PAJAK DAERAH

1

PAJAK DAERAHUU No. 28 tahun 2009

What?! DWhat?! Definisi!PAJAK DAERAH:kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2

What?! DWhat?! Definisi!RETRIBUSI DAERAH:

pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

3

TujuanTujuan Memberikan kewenangan yang lebih besar

kepada daerah Meningkatkan akuntabilitas daerah Memberikan kepastian bagi dunia usaha

mengenai jenis-jenis pungutan daerah

4

Jenis: Pajak Provinsi Jenis: Pajak Provinsi Pajak Kendaraan Bermotor; Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; Pajak Air Permukaan; dan Pajak Rokok.

5

Jenis: Pajak Kabupaten/KotaJenis: Pajak Kabupaten/Kota Pajak Hotel; Pajak Restoran (termasuk katering/jasa boga); Pajak Hiburan; Pajak Reklame; Pajak Penerangan Jalan; Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; Pajak Parkir; Pajak Air Tanah; Pajak Sarang Burung Walet; Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

6

Contoh Perhitungan Harga air baku

 Pembuatan sumur bor kedalaman 150 m = Rp. 150,000,000Biaya operasional selama 5 tahun = Rp. 60,000,000 Jumlah = Rp. 210,000,000 Umur produksi = 5 tahun Debit sumur = 50 m3 / hari volume pengambilan air selama 5 TH = 5x365x50 = 91,250m3 Harga Air baku = 210,000,000/91,250 = Rp. 2,301/m3

7

Bagi Hasil Pajak ProvinsiBagi Hasil Pajak Provinsi

8

EarmarkingEarmarkingPenerimaan beberapa jenis pajak daerah wajib dialokasikan (di-earmark) untuk mendanai pembangunan sarana dan prasarana yang secara langsung dapat dinikmati oleh pembayar pajak dan seluruh masyarakat. Pengaturan earmarking tersebut adalah:10% dari penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor wajib dialokasikan untuk pemeliharaan dan pembangunan jalan, serta peningkatan sarana transportasi umum.50% dari penerimaan pajak rokok dialokasikan untuk mendanai pelayanan kesehatan dan penegakan hukum.Sebagian penerimaan pajak penerangan jalan digunakan untuk penyediaan penerangan jalan.

9

Objek RetribusiObjek Retribusi Jasa Umum; Jasa Usaha; dan Perizinan Tertentu.

10

Objek Retribusi: Jasa UmumObjek Retribusi: Jasa Umum Retribusi Pelayanan Kesehatan; Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan; Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk

dan Akta Catatan Sipil; Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat; Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum; Retribusi Pelayanan Pasar; Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;

11

Objek Retribusi: Jasa UmumObjek Retribusi: Jasa Umum Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran; Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta; Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus; Retribusi Pengolahan Limbah Cair; Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang; Retribusi Pelayanan Pendidikan; dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

12

Objek Retribusi: Jasa UsahaObjek Retribusi: Jasa Usaha Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah; Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan; Retribusi Tempat Pelelangan; Retribusi Terminal; Retribusi Tempat Khusus Parkir; Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa; Retribusi Rumah Potong Hewan; Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan; Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga; Retribusi Penyeberangan di Air; dan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

13

Objek Retribusi: Perizinan TertentuObjek Retribusi: Perizinan Tertentu Retribusi Izin Mendirikan Bangunan; Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol; Retribusi Izin Gangguan; Retribusi Izin Trayek; dan Retribusi Izin Usaha Perikanan.

14

15

Pajak Bumi dan Bangunan

Perdesaan dan Perkotaan

What?! DWhat?! Definisi!Pajak atas Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

(bandingkan dengan BPHTB dan PPhTB!)

16

What?! DWhat?! Definisi! Bumi: adalah permukaan bumi yang meliputi

tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten/kota.

Bangunan: konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.

17

What?! DWhat?! Definisi! Termasuk dalam pengertian bangunan:

jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan, yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks Bangunan tersebut;

jalan tol; kolam renang; pagar mewah; tempat olahraga; galangan kapal, dermaga; taman mewah; tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak; dan menara.

18

Objek Pajak yang tidak dikenakan PBB Objek Pajak yang tidak dikenakan PBB Perdesaan dan PerkotaanPerdesaan dan Perkotaan digunakan oleh Pemerintah dan Daerah untuk

penyelenggaraan pemerintahan; digunakan semata-mata untuk melayani

kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;

digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu;

19

Objek Pajak yang tidak dikenakan PBB Objek Pajak yang tidak dikenakan PBB Perdesaan dan Perkotaan (Cont.)Perdesaan dan Perkotaan (Cont.) merupakan hutan lindung, hutan suaka alam,

hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak

digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan atas perlakuan timbal balik;

digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.

20

Subjek Pajak/ Wajib PajakSubjek Pajak/ Wajib Pajak Orang atau badan yang secara nyata

mempunyai suatu hak atas Bumi, dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan

Bagaimana jika subjek pajak BUKAN Pemilik? Bagaimana jika BELUM JELAS siapa Wajib

Pajaknya? Dalam sengketa misalnya?

21

Dasar Pengenaan Pajak (DPP)Dasar Pengenaan Pajak (DPP) NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) yang

ditetapkan setiap 3 tahun sekali

Tarif: maksimal 0,3% dari DPP

DPP berdasarkan kondisi Objek Pajak per 1 Januari

22

Dasar Pengenaan Pajak (DPP)Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Contoh: Kabupaten Temanggung

menerapkan tarif sbb: NJOP < Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah)

tarif sebesar 0,1% NJOP >= Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah)

tarif sebesar 0,2%

23

Dasar Pengenaan Pajak (DPP)Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Contoh: Kabupaten Bantul menerapkan

tarif sbb: NJOP <= Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah)

tarif sebesar 0,1% NJOP > Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah)

tarif sebesar 0,2%

24

CARA MENGHITUNG

NJOP TANAH = XXXXNJOP BANGUNAN = XXXX +NJOP T + B = XXXXNJOPTKP = XXXX -NJOPKP = XXXXPBB TERUTANG (0,3%) = XXXX

0,3%

TARIF

(NJOP – NJOPTKP)

DPPKP

x

PBB = x

=

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi

jual beli yang terjadi secara wajar

Jika tidak terjadi transaksi jual beli: NJOP ditentukan dengan membandingkan

harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.

26

Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP)

Minimal Rp.10.000.000 untuk setiap Wajib Pajak, ditetapkan dengan Peraturan Daerah.Contoh: Kabupaten Temanggung dan Bantul menerapkan NJOPTKP sebesar Rp.10.000.000 untuk setiap Wajib Pajak

27

Prosedur: Official Assessment1. Pendaftaran

Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani dan disampaikan kepada Dirjen Pajak yang wilayah kerjanya meliputi letak Obyek Pajak, selambat-lambatnya 30 hari setelah tanggal diterimanya SPOP oleh Subyek Pajak.

2. Berdasarkan SPOP diterbitkanlah SPPTPajak yang terhutang berdasarkan SPPT harus dilunasi selambat-lambatnya enam bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh Wajib Pajak.

28

Prosedur: Official Assessment3. SKPD dikeluarkan Kepala Daerah dalam hal :

SPOP tidak disampaikan dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran;

Berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak yang terhutang lebih besar dari jumlah pajak yang dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh Wajib Pajak.

29

30

Prosedur: Official Assessment Dalam jangka waktu 5 tahun sesudah saat terutangnya

pajak (setelah dilakukan pemeriksaan/ berdasarkan keterangan lainnya) Kepala Daerah dapat menerbitkan SKPD Kurang Bayar (SKPDKB)1) jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;2) jika SPTPD tidak disampaikan kepada Kepala Daerah dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran;3) jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan.

31

Prosedur: Official Assessment Sanksi administrasi untuk poin 1 dan 2:

2% sebulan untuk jangka waktu paling lama 24 bulan, dihitung mulai saat terutangnya pajak s.d. diterbitkannya SKPDKB

Sanksi administrasi untuk poin 3: kenaikan sebesar 25% dari pokok pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% sebulan untuk jangka waktu paling lama 24 bulan, dihitung sejak saat terutangnya pajak s.d. diterbitkannya SKPDKB

32

Prosedur: Official Assessment Dalam jangka waktu 5 tahun sesudah saat

terutangnya pajak (setelah diterbitkannya SKPDKB ditemukan data baru/ belum terungkap) Pemerintah Daerah dapat menerbitkan SKPD Kurang Bayar Tambahan.

Sanksi administrasi: kenaikan 100% dari jumlah kekurangan pajak, kecuali WP melaporkan sendiri sebelum dilakukan pemeriksaan.

33

Prosedur: Official Assessment Pemerintah Daerah menerbitkan Surat Tagihan Pajak

Daerah (STPD) jika:a. Pajak yang terutang tidak/kurang dibayarb. Berdasarkan hasil pemeriksaan SPTPD terdapat kekurangan pembayaran akibat salah tulis dan atau salah hitung.c. WP dikenakan sanksi administrasi berupa denda dan atau bunga.

Sanksi administrasi: 2% sebulan untuk jangka waktu paling lama 24 bulan, dihitung mulai saat terutangnya pajak.

34

Prosedur: Official Assessment Pajak yang terutang berdasarkan SPPT, SKPD,

SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah harus dilunasi paling lama satu bulan sejak tanggal diterbitkan.

Jika hal tersebut di atas tidak dilakukan pada waktunya maka pajak yang terutang dapat ditagih dengan Surat Paksa.

Contoh Soal Bapak Azhari memiliki rumah dan tanah kosong yang

letaknya terpisah dengan rincian sebagai berikut: Rumah

Luas tanah : 600 m2, NJOP-nya kelas A.1Luas Bangunan: 200 m2, nilainya Rp250 juta

Tanah KosongLuas Tanah 1: 600 m2, nilainya Rp1.8 milyarLuas Tanah 2: 400 m2, nilainya Rp1 milyar

BERAPA PBB Perdesaan dan Perkotaan masing2 objek pajak yang menjadi kewajiban Bapak Azhari tersebut bila NJOPTKP ditetapkan sebesar Rp12 juta?

35

Contoh Soal Budi memiliki 2 objek pajak atas namanya yang terletak di

Pantai Indah Kapuk dan Bogor Nirwana dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebagai berikut: Rumah di Pantai Indah Kapuk, NJOP sebesar

Rp 3.000.000.000 Rumah di Bogor Nirwana, NJOP sebesar Rp

1.000.000.000 Berapakah total PBB yang terutang untuk tahun 2010

apabila diketahui besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) adalah sebesar Rp 10.000.000?

36

37

PBB selainPerdesaan dan Perkotaan

PMK NO.150/PMK.03/2010

38

Jenisnya PBB Sektor Perkebunan

(Perdirjen Pajak No. PER - 64/PJ/2010) PBB Sektor Perhutanan

(Perdirjen Pajak No. PER - 36/PJ/2011) PBB Sektor Pertambangan

39

Objek Pajak PBB Objek Pajak Sektor Perkebunan adalah objek pajak PBB yang

dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan yang diberikan hak guna usaha perkebunan.

Objek Pajak Sektor Perhutanan adalah objek pajak PBB yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, yang digunakan untuk kegiatan usaha perhutanan yang diberikan hak pengusahaan hutan.

Objek Pajak Sektor Pertambangan adalah objek pajak PBB yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, yang digunakan untuk kegiatan usaha pertambangan yang menjadi wilayah kerja atau wilayah kuasa penambangan.

40

Standar Investasi Tanaman yang selanjutnya disingkat SIT adalah jumlah biaya tenaga kerja, bahan dan alat yang diinvestasikan untuk pembukaan lahan, penanaman, dan pemeliharaan tanaman.

SPOP adalah surat yang digunakan oleh subjek pajak atau Wajib Pajak untuk melaporkan data objek pajak Sektor Perkebunan ke Direktorat Jenderal Pajak.

LSPOP adalah formulir yang dipergunakan oleh subjek pajak atau Wajib Pajak untuk melaporkan data rinci Objek Pajak Sektor Perkebunan. LSPOP smerupakan bagian yang tidak terpisahkan dari SPOP.

41

PBB Sektor Perkebunan DPP PBB adalah NJOP Sektor Perkebunan yang merupakan

hasil penjumlahan antara perkalian luas areal perkebunan dengan NJOP bumi/m2 dan perkalian luas bangunan dengan NJOP bangunan/m2.

NJOP bumi/m2 merupakan hasil konversi nilai tanah/m2 ke dalam klasifikasi NJOP bumi sebagaimana dimaksud dalam PMK No. 150/PMK.03/2010.

NJOP bangunan/m2 merupakan hasil konversi nilai bangunan/m2 ke dalam klasifikasi NJOP bangunan sebagaimana dimaksud dalam PMK No. 150/PMK.03/2010.

Nilai tanah sebagaimana dimaksud pada ayat sebelumnya merupakan penjumlahan nilai dasar tanah dan SIT.

42

PBB Sektor Perkebunan Pengenaan PBB Sektor Perkebunan untuk tahun pajak

2009 dan tahun pajak 2010 tetap berpedoman pada Perdirjen Pajak No. PER-50/PJ/2008 tentang Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan.

Perdirjen Pajak No. PER - 64/PJ/2010 ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2011.

43

PBB Sektor Perhutanan Bumi terdiri dari Areal Produktif, Areal Belum Produktif,

Areal Emplasemen, dan Areal Lainnya. Bangunan merupakan konstruksi teknik yang ditanam atau

dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan, yang terletak di dalam kawasan yang diberikan hak pengusahaan hutan

Hak pengusahaan hutan meliputi izin usaha pemanfaatan dan pemungutan hasil hutan dan izin lainnya yang sah pada Hutan Produksi.

44

PBB Sektor Perhutanan DPP PBB sektor perhutanan adalah NJOP yang merupakan hasil

penjumlahan antara perkalian luas bumi dengan NJOP bumi/m2 dan perkalian luas bangunan dengan NJOP bangunan/m2.

NJOP bumi/m2 merupakan hasil konversi nilai tanah/m2 ke dalam klasifikasi NJOP bumi sebagaimana dimaksud dalam PMK No. 150/PMK.03/2010.

Nilai tanah/m2 merupakan hasil pembagian antara total nilai tanah dengan total luas tanah.

NJOP bangunan/m2 merupakan hasil konversi nilai bangunan/m2 ke dalam klasifikasi NJOP bangunan sebagaimana dimaksud dalam PMK No.  150/PMK.03/2010.

Nilai bangunan/m2 merupakan hasil pembagian antara total nilai bangunan dengan total luas bangunan.

45

PBB Sektor Pertambangan SE Dirjen Pajak No. SE - 18/PJ./2008 SE Dirjen Pajak No. SE - 48/PJ/2011

PBB - Kasus

Bagaimana jika WP memiliki lebih dari 1 Objek Pajak?

46