawatan;

- Perawatan besar didasarkan pada tujuan untuk membiayaisepertiga dari biaya perawatan dengan memperhatikankemampuan masyarakat.

c. Rawat InaI' di RSUD :

- Kelas IIIB adalah untuk membiayai 0 % ( 0 ) persen dari biayapenyediaan jasa rawat inap sesuai dengan kemampuanmasyarakat luas;

- Kelas IlIA adalah untuk membiayai 33 % ( 33 ) persen dari biayapenyediaan jasa rawat inap;

- Kelas II adalah untuk membiayai 50 % ( 50 ) persen dari biayapenyediaan jasa rawat inap;

- Kelas I adalah untuk membiayai 150 % ( 150) persen dari biayapenyediaan jasa rawat inap;

- Kelas Utama adalah untuk membiayai 300 % ( 300 ) persen daribiaya penyediaan jasa rawat inap, sehingga tarif tersebutmengandung subsidi silang.

BAB VI .

- 7-

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasai8

(I) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan kesehatan.

(2) Stroktur dan besamya biaya retribusi pelayanan kesehatan bagi Industridan lingkungan pemukiman, PuskesmasIBaiai Pengobatan dan RSUDsebagai berikut:

I. Struktur dan Besamya Tarif Retribusi Pelayanan Kesebatan Bagi Industri danLingkungan Pemukiman ditetapkan sebagai berikut.

1. Tarif Pengawasan Pemeriksaan Hygiene Sanitasi TTU / TPM dan Industri :

NO. OBJEK BBA JM TRANSPORTA Kelas I Rp. 5.000,- Rp. 30.000,- DaratB Kelas II Rp. 5.000,- Rp. 25.000,- Rp.200,-/KmC Kelas III Rp 5.000,- Rp 25.000,- Air

Rv 7.500,- iam

2. TarifPemeriksaan Sampel Makanan dan Minuman:

NO. OBJEK BBA JM TRANSPORT

Setiap Rp 40.000,- Rp 5.000,- DaratSampel/ Rp. 200,-/KmPenmeter Air

Rv 7.500,-/iam

3. Tarif Pemeriksaan Sampel Air secara Bakteri :

NO OBJEK BBA JM TRANSPORTa. Bakteri Coli Rp.l0.000,- Rp.5.000,- Darat

Rp 200,-/Kmb. Bakteri Tinja Rp.l0.000,- Rp.5.000,- Air

Rv 7.500,-/Jam

4. Tarif Pemeriksaan Sampel Air secara Kimia terbatas :

NO. OBJEK BBA JM TRANSPORTa. Kimia Terbatas Rp.lOO.OOO,- Rp.l 0.000,- Darat

Rp200,-/Kmb. Kimia Lengkap Rp.200.000,- Rp 10.000,- Air

Rp 7.S00,-/Jam

II. Stroktur .

(

.8.

II. Struktur dan besaruya tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmasl BalaiPengobatan ditetapkan sebagai berikut :

1. a. TarifRawat Jalan ••.•.•.••••••••••• Rp 500,. ( karcis )b. Tarif Rawat inap/hari

NO. JENlS PELAYANANBiasaRawatGabun

AKOMODASI"Rp 4.500,.R .9.000,.

JASAMEDIKRp 2.000,.R .8.000,.

JUMLAHRp 6.500,.R 17.000,.

2. Tarif Pemeriksaan Penunjang Diagnostik :

NO. JENlS PELAYANAN BBA JASA PELAYANAN TOTAL1. Laboratorium Rp.2.500,. Rp. 1.000,. Rp. 3.500,.

Sederhana

3. Pelayanan Ambulance: 3. Pelayanan .

URAIAN Rp200,-1Km JUMLAH Rp 300,-1Km TOTALBENSlN SOPIR I PARAMEDIS

1. Dalam Ibukota Rp 7.000,- Rp 2.000,. Rp 1.000,. Rp 10.000,.Kecamatan

2 LuarKotaKecamatan

4. Tindakan Medik Ringan

NO TlNDAKAN MEDIK RlNGAN BBA JASA TOTALPELAYANAN

1. Jahit lukaIHeting Rp. 750,. Rp. 1.000,. Rp. 1.750,-2. Insisi Abses Rp. 2.500,. Rp. 1.000,- Rp. 3.500,.3. Tindakan dalam telinga Rp. 3.000,- Rp. 1.000,. Rp. 4.000,.4. Pemasangan dan Pencabutan IUD Rp. 5.000,- Rp. 2.000,. Rp. 7.000,.5. Pemasangan dan Pencabutan Inplan Rp. 50.000,. Rp 5.000,. Rp 55.000,-

5. Tindakan Medik Sedang :

No. TlNDAKAN MEDIK BBA JASA TOTALSEDANG PELAYANAN

1. Pengangkatan Pteriquim Rp. 25.000,. Rp. 5.000,. Rp. 30.000,.2. VacumlEkstrasi Rp. 35.000,. Rp. 5.000,. Rp. 40000,.3. Mini Labotatorium Rp. 50.000,. Rp. 10.000,. Rp. 60.000,.

6. Tindakan .

•

-9.

6. Tindakan Medik Gigi

No. TINDAKAN MEDII< BBA JASA TOTALGIGI PELAYANAN

1. Pembersihan Karang Gigi Rp 5.000,- Rp.5.000,- Rp. 10.000,.2. Pencabutan Gigi Susu Rp. 2.700,. Rp.1.000,. Rp. 3.700,.3. Pencabutan Gigi Tetap

- Sedang Rp. 2.700,. Rp.1.000,. Rp. 3.700,-. Berat Rp. 4.500,- Rp. 1.500,- Rp. 6.000,.

4. Insisi Abses gigi Rp. 2.500,. Rp. 1.000,. Rp. 3.500,-5. Tambalan Gigi

- Sementara Rp. 1.500,- Rp. 500,- Rp. 2.000,.• Tetap Rp. 2.700, . Rp. 1.500,- Rp. 4.200,-

7. Tarif Pelayanan Kebidanan

No. URAIAN BBA JASA TOTALPELAYANAN

1. Persalinan Normal Rp. 25.000,. Rp. 10.000,- Rp. 35.000,-2. Tindakan Abortus Rp. 35.000,- Rp. 15.000,. Rp. 50.000,.

ill. Struktur dan besaruya tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan di RSUD ( Rumah SakitUmum Daerah) ditetapkan sebagai berikut:

1. Tarif Pelayanan Rawat Inap :

NO. JENIS AKOMODASI JASA JUMLAHPELAYANAN MEDII<

1. Kelas III Rp. 4.500,. Rp. 4.500,. Rp. 9.000,-2. Kelas II Rp. 9.000,. Rp. 8.000,- Rp. 17.000,.3. Kelas I Rp. 20.000,- Rp. 10.000,. Rp. 30.000,-4. Kelas Utama/Vip Rp. 75.000,. Rp. 25.000,. Rp.l00.000,-5. Bayi Rawat Gabung 50% Kelas Ibunya6. Bayi Rawat Khusus Tarif sesuai dengan biasa

I I

2. TarifPelayanan Rawat Jalan •....•.•.•.•..•••Rp. 1.000,. (karcls)

No. JENIS PELAYANAN TARIF1. Poliklinik Umum Rp. 2.500,.

Spesialis Rp.4.0oo'.Konsul Spesialis Rp.3.000,.

2. Unit Gawat Darurat (UGD)a. Pasien Non Bedah Rp. 15.000,.b. Pasien Bedah RD. 25.000,.

3. Tarif.. .

3. Tarlf Pelayanan Gigi :

-10-

NO. URAIAN BBA JRS JAPEL/lM TOTAL1. Cabut Gigi Susu Rp. 3.000,- Rp. 2.000,- Rp. 2.000,- Rp. 7000,-2. Cabut Gigi Tetap Rp.5.000,- Rp.2.000,- Rp. 2.500,- Rp. 9.500,-3. Cabut Gigi Berat Rp.6.000,- Rp.2.000,- Rp. 2.500,- Rp. 10.500,-4. KarangGigi Rp.2.500,- Rp.5.000,- Rp.1O.500,- Rp. 18.000,-5. Tambal Sementara Rp.3.000,- Rp.2.000,- Rp. 2.000,- Rp. 7.000,-6. Tambal Tetap Rp.15.000,- Rp.2.000,- Rp. 3.000,- Rp. 20.000,-7. lnisisi Abses Ro. 3.000,- RO.2.000,- Ro. 2.000,- Ro. 7.000,-

4. Tarlf Konsultasi Gizi :

NO URAIAN BBA JRS JK TOTAL1. RawatJaian Rp. 500,- Rp. 500,- Rp. 1.500,- Rp. 2.500,-2. Kelas III Rp. 500,- Rp. 500,- Rp. 1.000,- Rp. 2.000,-3. Kelas II Rp. 500,- Rp. 500,- Rp.2.500,- Rp. 3.500,-4. Kelas I Rp. 500,- Rp. 500,- Rp.3.500,- RP. 4.500,-5. KelasVtama Rp. 500,- Rp. 500,- Rp.5.000,- Rp 6.000,-

5. Tarlf Rehabilitasi Medik :

NO URAIAN BBA JRS lM TOTAL1. Sederhana

Kelas III Rp.2.500,- Rp 1.500,- Rp 1.000,- Rp 5.000,-Kelas II Rp.2.500,- Rp 1.500,- Rp 2.500,- Rp 6.500,-Kelas I Rp.2.500,- Rp 1.500,- Rp 3.500,- Rp 7.500,-Kelas Vtarna Rp.2.500,- Rp 1.500,- Rp 5.000,- Rp 9.000,-

2. SedangKelas III Rp.3.000,- Rp 2.000,- Rp 2.000,- Rp 7.000,-Kelas II Rp.3.000,- Rp 2.000,- Rp 4.000,- Rp 9.000,-Kelas I Rp. 3 000,- Rp 2.000,- Rp 5.000,- Rp 10.000,-Kelas Utama RO.3.000,- Ro 2.000,- Ro 7.000.- Ro 12.000,-

6. Tarif EKG :

NO URAIAN BBA JRS lM Total1. Kelas III Rp 5.000,- Rp 5.000,- Rp 5.000,- Rp 15.000,-2. Kelas II dan Rawat Jalan Rp 5.000,- Rp 5.000,- Rp 5.000,- Rp 15.000,-3. Kelas I Rp 5.000,- Rp 5.000,- Rp 10.000,- Rp 20.000,-4. Kelas Utama RO.5.000,- Ro 5.000,- Ro 15.000- Ro 25.000.-

7. TarlfUSG:

NO URAIAN BBA JRS lM TOTAL1. Kelas III Rp 5.000,- Rp 5.000,- Rp 5.000,- Rp 15.000,-2. Kelas II dan Rawat Jalan Rp 5.000,- Rp 5.000,- Rp 5.000,- Rp 15.000,-3. Kelas I Rp 5.000,- Rp 5.000,- Rp 10.000,- Rp 20.000,-4. Kelas Vtama Rp 5.000,- Ro 5.000,- Ro 15.000.- Ro 25.000,-

8. TrolL .

8. Tarlf Nebulizer

-11-

NO URAIAN BBA JRS 1M TOTAL1. Kelas I Rp 2.50.0.,- Rp 3.0.0.0.,- Rp 5.0.0.0.,- Rp 10.50.0.,-2. Kelas II dan Rawat Jalan Rp 2.500,- Rp 3.0.0.0.,- Rp 5.0.0.0.,- Rp 10.50.0.,-3. Kelas I Rp 10.0.0.0.,- Rp 3.0.0.0.,- Rp 10.000.,- Rp 23.0.0.0.,-4. KelasUtama Ro 10..0.0.0.,- Ro 3.0.0.0.,- Ro 15.0.00,- Ro 28.0.0.0.,-

9. Plural Punksi :

NO URAIAN BBA JRS 1M TOTAL1. Kelas III Rp 5.0.0.0.,- Rp 5.0.0.0.,- Rp 10.0.0.0.,- Rp 20..0.0.0.,-2. Kelas II Rp 5.0.0.0.,- Rp 5.0.0.0.,- Rp 15.0.0.0.,- Rp 25.0.0.0.,-3. Kelas I Rp 10..0.0.0.,- Rp 10.0.0.0.,- Rp20..0.0.o.,- Rp4o..o.o.o.,-4. Kelas Utama Ro 10..0.0.0.,- Ro 10.0.0.0.,- Ro 25.0.0.0.,- Ro 45.0.0.0..-

10. Resusitasi Bayi

NO URAIAN BBA JRS 1M TOTAL1. Kelas III Rp. 5.0.0.0.,- Rp. 5.0.0.0.,- Rp. 10.0.0.0.,- Rp. 20..0.0.0.,-2. Kelas II Rp. 5.0.0.0.,- Rp. 5.0.0.0.,- Rp. 15.0.0.0.,- Rp. 25.0.0.0.,-3. Kelas I Rp. 5.0.0.0.,- Rp. 5.0.0.0.,- Rp. 20..0.0.0.,- Rp. 30..0.0.0.,-4. Kelas Utama Ro.5.0.0.0.,- Ro. 5.0.0.0.,. Ro 30..0.0.0.,- RD. 40..0.0.0.,-

11. Besarnya TarlfPerawatan Jenazah

NO URAIAN BBA JRS 1M TOTAL1. Perawatan Jenazah Rp.25.0.0.o.,- Rp. 10..000.,- Rp. 15.0.0.0.,- Rp. 50..0.0.0.,.2. BedahMayat Rp.50..0.0.0.,- Rp. 20..0.0.0.,- Rp. 30..0.0.0.,- Rp. 100..0.0.0.,-3. Penyimpanan Jenazah Rp. 7.50.0.,-/

hari

12. Tindakan Medik dan Terapi

Terencana

NO URAIAN BBA JRS 1M TOTAL1. Kecil

- Kelas I 25.0.0.0. 25.0.0.0. 150..0.0.0. 20.0..0.0.0.- Kelas II 25.0.0.0. 25.0.0.0. 125.0.0.0. 175.000.- Kelas III 25.0.0.0. 25.0.0.0. 100..0.0.0. 150..0.0.0.- Kelas Utama 25.0.0.0. 25.0.0.0. 20.0..0.0.0. 250..0.0.0.

2. Sedang-Kelas I 80..0.0.0. 30..0.0.0. 30.0..0.0.0. 410.0.0.0.- Kelas II 80..0.0.0. 30..0.0.0. 250..0.0.0. 360..0.0.0.-Kelas III 80..000. 30..0.0.0. 20.0..0.0.0. 310.0.0.0.- Kelas Utama 80..0.0.0. 30..0.0.0. 350..0.0.0. 460..0.0.0.

3. Besar- Kelas I 120..0.0.0. 50..0.0.0. 360..0.0.0. 530..0.0.0.-Kelas II 120..0.0.0. 50..0.0.0. 310..0.0.0. 480..0.0.0.-Kelas III 120..0.0.0. 50..0.0.0. 260..0.0.0. 430..0.0.0.- Kelas Utama 120..0.0.0. 50..0.0.0. 410.000. 580..0.0.0.

Keteranl!an .

, ,

-12-

Keterangan: Tindakan tidak Terencana ditambah 25 %, dari Jasa Medik

13. Tarif Ambulance:

URAIAN Rp 200,-1Km Jumlah Bensin Rp 300,-1Km TOTALSOPlR/PARAMEDIS

1. Dalam Kota Rp,7,000,- Rp, 3,000,- Rp. 5,000,- Rp. 15.000,-Sekayu,

2, LuarKota

14. TarifBiaya Persalinan Normal

a. Pertolongan Dokter Spesialis.

NO URAIAN BBA IRS 1M TOTAL1. Kelas III Rp.50,000,- Rp. 15.000,- Rp. 50,000,- Rp. 115.000,-2, Kelas II Rp,50.000,- Rp. 15.000,- Rp. 75.000,- Rp. 140.000,-3. Ke1as I Rp 50.000,- Rp 15.000,- Rp 100.000,- Rp. 165.000,-4. Ke1as Utama Ro 50.000,- Ro 15.000,- Rp 150.000,- Rp 215.000,-

b. Pertolongan Bidan

NO URAIAN BBA IRS 1M TOTAL1. Kelas III RpAO,OOO,- Rp. 15.000,- Rp. 25.000,- Rp. 80.000,-2. Kelas II RpAO.OOO,- Rp. 15.000,- Rp. 35.000,- Rp. 90.000,-3. Kelas I Rp 40.000,- Rp 15.000,- Rp 45.000,- Rp. 100.000,-4. Kelas Utama Ro40.000,- Ro 15.000,- Rp 60.000,- Ro 115.000,-

c. Persalinan dengan Penyulit

NO URAlAN BBA IRS 1M TOTAL1. Kuret Abrotus

Ke1as III Rp 50.000,- Rp 20.000,- Rp 75.000,. Rp 145.000,-Ke1as II Rp 50.000,- Rp 20.000,- Rp 100.000,- Rp 170.000,-Kelas I Rp 50,000,- Rp 20.000,. Rp 125.000,. Rp 195.000,-Kelasutama Rp 50.000,- Rp 20.000,- Rp 175.000,- Rp 245.000,-

2. Kuret MalahidotidosaKelas III Rp 50.000,- Rp 20.000,- Rp 125.000,. Rp 195.000,-Kelas II Rp 50.000,- Rp20.000,- Rp 150.000,- Rp 220.000,.Kelas I Rp 50,000,- Rp 20.000,- Rp 175.000,- Rp 245.000,-Kelas Utama Rp 50.000,- Rp 20.000,- Rp 200.000,- Rp 270.000,-

3. Kuret Perenium TotalitasKe1as III Rp 50.000,- Rp 20.000,- Rp 75.000,- Rp 145.000,.Ke1as II Rp 50.000,- Rp 20.000,- Rp 100.000,- Rp 170.000,-Kelas I Rp 50.000,- Rp 20.000,- Rp 125.000,' Rp 195.000,-KelasUtama Rp 50,000,- Ro 20.000,- Rp 175.000,- Rp 245.000,-

15. Biaya .

.13.

15. Biaya Pemeriksaan Laboratorium Rawat Jalan

NO JENIS 1M BBA JRS TOTALPEMERIKSAAN

1. DarahRutin 1.400 2.000 5.600 9.0002. IIb 500 500 1.250 2.2503. LED/ Reduksi 500 500 1.450 2.4504. Malarial DDR 300 500 1.450 2.2505. Differential Count 300 500 1.450 2.2506. Hematocrite 300 500 1.450 2.2507. Thrombosit 300 500 1.450 2.2508. Widal 500 500 3.500 4.5009. Urine Rutin 1.400 2.000 3.600 9.00010. Golongan Darah 500 500 3.500 4.50011. Cross Matching 500 500 3.500 4.50012. Hapusan Darah 500 500 3.500 4.50013. Faeces Lengkap 1.400 2.000 5.600 9.00014. Leokosit 300 500 1.450 2.25015. Eritrosit 300 500 1.450 2.25016 Ureum 500 6.600 2.000 9.10017. Creatinin 500 5.100 2.000 7.60018. Triglycerida 500 4.200 2.000 7.70019. SOOT 500 7.200 2.000 9.70020. SGPT 500 7.200 2.000 9.70021. Bilirubin 500 19.600 5.000 25.10022. Glukose 500 11.400 5.000 16.90023. Total protein 500 3.000 2.000 5.50024. Kholesterol 500 10.200 2.000 12.70025. Grarn/BTA 500 500 1.500 2.500

Laboratorium .

RSUDSekayu

- 14-

LABORATORIUM RAWAT INAP

NO Jenis Kelas III Kelas II Kelas I Kelas UtamaPemeriksaan JM BBA JRS TOTAL JM BBA JRS TOTAL JM BBA JRS TOTAL JM BBA JRS TOTAL

1. DarahRutin 500 2.000 5.000 7.500 1.400 2.000 5.600 9.000 1.600 2.000 700 9.300 1.750 2.000 5.700 9.4502. lIb 300 500 1.000 1.800 500 500 1.250 2.250 600 500 1.400 2.500 750 500 1.400 2.6503. LED 300 500 1.000 1.800 500 500 1.450 2.450 600 500 1.600 2.700 750 500 1.600 2.8504. DDR/Malaria 300 500 1.000 1.800 300 500 1.450 2.250 500 500 1.600 2.600 600 500 1.600 2.7005. Diff.Count 300 500 1.000 1.800 300 500 1.450 2.250 500 500 1.600 2.600 600 500 1.600 2.7006. Hematocrite 300 500 1.000 1.800 300 500 1.450 2.250 500 500 1.600 2.600 600 500 1.600 2.7007. Thrombocit 300 500 1.000 1.800 300 500 1.450 2.250 500 500 1.600 2.600 600 500 1.600 2.7008. Widal 500 500 1.000 1.800 500 500 3.500 4.500 600 500 3.600 3.700 750 500 3.600 4.8509. Urine Rutin 500 500 5.000 7.500 1.400 2.000 5.600 9.000 1.600 2.000 5.700 9.300 1.750 2.000 5.700 9.45010. Gol. Darah 500 500 1.000 1.800 500 500 3.500 4.500 600 500 3.600 4.700 750 500 3.600 4.85011. Cross Matching 500 500 1.000 1.800 500 500 3.500 4.500 600 500 3.600 4.700 750 500 3.600 4.85012. Hapusan Darah 500 500 1.000 2.000 500 500 3.500 4.500 600 500 5.700 4.700 750 500 3.600 4.85013. Faeces Lengkap 500 2.000 5.000 7.500 1.400 2.000 5.600 9.000 1.600 2.000 1.600 9.300 1.750 500 5.700 9.45014. Leucocyt 300 500 1.000 1.800 500 500 1.450 2.250 500 500 1.600 2.600 600 500 1.600 2.70015. Erithrocit 300 500 1.000 1.800 300 500 1.450 2.250 500 500 1.600 2.600 600 500 1.600 2.70016. Rumple Leedo 300 500 1.000 1.800 300 500 1.450 2.250 500 500 1.600 2.600 600 500 1.600 2.70017. Waktu Pendarahan 300 500 1.000 1.800 300 500 1.450 2.250 500 500 1.600 2.600 600 500 1.600 2.700

IPembekuan18. Reduksi 500 500 1.000 2.000 500 500 1.450 2.450 600 500 1.600 2.700 750 500 1.600 2.85019. BTNGram 1.000 500 1.000 2.500 3.500 500 1.500 5.500 3.600 500 2.000 6.100 3.700 500 2.000 6.20021 Ureum 500 6.600 1.000 8.100 500 6.600 2.000 9.100 600 6.600 2.000 9.200 750 6.600 2.500 9.85020. Creatinin 500 5.100 1.000 6.600 500 5.100 2.000 7.600 600 5.100 2.000 7.700 750 5.100 2.500 8.35021. SGOT 500 7.200 1.000 8.700 500 7.200 2.000 9.700 600 7.200 2.000 9.800 750 7.200 2.500 20.25022. SGPT 500 7.200 1.000 8.700 500 7.200 2.000 9.700 600 7.200 2.000 9.800 750 7.200 2.500 9.45023. Bilirubin 500 19.600 1.000 21.100 500 19.600 5.000 20.600 600 19.600 2.000 22.200 750 19.600 2.500 22.85024. Glucose 500 11.400 1.000 12.900 500 11.400 5.000 16.900 600 11.400 2.000 14.000 750 11.400 2.500 13.65025. Total Protein 500 3.000 1.000 4.500 500 3.000 2.000 5.500 600 3.000 2.000 5.600 750 3.000 2.500 6.25026. Kholesterol 500 10.200 1.000 11.700 500 10.200 2.000 12.700 600 10.200 2.000 12.800 750 10.200 2.500 13.45028. -Triglicerid 500 4.200 1.000 5.700 500 4.200 2.000 7.700 600 4.200 2.000 6.800 750 4.200 2.500 7.450

-

-15-

16. TarifPelayanan Radio Diagnostik

NO URMAN BBA JRS JM TOTAL1. Sederhana

KelasllI Rp.15.000,- Rp. 10.000,. Rp. 3.500,- Rp. 28.500,.Kelas II Rp 15.000,. Rp 10.000,- Rp 5.000,. Rp. 30.000,-Kelas I Rp 15.000,- Rp 10.000,- Rp 7500,- Rp 32.500,.Kelas Utama Rp 15.000,. Rp 10.000,- Rp 10,000,. Rp 35.000,-

2. SedangKelasllI Rp 20.000,. Rp 10.000,- Rp 3.500,. Rp 33.500,-Kelas II Rp 20.000,- Rp 10.000,. Rp 5.000,- Rp 35.000,-Kelas I Rp 20.000,. Rp 10.000,- Rp 7.500,. Rp 37.500,-Kelas Utama RD 20.000,- RD 10.000,. RD 10.000,. RD 40.000,-

17. TarifPelayanan leuTarif Rawat Inap Di Ruang Perawatan Intensif dengan tarif 2 x biaya dirnana pasiendirawat perhari

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal9

Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Daerah tempat pelayanankesehatan diberikan.

BAB VIII

SAAT RETRlBUSI TERUTANG

Pasall0

Saat Retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD ataudokumen lain yang dipersamakan.

BABIX

SURAT PENDAFTARAN

Pasalll

(I). Wajib Retribusi .

-16-

(1) WajibRetribusi diwajibkanmengisi SPdORD ;

(2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini hams diisidengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh WajibRetribusi atau kuasanya;

(3) Bentuk, isi serta tata cara pengJslan dan penyampaian SPdORDsebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh KepalaDaerah.

BABX

PENETAPANRETRlBUSI

Pasal12

(1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1)Peraturan Daerah ini ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkanSKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;

(2) Apabila berdasarkan basil perneriksaan ditemukan data bam dan ataudata yang semu1a belum terungkap yang menyebabkan penambahanjumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRDKBT.

(3) Bentuk,isi, dan tatacara penerbitan SKRD atau dokumen lainnya yangdipersamilkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SKRDKBTsebagai mana dimaksud pada ayat (2) pasal ini ditetapkan oleh KepalaDaerah.

BABXI

Pasal13

PEMBAGIAN RETRIBUSI

(1). Hasil Retribusi PelayananKesehatan dati Puskesmas 50 % disetorkan keKas Daerah dan 50 % dapat digunakan langsung oleh Puskesmas untukmenunjangkelancaran tugas pelayananyang meliputi :

a). Kegiatan dan Operasional Puskesmas baik di dalam maupun diluargedung sarana pelayananPuskesmas termasuk rawat kunjungan danPembinaanKesehatan kepada masyarakat.

b). Pembinaan SumberDaya Manusia.

c). Pemeliharaan dan pengadaan bahan penunjang, baik berupa bahanadministrasi kantor maupun obat-obatan, reagensia, bahan habispakai dan lain-lainnya.

(2). Tata Cara dan rincian penggunaan hasil retribusi serta pertangungjawabannya ditetapkan oleh Kepala daerah

BAB XII .

-17.

BABXII

rATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal14

(1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan;

(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dolaunen lain yangdipersamakan, SKRDKBT.

BABXIII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal15

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktu atau kurangmembayar, dikenak.an sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (duapersen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar danditagih dengan menggunakan STRD.

BABXIV

rATA CARA PEMBAYARAN

Pasal16

(1) Retribusi yang terutang harns dilunasi sekaligus untuk masa 1 (satu)bulan;

(2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) harisejak diterbitkannya SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan,SKRDKBr dan STRD;

(3) rata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diaturdengan Keputusan Kepala Daerah.

BABXV

rATA CARA PENAGIHAN

Pasal1.7

(1) Retribusi terutang berdasarkan SKRD atau Dokumen lain yangdipersamakan , SKRDKBr, STRD, dan Surat Keputusan Keberatanyang menyebabkan jurnlah retribusi yang hams dibayar bertambah, yangtidak. atau kurang dibayar oleh Wajib Retribusi dapat ditagih melaluiBadan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN);

(2) Penagihan retribusi melalui BUPLN dilak.sanakan berdasarkan peraturanperundang-undangan yang berlaku.

flAB XVI .

•

BABXVI

KEBERATAN

Pasall8

(I) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada KepalaDaerah atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yangdipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB;

(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengandisertai alasan-alasanyang jelas;

(3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapanretribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidak benaranketetapan retribusi tersebut;

(4) Keberatan hams diajukan dalamjangka waktu paling lama 2 (dua) bulansejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT,dan SKRDLB diterbitkan kecuali apabila WajibRetribusi tertentu dapatmenunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karenakeadaan diluar kekuasaannya;

(5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksudpada ayat (2) dan (3) pasal ini tidak dianggap sebagai surat keberatan,sehinggatidak dipertimbangkan;

(6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi danpelaksanaan penagihan retribusi.

Pasall9

(I) Kepala Daerah dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal SuratKeberatan Diterima harus memberi keputusan atas keberatan yangdiajukan;

(2) Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerimaseluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusiyang terutang;

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (I) pasal initelah lewat dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan,keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BABXVII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal20

(I). Atas kelebihan .

•

j

-19-

(1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukanpermohonan pengembalian kepada Kepala Daerah;

(2) Kepala Daerah dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak diterimanyapermohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksudpOOaayat (1) pasal ini, harus memberikan keputusan;

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini telahdilampaui dan Kepala Daerah tidak memberikan keputusan, permohonanpengembalian retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harusditerbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan;

(4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihanpembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal inilangsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusitersebut;

(5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulansejak diterbitkannya SKRDLB;

(6) Apabila pengembalian pembayaran retribusi dilakukan lewat jangkawaktu 2 (dua) bulan, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga sebesar2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihanretribusi.

Pasal21

(1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukansecara tertulis Kepala Daerah sekurang-kurangnya menyebutkan :

a . nama dan alamat wajib retribusi;

.f b. masa retribusi;.'

c. besarnya kelebihan pembayaran;

d. alasan yang singkat dan jelas.

(2) Permohonan pengembalian kelebihan membayar retribusi disampaikanlangsung atau melaui pos tercatat;

(3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman Postercatat merupakan bukti saat permohonan diterirna oleh Kepala Daerah.

Pasal22 .

,-

j

.•

'.

•

• -20-

Pasa122

(1) Pengeinbalian kelebihan dilakukan dengan menerbitkan Surat PerintahMembayarKelebihanRetribusi;

(2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utangretribusi lainya, sebagai mana dimaksud da1am pasa1 21 ayat (4)Peraturan Daerah ini, pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindah bukuan juga berlaku sebagai buktipernbayaran.

BAB XVIll

PENGURANGAN KERlNGANAN DANPEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasa123

(1) Kepa1a Daerah dapat mernberikan pengurangan, keringanan danpembebasan retribusi;

(2) Pernberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusisebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasa1 ini dapat diberikan denganmemperhatikankemampuanwajib retribusi;

(3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkanoleh Kepa1aDaerah.

BABXIX

KADALUWARSAPENAGIHAN

Pasa124

(1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kada1uwarsa setelahmelampauijangka waktu 3 (tiga) tahun st;jak saat terutangnya retribusi,kecua1i apabila Wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidangretribusi;

(2) Kada1uwarsapenagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)pasa1ini tertangguh apabila :

a. Diterbitkan Surat Teguran, atau

b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsungmaupun tidak langsung.

BABXX

KETENTUAN PIDANA

Pasa125(1). WajibRetribusi .

. ,

•

•

, ,

•

•

.' .

-21-

(I) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehinggamerugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6(enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusiterutang;

(2) Tindak pidana yang dimaksud pOOa ayat (I) pasal tn1 adalahpelanggaran.

BABXXI

PENYIDIKAN

PasaI26

(I). Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerahdiberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikantindak pidana dibidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalamUndang-UndangNomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

(2). Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (I) pasal iniOOalah;

a. menerima,mencari, mengumpulkandan menelitiketerangan atau laporanyang berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agarketerangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;

b. meneliti,mencari dan mengumpulkanketerangan mengenai orang pribadiatau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungandengan tindak pidana Retribusi Daerah tersebut;

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau bOOansehubungan dengan tindak pidana di bidangRetribusi Daerah;

d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain yangberkenaan dengan tindak pidana di bidangRetribusi Daerah.

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan,pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaanterhadap bahan bukti tersebut;

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikantindak pidana di bidang Retribusi Daerah;

g. menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atautempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksaidentitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksudpada huruf e;

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana RetribusiDaerah;

i. memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksasebagai tersangka atau saksi;

j. menghentikanpenyidikan;

k. melakukan .

••

•-22-

k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikantindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut Hukum yang dapatdipertanggung jawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukandimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepadaPenuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BABXXII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal27

I

Dengan berlakukya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah KabupatenMusi Banyuasin Nomor 02 Tahun 1988 Yo Nomor 10 Tahun 1993 tentangpelayapan kesehatan masyarakat dalam Kabupaten daerah Tingkat II MusiBanyuasin dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal28

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjangmengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkanpengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalamLembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Disahkan di SekayuPada Tanggal 22. Desember 1999

Diund.a.n,gi<:and.i Sekayu.

pada ta:nggaJ..22 Desember 1999SEKm1l'.AlUS DAEEWI KA13lJPATEN"

• • ALEX. NOERDIN, S.H.Pembina Tk.I1m' 440 O1B477

LElIlB.A.RAND.ilERA1r KABtlPATEN: MUSI BANroAsm T.AlllJN 1999 Nor.rOR