Rencana Strategis 2010-2015 Inspektorat Daerah Kab.Barru 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan amanat Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah Daerah yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan yang diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Otonomi daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antar susunan pemerintah dan antar pemerintah daerah. Peluang dan persaingan global dengan memberikan peluang seluas-luasnya kepada daerah disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam suatu system penyelenggaraan pemerintah. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang “Pemerintahan Daerah”, memaparkan tentang pembentukan daerah, kawasan khusus, pembagian urusan pemerintahan, penyelenggaraan pemerintah dan lain-lain yang berhubungan dengan pemerintahan daerah. Inspektorat Daerah sebagai bagian dari pemerintah daerah diwajibkan untuk menyusun rencana strategi sebagaimana yang telah
42
Embed
BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang - barrukab.go.idbarrukab.go.id/site/assets/files/4063/renstra_2010-2015_inspektorat.pdf1945, Pemerintah Daerah yang mengatur dan mengurus sendiri
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Rencana Strategis 2010-2015
Inspektorat Daerah Kab.Barru 1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai
dengan amanat Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, Pemerintah Daerah yang mengatur dan mengurus sendiri urusan
pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan yang
diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.
Otonomi daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan
aspek-aspek hubungan antar susunan pemerintah dan antar pemerintah
daerah. Peluang dan persaingan global dengan memberikan peluang
seluas-luasnya kepada daerah disertai dengan pemberian hak dan
kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam suatu system
penyelenggaraan pemerintah.
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang
“Pemerintahan Daerah”, memaparkan tentang pembentukan daerah,
kawasan khusus, pembagian urusan pemerintahan, penyelenggaraan
pemerintah dan lain-lain yang berhubungan dengan pemerintahan
daerah.
Inspektorat Daerah sebagai bagian dari pemerintah daerah
diwajibkan untuk menyusun rencana strategi sebagaimana yang telah
Rencana Strategis 2010-2015
Inspektorat Daerah Kab.Barru 2
diamanatkan dalam Undang-undang 32 Tahun 2004. Renstra Inspektorat
memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan
pembangunan disusun sesuai dengan fungsinya dan bersifat indikatif.
Dalam penyusunan renstra mengacu pada Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang bersifat
indikatif.
1.2 Dasar Hukum
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4287);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
Rencana Strategis 2010-2015
Inspektorat Daerah Kab.Barru 3
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4578);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008
Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4817);
Rencana Strategis 2010-2015
Inspektorat Daerah Kab.Barru 4
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan
Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
10. Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan
Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Barru.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 3 Tahun 2011 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Barru Tahun 2010 – 2015;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 6 Tahun 2010 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Barru
Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2008
Nomor 51, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru
1.3 Maksud dan Tujuan
Maksud dan tujuan penyusunan Rencana Strategis Inspektorat Daerah
Kabupaten Barru, yaitu :
1. Tersedianya rumusan program strategis untuk jangka waktu 5 (lima)
tahun
Rencana Strategis 2010-2015
Inspektorat Daerah Kab.Barru 5
2. Tersedianya tolok ukur untuk mengevaluasi kinerja Inspektorat
Daerah.
1.4 Sistimatika Penulisan
Secara sistematis Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Barru
Tahun 2010 - 2015 dapat diuraikan sebagai berikut:
BAB I : PENDAHULUAN
BAB II : GAMBARAN PELAYANAN SKPD
BAB III : ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
BAB IV : VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGIS DAN
KEBIJAKAN
BAB V : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR
KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN
INDIKATIF
BAB VI : INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA
TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
BAB VII : PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN
BAB VIII : PENUTUP
Rencana Strategis 2010-2015
Inspektorat Daerah Kab.Barru 6
BAB II
GAMBARAN PELAYANAN SKPD
2.1 Tugas dan Fungsi SKPD
Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupten Barru Nomor 6 Tahun 2008
tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda
dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Barru, Inspektorat merupakan
unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan yang dipimpin oleh
Inspektur, yang dalam melaksanakan tugasnya bertangungjawab
langsung kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dalam pelaksanaan
tugas sehari-hari Inspektorat dibantu oleh Sekretaris, Inspektur
Pembantu serta Kelompok Jabatan Fungsional.
1. Tugas Pokok dan Fungsi
Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Barru adalah
melaksanakan pengawasan umum terhadap pelaksanaan urusan
pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas
penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan
pemerintahan desa. Untuk melaksanakan tugas pokok
sebagaimana tersebut di atas Inspektorat Daerah Kabupaten
mempunyai fungsi :
a. Perencanaan Program Pengawasan
b. Perumusan Kebijakan dan Fasilitasi Pengawasan
Rencana Strategis 2010-2015
Inspektorat Daerah Kab.Barru 7
c. Pemeriksaan, Pengusutan, Pengujian dan Penilaian Tugas
Pengawasan.
d. Pelaksanaan Urusan Tata Usaha Inspektorat
e. Pelaksanaan Tugas Lain yang diberikan oleh Bupati.
Adapun Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat dan Inspektur Pembantu
Wilayah adalah :
a. Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Inspektorat dalam
menyiapkan bahan koordinasi pengawasan dan memberikan
pelayanan administratif dan fungsional kepada semua unsur di
lingkungan Inspektorat.
Sekretariat dalam melaksanakan tugas tersebut menyelenggarakan
fungsi :
a) Penyiapan bahan koordinasi dan pengendalian rencana dan
program kerja pengawasan.
b) Penghimpunan, pengelolaan, penilaian dan penyimpanan laporan
hasil pengawasan aparat pengawasan fungsional.
c) Penyusunan bahan data dalam rangka pembinaan teknis
fungsional .
d) Penyusunan penginventarisasian dan pengkoordinasian data
dalam rangka penatausahaan proses penanganan pengaduan.
e) Pelaksanaan urusan umum, keuangan, surat menyurat dan rumah
tangga.
Rencana Strategis 2010-2015
Inspektorat Daerah Kab.Barru 8
b. Inspektur Pembantu Wilayah mempunyai tugas melaksanakan
pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan
kasus pengaduan. Inspektur Pembantu Wilayah dalam melaksanakan
tugas tersebut menyelenggarakan fungsi :
a) Pengusulan Program Pengawasan.
b) Pengkoordinasian Pelaksanaan Pengawasan.
c) Pengawasan terhadap Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Daerah.
d) Pemeriksaan, Pengusutan, Pengujian dan Penilaian Tugas
Pengawasan.
2. Susunan organisasi
Susunan Organisasi Organisasi dan Tata Kerja Inspekorat sesuai dengan
Peraturan Daerah Nomor Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan
Organisasi dan Tata Kerja Inspekorat, Bappeda dan Lembaga Teknis
Daerah Kabupaten Barru,terdiri dari :
1. Inspektur
2. Sekretariat terdiri dari :
a. Sub Bagian Perencanaan
b. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan
c. Sub Bagian Administrasi Umum
Rencana Strategis 2010-2015
Inspektorat Daerah Kab.Barru 9
3. Inspektur Pembantu Wilayah I, terdiri dari :
a. Seksi Pengawasan Pemerintahan Bidang Pembangunan
b. Seksi Pengawasan Pemerintahan Bidang Pemerintahan
c. Seksi Pengawasan Pemerintahan Bidang Kemasyarakatan
4. Inspektur Pembantu Wilayah II, terdiri dari :
a. Seksi Pengawasan Pemerintahan Bidang Pembangunan
b. Seksi Pengawasan Pemerintahan Bidang Pemerintahan
c. Seksi Pengawasan Pemerintahan Bidang Kemasyarakatan
5. Inspektur Pembantu Wilayah III, terdiri dari :
a. Seksi Pengawasan Pemerintahan Bidang Pembangunan
b. Seksi Pengawasan Pemerintahan Bidang Pemerintahan
c. Seksi Pengawasan Pemerintahan Bidang Kemasyarakatan
6. Inspektur Pembantu Wilayah IV, terdiri dari :
a. Seksi Pengawasan Pemerintahan Bidang Pembangunan
b. Seksi Pengawasan Pemerintahan Bidang Pemerintahan
c. Seksi Pengawasan Pemerintahan Bidang Kemasyarakatan
7. Kelompok Jabatan Fungsionl
Rencana Strategis 2010-2015
Inspektorat Daerah Kab.Barru 10
3. Bagan Struktur Organisasi
STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT KABUPATEN BARRU
SESUAI DENGAN PERDA KABUPATEN BARRU NOMOR 06 TAHUN 2008 TANGGAL 21 JULI 2008
K e p a l a (Kosong)
Sekretariat (Terisi)
Kelompok Jabatan
Fungsional
Subbag Perencanaan
(Kosong)
Subbag Evaluasi & Pelapoan (Kosong)
Subbag Adm.Umum
(Kosong)
Inspektur Pembantu Wil.I
(Terisi)
Inspektur Pembantu Wil.II
(Terisi) )
Inspektur Pembantu Wil.IIII
(Terisi)
Inspektur Pembantu Wilayah IV
(Terisi)
Seksi Pengawasan Pem.Bidang
Pembangunan (Lowong)
Seksi Peng.Pem.Bidang
Pemerintahan (Lowong)
Seksi Peng.Pem.Bidang Kemasyarakatan
(Lowong)
Seksi Peng.Pem.Bidang
Pembangunan (Lowong)
Seksi Peng.Pem.Bidang.
Pemerintahn (Lowong)
Seksi Peng.Pem.Bidng Kemayaraktan
(Lowong)
Seksi Pengawasan. Pem.Bidang
Pembangunan (Lowong)
Seksi Pengawasan Pem.Bidang
Pemerintahan (Lowong)
Seksi Pengawasan Pem.Bidng
Kemasyarakatan (Lowong)
Seksi Pengawasan Pem.Bidang
Pembangunan (Lowong)
Seksi Pengawsan Pem.Bidang
Pemerintahan (Lowong)
Seksi Peng. Pemerintahan Bidang
Kemasyaraktan (Lowong)
Rencana Strategis 2010-2015
Inspektorat Daerah Kab.Barru 11
2.2 Sumber Daya SKPD
Sumber Daya Manusia yang tersedia pada Inspektorat Daerah sebanyak
31 personil yang terdiri dari Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional
Auditor (PFA) dan Fungsional Umum dengan kualifikasi sebagai berikut :
Tabel 2.1
Keadaan Pegawai Negeri Sipil Inspektorat Daerah Berdasarkan Golongan
Golongan Jenis Kelamin
Total Orang Laki-laki Perempuan
IV/b 1 - 1
IV/a - 2 2
III/d 2 2 4
III/c 2 2 4
III/b 4 4 8
III/a 5 2 7
II/d - 1 1
II/c 1 1 2
II/b 1 1 2
Jumlah 16 15 31
Rencana Strategis 2010-2015
Inspektorat Daerah Kab.Barru 12
Tabel 2.2 Keadaan Pegawai Negeri Sipil Inspektorat
Berdasarkan Tingkat Pendidikan
No. Uraian Jumlah Orang Keterangan
1 S1 Administrasi 8
2 S1 Hukum 1
3 S1 Teknik 4
4 S1 Ekonomi 8
5 S1 Psikologi 2
6 DIII 3
7 SMA 1
8 SMEA 2
9 STM 2
Jumlah 31
Tabel 2.3 Keadaan Pegawai Negeri Sipil Inspektorat
Berdasarkan Pendidikan Penjenjangan Struktural
No. Uraian Jumlah Keterangan
1. Diklatpin II 1 orang
1. Diklapim III 3 orang
2. Diklatpim IV 7 orang
Rencana Strategis 2010-2015
Inspektorat Daerah Kab.Barru 13
Tabel 2.4 Keadaan Pegawai Negeri Sipil Inspektorat
Berdasarkan Diklat Fungsional
No. Uraian Jumlah Keterangan
1. Jabatan Fungsional Auditor
Tingkat Trampil
4 orang
2. Jabatan Fungsional Auditor
Tingkat Pembentukan Auditor
Ahli
9 orang
3. Jabatan Fungsional Auditor
Ketua Tim
2 orang
4. Jabatan Fungsional Tingkat
Pengendali Teknis
2 orang
Tabel 2.5 Formasi Jabatan Berdasarkan Eselon
Lingkup Inspektorat Daerah Kab. Barru Tahun 2010
Eselon
Formasi Jabatan
Tersedia Terisi Belum Terisi
I II
III IV
- 1
5 15
-
- 5 -
-
1 -
15 Jumlah 21 5 16
Rencana Strategis 2010-2015
Inspektorat Daerah Kab.Barru 14
Tabel 2.6 Keadaan Pegawai Negeri Sipil Inspektorat
Berdasarkan Jabatan Fungsional
No. Jabatan Jumlah Keterangan
1. Auditor Ahli Muda 1 orang
2. Auditor Penyelia 4 orang
3. Auditor Pelaksana
Lanjutan
1 orang
Jumlah 6 orang
Tabel 2.7 Keadaan Pegawai Negeri Sipil Inspektorat
Berdasarkan Fungsional Umum
No. Uraian Jumlah Keterangan
1. Fungsional Umum 19 orang
Jumlah 19 orang
f. Sarana dan Prasarana
Untuk menunjang pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat
Daerah Kabupaten Barru didukung Sarana dan Prasarana sebagai
berikut :
Rencana Strategis 2010-2015
Inspektorat Daerah Kab.Barru 15
Tabel 2.8 Sarana dan Prasarana Inspektorat
No. Uraian Jumlah Keterangan
Baik Rusak
I. ALAT-ALAT ANGKUTAN
1.Roda Empat 1 1 -
2.Roda Dua 8 8 -
II. ALAT-ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA
1.Lemari Kaca 2 2 -
2.Lemari Kayu 4 4 -
3.Lemari Arsip 4 Pintu 4 4 -
4.Lemari Arsip 2 Pintu 1 1 -
5.Filling Kabinet 14 14 -
6.Brangkas 2 2 -
7.Meja ½ Biro 20 20 -
8.Meja Biro 5 5 -
9.Kursi Pimpinan 3 3 -
10.Kursi Lipat 26 26 -
11.Kursi Putar 7 7 -
12.Kipas Angin 5 3 2
13.Pemotong Kertas 1 1 -
Rencana Strategis 2010-2015
Inspektorat Daerah Kab.Barru 16
14.Komputer 6 3 4
15.Faximili 2 2 -
16.Printer 6 3 3
17.Laptop 7 4 3
18.Rol Meter 50X165 5 1 4
19.Rol Meter 7,5 X 25 5 3 2
19.Palu 2 1 1
20.Linggis 2 2 -
21.Kursi Pimpinan 4 2 2
22. Kursi Tangan Staf 20 20 -
23.AC Split LG 2 1 1
24.Kursi Putura 12 12 -
25.Kursi Kerja 5 5 -
26.Kursi Rapat 6 6 -
27.Meja Kerja 3 3 -
28. Meja Kerja Pimpinan 3 3 -
29.Meja Rapat 8 8
30.Mesin Ketik Olivetti 3 2 1
31.Lemari/Brother 6 6 -
III. ALAT-ALAT STUDIO
1. Kamera Digital 1 1 -
Rencana Strategis 2010-2015
Inspektorat Daerah Kab.Barru 17
2. LCD Projektor 1 1 -
3. Handycam 1 1 -
4.Sound System 1 1 -
IV. ALAT-ALAT LABORATORIUM
1. Digital Fortable Hardness 1 1 -
2. Snore Rubber Hardness 1 1 -
3. Alat Tes Beton 1 1 -
IV BUKU-BUKU PERPUSTAKAAN
1.Buku-buku Peraturan 92 92 -
2.3 Capaian Kinerja Pelayanan SKPD
Pencapaian target kinerja Pelayanan SKPD dalam kurun waktu 5
(lima) tahun belum memberikan hasil yang memuaskan, hal ini terlihat
masih adanya target kinerja yang tidak tercapai. Adapun target yang
telah tercapai adalah persentase peningkatan kualitas penyelenggaraan
pendidikan dan pelatihan serta persentase peningkatan akuntabilitas
instansi pemerintah, sedangkan yang belum tercapai adalah persentase
jumlah temuan berkurang. Pencapaian target yang belum sesuai
diharapkan dikarenakan keterbatasan tenaga khususnya staf yang telah
lulus Sertifikasi Penjenjangan Tingkat Ketua Tim. Dari 31 orang staf yang
Rencana Strategis 2010-2015
Inspektorat Daerah Kab.Barru 18
ada di Inspektorat yang telah lulus sertifikasi penjenjangan Ketua Tim
sebanyak 3 orang.
Rasio anggaran Inspektorat sejak Tahun 2006 s.d. 2010 senantiasa
memberikan gambaran yang cukup baik. Meskipun pertumbuhan pada
Tahun 2008 ke Tahun 2009 mengalami penurunan hal ini dikarenakan
pengajuan anggaran disesuaikan dengan kebutuhan SKPD. Penurunan
anggaran pada Tahun 2009 dibandingkan Tahun 2010 disebabkan oleh
pada Tahun 2008 dialokasikan belanja modal berupa pengadaan
kendaraan roda empat sedangkan Tahun 2009 tidak ada lagi belanja
modal untuk pengadaan kendaraan. Meskipun demikian secara
keseluruhan rata-rata pertumbuhan anggaran Inspektorat lima tahun
terakhir cukup memadai. Capaian indikator kinerja Inspektorat periode
tahun 2007 s.d. 2010 dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 2.9
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2007-2010
No. Indikaor
Sasaran
Target
Realisasi
2007 2008 2009 2010 2007 2008 2009 2010
1. Persentase SKPD yang menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja
40 % 20 % 20 % 20 % 40 % 13,55 % 12 % 14 %
Rencana Strategis 2010-2015
Inspektorat Daerah Kab.Barru 19
2. Persentase Hasil Pengawasan yang di Tindak Lanjuti
20 % 20 % 20 % 20 % 15 ,6 % 18,2 % 15,29 % 15 %
3. Persentase Pelanggaran Disiplin dan Pengaduan Masyarakat yang ditangani
16 % 16 % 16 % 16 % 16 % 13,97 % 0 % 0 %
Rencana Strategis 2010-2015
Inspektorat Daerah Kab.Barru 20
BAB III
ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
SKPD. Hasil identifikasi permasalahan berdasarkan Tugas Pokok dan
Fungsi Inspektorat Kabupaten Barru adalah adanya keterbatasan
Sumber Daya dan Sarana dan Prasarana. Sumber daya yang ada pada
Inspektorat dari segi kuantitas sudah memadai, namun dalam
pelaksanaan tugas harus ditunjang dengan kompetensi yang dimiliki oleh
pegawai.
Salah satu kelemahan yang dimiliki oleh aparat Inspektorat adalah masih
terbatasnya pegawai yang telah lulus Sertifikasi Penjenjangan Ketua Tim
sehingga hal ini akan mempengaruhi jumlah SKPD yang diperiksa setiap
tahunnya berkurang. Permasalahan lain yang tidak kalah pentingnya
adalah keterbatasan sarana dan prasarana. Sebagaimana diketahui
bahwa tugas pokok Inspektorat adalah melaksanakan pengawasan dan
salah satu permasalahan yang sering dijumpai adalah kesulitan untuk
menjangkau wilayah-wilayah terpencil karena keterbatasan alat
transportasi yang dimiliki.
Rencana Strategis 2010-2015
Inspektorat Daerah Kab.Barru 21
3.2 Penentuan Isu-isu strategis
Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa pelayanan SKPD
belum terlaksana sebagaimana yang diharapkan dikarenakan oleh masih
kurangnya staf Inspektorat yang telah lulus sertifikasi penjenjangan ketua
tim dan masih terbatasnya sarana dan prasarana berupa kendaraan
operasional. Dalam Menganalisis lingkungan strategis, maka Inspektorat
menggunakan methode analisis SWOT (Strengths, Weaknesses,
Opportunities, Threats) dengan mengidentifikasi indikator atau ukuran
untuk pencapaian tujuan dengan mempertimbangkan dan
memperhitungkan potensi berupa kekuatan (Strengths), kelemahan
(weaknesses), peluang (opportunities), dan tantangan (threats).
Lingkungan Internal yang menjadi kekuatan adalah :
1. Adanya UU No. 28 Tahun 1999 pemerintahan yang bersih dari KKN.
2. Kuantitas Sumber Daya Manusia yang cukup memadai
3. Adanya tugas dan fungsi yang jelas.
Lingkungan Internal yang menjadi Kelemahan adalah:
1. Kualitas Sumber Daya Manusia Aparat Inspektorat yang belum
memadai.
2. Dana yang belum memadai.
3. Sarana dan Prasarana yang masih kurang.
Rencana Strategis 2010-2015
Inspektorat Daerah Kab.Barru 22
Lingkungan Eksternal yang menjadi Peluang adalah:
1. Adanya UU No. 28 Tahun 1999 Pemerintahan yang Bersih dari KKN.
2. Adanya Perda tentang Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat.
3. Adanya pelaksanaan Diklat yang berkesinambungan.
Lingkungan Eksternal yang menjadi ancaman adalah:
1. Disiplin kerja Aparat Pemerintah Daerah belum memadai.
2. Pemeriksaan masih dianggap sebagai sarana untuk mencari-cari
kesalahan.
3. Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan yang belum optimal.
Hasil identifikasi lingkungan internal dan eksternal diatas, digambarkan
dalam matriks berikut ini.
Internal Strength Weaknes
Eksternal
1. Adanya komitmen pimpinan
2. Kuantitas Sumber Daya Manusia yang cukup memadai
3. Adanya tugas dan fungsi yang jelas
1. Kualitas sumber daya manusia Aparat Inspektorat yang belum memadai
2. Dana yang belum memadai
3. Sarana dan prasarana yang belum memadai
Rencana Strategis 2010-2015
Inspektorat Daerah Kab.Barru 23
Opportunities Strategi SO Strategi WO 1. Adanya UU No. 28
Tahun 1999 pemerintahan yang bersih dari KKN
2. Adanya Perda tentang tugas pokok dan fungsi Inspektorat
3. Adanya pelaksanaan Diklat yang berkesinambungan
Komitmen pimpinan yang mewujudkan pemerintahan yang bersih.
Peningkatan kualitas sumber daya manusia aparat Inspektorat melaui Diklat yang berkesinambungan.
Threaths Strategi ST Strategi WT 1. Disiplin kerja
Aparat Pemerintah Daerah belum memadai
2. Pemeriksaan masih dianggap sebagai sarana untuk mencari-cari kesalahan.
3. Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan yang belum optimal
Peningkatan Sistim Pengawasan Internal
Peningkatan Koordinasi pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan
Berdasarkan matriks tersebut di atas diperoleh 4 (empat) strategi yaitu :
1. Strategi SO, Komitmen pimpinan yang mewujudkan pemerintahan
yang bersih.
2. Strategi WO, Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Aparat
Inspektorat melaui Diklat yang berkesinambungan.
3. Strategi ST, Peningkatan Sistim Pengawasan Internal.