BAB II LANDASAN TEORI...7 BAB II LANDASAN TEORI 2.1 Pajak 2.1.1 Definisi Pajak Berikut ini adalah pengertian pajak dari berbagai sumber yaitu: Pajak, sebagai salah satu sumber penerimaan

7

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pajak

2.1.1 Definisi Pajak

Berikut ini adalah pengertian pajak dari berbagai sumber yaitu:

Pajak, sebagai salah satu sumber penerimaan negara, memiliki peran yang

penting dalam pembangunan negara. Namun, pada kenyataannya, jumlah penerimaan

pajak tidak pernah berhasil mencapai target. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

menyatakan bahwa penerimaan negara sejak tahun 2009 hingga tahun 2012 selalu

dibawah target Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) yang ditetapkan

(Sidarta, 2014).

“Pajak adalah penyerahan pembayaran dari sektor swasta kepada Negara,

berdasarkan Undang-Undang dan dapat dipaksakan dan gunanya untuk membiayai

kepentingan umum” (Bochari, 2017).

Berdasarkan definisi diatas, penulis menyimpulkan pajak merupakan

penerimaan negara yang bersumber dari sektor swasta maupun Negara yang bersifat

memaksa berdasarkan Undang-Undang.

2.1.2 Jenis-Jenis Pajak

Menurut (Mardiasmo, 2018) Pajak dikelompokkan menjadi 3 (tiga)

kelompok, yaitu:

8

1. Menurut Golongannya

a. Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan

tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh: Pajak Penghasilan.

b. Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan

atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai.

2. Menurut Sifatnya

a. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada

subjeknya, dalam arti memerhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

Contoh: Pajak Penghasilan.

b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa

memerhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

3. Menurut Lembaga Pemungutnya

a. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat dan

digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.

Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan

atas Barang Mewah, dan Bea Materai.

b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan

digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

Pajak Daerah terdiri atas:

1) Pajak Provinsi, contoh: Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan

Bakar Kendaraan Bermotor.

9

2) Pajak Kabupaten/Kota, contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak

Hiburan.

2.1.3 Asas-Asas Pemungutan Pajak

Asas pemungutan pajak menurut (Mardiasmo, 2018) adalah:

1. Asas Domisili (Asas Tempat Tinggal)

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang

bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam

maupun luar negeri. Asas ini berlaku untuk Wajib Pajak dalam negeri.

2. Asas Sumber

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang

bertempat tinggal di wilayahnya tanpa memerhatikan tempat tinggal Wajib

Pajak.

3. Asas Kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara.

2.1.4 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak menurut Resmi dalam (Pania & Afandy, 2014),

yaitu:

1. Official Assessment System

Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur perpajakan untuk

menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan

ketentuan Undang-Undang perpajakan yang berlaku.

2. Self Assessment System

10

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang wajib pajak untuk

menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan

ketentuan Undang-Undang perpajakan yang berlaku.

3. With Holding System

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang

ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak

sesuai dengan ketentuan Undang-Undang perpajakan yang berlaku.

2.2 Pajak Pertambahn Nilai (PPN)

2.2.1 Definisi Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

PPN merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi di dalam negeri (di

dalam daerah pabean) baik konsumsi barang maupun konsumsi jasa. (Elim, 2015)

Menurut Waluyo dalam (Wowor & Ilat, 2015) mendefinisikan Pajak

Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah

merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi di dalam negeri (di dalam Daerah

Pabean), baik konsumsi barang maupun konsumsi jasa.

Menurut Priantara dalam (Di, 2018) menyatakan bahwa “Pajak Pertambahan

Nilai (PPN) adalah pajak tidak langsung atas konsumsi di daerah pabean, artinya

beban pajak tersebut dapat dialihkan kepada pihak lain, sepanjang pihak yang

mengalihkan pajak tersebut memenuhi syarat sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).

2.2.2 Dasar Hukum Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

11

Berikut ini merupakan sumber hukum Pajak Pertambahan Nilai yang ada di

Indonesia sampai saat ini menurut (Pohan, 2016):

1. Pertama kali diterbitkan Undang-Undang No.8 Tahun 1983 tentang PPN dan

PPnBM.

2. Perubahan pertama dilakukan dengan Undang-Undang No.11 Tahun 1994,

dilaunjutkan dengan;

3. Perubahan kedua dilakukan dengan Undang-Undang No.18 Tahun 2000, dan

selanjutnya;

4. Perubahan ketiga dilakukan dengan Undang-Undang No.42 Tahun 2009.

2.2.3 Karakteristik Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Menurut Waluyo dalam (Pania & Afandy, 2014) mengemukakan pajak

pertambahan nilai mempunyai beberapa sifat pemungutan atau karakteristik, yaitu:

1. PPN sebagai pajak objektif

Pungutan PPN ini mendasarkan objeknya tanpa memperhatikan keadaan dari

wajib pajak.

2. PPN sebagai pajak tidak langsung

Sifat ini menjelaskan bahwa secara ekonomis beban PPN dapat dialihkan kepada

pihak lain. Namun dari segi yuridis tanggungjawab penyetoran pajak tidak

berada pada penanggung pajak (pemikul beban).

3. Pemungutan PPN multistage tax

Pemungutan PPN dilakukan pada setiap mata rantai jalur produksi maupun jalur

distribusi dari pabrikan, pedagang besar, sampai dengan pengecer.

4. PPN dipungut dengan menggunakan alat bukti faktur pajak

12

credit method sebagai metode yang digunakan dengan konsekuensi pengusaha

kena pajak harus menerbitkan faktur pajak sebagai bukti pemungutan PPN.

5. PPN bersifat netral

Netralisasi ini dapat dibentuk karena adanya 2 faktor :

a. PPN dikenakan atas konsumsi barang atau jasa

b. PPN dipungut menggunakan prinsip tempat tujuan

6. PPN tidak menimbulkan pajak ganda.

7. PPN sebagai pajak atas konsumsi dalam negeri, penyerahan barang kena pajak

atau jasa kena pajak dilakukan atas konsumsi dalam negeri.

2.2.4 Obyek Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Objek pajak pertambahan nilai yang diakui oleh Undang-Undang Nomor 42

Tahun 2009 dengan Pasal 4, Pasal 16 C, dan 16 D tentang Pajak Pertambahan Nilai

adalah:

1. Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh

pengusaha;

2. Impor Barang Kena Pajak;

3. Penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh

pengusaha;

4. Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di

dalam Daerah Pabean;

5. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;

6. Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak;

7. Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak; dan

8. Ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak;

13

2.2.5 Subyek Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang PPN dan PPnBM pasal 1

ayat 27 menyebutkan bahwa pemungut Pajak Pertambahan Nilai adalah pemerintah,

badan, atau instansi pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk

memungut, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang oleh Pengusaha Kena

Pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/ atau penyerahan Jasa Kena Pajak

kepada bendahara pemerintah, badan, atau instansi pemerintah tersebut.

2.2.6 Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Tarif PPN menurut ketentuan Undang-Undang No.42 tahun 2009 pasal 7:

1. Tarif Pajak Pertambahan Nilai adalah 10% (sepuluh persen).

2. Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 0% (nol persen) diterapkan atas :

a. Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud;

b. Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud; dan

c. Ekspor Jasa Kena Pajak;

3. Tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berubah menjadi paling

rendah 5% (lima persen) dan paling tinggi sebesar 15% (lima belas persen)

sebagaimana diatur oleh Peraturan Pemerintah.

2.2.7 Dasar Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Dasar Pengenaan Pajak menurut Pasal 1 UU PPN 1984 dalam (Salman, 2017)

adalah:

14

1. Harga Jual

Harga Jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau

seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan Barang kena Pajak, tidak

termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang-Undang ini

dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak.

2. Penggantian

Penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau

seharusnya diminta oleh pengusaha karena penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor

Jasa Kena Pajak, atau ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, tetapi tidak

termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang-Undang ini

dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak atau nilai berupa

uang yang dibayar atau seharusnya dibayar oleh penerima jasa karena

pemanfaatan Jasa Kena Pajak dan/atau oleh penerima manfaat Barang Kena

Pajak Tidak Berwujud karena pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud

dari luar daerah pabean didalam daerah pabean.

3. Nilai Impor

Nilai impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar perhitungan bea masuk

ditambah pungutan berdasarkan ketentuan dalam peraturan perUndang-

Undangan yang mengatur mengenai kepabeanan dan cukai untuk impor Barang

Kena Pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas

Barang Mewah.

4. Nilai Ekspor

Nilai Impor = Cost, Insurance, and Freight (CIF) + Bea Masuk + Bea

Masuk Tambahan

15

Nilai ekspor adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau

seharusnya diminta oleh eksportir.

5. Nilai Lain

Nilai lain adalah nilai berupa uang yang ditetapkan sebagai dasar pengenaan

pajak. Ketentuan mengenai nilai lain sebagai dasar pengenaan pajak diatur

dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 75/PMK.03/2010 yang direvisi

dengan Peraturan Menkeu Nomor 38/PMK.011/2013, ditetapkan nilai lain

sebagai Dasar Pengenaan Pajak, sebagai berikut:

a. Pemakaian sendiri/pemberian cuma-cuma, DPP adalah harga

jual/penggantian dikurangi laba kotor.

b. Penyerahan media rekaman suara atau gambar DPP adalah perkiraan harga

jual rata-rata.

c. Penyerahan film cerita, DPP adalah perkiraan hasil rata-rata perjudul film.

d. Penyerahan produk hasil tembakau, DPP adalah harga jual eceran.

e. BKP persediaanan/atau aktiva yang menurut semula tidak untuk

diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran, DPP adalah

harga pasar wajar.

f. Penyerahan BKP/JKP dari pusat kecabang atau sebaliknya dan penyerahan

BKP/JKP antar cabang, DPP adalah harga pokok penjualan atau harga

eceran.

g. Penyerahan BKP kepada pedagang perantara, DPP adalah harga yang

disepakati antara pedagang perantara dan pembeli.

h. Penyerahan BKP melalui juru lelang, DPP adalah harga lelang.

i. Jasa pengiriman paket, DPP adalah 10% dari tagihan atau jumlah yang

seharusnya ditagih.

16

j. Jasa biro perjalanan atau jasa biro pariwisata, DPP adalah 10% dari tagihan

atau yang seharusnya ditagih.

2.2.8 Mekanisme Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Seperti telah dijelaskan bahwa PPN dikenakan hanya pada pertambahan

nilainya saja dan dipungut beberapa kali dalam berbagai mata rantai jalur

perusahaan. Untuk menghitung besarnya pajak yang terutang atas nilai tambah,

menurut (Pohan, 2016) dikenal 3 metode:

1. Addition method (Direct or Indirect Additive Method or Accounts Method)

Berdasarkan metode ini, PPN dihitung dari penjumlahan seluruh unsur nilai

tambah yang mencerminkan selisih antara harga jual dengan harga beli barang.

Lalu penjumlahan seluruh unsur nilai tambah tersebut dikalikan tarif PPN yang

berlaku.

Besarnya PPN yang terutang dapat dihitung dengan :

Kelemahan dari metode ini adalah bahwa pengusaha dituntut memiliki

administrasi pembukuan mengenai biaya yang dikeluarkan dan laba yang

diharapkan dari masing-masing barang produksi atau barang dagangan, yang

dikerjakan dengan tertib dan akurat.

2. Substraction method or Subtractive Direct Method

Menurut metode ini, PPN yang terutang dihitung dari selisih antara harga jual

dengan harga pembelian, dikalikan tarif pajak yang berlaku.

3. Indirect Subtraction (Invoice or Credit) Method

PPN = tarif (10%) x nilai tambah

PPN yang terutang = 10 % x (harga jual – harga beli)

17

Metode ini hampir sama dengan Subtraction Method. Hanya bedanya dalam

Credit Method yang dicari adalah selisih antara pajak yang dibayar saat

pembelian dengan pajak yang dipungut pada saat penjualan, dan bukan sekedar

selisih antara harga jual dengan harga beli. Jadi PPN terutang merupakan

pengurangan antara PPN yang dipungut oleh pengusaha saat melakukan

penjualan dengan PPN yang dibayarkan pada saat melakukan pembelian.

2.2.9 Penyetoran Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Wirayawan dan Suhartono dalam (Wowor & Ilat, 2015) menyatakan PKP

yang telah melakukan pemungutan PPN atas penyerahan BKP maupun JKP, harus

mempertimbangkan dengan pajak keluaran yang dimilikinya, dan apabila pajak

keluaran lebih besar dengan pajak masukan pada suatu masa tertentu, maka

selisihnya segera disetorkan setiap bulannya, dan juga menyetorkan PPnBM yang

terutang. Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai oleh Pengusaha Kena Pajak

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) Undang-undang No 42 tahun 2009

harus dilakukan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak

dan sebelum Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai disampaikan.

1. Saat penyetoran

PPN yang terutang dalam satu masa pajak harus di bayar paling lama akhir bulan

berikutnya setelah berakhirnya masa pajak dan sebelum surat pemberitahuan

masa Pajak Pertambahan Nilai disampaikan.

2. Tempat pembayaran/penyetoran

a. Kantor pos dan giro

18

b. Bank pemerintah

c. Bank pembangunan daerah

d. Bank devisa

e. Bank-bank lain penerima setoran pajak

f. Kantor Ditjen Bea Cukai, untuk impor tanpa LKP

3. Sarana pembayaran

Pembayaran pajak dilakukan dengan mempergunakan Surat Setoran Pajak

(SSP).

4. Sanksi Keterlambatan

Dalam hal terjadi keterlambatan pembayaran pajak terutang berdasarkan SPT

Masa PPN Dan/atau keterlambatan penyampaian SPT Masa PPN sesuai dengan

ketentuan yang diatur dalam pasal 15A UU PPN, PKP tetap dikenai sanksi

administrasi sesuai UU KUP yaitu:

a. Sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp 500.000,00 untuk

keterlambatan penyampaian SPT Masa PPN.

b. Pembayaran atau penyetoran pajak yang dilakukan setelah tanggal jatuh

tempo dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan yang

dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal

pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 bulan.

2.2.10 Pelaporan Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Wirayawan dan Suhartono dalam (Wowor & Ilat, 2015) menyatakan PKP

yang telah memungut dan menyetorkan PPN masih mempunyai kewajiban

melaporkan PPN setiap bulannya, dengan Surat Pemberitahuan Masa PPN, Surat

19

Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai disampaikan paling lama akhir bulan

berikutnya.

1. Saat pelaporan

PPN yang dipungut harus dilaporkan oleh PKP pada KPP paling lama akhir

bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Apabila tanggal jatuh tempo

pelaporan bertepatan dengan hari libur, maka pelaporan harus dilaksanakan pada

hari kerja sebelumnya.

Pelaporan disampaikan ke KPP tempat wajib pajak terdaftar atau dikukuhkan

sebagai PKP.

2. Sarana pelaporan

Surat Pemberitahuan Masa (SPT Masa) merupakan sarana untuk melaporkan

penghitungan dan/atau pembayaran pajak yang terutang dalam suatu masa pajak.

Bentuk dan isi SPT Masa serta keterangan dan dokumen yang harus dilampirkan

ditetapkan oleh Direkur Jenderal Pajak. Apabila SPT Masa tidak atau tidak

sepenuhnya dilampiri dengan keterangan dan dokumen yang telah ditetapkan,

maka SPT Masa tersebut dianggap tidak disampaikan. SPT masa tersebut dapat

disampaikan secara langsung ke Kantor Direktorat Jenderal Pajak/KPP atau

dikirimkan melalui PT Pos Indonesia secara tercatat atau dengan cara lain yang

ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

2.3 Pengusaha Kena Pajak

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2010 Pasal 1 ayat (1)

mengatakan bahwa Pegusaha kecil merupakan pengusaha yang selama 1 (satu) tahun

buku melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dengan

20

jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan bruto tidak lebih dari Rp.

4.800.000.000.

Pengusaha Kena Pajak atau PKP dapat mengenakan PPN pada barang atau

jasa yang telah dijual atau ditawarkan. PKP dapat mengkreditkan PPN yang

diperoleh dari hasil transaksinya. Jika penghasilan per tahun dari penjualan barang

dan jasa yang dikenakan pajak mencapai Rp. 4.800.000.000, baik pengusaha besar

atau kecil, kelompok atau individu, maka pengusaha wajib mendaftarkan sebagai

PKP, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2010 Pasal 4

ayat (1)

.

2.3.1 Barang Kena Pajak (BKP)

Pengertian Barang Kena Pajak menurut Mardiasmo dalam (Fransiska & Dian,

2004) “Barang adalah Barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat

berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak, dan barang tidak berwujud”.

Menurut (Diaz, 2016) “Barang Kena Pajak adalah barang yang dikenai pajak

berdasarkan UU PPN dan PPnBM”.

Sedangkan menurut (Juli, 2015) “Barang Kena Pajak merupakan barang

berwujud, yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak

atau barang tidak bergerak dan barang tidak berwujud (merek dagang, hak

cipta, hak paten, dan lain-lain) yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-

Undang PPn dan PPnBM”.

2.3.2 Barang Yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Menurut Undang-Undang PPN No. 42 Tahun 2009 jenis barang yang tidak

dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah barang tertentu dalam kelompok

barang sebagai berikut:

21

1. Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari

sumbernya. Barang tersebut meliputi:

a. Minyak Mentah (crude oil),

b. Gas bumi, tidak termasuk gas bumi seperti elpiji yang siap dikonsumsi

langsung oleh masyarakat,

c. Panas bumi,

d. Asbes, batu tulis, batu setengah permata, batu kapur, batu apung, batu

permata, garam batu, grafit, granit/andesit, gips, leusit, magnesit, mika,

marmer, nitrat, pasir dan kerikil, pasir kuarsa, fosfat, tanah serap, tanah liat,

tawas (alum), zeolit, basal, dan trakkit,

e. Batubara sebelum diproses menjadi briket batubara, dan

f. Bijih perak, bijih timah, bijih emas, bijih tembaga, bijih nikel, bijih perak,

serta bijih bauksit.

2. Barang-barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak,

meliputi:

a. Beras,

b. Gabah,

c. Jagung,

d. Sagu,

e. Kedelai,

f. Garam baik beryodiun maupun yang tidak beryodium,

g. Daging, yaitu daging segar yang tanpa diolah, tetapi melalui proses

disembelih, dikuliti, dipotong, didinginkan, dibekukan, dikemas atau tanpa

dikemas, digarami, dikapuri, diasamkan, diawetkan dengan cara lain,

dan/atau direbus.

22

h. Telur, yaitu telur yang tidak diolah, termasuk telur yang dibersihkan,

diasinkan atau dikemas.

i. Susu, yaitu susu perah yang baik yang telah melalui proses didinginkan

maupun dipanaskan, tidak mengandung tambahan gula atau bahan lainnya,

dan/atau dikemas atau tidak dikemas,

j. Buah-buahan, yaitu buah-buahan segar yang dipetik, baik yang telah melalui

proses dicuci, disortasi, dikupas, dipotong, diiris, di-grading dan/atau

dikemas atau tidak dikemas, dan

k. Sayur-sayuran, yaitu sayuran segar yang dipetik, dicuci, ditiriskan, dan/atau

disimpan pada suhu rendah, termasuk sayuran segar yang dicacah.

3. Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung,

dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat

maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa

boga atau catering, dan

4. Uang, emas batangan, dan surat berharga.

2.3.3 Jasa Kena Pajak

Menurut Mardiasmo dalam (Fransiska & Dian, 2004) mengemukakan bahwa:

Jasa adalah setiap kegiatan pelayanan yang berdasarkan suatu perikatan atau

perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang, fasilitas, kemudahan atau

hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan

barang kena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari

pemesanan.

Menurut (Diaz, 2016) “Jasa Kena Pajak adalah jasa yang dikenai pajak

berdasarkan UU PPN dan PPnBM”.

Menurut (Kasus, Ekakarya, & Flora, 2015) Jasa Kena Pajak adalah setiap

kegiatan pelayanan yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau

23

kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan

untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan

dan atas petunjuk dari pemesan yang dikenakan PPN, contohnya : jasa

konstruksi, jasa sewa ruangan, jasa konsultan, jasa perantara dan lain-lain.

2.3.4 Jasa Yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Menurut Undang-Undang (UU) PPN No. 42 Tahun 2009 jenis jasa yang tidak

dikenai pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah jasa tertentu dalam kelompok jasa

sebagai berikut:

1. Jasa pelayanan kesehatan medik, yang jenisnya meliputi:

a. Jasa dokter umum, dokter spesialis, dan dokter gigi,

b. Jasa dokter hewan,

c. Jasa ahli kesehatan seperti akupuntur, ahli gigi, ahli gizi, dan fisioterapi,

d. Jasa kebidanan dan dukun bayi,

e. Jasa para medis dan perawat,

f. Jasa rumah sakit, rumah bersalin, klinik kesehatan, laboratorium kesehatan,

dan sanatorium,

g. Jasa psikologi dan psikiater, dan

h. Jasa pengobatan alternative, termasuk yang dilakukan oleh paranormal,

2. Jasa pelayanan sosial, yang jenisnya meliputi:

a. Jasa pelayanan panti asuhan dan panti jompo,

b. Jasa pemadam kebakaran,

c. Jasa pemberian pertolongan pada kecelakaan,

d. Jasa lembaga rehabilitasi,

e. Jasa penyediaan rumah duka, atau jasa pemakaman termasuk crematorium,

dan

f. Jasa di bidang olahraga kecuali yang bersifat komersial.

24

3. Jasa pengiriman surat perangko, yang jenisnya meliputi jasa pengiriman surat

dengan menggunakan perangko temple dan menggunakan cara lain pengganti

perangko tempel,

4. Jasa keuangan, yang meliputi:

a. Jasa menghimpun dana dari masyarakat berupa giro, deposito berjangka,

sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lain yang dipersamakan

dengan itu,

b. Jasa penempatan dana, meminjam dana, atau meminjamkan dana kepada

pihak lain dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun

dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya,

c. Jasa pembiayaan, termasuk pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dan

berupa sewa dengan hak opsi, anjak piutang, usaha kartu kredit, dan/atau

pembiayaan konsumen.

d. Jasa penyaluran pinjaman atas dasar hukum gadai, termasuk gadai syariah

dan fidusia, dan

e. Jasa penjaminan.

5. Jasa Asuransi,

6. Jasa keagamaan, yang jenisnya meliputi:

a. Jasa pelayanan rumah ibadah,

b. Jasa pemberian khotbah atau dakwah,

c. Jasa penyelenggaraan kegiatan keagamaan, dan

d. Jasa lainnya di bidang keagamaan.

7. Jasa pendidikan, yang jenisnya meliputi:

a. Jasa penyelenggaraan pendidikan sekolah, seperti jasa penyelenggaraan

pendidikan umum, pendidikan kejujuran, pendidikan luar biasa, pendidikan

25

kedinasan, pendidikan keagamaan, pendidikan akademik dan pendidikan

professional, dan

b. Jasa penyelenggaraan pendidikan luar sekolah

8. Jasa kesenian dan hiburan meliputi semua jenis jasa yang dilakukan oleh pekerja

seni dan hiburan,

9. Jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan meliputi jasa penyiaran radio atau

televisi yang dilakukan oleh instansi pemerintah atau swasta yang tidak bersifat

iklan dan tidak dibiayai oleh sponsor yang bertujuan komersial,

10. Jasa angkutan umum didarat dan di air serta jasa angkutan udara dalam negeri

yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri,

11. Jasa tenaga kerja, yang jenisnya meliputi:

a. Jasa tenaga kerja,

b. Jasa penyediaan tenaga kerja sepanjang pengusaha penyedia tenaga kerja

tidak bertanggung jawab atas hasil kerja dari tenaga kerja tersebut, dan

c. Jasa penyelenggaraan pelatihan tenaga kerja.

12. Jasa perhotelan, yang jenisnya meliputi:

a. Jasa persewaan kamar termasuk tambahannya di hotel, rumah penginapan,

motel, losmen, hotel, serta fasilitas yang terkait dengan kegiatan perhotelan

untuk tamu yang menginap, dan

b. Jasa persewaan ruang untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel, rumah

penginapan, motel, losmen, dan hotel.

13. Jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan

secara umum, yang jenisnya meliputi jenis-jenis jasa yang dilaksanakan oleh

instansi pemerintah seperti pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB),

26

pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), pemberian Nomor Pokok

Wajib Pajak (NPWP), pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP),

14. Jasa penyediaan tempat parkir,

15. Jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam,

16. Jasa pengiriman uang dengan wesel pos, dan

17. Jasa boga atau catering.

2.4 Faktur Pajak

Undang-Undang No.42 Tahun 2009 pasal 1 ayat 23 menyebutkan “Faktur

pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang

melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak”.

Menurut (Juli, 2015) “Faktur Pajak merupakan bukti pungutan PPN yang

dibuat oleh PKP karena melakukan penyerahan BKP/JKP oleh Direktorat Bea dan

Cukai karena impor BKP”.

Menurut (Rachma, 2017) “Faktur pajak merupakan bukti pungutan pajak dan

dapat digunakan sebagai sarana untuk mengkreditkan pajak masukan”.

2.4.1 Ketentuan Mengenai Faktur Pajak

Menurut Undang-Undang No.42 Tahun 2009 menyebutkan bahwa:

1. Saat Pembuatan Faktur Pajak terdapat pada pasal 13 ayat 1

Pengusaha Kena Pajak wajib membuat Faktur Pajak untuk setiap:

a. penyerahan Barang Kena Pajak

b. penyerahan Jasa Kena Pajak

c. ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud

d. ekspor Jasa Kena Pajak

27

2. Faktur pajak harus dibuat pada saat-saat yang dijelaskan dalam pasal 13 ayat 1a:

a. Saat penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak;

b. Saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi

sebelum penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau sebelum penyerahan Jasa

Kena Pajak;

c. Saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap

pekerjaan;

d. Saat lain yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Dikecualikan dari ketentuan diatas, Pengusaha Kena Pajak dapat membuat 1

(satu) Faktur Pajak meliputi seluruh penyerahan yang dilakukan kepada pembeli

Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak yang sama selama 1 (satu) bulan

kalender. Faktur Pajak tersebut harus dibuat paling lama pada akhir bulan

penyerahan.

1. Syarat Faktur Pajak

Dalam Faktur Pajak harus dicantumkan keterangan tentang penyerahan Barang

Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang paling sedikit memuat:

a. Nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak yang menyerahkan Barang

Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak;

b. Nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang Kena Pajak

atau penerima Jasa Kena Pajak;

c. Jenis barang atau jasa, jumlah Harga Jual atau Penggantian, dan potongan

harga;

d. Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut;

e. Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut;

f. Kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan Faktur Pajak; dan

28

g. Nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak.

2.4.2 Ketentuan Pembatalan Faktur Pajak

Dasar hukum pembatalan faktur pajak adalah Peraturan Direktur Jenderal

Pajak Nomor PER-24/PJ/2012, antara lain:

1. Jika terjadi pembatalan transaksi penyerahan BKP/JKP dan faktur pajak

keluaran terlanjur diterbitkan, maka harus dilakukan pembatalan faktur pajak

keluaran.

2. Pembatalan faktur pajak keluaran harus dilengkapi dengan bukti berupa

dokumen yang membuktikan adanya pembatalan transaksi. Bukti yang dimaksud

bisa berupa pembatalan kontrak atau dokumen lain yang menunjukkan adanya

pembatalan transaksi.

3. Faktur pajak yang dibatalkan harus tetap disimpan sebagai arsip oleh PKP

penjual.

4. PKP penjual yang membuat pembatalan faktur pajak keluaran harus mengirim

surat pemberitahuan dan salinan faktur pajak yang dibatalkan ke Kantor

Pelayanan Pajak (KPP) tempat PKP tersebut dikukuhkan dan ke KPP tempat

PKP pembeli dikukuhkan.

5. Jika PKP Penjual belum melaporkan faktur pajak yang dibatalkan di dalam SPT

masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN), maka PKP penjual harus tetap

melaporkan faktur pajak yang dibatalkan tersebut dalam SPT masa PPN dengan

mencantumkan nilai 0 pada kolom Dasar Pengenaan Pajak (DPP), PPN atau

PPN dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

6. Jika PKP penjualan telah melaporkan faktur pajak dalam SPT masa PPN sebagai

faktur pajak keluaran, maka PKP penjual harus melakukan pembetulan SPT

29

masa PPN Masa Pajak yang bersangkutan, dengan cara melaporkan faktur pajak

yang dibatalkan dengan mencantumkan nilai 0 pada kolom DPP, PPN atau PPN

dan PPnBM.

7. Jika faktur pajak keluaran telah dilaporkan oleh PKP pembeli sebagai faktur

pajak masukan, maka PKP pembeli harus melakukan pembetulan SPT masa

PPN Masa Pajak yang bersangkutan, dengan cara melaporkan faktur pajak yang

dibatalkan dengan mencantumkan nilai 0 pada kolom DPP, PPN atau PPN dan

PPnBM.

Pembatalan faktur pajak dapat dilakukan sepanjang terhadap Surat

Pemberitahuan (SPT) masa PPN dimana faktur pajak yang dibatalkan tersebut

dilaporkan masih dapat dilakukan pembetulan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sementara, pembetulan SPT masa PPN dapat dilakukan sepanjang terhadap

SPT masa PPN dimana faktur pajak yang dibatalkan tersebut dilaporkan belum

dilakukan pemeriksaan, belum dilakukan pemeriksaan bukti permulaan yang bersifat

terbuka, dan/atau PKP belum menerima Surat Pemberitahuan Hasil Verifikasi.

2.4.3 Pajak Masukan

Berdasarkan Undang-Undang No.42 Tahun 2009 menyebutkan bahwa:

Pajak masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah

dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak karena perolehan Barang Kena Pajak

dan/atau perolehan Jasa Kena Pajak dan/atau pemanfaatan Barang Kena Pajak

Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean dan/atau pemanfaatan Jasa Kena

Pajak dari luar Daerah Pabean dan/atau impor Barang Kena Pajak.

Menurut Muljono dalam (Kasus et al., 2015) Pajak Masukan adalah pajak

pertambahan nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh pengusaha kena pajak

karena perolehan barang kena pajak dan atau pemanfaatan barang kena pajak

tidak berwujud dari luar daerah pabean dan atau penyerahan jasa kena pajak

dari luar daerah pabean dan atau impor barang kena pajak.

30

Sedangkan menurut (Kasus et al., 2015) “Pajak Masukan adalah PPN yang

ditanggung PKP saat membeli barang atau jasa kena pajak, dan merupakan pajak

terutang penjual yang harus dilaporkan oleh penjual atau Pengusaha Kena Pajak yang

melakukan penyerahan BKP atau JKP”.

2.4.4 Pengkreditan Pajak Masukan

Undang-Undang No.42 tahun 2009 pasal 9 menyebutkan pajak masukan

dapat dikreditkan apabila:

1. Pajak Masukan dalam suatu masa pajak dikreditkan dengan pajak keluaran

untuk masa pajak yang sama.

2. Bagi Pengusaha Kena Pajak yang belum berproduksi sehingga belum melakukan

penyerahan yang terutang pajak, Pajak Masukan atas perolehan atau impor

barang modal dapat dikreditkan.

3. Pajak Masukan yang dikreditkan harus menggunakan faktur pajak yang

memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat 5 dan ayat 9.

4. Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pajak Masukan yang dapat dikreditkan lebih

besar daripada Pajak Keluaran, selisihnya merupakan kelebihan pajak yang

dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya.

5. Atas kelebihan Pajak Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat

diajukan permohonan pengembalian pada akhir tahun buku.

6. Pajak Masukan yang dapat dikreditkan tetapi belum dikreditkan dengan pajak

keluaran pada masa pajak yang sama, dapat dikreditkan pada masa pajak

berikutnya paling lama 3 bulan setelah berakhirnya masa pajak yang

bersangkutan.

31

2.4.5 Pajak Masukan Yang Tidak Dapat Dikreditkan

Menurut Undang-Undang No.42 tahun 2009 pasal 9 ayat 8 menyebutkan

pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan, yaitu:

1. Perolehan Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak sebelum Pengusaha dikukuhkan

sebagai Pengusaha Kena Pajak. Ketentuan ini memberikan kepastian hukum

bahwa Pajak Masukan yang diperoleh sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai

Pengusaha Kena Pajak tidak dapat dikreditkan.

2. Perolehan Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak yang tidak mempunyai hubungan

langsung dengan kegiatan usaha.

3. Perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor berupa sedan dan station

wagon, kecuali merupakan barang dagangan atau disewakan.

4. Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud atau pemanfaatan Jasa Kena

Pajak dari luar Daerah Pabean sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai

Pengusaha Kena Pajak.

5. Perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang faktur pajaknya tidak

memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat 5 atau ayat 9

atau tidak mencantumkan nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli

Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak.

6. Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud atau pemanfaatan Jasa Kena

Pajak dari luar Daerah Pabean yang faktur pajaknya tidak memenuhi ketentuan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat 6.

7. Perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Pajak Masukannya

ditagih dengan penerbitan ketetapan pajak.

32

8. Perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Pajak Masukannya

tidak dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai,

yang ditemukan pada waktu dilakukan pemeriksaan.

9. Perolehan Barang Kena Pajak selain barang modal atau Jasa Kena Pajak

sebelum Pengusaha Kena Pajak berproduksi sebagaimana dimaksud pada ayat

2a.

10. Pajak Masukan yang berkenaan dengan penyerahan yang tidak terutang PPN

atau mendapat fasilitas PPN dibebaskan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9

ayat 5 dan pasal 16B ayat 3.

2.4.6 Pajak Keluaran

Berdasarkan Undang-Undang No.42 Tahun 2009 menyebutkan “Pajak

keluaran adalah Pajak Pertambahan Nilai terutang yang wajib dipungut oleh

Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak,

penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, ekspor

Barang Kena Pajak Berwujud dan/atau ekspor Jasa Kena Pajak”.

Menurut Muljono dalam (Kasus et al., 2015) Pajak Keluaran adalah pajak

pertambahan nilai terutang yang wajib dipungut oleh pengusaha kena pajak

yang melakukan penyerahan barang kena pajak, penyerahan jasa kena pajak,

ekspor barang kena pajak berwujud, ekspor barang kena pajak tidak berwujud

dan atau ekspor jasa kena pajak.

Sedangkan menurut (Kasus et al., 2015) “Pajak keluaran adalah PPN terutang PKP

yang diperoleh pada saat PKP menyerahkan atau menjual barang atau jasa kena

pajak”.