30 BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN Pada bab ini penulis akan menyajikan hasil analisa dari data yang telah dikumpulkan di Dispenda Kota Kupang untuk menjawab persoalan penelitian. Sistematika penyajian dimulai dengan gambaran obyek penelitian, kemudian dilanjutkan dengan hasil pembahasan dan peposisi dari pandangan perilaku beretika dalam Dispenda, sehingga akan didapat bagaimana perilaku beretika individu yang ada dalam Dispenda. 4.1 Gambaran Obyek Penelitian 4.1.1 Profil Dispenda Kota Kupang Dinas Pendapatan Daerah Kota Kupang, yang selanjutnya disingkat Dispenda Kota Kupang, merupakan entitas Koordinator dan Pengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Kupang. Dinas ini awalnya terbentuk berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Indonesia Nomor KUPD.7/12/A-101 Tahun 1978. Awalnya Dinas Pendapatan Daerah Kota Kupang berstatus sebagai Suku Dinas Pendapatan Daerah Kota Administratif Kupang dan dalam tugasnya melakukan kegiatan penagihan Pendapatan Asli Daerah dan IPEDA pada tahun 1980 s/d 1992 Nama IPEDA diubah menjadi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang saat itu masih gabung dengan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kupang. Selanjutnya status Suku Dinas Pendapatan Daerah Kota Administratif Kupang diganti menjadi Cabang Dinas Pendapatan
46
Embed
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN · 2017. 10. 31. · 30 BAB IV . HASIL DAN PEMBAHASAN . Pada bab ini penulis akan menyajikan hasil analisa dari data yang telah dikumpulkan di Dispenda
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
30
BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN
Pada bab ini penulis akan menyajikan hasil analisa dari data
yang telah dikumpulkan di Dispenda Kota Kupang untuk
menjawab persoalan penelitian. Sistematika penyajian dimulai
dengan gambaran obyek penelitian, kemudian dilanjutkan dengan
hasil pembahasan dan peposisi dari pandangan perilaku beretika
dalam Dispenda, sehingga akan didapat bagaimana perilaku
beretika individu yang ada dalam Dispenda.
4.1 Gambaran Obyek Penelitian
4.1.1 Profil Dispenda Kota Kupang
Dinas Pendapatan Daerah Kota Kupang, yang selanjutnya
disingkat Dispenda Kota Kupang, merupakan entitas Koordinator
dan Pengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Kupang. Dinas
ini awalnya terbentuk berdasarkan Keputusan Menteri Dalam
Negeri Indonesia Nomor KUPD.7/12/A-101 Tahun 1978.
Awalnya Dinas Pendapatan Daerah Kota Kupang berstatus sebagai
Suku Dinas Pendapatan Daerah Kota Administratif Kupang dan
dalam tugasnya melakukan kegiatan penagihan Pendapatan Asli
Daerah dan IPEDA pada tahun 1980 s/d 1992 Nama IPEDA
diubah menjadi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang saat itu
masih gabung dengan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten
Kupang. Selanjutnya status Suku Dinas Pendapatan Daerah Kota
Administratif Kupang diganti menjadi Cabang Dinas Pendapatan
31
Daerah Kota Administratif Kupang pada tahun 1983 s/d 1996 yang
dalam tugasnya menangani penagihan PAD dan PBB dari tahun
1992 s/d saat ini. Cabang Dinas diganti nama lagi menjadi Dinas
Pendapatan Kota Madya Kupang pada tahun 1996 s/d 1998 diganti
menjadi Dispenda Kota Kupang tahun 1998 s/d 2008 diganti lagi
menjadi Dispenkeu Kota Kupang pada tahun 2008 s/d Maret 2014
sekarang menjadi Dinas Pendapatan Daerah Kota Kupang yang
tetap dalam menangani dana kepengurusan APBD dan pendapatan
Asli Daerah lainya.
Sejak pembentukan kota Administratif Kupang menjadi
Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang sesuai Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1996 maka dibentuklah Dinas Pendapatan Daerah
Kota Kupang dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I NTT Nomor 20 Tahun 1996. Pada perkembangannya
diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor
34 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja
Dinas dan Lembaga Teknik Daerah Kota Kupang sekaligus
Pemberian Porsi Tanggung Jawab Dalam Pemungutan Pajak Bumi
dan Bangunan (PBB) di wilayah Kota Kupang yang bekerja sama
dengan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kupang. Selanjutnya
pada tahun 2013 berdasarkan keputusan PBB-P2 dialihkan
menjadi Pajak Daerah.
Nama-nama Pejabat yang memimpin Dinas Pendapatan Daerah
Kota Kupang dari tahun 1980 sampai dengan saat ini dapat dilihat
pada tabel berikut.
32
Tabel 4.1.1
Nama-nama Pejabat yang Memimpin Dispenda
Kota Kupang
No Nama Tahun
Penugasan
Jabatan
1 Yohanes Pah Pena (1980 s/d
1983)
1. Suku Dinas Pendapatan
Kota Administratif.
2 Drs. J. V.
Nenobahan, SH
(1983 s/d
1998)
2. Cabang Dinas Pendapatan
Daerah Kabupaten Kupang
sampai tahun 1996 menjadi
Dinas Pendapatan Daerah
Kota Madya Kupang.
3 Jonas Salean,SH.,
M.Si
(1998 s/d
2001)
3. Dispenda Kota Kupang.
4 Winestra E.
Manuhutu, S.I.P
(2001 s/d
2004)
4. Dispenda Kota Kupang.
5 Yohanes Baker, SH (2004 s/d
2005)
5. Dispenda Kota Kupang.
6 Drs. Jakob L.
Tokoh, M.,Si (PH)
(2005 s/d
2008)
6. Dispenda Kota Kupang.
7 Noldi Dethan, SH (2008 s/d
2010)
7. Dispenkeu Kota Kupang.
8 Plt. Esther Muhu.
Dra
(Februari
2010 s/d
Juni 2010)
Dispenkeu Kota Kupang.
9 Alfred A.
Lakabela,S.Pd.,
M.Pd
(Juni 2010
s/d maret
2013)
8. Dispenkeu Kota Kupang.
10 Drs. Ferdinandus
D. Lehot
(Maret 2013
s/d Juni
2013)
Dispenkeu Kota Kupang.
33
S
u
mber : Subag Umum dan Kepegawaian Dispenda Kota Kupang,
2015
Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota
Kupang telah diubah menjadi Dinas Pendapatan Daerah Kota
Kupang yang di Kepalai oleh Jeffry Edward Pelt,SH merupakan
instansi pemerintah yang melaksanakan tugas pada bidang
pendapatan dan pengelolaan keuangan daerah yang melayani
khusus pendataan, penetapan dan penagihan Pajak Daerah,
Retribusi Daerah dan pendapatan Asli Daerah (PAD) dan
melakukan penyuluhan mengenai Pajak Daerah, Retribusi Daerah
dan Pendapatan Daerah lainnya serta Pajak Bumi dan Bangunan.
Kegiatan utama Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota
Kupang adalah:
1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan.
2. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum
dibidang pendapatan.
3. Pembianaan dan pelaksanakan tugas dibidang pendapatan.
4. Pembinaan unit pelaksanaan teknis dinas.
5. Pelaksanaan administrasi ketatausahaan yang meliputi urusan
umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian dan pelaporan.
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh walikota dibidang
pendapatan.
11 Plt.. Drs Jakob L.
Tokoh, M.Si
(Juni 2013
s/d Maret
2014)
Dispenkeu Kota Kupang.
12 Jeffry E. Pelt, SH (Maret 2014
s/d
Sekarang)
Dispenda Kota Kupang.
34
4.1.2 Profil Responden
Responden yang diwawancarai dalam penelitian ini adalah para
pegawai yang ada didalam Dispenda Kota Kupang dan beberapa
wajib pajak. Responden wawancara dalam penelitian kualitatif ini
dipilih sendiri. Dimana jumlah responden bukan mewakili
populasi akan tetapi mewakili informasi yang akan didapat. Guna
mendapatkan data yang sesuai dengan tujuan penelitian maka
wawancara dilakukan secara personal yang dibagi dalam 3
kategori yaitu: Dispenda/Q (kepala dinas, kepala bidang, kepala
seksi) selaku pihak yang bertanggung jawab dalam internal
organisasi, para staff/R dan honorer/S yang menjadi juru pungut
pajak karena dianggap sebagai pelaku (Oknum yang menjalankan
praktek Ethical Behavior), kemudian wajib pajak/T ditambahkan
hanya sebagai tambahan informasi kinerja dan pelayanan dari juru
pungut pajak. Profil responden dalam wawancara dapat dilihat
dalam Tabel berikut:
Tabel 4.1.2
Profil Responden Kategori
Q,R,S
Kode Jenis kelamin Total Umur Pendidikan Lama
bekerja
Q Laki-laki 4 34 – 50
Tahun
SMA – S2 9 – 29
Tahun
Perempuan 2 35 – 39
Tahun
S1 10 – 15
Tahun
R Laki-laki 4 32 – 44
Tahun
S1 1 – 18
Tahun
Perempuan 2 33 – 43 D3 – S1 5 – 8
35
Tahun Tahun
S Laki-laki 2 27 – 32
Tahun
SMA – S1 1 – 6
Tahun
Perempuan 2 29 – 30
Tahun
S1 1 – 3
Tahun
Ket: Identitas responden diketahui peneliti dan pembimbing
(Sumber: Data Primer)
Profil Responden Kategori T
Nama Jenis Pajak
T1 PBB
T2 REKLAME
T3 VISCA
Ket: Identitas responden diketahui peneliti dan pembimbing
(Sumber: Data Primer)
Berdasarkan tabel tersebut, peneliti berhasil mewawancarai 16
orang responden dari Dispenda Kota Kupang yang memenuhi
kriteria sebagai responden, dan profil responden yang yang peneliti
peroleh ini adalah hasil pembagian dari bidang sekretariat
Dispenda Kota Kupang berdasarkan permintaan jumlah dan
permohonan jumlah responden dari peneliti, setelah didapat nama
dari para responden maka peneliti telah menyaring resoponden
yang relevan dan yang tidak relevan, dimana mayoritas responden
adalah laki-laki sebanyak 10 orang dan responden perempuan
sebanyak 6 orang.
Dilihat dari umur, bahwa rata-rata pegawai Dispenda sudah
diatas umur 25 tahun yang berarti bahwa mereka sudah dewasa
dan mampu menangkap topik percakapan dari peneliti, kemudian
hal ini didukung oleh tingkat pendidikan mayoritas responden
yaitu S1 yang menunjukan bahwa mereka mampu mengerti,
36
menjawab, dan menjabarkan pertanyaan didalam wawancara. Hal
lain yang dinilai peneliti dapat menjawab kebutuhan penelitian
etika di Dispenda Kota Kupang adalah lama bekerja responden
yang mayoritas bekerja diatas 5 tahun, sehingga mampu
memberikan informasi, respon etika, dan cara pandang beretika
didalam kantor dengan lebih akurat.
Kemudian informasi yang didapat oleh peneliti dari hasil
wawancara kepada staff PNS dan honorer dipakai peneliti dengan
cara mengisi dan melengkapi kesenjangan dari pernyataan masing-
masing responden yang hasilnya mirip. Profil responden yang
peneliti peroleh ini memperlihatkan bahwa latar belakang
responden dari faktor jabatan dan struktural dikantor, jenis
kelamin, lama bekerja, umur dan pendidikan justru mampu
menunjukan gaya beretika dan cara pandang etika yang ada
didalam kantor.
Sedangkan 3 responden yang mewakili wajib pajak diambil
oleh penulis secara acak dan yang bersedia diwawancara pada saat
peneliti melakukan observasi di Dispenda, 3 responden ini hanya
sebagai tambahan informasi akan kinerja dan pelayanan dari juru
pungut pajak.
4.2 Hasil Penelitian
Melalui 16 responden dalam hasil penelitian maka perolehan
data penelitian berkaitan dengan persoalan penelitian yang muncul
pada bab 1, yang diwawancarai hanya responden Q, R, dan S,
sedangkan untuk responden T hanya sebagai dampak dari
pelayanan di Dispenda.
37
4.2.1 Hasil Wawancara Persoalan Penelitian 1
Perolehan data untuk persoalan 1 hanya dengan mewawancarai
responden Q, karena telah dibagi menjadi kategori berdasarkan
informasi yang digunakan dalam menjawab tujuan penelitian.
Berikut ini adalah hasil olahan data yang bersumber dari para
responden :
38
Persoalan Penelitian 1 - Bagaimana peran para pemimpin Dispenda kota Kupang dalam menanggulangi
permasalahan etis yang terjadi di internal kantor guna meningkatkan pelayanan dan perilaku etis para
juru pungut pajak?
Tabel 4.2.1
Hasil Wawancara dengan Responden Kategori, Kategori dan Pola Mengenai Persoalan Penelitian 1
Pertanyaan Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Kategori Pola
Apakah pada
saat anda
merekrut
pegawai atau
mendapat
pegawai baru
dalam bidang
anda, anda telah
mengkomunikasi
kan harapan
kantor kepada
staff? (visi dan
Misi, program
atau kebijakan)
Pertama
ada staff
yang
masuk
kepala
bidang
yang
sampaikan
dan ketika
masuk ke
seksi kita
hanya
langsung
menjalank
an.
Sudah kami
komunikasik
an, kurang
lebih
gambaranny
a kita sudah
beritahukan
Secara
bidang
sudah kita
jelaskan
tupoksinya,
dan kalau
visi dan
misi sudah
pasti ada
dalam
tujuan
mereka
melaksanak
an tugas.
Komunikasi
kan jadi
pada saat
mereka
kerja,
mereka tahu
konsekuensi
dan hasilnya.
Tapi terus
terang dalam
pelaksanaan
nya
mencapai
harapan
kantor
belum,
dimana
programnya
belum dan
ada juga
Kalau
khusus
untuk
pegawai
baru dari
dinas luar
atau honor
yang baru
masuk
akan ada
pengenala
n kantor
disekretari
at, jadi
sebelumny
a mereka
akan
diajarkan
sistem
kerja dan
Sudah
secara
umum
kita
arahkan
-
Pendelegasi
an Tugas
-
Komunikas
i langsung
- Kontrol
-
Pembinaan
- Fleksibel
Sudah
merupakan
peran
pemimpin
dalam
membuat
norma
internal.
Didalamnya,
terdapat
disiplin
pegawai
selain aturan
baku dari
pemerintah
mengenai
disiplin.
Prosesnya
adalah
melalui rapat
39
SDM yang
lemah.
keadaan
dispenda
dan pada
saat
mereka
masuk
kebidang
juga ada
pembinaa
n awal,
khusus
etika akan
dijelaskan
juga,
karena
tiap
bidang
beda,
karena
kalau
dibidang
kami lebih
fleksibel
dari cara
berpakaia
n dan
kondisi
kerja
karena
dilapanga
evaluasi yang
disepakati
oleh pejabat
struktural
sehingga
dapat
dihimbaukan
kepada staff
baik secara
langsung,
maupun
tidak
langsung.
Penanaman
tujuan
organisasi
termasuk
didalamnya
nilai etis
organisasi
pada staff
baru adalah
tugas yang
didegelasika
n. Prosesnya
adalah
bidang
sekretariat
bertugas
untuk
40
n berbeda
dengan
bidang
yang
melayani
di
administra
si
melakukan
pembinaan
dan
komunikasi
langsung hal-
hal mengenai
etika
organisasi,
setelah itu
kepala
bagian yang
menjelaskan
tujuannya
secara
khusus
selanjutnya
fungsi
kontrol
dilakukan
oleh kepala
seksi secara
fleksibel.
Namun
dalam
pelaksanaan
nya tidak
konsisten
karena
faktor SDM
Bagaimana
tanggapan anda jika
ada staff yang
menerima hadiah
atau pemberian dari
orang yang dilayani?
Menurut saya
pribadi kita
lihat dulu ia yang
meminta atau
dikasih, kalau dia yang
meminta
berarti dia
salah, karena
dia sudah
menyalahi kode etik kita
bahwa tidak
boleh menerima
suap dan
sejenisnya, tetapi kalau
dia dikasih
karena merupakan
balasan atas
jasa dan pelayan yang
dia berikan
Wujud
terimakasih
tidak masalah yang penting
pelayanan
dikedepankan
Kalau secara
aturan itu
tidak boleh, tetapi kalau
orang
suguhkan snack yah
tidak masalah,
dan selama itu
kerelaan dari
wajib pajak,
itu tidak apa-apa.
No problem,
kalau itu bukan
memaksa karena kalau
dikasih
mungkin karena pelayanan
bagus asalkan
bukan minta
atau paksa
Tidak
masalah
sepanjang itu bukan
permintaan
dalam arti itu adalah
imbalan atas
jasa yang
mereka buat.
Itu
dilarang
tapi kalau mereka
layani
dengan baik dan
tidak
minta
tidak apa-
apa
-Pengecualian
aturan
-Kebijakan
khusus
-Pembenaran
tindakan
41
tanpa melakukan
penyeleweng
an pada pajak yang ada, itu
tidak apa-
apa.
yang rendah
dan toleransi
organisasi
yang tinggi
terhadap
pelanggaran
yang
dilakukan
serta
terdapat
pengecualian
terhadap
aturan yang
berlaku
secara
tertulis. Oleh
karena itu
dibutuhkan
tanggung
jawab
pribadi dari
masing-
masing
anggota
organisasi,
dengan
berpatokan
pada aturan
tertulis dan
Apakah anda
menyiapkan buku
panduan, file dsb
untuk membantu
staff anda dalam
berperilaku etis?
Kalau tindakan etis
tidak ada
buku panduan,
biasanya hanya
peraturan
biasa, dan seperti
peraturan-
peraturan
tang ditempel
biasa (jangan
merokok)
Hanya ada buku kontrol
penerima dan
setoran saja, selain itu tidak
ada
Kalau tertulis belum ada
tetapi secara
lisan sering dan mungkin
belum jadi kebutuhan
utama.
Ini yang menarik, buku
etika
seharusnya tidak perlu ada
karena semuanya sudah
dewasa jadi
seharusnya sadar kalau
buku tidak ada
seharusnya tau
sendiri karena
masing-masing
sudah dewasa tetapi
dilapangan yang
terjadi ada juga yang perlakuaan
kurang sopan
terhadap wajib pajak, dan buku
saku tidak ada
tapi secara lisan saja
Belum ada, tetapi dengan
berlakunya
UU ASN staff sendiri
sudah ada penilaian
khusus mulai
dari kinerja hingga etika
dan ASN
baru akan
dilaksanakan
Belum secara
tertulis
tapi secara
lisan norma-
norma
yang ada kita
sampaika
n kepada
staff
- Aturan
tertulis dan
tidak tertulis
- Tanggung
jawab pribadi
Apakah anda
memperbolehkan
Masing-
masing saling
Kerja sama
team untuk
Saling
membantu itu
Sering
himbauan untuk
Saling
membantu Saling
menduku- Kepedulian
- Kerjasama
42
staff anda untuk
saling membantu
teman dalam tugas
mereka Walaupun
diluar tupoksinya?
kerja sama saling membantu
wajib saling bantu walaupun diluar
tupoksi untuk
keberhasilan bidang
ng dan harus
kerja
sama dan sama-
sama
bekerja
- Dukungan
- Kewajiban tidak tertulis
secara
strategis, dan
didukung
oleh sikap
peduli, serta
kerjasama
sebagai
sebuah
keharusan
agar dapat
diterapkan
dengan baik.
Dari pola
diatas
muncul
variable-
variable
yaitu:
1. Pela
nggaran
etis
2. Kebi
jakan
3. Atas
an
4. Baw
ahan
Bagaimana cara anda
dalam
memperhatikan
kinerja dan perilaku
etis staff anda?
Kalau dari
kinerja dan
cara kerja
yaitu dalam masuk keluar
kantor, dan cara
berpakaian
Tiap kali kerja
lapangan dan
administrasi jadi
ada penilaian kerja atau
penagihan petugas,
sedangkan
perilaku etis dinilai dari cara
berpakaian dan
disiplin dalam kantor.
Dari perilaku
etis mereka
saya lihat dari
disiplin mereka, kalau
dari kinerja mereka yaitu
dari hasil
kerja mereka.
Kinerja itu dari
cara kerja,
waktu dan hasil,
sedangkan etika dilihat dari
keseharian, interaksi, jadi
akan nampak
Penilaian
secara umum
untuk hasil
kerja mereka dan dari hasil
kerja keluaran
bidang
sedangkan untuk
etikanya dari
pelananyan dan
perbuatannya
Dilihat
dari hasil
kerja
didalam laporan
tiap bidang
dan kalau
untuk etika kita
hanya
melihat hubungan
yang
terjadi disetiap
bidang
dan kedisiplin
an
mereka
- Disiplin
pegawai
- Hasil kerja
- Waktu
- Sikap
- Laporan
tertulis
Sudahkah anda
secara rutin
mengambil keputsan
etis atas laporan yang
anda terima dari
staff dan tindakan
apa saja yang anda
lakukan?
Sering saya ambil
keputusan
etis biasanya saya lakukan
pemanggilan
kepada pelaku dan
kemudian
Sejauh ini dalam bidang
saya masih
dalam tataran biasa saja dan
tidak urgent
Sudah tapi tidak selalu
ada laporan,
kalaupun ada orangnya saya
panggi dan
saya tanyai
Tidak mesti karena saya
biasa akan
mencari tahu apa betul atau
tidak dulu
dalam bentuk cerita atau
bicara biasa dan
Sering dan ambil
tindakan
untuk pergaulan
antar bidang
dan pernah kejadian
sampai
Tidak pernah
karena itu
berjenjang
- Peringatan
terstruktur
-Pengamatan
- Interogasi
- Penyelidikan
- Proses
hukum
- Struktur
43
mengamati lagi baru saya
ambil
keputusan.
kalau betul saya tegur
kantor polisi dan akhirya
staff tersebut
dikeluarkan dari bidang
saya karena
kebetuln juga dia adalah
staff
langsung dibawah
saya.
44
Apakah atasan anda
atau kepala lainnya
memiliki suatu
standart etika
tertentu? Dan
sudahkan standart
etika tersebut
ditunjukan juga oleh
staff?
Kayaknya tidak ada,
jujur saja
dibidang kami tuan
rumahnya
bebrapa, untuk etika
saja lebih
banyak telatnya dan
tidak tepat
waktu, kepala saja
telat apalagi
anak buah
Untuk atasan saya yaitu kadis
biasanya
komunikatif, sederhana,
responsif, baik,
disiplin, merangkul
staff.
Sedangkan 5 orang kepala
lainnya disini
tidak semua seperti kadis
dan ada juga
yang tidak komunikatif,
sedangkan
kalau saya sendiri standart
yang saya
terapkan adalah adaptif dan
fleksibel. Dan
kebanyakan mereka udah
menunjukan hal
yang sama
- Merangkul, bersahabat dan
ramah tetapi
lebih spesifik orang yang
nilai, dan
keabanyakan mengikuti
hanya satu atau
dua orang saja yang tidak
Kabid orangnya
teliti dan
kepala seksi santai tapi
serius.
Berpulang pada pribadi
jadi tidak
semua.
Kadis orangnya
rendah hati,
tegas. Kemanusiaan
yang tinggi,
bersahabat, sedangakan
saya sendiri
menerapkan standart
tegas dan
bersahabat dan sudah
dicontohi
- Keteladanan
- Pengaruh
pemimpin
- Pilihan diri
45
Tujuan dalam persoalan penelitian pertama adalah untuk
mengetahui dan menelusuri bagaimana peran para pemimpin
Dispenda kota Kupang dalam hal ini para pejabat dalam
menanggulangi permasalahan etis yang terjadi di internal kantor
guna meningkatkan pelayanan dan perilaku etis para juru pungut
pajak. Oleh karena itu terdapat tujuh pertanyaan kepada responden
Q yang diharapkan dapat menjawab persoalan pertama.
Dari ketujuh pertanyaan tersebut, diketahui bahwa awalnya
penanaman nilai etis organisasi, serta kontrolnya ada pada
kewenangan para pemimpin. Walaupun, didalam proses
penerapannya tidaklah konsisten. Masing-masing kepala memiliki
alasan yang berbeda satu sama lain, namun alasan yang paling
sering muncul adalah karena penerapan kebijakan, dan beberapa
faktor lainnya diluar kebijakan tersebut. Seperti pada hasil
wawancara dengan Q5, yaitu:
“Kalau khusus untuk pegawai baru dari dinas luar atau honor
yang baru masuk akan ada pengenalan kantor disekretariat, jadi
sebelumnya mereka akan diajarkan sistem kerja dan keadaan
dispenda dan pada saat mereka masuk kebidang juga ada
pembinaan awal, khusus etika akan dijelaskan juga, karena tiap
bidang beda, karena kalau dibidang kami lebih fleksibel dari
cara berpakaian dan kondisi kerja karena dilapangan berbeda
dengan bidang yang melayani di administrasi. “
Kemudian penerapan kebijakan lainnya hasil wawancara dengan
Q1 mengenai penerimaan hadiah dari wajib pajak:
“Menurut saya pribadi kita lihat dulu ia yang meminta atau
dikasih, kalau dia yang meminta berarti dia salah, karena dia
sudah menyalahi kode etik kita bahwa tidak boleh menerima
suap dan sejenisnya, tetapi kalau dia dikasih karena merupakan
balasan atas jasa dan pelayan yang dia berikan tanpa melakukan
penyelewengan pada pajak yang ada, itu tidak apa-apa.”
Rata-rata responden Q menyiratkan dalam jawaban hasil
wawancara mereka bahwa penerapan kebijakan yang dilakukan
46
tidaklah melanggar aturan dan sudah sesuai prosedur yang berlaku
dimana dalam penerapannya dilapangan tergantung pada sikonnya.
Penerapan kebijakan ini tidak serta merta hanya untuk kepentingan
staff tetapi juga pada kepentingan organisasi dan kemajuan
organisasi itu sendiri. Padahal setiap staff mempunyai Tupoksi
masing-masing yang terkait dengan bidangnya. Namun penerapan
kebijakan khusus membuat mereka harus melanggar hal tersebut,
seperti yang diungkapkan oleh Q4:
“Sering himbauan untuk saling bantu walaupun diluar tupoksi
untuk keberhasilan bidang.”
Sebagai titik acuan dalam berpelayanan dan berperilaku etis
terlepas dari aturan baku di dalam organisasi sendiri, staff dan juru
pungut yang ada didalamnya berpatokan pada kesepakatan yang
terjadi didalam rapat, peraturan tertempel, aturan lisan dari kepala,
dan peraturan ASN (Aparatur Sipil Negara) yang baru mau
dilaksanakan. Seperti yang diungkapkan oleh Q6 sebagai jawaban
pada pertanyaan akan buku panduan, file dsb untuk membantu staff
dalam berperilaku etis adalah:
“Belum secara tertulis tapi secara lisan norma-norma yang ada
kita sampaikan kepada staff.”
Juga jawaban yang dikemukakan oleh Q1:
“Kalau tindakan etis tidak ada buku panduan, biasanya hanya
peraturan biasa, dan seperti peraturan-peraturan yang ditempel
biasa (jangan merokok dsb, melayani dengan sopan,dsb).”
Selain itu, ada beberapa responden yang berpendapat berbeda
dari responden lainnya dimana menurut mereka peraturan tentang
etika sebenarnya bukan menjadi kebutuhan dasar utama dalam
organisasi dan etika sendiri pada umumnya sudah diketahui oleh
tiap individu sebagai orang yang telah dewasa, sehingga untuk
47
pembuatan atau perancangan file, dokumen, atau buku panduan
pelayanan dan etika tidaklah penting. Seperti yang diungkapkan
oleh Q3, yaitu:
“Kalau tertulis belum ada tetapi secara lisan sering dan mungkin
belum jadi kebutuhan utama.”
Dan hasil wawancara yang dilakukan dengan Q4:
“Ini yang menarik, buku etika seharusnya tidak perlu ada karena
semuanya sudah dewasa jadi seharusnya sadar kalau buku tidak
ada seharusnya tau sendiri karena masing-masing sudah dewasa
tetapi dilapangan yang terjadi ada juga yang perlakuan kurang
sopan terhadap wajib pajak, dan buku saku tidak ada tapi secara
lisan saja.”
Penilaian kinerja dan perilaku etis staff di dalam kantor yang
dilakukan oleh semua responden dengan cara melihat dan menilai
hasil kerja akhir dari staff. Sedangkan untuk perilaku etis staff yang
menjadi standar penilaian terdiri dari dua faktor yaitu dari disiplin
kantor dalam aturan baku yang dilaksanakan staff, serta relasi staff
antara satu dengan yang lainnya sehingga tidak ada jawaban
responden yang keluar dari faktor-faktor diatas.
Hal yang sama juga terlihat dari cara responden dalam
pengambilan keputusan etis atas laporan pelanggaran etika yang
mereka terima. Dimana beberapa responden mengatakan bahwa
ketika mendengar pelanggaran yang terjadi, tidak langsung
mengambil keputusan tetapi didahului dengan pengamatan,
penyelidikan, interogasi setelah itu, ditegur atau diberi peringatan.
Selain itu terdapat juga jawaban yang berbeda tentang persoalan ini
seperti yang diungkapkan oleh Q5 bahwa:
“Sering dan ambil tindakan untuk pergaulan antar bidang dan
pernah kejadian sampai kantor polisi dan akhirya staff tersebut
dikeluarkan dari bidang saya karena kebetulan juga dia adalah
staff langsung dibawah saya.”
48
Kemudian jawaban dari Q6 yaitu:
“Tidak pernah karena itu berjenjang”.
Jawaban responden Q5 mengindikasikan bahwa permasalahan
yang mungkin terjadi sudah sangat diluar dari jangkuannya
sehingga diambil kebijakan untuk dikeluarkan dari bidangnya agar
tidak mengganggu kinerja dari staff yang lain. Sedangkan jawaban
dari Q6 dengan jelas menunjukkan bahwa tindakan kebijakan
dilakukan dibuat berdasarkan fungsi struktur mereka dalam
organisasi. Maksudnya, jika ada permasalah didalam kantor
biasanya yang akan menyelesaikan adalah kepala seksi, apabila
kepala seksi tidak dapat menyelesaikan maka, dinaikan setingkat
lagi ke kepala bidang dan seterusnya. Namun biasanya
permasalahan yang terjadi tidak sampai puncak struktur, karena
masih bisa ditanggulangi di bidang masing-masing.
Beberapa responden jika ditanyakan penilaian mereka terhadap
etika atasan mereka di dalam struktur maupun penilaian secara
horisontal kepada sesama rekan mereka serta bagaimana pengaruh
efek tersebut kepada staff, maka jawaban rata-rata responden
terhadap etika adalah yang baik dan patut diteladani, bahkan efek
tersebut menurun pada hampir semua staff. Bahkan terdapat satu
jawaban responden yang menuturkan bahwa perilaku yang dibawa
oleh atasan, akan diikuti oleh bawahan, sekalipun itu adalah
perilaku tidak etis, seperti yang dituturkan sebagai berikut:
“Kayaknya tidak ada, jujur saja dibidang kami tuan rumahnya
beberapa, untuk etika saja lebih banyak telatnya dan tidak tepat
waktu, kepala saja telat apalagi anak buah”.
Berdasarkan tujuh pertanyaan tersebut maka dapat disimpulkan
bahwa peran para pemimpin Dispenda kota Kupang, dalam hal ini
para pejabat dalam menanggulangi permasalahan etis yang terjadi
49
di internal kantor guna meningkatkan pelayanan dan perilaku etis
para juru pungut pajak. Melalui peraturan etika baik yang tertulis
dan lisan, tidak konsisten dalam pelaksanaannya karena faktor
SDM yang rendah dan toleransi organisasi yang tinggi terhadap
pelanggaran yang dilakukan serta, terdapat pengecualian khusus
terhadap aturan yang berlaku.
4.2.2 Hasil Wawancara Persoalan Penelitian 2
Perolehan data untuk persoalan 2 dengan mewawancarai
responden R dan S yang masuk didalam kategori berdasarkan
informasi yang dibutuhkan agar dapat menjawab tujuan penelitian.
Berikut adalah deskripsi dari hasil penelitian yang berkaitan
dengan persoalan penelitian yang ada:
50
Persoalan Penelitian 2 - Apa tanggapan juru pungut pajak DISPENDA Kota Kupang dalam menanggapi
perilaku etis di lingkup internal organisasi ?
Tabel 4.2.2
Hasil Wawancara dengan Responden Kategori, Kategori dan Pola Mengenai Persoalan Penelitian 2