BAB IV dispenda

BAB IV

ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM

4.1 Analisis Sistem

Analisis sistem merupakan suatu tahap pemahaman proses yang bertujuan

untuk mengetahui proses apa saja yang terlibat dalam sistem dan berhubungan

satu proses dengan proses lainnya.

Dari pemahaman proses tersebut maka dapat dilakukan suatu evaluasi dan

usulan terhadap sistem yang ada, untuk dikembangkan lebih lanjut. Dengan

demikian, dapat dikatakan bahwa tahap analisis merupakan tahap yang cukup

kritis, sebab kesalahan dalam analisis akan mempengaruhi tahap selanjutnya.

Sistem yang diamati adalah sistem informasi pengelolaan pendataan wajib

pajak baru untuk pajak sewa rumah/kost di kota Bandung.

Sistem kerja dari pengelolaan pendataan wajib pajak baru diawali dengan

registrasi data calon wajib pajak, nilai sewa rumah/kost, pemeriksaan jumlah

kamar dan luas sewa rumah/kost serta nilai indeks fungsi dan lokasi keberadaan

sewa rumah/kost dan bangunan.

37

38

Berikut ini adalah besaran standar sewa/kontrak rumah dan bangunan.

NO SEWA KOTRAK PER-TAHUN STANDAR SEWA/KOTRAK

1.

2.

3

4

5

6

7

8

9

10

Rp. 1,- s/d Rp. 5.000.000,-

Rp. 5.000.001,- s/d Rp. 7.500.000,-

Rp. 7.500.001,- s/d Rp. 10.000.000,-

Rp. 10.000.001,- s/d Rp. 12.500.000,-

Rp. 12.500.001,- s/d Rp. 15.000.000,-

Rp. 15.000.001,- s/d Rp. 17.500.000,-

Rp. 17.500.001,- s/d Rp. 20.000.000,-

Rp. 20.000.001,- s/d Rp. 22.500.000,-

Rp. 22.500.001,- s/d Rp. 25.000.000,-

Rp. 25.000.001,- ke atas setiap

kelebihan Rp. 2.500.001,- standar

sewa/kontrak ditambah Rp. 250.000,-

Rp. 0,-

Rp. 625.000,-

Rp. 875.000,-

Rp. 1.125.000,-

Rp. 1.375.000,-

Rp. 1.625.000,-

Rp. 1.875.000,-

Rp. 2.125.000,-

Rp. 2.375.000,-

Tabel 4.1 Besaran standar sewa/kontrak rumah dan bangunan

4.1.1 Analisis Dokumen

Berikut ini adalah uraian beberapa dokumen yang terkait dengan

permasalahan yang diajukan, diantaranya :

1. Nama dokumen :DPD I - 02 (Formulir

Pendaftaran Wajib Pajak/Retribusi Badan)

Fungsi : Sebagai bukti permintaan menjadi wajib pajak

Rangkap : 2 (dua) rangkap

Distribusi : Petugas Koordinator Lapangan (Korlap)

39

2. Nama Dokumen :NPWPD (Nomor

Pokok Wajib Pajak Daerah)

Fugsi : Sebagai bukti telah terdaftar menjadi wajib pajak



3. Nama dokumen : SKP (Surat

Ketetapan Pajak)

Fungsi : Sebagai perhitungan indeks besaran nilai pajak

Rangkap : 1 (satu) rangkap


4. Nama dokumen : SKPD (Surat

Ketetapan Pajak Daerah)

Fungsi : Sebagai penetapan besaran nilai pajak



4.1.2 Analisis Prosedur yang sedang berjalan

Prosedur yang sedang berjalan di DIPENDA Kota Bandung adalah

sebagai berikut:

1. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) menerbitkan formulir pendaftaran

wajib pajak/retribusi badan (DPD I-02) dan menyerahkannya pada

Koordinator lapangan (Korlap) sebanyak 2 rangkap, rangkap pertama

40

untuk DIPENDA dan rangkap kedua untuk calon wajib pajak kepada calon

wajib pajak.

2. Petugas Koordinator lapangan (Korlap) menyerahkan DPD I-02 kepada

calon wajib pajak.

3. Calon wajib pajak mengisi formulir pendaftaran wajib pajak/retribusi

badan.

4. Setelah calon wajib pajak mengisi formulir DPD I-02 calon wajib pajak

menyerahkan kembali formulir DPD I-02 ke Korlap untuk diteruskan ke

UPTD.

5. Setelah formulir DPD I-02 masuk ke UPTD, maka data dari calon wajib

pajak akan diproses oleh UPTD dengan menginputkan data tersebut

kedalam database NPWPD. Lalu UPTD akan mengeluarkan Nomor Pokok

Wajib Pajak Daerah (NPWPD) dan Surat Ketetapan Pajak (SKP) NPWPD

diteruskan ke KADIN Pendapatan untuk divalidasi, sedangkan SKP

diserahkan ke Korlap untuk mendata indeks lokasi, fungsi dan nilai

sewa/kontrak bangunan calon wajib pajak.

6. NPWPD yang telah divalidasi oleh KADIN diserahkan kembali ke UPTD.

Disini UPTD akan mengarsipkan satu lembar NPWPD. Kemudian

NPWPD satunya lagi diserahkan ke Korlap untuk diberikan ke wajib

pajak.

7. Setelah itu Korlap DIPENDA melakukan pendataan untuk mengetahui

indeks lokasi dan fungsi serta besarnya nilai sewa/kontrak bangunan wajib

pajak.

41

8. Setelah SKP selesai diisi oleh Korlap, kemudian Korlap akan melaporkan

kembali ke UPTD untuk diproses kembali (dihitung ketetapan pajaknya)

dan disimpan di database SKPD.

9. Setelah dihitung ketetapan pajaknya maka UPTD akan mengeluarkan

Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) lalu menerusakan ke KADIN untuk

divalidasi.

10. SKPD yang telah divalidasi dikembalikan ke UPTD lalu di arsipkan satu

oleh UPTD dan yang satu lagi diserahakan ke Korlap DIPENDA untuk

diberikan kepada wajib pajak.

4.1.2.1 Flow Map

Flow Map adalah diagram yang menunjukkan aliran data berupa formulir-

formulir ataupun keterangan berupa dokumentasi yang mengalir atau beredar

dalam suatu sistem. Diagram ini berfungsi untuk mengetahui hubungan antara

entity melalui aliran dokumen yang ada terhadap seluruh dokumen yang berasal

dari struktur sampai dokumen tersebut diterima oleh penerima dokumen.

Berikut adalah flow map dari sistem yang sedang berjalan :

42

43

Gambar 4.1 Flow Map

Keterangan :

1. DPD I-02 : Formulir pendaftaran wajib pajak/retribusi badan.

2. NPWPD : Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah

3. SKP : Surat Ketetapan Pajak

4. SKPD : Surat Ketetapan Pajak Daerah

4.1.3. Evaluasi Sistem yang Berajalan

Kelemahan dala sistem yan berjalan

1. Kinerja Korlap yang hanya sebagai perantara bisa lebih

dimaksimalkan.

2. Penyimpanan database masih bercabang dapat menyebabkan

ketidakefisienan kerja.

3. Aliran yang masih lama disebabkan karena data dari calon wajib

pajak melalui Korlap yang hanya bertugas sebagai penyampai dan

pengirim data ke sistem.

4.2. Usulan Perancangan Sistem

4.2.1 Tujuan Perancangan Sistem

Tujuan utama dari perancangan sistem yang baru ini adalah untuk

menyempurnakan system yang sudah ada sebelumnya. Dalam sistem yang lama

penyimpanan database masih bercabang sedangkan dalam sistem yang baru yang

kami mengusulkan penyimpanan data dalam satu database selain itu petugas

44

Korlap akan langsung menginput data setelah menerima data dari calon wajib

pajak untuk mempercepat proses pendaftaran wajib pajak.

4.2.2. Perancangan Prosedur yang Diusulkan

Di dalam sub bab ini kami akan menjelaskan dan menggambarkan flow map

sistem informasi Pendaftaran wajib pajak baru dengan sistem satu database

terpusat sehingga dapat mencegah duplikasi data dan memudahkan pengelolaan,

pengambilan data jika sewaktu-waktu dibutuhkan dan membuat sistem menjadi

lebih efisien dan terstruktur.

4.2.2.1. Flow Map yang Diusulkan

Berdasarkan analisis dari flow map yang sedang berjalan, kami dapat

mengusulkan flow map berdasarkan prosedur diatas.

Adapun bentuk Flow Map yang diusulkan adalah sebagai berikut :

45

Gambar 4.2 Flow Map Usulan

46

4.2.2.2. Diagram Konteks

Diagram konteks menjelaskan dua entitas luar yang berhubungan dengan

Sistem. Diagram konteks disini menggambarkan secara garis besar bagaimana

hubungan antara proses utama dan entitas yang terlibat dalam perancangan sistem

pendaftaran tersebut.

Gambar 4.3 Diagram Kontek Usulan

47

4.2.2.3. Data Flow Diagram

48

Gambar 4.4 Data Flow Diagram Usulan

4.2.1.1 Kamus Data

Kamus data (data dictionary) adalah katalog fakta mengenai data dan

kebutuhan - kebutuhan informasi dari suatu informasi untuk mendefinisikan data

yang mengalir dari sistem dengan lengkap. Kamus data dibuat berdasarkan arus

data yang ada dalam Data Flow Diagram (DFD) dan hanya ditunjukkan arus

datanya saja.

1. Kamus Data DPD I-02

Nama Arus Data : Form pendaptaran calon wajib pajak

Bentuk Data : Berupa dokumen

Penjelasan : Sebagai bukti pendaftaran calon wajib pajak

Arus Data : Dari Entitas calon wajib pajak ke Proses 1.0

2. Kamus Data,Data SKP

Nama Arus Data : Data surat ketetapan pajak (SKP)

Bentuk Data : Berupa dukomen

Penjelasan : Sebagai bukti pencatatan data oleh Korlap

Arus Data : Dari Entitas Korlap ke Proses 5.0

3. Kamus Data Surat Pemberitahuan

Nama Arus Data : Data Surat Pemberitahuan calon wajib pajak

49


Penjelasan : Sebagai Pemberitahuan data calon wajib pajak

Arus Data : Dari proses 2.0 ke entitas UPTD

4. Kamus Data NPWPD

Nama Arus : Data NPWPD yang akan disahkan


Penjelasan : Untuk pengesahan NPWPD

Arus Data : Dari Proses 3.0 ke Entitas KADIN

5. Kamus Data SKPD

Nama Arus Data : Data SKPD yang akan disahkan


Penjelasan : Untuk pengeashan SKPD

Arus Data : Dari Proses 6.0 ke entitas KADIN

4.2.3 Evaluasi Sistem yang diusulkan

Beberapa keunggulan dari system yang diusuklkan adalah sebagai

berikut :

50

1. Dengan system yang kami usulkan kinerja korlap menjadi lebih

maksimal

2. Dengan system database yang terpusat akan menjadi lebih mudah

dalam mengolah maupun mengambil data

3. Semakin cepatnya aliran dikarenakan petugas Korlap melakukan

proses pengolahan data

4. Proses pendaftaran menjadi lebih cepat .

BAB IV dispenda

Documents