BAB II LANDASAN TEORI - repository.bsi.ac.id · LANDASAN TEORI 2.1 Pajak 2.1.1 Pengertian Pajak ... Menurut purwanto dalam (sabil, 2017) Dasar Hukum pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi

7

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pajak

2.1.1 Pengertian Pajak

Pengertian Pajak menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun

2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983

Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 Angka 1 adalah “Pajak

adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan

yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan

imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-

besarnya kemakmuran rakyat”

Menurut (Soemitro, 2015:1) yang dimaksud dengan pajak adalah “Iuran rakyat

kepada kas negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dilaksanakan) dengan

tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan

yang digunakan untuk pengeluaran umum”.

Pajak menurut Waluyo dalam (Suleman, 2019) adalah iuran kepada negara

(yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut

peraturan-peraturan, dengan tidak mendapatkan prestasi kembali, yang langsung

dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran

umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan.

Sedangkan menurut Mardiasmo dalam (Suleman, 2019) pajak adalah iuran

kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dipaksakan) dengan tiada

mendapatkan jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukan dan yang

digunakan untuk membayar pengeluaran umum .

8

Menurut Resmi dalam (Suleman, 2019) ciri-ciri pajak yang melekat pada

definisi pajak :

a. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan

pelaksanaanya.

b. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukan adanya kontraprestasi

individual oleh pemerintah.

c. Pajak dipungut oleh Negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

d. Pajak diperuntukan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah yang bila dari

pemasukkannya masih dapat surplus, digunakan untuk membiayai public

investment.

Menurut diana dalam (Suleman, 2019) pajak memiliki dua fungsi utama yaitu :

a. Fungsi Penerimaan (budgeteir)

Yaitu sebagai alat (sumber untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya

dalam kas Negara dengan tujuan membiayai pengeluaran Negara yaitu

pengeluarn rutin dan pembangunan. Sebagai sumber pendapatan Negara pajak

berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran Negara.

b. Fungsi Mengatur (regulerend)

Sebagai fungsi alat untuk mencapai tujuan tertentu dibidang keuangan (bidang

ekonomi, politik, budaya, pertahan keamanan).

2.1.2 Pengelompokkan Pajak

Adapun Pengelompokan Pajak menurut (Mardiasmo, 2016: 5–6) sebagai berikut :

1. Menurut Golongannya

a. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan

tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

9

Contoh : pajak penghasilan.

b. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan

atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh : pajak pertambahan nilai.

2. Menurut Sifatnya

a. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada

subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan dari Wajib Pajak.

Contoh : pajak penghasilan

b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa

memperhatikan keadaan dari wajib pajak.

Contoh : pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah.

3. Menurut Lembaga Pemungutannya

a. Pajak Pusat, yaitu pajak .yang dipungut oleh pemerintah pusat dan

digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.

Contoh: pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan

atas barang mewah, pajak bumi dan bangunan, dan bea materai.

b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan

digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

Pajak Daerah terdiri atas.

1) Pajak Provinsi,

contoh: pajak kendaraan bermotor dan pajak bahan bakar kendaraan

bermotor.

2) Pajak Kabupaten/Kota

contoh: pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan.

10

2.2 Pajak Daerah

2.2.1 Pengertian Pajak Daerah

Menurut Mardiasmo (Suleman, 2019) Pajak daerah adalah kontribusi wajib

kepada daerah terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan

undang – undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan

digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat.

Sedangkan menurut waluyo (Suleman, 2019) Pajak daerah dimaksud iuran

kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib

membayarnya menurut peraturan – peraturan, dengan tidak mendapatkan prestasi

kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai

pengeluaran – pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang

menyelenggarakan pemerintahan.

Siahaan mengemukakan dalam (Sabil, 2015) bahwa pajak daerah adalah iuran

wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan

langsung yang seimban, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang –

undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan

pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Dari pengertian diatas penulis menyimpulkan bahwa pajak daerah adalah pajak

daerah atau pajak negara yang dikumpulkan oleh daerah di dalam teritorial

kekuasaannya yang digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah sehubungan

dengan tugas dan kewajiban daerah juga membenahi pembangunan daerah dalam

ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai peraturan Perundang – undangan

yang berlaku.

11

2.2.2 Dasar Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Menurut purwanto dalam (sabil, 2017) Dasar Hukum pemungutan Pajak Daerah

dan Retribusi Daerah adalah

a. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah.

b. Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas

Undang – Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi.

2.2.3 Jenis Pajak Daerah

Pajak Daerah dibagi menjadi dua bagian menurut Mardiasmo dalam (Sabil,

2015) yaitu sebagi berikut :

1. Pajak Provinsi, terdir dari :

a. Pajak Kendaraan Bernotor,

b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor,

c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor,

d. Pajak Air Permukaan, dan

e. Pajak Rokok.

2. Pajak Kabupaten / Kota, terditi atas :

a. Pajak Hotel,

b. Pajak Restoran,

c. Pajak Hiburan,

d. Pajak Reklame,

e. Pajak Penerangan Jalan,

f. Pajak Penerangan Jalan,

g. Pajak Parkir,

12

h. Pajak Air Tanah,

i. Pajak Sarang Burung Walet,

j. Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan

k. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

Khusus untuk Daerah yang setingkat dengan daerah provinsi, tetapi tidak terbagi

dalam daerah Kabupaten / Kota otonomi seperti Daerah Khusus Ibu kota Jakarta,

jenis pajak yang dapat dipungut merupakan gabungan dari pajak untuk daerah

provinsi dan Pajak untuk daerah Kabupaten / Kota.

2.3 Pajak Kendaraan Bermotor

Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Bermotor berdasarkan

Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta yang diatur dalam Undang –Undang No 28

Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah.

Menurut Samudra dalam (Hadi, Dyah, & Saputri, 2018, 92-93) disebutkan Pajak

Kendaran Bermotor adalah Pajak yang dipungut atas kepemilikan dan / atau

penguasaan kendaraan bernotor, tidak termasuk kepemilikan atau penguasaan

kendaraan bermotor alat – alat berat dan alat – alat besar yang tidak digunakan

sebagai alat angkutan orang dan / atau barang dijalan umum.

Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor menurut Sidharta dan Wati dalam

(Mulyawan & Novia, 2016) merupakan salah satu objek pajak dan mempunyai

peranan yang sangat penting dalam pembangunan, karena Pajak Kendaraan

Bermotor (PKB) dapat menjadi sumber penghasilan asli daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 atas perubahan Peraturan

Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Kendaraan Bermotor yang dimaksud

13

Objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan dan / atau penguasan

kendaraan bermotor.

2.3.1 Subjek Dan Wajib Pajak

Subjek dan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor menurut Samudra dalam (Hadi et

al., 2018) yaitu :

a. Subjek Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang

memiliki atau menguasai kendaraan bermotor. Dalam hal Wajib Pajak Badan,

kewajiban perpajakannya diwakili oleh pengurus atau kuasa badan tersebut.

b. Wajib Pajak Kendaraan Bermotor adalah Wajib Pajak Kendaraan orang pribadi

yang memiliki kendaraan bermotor tersebut

c. Kepemilikan kendaraan bermotor ialah kepemilikan sepenuhnya kendaraan

bermotor atas nama orang pribadi atau badan sesuai dengan nama, alamat yang

tercantum dalam KTP atau identitas diri lainnya yang sah. Sedangkan

menguasai mengandung arti penguasaan kendaraan bermotor yang melebihi

dua belas bulan dianggap sebagai penyerahan, kecuali apabila penguasaan itu

karena perjanjian sewa yang termasuk leasing. Kewajiban pembayaran.

d. Pajak kendaraan bermotor terletak pada orang pribadi yang bersangkutan atau

kuasa atau ahli warisnya dan apabila Wajib Pajaknya berupa badan maka yang

bertanggung jawab adalah pengurus atau kuasanya

2.3.2 Dasar Penggenaan Tarif Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 atas perubahan Peraturan

Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Kendaraan, bahwa besarnya pokok Pajak

Kendaraan Bermotor yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif Pajak

14

Kendaraan Bermotor dengan Dasar Pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud pada

dasar pengenaan pajak.

Menurut Samudra dalam (Hadi, 2018 : 97) Dasar Pengenaan Pajak yaitu Pajak

Kendaraan Bermotor dikenakan untuk masa pajak 12 (dua belas) bulan berturut –

turut terhitung mulai saat pendaftaran kendaraan bermotor dan pajaknya dibayar

sekaligus di muka. Untuk pajak kendaraan bermotor yang karena kahar (force

majeure) masa pajaknya tidak sampai 12 (dua belas) bulan, dapat dilakukan restitusi

atas pajak yang sudah dibayar untuk porsi masa pajak yang belum diakui.

Setiap Wajib Pajak diwajibkan untuk mengisi Surat Pemberitahuan Pajak

Daerah (SPTPD) dengan jelas, benar, lengkap, dan ditandatangani oleh Wajib Pajak

atau kuasanya. Di dalam SPTPD tersebut memuat keterangan sebagai berikut :

1. Nama, Nomor Induk Kependudukan (NIK), dan alamat lengkap serta kode

wilayah pemilik kendaraan bermotor,

2. Tanggal kendaraan bermotor dimiliki,

3. Jenis, Merk / type, isi silinder, tenaga kuda (horse power), tahun pembuatan,

warna, nomor rangka dan nomor mesin,

4. Gandengan dan jumlah sumbu.

SPTPD tersebut disampaikan dalam waktu 14 hari semenjak saat kepemilikan

atau tanggal berakhirnya masa pajak untuk kendaraan baru, dan 30 hari sejak tanggal

fiskal antar daerah bagi kendaraan bermotor yang pindah dari luar daerah. Apabila

terjadi perubahan terhadap kendaraan bermotor yang dimiliki, maka perubahan

tersebut harus dilaporkan dengan menggunakan SPTPD dalam jangka waktu empat

belas hari sejak selesainya perubahan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 atas perubahan Peraturan

Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Kendaraan Bermotor. Perhitungan dasar

15

pengenaan pajak kendaraan bermotor dinyatakan dalam bentuk tabel perhitungan

yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri setelah mendapat pertimbangan dari

Menteri Keuangan.

Tabel II.1

Nilai Jual Kendaraan bermotor Berdasarkan dengan ketentuan

Badan Pajak dan Retribusi Daerah DKI Jakarta Type Honda

No Type Nilai Jual (Rupiah)

1 BRIO RS 1.2 CVT CKD 148.000.000

2 BRIO RS 1.2 MT CKD 137.000.000

3 BRIO SATYA 1.2E CVT CKD 127.000.000

4 BRIO SATYA 1.2E MT CKD 115.000.000

5 BRIO SATYA 1.2S MT CKD 108.000.000

6 CIVIC 1.5 TC S CVT 349.000.000

7 CIVIC 1.5 TC E CVT 319.000.000

8 CIVIC2 0 TC TYPE-RMT 794.000.000

9 CR-Z ZF11.5 CVT 418.000.000

10 H HRV RU115EPLS CVT CKD 257.000.000

11 H MOBDD4 1.5E MT CKD 167.000.000

12 H MOBDD4 1.5EM CVT CKD 175.000.000

13 H MOBDD4 1.5RSMT CKD 184.000.000

14 H MOBDD4 1.5S MT CKD 151.000.000

15 H MOBDD4 1.5RSM CVT CKD 193.000.000

16 HONDA BR-V 1.5E MT CKD 193.000.000

17 HONDA BR-V 1.5E CVT CKD 201.000.000

18 HONDA BR-V 1.5 S MT CKD 184.000.000

19 HONDA BR-V 1.5PRE CVT CKD 213.000.000

20 HONDA HR-V RU11.5 S MT CKD 218.000.000

Sumber : Aplikasi online pelayanan SAMSAT PKB –BBNKB POLDA METRO JAYA

16

Tabel II.2

Tarif Kepemilikan Kendaran Bermotor

Daerah Khusus Ibukota Jakarta

No

Kepemilikan kendaraan Bermotor Empat

Tarif Pajak

berdasarkan DP-

PKB

1 Kepemilikan Pertama 2,00% X DP-PKB

2 Kepemilikan Kedua 2,50% X DP-PKB

3 Kepemilikan Ketiga 3,00% X DP-PKB

4 Kepemilikan Keempat 3,50% X DP-PKB

5 Kepemilikan Kelima 4,00% X DP-PKB

6 Kepemilikan Keenam 4,50% X DP-PKB

7 Kepemilikan Ketujuh 5,00% X DP-PKB

8 Kepemilikan Kedelapan 5,50% X DP-PKB

9 Kepemilikan Kesembilan 6,00% X DP-PKB

10 Kepemilikan Kesepuluh 6,50% X DP-PKB

11 Kepemilikan Kesebelas 7,00% X DP-PKB

12 Kepemilikan Keduabelas 7,50% X DP-PKB

13 Kepemilikan Ketigabelas 8,00% X DP-PKB

14 Kepemilikan Keempatbelas 8,50% X DP-PKB

15 Kepemilikan Kelimabelas 9,00% X DP-PKB

16 Kepemilikan Keenambelas 9,50% X DP-PKB

17 Kepemilikan Ketujuhbelas 10,00% X DP-PKB

B BADAN 2,00% X DP-PKB

1 TNI/POLRI, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 0,50% X DP-PKB

2 Angkutan Umum, Ambulance, Mobil Jenazah, dan

Pemadam Kebakaran

0,50% X DP-PKB

3 Soal Keagaman, Lembaga Sosial dan Keagaman 0,50% X DP-PKB

17

4 Alat Berat dan Alat-alat Besar 0,20% X DP-PKB

Sumber : Perda DKI Jakarta No. 2 Tahun 2015 Pasal 7

Tabel II.3

Tarif Pajak Kendaraan Bermotor

di Provinsi Jawa Barat

No Jenis Pajak Tarif

1

Pajak Kendaraan Bermotor

Roda Empat

Kepemilikan Pertama 1,75%

Kepemilikan Kedua 2,75%

Kepemilikan Ketiga 2,75%

Kepemilikan Keempat 3,25%

Kepemilikan Kelima dan Seterusnya 3,75%

2

Pajak Kendaraan Bermotor

Roda Dua / Tiga

Kepemilikan Pertama 1,75%

Kepemilikan Kedua 2,75%

Kepemilikan Ketiga 2,75%

Kepemilikan Keempat 3,25%

Kepemilikan Kelima dan Seterusnya 3,75%

Sumber : Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak

Daerah

Dasar penyusunan pedoman dan tata pelaksana pembayaran pajak kendaraan

bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor adalah intruksi bersama Mentri

Pertahanan, Mentri Dalam Negeri dan Mentri Keuangan No. INS/03/M/X/1999, No.

29 Tahun 1999, No.6/IMK, 014/1999, tentang pelaksana dalam penertiban STNK,

TNKB, TCKB dan Pemungutan PKB, BBN-KB dan SWDKLLJ.

Denda pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor

dengan diberlakukananya Peraturan daerah (Perda) No.4 Tahun 1998 tentang pajak

kendaraan bermotor dan Perda No.6 Tahun 1998 tentang pajak bea balik nama

kendaraaan bermotor. Setiap wajib pajak diwajibkan mengisi SKPD dan SKPKB

18

yang sudah dipersiapkan, keterlambatan pengisian tersebut dapat dikenakan

administrasi berupa kenaikan 25% dari pokok pajak (25%x beban pajak terutang)

ditambah sanksi administrasi bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari

pajak yang kurang atau terlambat untuk jangka waktu paling lama 24 Bulan.

2.3.3 Cara Menghitung Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 atas perubahan Peraturan

Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Kendaraan Bermotor bahwa besarnya

pokok Pajak Kendaraan bermotor terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif

Pajak Kendaraan Bermotor dengan Dasar Pengenaan pajak sebagaimana yang

dimaksud pada dasar pengenaan pajak angka (9) dan (10).

Rumus Perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor Secara Umum :

Pajak Terutang = Tarif Pajak x Dasar penggenaan Pajak

= Tarif Pajak x ( NJKB x Bobot)

Keterangan :

a. Tarif Pajak Kendaraan yaitu Nilai Tarif yang sudah ditentukan oleh Peraturan

Daerah

b. Dasar Pengenaan yaitu Nilai Jual Kendaraan Bermotor dan Bobot yang

mencerminkan secara relative tingkat kerusakan jalan dan pencemaran

lingkungan akibat penggunaan Kendaraan Bermotor.

2.3.4 Prosedur Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor

Mekanisme Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah :

1. Loket pelayanan terdiri dari :

a. Pendaftaran,

19

b. Penetapan,

c. Pembayaran.

1. Pendaftaran

a. Penelitian dan redistrasi identifikasi.

a) Menerima dan meneliti kelengkapan serta keabsahan berkas permohonan

wajib pajak,

b) Meyerahkan formulir surat pendaftaran dan pendataan kendaraan bermotor

kepada wajib pajak,

c) Memberitahukan dan membimbing para wajib pajak dalam mengisi surat

pendaftaran kendaraan bermotor,

d) Menetapkan nomor kohir serta nommor pendaftaran.

b. Penetapan Pajak.

a) Menetapkan besarnya PKB dan BBN-KB serta denda dalam surat

ketetapan pajak,

b) Memberikan nomor skum pada surat ketetapan pajak daerah,

c) Membukukan dalam buku produksi pajak,

d) Menyelesaikan secara khusus apabila terjadi kesalahan penetapan sesuai

ketetapan yang berlaku.

c. Penerimaan Pembayaran

a) Menerima pembayaran sesuai dengan yang tertera pada SKPD wajib pajak,

b) Meneruskan berkas SKPD untuk proses percetakan dan membubuhkan

validasi pada SKPD,

c) Menyerahkan lembar asli SKPD yang telah divalidasi kepada wajib pajak,

d) Menditribusikan tindakan SKPD kepada Pajak dan Jasa Raharja,