1 BAB II LANDASAN TIEORI 2.1 UNDANG-UNDANG SISTEM PENDIDIDKAN NASIONAL Didalam penjelasan atas UU. No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU.Sisdiknas), Bab I Umum, dinyatakan bahwa gerakan reformasi di Indonesia secara umum menuntut diterapkannya prinsip demokrasi, desentralisasi, keadilan, dan menjujung tinggi hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam hubungannya dengan pendidikan, prinsip-prinsip tersebut akan memberikan dampak yang mendasar pada kandungan, proses, dan manajemen sistem pendidikan. Selain itu, ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang pesat dan memunculkan tuntutan baru dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam sistem pendidikan. Selanjutnya, dalam pasal 51 Ayat (2) pengelolaan satuan pendidikan tinggi dilaksanakan berdasarkan prinsip ekonomi, akuntabilitas, jaminan mutu dan relevansi yang transparan. Sedangkan yang dimaksud dengan otonomi perguruan tinggi menurut penjelasan UU Sisdiknas adalah kemandirian perguruan tinggi untuk mengelola sendiri lembaganya. Namun demikian
37
Embed
BAB II LANDASAN TIEORI - library.binus.ac.idlibrary.binus.ac.id/eColls/eThesisdoc/Bab2/Bab 2_09-164.pdf5 tingkat sosial ekonomi tertentu dan mepengaruhi perkembangan generasi seterusnya.
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
1
BAB II
LANDASAN TIEORI
2.1 UNDANG-UNDANG SISTEM PENDIDIDKAN NASIONAL Didalam penjelasan atas UU. No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional (UU.Sisdiknas), Bab I Umum, dinyatakan bahwa gerakan reformasi
di Indonesia secara umum menuntut diterapkannya prinsip demokrasi,
desentralisasi, keadilan, dan menjujung tinggi hak asasi manusia dalam
kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam hubungannya dengan pendidikan,
prinsip-prinsip tersebut akan memberikan dampak yang mendasar pada
kandungan, proses, dan manajemen sistem pendidikan. Selain itu, ilmu
pengetahuan dan teknologi berkembang pesat dan memunculkan tuntutan baru
dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam sistem pendidikan.
Selanjutnya, dalam pasal 51 Ayat (2) pengelolaan satuan pendidikan tinggi
dilaksanakan berdasarkan prinsip ekonomi, akuntabilitas, jaminan mutu dan
relevansi yang transparan. Sedangkan yang dimaksud dengan otonomi
perguruan tinggi menurut penjelasan UU Sisdiknas adalah kemandirian
perguruan tinggi untuk mengelola sendiri lembaganya. Namun demikian
2
peran perguruan tinggi dalam mencerdaskan kehidupan bangsa harus tetap
menjadi bagian penting dari tanggungjawab sosialnya.
Dengan memperhatikan penjelasan dari UU No. 20 tahun 2003, tentang
Sistem Pendidikan Nasional tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa
kegiatan pendidikan pada hakekatnya adalah pembangunan manusia Indonesia
dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia yang maju dan
berkepribadian Indonesia, Hal ini menunjukan bahwa pendidikan dan
kehidupan masyarakat saling pengaruh-mempengaruhi. Pendidikan
dipengaruhi oleh kondisi masyarakat, antara lain, keadaan sosial ekonomi,
faktor kesenjangan sosial ekonomi akan mempengaruhi strategi dalam
perencanaan pendidikan. Pendidikan mempengaruhi kehidupan masyarakat,
dengan memberikan ilmu pengetahuan, keterampilan, pendidikan akal, budi
pekerti dan kerohanian kepada anak didik atau generasi muda secara langsung
maupun tidak langsung akan menentukan jenis pekerjaan dan penghidupan di
kemudian hari, profesinya akan menempatkan seseorang pada tingkat sosial
ekonomi tertentu dan mepengaruhi perkembangan generasi seterusnya.
2.2 PENGERTIAN DAN MASALAH DEMOGRAFI Menurut Sofa(2008) Available : http://massofa.wordpress.com/2008/01/28/
Demografi dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari kelompok manusia
3
atau penduduk, oleh karena itu disebut juga itu kependudukan. Pemahaman
masalah kependudukan diperlukan pada setiap sektor kegiatan ekonomi,
misalnya; bidang pertanian, bidang kesehatan dan terutama bidang
pendidikan.
Bidang pendidikan menjadikan penduduk sebagai objek pelayanan, yang
sepanjang waktu selalu mengalami perubahan, baik mengenai jumlah,
komposisi dan penyebarannya. Untuk itu perlu diketahui aspek dinamis
kependudukan, terdapat hubungan yang erat sekali antara demografi dengan
perencanaan pendidikan.
Di Indonesia masalah kependudukan yang harus mendapat perhatian adalah:
jumlah penduduk yang besar dan tingkat pertumbuhan yang tinggi,
penyebaran dan kepadatan penduduk yang tidak merata, kualitas penduduk
yang perlu ditingkatkan. Pertumbuhan penduduk dipengaruhi oleh faktor;
kematian, kelahiran dan perpindahan. Untuk mengatasi masalah
kependudukan dilakukan dengan adanya program keluarga berencana, yang
pada prinsipnya mengupayakan keluarga kecil yang sejahtera. Program
pendidikan pun tidak kalah penting dalam upaya penanggulangan masalah
kependudukan. Karena semakin tinggi tingkat pendidikan akan dapat
menunda perkawinan, dan kesempatan untuk melahirkan menjadi makin
berkurang. Faktor utama dalam pendidikan adalah kemampuan dalam
4
membuat perencanaan, termasuk dalam merencanakan keluarga yang
sejahtera.
Tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi akan menjadi beban setiap usaha
pembangunan di segala bidang yang meliputi pendidikan, kesehatan, pangan,
pertanian, perhubungan dan pemukiman. Jumlah penduduk yang besar disertai
tingkat pertumbuhan yang tinggi menjadi salah satu penghambat dalam
perencanan pembangunan pendidikan, karena : sektor-sektor lain di luar
sektor pendidikan juga akan menyerap anggaran, berarti mempengaruhi
penyediaan dana untuk pendidikan. Untuk itulah masalah kependudukan harus
mendapat perhatian dari pemerintah dan seluruh masyarakat untuk
merencanakan Pendidikan, Sosial dan Ekonomi
2.3 PENDIDIKAN DAN KEHIDUPAN MASYARAKAT Pendidikan dipengaruhi oleh kondisi masyarakat, antara lain, keadaan sosial
ekonomi, sedangkan ketika pendidikan mempengaruhi kehidupan masyarakat,
dapat berupa memberikan ilmu pengetahuan, keterampilan, pendidikan akal,
budi pekerti dan kerohanian kepada anak didik atau generasi muda secara
langsung maupun tidak langsung akan menentukan jenis pekerjaan dan
penghidupan di kemudian hari, profesinya akan menempatkan seseorang pada
5
tingkat sosial ekonomi tertentu dan mepengaruhi perkembangan generasi
seterusnya.
Kegiatan pendidikan pada hakikatnya adalah pembangunan manusia
Indonesia dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia yang maju dan
berkepribadian Indonesia. Pendidikan sebagai bagian dari kebudayaan tidak
berdiri sendiri, oleh karena itu perencanaan pendidikan perlu mengetahui
aspek-aspek sosial dan ekonomi yang mempunyai hubungan dan peranan
dalam pertumbuhan dan perubahan pendidilkan. Perencanaan regional perlu
mempertimbangkan aspek sosiologis seperti kebiasaan, adat istiadat dan
kebudayaan serta nilai-nilai budaya masyarakat setempat dan aspek-aspek
ekonomi seperti tingkat pendapatan, pola konsumsi, kebiasaan menabung dan
sebagainya.
Setiap kebijakan yang dituangkan dalam rencana pendidikan yang
dilaksanakan akan mempengaruhi kehidupan sosial dan tingkah laku
kelompok masyarakat, oleh karena itu dalam perencanaan pendidikan harus
memperhatikan aspek-aspek sosiologis yang berkaitan dengan pembangunan
pendidikan, di antaranya; bagaimana aspirasi masyarakat terhadap pendidikan,
mendapatkan pendidikan yang mudah dan murah sesuai dengan kemampuan
ekonomi masyarakat, fasilitas dan mutu pendidikan baik, dapat
mengakomodai aspirasi masyarakat yang selalu bergerak dan berkembang.
6
2.4 PENGERTIAN PERENCANAAN PENDIDIKAN Pengertian perencanaan pendidikan menurut Beeby C.E. adalah “suatu usaha
melihat ke masa depan dalam menentukan kebijakan, prioritas dan biaya
pendidikan dengan mempertimbangkan kenyataan-kenyataan yang ada dalam
bidang ekonomi, sosial dan politik untuk mengembangkan potensi sistem
pendidikan nasional, memenuhi kebutuhan bangsa dan anak didik yang
dilayani oleh sitem tersebut”. Definisi tersebut merupakan demensi baru
dalam perencanaan pendidikan. Perbedaan dengan perencanaan klasik ialah
dalam hal perhatiannya yang diberikan kepada pertumbuhan ekonomi,
pengembangan sumber tenaga kerja dan terhadap perencanaan makro. Pada
perencanaan klasik tidak memperhatikan hal tersebut.
Sedangkan menurut Sofa (2008) Available : http://massofa.wordpress.com
/2008/01/28/konsep-dan-analisis-biaya-pendidikan/“Perencanaan pendidikan
di Indonesia merupakan suatu proses penyusunan alternatif kebijakan
mengatasi masalah yang akan dilaksanakan dalam rangka pencapaian tujuan
pembangunan pendidikan nasional yang mempertimbangkan kenyataan-
kenyataaan yang ada di bidang sosial ekonomi sosial budaya dan kebutuhan
pembangunan secara menyeluruh terhadap pendidikan nasional”.
7
Menurut Sofa (2008) Available : http://massofa.wordpress.com/2008/01/28/
konsep-dan-analisis-biaya-pendidikan/ “Perencanaan pendidikan sebagai
suatu alat yang dapat membantu para pengelola pendidikan untuk menjadi
lebih berdaya guna dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Perencanaan
pendidikan akan dapat menolong pencapaian suatu target atau sasaran secara
lebih ekonomis, tepat waktu dan memberi peluang untuk lebih mudah
dikontrol dan dimonitor dalam pelaksanaannya. Perencanaan dapat membantu
pelaksanaan kegiatan berjalan dengan baik dan diperlukan pengetahuan dan
kemampuan dari para pelaksananya, perlu pemahaman fungsi-fungsi
manajemen yang lain di antaranya kemampuan mengorganisasikan,
mengkoordinasikan, mengawasi dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan
pendidikan yang telah dilaksanakan”.
Tanpa perencanaan yang baik maka pencapaian tujuan pendidikan tidak akan
dapat dicapai sesuai harapan. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi sendiri
sejak memasuki awal tahun 80 an telah menerapan sistem perencanaan yang
digunakan untuk membangun perguruan tinggi di Indonesia, yang dikenal
dengan Sistem Penyusunan Perencanaan Program dan Penganggaran (SP4),
yang hingga saat ini masih tetap digunakan dengan penambahan karakteristik
pada program atau kegiatan yang akan dilaksanakan yaitu penekanan pada
basis peningakatan kompetensi proram studi atau institusi perguruan tinggi.
8
2.5 PASAR PENDIDIKAN DI INDONESIA
Pendidikan diselenggarakan oleh lembaga-lembaga pendidikan, di mana
lembaga pendidikan dapat mendirikan sebuah atau beberapa satuan
pendidikan, maka ini berarti bahwa lembaga pendidikan mempunyai
kedudukan sebagai badan usaha, dalam hal ini maka program studi di
perguruan tinggi berkedudukan sebagai perusahaan (firm).
Percepatan dan pemerataan penyediaan pendidikan formal secara kuantitatif
kerap diartikan sebagai kunci kesuksesan pembangunan ekonomi, mitos
seperti inilah yang berkembang selama ini. Kecenderungan lain yang muncul
di NSB, termasuk di Indonesia, antara lain pendidikan lebih dinilai sebagai
status sosial ketimbang produktivitas. Masyarakat, termasuk pasar tenaga
kerja, cenderung mengharapkan ijazah pendidikan lebih tinggi.
Kecenderungan ini yang mendorong meningkatnya permintaan akan jenjang
pendidikan tinggi (Todaro, 1997). Dalam Fakhri (2008) Besarkah-manfaat-
pendidikan Available : http://fakhri-yasir.blogspot.com/2007/11/ tinggi.html
Pasar pendidikan adalah keseluruhan permintaan dan penawaran terhadap
sejenis jasa pendidikan tertentu. Seperti halnya pada bidang ekonomi, maka
pasar di dalam pendidikan dapat dibedakan atas pasar konkret dan pasar
abstrak. Dilihat dari bentuknya, pasar pendidikan mempunyai kesamaan
dengan pasar persaingan monopoli. Berbicara tentang pasar pendidikan, maka
9
paling tidak ada dua unsur penting, yaitu permintaan pendidikan dan
penawaran pendidikan.
Hector Corea mendefinisikan pasar pendidikan sebagai berikut: “permintaan
pendidikan menggambarkan kebutuhan, dan dimanifestasikan oleh keinginan
untuk diberi pelajaran tertentu”. Sedangkan faktor yang dapat mempengaruhi
permintaan pendidikan antara lain adalah budaya, politik, dan ekonomi.
Secara makro Penawaran pendidikan di Indonesia tidak terlepas dari potensi
daerah dengan pendekatan ketenagakerjaan. Sedangkan secara mikro yaitu
pengadaan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan. Oleh karena itu maka
proses pengadaan pendidikan harus dilaksanakan secara efektif dan efisien.
Sedangkan mengenai harga pendidikan di Indonesia masih bervariasi,
tergantung dari kegiatan operasional secara sehat dalam rangka mewujudkan
visi dan misinya. Khusus dibidang pendidikan tinggi konstribusi pemerintah
untuk mesubsidi biaya operasional pendidikan tinggi baru mencapai 30% dari
total biaya ideal minimal pertahun (HELTS 2004), selebihnya menjadi beban
masyarakat. Apabila dalam rangka penggalangan dana tersebut, perguruan
tinggi menyelenggarakan atau ikut serta dalam sektor produktif, maka
anggaran dasar perguruan tinggi tersebut mengatur secara jelas keterlibatan
dalam dalam sektor produktif bukan merupakan tujuan utama, melainkan
hanya merupakan sarana (tools) untuk penyelenggaraan perguruan tinggi yang
lebih sehat (HELTS). Dengan demikian maka elastisitas harga atau elastisitas
10
permintaan pendidikan ialah perbandingan antara perubahan relatif dari
permintaan jasa pendidikan dengan perubahan relatif dari harganya. Sesuai
dengan bentuk pasarnya, yaitu persaingan monopoli, maka sifat elastisitas
permintaannya inelastis.
Studi Psacharopoulus (1972) dalam Wicaksono(2004), Besarkah manfaat
pendidikan tinggi terhadap pembangunan ekonomi? Available :