ANALISIS EFEKTIVITAS PENERIMAAN PAJAK RESTORAN, PAJAK ... · ANALISIS EFEKTIVITAS PENERIMAAN PAJAK RESTORAN, PAJAK HOTEL DAN PAJAK PENERANGAN JALAN DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI

ANALISIS EFEKTIVITAS PENERIMAAN PAJAK RESTORAN, PAJAK HOTEL

DAN PAJAK PENERANGAN JALAN DALAM MENINGKATKAN

PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA DEPOK

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta untuk

Memenuhi Prasyarat Meraih Gelar Sarjana Ekonmi

Disusun oleh:

DEVI TRI PUSPITA

NIM. 1112084000053

JURUSAN ILMU EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH

JAKARTA

2016

i

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. IDENTITAS PRIBADI

1. Nama Lengkap : Devi Tri Puspita

2. Tempat/ Tanggal Lahir : Depok, 12 Juni 1994

3. Alamat : Jl. Raden Saleh III No. 15/E RT 05 RW 05

Sukmajaya – Depok

4. Telepon : 021-7713705/ 085717834665

5. Email : [email protected]

II. PENDIDIKAN FORMAL

1. SD Negeri Sukmajaya 5 Depok Tahun 2000 – 2006

2. SMP Yaspen Tugu Ibu I Depok Tahun 2006 – 2009

3. SMA Yaspen Tugu Ibu I Depok Tahun 2009 – 2012

4. S1 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2012 – 2016

III. PENGALAMAN ORGANISASI

1. Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Ilmu Ekonomi dan Studi

Pembangunan Periode 2013 – 2014

IV. SEMINAR DAN WORKSHOP

1. Seminar Nasional “Mewujudkan Lembaga Keuangan Mikro yang

Berdaya Saing Dalam Menghadapi MEA (Masyarakat Ekonomi Asean)

2015”, Social Trust Fund UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

2. Workshop “Kepemudaan Integrity Goes to You”, HMJ IESP UIN Syarif

Hidayatullah Jakarta.

3. Seminar Nasional ”Tantangan dan Prospek Mahasiswa dalam Mencegah

Penyalahgunaan Narkoba di Lingkungan Kampus dan Masyarakat”,

SATGAS GAN UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

4. Seminar Motivasi dan Kewirausahaan“Burn Your Spirit! Be a Super

Student”, Komus dan LDK Komda UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

mailto:[email protected]

ii

5. Dialog Kebangsaan “Memperkokoh Peran Pemuda Dalam Mewujudkan

Indonesia yang Bermartabat”, BEM Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN

Syarif Hidayatullah Jakarta.

6. Dialog Jurusan dan Seminar Konsentrasi “Mengenal Lebih Dekat dengan

Jurusan Sendiri”, HMJ IESP UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

7. Kuliah Umum Sosialisasi Hemat Energi, BEM Fakultas Ekonomi dan

Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

8. Pelatihan Karya Tulis Ilmiah “Mewujudkan Regenerasi Mahasiswa

Ekonomi dalam Bidang Akademik”, HMJ IESP UIN Syarif Hidayatullah

Jakarta.

V. LATAR BELAKANG KELUARGA

1. Ayah : Slamet (Almarhum)

2. Tempat/ Tanggal Lahir : Jakarta, 21 Juli 1959

3. Ibu : Imih Yuniati

4. Tempat/ Tanggal Lahir : Jakarta, 01 Mei 1965

5. Alamat : Jl. Raden Saleh III No. 15/E RT 05 RW 05

Sukmajaya - Depok

6. Anak ke : 3 dari 4 bersaudara

iii

ABSTRACT

This research aimed to analyze the effectiveness of restaurant, hotel, and street

lighting tax, and analyze the contribution to increase the PAD Depok City. The

analytical method use is descriptive quantitative method, which analyzes target

data and actual revenues of Restaurant Tax, Hotel Tax, and Street Lighting Tax in

2012 to 2014 by using ratio analyze of the effectiveness and contibution. The

results shows that level of effectiveness of restaurant tax in 2012 to 2014 average

of 112,31% by the level of effectiveness meet the criteria of highly effective. The

level of effevtiveness of hotel tax in 2012 to 2014 average of 119,95% by the level

effectiveness meet the criteria of highly effective. The level of effectiveness of

street lighting tax in 2012 to 2014 average of 107,48% by the level of

effectiveness meet the criteria of highly effective. The category of tax

contributions restaurant, hotel tax, and street lighting tax to increase the PAD in

2012 to 2014 are in the criteria of very poor contributions. The Depok City

government should increase the object of the local taxes to increase PAD the

Depok City.

Keywords: PAD, Restaurant Tax, Hotel Tax, Street Lighting Tax, Effectiveness,

Contribution.

iv

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat efektivitas pajak restoran,

pajak hotel, dan pajak penerangan jalan dan kontribusi dalam meningkatkan PAD

Kota Depok. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode

deskriptif kuantitatif, yaitu menganalisis data target dan realisasi penerimaan

pajak restoran, pajak hotel, dan pajak penerangan jalan dengan menggunakan

rasio efektivitas dan kontribusi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat

rata-rata efektivitas tahun 2012-2014 pajak restoran sebesar 112,31% tingkat

efektiviasnya memenuhi kriteria sangat efektif. Tingkat rata-rata efektivitas pajak

hotel tahun 2012-2014 sebesar 119,95% tingkat efektivitasnya memenuhi kriteria

sangat efektif. Tingkat rata-rata efektivitas pajak penerangan jalan tahun 2012-

2014 sebesar 107,48% tingkat efektivitasnya memenuhi kriteria sangat efektif.

Kriteria kontribusi pajak restoran, pajak hotel, dan pajak penerangan jalan dalam

meningkatkan PAD masuk dalam kriteria sangat kurang. Pemerintah Kota Depok

harus meningkatkan objek pajak daerah dalam meningkatkan PAD Kota Depok.

Kata Kunci : PAD, Pajak Restoran, Pajak Hotel, Pajak Penerangan Jalan,

Efektivitas, Kontribusi.

v

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr, Wb.

Dengan mengucapkan segala puji serta syukur atas kehadirat Allah SWT,

yang telah memberikan Rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga dapat

menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak

Restoran, Pajak Hotel, dan Pajak Penerangan Jalan dalam Meningkatkan

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Depok” dengan baik.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar

Sarjana Ekonomi di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Skripsi

ini dapat terselesaikan berkat bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Maka

dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak yang

telah memberikan dorongan moril maupun materil terutama kepada :

1. Orangtua penulis, kepada Ibunda dan Ayahanda tersayang yang selalu

memberikan limpahan kasih sayang, doa, dan dukunganbaik secara moril

maupun materil kepada penulis. Terima kasih telah mendidik,

membesarkan, dan mengajarkan banyak hal yang tidak dapat terbalaskan

oleh apapun kepada penulis hingga saat ini. Semoga Allah SWT. selalu

memberikan ridho dan rahmat kepada Ibunda, dan semoga Allah SWT.

memberikan tempat yang tebaik untuk Ayahanda disisi-Nya.

2. Kepada kakak-kakak penulis yang menjadi panutan dan pelindung di

berbagai situasi dan kondisi. Kepada adik penulis yang selalu

mendengarkan keluh kesah dan memberikan dukungan kepada penulis.

Serta kepada keponakan penulis yang selalu memberikan senyuman

manis sebagai penghibur dalam segala suasana.

3. Dr. M. Arief Mufraini, Lc., M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan

Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, semoga Bapak selalu diberikan

kemudahan oleh Allah SWT. untuk membangun dan mengembangkan

Fakultas Ekonomi dan Bisnis lebih baik lagi.

4. Bapak Arief Fitrijanto M.Si dan Bapak Rizqon Halal Syah Aji, M.Si

selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi

vi

Pembangunan yang telah memberikan arahan serta motivasi yang sangat

bermanfaat selama penyelesaian masa perkuliahan.

5. Bapak Prof. Dr. Abdul Hamid, MS, selaku dosen pembimbing I penulis

yang telah memberikan pengarahan dan masukan yang sangat berguna

bagi penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

6. Bapak Zaenal Muttaqin, MPP, selaku dosen pembimbing II penulis yang

telah meluangkan waktu untuk membimbing dan memberikan ilmu yang

sangat bermanfaat bagi penulis hingga skripsi ini dapat selesai.

7. Seluruh jajaran dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah

memberikan ilmu pengetahuan yang sangat berguna dan berharga dalam

menyampaikan materi selama masa perkuliahan.

8. Seluruh jajaran staff administrasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah

membantu penulis dalam mengurus segala kebutuhan administrasi serta

lain-lainnya selama masa perkuliahan.

9. Sahabat-sahabat penulis Anna, Dea, Debby, Rahadian, Rika Arba, dan

Tiara yang setia menjaga persahabatan sejak masa sekolah. Terima kasih

telah berbagi cerita suka duka, canda dan tawa, serta saling mendukung

dan saling mendoakan satu sama lain.

10. Sahabat-sahabat penulis Azis, Dita, Desi, Encep, Habibah, Ipil, Okky, dan

Ooi yang telah memberikan kesan persahabatan yang sangat berarti

selama masa perkuliahan. Semoga persahabatan kita tetap terjaga dan tali

silaturahmi diantara kita dapat terus terjalin.

11. Teman-teman konsentrasi Otonomi dan Keuangan Daerah angkatan

pertama yang selalu memberikan dukungan satu sama lain. Terima kasih

atas setiap momen kebersamaan yang sangatbermakna, serta canda tawa

selama masa perkuliahan.

12. Teman-teman seperjuangan IESP angkatan 2012 yang tidak dapat

disebutkan satu persatu. Terima kasih ataskerjasama dan dukungan satu

sama lain selama masa perkuliahan. Serta telah memberikan pengalaman

perkuliahan yang sangat berharga bagi penulis.

vii

13. Teman-teman KKN Mahameru yang telah memberikan pengalaman yang

sangat berharga, serta pengajaran hidup yang tak terlupakan selama masa

KKNdi Desa Cijeruk.

14. Indra Muhammad yang selalumenemani, membantu dan mendoakan

penulis selama masa perkuliahan. Serta memberikan dukungandan

kesabaranyang sangat berarti kepada penulis hingga skripsi ini dapat

terselesaikan dengan baik.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini terdapat banyak

kekurangan baik dari segi isi maupun penyajiannya. Hal ini dikarenakan

keterbatasan kemampuan pada diri penulis. Pada akhirnya penulis berharap

semoga skripsi ini mempunyai arti dan dapat memberikan sumbangan pemikiran

bagi pihak yang berkepentingan. Untuk itu, penulis akan menerima dengan senang

hati segala saran maupun kritik yang akan diberikan oleh pembaca untuk

memperbaiki dan menyempurnakan skripsi ini.

Jakarta, 25 April 2016

Penulis.

viii

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHANPEMBIMBING

LEMBAR PENGESAHAN UJIAN KOMPREHENIF

LEMBAR PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

DAFTAR RIWAYAT HIDUP ......................................................................... i

ABSTRACT ....................................................................................................... iii

ABSTRAK ......................................................................................................... iv

KATA PENGANTAR ....................................................................................... v

DAFTAR ISI ...................................................................................................... viii

DAFTAR TABEL ............................................................................................. x

DAFTAR GAMBAR ......................................................................................... xi

DAFTAR LAMPIRAN ..................................................................................... xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah ............................................................... 1

B. Rumusan Masalah ......................................................................10

C. Tujuan Penelitian .......................................................................10

D. Manfaat Penelitian .....................................................................11

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Otonomi Daerah .........................................................................12

B. Pendapatan Asli Daerah .............................................................16

C. Pajak ...........................................................................................19

D. Pajak Daerah ..............................................................................25

1. Pajak Restoran ......................................................................28

2. Pajak Hotel ...........................................................................31

3. Pajak Penerangan Jalan ........................................................35

E. Penelitian Terdahulu ..................................................................39

F. Kerangka Pemikiran ...................................................................44

ix

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian ..........................................................46

B. Jenis dan Sumber Data ...............................................................46

C. Metode Pengumpulan Data ........................................................47

D. Metode Analisis Data .................................................................49

1. Analisis Deskriptif Kuantitatif .............................................50

2. Analisis Efektivitas Pajak Daerah ........................................50

3. Analisis Kontribusi Pajak Daerah ........................................51

E. Definisi Operasional Variabel ....................................................53

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Penelitian ......................................................55

1. Letak Geografis Kota Depok ...............................................55

2. Sejarah Singkat Kota Depok ................................................56

B. Laju Pertumbuhan Objek Pajak Daerah .....................................59

1. Pajak Restoran ......................................................................59

2. Pajak Hotel ...........................................................................60

3. Pajak Penerangan Jalan ........................................................61

C. Analisis dan Pembahasan ...........................................................63

1. Perhitungan Efektivitas Pajak Daerah ..................................63

2. Interpretasi Hasil Efektivitas Pajak Daerah .........................67

3. Interpretasi Hasil Kontribusi Pajak Daerah Terhadap PAD 73

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan ................................................................................80

B. Saran ...........................................................................................82

DAFTAR PUSTAKA ........................................................................................83

LAMPIRAN .......................................................................................................87

x

DAFTAR TABEL

No Keterangan Halaman

1.1 Urutan Penerimaan PAD Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 3

1.2 Target dan Realisasi Pajak Daerah Kota Depok Tahun 6

2012 – 2014

1.3 Pertumbuhan Realisasi Pajak Daerah Berdasarkan Jenisnya Tahun 8

2013 – 2014

3.1 Klasifikasi Kriteria Presentase Efektivitas Pajak Daerah 51

3.2 Klasifikasi Kriteria Presentase Kontribusi Pajak Daerah 52

3.3 Operasional Variabel 54

4.1 Jumlah Wajib Pajak Restoran Kota Depok Tahun 2012-2014 60

4.2 Jumlah Wajib Pajak Hotel Kota Depok Tahun 2012-2014 61

4.3 Jumlah Wajib Pajak Penerangan Jalan Kota Depok Tahun 62

2012 – 2014

4.4 Efektivitas Pajak Restoran Kota Depok Tahun 2012-2014 67

4.5 Efektivitas Pajak Hotel Kota Depok Tahun 2012-2014 71

4.6 Efektivitas Pajak Penerangan Jalan Kota Depok Tahun 69

2012 – 2014

4.7 Kontribusi Pajak Restoran Terhadap PAD Tahun 2012-2014 74

4.8 Kontribusi Pajak Hotel Terhadap PAD Tahun 2012-2014 76

4.9 Kontribusi Pajak Penerangan Jalan Terhadap PAD 78

Tahun 2012-2014

xi

DAFTAR GAMBAR


1.1 Uraian Penerimaan PAD Kota Depok 5

2.1 Pola Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah 14

2.2 Arus Lingkar Pemungutan Pajak 24

2.3 Kerangka Pemikiran 45

xii

DAFTAR LAMPIRAN


1 Uraian Penerimaan PAD Kota Depok Tahun 2012 – 2014 87

2 Target dan Realisasi Pajak Daerah Berdasarkan Jenisnya Tahun 88

2012 – 2014

3 Urutan Realisasi PAD Provinsi Jawa Barat Berdasarkan Kabupaten/Kota

Tahun 2014 89

4 Perhitungan Kontribusi Pajak Daerah Terhadap PAD 90

5 Transkip Wawancara 92

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak menjadi iuran wajib yang dibayarkan oleh masyarakat dalam

melakukan kegiatan atau bertransaksi. Pajak dibayarkan langsung oleh rakyat

sebagai sumber penerimaan pemerintah yangdigunakan untuk membiayai

kegiatan pemerintah dalam mensejahterakan rakyatnya. Pembagian pajak

menurut wewenang pemungut pajak terdiri dari pajak pusat dan pajak daerah.

Pajak pusat merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat berupa

pajak penghasilan dan pajak penambahan nilai. Sedangkan pajak daerah

merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah itu sendiri. Menurut

Mardiasmo (2011) Pajak bagi pemerintah daerah berperan sebagai sumber

pendapatan (budgetary function) yang utama dan sebagai alat pengatur

(regulatory function), yang digunakan untuk membiayai pengeluaran

pemerintah, seperti membiayai administrasi pemerintah, membangun dan

memperbaiki infrastruktur, menyediakan fasilitas kesehatan dan pendidikan

untuk rakyat. Sebagaipenyokong pembangunan daerah dalam meningkatkan

laju pertumbuhan penduduk, perekonomian, dan stabilitas politik.

Sejak diberlakukannya otonomi daerah, setiap daerah harus mampu

mengatur dan mengurus semua urusan pemerintahandaerah secara mandiri.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah, menjelaskan bahwa pemerintah daerah dapat mempercepat

2

terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan,

pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing

daerah berdasarkasn asas desentralisasi, yaitu penyerahan wewenang

pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan

mengurus urusan pemenerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik

Indonesia. Dengan adanya otonomi, daerah diharapkan dapat maju dan

berkembang secara mandiri dengan mengembangkan berbagai potensi yang

ada di daerah tersebut yang bersumber dari pendapatan asli daerah tersebut.

Untuk menyokong kemandirian daerah, pendapatan Asli Daerah (PAD)

menjadi salah satu faktor pendorong sumber penerimaan suatu daerah.

Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang

dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-

undangan. Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan daerah yang

besumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan

kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan lain asli daerah yang sah,

yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan pada daerah dalam menggali

pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas

desentralisasi (Ahmad Yani, 2013). Sehingga dengan menggali sumber

pendapatan daerah yang bersumber dari pendapatan asli daerah, diharapkan

pemerintah daerah sebagai pemegang wewenang mampu mengatur dan

mengurus urusan pemerintahan daerahnya dalam sistem Negara Kesatuan

Republik Indonesia.

3

Upaya dalam meningkatkan PAD juga dilakukan oleh pemerintah daerah,

dengan menetapkan larangan penetapan peraturan daerah tentang pendapatan

yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi dan larangan penetapan peraturan

daerah tentang pendapatan yang menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas

barang dan jasa antardaerah, dan kegiatan ekspor/impor. Provinsi Jawa Barat

merupakan daerah dengan jumlah pendapatan asli daerah yang cukup tinggi

di wilayah Pulau Jawa. Dengan total realisasi PAD pada tahun 2014 sebesar

Rp.13.037.556.434.371, yang terdiri dari 18 Kabupaten dan 9 Kota di

provinsinya. Provinsi Jawa Barat merupakan provinsi dengan pendapatan asli

daerah terbesar kedua di Pulau Jawa. Untuk itu, peran Kabupaten/Kota

Provinsi Jawa Barat cukup besar dalam menyumbangkan penerimaan yang

bersumber dari pendapatan asli daerah.

Tabel 1.1.

Urutan Penerimaan PAD Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 (dalam jutaan

rupiah)

No. Kabupaten/Kota Realisasi PAD

1 Kota Bandung 1.762.952

2 Kab. Bogor 1.363.996

3 Kab. Bekasi 1.124.165

4 Kota Bekasi 1.042.728

5 Kab. Karawang 796.772

6 Kota Depok 659.173

7 Kab. Bandung 512.623

Sumber : DJPK Kemenkeu Republik Indonesia (2016)

Berdasarkan tabel 1.1. Realisasi Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa

Barat Berdasarkan Kabupaten/Kota diatas, dapat disimpulkan bahwa Kota

Depok sebagai salah satu kota dengan jumlahpenerimaan PAD cukup tinggi

4

yaitu sebesar Rp.659.173.000.000.Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan

sumber pendapatan yang paling berpengaruh terhadap kemajuan dan

kemandirian suatu daerah. Pada tahun 2014, Kota Depok berada pada urutan

keenam dalam penerimaan PAD di Provinsi Jawa Barat. Sedangkan total

penerimaan PAD yang diperoleh Kota Depok sebesar 5,05% dari total

keseluruhan penerimaan PAD Provinsi Jawa Barat. Untuk itu, penulis merasa

Kota Depok memiliki potensi yang besar yang bersumber dari pendapatan

asli daerahnya, mengingat usia Kota Depok yang lebih muda dibandingkan

dengan Kabupaten/Kota lainnya yang berada pada peringkat 7 teratas

penerimaan PAD terbesar di Provinsi Jawa Barat.

Salah satu komponen dari PAD adalah pajak daerah. Pajak daerah adalah

iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepala daerah tanpa

imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan

peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk

membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah

(Yani, 2013). Sebagai salah satu komponen PAD, pajak daerah diharapkan

menjadi sumber pembiayaan kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah,

untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang

Nomor 28 Tahun 2009, dijelaskan bahwa pajak daerah merupakan salah satu

sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan

pemerintahan daerah. Untuk itu perlu adanya kebijakan yang diberlakukan

oleh pemerintah daerah dalam pengelolaan penerimaan daerah atas pajak.

Sehingga daerah mampu melaksanakan otonomi daerah dengan cara

5

mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri.Daerah dilarang

menetapkan peraturan peraturan perundang-undangan yang dapat

menyebabkan biaya ekonomi tinggi dan menghambat mobilitas penduduk,

dengan menetapkan peraturan daerah pengenaan pajak dan retribusi pada

objek-objek yang telah dikenakan pajak oleh pemerintah pusat sehingga

menurunkan daya saing daerah.

Gambar 1.1.

Uraian Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Depok Tahun 2014

Sumber : DPPKA Kota Depok (2016)

Berdasarkan gambar 1.1. diatas, dapat disimpulkan bahwa sumber

penerimaan terbesar dari komponen PAD Kota Depok bersumber dari pajak

daerah. Dimana pajak daerahmenyumbangkan dana sebesar 75% terhadap

PAD Kota Depok pada tahun 2014.Sedangkan sumber penerimaan lain yang

bekontribusi terhadap PAD sebesar 25% yang terdiri dari, 11% bersumber

dari retribusi daerah terhadap PAD Kota Depok, 2% bersumber dari hasil

75%

11%

2% 12% Pajak Daerah

Retribusi Daerah

Hasil Pengelolaan KekayaanDaerah yang dipisahkan

Lain-lain PAD yang sah

6

pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terhadap PAD Kota Depok,

dan yang terakhir sebesar 12% yang bersumber dari lain-lain PAD yang sah

terhadap PAD Kota Depok. Hal ini menjadi menarik, dengan besarnya

sumber pendapatan yang berasal dari pajak daerah terhadap PAD Kota Depok

apakah telah efektif atau tidak dalam pencapaiannya terhadap pendapatan asli

daerah. Sebab dengan besarnya penerimaan pajak daerah saja tidak dapat

dijadikan tolak ukur dalam keberhasilan pencapaian pemungutan pajak

daerah.

Tabel 1.2.

Target dan Realisasi Pajak Daerah Kota DepokTahun 2012 - 2014

Tahun Target Realisasi

2012 305.284.661.000 379.488.343.501

2013 423.512.506.718 456.570.927.631

2014 505.203.051.345 494.172.635.913

Sumber: DPPKA Kota Depok (2016)

Berdasarkan tabel 1.2 diatas, dapat disimpulkan bahwa realisasi

penerimaan pajak daerah terjadi peningkatan yang signifikan setiap tahunnya

selama 3 tahun (2012 – 2014). Dilihat pada tahun 2012 realisasi pajak daerah

sebesar Rp.379.488.343.501 kemudian pada tahun 2013 meningkat 20,31%

sebesar Rp.456.570.927.631, dan pada tahun 2014 realisasi pajak daerah

meningkat 8,23% sebesar Rp.494.172.635.913. Dimana berdasarkan Dinas

Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Depok (DPPKA Kota

Depok) menjelaskan bahwa penerimaan yang baik adalah penerimaan yang

selalu meningkat setiap tahunnya minimal sebesar 15% dari tahun

sebelumnya. Tetapi pada tahun 2014 peningkatan penerimaan pajak daerah

7

tidak melebihi 15% dari tahun sebelumnya, hal ini dikarenakan peningkatan

jumlah wajib pajak pada tahun 2014 tidak sebanyak peningkatan wajib pajak

pada tahun 2013. Selain itu, berdasarkan tabel 1.2 diatas dapat dilihat bahwa

target yang ditetapkan oleh pemerintah Kota Depok selalu terpenuhi

realisasinya pada tahun 2012 dan 2013. Sementara pada tahun 2014 target

yang ditetapkan oleh pemerintah lebih tinggi dari pada realisasi yang diterima

oleh pemerintah. Hal ini dikarenakan pemerintah menetapkan target terlalu

tinggi dari tahun sehingga realisasinya tidak tercapai.

Dalampengelolaan penerimaan pajak daerah, Pemerintah

mengelompokkan pajak daerah menjadi beberapa jenis pajak daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah

dan Retribusi Daerah, pajak daerah dibagi menjadi dua yang menjadi sumber

penerimaan suatu daerah, yaitu Pajak Provinsi yang terdiri dari 5 jenis pajak

diantaranya Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan

Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukiman,

dan Pajak Rokok. Serta Pajak Kabupaten/Kota yang terdiri 11 jenis pajak

diantaranya Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame,

Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak

Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan,

dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Hal ini dilakukan untuk

mempermudah pemerintah daerah dalam penetapan tarif dan perhitungan

pajak daerah sesuai dengan jenisnya berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

8

Tabel 1.3.

Pertumbuhan Realisasi Pajak Daerah Berdasarkan Jenisnya Tahun

2013 – 2014

Jenis Pajak Daerah 2013 2014 Rata-rata

Pajak Hotel 28,12% 50,92% 39,52%

Pajak Restoran 30,78% 25,40% 28,09%

Pajak Hiburan 31,82% 3,30% 17,56%

Pajak Reklame 0,41% 8,48% 4,44%

Pajak Penerangan Jalan 17,05% 20,66% 18,85%

Pajak Parkir 0,25% 19,60% 9,93%

Pajak Air Bawah Tanah 9,59% -0,89% 4,35%

PBB P-2 12,22% -4,57% 3,82%

BHPTB 23,95% 2,00% 12,97%


Berdasarkan tabel 1.3 diatas, menunjukkan bahwa penerimaan pajak

daerah dari masing-masing jenisnya selalu mengalami kenaikan setiap

tahunnya. Penetapantarif dasar pajak dari masing-masing pajak daerah yang

berbeda memiliki porsi kontribusi yang berbeda-beda terhadap pajak daerah

Kota Depok. Jenis-jenis pajak diatas menggambarkan besarnya potensi

daerah yang bersumber dari pajak daerah dalam pembangunan suatu daerah.

Adanya strategi dan kebijakan perlu dilakukan oleh pemerintah daerah Kota

Depok untuk meningkatkan sumber pendapatan daerah dengan menghitung

penerimaan daerah salah satunya bersumber dari pajak daerah.

Berdasarkan tabel 1.3, pajak restoran, pajak hotel dan pajak penerangan

jalan menunjukkan rata-rata hasil pertumbuhan peningkatan realisasi pajak

daerah adalah tiga besar pada tahun 2013 dan tahun 2014. Peningkatan

penerimaan pajak restoran, pajak hotel dan pajak penerangan jalan yang

cukup besar setiap tahunnya perlu diukur tingkat efektivitasnya dalam

9

meningkatkan PAD Kota Depok. Sehingga dapat disimpulkan bahwa

kenaikan penerimaan pajak daerah yang signifikan dapat dipengaruhi dengan

terus digalinya potensi penerimaan pajak daerah tersebut oleh pemerintah

daerah melalui kebijakan dan peraturan daerah yang ditetapkan oleh

pemerintah daerah Kota Depok. Dengan meningkatkan kesadaran wajib pajak

dalam membayar pajak, dan memberlakukan sistem uji petik dalam

pemungutan pajak yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Depok. Sehingga

penerimaan pajak daerah selalu meningkat setiap tahunnya. Kenaikan

penerimaan pajak daerah dari pajak restoran, pajak hotel dan pajak

penerangan jalan setiap tahunnya tidak dapat dijadikan tolak ukur

keberhasilan dalam menggali potensi dari pajak daerah tersebut. Efektivitas

pajak daerah sebagai alat ukur seberapa jauh target pencapaian akan tercapai,

dimana semakin tinggi presentase target yang dicapai maka semakin tinggi

efektivitasnya.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, pajak restoran,

pajak hotel dan pajak penerangan jalan merupakan jenis pajak daerah yang

mengalami kenaikan yang baik dalam meningkatkan PAD Kota Depok.

Untuk itu penulis tertarik untuk membahasnya dalam bentuk judul skripsi

yang berjudul “Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Restoran, Pajak

Hotel dan Pajak Penerangan Jalan dalam Meningkatkan Pendapatan Asli

Daerah Kota Depok”.

10

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, untuk

mengetahui efektivitas pajak restoran, pajak hotel dan pajak penerangan jalan

dalam meningkatkan pendapatan asli daerah terdapat rumusan masalah dalam

penelitian ini, diantaranya sebagai berikut :

1. Bagaimana efektivitas penerimaan Pajak Restoran, Pajak Hotel dan

Pajak Penerangan Jalan Kota Depok ?

2. Berapa besar kontribusi Pajak Restoran, Pajak Hotel dan Pajak

Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Depok ?

C. Tujuan Penelitian


mengetahui efektivitas pajak restoran, pajak hotel dan pajak penerangan jalan

dalam meningkatkan pendapatan asli daerah terdapat tujuan penelitian

dilakukannya penelitian ini, diantaranya sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui keefetivitasan Pajak Restoran, Pajak Hotel dan Pajak

Penerangan Jalan Kota Depok.

2. Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi Pajak Restoran, Pajak

Hotel dan Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah

(PAD) Kota Depok.

11

D. Manfaat Penelitian


mengetahui pengaruh antara pajak restoran, pajak hotel dan pajak penerangan

jalan terdapat manfaat penelitian dilakukannya penelitian ini, diantaranya :

1. Bagi Masyarakat (Umum)

Sebagai bahan informasi bagi para pembaca maupun sebagai bahan

referensi atau objek penelitian yang sama, khususnya tentang efektivitas

Pajak Restoran, Pajak Hotel dan Pajak Penerangan Jalan dalam

meningkatkan PAD Kota Depok.

2. Bagi Pemerintah dan Instansi yang Terkait

Sebagai bahan masukan untuk pemerintah dan instansi yang terkait untuk

menentukan kebijakan dalam meningkatkan penerimaan pajak restoran,

pajak hotel dan pajak penerangan jalan Kota Depok.

3. Bagi Penulis

Sebagai penambah wawasan dan informasi, serta aplikasi ilmu yang telah

diperoleh selama perkuliahan dengan yang ditemukan selama melakukan

penelitian.

12

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Otonomi Daerah

Otonomi daerah tidak lepas dari konsep desentralisasi,karena otonomi

adalah salah satu perwujudan dari desentralisasi. Otonomi berasal dari bahasa

yunani, auto yang berarti sendiri dan nomous yang berarti hukum atau

peraturan. Dalam Encyclopedia of Social Sciences yang dikutip Sumaryadi

(2005), menjelaskan bahwa otonomi daerah adalah“the legal selfsufficiency

and actual independence”. Namun demikian pelaksanaan otonomi tetap

dalam batas koridor yang tidak melampaui wewenang pemerintah pusat yang

menyerahkan urusan kepada daerah.

Menurut Sarundajang (2005), otonomi lebih menitikberatkan pada

aspirasidaripada kondisi. Dari berbagai pemahamantentang otonomi daerah

tersebut beliau menyimpulkan sebagai :

1. Hak mengurus rumah tangga sendiri bagi suatu daerah otonom;

2. Daerah tidak dapat menjalankan hak dan wewenang otonominya di luar

batas wilayahnya;

3. Daerah tidak boleh mencanpuri urusan rumah tangga daerahlain sesuai

dengan wewenang pangkal dan urusan yangdiserahkan kepadanya;

4. Otonomi tidak membawahi otonomi daerah lain.

13

Terdapat dasar dan sistem hubungan pusat dan daerah yang dirangkum

dalam 3(tiga) hal prinsip utama menurut Kuncoro (2004), yaitu:

a. Desentralisasi yang mengandung arti penyerahan urusan pemerintah dari

pemerintah tingkat atas ke pemerintah daerah.

b. Dekonsentrasi yang berarti perlimpahan wewenang dari pemerintah atau

kepala wilayah atau kepala instansi vertical tingkat atasnya kepada

pejabat-pejabat daerah.

c. Tugas pembantuan yang berarti pengkoordinasian prinsip desentralisasi

dan dekonsentrasi oleh kepala daerah yang memiliki fungsi ganda

sebagai penguasa tunggal didaerah dan wakil pemerintah pusat didaerah.

Akibat prinsip ini dikenal daerah otonom dan wilayah administratif.

Menurut Kuncoro (2004), berpijak pada tiga azas di atas (desentralisasi,

dekonsentrasi, dan tugas pembantuan), pengaturan hubungan keuangan pusat

dan daerah didasarkan atas prinsip-prinsip sebagai berikut:

a. Urusan yang merupakan tugas-tugas pemerintah daerah dalam rangka

dekonsentrasi dibiayai dari dan atas APBN.

b. Urusan yang merupakan tugas-tugas pemerintah daerah sendiri dalam

rangka desentralisasi dibiayai dari atas APBD.

c. Urusan yang merupakan tugas pemerintah pusat atau pemerintah

daerah tingkat atasnya, yang dilaksanakannya dalam rangka tugas

pembantuan, dibiayai oleh pemerintah pusat atas beban APBN atau

pemerintah daerah tingkat atasnya atas baban APBD-nya sebagai pihak

yang menugaskan. Sepanjang potensi sumber-sumber keuangan daerah

14

belum mencukupi, pemerintah pusat memberikan sejumlah

sumbangan.

Selain menyerahkan wewenang dalam hal urusan pemerintahan,

pemerintah pusat juga menyerahkan wewenang dalam hal keuangan kepada

daerah. Pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada daerah untuk

memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan cara memperluas

basis pajak daerah (tax bases) melalui pemungutan pajak-pajak tertentu yang

tidak dipungut oleh pemerintah pusat.

Disamping itu, berhubungan dengan prinsip money follow function, daerah

juga diberikan dana perimbangan pemerintah pusat yang berasal dari APBN

yang dialokasikan untuk daerah. Untuk lebih jelasnya, hubungan antara

pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dijelaskan melalui grafik berikut.

Gambar 2.1

Pola Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah

Sumber: Kementerian Keuangan (2016)

Desentralisasi

UU No.33 Tahun 2004

Keuangan

UU No.23 Tahun 2014

Kewenangan

Pusat Daerah

Perluasan tax base

Dana Perimbangan

Pusat Daerah

Kewenangan yang

luas, nyata, dan

bertanggung jawab

15

Berdasarkan otonomi daerah yang berlandaskan asas desentralisasi,

pendapatan daerah menjadi sumber penerimaan untuk membiayai segala

kebututuhan pemerintahan dan pembangunan daerah. Pendapatan daerah

adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan

bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pembentukan

undang-undang tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan

pemerintah daerah dimaksudkan untuk mendukung pendanaan atas

penyerahan urusan kepada pemerintah daerah. Pendanaan tersebut menganut

prinsip money follows function, yang mengandung makna bahwa pendanaan

mengikuti fungsi pemerintahan yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab

masing-masing tingkat pemerintahan. Kadjatmiko (dalam Halim, 2007)

mengatakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan

kepada masyarakat yang didasarkan pada azas desentralisasi, daerah

diberikan kewenangan untuk memungut pajak dan retribusi (tax assignment)

serta bantuan keuangan (grant transfer) atau dikenal dengan dana

perimbangan. Sehingga dapat disimpulkan pendapatan daerah bersumber

dari: 1) pendapatan asli daerah ;2) dana perimbangan.

Ciri utama yang menunjukkan suatu daerah otonom mampu berotonomi

terletak pada kemampuan keuangan daerahnya. Artinya, daerah otonom

harusmemiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber

keuangan sendiri, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri untuk

membiayai penyelengaraan pemerintah daerahnya. Ketergantungan kepada

bantuan pusat harus seminimal mungkin, sehingga pendapatan asli daerah

16

(PAD) harus menjadi sumber keuangan yang lebih besar, yang didukung oleh

kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah sebagai prasyarat

mendasar dalam sistem pemerintahan negara.

B. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dikategorikan dalam komponen

Pendapatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) suatu

daerah. Pendapatan asli daerah merupakan suatu pendapatan yang

menunjukkan suatu kemampuan daerah menghimpun sumber-sumber dana

untuk membiayai kegiatan rutin maupun pembangunan suatu daerah. PAD

adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan

peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Yani,2013).

Salah satu upaya untuk melihat kemampuan pemerintahan daerah dari segi

pengelolaan keuangan daerah, dalam rangka mengurangi ketergantungan

terhadap pemerintah pusat dengan cara melihat komposisi sumber-sumber

penerimaan daerah. Semakin besar penerimaan daerah yang didapat, maka

semakin besar juga kemampuan pemerintah daerah untuk bertanggung jawab

dalam pengelolaan keuangan daerahnya secara mandiri. Tetapi apabila

penerimaan yang diterima oleh suatu daerah semakin kecil, maka

ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat semakin besar.

Adapun dampak yang dirasakan oleh masyarakat terhadap besar atau

kecilnya penerimaan PAD yang diterima oleh pemerintah daerah. Apabila

terjadi peningkatan penerimaan PAD, maka akan memperlancar terwujudnya

17

kegiatan pemerintah di sektor pembangunan maupun kesejahteraan

masyarakat. Sektor pembangunan meliputi pembangunan jalan, pembangunan

fasilitas umum, dan fasilitas lainnya dimana dampaknya dapat dirasakan

langsung oleh masyarakat. Kesejahteraan masyarakat meliputi pengentasan

kemiskinan, pemberantasan buta huruf, mengurangi angka kematian hidup,

dan program lainnya yang dapat mensejahterakan masyarakat. Sedangkan

apabila terjadi penurunan penerimaan PAD, maka akan memperlambat

berbagai kegiatan pemerintah daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Pemerintahan

daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yangmenjadi

kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang olehUndang-Undang ini

ditentukan menjadi urusan Pemerintah. Dalam menyelenggarakan urusan

pemerintahan yang menjadikewenangan daerah, pemerintahan daerah

menjalankan otonomi seluas-luasnya untukmengatur dan mengurus sendiri

urusan pemerintahan berdasarkanasas otonomi dan tugas pembantuan. Urusan

pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah meliputi:

a) Politik Luar Negeri;

b) Pertahanan;

c) Keamanan;

d) Yustisi;

e) Moneter dan Fiskal Nasional; dan

f) Agama.

18

Sumber-sumber pendapatan asli daerah yang diterima oleh pemerintah

daerah bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam

menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan

asas desentralisasi. Menurut Marihot P. Siahaan (2013) Sumber pendapatan

asli daerah terdiri dari :

a) Pajak Daerah

Pajak daerah ialah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau

badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat

dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b) Retribusi Daerah

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa

atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan

oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan hasil

yang diperoleh dari pengelolaan kekayaan yang terpisah dari pengelolaan

APBD. Jika atas pengelolaan tersebut memperoleh laba, laba tersebut

dapat dimasukkan sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah.

d) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Lain-lain PAD yang sah merupakan penerimaan daerah yang tidak

termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil

pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

19

Dalam upaya meningkatkan PAD, daerah dilarang menetapkan peraturan

daerah tentang pendapatan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi dan

dilarang menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan yang menghambat

mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antardaerah, dan kegiatan

impor/ekspor (Yani,2013).

C. Pajak

Secara umum pajak adalah pungutan dari masyarakat oleh negara

(pemerintah) berdasarkan undang-undang yang wajib membayarnya dengan

tidak mendapat pretasi kembali (kontra pretasi/balas jasa) secara langsung,

yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dalam

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan (Siahaan, 2013).

Menurut (Djajadiningrat, 2009) Pajak adalah sebagaisuatu kewajiban

menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas Negara yangdisebabkan suatu

keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu,

tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkanpemerintah

serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik negarasecara

langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum.

Menurut (Mardiasmo, 2011) Terdapat berbagai jenis pajak, yang dapat

dikelompokkan menjadi tiga, yaitu pengelompokkanmenurut golongan,

menurut sifat dan menurut lembaga penguji. Berikutadalah penggolongan

pajak:

20

a. Pengelompokan Pajak Menurut Golongannya dibedakan menjadi dua

yaitu:

1) Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib

Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh : Pajak Penghasilan.

2) Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat

dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai.

b. Pengelompokan Pajak Menurut Sifatnya dibedakan menjadi dua yaitu:

1) Pajak Subjetif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada

subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

Contoh : Pajak Penghasilan.

2) Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa

memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang

Mewah.

c. Pengelompokan Pajak Menurut Lembaga Pemungutnya dibedakan

menjadi dua yaitu :

1) Pajak Pusat atau Negara, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah

pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.

Contoh : Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak

Penjualan atas Barang Mewah, dan Bea Materai.

21

2) Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan

digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

Pajak Daerah terdiri atas :

a. Pajak Provinsi, contoh: Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak

Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.

b. Pajak Kabupaten/Kota, contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan

Pajak Hiburan.

Di Indonesia terdapat dua jenis pajak dalam praktiknya, yaitu Pajak Pusat

dan Pajak Daerah. Pajak pusat adalah pajak yang ditetapkan oleh pemerintah

pusat melalui undang-undang, yang wewenang pemungutannya ada pada

pemerintah pusat dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran

pemerintah pusat dan pembangunan (Siahaan,2013). Pajak daerah adalah

iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan

tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan

peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk

membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Menurut Mardiasmo (2011), sistem pemungutan pajak terdiri dari 3 (tiga)

jenis yang diuraikan sebagai berikut :

a. Official Assessment System

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada

pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh

Wajib Pajak.

Ciri-cirinya :

22

a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada

fiskus.

b) Wajib Pajak bersifat pasif.

c) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh

fiskus.

b. Self Assessment System

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada

Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Ciri-cirinya :

a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada

Wajib Pajak sendiri,

b) Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan

sendiri pajak yang terutang,

c) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

c. With Holding System

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada

pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan)

untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-cirinya : wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada

pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.

Dalam pemungutannya, terdapat beberapa asas pemungutan pajak yang

dikemukakan oleh Adam Smith (dalam Waluyo, 2005) yang didasarkan pada

asas sebagai berikut :

23

a) Equality

Pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata, yaitu pajak dikenakan

kepada orang atau pribadi yang harus sebanding dengan kemampuan

membayar pajak atau ability to pay dan sesuai dengan manfaat yang

diterima.

b) Certainty

Penetapan pajak itu tidak ditentukan sewenang-wenang. Oleh karena itu,

wajib pajak harus mengetahui secara jelas dan pasti besarnya pajak

terutang, kapan harus dibayar, serta batas waktu pembayaran.

c) Convenience

Kapan wajib pajak itu harus membayar pajak sebaiknya sesuai dengan

saat-saat yang tidak menyulitkan wajib pajak.

d) Economy

Secara ekonomi bahwa biaya pemungutan dan biaya pemenuhan

kewajiban pajak bagi wajib pajak diharapkan seminimum mungkin,

demikian pula beban yang dipikul wajib pajak.

Menurut Guritno (1999) dalam mengenakan pajak, pemerintah dapat

mengenakan berbagai jenis pajak dan perbedaan setiap jenis pajak tersebut

dapat dibedakan karena adanya perbedaan pada titik pengenaan pajak.

Aliranlingkar suatu perekonomian sederhana menjelaskan tentang arus

pemungutan pajak yang dipungut oleh pemerintah.

24

Gambar 2.2.

Arus Lingkar Pemungutan Pajak

Gambar 2.2 diatas merupakan arus lingkar pemungutan pajak yang

dikenakan oleh pemerintah (Guritno, 1999). Penjelasan gambar 2.2 adalah

sebagai berikut: sektor rumah tangga menerima barang dan jasa dari sektor

bisnis dan memberikan faktor-faktor produksi kepada sektor bisnis untuk

digunakan pada proses produksi. Pemerintah dapat mengenakan pajak pada

titik 1, yaitu pajak yang dikenakan pada pembelian perusahaan akan faktor-

faktor produksi, misalnya pajak pertambahan nilai.

Titik 2 adalah pajak yang dikenakan pada pendapatan rumah tangga (pajak

penghasilan), sedangkan titik 3 adalah jenis-jenis pajak yang dikenakan pada

pengeluaran rumah tangga (expenditure tax). Titik 4 adalah pajak yang

dikenakan pada total penjualan perusahaan.

Rumah Tangga Perusahaan

Barang/Jasa

Faktor-faktor Produksi

Upah, Sewa, dan sebagainya

Uang

3

2

4

1

25

D. Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau

badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat

dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang

digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan

pembangunan daerah (Yani,2013). Pajak daerah sebagai salah satu

pendapatan asli daerah diharapkan menjadi salah satu sumber penerimaan

dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, daerah mampu

melaksanakan otonomi daerah yang mampu mengatur dan mengelola rumah

tangga daerahnya sendiri.

Di Indonesia, pembagian pajak dibagi menjadi dua jenis yang terdiri dari

Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota berdasarkan Undang-Undang

Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 2.

a. Jenis Pajak Provinsi berdasarkan Undang-Undang terdiri dari :

1) Pajak Kendaraan Bermotor

2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

4) Pajak Air Permukaan

5) Pajak Rokok

b. Jenis Pajak Kabupaten/Kota berdasarkan Undang-Undang terdiri dari :

1) Pajak Hotel

2) Pajak Restoran

26

3) Pajak Hiburan

4) Pajak Reklame

5) Pajak Penerangan Jalan

6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

7) Pajak Parkir

8) Pajak Air Tanah

9) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

10) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Berdasarkan pembagiannya, bagi hasil pajak daerah terbagi menjadi dua

bagian, yaitu bagi hasil pajak provinsi kepada daerah kabupaten/kota dan bagi

hasil pajak kepada desa sebagai berikut :

a. Bagi Hasil Pajak Provinsi kepada Daerah Kabupaten/Kota

e) Hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas

Air dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di

Atas Air diserahkan kepada daerah kabupaten/kota di provinsi yang

bersangkutan paling sedikit 30%.

f) Hasil penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan

Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air

Permukaan diserahkan kepada daerah kabupaten/kota di provinsi

yang bersangkutan paling sedikit 80%.

g) Penggunaan bagian daerah kabupaten/kota ditetapkan sepenuhnya

oleh daerah kabupaten/kota yang bersangkutan.

27

b. Bagi Hasil Pajak Kabupaten kepada Desa

2) Hasil penerimaan Pajak Kabupaten diperuntukkan paling sedikit

10% bagi desa di wilayah kabupaten yang bersangkutan.

3) Bagian desa ini ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten

dengan memerhatikan aspek pemerataan dan potensi antardesa.

4) Penggunaan bagian desa ditetapkan sepenuhnya oleh desa yang

bersangkutan.

Agartidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka dalam

pemungutan pajak harus memenuhi beberapa syarat (Tarmudji, 2001) sebagai

berikut :

a. Syarat Keadlian : Pemungutan pajak harus adil.

b. Syarat Yudiris : Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang.

c. Syarat Ekonomis : Tidak menganggu perekonomian.

d. Syarat Finansial : Pemungutan pajak harus efisien.

e. Sistem pemungutan pajak harus sederhana.

Disamping itu, terdapat beberapa teori yang mendukung hak negara untuk

memungut pajak dari rakyatnya, sehingga secara teoritis pemungutan pajak

yang dilakukan negara itu dapat dibenarkan baik dipandang dari sisi yuridis

maupun sisi ilmiah (Prakoso, 2005).

a. Teori Asuransi

Pajak diasumsikan sebagai premi asuransi yang harus dibayar oleh

masyarakat (tertanggung) kepada negara (penanggung). Kelemahan

teori ini, jika rakyat mengalami kerugian seharusnya ada penggantian

28

dari negara kenyataannya tidak ada. Selain itu, besarnya pajak yang

dibayar dan jasa yang diberikan tidak ada hubungan langsung.

b. Teori Kepentingan

Pajak dibebankan atas dasar kepentingan (manfaat) bagi masing-masing

orang.Teori ini dikenal sebagai Benefit Approach Theory.

c. Teori Daya Pikul

Kesamaan beban pajak untuk setiap orang sesuai daya pikul masing-

masingorang. Ukuran daya pikul ini dapat berupa penghasilan dan

kekayaan ataupengeluaran seseorang. Teori ini dikenal sebagai Ability

to Pay ApproachTheory.

d. Teori Bakti

Pajak (kewajiban asli) merupakan bukti tanda bakti sesesorang

kepadanegaranya.

e. Teori Asas Daya Beli

Dasar pemungutan pajak, pada kepentingan masyarakat bukan pada

individuatau negara. Keadilan dipandang sebagai efek dari pemungutan

pajak.

1. Pajak Restoran

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah menjelaskan bahwa, Pajak Restoran adalah

pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Sedangkan yang

dimaksud dengan restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan atau

29

minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan,

kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.

Menurut Marihot P. Siahaan (2013) dalam pemungutan Pajak Restoran

terdapat beberapa terminologi yang perlu diketahui. Terminologi tersebut

adalah sebagai berkut :

b. Restoran adalah tempat menyantap makanan atau minuman yang

disediakan dengan dipungut bayaran, tidak termasuk usaha jasa boga

dan katering.

c. Pengusaha restoran adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apa

pun, yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya

melakukan usaha di bidang rumah makan.

d. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima

sebagai imbalan atas penyerahan barang atau pelayanan, sebagai

pembayaran kepada pemilik rumah makan.

Berdasarkan pemungutannya dasar pengenaan pajak restoran ditetapkan

sesuai dengan peraturan daerah masing-masing. Berdasarkan Peraturan

Daerah Nomor 07 Tahun 2010 Pasal 12, dasar pengenaan pajak restoran

adalah jumlah penerimaan yang diteerima atau yang seharusnya diterima

restoran, dengan penetapan tarif pajak sebesar 10%. Hal ini dimaksudkan

untuk memberikan keleluasaan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk

menetapkan tarif pajak restoran sesuai dengan kondisi daerah masing-

masing.

30

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 07 Tahun 2010

Tentang Pajak Daerah, terdapat subjek pajak, objek pajak, dan wajib pajak

dalam pengenaan pajaknya. Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi

atau Badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari Restoran.

Secara sederhana yang menjadi subjek pajak adalah konsumen yang

menikmati dan membayar pelayanan yang diberikan oleh pengusaha

restoran. Dengan kata lain, konsumen yang menikmati pelayanan restoran

merupakan subjek pajak yang membayarkan pajak.

Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang

mengusahakan restoran atau dalam bentuk apapun yang dalam lingkungan

perusahaan atau pekerjaannya melakukan usaha di bidang rumah makan.

Dengan kata lain, pengusaha restoran bertindak sebagai wajib pajak yang

diberi kewenangan untuk memungut pajak dari konsumen (subjek pajak).

Dalam menjalankan kewajiban perpajakannya, wajib pajak dapat diwakili

oleh pihak tertentu yang diperkenankan oleh undang-undang dan peraturan

daerah tentang pajak daerah.

Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran

meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang

dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di

tempat lain. Termasuk dalam objek Pajak Restoran adalah rumah makan,

cafe, bar, dan sejenisnya. Tidak termasuk objek pajak restoran adalah

pelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilai penjualannya tidak

melebihi Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per bulan.

31

Pada Pajak Restoran tidak semua pelayanan yang diberikan oleh

restoran dikenakan pajak, terdapat beberapa yang merupakan bukan objek

pajak restoran, antara lain :

a. Pelayanan usaha jasa boga atau katering

b. Pelayanan yang disediakan oleh restoran atau rumah makan yang

peredarannya tidak melebihi batas tertentu yang sudah ditetapkan

oleh peraturan daerah.

2. Pajak Hotel

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Pajak Hotel

adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Sedangkan yang

dimaksud dengan hotel adalah fasilitas penyedia jasa

penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut

bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma

pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah

kos dengan jumlah kamar lebih dari sepuluh.

Menurut Marihot P. Siahaan (2013) dalam pemungutan Pajak Hotel

terdapat beberapa terminologi yang perlu diketahui. Terminologi tersebut

dapat dilihat sebagai berikut :

a. Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk

dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan, dan atau fasilitas

lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang

32

menyatu, dikelola, dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali oleh

pertokoan dan perkantoran.

b. Rumah penginapan adalah penginapan dalam bentuk dan klasifikasi

apapun beserta fasilitasnya yang digunakan untuk menginap dan

disewakan untuk umum.

c. Pengusaha hotel adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk

apapun yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya

melakukan usaha di bidang jasa penginapan.

d. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima

sebagai imbalan atas penyerahan barang atau pelayanan sebagai

pembayaran kepada pemilik hotel.

Berdasarkan pemungutannya, dasar pengenaan pajak hotel ditetapkan

sesuai dengan peraturan daerah masing-masing. Berdasarkan Peraturan

Daerah Nomor 07 Tahun 2010 Pasal 6 Tentang Pajak Daerah, dasar

pengenaan pajak hotel adalah jumlah pembayaran yang seharusnya

dibayarkan kepada hotel.

Tarif Pajak Hotel ditetapkan paling tinggi sebesar 10%. Hal ini

dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan kepada pemerintah

kabupaten/kota untuk menetapkan tarif pajak hotel sesuai dengan kondisi

daerah masing-masing daerah kabupaten/kota. Dengan demikian, setiap

daerah kabupaten/kota diberikan kewenangan dalam penetepan tarif pajak

dengan tidak melebihi dari 10%.

33

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2010, terdapat subjek

pajak, objek pajak, dan wajib pajak dalam pengenannya. Subjek Pajak

Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pembayaran

kepada orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Hotel. Dengan kata

lain, yang menjadi subjek pajak adalah konsumen yang menikmati dan

membayar pelayanan yang diberikan oleh pengusaha hotel. Dengan kata

lain, konsumen yang menikmati pelayanan hotel merupakan subjek pajak

yang membayar atau menanggung pajak.

Wajib Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang

mengusahakan Hotel dalam bentuk apapun yang dalam lingkungan

perusahaan atau pekerjaannya melakukan usaha di bidang jasa penginapan.

Wajib pajak diberikan kewenangan untuk memungut pajak dari konsumen

(subjek pajak) dan melaksanakan kewajiban perpajakan lainnya. Dengan

kata lain, pengusaha hotel bertindak sebagai wajib pajak yang diberi

kewenangan untuk memungut pajak kepada konsumen. Dalam

menjalankan kewajiban perpajakannya wajib pajak dapat diwakili oleh

pihak tertentu yang diperkenankan oleh undang-undang dan peraturan

daerah tentang Pajak Hotel.

Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan

pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang

sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas

olahraga dan hiburan adalah sebagai berikut :

34

a. Fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek. Dalam

pengertian rumah penginapan temasuk rumah kos dengan jumlah

kamar sepuluh atau lebih yang menyediakan fasilitas seperti rumah

penginapan. Fasilitas penginapan/fasilitas tinggal jangka pendek

antara lain: gubug pariwisata (cottage), motel, wisma pariwisata,

pesanggrahan (hostel), losmen, dan rumah penginapan.

b. Pelayanan penunjang sebagai kelengkapan fasilitas penginapan atau

tempat tinggal jangka pendek yang sifatnya memberikan kemudahan

dan kenyamanan. Pelayanan penunjang antara lain telepon, faksimile,

teleks, fotokopi, pelayanan cuci, setrika, taksi dan pengangkutan

lainnya, yang disediakan atau dikelola hotel.

c. Fasilitas olahraga dan hiburan yang disediakan khusus untuk tamu

hotel, bukan untuk umum. Fasilitas olahraga dan hiburan antara lain

pusat kebugaran (fitness center), kolam renang, tennis, golf, karaoke,

pub, diskotik, yang disediakan atau dikelola hotel.

d. Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di

hotel.

Adapun objek pajak hotel yang tidak termasuk objek pada Peraturan

Daerah Nomor 07 Tahun 2010, sebagai berikut :

a. Jasa tempat tinggal asrama yang disediakan Pemerintah atau

Pemerintah Daerah

b. Jasa sewa apartemen, kondominium, dan sejenisnya

c. Jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan

35

d. Jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo,

panti asuhan, dan panti sosial lainnya

e. Jasa biro perjalanan atau biro perjalanan wisata yang diselenggarakan

oleh Hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum.

3. Pajak Penerangan Jalan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 28,

Pajak Penerangan Jalan (PPJ) adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik,

baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.

Penerangan jalan adalah penggunaan tenaga listrik untuk menerangi jalan

umum yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah. Pengenaan PPJ

tidak mutlak ada di seluruh Kabupaten/Kota di Indonesia. Hal ini berkaitan

dengan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah kabupaten/kota

untuk mengenakan atau tidak mengenakan suatu jenis pajak

kabupaten/kota. Untuk dapat memungut pajak pada suatu daerah,

pemerintah harus membuat suatu kebijakan tentang landasan hukum

pemungutan pajak penerangan jalan di daerahnya sendiri.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 Pasal 60,

dijelaskan bahwa dasar pengenaan Pajak Penerangan Jalan adalah Nilai

Jual Tenaga Listrik (NJTL). NJTL pada Pajak Penerangan Jalan ditetapkan

sebagai berikut :

36

a. Dalam hal tenaga listrik berasal dari PLN dengan pembayaran, Nilai

Jual Tenaga Listrik adalah jumlah tagihan biaya beban ditambah

dengan biaya pemakaian kwh yang ditetapkan dalam rekening listrik;

b. Dalam hal tenaga listrik berasal dari bukan PLN dengan tidak

dipungut bayaran, Nilai Jual Tenaga Listrik dihitung berdasarkan

kapasitas tersedia, penggunaan listrik atau taksiran penggunaan listrik,

dan harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah yang

bersangkutan. Harga satuan listrik ditetapkan oleh bupati/walikota

dengan berpedoman pada harga satuan listrik yang berlaku untuk

PLN.

c. Khusus untuk kegiatan industri, pertambangan, minyak bumi dan gas

alam, Nilai Jual Tenaga Listrik ditetapkan sebesar 30%. Ketentuan ini

dimaksudkan untuk menghindari pembebanan yang pada akhirnya

akan memberatkan masyrakat dan APBN karena pembayaran atas

jenis pajak ini dilakukan dari bagi hasil penerimaan negara dari sektor

pertambangan minyak bumi dan gas alam.

Nilai jual tenaga listrik dihitung berdasarkan :

a. Besarnya tagihan biaya penggunaan listrik bila tenaga listriknya

berasal dari PLN dan bukan PLN;

b. Totalitas kapasitas tersedia, penggunaan listrik dan harga satuan yang

berlaku apabila tenaga listriknya berasal dari bukan PLN;

37

c. Dalam hal tenaga listrik berasal dari PLN dan bukan PLN, harga

satuan listrik ditetapkan sama dengan tarif dasar listrik (TDL) yang

berlaku bagi PLN.

Ketentuan tentang dasar pengenaan pajak PPJ mengalami perubahan

dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Pada Pasal 54 dinyatakan

bahwa yang menjadi dasar pengenaan pajak PPJ adalah nilai jual tenaga

listrik (NTJL). NTJL ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Dalam hal tenaga listrik berasal dari sumber lain dengan pembayaran,

NTJL adalah jumlah tagihan biaya beban/tetap ditambah dengan biaya

pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik;

b. Dalam hal tenaga listrik dihasilkan sendiri, NTJL dihitung

berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka

waktu pemakaian listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku di

wilayah daerah kabupaten/kota yang bersangkutan.

Adapun tarif dasar pajak yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah

berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Penetapan tarif dasar

pajak ini dilakukan untuk keleluasaan pemerintah daerah dalam

menetapkan tarif dasar pajak sesuai dengan kondisi daerah masing-masing.

Ketetapan tarif pajak penerangan jalan adalah sebagai berikut:

a. Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 10%

(sepuluh persen).

38

b. Penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh industri,

pertambangan minyak bumi dan gas alam, tarif Pajak Penerangan

Jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 3% (tiga persen).

c. Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, tarif Pajak

Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 1,5% (satu koma

lima persen).

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2010, terdapat subjek

pajak, objek pajak, dan wajib pajak dalam pengenannya. Subjek Pajak

Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau Badan yang dapat

menggunakan tenaga listrik. Secara sederhana sebjek pajak adalah

konsumen yang menikmati dan membayar pelayanan yang diberikan oleh

pengusaha penerangan jalan.Dengan demikian, subjek pajak penerangan

jalan sama dengan objek penerangan jalan.

Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau Badan yang

menggunakan tenaga listrik. Dalam hal tenaga listrik disediakan oleh

sumber lain, Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah penyedia tenaga

listrik.Dengan kata lain, orang atau badan yang menggunakan tenaga

listrik merupakan subjek pajak yang ditetapkan menjadi wajib pajak. Jika

tenaga listrik disediakan oleh PLN, pemungutan Pajak Penerangan Jalan

dilakukan oleh PLN.

Pelanggan merupakan pemakai tenaga listrik dari PLN, sedangkan

pengguna tenaga listrik umumnya merupakan pengurus tenaga listrik

bukan PLN, yang terbagi menjadi dua, yaitu pengguna tenaga listrik bukan

39

PLN untuk industri dan bukan industri. Pengguna tenaga listrik bukan

PLN untuk industri meliputi penggunaan tenaga listrik oleh industri dan

bisnis sedangkan pengguna tenaga listrik bukan PLN untuk industri

meliputi penggunaan tenaga listrik oleh rumah tangga.

Objek pajak penerangan jalan adalah penggunaan tenaga listrik, baik

yang digunakan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain di

wilayah yang tersedia penerangan jalan yang rekeningnya dibayar oleh

pemerintah daerah. Adapun objek pengecualian pajak penerangan jalan

sebagai berikut :

a. Penggunaan tenaga listrik oleh instansi Pemerintah dan Pemerintah

Daerah;

b. Penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh

kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing dengan asas timbal balik;

c. Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas

tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait; dan

penggunaan tenaga listrik lainnya yang diatur dengan Peraturan

Daerah.

E. Penelitian Terdahulu

Arif Suciadi R (2014), menguji Tingkat Kontribusi dan Efektivitas Pajak

Hotel dan Restoran Pada Pendapatan Daerah (PAD). Data yang digunakan

pada penelitian ini selama periode tahun 2009 – 2013 studi kasus Kabupaten

Malang Jawa Timur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Rasio

40

efektifitas pencapaian target dan realisasi penerimaan pajak hotel dan restoran

Kabupaten Malang mengalami peningkatan, dan dalam peningkatan tersebut

antara target dan realisasi telahmencapai target yang diterapkan. Pajak hotel

dan restoran Kabupaten Malang dapat dikategorikan sangatefektif dalam

pencapaiannya, rasio efektifitas pajak hotel dan Restoran Kabupaten Malang

mencapai<100 persen. Sedangkan untuk tingkat Kontribusi mengalami

peningkatan dimana realisasinya lebih tinggi daripada targetnya, sehingga

dikategorikan sangat efektif karena telah mencapai sasaran yang ingin dicapai

yaitukontribusi pajak hotel dan restoran untuk Kabupaten Malang < 4 persen.

Diaz Ardhiansyah, Sri Mangesti Rahayu, Achmad Husaini (2014),

menguji Analisis Potensi Pajak Hotel dan Pajak Restoran dan Kontribusinya

Terhadap Pendapatan Asli Daerah. Data yang digunakan dalam penelitian ini

selama periode tahun 2011 – 2013 studi kasus pada Dinas Pendapatan Daerah

Kota Batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa,hasil penelitian

denganmenggunakan rumus potensi menunjukkan bahwa potensi pajak hotel

dan pajak restoran sangat besar,penggalian potensi dari pajak hotel sebesar

32,48 persen atau bisa dikatakan tidak efektif dari realisasi tahun 2011dan

untuk pajak restoran penggalian potensinya sebesar 77,22 persen atau bisa

dikatakan kurang efektif darirealisasi tahun 2011. Perhitungan laju

pertumbuhan pajak hotel di tahun 2012 sebesar 55,85 persen (cukupberhasil),

untuk pajak restoran tingkat laju pertumbuhannya sebesar 33,78 persen

(kurang berhasil) di tahun 2012.Perhitungan kontribusi pajak hotel terhadap

41

PAD sebesar 11,19 persen (kurang) di tahun 2011, sementara untukpajak

restoran terhadap PAD sebesar 6,54 persen (sangat kurang) di tahun 2011.

Nio Anggun Sripradita, Topowijoyono, dan Achmad Husaini (2014),

menguji Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Reklame dalam Upaya

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Data yang digunakan dalam penelitian

ini selama periode tahun 2008 – 2012 studi pada Dinas Pendapatan Daerah

Kabupaten Kediri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, rata-rata efektivitas

penerimaan pajak reklame periode 2008-2012 sebesar 111,02 persen. Hal ini

membuktikan bahwa selama periode 2008-2012 pemerintah Kabupaten

Kediri telah melakukan pemungutan pajak reklame dengan efektif. Hal

tersebut sejalan dengan tingkat efektivitas penerimaan PAD Kabupaten

Kediri periode 2008-2012 dengan rata-rata tingkat efektifitas penerimaan

PAD Kabupaten Kediri periode tahun 2008-2012 sebesar 125,07 persen, hal

ini membuktikan bahwa pemerintah Kabupaten Kediri mampu melaksanakan

kinerja keuangan daerah pada sektor PAD secara efektif. Sedangkan rata-rata

kontribusi penerimaan pajak reklame terhadap pajak daerah Kabupaten Kediri

sebesar 3,12 persen. Besar presentase rata-rata kontribusi penerimaan pajak

reklame terhadap pajak daerah periode 2008-2012 tergolong pada kriteria

sangat kurang. Selanjutnya dapat diketahui rata-rata kontribusi penerimaan

pajak reklame terhadap PAD Kabupaten Kediri yaitu 1,65 persen. Besar

presentase rata-rata kontribusi penerimaan pajak reklame yang telah dicapai

oleh Kabupaten Kediri dari tahun 2008 hingga tahun 2012 berada pada

kriteria sangat kurang untuk setiap tahunnya. Hal ini menggambarkan bahwa

42

pemerintah Kabupaten Kediri belum mengoptimalkan potensi yang dimiliki

pajak reklame sebagai salah satu penyumbang penerimaan PAD pada periode

tahun 2008-2012.

Devy Octaviana S (2014), menguji Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pajak

Daerah serta kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Data

yang digunakan dalam penlitian ini selama periode tahun 2008 – 2012 studi

kasus pada Provinsi Jawa Tengah. Hasil penelitian membuktikan bahwa,

perkembangan penerimaan pajak daerah Provinsi Jawa Tengah selama

periode 2008-2012 mengalami kenaikan dengan tingkat rata-rata sebesar

13,09 persen per tahun. Sedangkan penerimaan pajak daerah Provinsi Jawa

Tengah selama periode 2008-2012 pada masing-masing sektor secara

keseluruhan tergolong sangat efektif. Jenis pajak darah yang paling efektif

berdasarkan hasil analisa adalah Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

(BBNKB) yaitu dengan rata-rata tingkat efektivitas sebesaar 117,51 per

tahun. Penerimaan pajak daerah Provinsi Jawa Tengah selama periode 2008-

2012 tergolong sangat efisien yaitu dengan rata-rata tingkat efisiensi sebesar

0,076 persen per tahun. Sedangkan penerimaan pajak daerah Provinsi Jawa

Tengah selama periode 2008-2012 mendominasi PAD, yaitu dengan rata-rata

kontribusi sebesar 86,74 persen.

Ronald Bua Tobing (2016), menguji Analisis Potensi dan Efektivitas

Pemungutan Pajak Hotel dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Data

yang digunakan dalam penelitian ini selama periode tahun 2011 – 2014 studi

kasus Kota Palangka Raya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, Potensi

43

Pajak Hotel di tahun 2011-2014 mengalami peningkatan, namun selama

periode tahun 2011 hinggatahun 2014, target dan realisasi penerimaan Pajak

Hotel belum pernah melampaui Potensi Riil penerimaanPajak Hotel. Bahkan

terdapat selisih yang cukup besar antara target penerimaan Pajak Hotel

yangditetapkan pemerintahan Kota Palangka Raya dengan perhitungan

potensi penerimaan Pajak Hotel di KotaPalangka Raya. Sedangkan efektifitas

pajak hotel di Kota Palangka Raya selama periode penelitian termasuk

efektif.

Sintia Febrianti Lumintang, Jantje Tinangon, dan Melly Y.B. Kalalo

(2015), menguji Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Restoran dan Pajak

Hiburan Berdasarkan Sistem Ketetapan Pajak Serta Kontribusinya Terhadap

PAD. Data yang digunakan dalam penelitian ini selama periode tahun 2010 –

2014 studi kasus pada Kota Manado. Hasil peneltian ini menunjukkan bahwa,

kriteria efektif pada tingkat efektivitas Pajak Hiburan pada tahun 2010, 2012,

dan 2013 tingkat efektivitasnyamemenuhi kriteria sangat efektif dan pada

tahun 2011 dan 2014 efektivitasnya memenuhi kriteria efektif. Sedangkan

kontribusi Pajak Restoran dan Pajak Hiburan sebagai sumber PAD selama

lima tahun terakhir dinilai tidakmaksimal dan masuk dalam kriteria kontribusi

sangat kurang.

Leos Vitek, Karel Pubal (2002), menguji tentang Evaluation of the

Effectiveness of the Tax Collection – The Case of the Czech Central and

Local Governments. Data yang digunakan dalam penelitian ini selama

periode tahun 1993 – 2000 studi kasus pada Czech Republic. Hasil penelitian

44

ini menunjukkan bahwa,tingkat relatif biaya administrasi, pada prinsipnya

dipengaruhi oleh ukuran jumlahnominal pajak yang dipilih (fee) dan minor

dengan pembangunan pajak yang relevan. Tingkatbiaya administrasi untuk

pajak daerah yang berbeda dari 5% sampai 80% dari pajak yang dipilih.Biaya

terendah adalah tempat pengumpulan uanguntuk mesin slot harga permainan,

di sisi lain biaya tertinggi yaitu pengumpulan biaya untuk anjing, biaya

untukkapasitas akomodasi, biaya untuk spa tinggal dan biaya rekreasi.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa ukuran biaya administrasi untuk

pajak daerah cepat menurunkan ketergantungan pada kotamadya.

Oluwaremi Feyitimi, Saidi Ayodele Yusuf (2014), menguji tentang The

Level if the Effectiveness and Efficiency of Tax Administration and Voluntary

Tax Compliance in Nigeria: (A Case Study of The Federal Revenue Service).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa,orang yang membayar pajak

berdasarkan padasistem tingkat administrasi perpajakan yang efektif dan

efisien di Nigeria. Peningkatkan pendapatan dengan sistem sebagian besar

melalui kepatuhan penegakan hukum oleh otoritas pajak berdasarkan undang-

undang pajak dan proses pengadilan.

F. Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian ini, penulis ingin menguji seberapa besar pengaruh pajak

restoran, pajak hotel dan pajak penerangan jalan terhadap pendapatan asli

daerah Kota Depok, serta mengukur efektivitas penerimaan pajak daerah

tersebut. Dengan menggunakan analisis rasio efektivitas pajak daerah untuk

45

mengukur tingkat efektivitas dengan cara perbandingan antara target pajak

daerah dibagi realisasi pajak daerah Kota Depok. Serta analisis rasio

kontribusi untuk mengukur seberapa besar kontribusi pajak daerah terhadap

PAD. Berikut ini merupakan gambar kerangka pemikiran :

Gambar 2.3

Kerangka Pemikiran

Pendapatan Asli Daerah Kota Depok

Pajak Hotel

Realisasi Pajak

Daerah

Efektivitas

Pajak Penerangan

Jalan

Pajak Restoran

Target Pajak Daerah

Kontribusi

46

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Dalam penelitian ini, menggunakan metode analisis deskriptif kuantitatif

berupa analisis rasio. Penilitian deskriptif merupakan penilitian non hipotesis,

sehingga dalam langkahnya tidak perlu merumuskan hipotesis

(Arikunto:2006). Analisis rasio yang diimplementasikan dalam penelitian ini

adalah rasio efektivitas pajak daerah dan rasio kontribusi pajak daerah.

Dimana dalam penelitian ini terdapat tiga jenis pajak daerah untuk mengukur

tingkat efektivitas penerimaan Pajak Restoran, Pajak Hotel, dan Pajak

Penerangan Jalan. Serta tingkat kontribusinya dalam meningkatkan

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Depok tahun 2012 – 2014. Adapun

objek penelitian ini dilakukan di Dinas Pendapatan dan Pengelolaan

Keuangan dan Aset (DPPKA) Kota Depok.

B. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian pengumpulan data sangat penting dilakukan untuk

mengetahui kebenaran ilmiah suatu penelitian. Dalam metode ini

menggunakan metode kuantitatif yang sesuai dengan permasalahan dan

rumusan yang telah dibahas, dimana data yang didapat berupa angka, serta

data berupa hasil wawancara dengan dinas terkait dalam penelitian ini.Berikut

47

adalah sumber data yang diperoleh guna menyelesaikan penelitian ini adalah

sebagai berikut :

1. Data penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Depok tahun

2012 – 2014yang bersumber dari Laporan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan

Aset Kota Depok.

2. Data target dan realisasipenerimaan Pajak Restoran Kota Depok

tahun 2012 – 2014yang bersumber dari Laporan Anggaran

Penerimaan Pajak Daerah Dinas Pendapatan dan Pengelolaan

Keuangan dan AsetKota Depok.

3. Data target dan realisasi penerimaan Pajak Hotel Kota Depok tahun

2012 – 2014yang bersumber dari Laporan Anggaran Penerimaan

Pajak Daerah Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan

AsetKota Depok.

4. Data target dan realisasi penerimaan Pajak Penerangan Jalan Kota

Depok tahun 2012 – 2014yang bersumber dari Laporan Anggaran

Penerimaan Pajak Daerah Dinas Pendapatan dan Pengelolaan

Keuangan dan AsetKota Depok.

C. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, terdapat dua metode dalam pengumpulan data yang

terdiri dari sebagai berikut :

48

1. Data Primer : Data atau informasi yang diperoleh secara

langsung yang diperoleh dari tempat penelitian, untuk mendapatkan

data konkrit sesuai dengan permasalahan.Dalam penelitian ini,

penulis melakukan beberapa tahapan teknik pengumpulan data

sebagai berikut :

a) Metode Observasi

Observasi adalah kegiatan pengumpulan data dengan cara

pengamatan yang dilakukan secara langsung dengan seksama

dan sistematis, yang kemudian ditindaklanjuti dengan

pencatatan data secara cermat dan sistematis pada suatu objek

yang akan diteliti. Metode observasi dalam penelitian ini

dilakukan dengan cara melihat dan mengamati secara langsung

dokumen-dokumen yang digunakan dalam pengumpulan data

penelitian pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan

dan Aset Kota Depok.

b) Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal

atau variabel berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, dan

sebagainya (Arikunto, 2006). Metode dokumentasi adalah

pengumpulan data dengan cara melihat,membaca, mempelajari,

kemudian mencatat data yang sudah ada hubungannya dengan

objek penelitian. Metode ini dilakukan untuk mengambil

dokumentasi atau data yang dibutuhkan dalam penelitian ini,

49

berupa data realisasi Pendapatan Asli Daerah, data target dan

realisasi Pajak Restoran, Pajak Hotel, dan Pajak Penerangan

Jalan.

c) Metode Wawancara

Metode wawancara atau interview adalah sebuah dialog

yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi

dari terwawancara (Arikunto, 2006). Metode wawancara adalah

metode pengumpulan data dengan caramenanyakan langsung

data yang dibutuhkan kepada seseorang yang berwenang. Dalam

wawancara ini, penulis mengajukan pertanyaan kepada

responden (pegawai Dinas Pendapatan dan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Kota Depok) guna menggali informasi

mengenai berbagai faktor yang mempengaruhi penerimaan

pajak daerah dan kendala dalam penilaian efektivitas pajak

daerah.

2. Data Sekunder : Data yang diperoleh dari buku-buku, laporan-

laporan yang menunjang yang diperoleh dari Dinas Pendapatan dan

Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Depok.

D. Metode Analisis Data

Data yang akan dianalisis dalam metode ini adalah data-data mengenai

pertumbuhan pajak restoran, pajak hotel, pajak penerangan jalan dan

pendapatan asli daerah Kota Depok.Data yang akan dianalisis dalam metode

50

ini adalah data time series dalam periode waktu selama 3 tahun (2012-2014)

dengan menggunakan aplikasiMicrosoft Excel dalam pengolahan data.

1. Analisis Deskriptif Kuantitatif

Menurut Arikunto (2006), metode analisis deskriptif berfungsi

untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang

diteliti, tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku

umum. Sedangkan analisis deskriptif kuantitatif merupakan teknik

penganalisaan data yang menggunakan angka-angka untuk menarik

kesimpulan dari kejadian-kejadian yang dapat diukur. Dalam hal ini

adalah dengan melakukan perbandingan terhadap hasil perhitungan

penelitian.

Dalam penelitian ini, metode analisis deskriptif kuantitatif

digunakan untuk menganalisis berapa besar kontribusi Pajak Restoran,

Pajak Hotel, dan Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli

Daerah Kota Depok. Serta digunakan untuk mengukur tingkat efektivitas

penerimaan Pajak Restoran, Pajak Hotel, dan Pajak Penerangan Jalan

Kota Depok.

2. Analisis RasioEfektivitas Pajak Daerah

Efektivitas yaitu suatu ukuran yangmenyatakan seberapa jauh

target (kuantitas, kualitas, dan waktu) yang telah tercapai. Dimana makin

besar presentase target yang dicapai,makin tinggi efektivitasnya.Indikator

efektivitas adalah rasio antara hasil pemungutan pajak suatu pajak

51

dengan target pajak, dengan asumsi bahwa semua wajib pajak membayar

pajak terutangnya. Adapun rumus perhitungan efektivitas menurut

Hanif (2007) adalah sebagai berikut:

Apabila yang dicapai minimal satu atau 100%, maka rasio

efektivitas semakin baik, artinya semakin efektif penerimaan tersebut.

Demikian pula sebaliknya, semakin kecil persentasenya, maka

menunjukkan penerimaan tersebut semakin tidak efektif. Untuk

mengukur nilai efektivitas secara lebih rinci digunakan kriteria

berdasarkan Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 1996 tentang

pedoman kriteria efektivitas yang disusun dalam tabel berikut :

Tabel 3.1.

Klasifikasi Kriteria Efektivitas Presentase Pajak Daerah

Presentase Kriteria

> 100%

90,00 % - 100%

80,00% - 90%

60,00 % - 80%

<60%

Sangat Efektif

Efektif

Cukup Efektif

Kurang Efektif

Tidak Efektif

Sumber: Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 2006

3. Analisis Rasio Kontribusi Pajak Daerah

Analisis Kontribusi Pajak Daerah digunakan sebagai alat analisis

yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi yang dapat

disumbangkan dari penerimaan Pajak Restoran, Pajak Hotel, dan Pajak

52

Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Depok. Adapun

rumus yang digunakan untuk menghitung kontribusi pajak daerah :

Keterangan :

Pn = Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah Terhadap PAD (Rupiah)

QY = Jumlah Penerimaan PAD (Rupiah)

QX = Jumlah Penerimaan Pajak Daerah (Rupiah)

n = Tahun

Berdasarkan rumus diatas, maka dapat diketahui berapa besar

kontribusi Pajak Restoran, Pajak Hotel, dan Pajak Penerangan Jalan

terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Depok. Adapun kriteria yang

digunakan untuk mengklasifikasi kontribusi pajak daerah adalah sebagai

berikut :

Tabel 3.2.

Klasifikasi Kriteria Presentase Kontribusi Pajak Daerah

Presentase Kriteria

0,00% - 10%

10,00% - 20%

20,00% – 30%

30,00% - 40%

40,00% - 50%

Diatas 50%

Sangat Kurang

Kurang

Sedang

Cukup Baik

Baik

Sangat Baik

Sumber : Kepmendagri N0. 690.900.327 Tahun 2006

53

E. Definisi Operasional Variabel

1. Pendapatan Asli Daerah

Variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) diukur berdasarkan Laporan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Depok dalam satuan

jutaan rupiah. Data ini diperoleh dari Dinas Pendapatan dan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Kota Depok.

2. Pajak Restoran

Variabel Pajak Restoran diukur berdasarkan Laporan Anggaran

Penerimaan Pajak Daerah Kota Depok dalam satuan jutaan rupiah. Data

ini diperoleh dari Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Kota Depok.

3. Pajak Hotel

Variabel Pajak Hotel diukur berdasarkan Laporan Anggaran Penerimaan

Pajak Daerah Kota Depok dalam satuan jutaan rupiah. Data ini diperoleh

dari Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Depok.


Variabel Pajak Penerangan Jalan diukur berdasarkan Laporan Anggaran

Penerimaan Pajak Daerah Kota Depok dalam satuan jutaan rupiah. Data

ini diperoleh dari Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Kota Depok.

54

Tabel 3.3.

Operasional Variabel

No Variabel Definisi Variabel Satuan Skala

1

Pendapatan

Asli Daerah

(PAD)

Realisasi penerimaan

pendapatan asli daerah

Kota Depok tahun

anggaran.

Milyar

Rupiah Rasio

2 Pajak

Restoran

Laporan anggaran pajak

daerah atas pajak

restoran Kota Depok

menurut tahun anggaran.

Milyar

Rupiah Rasio

3 Pajak Hotel


daerah atas pajak hotel

Kota Depok menurut

tahun anggaran.

Milyar

Rupiah Rasio

4

Pajak

Penerangan

Jalan


daerah atas pajak

penerangan jalan Kota

Depok menurut tahun

anggaran.

Milyar

Rupiah Rasio

55

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Penelitian

1. Letak Geografis Kota Depok

Secara geografis Kota Depok terletak pada koordinat 60 19’00” – 6

0

28’00” Lintang Selatan dan 1060 43’00” – 106

0 55’31” Bujur Timur.

Bentang alam Kota Depok dari Selatan ke Utara merupakan daerah

dataran rendah – perbukitan bergelombang lemah, dengan elevasi antara

50 – 140 meter diatas permukaan laut dan kemiringan lerengnya kurang

dari 15 persen. Kota Depok sebagai salah satu wilayah termuda di Jawa

Barat, mempunyai luas wilayah sekitar 200.29 km2.

Wilayah Kota Depok berbatasan dengan tiga Kabupaten dan satu

Propinsi. Secara lengkap wilayah ini mempunyai batas-batas sebagai

berikut :

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Ciputat Kabupaten

Tangerang dan Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Pondok Gede Kota

Bekasi dan Kecamatan Gunung Putri Kota Bogor.

c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Cibinong dan

Kecamatan Bojong Gede Kabupaten Bogor.

d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Parung dan

Kecamatan Gunung Sindur Kabupaten Bogor.

56

Letak Kota Depok sangat strategis, diapit oleh Kota Jakarta dan Kota

Bogor. Hal ini menyebabkan Kota Depok semakin tumbuh dengan pesat

seiring dengan meningkatnya perkembangan jaringan transportasi yang

tersinkronisasi secara regional dengan kota-kota lainnya.

2. Sejarah Singkat Kota Depok

Depok bermula dari sebuah Kecamatan yang berada di lingkungan

Kewedanaan (Pembantu Bupati) wilayah Parung Kabupaten Bogor,

kemudian pada tahun 1976 perumahan mulai dibangun baik oleh Perum

Perumnas maupun pengembang yang kemudian diikuti dengan

dibangunnya kampus Universitas Indonesia (UI), serta meningkatnya

perdagangan dan Jasa yang semakin pesat sehingga diperlukan kecepatan

pelayanan.

Pada tahun 1981 Pemerintah membentuk Kota Administratif Depok

berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 1981 yang

peresmiannya pada tanggal 18 Maret 1982 oleh Menteri dalam Negeri

(H. Amir Machmud) yang terdiri dari 3 (tiga) Kecamatan dan 17 (tujuh

belas) Desa.

Selama kurun waktu 17 tahun Kota Administratif Depok berkembang

pesat baik dibidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan.

Khususnya bidang Pemerintahan semua Desa berganti menjadi

Kelurahan dan adanya pemekaran Kelurahan , sehingga pada akhirnya

57

Depok terdiri dari 3 (Kecamatan) dan 23 (dua puluh tiga) Kelurahan,

yaitu :

f.Kecamatan Pancoran Mas, terdiri dari 6 (enam) Kelurahan, yaitu :

Kelurahan Depok, Kelurahan Depok Jaya, Kelurahan Pancoran Mas,

Kelurahan Rangkapan Jaya, Kelurahan Rangkapan Jaya Baru.

g. Kecamatan Beji terdiri dari (enam) Kelurahan, yaitu : Kelurahan

Beji, Kelurahan Beji Timur, Kelurah Pondok Cina, Kelurahan

Kemirimuka, Kelurahan Kukusan, Kelurahan Tanah Baru.

h. Kecamatan Sukmajaya, terdiri dari 11 (sebelas) Kelurahan, yaitu :

Kelurahan Sukmajaya, Kelurahan Suka Maju,. Kelurahan

Mekarjaya, Kelurahan Abadi Jaya, Kelurahan Baktijaya, Kelurahan

Cisalak, Kelurahan Kalibaru, Kelurahan Kalimulya, Kelurahan Kali

Jaya, Kelurahan Cilodong, Kelurahan Jati Mulya, Kelurahan Tirta

Jaya.

Dengan semakin pesatnya perkembangan dan tuntutan aspirasi

masyarakat yang semakin mendesak agar Kota Administratif Depok

diangkat menjadi Kotamadya dengan harapan pelayanan menjadi

maksimum. Disisi lain Pemerintah Kabupaten Bogor bersama – sama

Pemerintah Propinsi Jawa Barat memperhatikan perkembangan tesebut,

dan mengusulkannya kepada Pemerintah Pusat dan Dewan Perwakilan

Rakyat.

Berdasarkan Undang–Undang No. 15 tahun 1999, tentang

pembentukan Kotamadya Daerah Tk. II Depok yang ditetapkan pada

58

tanggal 20 April 1999, dan diresmikan tanggal 27 April 1999

berbarengan dengan Pelantikan Pejabat Walikotamadya Kepala Daerah

Tk. II Depok yang dipercayakan kepada Drs. H. Badrul Kamal yang pada

waktu itu menjabat sebagai Walikota Kota Administratif

Depok.Momentum peresmian Kotamadya Daerah Tk. II Depok dan

pelantikan pejabat Walikotamadya Kepala Daerah Tk. II Depok dapat

dijadikan suatu landasan yang bersejarah dan tepat untuk dijadikan hari

jadi Kota Depok.

Berdasarkan Undang – undang nomor 15 tahun 1999 Wilayah Kota

Depok meliputi wilayah Administratif Kota Depok, terdiri dari 3 (tiga)

Kecamatan sebagaimana tersebut diatas ditambah dengan sebagian

wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor, yaitu :

a. Kecamatan Cimanggis, yang terdiri dari 1 (satu) Kelurahan dan 12

(dua belas) Desa , yaitu : Kelurahan Cilangkap, Desa Pasir Gunung

Selatan, Desa Tugu, Desa Mekarsari, Desa Cisalak Pasar, Desa

Curug, Desa Hajarmukti, Desa Sukatani, Desa Sukamaju Baru, Desa

Cijajar, Desa Cimpaeun, Desa Leuwinanggung.

b. Kecamatan Sawangan, yang terdiri dari 14 (empat belas) Desa, yaitu :

Desa Sawangan, Desa Sawangan Baru, Desa Cinangka, Desa

Kedaung, Desa Serua, Desa Pondok Petir, Desa Curug, Desa Bojong

Sari, Desa Bojong Sari Baru, Desa Duren Seribu, Desa Duren Mekar,

Desa Pengasinan Desa Bedahan, Desa Pasir Putih.

59

c. Kecamatan Limo yang terdiri dari 8 (delapan) Desa, yaitu : Desa

Limo, Desa Meruyung, Desa Cinere, Desa Gandul, Desa Pangkalan

Jati, Desa Pangkalan Jati Baru, Desa Krukut, Desa Grogol.

d. Dan ditambah 5 (lima) Desa dari Kecamatan Bojong Gede, yaitu :

Desa Cipayung, Desa Cipayung Jaya, Desa Ratu Jaya, Desa Pondok

Terong, Desa Pondok Jaya.

Kota Depok selain merupakan Pusat Pemerintahan yang berbatasan

langsung dengan Wilayah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta juga

merupakan wilayah penyangga Ibu Kota Negara yang diarahkan untuk

kota pemukiman, Kota Pendidikan, Pusat pelayanan perdagangan dan

jasa, Kota pariwisata dan sebagai kota resapan air.

B. Laju Pertumbuhan Objek Pajak Daerah

1. Pajak Restoran

Pajak Restoran merupakan pajak yang dikenakan atas pelayanan yang

disediakan oleh restoran kepada konsumen. Dimana konsumen sebagai

subjek pajak yang menikmati dan membayar pelayanan yang disedikan

oleh restoran. Sedangkan pengusaha restoran sebagai wajib pajak yang

deiberi kewenangan untuk bertugas memungut pajak kepada konsumen

yang telah menikmati pelayanan yang disediakan oleh restoran.

Pemungutan pajak restoran berdasarkan pada peraturan perundang-

undangan yang berlaku, dan dilarang memungut pajak yang tidak sesuai

dengan ketetapan peraturan yang berlaku.

60

Tabel 4.1.

Jumlah Wajib Pajak Restoran Kota DepokTahun 2012 - 2014

No Jenis Restoran 2012 2013 2014

1 Rumah Makan 119 123 139

2 Restoran 138 159 176

3 Cafe 36 38 48

4 Catering 36 42 42

Jumlah 119 123 139


Tabel 4.1 diatas menunjukkan jumlah wajib pajak restoran Kota

Depok pada tahun 2012-2014. Pada tabel 4.1 tersebut terjadi peningkatan

jumlah wajib pajak yang signifikan setiap tahunnya dengan besaran tarif

pemungutan pajak sama setiap jenisnya. Dengan terjadinya peningkatan

jumlah wajib pajak restoran, Pemerintah Kota Depok terus berupaya untuk

menggali potensi yang bersumber dari pajak daerah, salah satunya pajak

restoran sebagai upaya peningkatan pendapatan asli daerah Kota Depok.

2. Pajak Hotel

Pajak Hotel merupakan pajak yang dikenakan kepada orang atau

badan yang menikmati pelayanan yang disediakan oleh pihak hotel. Orang

atau badan yang menikmati pelayanan tersebut disebut sebagai subjek

pajak yang membayar dan menikmati pelayanan yang disediakan oleh

pengusaha hotel. Sedangkan pengusaha hotel sebagai wajib pajak yang

diberikan kewenangan untuk memungut pajak kepada subjek pajak. Dalam

pemungutnnya, pengusaha hotel dilarang menetapkan tarif pajak yang

61

tidak sesuai dengan ketetapan peraturan perundang-undangan yang berlaku

di Kota Depok.

Tabel 4.2.

Jumlah Wajib Pajak Hotel Kota DepokTahun 2012 - 2014

No Jenis Hotel 2012 2013 2014

1 Bintang 1 1 1 1

2 Bintang 3 1 2 2

3 Melati 1 1 2 1

4 Melati 2 1 1 1

5 Wisma 9 9 10

6 Rumah Kost 149 146 150

Jumlah 162 161 166


Tabel 4.2 diatas menunjukkan jumlah wajib pajak hotel Kota Depok

pada tahun 2012-2014. Jumlah wajib pajak hotel pada tabel 4.2 diatas

dapat dikatakan juga banyaknya jumlah hotel di Kota Depok. Peningkatan

jumlah wajib pajak hotel yang signifikan sebagai tolak ukur besarnya

potensi pada pajak hotel dalam meningkatan pendapatan asli daerah yang

bersumber dari penerimaan pajak hotel. Kota Depok yang letaknya

strategis, dengan akses menuju Ibukota Jakarta dengan mudah. Serta

terdapat Universitas favorit, sehingga menjadikan daya tarik para

wisatawan dan para pelajar yang berasal dari luar Kota Depok untuk

datang ke Kota Depok.


Pajak Penerangan Jalan merupakan iuran wajib yang dikenakan

kepada konsumen atas penggunaan tenaga listrik. Konsumen yang

62

mennikmati dan membayar pelayanan yang diberikan oleh pengusaha

penerangan jalan disebut sebagai subjek pajak. Sedangkan pengusaha

penerangan jalan atau PLN disebut sebagai wajib pajak yang menyediakan

tenaga listrik kepada subjek pajak. Dalam penetapan tarif dasar pajak,

pengusaha penerangan jalan dilarang untuk menetapkan diluar ketetapan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tabel 4.3.

Jumlah Wajib Pajak Penerangan Jalan Kota Depok Tahun

2012 - 2014

No Jenis Pelanggan 2012 2013 2014

1 Sosial 2.108 2.826 2.566

2 Rumah Tangga 157.706 251.924 215.629

3 Bisnis 6.636 10.509 9.124

4 Industri 54 60 60

5 Pemerintah 645 786 751

6 Traksi 5 5 5

Jumlah 167.154 266.110 228.135

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Depok (2016)

Tabel 4.3 diatas menunjukkan jumlah wajib pajak penerangan jalan

pada tahun 2012-2014. Jumlah wajib pajak menunjukkan jumlah yang

fluktuatif setiap tahunnya. Terjadinya peningkatan dan penurunan jumlah

wajib pajak penerangan jalan menunjukkan besarnya populasi warga

maupun banyaknya instansi atau badan di Kota Depok, yang telah

membayarkan pajaknya sebagai upaya dalam meningkatkan Pendapatan

Asli Daerah.

63

C. Analisis dan Pembahasan

1. Perhitungan Efektivitas Pajak Daerah

Analisis rasio efektivitas digunakan untuk mengukur seberapa jauh

pajak daerah telah memenuhi pencapaiannya. Untuk mengukur efektivitas

pajak daerah tersebut digunakan rumus sebagai berikut :

a. Efektivitas Pajak Restoran

1) Tahun 2012

Berdasarkan jumlah target pajak restoran sebesar

Rp.37.500.000.000 dan jumlah realisasi pajak restoran sebesar

Rp.43.032.489.507. Maka efektivitas pajak restoran pada tahun 2012

adalah sebagai berikut :

2) Tahun 2013





64

3) Tahun 2014





b. Efektivitas Pajak Hotel

1) Tahun 2012

Berdasarkan jumlah target pajak hotel sebesar Rp.4.830.000.000

dan jumlah realisasi pajak hotel sebesar Rp.5.678.469.709. Maka

efektivitas pajak restoran pada tahun 2012 adalah sebagai berikut :

65

2) Tahun 2013




3) Tahun 2014




c. Efektivitas Pajak Penerangan Jalan

1) Tahun 2012

Berdasarkan jumlah target pajak penerangan jalan sebesar

Rp.42.000.000.000 dan jumlah realisasi pajak penerangan jalan

sebesar Rp.47.416.522.222. Maka efektivitas pajak restoran pada

tahun 2012 adalah sebagai berikut :

66

2) Tahun 2013





3) Tahun 2014





67

2. Interpretasi Hasil Efektivitas Pajak Daerah

a. Efektivitas Pajak Restoran

Berdasarkan hasil perhitungan realisasi pajak restoran dan target

pajak restoran Kota Depok Tahun 2012 – 2014, maka diperoleh hasil

efektivitas pajak restoran sebagai berikut :

Tabel 4.4.

Efektivitas Pajak Restoran Kota DepokTahun 2012 - 2014

Tahun Efektivitas Kriteria

2012 115,75% Sangat Efektif



Sumber : DPPKA Kota Depok, 2016 (diolah kembali)

Berdasarkan tabel 4.4 diatas, dapat disimpulkan bahwa tingkat

efektivitas pajak restoran sangat efektif. Berdasarkan Kepmendagri No.

690.900.327 Tahun 2006, dengan hasil mencapai lebih dari 100 persen

maka dapat dikatakan kriteria efektivitasnya sangat efektif. Dilihat dari

hasil pada tahun 2012 sebesar 115,75 persen, kemudian mengalami

penurunan 2,83 persen pada tahun 2013 sebesar 112,92 persen, dan

mengalami penurunan kembali 4,64 persen pada tahun 2014 sebesar

108,28 persen. Dengan rata-rata efektivitas pajak restoran Kota Depok

tahun 2012 – 2014 sebesar 112,31 persen. Terjadinya penurunan

presentase efektivitas pada tahun 2012 – 2014 dikarenakan Dinas

Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Depok (DPPKA

Kota Depok) terlalu tinggi dalam menetapkan target pajaknya, sehingga

menurunkan tingkat pencapaian efektivitasnya.

68

Penerimaan pajak restoran tergolong sangat efektif namun

mengalami penurunan yang signifikan. Pada realisasi penerimaan pajak

restoran selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Penetapantarget yang semakin tinggi mengakibatkan penurunan tingkat

efektivitas pajak restoran, sertakenaikan realisasi pajak restoran yang

dibarengi dengan kenaikan jumlah objek pajak restoran.Hal ini

dikarenakan DPPKA Kota Depok mengasumsikan bahwa dengan

adanya peningkatan objek pajak dapat meningkatkan penerimaan pajak

restoran, sehingga target yang ditetapkan pun ditingkatkan pula. Sebab

DPPKA Kota Depok selalu melakukan upaya apabila target yang

ditetapkan tidak terpenuhi dengan cara intensifikasi pajak dan

ekstensifikasi pajak. Intensifikasi pajak adalah upaya yang dilakukan

dalam mengoptimalkan wajib pajak yang sudah ada. Sedangkan

ekstensifikasi pajak untuk mencari wajib pajak baru. Sehingga dengan

upaya yang dilakukan tersebut dapat meningkatkan PAD Kota Depok

yang bersumber dari pajak daerah, salah satunya pajak restoran.

BerdasarkanUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang

Pemerintahan Daerah, menjelaskan bahwa sejak diberlakukannya

otonomi daerah, setiap daerah harus mampu mengatur dan mengurus

urusan rumah tangganya secara mandiri tanpa mengandalkan bantuan

dari pemerintah pusat.Dalam mengatur dan mengurus urusan rumah

tangganya sendiri, Kota Depok mengandalkan pendapatan yang

bersumber dari PAD salah satunya pajak daerah dalam membiayai

69

kebutuhan pemerintahan maupun administrasi Kota Depok, dimana

telah berkontribusi sebesar 75 persen terhadap PAD. Sehingga dapat

disimpulkan bahwa Kota Depok telah mampu menggali sumber

penerimaan daerah yang bersumber dari pajak restoran secara efektif.

b. Efektivitas Pajak Hotel

Berdasarkan hasil perhitungan realisasi pajak hotel dan target pajak

hotel Kota Depok Tahun 2012 – 2014, maka diperoleh hasil efektivitas

pajak hotel sebagai berikut :

Tabel 4.5.

Efektivitas Pajak Hotel Kota DepokTahun 2012 – 2014





Sumber : DPPKA Kota Depok, 2016 (diolah kembali)

Berdasarkan tabel 4.5 diatas, dapat disimpulkan bahwa kriteria

efektivitas pajak hotel Kota Depok tahun 2012 – 2014 sangat efektif

dengan hasil mencapai lebih dari 100 persen. Berdasarkan

Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 2006, dengan hasil mencapai

lebih dari 100 persen maka dapat dikatakan kriteria efektivitasnya

sangat efektif. Pada tahun 2012 tingkat efektivitas pajak hotel sebesar

118,57 persen, kemudian mengalami kenaikan 5,02 persen pada tahun

2013 sebesar 123,59 persen. Sedangkan pada tahun 2014 mengalami

penurunan 5,88 persen menjadi 117,71 persen.

70

Kenaikan dan penurunan tingkat efektivitas penerimaan pajak hotel

setiap tahunnya sebagai gambaran terjadinya peningkatan target yang

ditetapkan oleh pemerintah Kota Depok, dalam pencapaian realisasi

penerimaan pajak hotel Kota. Tingkat efektivitas yang mencapai lebih

dari 100 persen menggambarkan bahwa telah terpenuhinya target yang

telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Pada jumlah objek pajak hotel

terjadi peningkatan yang cukup signifikan, sehingga dapat

meningkatkan realisasi penerimaan pajak hotel yang dapat memenuhi

target pencapaiannya. Upaya dalam menggali potensi pajak juga

dilakukan oleh Pemerintah Kota Depok, dengan melakukan uji

petik/pemeriksaan terkait kesalahan jumlah omzet yang dilaporkan oleh

wajib pajak, serta melakukan survei secara langsung dalam

memeriksakan pembukuan suatu objek pajak dalam satu tahun. Upaya

tersebut dilakukan agar para wajib pajak membayarkan pajaknya sesuai

omzetnya, dan ketetapan dasar penganaan pajak yang sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melakukan upaya

tersebut, dilakukan langsung oleh pegawai dinas terkait dan Satpol PP

dalam melaksanakan tugasnya. Dengan memberikan dana operasional

yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 2010

tentang Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, juga

sebagai upaya dalam memperlanar upaya penjaringan wajib pajak hotel.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu oleh Devy Octaviana S

(2014), yang menjelaskan bahwa hasil perhitungan efektivitas yang

71

sangat efektif menunjukkan bahwa tujuan anggaran yang telah

ditetapkan dalam bentuk target pajak daerah telah tercapai. Hal ini

dikarenakan potensi daerah sangat mendukung dan pemerintah daerah

telah melakukan perhitungan yang cukup teliti dalam menggali potensi

pajak daerahnya. Dengan menggali potensi pajak hotel, Pemerintah

Kota Depok juga memudahkan para wajib pajak dengan memberikan

fasilitas pelayanan publik dalam pelaporan pajak yaitu e-SPTPD secara

elektronik. Sehingga memudahkan dalam pemungutan pajaknyasebagai

upaya penggalian potensi yang bersumber dari pajak hotel dalam

meningkatkan PAD Kota Depok.

c. Efektivitas Pajak Penerangan Jalan

Berdasarkan hasil perhitungan realisasi pajak penerangan jalan dan

target pajak penerangan jalan Kota Depok Tahun 2012 – 2014, maka

diperoleh hasil efektivitas pajak penerangan jalan sebagai berikut :

Tabel 4.6.

Efektivitas Pajak Penerangan Jalan KotaDepok Tahun

2012 – 2014





Sumber : DPPKA Kota Depok,2016 (diolah kembali)

Berdasarkan tabel 4.6 diatas, dapat disimpulkan bahwa kritera

efektivitas pajak penerangan jalan Kota Depok tahun 2012 – 2014

72

sangat efektif. Berdasarkan Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun

2006, dengan hasil mencapai lebih dari 100 persen maka dapat

dikatakan kriteria efektivitasnya sangat efektif. Pada tahun 2012

tingkat efektivitas pajak penerangan jalan sebesar 113,90 persen,

dimana hasil tersebut telah memenuhi kriteria sangat efektif dengan

hasil diatas 100 persen. Sehingga pada tahun 2012 realisasi

penerimaan pajak penerangan jalan telah memenuhi target penerimaan

pajak penerangan jalan dengan sangat efektif.

Pada tahun 2013 terjadi penurunan 10,21 persen menjadi 103,69

persen. Hal ini terjadi karena penetapan target yang ditetapkan oleh

pemerintah Kota Depok terlalu tinggi sehingga mengalami penurunan

dalam pencapaian targetnya. Sedangkan pada tahun 2014 terjadi

kenaikan 1,18 persen menjadi 104,87 persen, dikarenakan terjadinya

peningkatan pada realisasi penerimaan pajak penerangan jalan dari

tahun sebelumnya.Hal ini dibuktikan dari penelitian terdahulu oleh

Nio Anggun Sripadita (2014) yang menjelaskan bahwa hasil

efektivitas yang melebihi 100 persen, dapat membuktikan bahwa

Pemerintah Kabupaten Kediri mampu melaksanakan kinerja keuangan

daerah pada sektor PAD secara efektif. Sehingga dapat disimpulkan

Pemerintah Kota Depok telah mampu melaksanakan kinerja keuangan

daerah pada sektor PAD secara efektif. Dilihat dari hasil efektivitas

pajak penerangan jalan yang selalu memenuhi target pencapaiannya

pada tahun 2012 – 2014.

73

Pemungutan pajak penerangan jalan dilakukan dengan cara

withholding system, dengan memberikan wewenang kepada pihak

ketiga yaitu PT. PLN dalam menentukan besaran pajak yang sesuai

dengan ketetapan dalam Peraturan Daerah Kota Depok No. 10 Tahun

2007 tentang Pajak Daerah.Hal ini dikarenakan tagihan atas

pembebanan tagihan listrik di didalamnya termasuk pembebanan

pungutan pajak penerangan jalan. Sehingga pajak penerangan jalan

dapat ditetapkan pajak daerah, sebagai upaya dalam meningkatkan

PAD Kota Depok.

3. Interpretasi Hasil Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan

Asli Daerah

Analisis kontribusi pajak daerah dilakukan untuk mengukur berapa

besar kontribusi yang disumbangkan dari komponen Pajak Daerah

terhadap PAD. Untuk mengukur besarnya kontribusi digunakan rumus

sebagai berikut :

Keterangan :

Pn = Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah Terhadap PAD (Rupiah)

QY = Jumlah Penerimaan PAD (Rupiah)

QX = Jumlah Penerimaan Pajak Daerah (Rupiah)

n = Tahun

74

a. Kontribusi Pajak Restoran Terhadap PAD Kota Depok

Berdasarkan hasil perhitungan realisasi pajak restoran dan realisasi

pendapatan asli daerah Kota Depok Tahun 2012 – 2014, maka

diperoleh hasil kontribusi pajak restoran terhadap pendapatan asli

daerah Kota Depok sebagai berikut :

Tabel 4.7.

Kontribusi Pajak Restoran Terhadap PAD Kota Depok Tahun

2012 – 2014

Tahun Realisasi Pajak Restoran Realisasi PAD Kontribusi

2012 43.032.489.507 474.705.361.540 9%

2013 56.279.912.632 581.207.570.935 10%

2014 70.575.259.562 659.172.635.492 11%

Sumber : DPPKA Kota Depok,2016 (data diolah)

Berdasarkan tabel 4.7 diatas, kontribusi Pajak Restoran mengalami

peningkatan dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2014. Pada tahun

2012 kontribusi Pajak Restoran sebesar 9 persen meningkat 1 persen

pada tahun 2013. Pada tahun 2014 kontribusi pajak restoran

meningkat sebesar 1 persen menjadi sebesar 11 persen dari tahun

sebelumnya sebesar 10 persen dikarenakan peningkatan jumlah wajib

pajak restoran yang meningkat secara signifikan.Hal ini dikarenakan

jumlah restoran di Kota Depok semakin meningkat sehingga dapat

meningkatkan penerimaan pajak restoran. Peningkatan jumlah wajib

pajak restoran dapat berdampak terhadap peningkatan kontribusi pajak

restoran terhadap PAD Kota Depok. Untuk itu, pemerintah Kota

75

Depok perlu menyadarkan wajib pajak akan pentingnya membayar

pajak guna memperlancar pembangunan Kota Depok.

Berdasarkan Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 2006,

kontribusi pajak restoran terhadap PAD Kota Depok masih sangat

kurang (0,00%-10%) pada tahun 2012 dan 2013. Sedangkan pada

tahun 2014 kontribusi pajak restoran terhadap PAD Kota Depok

tergolong kriteria kurang (10,00%-20%). Walaupun tingkat efektivitas

pajak restoran sangat efektif dengan rata-rata efektivitasnya sebesar

112,31 persen. Dengan kontribusi pajak restoran terhadap PAD

sebesar 9 sampai 11 persen yang tergolong sangat kurang, telah

mencapai tingkat efektivitas sebesar lebih daari 100 persen dengan

kriteria sangat efektif. Dengan kriteria kontribusi yang tergolong

kurang, hal tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Depok

kurang serius dalam mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan

yang tergolong dalam objek pajak restoran, sehingga kontribusinya

kurang memuaskan. Untuk itu Pemerintah Kota Depok harus terus

menggali potensi yang bersumber dari pajak restoran, walaupun

tingkat kontribusinya kurang, tetapi cukup berpotensi dalam

pencapaian targetnya secara efektif. Salah satunya dengan cara

menyadarkan wajib pajak akan pentingnya membayar pajak, seperti

melakukan sosialisasi baik secara langsung atau tidak langsung,

dengan media elektronik maupun media cetak sebagai upaya dalam

meningkatkan PAD yang bersumber dari pajak.

76

b. Kontribusi Pajak Hotel Terhadap PAD Kota Depok

Berdasarkan hasil perhitungan realisasi pajak hotel dan realisasi


diperoleh hasil kontribusi pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah

Kota Depok sebagai berikut :

Tabel 4.8.

Kontribusi Pajak Hotel Terhadap PADKota Depok Tahun

2012 – 2014

Tahun Realisasi Pajak Hotel Realisasi PAD Kontribusi

2012 5.678.469.709 474.705.361.540 1%

2013 7.275.426.278 581.207.570.935 1%

2014 10.979.883.235 659.172.635.492 2%


Berdasarkan tabel 4.8 diatas, dapat disimpulkan bahwa besaran

kontribusi Pajak Hotel terhadap PAD lebih kecil daripada kontribusi

Pajak Restoran terhadap PAD. Hal ini dapat dilihat dari besarnya

kontribusi Pajak Hotel terhadap PAD tahun 2012 sebesar 1 persen,

yang kemudian tidak mengalami pergeseran pada tahun 2013 sebesar

1 persen. Hal ini dikarenakan jumlah objek pajak hotel tidak

mengalami peningkatan yang besar dari tahun 2012 ke 2013.

Sedangkan pada tahun 2014, terjadi peningkatan kontribusi sebesar 2

persen. Hal ini dikarenakan adanya peningkatan jumlah wajib pajak

hotel di Kota Depok sehingga dapat meningkatkan besaran kontribusi

pajak hotel terhadap PAD.

77

Berdasarkan Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 2006 kriteria

kontribusi pajak hotel terhadap PAD Kota Depok sangat kurang,

dimana besarannya diantara 0,00%-10%. Walaupun rata-rata tingkat

efektivitas pajak hotel sebesar 119,95 persen dengan kriteria sangat

efektif. Dengan tingkat kontribusi pajak hotel yang sangat kurang

telah mampu mencapai target pencapaian dengan tingkat efektivitas

sangat efektif. Hal ini dapat dijadikan koreksi untuk Pemerintah

Daerah Kota Depok untuk terus menyadarkan para wajib pajak akan

pentingnya membayar pajak guna meningkatkan kontribusi pajak

hotel sebagai upaya meningkatkan PAD Kota Depok. Dengan tidak

perlu meningkatkan faktor produksi (lahan, modal, tenaga kerja) oleh

pengusaha hotel, tetapi Pemerintah Kota Depok perlu menggali

potensi pajak hotel dengan cara meningkatkan jumlah objek pajak

hotel sebagai upaya dalam meningkatkan PAD Kota Depok yang

bersumber dari pajak hotel.

c. Kontribusi Pajak Penerangan Jalan Terhadap PAD Kota Depok

Berdasarkan hasil perhitungan realisasi pajak hotel dan realisasi


diperoleh hasil kontribusi pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah

Kota Depok sebagai berikut :

78

Tabel 4.9.

Kontribusi Pajak Penerangan Jalan Terhadap PAD Kota Depok

Tahun 2012 – 2014

Tahun Realisasi Pajak

Penerangan Jalan Realisasi PAD Kontribusi

2012 47.416.522.222 474.705.361.540 10%

2013 55.499.265.262 581.207.570.935 10%

2014 66.967.163.272 659.172.635.492 10%


Berdasarkan tabel 4.9 diatas, dapat disimpulkan bahwa kontribusi

pajak penerangan jalan terhadap PAD Kota Depok tahun 2012 – 2014

tidak mengalami pergeseran atau stabil yaitu sebesar 10 persen.

Kriteria kontribusi pajak penerangan jalan terhadap PAD berdasarkan

Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 2006 sangat kurang, sebab

besarnya diantara 0,00%-10%. Hal ini dikarenakan tidak adanya

peningkatan jumlah wajib pajak penerangan jalan yang cukup besar

sehingga tidak mengalami pergeseran yang cukup signifikan.

Berdasarkan rata-rata tingkat efektivitas pajak penerangan jalan

sebesar 107,48 persen pada tahun 2012-2014 yang tergolong sangat

efektif. Hal ini berkaitan dengan kontribusi pajak penerangan jalan

terhadap PAD Kota Depok. Dengan tingkat kontribusi sebesar 10

persen pada tahun 2012-2014 dan tidak mengalami pergeseran, telah

berhasil mencapai target penerimaan pajak penerangan jalan dengan

sangat efektif. Dengan kata lain,walaupun kontribusi yang diberikan

oleh pajak penerangan jalan terhadap PAD yang tergolong kurang,

tetapi telah mencapai tingkat efektivitasnya dengan sangat efektif.

79

Sebagai upaya dalam meningkatkan PAD Kota Depok, Pemerintah

Daerah beserta PT. PLN perlu menggali potensi objek pajak

penerangan jalan, dengan cara melakukan survei secara langsung dan

memastikan tidak adanya kecurangan maupun pencurian tenaga listrik

yang dapat merugikan penerimaan PAD yang bersumber dari pajak

penerangan jalan. Hal ini dilakukan sebagai upaya dalam

meningkatkan PAD Kota Depok yang bersumber dari pajak

penerangan jalan.

80

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan hasil pembahasan sebelumnya, penulis

memperoleh kesimpulan dari hasil penelitian mengenai Analisis Efektivitas

Penerimaan Pajak Restoran, Pajak Hotel, dan Pajak Penerangan Jalan dalam

Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Depok Tahun 2012 –

2014, adalah sebagai berikut :

1. Tingkat efektivitas Pajak Restoran, Pajak Hotel, dan Pajak Penerangan

Jalan selama periode tahun 2012 – 2014 tergolong sangat efektif. Hal ini

dikarenakan telah tercapainya target penerimaan pajak daerah yang telah

ditetapkan oleh pemerintah daerah. Tingkat rata-rata efektivitas Pajak

Restoran tahun 2012 – 2014 sebesar 112,31 persen tergolong sangat

efektif. Sedangkan tingkat rata-rata efektivitas Pajak Hotel tahun 2012 –

2014 sebesar 119,95 persen yang tergolong sangat efektif. Sedangkan

tingkat rata-rata efektivitas Pajak Penerangan Jalan tahun 2012 – 2014

sebesar 107,48 persen tergolong sangat efektif. Hal ini dikarenakan potensi

daerah yang bersumber dari pajak daerah sangat mendukung, serta adanya

peran pemerintah yang ikut andil dalam menggali potensi pajak daerah,

serta penghitungan yang cukup teliti sehingga realisasi pajak daerah selalu

mencapai target yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah Kota

Depok.

81

2. Selama tahun 2012 – 2014 tingkat kontribusi pajak daerah terhadap

pendapatan asli daerah Kota Depok mengalami perubahan yang signifikan.

Pada hasil analisis kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli

Daerah Kota Depok Tahun 2012 – 2014 mengahasilkan rata-rata

kontribusinya sebesar 6,67 persen dengan kriteria sangat kurang.

Sedangkan pada hasil analisis kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan

Asli Daerah Kota Depok Tahun 2012 – 2014 menghasilkan rata-rata

kontribusinya sebesar 1,33 persen dengan kriteria sangat kurang. Serta

hasil analisis kotribusi Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli

Daerah Kota Depok Tahun 2012 – 2014 menghasilkan rata-rata

kontribusinya sebesar 10 persen dengan kriteria sangat kurang. Hal ini

membuktikan bahwa dengan adanya perbedaan tarif dasar pajak dapat

menghasilkan perbedaan jumlah kontribusi masing-masing pajak daerah

terhadap pendapatan asli daerah Kota Depok.

3. Tingkat efektivitas dari masing-masing pajak daerah selalu mencapai

targetnya dengan kategori sangat efektif. Dengan hasil kontribusi yang

bersumber dari pajak restoran, pajak hotel, dan pajak penerangan

jalandengan kategori kurang. Hal ini membuktikan bahwa, dengan

kontribusi yang tergolong kurang dapat memenuhi tingkat efektivitas

penerimaan pajak dalam pemenuhan targetnya. Sehingga dalam

meningkatkan pendapatan asli daerah, Pemerintah Kota Depok tidak perlu

terlalu tinggi dalam menetapkan target, tetapi yang perlu dilakukan adalah

82

meningkatkan objek pajak daerah dalam mengoptimalkan pendapatan

yang bersumber dari pajak daerah.

B. Saran

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan yang telah dibahas dalam

penelitian ini, maka dapat diberikan saran sebagai berikut :

1. Pemerintah Daerah Kota Depok khususnya dinas terkait perlu mengatur

ketentuan yang jelas dalam penetapan target penerimaan Pajak Daerah.

2. Dalam upaya meningkatkan penerimaan Pajak Restoran, Pajak Hotel, dan

Pajak Penerangan Jalan Kota Depok khususnya Dinas Pendapatan dan

Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Depok, dalam menetapkan tarif

dasar pajak harus senantiasa melakukan sosialisasi arti pentingnya pajak

terhadap pembangunan daerah. Sehingga para wajib pajak sadar akan

pentingnya membayar pajak sesuai dengan ketetapan yang berlaku.

83

DAFTAR PUSTAKA

Ardhiansyah, Diaz, Sri Mangesti Rahayu, Achmad Husaini. 2014. Analisis

Potensi Pajak Hotel dan Pajak Restoran dan Kontribusinya Terhadap

Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus pada Dinas Pendapatan Kota Batu

2011-2013). Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)/Vol.14 No. 1 September

2014. Universitas Brawijaya Malang, Jawa Timur.

Arikunto, Suharsimi. 2006. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek.

Jakarta: Rineka Cipta.

Badan Pusat Statistik. Depok Dalam Angka 2014. Kota Depok, Jawa Barat.

Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Depok. Laporan

Penerimaan Pajak Daerah 2012 – 2014. Kota Depok, Jawa Barat.

Feyitimi, Oluwaremi, Saidi Ayodele Yusuf. 2014. The Level of Effectiveness and

Efficiency of Tax Administration and Voluntary Tax Compliance in Nigeria:

(A Case Study of the Federal Inland Revenue Service).RJSSM Vol: 03,

Number: 10, February 2014. The International Journal’s: Reasearch Journal

of Social Science & Management.

Halim, Abdul. 2001. Akuntansi Keuangan Daerah. Salemba Empat: Jakarta.

Hamrolie, Harun. 2003. Menghitung Potensi Pajak dan Retribusi Daerah. BPFE:

Yogyakarta.

Kepmendagri No.690.900-327 Tahun 2006 Tentang Efektifitas dan Kemandirian

Keuangan Daerah Otonom Kabupaten Kota.

Kuncoro, Mudrajad. 2004. Otonomi dan Pembangunan Daerah: Reformasi,

Perekonomian, Strategi, dan Peluang. Jakarta: Erlangga.

Lumintang, Sintia Febriani, dkk. 2015. Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak

Restoran dan Pajak Hiburan Beerdasarkan Sistem Ketetapan Pajak Serta

84

Kontribusinya Terhadap PAD Kota Manado. Jurnal EMBA Vol.3 No.2 Juni

2015. Universitas Sam Ratulangi Manado: Sulawesi Utara.

Mangkoesoebroto, Guritno. 1999. Ekonomi Publik. BPFE: Yogyakarta.

Mardiasmo. 2011. Perpajakan. Edisi Revisi. ANDI: Yogyakarta.

Nurcholis, Hanif. 2007. Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah.

Grasindo: Jakarta.

Octaviana, Devy. 2014. Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pajak Daerah Serta

Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Jawa Tengah.

Universitas Dian Nuswantoro Semarang: Jawa Tengah.

Peraturan Daerah Kota Depok No. 07 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah.

Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2001Tentang Pajak Daerah.

Prakoso, Kesit Bambang. 2005. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. UII Press:

Yogyakarta.

Santoso, Purbayu Budi, Muliawan Hamdani. 2007. Statistika Deskriptif dalam

Bidang Ekonomi dan Niaga. Erlangga: Jakarta.

Siahaan, Marihot Pahala. 2013. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Rajawali

Pers: Jakarta.

Soemitro, Rochmat. 2000. Dasar-dasar hukum pajak dan pajak pendapatan.

Erlangga: Jakarta.

Sripadita, Nio Anggun, dkk. 2014. Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak

Reklame dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus

pada Dinas Pendapatan Kabupaten Kediri). Jurnal e-Perpajakan No.1 Vol.1

Tahun 2014. Universitas Brawijaya Malang, Jawa Timur.

85

Suciadi, Arif. 2014. Tingkat Kontribusi dan Efektivitas Pajak Hotel dan Restoran

pada Pendapatan Daerah (PAD) Kabupaten Malang, Jawa

Timur.UniversitasBrawijaya Malang, Jawa Timur.

Suharyadi, Purwanto. 2009. Stastistika untuk Ekonomi dan Keuangan Modern

Jilid 2. Salemba Empat: Jakarta.

Sumaryadi, I Nyoman. 2005. Efektivitas Implementasi Kebijakan Otonomi

Daerah. Citra Utama: Jakarta.

Tarmudji, Tarsis. 2001. Memahami Pajak Dan Perpajakan. IKIP Semarang Press:

Semarang.

Toding, Ronald Bua. 2016. Analisis Potensi dan Efektvitas Pemungutan Pajak

Hotel dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Palangka Raya.

Jurnal EMBA Vol.4 No.1 Maret 2016. Universitas Sam Ratulangi Manado,

Sulawesi Utara.

Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang No.33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Daerah.

Vitek, Leos, Karel Pubal. 2002. Evaluatin of the Effectiveness of the Tax

Collection – The Case of the Czech Central and Local Governments.

University of Economics Prague: Czech Republic.

Waluyo. 2005. Perpajakan Indonesia: Pembahasan Sesuai dengan Ketentuan

Perundang-undangan, Perpajakan dan Aturan Pelaksanaan Perpajakan

Terbaru. Salemba Empat: Jakarta.

Yani, Ahmad. 2013. Hubungan Keuangan Atntara Pemerintah Pusat dan Daerah

di Indonesia. Rajawali Pers: Jakarta.

86

http://www.djpk.depkeu.go.id/attach/page-setelah-ta-2006 (diakses pada 18

Januari 2016)

http://www.depok.go.id/profil-kota/sejarah (diakses pada 18 Januari 2016)

87

Lampiran 1

Uraian Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Depok Tahun 2012 – 2014

Uraian Penerimaan 2012 2013 2014

Pendapatan Asli Daerah 474.705.361.540 581.207.570.935 659.172.635.492

Pajak Daerah 379.488.343.501 456.570.927.631 494.172.635.913

Retribusi Daerah 40.585.045.845 47.171.323.260 76.315.802.066

Hasil Pengelolaan Kekayaan

Daerah yang Dipisahkan 5.470.961.595 10.040.329.713 11.005.792.223

Lain-lain PAD yang sah 49.161.010.599 67.424.990.331 77.679.292.290

88

Lampiran 2

Target dan Realisasi Pajak Daerah Berdasarkan Jenisnya Kota DepokTahun 2012 – 2014

Jenis Pajak

Daerah

2012 2013 2014

Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi

Pajak Hotel 4.830.000.000 5.678.469.709 5.934.763.792 7.275.426.278 9.407.546.425 10.979.883.235

Pajak Restoran 37.500.000.000 43.032.489.507 50.284.775.821 56.279.912.632 65.177.907.031 70.575.259.562

Pajak Hiburan 4.667.161.000 5.333.503.258 6.180.288.728 6.712.256.758 8.556.231.104 11.900.933.283

Pajak Reklame 8.625.000.000 8.059.163.214 9.469.500.000 8.092.292.320 10.023.946.440 8.778.299.845

Pajak Penerangan

Jalan 42.000.000.000 47.416.522.222 54.045.241.674 55.499.265.262 64.469.140.421 66.967.163.272

Pajak Parkir 2.362.500.000 2.630.753.331 3.182.590.662 3.637.427.416 5.907.489.924 7.154.318.942

Pajak Air Bawah

Tanah 1.300.000.000 1.452.841.018 1.415.346.039 1.592.174.088 1.660.790.000 1.578.069.796

PBB P-2 83.000.000.000 102.889.490.965 130.000.000.000 115.464.711.044 135.000.000.000 110.183.936.303

BHPTB 121.000.000.000 162.986.110.250 165.000.000.000 202.017.461.833 205.000.000.000 206.054.771.675

89

Lampiran 3

Urutan Penerimaan PAD Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 (dalam jutaan

rupiah)

No Kabupaten/Kota Realisasi PAD

Prov. Jawa Barat 13.037.556

1 Kota Bandung 1.762.952

2 Kab. Bogor 1.363.996

3 Kab. Bekasi 1.124.165

4 Kota Bekasi 1.042.728

5 Kab. Karawang 796.772

6 Kota Depok 659.173

7 Kab. Bandung 512.623

8 Kota Bogor 413.249

9 Kab. Purwakarta 407.988

10 Kab. Cirebon 368.112

11 Kab. Sukabumi 355.346

12 Kab. Cianjur 279.097

13 Kab. Garut 255.102

14 Kab. Bandung Barat 251.472

15 Kab. Indramayu 241.322

16 Kota Cirebon 224.468

17 Kab. Sumedang 212.895

18 Kota Sukabumi 201.242

19 Kota Cimahi 182.394

20 Kota Tasikmalaya 173.255

21 Kab. Majalengka 154.484

22 Kab. Subang 150.998

23 Kab. Kuningan 142.810

24 Kab. Ciamis 138.810

25 Kab. Tasikmalaya 87.500

26 Kota Banjar 63.865

27 Kab. Pangandaran 22.499

90

Lampiran 4

Perhitungan Kontribusi Pajak Daerah Terhadap PAD

1. Kontribusi Pajak Restoran Terhadap PAD

f. Tahun 2012

g. Tahun 2013

h. Tahun 2014

2. Kontribusi Pajak Hotel Terhadap PAD

a. Tahun 2012

91

b. Tahun 2013

c. Tahun 2014

3. Kontribusi Pajak Penerangan Jalan Terhadap PAD

a. Tahun 2012

b. Tahun 2013

c. Tahun 2014

92

Lampiran 5

Transkip Wawancara

Narasumber : Achmad Karyawan, SIP

Jabatan : Ketua Bidang Pendapatan DPPKA Kota Depok

Hari/ Tanggal : Senin, 25 Januari 2016

Waktu : 10:07 – 11:36 WIB

Tempat : Kantor Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan

Aset Kota Depok

Q : Apakah terdapat potensi SDM yang berkompeten dalam melaksanakan

tugas pokok dan fungsinya ?

A : Ya, terdapat banyak pegawai dinas pendapatan dan pengelolaan keuangan dan

aset Kota Depok yang bekerja sesuai dengan background pendidikannya.

Selain itu, kabid juga selalu melakukan bimtek (bimbingan teknis) terkait

pemungutan pajak secara teori guna memperdalam pengetahuan para pegawai

tentang pajak.

Q : Apakah terdapat dukungan dana anggaran operasional untuk pegawai

dalam pelaksanaan tugas ?

A : Ya, dengan adanya anggaran operasional yang memadai sangat mendukung

pelaksanaan tugas-tugas operasional maupun perjalanan dinas dalam kota

dalam menjaring wajib pajak. Pemberian anggaran operasional kepada dinas

terkait berdasarkan pada Peraturan Pemerintah No. 69 Tentang Insentif

Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, atas kinerja tertentu dalam

pemungutan pajak dan retribusi daerah kepada pelaksana pemungut pajak.

Q : Apakah terdapat fasilitas pelayanan publik unggulan dalam pemungutan

pajak ?

A : Sejak tahun 2015, Kota Depok telah meluncurkan aplikasi e-SPTPD (Surat

Pemberitahuan Pajak Daerah). Para wajib pajak dapat melakukan pelaporan

93

pajak secara elektronik sehingga dapat memudahkan para wajib pajak. Wajib

pajak hanya perlu mendaftarkan diri pada http://e-sptpd.depok.go.id wajib

pajak dapat melaporkan pajaknya dengan menggunakan id dan password

yang telah terdaftar. Kemudian dalam pembayarannya dapat melalui Bank

Jabar terdekat setelah mendapatkan kode dari pelaporan pajak pada e-sptpd.

Q : Apakah terdapat kebijakan pemerintah yang ditetapkan dalam menggali

potensi pajak daerah ?

A : Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Depok No. 10 Tahun 2007 Tentang Pajak

Daerah.

Q : Apakah terdapat strategi dalam menggali dan meningkatkan potensi

yang ada ?

A : Melakukan uji petik/ pemeriksaan terkait kesalahan jumlah omzet yang

dilaporkan oleh wajib pajak, maka wajib pajak harus membayarkan

kekurangan jumlah pajak pada tahun sebelumnya sampai dengan tahun surat

uji petik dikeluarkan. Kemudian melakukan survei langsung yang dilakukan

oleh dinas terkait dalam memeriksakan pembukuan suatu objek pajak

selama satu tahun.

Q : Dalam meminimalisir kelemahan pemungutan pajak, upaya apa yang

dilakukan oleh Pemerintah Kota Depok ?

A : Sosialisasi akan pentingnya membayar pajak pada para wajib pajak, sosialisasi

yang dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui media

massa maupun media elektronik. Agar masyarakat mengetahui pentingnya

membayar pajak dalam meningkatkan pembangunan Kota Depok.

Q : Dalam menghitung target pajak, apakah terdapat cara dalam

penetapannya ? Bagaimana caranya ?

A : Terdapat dasar-dasar dalam penetapan target yang dilakukan oleh pemerintah :

http://e-sptpd.depok.go.id/

94

1. Berdasarkan pada RPJMD Kota Depok, sebesar 15% dari realisasi tahun

anggaran sebelumnya.

2. Berdasarkan omzet pajak yang dilaporkan oleh wajib pajak pada e-SPTPD

Kota Depok.

3. Berdasarkan realisasi penerimaan pajak daerah tahun anggaran

sebelumnya sebesar 15% pada APBD Kota Depok.

Q : Apabila terjadi kenaikan atau penurunan jumlah objek pajak daerah,

apa yang dilakukan pemerintah dalam menentukan targetnya ?

A : Apabila diasumsikan terjadi kenaikan atau penurunan jumlah objek pajak,

maka yang akan dilakukan adalah perubahan penurunan target. Maka akan

dilakukan penghitungan potensi berdasarkan wilayah Kota Depok. Pada

wilayah Timur (Sawangan, Cinere, Limo, dan Beji) akan berbeda porsi

perhitungan potensi yang dilakukan di wilayah Tengah (Sukmajaya,

Mekarjaya, dan Sukamaju) dan wilayah Barat (Citayam, Bojonggede, dan

Cipayung). Perbedaan perhitungan potensi pajak berdasarkan lokasi dan

banyaknya objek pada wilayah-wilayah tersebut.

Q : Dalam mengukur efektivitas terdapat target yang tidak terpenuhi, upaya

apa yang dilakukan pemerintah dalam memenuhi target pajak daerah ?

A : Upaya yang dilakukan apabila target tidak terpenuhi dengan 2 cara, yaitu :

1. Intensifikasi Pajak, yaitu dengan mengoptimalkan wajib pajak yang sudah

ada. Sebagai upaya pengoptimalan dilakukan dengan cara memberikan

hadiah bagi wajib pajak yang selalu membayar pajak tepat pada waktunya,

dan tidak pernah melebihi batas yang sudah ditentukan.

2. Ekstensifikasi Pajak, yaitu dengan mencari wajib pajak baru. Dengan

melakukan sosialisasi baik secara langsung atau tidak sebagai upaya

meningkatkan wajib pajak akan pentingnya membayar pajak.

95

Q : Apabila efektivitasnya melebihi 100% yang artinya telah memenuhi

target yang ditetapkan oleh pemerintah, upaya apa yang selanjutnya

dilakukan oleh Pemerintah Kota Depok ?

A : Tetap menggali potensi pajak daerah agar penerimaan pajak daerah selalu

meningkat setiap tahunnya. Potensi yang dimaksud adalah pertumbuhan

usaha-usaha baru yang belum menjadi wajib pajak.

Q : Pada pajak restoran, apabila terdapat restoran baru di Kota Depok.

Bagaimana cara pemerintah dalam menentukan penetapan pajak pada

restoran baru tersebut ?

A : Dengan melakukan survey secara langsung pada restoran tersebut. Dengan

cara memesan makanan pada restoran baru tersebut dan mencatat harga

makanan dan minumannya, kemudian menghitung jumlah meja yang terdapat

pada restoran baru tersebut, setelah itu menghitung jumlah pelanggan yang

makan pada jam-jam tertentu. Hal ini dilakukan dalam memperkitakan

perhitungan omzet pada restoran baru, apakah telah memenuhi persyaratan

yang selanjutnya akan dikenakan pajak.

Q : Pada pajak hotel, apabila terdapat hotel baru di Kota Depok. Bagaimana

cara pemerintah dalam menentukan penetapan pajakpada objek pajak

hotel tersebut ?

A : Biasanya pada hotel selalu melaporkan sebelum mendirikan hotel. Tetapi pada

rumah kost akan dilakukan survey secara langsung apakah sudah melaporkan

sebagai wajib pajak atau belum. Sebab di Kota Depok khususnya wilayah

Kecamatan Beji terdapat banyak rumah kost yang memang lokasinya dekat

dengan Universitas Indonesia dan Universitas Gunadarma.

Q : Apabila terdapat rumah kost dengan jumlah kamar kurang dari 10

tetapi tarifnya lebih mahal daripada rumah kost dengan jumlah kamar

lebih dari 10, upaya apa yang dilakukan pemerintah dalam menanggapi

hal tersebut ?

96

A : Tidak ada upaya yang akan dilakukan, sebab dalam menentukan suatu usaha

akan dikenakan pajak atau tidak harus berdasarkan pada peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Berlandaskan pada Undang-undang No. 28 Tahun

2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah serta Peraturan Daerah Kota Depok

No. 07 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah, dan dilarang melakukan

pemungutan pajak yang tidak sesuai dengan peraturan tersebut.

Q : Pada pajak penerangan jalan, apabila terdapat objek pajak baru.

Bagaimana cara pemerintah dalam menentukan targetnya untuk tahun

anggaran selanjutnya ?

A : Pemungutan pajak penerangan jalan dilakukan dengan cara with holding

system dengan PT. PLN sebagai pemegang wewenang dalam pemungutan

pajak penerangan jalan, sehingga memudahkan dalam pelaksaannya. Hal ini

dikarenakan tagihan atas pembebanan tagihan listrik di didalamnya termasuk

pembebanan pungutan pajak penerangan jalan.

Q : Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang

Pemerintahan Daerah, apakah Kota Depok telah melaksanakan otonomi

daerah dengan baik ?

A : Kota Depok dirasa cukup baik dalam pelaksanaan otonomi daerah, sebab Kota

Depok telah menyumbangkan pendapatan atas pajak daerah sebesar 70%

setiap tahunnya. Sedangkan dana perimbangan yang didapat dari pemerintah

pusat sebesar 15%-20% setiap tahunnya. Walaupun ada bantuan dari pusat

maupun provinsi, pendapatan asli daerah yang bersumber dari Kota Depok

sudah cukup besar dalam membiayai segala kebutuhan pemerintah Kota

Depok.

ANALISIS EFEKTIVITAS PENERIMAAN PAJAK RESTORAN, PAJAK ... · ANALISIS EFEKTIVITAS PENERIMAAN PAJAK RESTORAN, PAJAK HOTEL DAN PAJAK PENERANGAN JALAN DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI

Documents