6 BAB II LANDASAN TEORI 2.1. Pajak Menurut Smeets dalam Sutedi (2011:3) “Pajak merupakan prestasi kepada pemerintah yang terhutang melalui norma-norma umum dan dapat dipaksakan tanpa adanya kontraprestasi yang ditunjukan dalam hak individual untuk membiayai pengeluaran rutin pemerintah”. Menurut Andriani dalam Sukardji (2014:1) : Pajak adalah iuran masyarakat kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib pajak membayarnya menurut peraturan- peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Pajak dapat diartikan sebagai iuran, pungutan atau prestasi yang dilakukan oleh pemerintah berdasarkan Undang-undang yang berlaku dan hasilnya untuk pembiayaan pengeluaran umum atau pembangunan Negara dengan tanpa balas jasa secara langsung. 2.1.1. Fungsi Pajak Terdapat dua fungsi pajak menurut Resmi (2009:3) yaitu: 1. Fungsi Anggaran (Budgetair) Fungsi pajak sebagai anggaran (budgetair) artinya pajak sebagai salah satu sumber dan penerimaan pemerintah yang memasukkan uang sebanyak-
21
Embed
BAB II LANDASAN TEORI - repository.bsi.ac.id · Menurut Sukardji (2005:20) “Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas barang dan jasa tertentu didaerah pabean
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
6
BAB II
LANDASAN TEORI
2.1. Pajak
Menurut Smeets dalam Sutedi (2011:3) “Pajak merupakan prestasi kepada
pemerintah yang terhutang melalui norma-norma umum dan dapat dipaksakan tanpa
adanya kontraprestasi yang ditunjukan dalam hak individual untuk membiayai
pengeluaran rutin pemerintah”.
Menurut Andriani dalam Sukardji (2014:1) :
Pajak adalah iuran masyarakat kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang
terutang oleh wajib pajak membayarnya menurut peraturan- peraturan, dengan
tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang
gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum
berhubungan dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.
Pajak dapat diartikan sebagai iuran, pungutan atau prestasi yang dilakukan
oleh pemerintah berdasarkan Undang-undang yang berlaku dan hasilnya untuk
pembiayaan pengeluaran umum atau pembangunan Negara dengan tanpa balas jasa
secara langsung.
2.1.1. Fungsi Pajak
Terdapat dua fungsi pajak menurut Resmi (2009:3) yaitu:
1. Fungsi Anggaran (Budgetair)
Fungsi pajak sebagai anggaran (budgetair) artinya pajak sebagai salah satu
sumber dan penerimaan pemerintah yang memasukkan uang sebanyak-
7
banyaknya ke kas negara, dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran-
pengeluaran Negara.
2. Fungsi Pengatur (Regularend)
Fungsi pajak sebagai pengatur (regularend) artinya pajak digunakan sebagai alat
untuk mengatur masyarakat baik dibidang ekonomi, social maupun politik
dengan tujuan tertentu dibidang keuangan.
Dapat disimpulkan fungsi anggaran (budgetair) adalah sumber pemasukan kas
negara yang digunakan untuk pembiayaan Negara, sedangkan fungsi pengatur
(regularend) adalah aturan untuk melaksanakan kebijakan pemerintah.
2.1.2. Sistem Pemungutan Pajak
Dalam pemungutan pajak dikenal beberapa sistem pemungutan yang
digunakan menurut Mardiasmo (2009:39), adalah :
1. Official Assessment System
Suatu sistem pemungutan pajak dimana besarnya pajak yang harus dilunasi atau
pajak yang terutang oleh wajib pajak ditentukan oleh fiskus (wajib pajak bersifat
final).
2. Self Assessment System
Suatu sistem pemungutan pajak dimana wewenang menghitung besarnya pajak
yang terutang oleh wajib pajak diserahkan oleh fiskus kepada wajib pajak yang
bersangkutan, dimana dengan system ini wajib pajak harus aktif untuk
8
menghitung, menyetor, dan melaporkan kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP)
sedangkan fiskus hanaya bertugas memberikan penerangan dan pengawasan.
3. With Holding System
Suatu cara pemungutan pajak dimana perhitungan besarnya pajak terutang oleh
wajib pajak dilakukan oleh pihak ketiga.
2.2. Pajak Pertambahan Nilai
Menurut penjelasan atas UU No. 42 Tahun 2009 “Pajak pertambahan nilai
(PPN) adalah pajak konsumsi atas konsumsi barang dan jasa di Daerah Pabean yang
dikenakan secara bertingkat disetiap jalur produksi dan distribusi”.
Menurut Sukardji (2005:20) “Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak
yang dikenakan atas barang dan jasa tertentu didaerah pabean tersebut”.
Menurut Muljono (2008:4) :
Pajak Pertambahan Nilai atau Value Added Tax (VAT) merupaka pajak
penjualan yang dipungut atas dasar nilai tambahan yang timbul pada setiap
transaksi. Nilai tambahan adalah setiap tambahan yang dilakukan penjual atas
barang atau jasa yang dijual karena prinsipnya setiap penjual menghendaki
adanya tambahan tersebut yang bagi penjual merupakan keuntungan.”
Menurut Supramono dan Damayanti (2010:125) “Pajak Pertambahan Nilai
adalah (PPN) merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi di dalam negeri
(daerah pabean), baik konsumsi Barang Kena Pajak (BKP) maupun konsumsi Jasa
kena pajak (JKP).”
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak tambahan atas konsumsi barang
atau jasa kena pajak didaerah pabean. Pemungutan, Penyetoran dan pelaporan PPN
9
merupakan kewajiban dari produsen atau pedangang yang disebut pengusaha kena
pajak (PKP).
2.2.1. Pengusaha Kena Pajak
Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2010 Pasal 1 ayat
(1) “Pengusaha kecil merupakan pengusaha yang selama 1 (satu) tahun buku
melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dengan jumlah
peredaran bruto dan/atau penerimaan bruto tidak lebih dari Rp4.800.000.000,00
(empat miliar delapan ratus juta rupiah)”.
Pengusaha Kena Pajak atau PKP dapat mengenakan PPN pada barang atau
jasa yang telah dijual atau ditawarkan, PKP dapat mengkreditkan PPN yang
diperoleh dari hasil transaksinya.
Jika penghasilan per tahun dari penjualan barang dan jasa yang dikenakan
pajak mencapai Rp 4,8 milyar rupiah, baik pengusaha besar atau kecil, kelompok atau
individu, maka pengusaha wajib medaftarkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP),
sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2010 Pasal 4 ayat (1).
Akibatnya bagi Wajib Pajak/Pengusaha (baik orang pribadi maupun badan)
yang melakukan penyerahan barang hasil pertanian yang merupakan barang kena
pajak ini wajib untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dan wajib
memungut PPN, kecuali pengusaha yang termasuk pengusaha kecil dengan omzet
sampai dengan Rp 4.800.000.000 (Rp 4,8 Milyar) per tahun.
10
Menurut Sukardji (2007:65) :
Subjek Pajak Pertambahan Nilai disebut juga Pengusaha Kena Pajak, yaitu
pengusaha yang melakukan penyerahan BKP atau JKP yang dapat dikenakan
PPN, mengekspor BKP yang dapat dikenakan PPN, menyerahkan aktiva yang
menurut tujuan semula tidak untuk diperjual belikan, dan melakukan bentuk
kerjasama operasi yang apabila menyerahkan BKP atau JKP dapat dikenakan
PPN.
2.2.2. Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak
Menurut Mardiasmo (2009:254) “Barang kena pajak adalah barang berwujud
yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak, atau barang tidak
bergerak, dan barang tidak berwujud yang dikenakan pajak berdasarkan undang-
undang PPN”.
Menurut Mardiasmo (2009:255) tentang jasa kena pajak yaitu :
Jasa kena pajak adalah setiap kegiatan pelayana berdasarkan suatu perikatan
atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang, fasilitas, kemudahan
tidak tersedia untuk dipakai termasuk jasa yang dilakukan untuk
menghasulkan barang karena pesanan atau permintaan, dengan bahan dan atas
petunjuk dari pemesan yang dikenakan pajak berdasarkan undang-undang
PPN.
Barang kena pajak adalah barang berwujud berupa barang bergerak atau
barang tidak bergerak dan barang tidak berwujud yang dikenakan PPN. Pada
dasarnya semua barang merupakan barang kena pajak kecuali yang diatur lain oleh
undang-undang nomor PPN itu sendiri. Barang kena pajak tersebut terdiri dari barang
berwujud (bergerak atau tidak bergerak) dan barang tidak berwujud (hak cipta, merek
dagang, paten, dll).
Sedangkan jasa kena pajak adalah setiap kegiatan pelayanan yang
menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau kemudahan atau hak tersedia untuk
dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan
11
atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan yang dikenakan PPN,