27 BAB III PEMBAHASAN 3.1. Tinjauan Umum Organisasi 3.1.1. Sejarah dan Perkembangan Organisasi Menurut laporan Bulanan gustus 2017 Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah ( UPPRD ) Makasar, UPPRD merupakan Unit Pelaksana Teknis dalam pelaksanaan pemungutan seluruh pajak daerah, Kecuali Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. UPPRD dipimpin oleh Seorang kepala Unit yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, UPPRD Makasar Kota Administrasi Jakarta Timur didukung dengan beberapa kegiatan yang dibiayai oleh DPA APBD, oleh karena itu sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 6 Tahun 204 tentang pedoman pelaporan di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai upaya untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik ( good governance ) yang salah satunya adalah melaksanakan prinsip akuntabilitas yang juga merupakan bentuk pertanggungjawaban sekaligus bahan evaluasi kinerja untuk melakukan langkah- langkah perbaikan dan pemecahan permasalahan yang dihadapai dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah ( UPPRD ) Makasar Kota Administrasi Jakarta Timur.
22
Embed
BAB III PEMBAHASAN - repository.bsi.ac.id · Melaksanakan Penyuluhan Peraturan Pajak Daerah Serta Menyelesaikan Permasalahan Hukum Pajak Daerah. c. Mengembangkan sistem teknologi
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
27
BAB III
PEMBAHASAN
3.1. Tinjauan Umum Organisasi
3.1.1. Sejarah dan Perkembangan Organisasi
Menurut laporan Bulanan gustus 2017 Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi
Daerah ( UPPRD ) Makasar, UPPRD merupakan Unit Pelaksana Teknis dalam
pelaksanaan pemungutan seluruh pajak daerah, Kecuali Pajak Kendaraan Bermotor
dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. UPPRD dipimpin oleh Seorang kepala
Unit yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada dibawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, UPPRD Makasar
Kota Administrasi Jakarta Timur didukung dengan beberapa kegiatan yang dibiayai
oleh DPA APBD, oleh karena itu sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Provinsi
DKI Jakarta Nomor 6 Tahun 204 tentang pedoman pelaporan di lingkungan
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai upaya untuk mewujudkan tata
pemerintahan yang baik ( good governance ) yang salah satunya adalah
melaksanakan prinsip akuntabilitas yang juga merupakan bentuk
pertanggungjawaban sekaligus bahan evaluasi kinerja untuk melakukan langkah-
langkah perbaikan dan pemecahan permasalahan yang dihadapai dalam
melaksanakan tugas pokok dan fungsi Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah (
UPPRD ) Makasar Kota Administrasi Jakarta Timur.
28
Adapun berdasarkan pembagian wilayah kerja pemerintah, Kecamatan
Makasar di bagi dalam 5 ( lima ) kelurahan, yaitu :
1. Kelurahan Pinang Ranti
2. Kelurahan Makasar
3. Kelurahan Kebon Pala
4. Kelurahan Halim Perdana Kusuma
5. Kelurahan Cipinang Melayu
Adapun Visi dan Misi Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah ( UPPRD )
Makasar sebagai berikut :
1. Visi
Visi yang ditetapkan oleh Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Maksar
adalah Pelayanan Yang Profesional Dalam Optimalisasi Penerimaan Pajak
Daerah.
2. Misi
a. Mewujudkan Perencanaan Pelayanan Pajak Daerah Yang Inovatif.
b. Menjamin Ketersediaan Peraturan Pelaksanaan Pajak Daerah dan
Melaksanakan Penyuluhan Peraturan Pajak Daerah Serta Menyelesaikan
Permasalahan Hukum Pajak Daerah.
c. Mengembangkan sistem teknologi informasi dalam kegiatan Pelayanan Pajak
Daerah
d. Mengembangkan kualiata dan kuantitas SDM, Sarana dan prasarana
perpajakan daerah, Pengelolaan keuangan seta perencanaan anggaran dan
program dinas.
29
e. Mengoptimalkan pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan
pelayanan pajak daerah.
f. Meningkatkan kualitas pelayanan pajak daerah.
3.1.2. Struktur dan Tata Kerja
berikut ini merupakan struktur kerja yang berada di Unit Pelayanan Pajak dan
Retribusi Daerah (UPPRD) Makasar .
Gambar III.1
Sumber : UPPRD Makasar
Struktur Kerja Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah (UPPRD) Makasar
30
Berdasarkan Peraturan Gubenrnur Nomor 297 Tahun 2016 tentang
pembentukan organisasi dan tata kerja Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah
Pasal 4 ayat (1) UPPRD mempunyai tugas melaksanakan pemungutan pajak dan
retribusi daerah sesuai kewenangannya, Penjabaran dari tugas dan fungsi Pelayanan
Pajak dan Retribusi daerah terutang pada tanggal 4 ayat (3), yaitu :
a. Penyusunan rencana strategi dan rencana kerja dan anggota UPPRD.
b. Pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran UPPRD.
c. Penyusunan bahan pedoman, standard dan prosedur teknis UPPRD.
d. Pemberian informasi perpajakan daerah.
e. Pelayanan, pendaftaran, penetapan, penilaian dan pendataan pajak daerah.
f. Pendaftaran, pengukuhan, dan penatausahaan subjek dan objek pajak daerah.
g. Pelayanan permohonan pembebasan, pengurangan, pembetulan, pembatalan,
penghapusan, dan keberatan pajak daerah sesuai dengan kewenangannya.
h. Penegakan ketentuan dan peraturan perpajakan daerah.
i. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan dan kerumahtanggaan UPPRD.
j. Pelaksanaan koordinasi pelayanan pemungutan pajak daerah pada lingkup
kecamatan.
k. Penyusunan bahan kebijakan teknis pelayanan pemungutan pajak daerah pada
lingkup kecamatan.
l. Pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan barang UPPRD.
m. Pelaksanaan publikasi kegiatan dan pengaturan acara UPPRD.
Sedangkan tugas pokok ini berdasarkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta
No.297 Tahun 2016, berikut Penjelasan masing-masing tugasnya :
31
1. Kepala Unit
Kepala Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi daerah mempunyai tugas sebagai
berikut:
a. Memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi UPPRD
sebagaimana dimaksud dalam pasal 4.
b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas subbagian Tata Usaha, satuan pelaksana
dan Subkelompok Jabatan Fungsional.
c. Melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan Satuan Kerja Perangkat
Daerah (SKPD)/ Unit Kerja Prangkat Daerah (UKPD) dan/ atau Instansi
Pemerintah/ swasta dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi UPPRD, dan
d. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi
UPPRD.
2. Subbagian Tata Usaha.
Subbagian Tata Usaha merupakan Satuan Kerja Staf dalam pelaksanaan
administrasi UPPRD. Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala
Subbagian Tata Usaha yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Unit. Subbagian tata Uasaha mempunyai tugas sebagai berikut :
a. Menyusun bahan rencana trategis dan rencana kerja dan anggaran UPPRD
sesuai dengan lingkup tugasnya.
b. Melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran UPPRD
sesuai dengan Lingkup tugasnya.
c. Mengoodinasikan penyusunan rencanan strategis dan rencana kerja dan
anggaran UPPRD.
32
d. Melaksanakan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana
strategis serta dokumen pelaksanaan anggaran UPPRD.
e. Menyusun pedoman, standar dan prosedur teknis UPPRD.
f. Melaksanakan pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang UPPRD.
g. Melaksanakan kegiatan ketatausahaan dan kerumahtanggaan UPPRD
h. Melaksanakan pengelolaan kearsipan UPPRD
i. Menghimpun, menganalisis dan mengajukan kebutuhan penyediaan,
pemeliharaan serta perawatan prasarana dan sarana kerja pada UPPRD,
j. Memelihara keamanan, ketertiban, keindahan, kebersihan dan kenyamanan
kantor UPPRD,
k. Melaksanakan publikasi kegiatan dan pengaturan acara UPPRD,
l. Melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan kecamatan dan kelurahan
sesuai lingkup wilayahnya,
m. Mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan, kinerja dan kegiatan serta
akuntabilitas UPPRD, dan
n. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbagian
Tata Usaha.
3. Satuan Pelaksanaan Pelayanan
Satuan Pelayanan mempunyai tugas, sebagai berikut:
a. Menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja anggaran UPPRD sesuai
dengan lingkup tugasnya.
b. Melaksan akan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran UPPRD
sesuai dengan linglcup tugasnya.
33
c. Menyusun bahan pedoman, standar dan prosedur teknis UPPRD sesuai
dengan linglcup tugasnya.
d. Memberikan pelayanan informasi dan konsultasi perpajakan daerah
e. Menerima, meneliti dan mengadministrasikan permohonan pendaftaran
perpajakan daerah
f. Menerima, meneliti, memvalidasi, merekam pelaporan dan pembayaran pajak
daerah
g. Melaksanakan perekaman, pengelolaan dan pengamanan basis data pajak
daerah
h. Membuat risalah dan nota perhitungan pajak daerah terutang
i. Mengusulkan pengecualian kewajiban legalisasi penggunaan bill/bon dan
dokumen lain yang dipersamakan
j. Menerbitkan, mengukuhkan, mencabut dan menghapus Nomor Pokok Wajib
Pajak Pajak Daerah (NPWPPD) dan Nomor Objek Pajak Daerah (NOPD).
k. Menerima, meneliti dan menerbitkan Surat Keternangan Pajak Daerah
l. Menerbitkan, dan mengadministrasikan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang
Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan Pedesaan (SPPT PBB-P2), surat
ketetapan, surat keputusan dan surat tagihan pajak daerah termasuk
salinannya
m. Menerima permohonan keringanan pembebasan, pengurangan, pembetulan,
keberatan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau
pengurangan sanksi administrasi pajak daerah, dan
n. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Satuan
Pelaksana Pelayanan.
34
4. Satuan Pelaksana Pendataan
Satuan Pelaksanaan Pendataan mempunyai tugas, sebagai berikut:
a. Menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja anggaran UPPRD
sesuai dengan lingkup tugasnya
b. Melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran
UPPRD sesuai dengan lingkup tugasnya
c. Menyusun bahan pedoman, standar dan prosedur teknis UPPRD sesuai
dengan lingkup tugasnya
d. Melaksanakan pengumpulan informasi, pendataan dan pemutakhiran
data subjek dan objek pajak daerah
e. Melakukan pembentukan dan penyempurnaan kode dan peta Zona Nilai
Tanah
5. Satuan Pelaksanaan Penagihan
Satuan Pelaksanaan Penagihan mempunyai Tugas, sebagai berikut:
a. Menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja anggaran UPPRD sesuai
dengan lingkup tugasnya
b. Melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran UPP
sesuai dengan lingkup tugasnya
c. Menyusun bahan pedoman, standar dan prosedur teknis UPPRD sesuai
dengan lingkup tugasnya
d. Mengusulkan wajib pajak untuk dilakukan pemeriksaan
e. Melakukan verifikasi dan pembayaran dan pelaporan pajak daerah
35
f. Menerbitkan surat himbauan pembayaran, pelaporan dan Surat Tagihan Pajak
Daerah (STPD)
g. Menyusun profil dan konfirmasi data wajib pajak
h. Menyusun laporan kinerja penerimaan dan piutang pajak daerah
i. Memproses permohonan angsuran, penundaan pembayaran, pemberian
kompensasi, restitusi dan pemindabukuan
j. Memproses permohonan keringanan, pembebasan, pembetulan, pembatalan
dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi pajak daerah sesuai
dengan kewenangannya
k. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Satuan
Pelaksana Penagihan.
6. Subkelompok Jabatan Fungsional
Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan
tugas dalam susunan organisasi struktural Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi
Daerah (UPPRD).
3.1.3. Kegiatan Usaha
Menurut Laporan Bulanan Agustus 2017 Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi
Daerah (UPPRD) Makasar, dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi Unit
Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Administrasi Jakarta Timur diberikan
tanggung jawab sesuai dengan kewenangannya. UPPRD Makasar diberikan
kewenangan untuk memungut 8 (delapan) jenis pajak daerah :
36
1. Pajak Reklame
2. Pajak Air Tanah
3. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
4. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
5. Pajak Restoran
6. Pajak Hiburan
7. Pajak Hotel
8. Pajak Parkir
Untuk memenuhi pencapaian target penerimaan Pajak Daerah yang menjadi
tanggung jawab Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah (UPPRD) Makasar
maka disusun program kerja dalam mendukung pencapaian target kinerja UPPRD
Makasar Sebagai berikut. Program kerja tersebut diaplikasikan dengan Rencana
Kegiatan Anggaran (RKA) dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun
2017. Perincian kegiatan umum UPPRD Makasar sebagai berikut:
1. Pendataan dan pemeriksaan pajak dan retribusi daerah sesuai kewenangannya.
Kegiatan ini dilakukan oleh Satuan Pelaksana Pelayanan. Dalam
kegiatannya Kasatpel melakukan tugas yang lebih terperinci, yaitu :
a. Memberikan pelayanan inforrmasi dan konsultasi perpajakan daerah.
b. Menerima, meneliti dan mengadministrasikan permohonan pendaftaran
perpajakan daerah.
c. Menerima, meneliti, mmvalidasi, merekam pelaporan dan pembayaran pajak
daerah.
d. Melaksanakan perekaman, pengelolaan dan pengamanan basis data pajak
daerah.
37
e. Membuat risalah dan nota perhitungan pajak daerah terutang.
f. Menatausahakan dan melaksanakan legalisasi bill/bon, legalisasi penneng
pajak reklame, tanda masuk/karcis, dan dokumen lain yang dipersamakan.
g. Mengusulkan pengecualian kewajiban legalisasi penggunaan bill/bon dan
dokumen lian yang dipersamakan.
h. Menerbitkan, mengukuhkan, mencabut dan menghapus NPWPPD dan NOPD.
i. Menerima, meneliti dan menerbitkan Surat Keterangan Pajak Daerah.
j. Menerbitkan dan mengadministrasikan SPPT OBB-P2, surat ketetapan, surat
keputusan dan surat tagihan pajak daerah termasuk salinannya.
k. Menerima permohonan keringanan pembebasan, pengurangan, pembetulan,
keberatan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau
pengurangan sanksi administrasi pajak daerah.
2. Pendataan pajak daerah sesuai kewenangannya
Pendataan pajak yang dilakukan oleh Satpel Pelaksanaan lebih kepada teknis
dilapangan, dan bukan seperti pendataan yang dilakukan oleh Kasatpel Pelayanan,
kewenangan dari pendataan yang dilakukan Satpel Pelaksanaan antara lain :
a. Melaksanakan pengumpulan informasi, pendataan dan pemutakhiran data
subjek dan objek pajak daerah.
b. Melakukan pembentukan dan penyempurnaan kode dan peta Zona Nilai
Tanah.
c. Melaksanakan lapangan dalam rangka penyelesaian permohonan pembebasan,
pengurangan, pembetulan, keberatan, pembatalan, pengahapusan dan
perubahan data obejk dan subjek pajak daerah.
38
d. Melaksanakan verifikasi lapangan dalam rangka permohonan pendaftaran atau
penutupan subjek dan objek pajak daerah.
e. Melaksanakan koordinasi pendataan pajak daerah dengan instansi terkait.
3. Kegiatan penagihan pajak daerah sesuai dengan kewenangannya
Kegiatan penagihan pajak dilakukan oleh Satpel Penagihan. Penagihan dalam
hal ini bukan berarti menagih secara langsung kepada subjek pajak untuk
membayar pajak, tetapi lebih pada administrasi dengan menggunakan surat ataupun
menentukan langkah apa yang akan dilakukan saat subjek pajak tidak membayar
kewajibannya . Kegiatan Satpel penagihan adalah sebagai berikut :
a. Mengusulkan wajib pajak untuk dilakukan pemeriksaan.
b. Melakukan verifikasi dan pembayaran dan pelaporan pajak daerah.
c. Menerbitkan surat himbauan pembayaran, pelaporan dan Surat Tagihan Pajak
Daerah (STPD)
d. Menyusun profil dan konfirmasi data wajib pajak.
e. Menyusun laporan kinerja penerimaan dan piutang pajak daerah.
f. Memproses permohonan angsuran, penundaan pembayaran, pemberian
kompensasi, restitusi dan pemindahbukuan.
g. Memproses permohonan keringanan, pembebasan, pembetulan, pembatalan
dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi pajak daerah sesuai
dengan kewenangannya.
39
3.2. Data Penelitian
3.2.1. Data Pajak Restoran
Data yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah data penerimaan pajak
restoran Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah (UPPRD) Makasar dari tahun
2016 sampai tahun 2018.
Tabel III.1
Data Penerimaan Pajak Restoran Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah
(UPPRD) Makasar
Bulan 2015 (Rp) 2016 (Rp) 2017 (Rp) 2018 (Rp)
Jan Rp.1.380.084.143 Rp.1.778.186.887 Rp.2.178.494.666 Rp.2.545.832.631
Feb Rp.1.289.140.718 Rp.1.626.378.658 Rp.1.890.276.411 Rp.2.703.607.109
Maret Rp.1.239.663.609 Rp.1.479.729.708 Rp.1.770.431.652 Rp.2.483.372.513
April Rp.1.463.703.113 Rp.1.839.400.317 Rp.2.090.312.824 Rp.2.471.208.049
Mei Rp.1.473.827.335 Rp.1.529.094.083 Rp.2.548.420.773 Rp.2.075.802.975
Juni Rp.1.524.766.169 Rp.1.925.382.808 Rp.1.935.617.796 Rp.3.683.102.736
Juli Rp.1.395.573.794 Rp.1.698.048.660 Rp.2.557.568.929 Rp.2.806.048.042