KATA PENGANTAR Bismillah Arrahman Arrahim Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kabupaten Barru Tahun 2016-2021 dapat diselesaikan. Rencana Strategis (Renstra) ini berisikan rencana program dan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan untuk selama tahun 2016 sampai dengan 2021 yang akan dijadikan pedoman bagi seluruh aparat Inspektorat Kabupaten Barru dalam melaksanakan tugasnya di bidang pengawasan. Kami menyadari masih banyaknya kekurangan dalam Rencana Strategis ini, untuk itu kami sangat mengharapkan masukan-masukan positif dari semua pihak. Akhirnya kami berharap semoga Rencana Strategis (Renstra) periode Tahun 2016-2021 ini dapat bermanfaat, khususnya bagi Inspektorat Kabupaten Barru. Wassalamu’alaikum wr,wb. Barru Juli 2016 INSPEKTUR KABUPATEN BARRU Drs. H. KAHARUDDIN, M. Si Pangkat : Pembina Tk. I NIP. 19591231 198603 1 220
57
Embed
KATA PENGANTAR - barrukab.go.idbarrukab.go.id/site/assets/files/4063/renstra_2016-2021... · ... tahun ke depan masa kepemimpinan ... Peningkatan kualitas SDM aparatur pengawasan.
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
KATA PENGANTAR
Bismillah Arrahman Arrahim
Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang
Maha Esa yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya, sehingga
penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kabupaten Barru Tahun
2016-2021 dapat diselesaikan.
Rencana Strategis (Renstra) ini berisikan rencana program dan rencana
kegiatan yang akan dilaksanakan untuk selama tahun 2016 sampai dengan
2021 yang akan dijadikan pedoman bagi seluruh aparat Inspektorat
Kabupaten Barru dalam melaksanakan tugasnya di bidang pengawasan.
Kami menyadari masih banyaknya kekurangan dalam Rencana Strategis ini,
untuk itu kami sangat mengharapkan masukan-masukan positif dari semua
pihak. Akhirnya kami berharap semoga Rencana Strategis (Renstra) periode
Tahun 2016-2021 ini dapat bermanfaat, khususnya bagi Inspektorat
Kabupaten Barru.
Wassalamu’alaikum wr,wb.
Barru Juli 2016
INSPEKTUR KABUPATEN BARRU
Drs. H. KAHARUDDIN, M. Si
Pangkat : Pembina Tk. I NIP. 19591231 198603 1 220
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ............................................................................. i
DAFTAR ISI ................................................................................ ii
BAB. I PENDAHULUAN ....................................................................... 1
I.1 Latar Belakang .................................................................... 1
I.2 Landasan Hukum .............................................................. 3
I.3 Maksud dan Tujuan ............................................................ 4
Realisasi Anggaran pada Tahun ke - Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke - Rata-Rata Pertumbuhan
RENSTRA INSPEKTORAT 2016-2021
Inspektorat Kabupaten Barru Page 16
II. 4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Inspektorat
Perubahan paradigma fungsi pengawasan internal di
Pemerintahan Daerah membawa peran dan fungsi sebagai lembaga
penjamin mutu (quality assurance) dan pemberian konsultansi
(consulting), diharapkan sekaligus menjadi mitra bagi auditan dalam
membantu mencari solusi bagi setiap permasalahan yang ada atau
yang akan timbul tanpa melanggar peraturan perundang-undangan
yang berlaku. Peran Inspektorat saat ini diharapkan tidak hanya
menjadi ‘watchdog’ yaitu peran mencari kelemahan-kelemahan yang
berhasil dijumpai atau diidentifikasi.
Meningkatnya kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
juga menjadi salah satu pengukuran kinerja Inspektorat, karena
berdasarkan Peraturan-Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Inspektorat
sebagai Aparat Pengawasan Internal pada Pemerintah Daerah (APIP)
harus melakukan reviu atas Laporan Keuangan dan Kinerja dalam
rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan oleh
Pemerintah Daerah sebelum disampaikan kepada Badan Pemeriksa
Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI).
Pencapaian kinerja pelayanan Inspektorat Kabupaten Barru
tersebut di atas menggambarkan kinerja pelayanan yang belum
optimal. Kondisi tersebut tidak terlepas dari sarana dan prasarana
yang masih terbatas, kuantitas dan kualitas SDM pengawasan yang
harus terus ditingkatkan dan kemampuan pendanaan yang masih
terbatas. Selain itu, komitmen pelaksanaan tindak lanjut oleh SKPD
atau obyek pemeriksaan terhadap temuan hasil pengawasan relatif
masih rendah. Hal tersebut menjadi tantangan yang harus dihadapi
oleh Inspektorat pada lima tahun mendatang, tantangan yang apabila
dapat diselesaikan dengan baik akan menjadi alat/peluang untuk
meningkatkan kinerja pelayanan Inspektorat di masa yang akan
datang.
Namun demikian Inspektorat Kabupaten Barru tetap memiliki
berbagai peluang yang dapat menunjang pengembangan pelayanan.
RENSTRA INSPEKTORAT 2016-2021
Inspektorat Kabupaten Barru Page 17
Peluang tersebut antara lain, pelaksanaan diklat teknis dan fungsional
oleh aparat pengawas internal yang berkesinambungan serta regulasi
bidang pengawasan yang jelas. Peluang-peluang tersebut diharapkan
dapat dikelola dengan baik untuk menjawab tantangan yang ada
sehingga Inspektorat pada lima tahun mendatang dapat menjadi
Inspektorat yang kinerja pelayanannya dapat dibanggakan serta dapat
mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik di
Kabupaten Barru.
RENSTRA INSPEKTORAT 2016-2021
Inspektorat Kabupaten Barru Page 18
III.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
Inspektorat
Penyelenggaraan pelayanan Inspektorat meliputi komponen-komponen
manajerial pada umumnya, yaitu dimulai dengan (1) perencanaan; (2)
pelaksanaan; dan (3) monitoring dan evaluasi.
a. Perencanaan
Perencanaan kegiatan pembinaan dan pengawasan
penyelenggaraan pemerintahan daerah belum dilakukan sepenuhnya
berdasarkan kaidah-kaidah perencanaan strategis, antara lain
terhadap penajaman isu-isu strategis yang akan terjadi maupun
kebijakan yang akan dilakukan untuk mengatasi kebutuhan pada
masa datang. Kegiatan pengawasan yang dilakukan masih terbatas
pada model pemeriksaan reguler yang lebih terfokus kepada masalah
keuangan, yang seharusnya lebih bervariasi sesuai dengan
kebutuhan data pihak pengambil keputusan.
Perencanaan yang baik dan didukung data yang andal akan
memberikan hasil yang tidak terlalu jauh dari target keluaran yang
direncanakan dengan catatan asumsi-asumsi dalam kebijakannya
terpenuhi. Salah satu kelemahan penting yang sangat menonjol
dalam perencanaan adalah seringnya diterbitkan regulasi-regulasi
baru yang berpengaruh dalam pelaksanaan pelayanan Inspektorat,
namun terkadang regulasi keuangan kurang fleksibel dalam
meresponnya.
b. Pelaksanaan
Pada umumnya Kegiatan Pelaksanaan Pembinaan dan
Pengawasan di Inspektorat Kabupaten Barru masih terfokus pada
kegiatan pemeriksaan suatu kegiatan sehingga dipandang kurang
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN
TUGAS DAN FUNGSI
RENSTRA INSPEKTORAT 2016-2021
Inspektorat Kabupaten Barru Page 19
efektif. Paradigma baru fungsi pengawasan di lingkungan
pemerintahan daerah membawa peran dan fungsi auditor
Inspektorat tidak hanya dimaksudkan untuk mencari kelemahan-
kelemahan yang bisa diidentifikasi, namun diharapkan juga
berperan sebagai partner pemerintah daerah untuk memfasilitasi
setiap satuan kerja perangkat daerah dapat mencapai tujuan dan
sasaran dengan efektif dan efisien.
Perubahan paradigma pengawasan yang mewajibkan aparat
pengawasan internal selain fungsi ‘watchdog’ juga ditambah sebagai
fungsi konsultan yang lebih menekankan pada fungsi pembinaan
mengharuskan Inspektorat berbenah untuk lebih meningkatkan
kinerjanya. Ukuran keberhasilan tidak hanya tergantung dari
banyaknya temuan melainkan lebih ditekankan pada bagaimana
rekomendasi perbaikan yang disampaikan dapat ditindaklanjuti
dengan baik dan diselesaikan oleh pimpinan SKPD bersangkutan.
Dalam melaksanakan kegiatan pemeriksaan di lingkungan
Inspektorat Kabupaten Barru, aparat pengawasan belum didukung
oleh instrumen sistem dan prosedur audit yang memadai, walaupun
mereka umumnya telah mengikuti jenjang pendidikan auditor dan
pejabat pengawas. Kelemahan yang paling mendasar adalah
fenomena hasil pemeriksaan yang tidak tepat saji masih sering
ditemukan akibat dari supervisi dan kendali mutu yang tidak
berjalan secara optimal dan berjenjang mulai dari ketua tim sampai
pada pengendali teknis, Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) masih
sering ditemukan kesalahan teknis dalam penyajian. Penyusunan
kertas kerja pemeriksaan yang merupakan salah satu indikator
kualitas hasil pemeriksaan belum tertata dengan baik, padahal
semua temuan dalam laporan hasil pemeriksaan harus didukung
oleh bukti yang relevan, kompeten, cukup dan bermanfaat. Laporan
Hasil Pemeriksaan yang tidak tepat waktu sehingga hasil yang
diharapkan untuk mendukung pihak manajemen dalam
pengambilan keputusan, manfaatnya menjadi berkurang karena
rekomendasi yang dikeluarkan telah kehilangan momen. Demikian
RENSTRA INSPEKTORAT 2016-2021
Inspektorat Kabupaten Barru Page 20
juga dengan pra pemeriksaan yang tidak direncanakan dengan baik
padahal salah satu standar audit adalah pemeriksaan/audit harus
direncanakan.
Selain itu, perilaku indisipliner maupun perilaku
menyimpang dari Aparat pengawasan masih ditemukan. Posisi
pemeriksa dengan kewenangan yang dimilikinya memungkinkan
terjadinya dilema dalam menerapkan kode etik bagi masing-masing
individu untuk memanfaatkan kewenangannya.
c. Monitoring dan Evaluasi
Monitoring dan evaluasi masih terbatas pada monitoring
pelaksanaan tindak lanjut, belum ada pengembangan terhadap
monitoring dan evaluasi pelaksanaan operasional pemeriksaan yang
dilaksanakan oleh para auditor dan pejabat pengawas. Hal ini sangat
penting karena dalam pelaksanaan pengawasan tidak menutup
kemungkinan terjadi penyimpangan prosedur atau pelanggaran-
pelanggaran etika yang berpengaruh terhadap kualitas hasil
pemeriksaan.
Monitoring dan evaluasi masih perlu ditingkatkan, baik
secara kuantitatif maupun kualitatif khususnya terhadap
penanganan tindak lanjut hasil pemeriksaan karena masih
rendahnya realisasi tindak lanjut. Tindak lanjut yang rendah
tersebut dapat berdampak terhadap sikap dan perilaku para
pimpinan SKPD/unit kerja lainnya serta stafnya cenderung selalu
melakukan penyimpangan prosedur dan administrasi dalam
pelaksanaan kegiatan.
Selain ketiga komponen tersebut di atas, dalam
melaksanakan pelayanan Inspektorat juga melakukan kegiatan
sebagai berikut :
a. Koordinasi Pengawasan
Inspektorat Kabupaten melakukan koordinasi pengawasan
kepada Inspektorat Provinsi, BPKP, bahkan BPK-RI selaku
pemeriksa eksternal. Pelaksanaan koordinasi telah berjalan
dengan baik namun masih perlu peningkatan untuk
RENSTRA INSPEKTORAT 2016-2021
Inspektorat Kabupaten Barru Page 21
menghindari tumpang tindihnya pengawasan atau dapat terjadi
tidak terperiksanya suatu obyek pemeriksaan dalam satu siklus
anggaran.
b. Pelayanan Pengaduan Masyarakat
Kegiatan pelayanan pengaduan masyarakat masih perlu
dioptimalkan khususnya dalam menjaring informasi dengan
pemanfaatan teknologi informasi.
Tabel 3.1
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Aspek Kajian
Capaian/ Kondisi Saat
ini
Standar yang
digunakan
Faktor Yang Mempengaruhi
Permasalahan
pelayanan Inspektorat
Internal (kewenangan Inspektorat
Eksternal (diluar
kewenangan Inspektorat)
1 2 3 4 5 6
Efektifitas Dampak
Pemeriksaan
Masih Belum Efektif, terlihat dari masih tingginya jumlah temuan berulang dari
setiap hasil pemeriksaan
Semakin rendahnya jumlah temuan pemeriksaan
Keterbatasan personil dan anggaran yang berpengaruh terhadap lama waktu
pemeriksaan
Kualitas Auditor
Sebagian Besar Aparat Pengawas Pemerintah Daerah masih berada dalam level 1 (Initial) dan 2 (Infrastructure)
Kondisi saat ini seharusnya kapabilitas Aparat Pengawas Pemerintah Daerah sudah berada pada level 3 (Integrated) atau level 4
(Managed) atau 5 (Optimized)
Terbatasnya aparat inspektorat yang dipanggil dalam penyelenggaraan diklat maupun bimtek yang berkaitan dengan pengawasan
Kuantitas Auditor
Hanya ada 4 orang pemeriksa
yang berstatus fungsional, namun 12 orang pemeriksa yang sudah bersertifikasi namun belum diangkat dalam jabatan fungsional baik auditor maupun P2UPD
Seharusnya Inspektorat
Kabupaten Barru memiliki 30 Orang Auditor/APIP
Keterbatasan Sumber Daya
Manusia
Pendidikan JFA dan P2UPD yang
penyelenggaraan nya masih sangat terbatas
Kualitas Laporan Hasil Pemeriksaan
Kualitas LHP belum memenuhi standar
LHP yang sesuai dengan standar pemeriksaan
RENSTRA INSPEKTORAT 2016-2021
Inspektorat Kabupaten Barru Page 22
“Terwujudnya Kabupaten Barru Lebih Maju, Sejahtera, Taat Azas, dan Bermartabat yang Bernafaskan
Keagamaan”
pemeriksaan dan Masih kurangnya tenaga fungsional Auditor yang telah mengikuti Diklat Sertifikasi JFA
III.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Terpilih
Visi Pembangunan Kabupaten Barru merupakan gambaran
kesuksesan yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 tahun ke depan
yang disusun dengan memperhatikan Visi RPJPD 2005-2025 Kabupaten
Barru, substansi RPJM Nasional, dinamika lingkungan strategis,
aspirasi masyarakat dan pemerintah Kabupaten Barru, serta visi misi
Bupati/Wakil Bupati. Untuk Visi Pembangunan Kabupaten Barru pada
RPJMD 2016-2021 adalah :
Visi ini menjadi arah perjalanan pembangunan Kabupaten Barru
selama tahun 2016-2021dengan penjelasan makna visi sebagai berikut :
1. Lebih maju mengandung arti ; Peningkatan berbagai indikator
pembangunan akan lebih baik seperti : Pertumbuhan ekonomi, Indeks
Pembangunan Manusia (IPM), Pendapatan perkapita, angka harapan hidup,
kehidupan beragama dan berbagai indikator sosial, ekonomi dan politik
lainnya
2. Sejahtera mengandung arti ; Pembangunan Kabupaten Barru dilakukan
untuk memberikan kemakmuran serta meningkatkan kesejahteraan
seluruh masyarakat Barru.
3. Taat asas mengandung arti ; Pembangunan Kabupaten Barru yang
dilakukan mengacu pada ketentuan agama, hukum dan norma
budaya/adat-istiadat serta kearifan lokal
RENSTRA INSPEKTORAT 2016-2021
Inspektorat Kabupaten Barru Page 23
4. Bermartabat mengandung arti ; Bahwa pembangunan di Kabupaten Barru
dilakukan dengan berlandaskan pada semangat menuju daya saing dan
kemandirian daerah dengan mengutamakan harkat kemanusiaan dan harga
diri.
5. Bernafaskan keagamaan mengandung arti ; Seluruh aktivitas
dilaksanakan oleh pemerintah dan/atau masyarakat didasarkan pada nilai-
nilai keagamaan, baik proses maupun hasil kegiatan.
Untuk mewujudkan visi tersebut, misi yang akan dijalankan
pada 2016-2021 adalah:
1. Mengoptimalkan Pemanfaatan Sumberdaya Pembangunan Untuk
Kesejahteraan Masyarakat
2. Meningkatkan Kecerdasan Dan Profesionalisme SDM
3. Mengembangkan interkoneksitas sinergis antar wilayah di tingkat
nasional, regional dan internasional;
4. Menciptakan lingkungan yang kondusif
5. Mewujudkan tata kepemerintahan yang baik (Good Governance).
Inspektorat Kabupaten Barru selaku Aparat Pengawas Internal
Pemerintah (APIP) yang berfungsi melakukan penilaian independen atas
pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah mempunyai
keterkaitan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dengan Misi Kelima
Pemerintah Kabupaten Barru yaitu “Mewujudkan tata Kepemerintahan
yang Baik”, misi ini untuk menciptakan sinergitas pencapaian tujuan
pemerintah, swasta dan masyarakat melalui kelembagaan yang
menerapkan prinsip-prinsip good govenance dalam mengawal
pembangunan.
III.3. Telaahan Renstra Kementerian dan Renstra Inspektorat Provinsi
Inspektorat Kabupaten Barru tidak melakukan telaahan terhadap
Renstra Kementerian dan Renstra Inspektorat Provinsi dikarenakan pada
dasarnya lingkup pengawasan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah
Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota sudah ada batas kewenangan
institusional yang jelas sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-
undangan.
RENSTRA INSPEKTORAT 2016-2021
Inspektorat Kabupaten Barru Page 24
III.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup
Strategis
Inspektorat Kabupaten Barru tidak melakukan telaahan rencana
tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis karena tugas
pelayanan Inspektorat tidak berhubungan langsung dengan aspek-aspek
tersebut.
III.5. Penentuan Isu-isu Strategis
Isu strategis pembinaan dan pengawasan merupakan permasalahan
yang berkaitan dengan fenomena atau yang belum dapat di selesaikan
pada tahun-tahun sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang bagi
kesinambungan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan, sehingga perlu
diatasi secara bertahap. Isu strategis di tetapkan melalui pengkajian atas
permasalahan pembinaan dan pengawasan di Kabupaten Barru sebagai
berikut:
a. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan
Salah satu yang terpenting dan strategis adalah pengelolaan
keuangan daerah. Indikator Akuntabilitas dalam pengelolaan
keuangan dan aset pemerintah daerah tergambar dari hasil opini
Aparat Pemeriksa Ekstenal oleh BPK RI setiap tahunnya. Hasil
pemeriksaan tersebut akan menemukan kelemahan-kelemahan dalam
sistem pengendalian internal serta tidak efisien dan tidak efektif
dalam mengelola sumberdaya keuangan dan aset daerah pada suatu
periode tahun anggaran.
Kenyataan menunjukan bahwa Kabupaten Barru memperoleh opini
yang belum memuaskan bahkan tidak stabil opininya, yang tentunya
menjadi sebuah masalah terhadap akuntabilitas pengelolaan
keuangan dan aset pada masing-masing daerah. Kondisi ini
teridentifikasi disebabkan oleh banyak variabel antara lain kelemahan
sumber daya yang memahami ilmu akuntansi, kelemahan kebijakan,
kelemahan sistem pengendalian yang diciptakan dalam sebuah
entitas, dan masih banyaknya kelemahan dalam implementasi aturan
perundang-undangan.
RENSTRA INSPEKTORAT 2016-2021
Inspektorat Kabupaten Barru Page 25
Untuk memperoleh Opini yang baik maka dibutuhkan upaya dari
berbagai elemen antara lain, pengambil kebijakan harus mempunyai
komitmen yang kuat, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)
yang memadai serta peran Aparat Pengawasan Internal Pemerintah
untuk mengawal para SKPD sebelum pemeriksaan BPK-RI.
b. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
Tata kelola pemerintahan yang baik (Good governance) menunjuk
pada cara kekuasaan dan kewenangan yang digunakan. Tata
pemerintahan dinilai baik ketika kekuasaan dikelola dan digunakan
untuk merespon masalah-masalah publik dengan mengikuti prinsip
dan nilai yang selama ini dinilai baik oleh masyarakat. Ketika
kekuasaan digunakan dengan cara-cara yang melanggar nilai-nilai
yang berlaku dalam masyarakat dan ketika kekuasaan digunakan
untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan golongan, suatu
pemerintahan akan dinilai buruk. Tata pemerintahan yang baik
adalah tata pemerintahan yang dikembangkan berdasarkan pada
nilai-nilai atau prinsip-prinsip good governance.
c. Paradigma Quality Assurance dan Consulting dalam Pengawasan
Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 79 tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah, dijelaskan bahwa Pengawasan atas penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk
menjamin agar Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan
efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-
undangan. Penyelenggaraan pemerintahan di daerah dilakukan
antara lain oleh Inspektorat Kabupaten. Dalam PP No. 79 tahun 2005
diatur bahwa Inspektorat Kabupaten/Kota melakukan pengawasan
terhadap: a. pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah
kabupaten/kota; b. pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan
pemerintahan desa; dan c. pelaksanaan urusan pemerintahan desa.
Paradigma fungsi pengawasan di lingkungan pemerintahan daerah
membuka suatu cakrawala baru bahwa peran dan fungsi aparat
pengawasan Inspektorat tidak hanya dimaksudkan untuk mencari
RENSTRA INSPEKTORAT 2016-2021
Inspektorat Kabupaten Barru Page 26
kelemahan-kelemahan yang berhasil dijumpai atau diidentifikasi,
melainkan juga berperan sebagai Consultant partner dan Quality
Assurance (mitra kerja dan penjamin mutu) pemerintah daerah
untuk memudahkan setiap satuan kerja perangkat daerah di unit
kerja masing-masing agar dapat mencapai tujuan dan sasaran
kegiatan operasionalnya dengan efektif dan efisien. Begitu pula,
ukuran keberhasilan setiap pekerjaan audit tidak hanya tergantung
dari banyaknya temuan audit atau dapat dilaksanakannya seluruh
rencana audit tahunan yang telah ditetapkan, melainkan lebih
ditekankan pada bagaimana rekomendasi perbaikan yang
disampaikan dapat ditindaklanjuti oleh pimpinan SKPD dengan baik
dan berhasil.
Fungsi APIP di kabupaten tidak hanya sekedar mendeteksi kesalahan
(detective control), melainkan juga untuk membantu mencegah
kemungkinan terjadinya kesalahan (preventive control), serta
mengarahkan atau mempertajam (directive control) aktivitas
operasional untuk mencapai tujuan atau target dan sasaran yang
telah ditetapkan. Inspektorat Kabupaten harus mampu memberikan
nilai tambah bagi organisasi, serta mampu mendorong terciptanya
Good Governance, pengelolaan risiko yang efektif, dan penciptaan
lingkungan pengendalian yang memadai. Setiap auditor di inspektorat
daerah diharapkan dapat menerapkan kecermatan profesinya dengan
memadai. Dengan adanya berbagai perubahan keadaan baik
lingkungan pemerintahan daerah maupun di lingkungan Inspektorat
itu sendiri, para APIP Inspektorat juga dituntut untuk lebih
memainkan peran pentingnya sebagai konsultan internal pemerintah
daerah dan mitra kerja yang efektif kepala daerah dan Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD).
d. Pencegahan Korupsi pada Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Untuk meminimalisasi terjadinya penyimpangan akibat korupsi maka
peran lembaga pengawasan Internal menjadi sangat vital dalam
menjalankan tugas dan fungsinya sebagai deteksi dini sebelum
ataupun jika ada gejala korupsi yang akan berdampak lebih luas.
RENSTRA INSPEKTORAT 2016-2021
Inspektorat Kabupaten Barru Page 27
Perkembangan pencegahan korupsi tidak hanya terfokus pada
pengelolaan keuangan tetapi telah berkembang pada penyelenggaraan
pelayanan publik.
Korupsi akan berakibat terhadap tidak tercapainya tujuan kegiatan
yang direncanakan, korupsi dapat berdampak sangat luas jika
dibiarkan. Kemiskinan akan bertambah, kerusakan hutan dan
lingkungan, daya saing daerah menurun, kualitas pelayanan publik
menjadi buruk.
Isu strategis adalah permasalahan utama yang disepakati untuk
dijadikan prioritas penanganan selama kurun waktu 5 (lima) tahun
mendatang. Isu strategis diidentifikasi dari berbagai sumber. Adapun
isu strategis yang patut diangkat dalam Renstra Inspektorat
Kabupaten Barru Tahun 2016-2021 dan perlu dipersiapkan baik
Peraturan Perundangan serta Penguatan Kelembagaan sebagai
landasan mewujudkannya dengan:
1. Belum optimalnya tindak lanjut hasil pemeriksaan oleh Satuan
Kerja Perangkat Daerah (SKPD);
2. Belum optimalnya penerapan Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah (SPIP) di jajaran SKPD;
3. Belum optimalnya implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (SAKIP) di jajaran SKPD Pemerintah Kabupaten
Barru;
4. Perlunya peningkatan pelayanan Inspektorat Kabupaten Barru atas
Pengaduan Masyarakat terhadap proses pembangunan Kabupaten
Barru.
RENSTRA INSPEKTORAT 2016-2021
Inspektorat Kabupaten Barru Page 28
IV.1. TUJUAN DAN SASARAN
a. Tujuan Strategis
1) Meningkatkan efektifitas pengawasan dan pembinaan internal
terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan
akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah.
Indikator Kinerja dan Target Tujuan
Untuk mengukur sejauh mana Inspektorat telah mencapai tujuan
strategis yang telah ditetapkan, pada masing-masing tujuan strategis
ditetapkan indikator kinerja dan target kinerja yang harus dicapai pada
akhir tahun ke lima (2021). Indikator kinerja dan target kinerja untuk
masing-masing tujuan strategis diuraikan dalam tabel 4.1 berikut ini :
Tabel 4. 1
Tujuan dan Indikator Kinerja Inspektorat Kabupaten Barru
Tujuan Indikator Target Akhir
Renstra
Meningkatkan efektifitas
pengawasan dan
pembinaan internal
terhadap penyelenggaraan
urusan pemerintahan
daerah dan akuntabilitas
pengelolaan keuangan
pemerintah daerah.
Persentase berkurangnya
temuan/rekomendasi hasil
pemeriksaan internal dan
eksternal yang harus
ditindaklanjuti
100%
Persentase pengaduan
masyarakat yang diproses
Inspektorat setiap tahun
100%
Meningkatnya jumlah Aparat
Pengawas Internal Pemerintah yang memiliki kompetensi
pengawasan yang handal dan memadai
100% (15 orang
dari 30 ASN/ aparat
Pengawasan
Meningkatnya Level Kapabilitas
APIP Inspektorat
Level 3
Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten Barru
Level 3
Persentase/Jumlah SKPD yang
memiliki nilai Evaluasi SAKIP
minimal CC
100% (30 OPD yang menyusun
LAKIP)
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN,
STRATEGI DAN KEBIJAKAN
RENSTRA INSPEKTORAT 2016-2021
Inspektorat Kabupaten Barru Page 29
b. Sasaran Strategis
Sasaran Strategis Inspektorat menggambarkan sesuatu yang akan
dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dan dialokasikan dalam 5
(lima) periode secara tahunan melalui serangkaian program dan kegiatan
yang akan dijabarkan lebih lanjut dalam suatu Rencana Kinerja (Renja).
Sasaran strategis Inspektorat merupakan penjabaran dari tujuan yang
telah ditetapkan secara lebih spesifik dan terukur. Penetapan sasaran
strategis ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan
program, kegiatan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan
atau operasional organisasi tiap-tiap tahun untuk kurun waktu 5 (lima)
tahun.
Sasaran-sasaran yang ditetapkan sepenuhnya mendukung pencapaian
tujuan strategis yang terkait. Selanjutnya masing-masing sasaran
ditetapkan kegiatan yang akan dijalankan untuk mencapai sasaran
terkait. Kegiatan-kegiatan yang ditetapkan sepenuhnya mendukung
pencapaian sasaran yang terkait. Penjabaran singkat mengenai sasaran
dan kegiatan pada masing-masing tujuan strategis Inspektorat dapat
dilihat sebagai berikut :
RENSTRA INSPEKTORAT 2016-2021
Inspektorat Kabupaten Barru Page 30
Tabel 4. 2 Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target per Tahun
No. Tujuan Sasaran Indikator Target
Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5
Meningkatkan efektifitas pengawasan dan pembinaan internal terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah.
Meningkatnya Kepatuhan SKPD terhadap Peraturan Perundang-Undangan
Persentase berkurangnya rekomendasi hasil pemeriksaan internal dan eksternal yang harus ditindaklanjuti
4%
pertahun
4%
pertahun
4%
pertahun
4%
pertahun
4%
pertahun
Meningkatnya kualitas pelayanan publik
Persentase pengaduan masyarakat atas layanan publik yang diproses/ditindaklanjuti Inspektorat
100%
tertangani
100%
tertangani
100%
tertangani
100%
tertangani
100%
tertangani
Meningkatnya kompetensi, disiplin dan etika Aparat pengawasan
Persentase pejabat fungsional/APIP yang bersertifikat pengawasan
100% (3 orang dari 15 orang target 15 orang di
akhir periode renstra
100% (3 orang dari 15 orang target 15 orang di
akhir periode renstra
100%
(3 orang dari 15 orang target 15 orang di
akhir periode renstra
100%
(3 orang dari 15 orang target 15 orang di
akhir periode renstra
100%
(3 orang dari 15 orang target 15 orang di
akhir periode renstra
Persentase kebijakan dan sisdur pengawasan yang tersusun
100 100 100 100 100
Meningkatnya level kapabilitas APIP Inspektorat
Level Kapabilitas APIP Inspektorat 1 2 2 3 3
Meningkatnya Maturitas SPIP Pemerintah Kab. Barru
Maturitas SPIP Pemerintah Barru - 2 3 3 4
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barru
Jumlah SKPD di lingkungan pemda Barru dengan nilai akuntabilitas kinerja minimal CC
- 15 20 25 30
RENSTRA INSPEKTORAT 2016-2021
Inspektorat Kabupaten Barru Page 31
a. Strategi dan Kebijakan.
Dalam Rangka pencapaian sasaran tersebut di atas, maka strategi yang
dilakukan sebagai berikut :
1) Peningkatan kualitas pelaksanaan pemeriksaan;
2) Meningkatkan kompetensi, kapabilitas, disiplin dan etika aparat
pengawasan untuk menghasilkan kinerja yang optimal dalam
mendukung peningkatkan kualitas hasil pengawasan dan pembinaan.
3) Pembinaan kepada SKPD/unit kerja untuk meningkatkan kinerja
dengan mengedepankan fungsi konsultan dan penjaminan mutu serta
berupaya melakukan pencegahan dini terjadinya penyimpangan.
4) Pendampingan kepada pemerintahan Desa untuk meningkatkan kinerja
pengelolaan keuangan.
5) Meningkatkan sikap profesional dan responsif Aparat pengawasan
terhadap lingkungan yang berpengaruh terhadap pengawasan pelayanan
publik dan kegiatan pembangunan serta membuka ruang dan saluran
partisipasi masyarakat.
Adapun kebijakan yang ditempuh untuk menjalankan strategi tersebut di
atas adalah:
1. Penyusunan dan penyempurnaan norma, standar, dan prosedur
pemeriksaan;
2. Peningkatan upaya pembinaan kepada SKPD dan unit kerja
3. Peningkatan pemeriksaan operasional SKPD berdasarkan urutan SKPD
yang resikonya paling besar (resiko tinggi);
4. Pembagian tim pemeriksa/pengawas berdasarkan risiko;
5. Penataan dan pendokumentasian hasil-hasil pemeriksaan/pengawasan
6. Peningkatan kompetensi dan kapabilitas aparat pengawas internal
pemerintah.
7. Mengkoordinasikan dan mensinergikan pelaksanaan pengawasan atas
penyelenggaraan pemerintahan daerah.
RENSTRA INSPEKTORAT 2016-2021
Inspektorat Kabupaten Barru Page 32
Tabel 4. 3
Tujuan, Sasaran, Indikator, Strategi dan Kebijakan
No. Tujuan Sasaran Indikator Strategi Kebijakan
Meningkatkan efektifitas pengawasan dan pembinaan internal terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan akuntabilitas pengelolaan keuangan
pemerintah daerah.
Meningkatnya Kepatuhan SKPD terhadap Peraturan Perundang-Undangan
Persentase berkurangnya temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal .
1. Peningkatan kualitas pelaksanaan pemeriksaan;
2. Meningkatkan
kompetensi,
kapabilitas, disiplin
dan etika aparat
pengawasan untuk
menghasilkan kinerja
yang optimal dalam
mendukung
peningkatkan kualitas
hasil pengawasan dan
pembinaan.
3. Pembinaan kepada
SKPD/unit kerja untuk
meningkatkan kinerja
dengan
mengedepankan fungsi
konsultan dan
penjaminan mutu serta
berupaya melakukan
pencegahan secara dini
terjadinya
penyimpangan.
4. Pendampingan kepada
pemerintahan Desa
untuk meningkatkan
1. Penyusunan dan penyempurnaan norma, standar, dan prosedur pemeriksaan;
2. Peningkatan upaya
pembinaan kepada
SKPD/unit kerja
3. Peningkatan pemeriksaan operasional SKPD berdasarkan urutan SKPD yang risikonya paling besar;
4. Pembagian tim pemeriksa/pengawas berdasarkan risiko;
5. Penataan dan pendokumentasian hasil-hasil pemeriksaan/pengawasan
6. Peningkatan kompetensi dan profesionalisme aparat pengawas intern pemerintah.
7. Mengkordinasikan dan
mensinergikan
Meningkatnya kualitas pelayanan publik
Persentase pengaduan masyarakat yang diproses/ditindaklanjuti Inspektorat
Meningkatnya kompetensi, disiplin dan etika Aparat pengawasan
Persentase pejabat fungsional/APIP yang bersertifikat pengawasan
1500 buah 43,753 1500 buah 43,753 1500 buah 43,753 1500 buah 43,753 1500 buah 43,753 1500 buah 7,500 218,765
1.20 1.20.07 01.10 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Alat Tulis Kantor - 35 jenis 30,930 35 Jenis 35,930 35 Jenis 35,930 35 Jenis 35,930 35 Jenis 35,930 35 Jenis 175 174,650
1.20 1.20.07 01.11 Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan
dan Penggandaan
Jumlah barang cetakan dan
Penggandaan
- 4 Jenis 7,750 4 Jenis 7,750 4 Jenis 7,750 4 Jenis 7,750 4 Jenis 7,750 4 Jenis 20 38,750
1.20 1.20.07 01.02 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah jasa telepon, listrik dan air 1 tahun 25,800 3 Jenis 25,800 3 Jenis 25,800 3 Jenis 25,800 3 Jenis 25,800 3 Jenis 13 129,000
1.20 1.20.07 01.06 Kegiatan Penyediaan Jasa
Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan
Dinas/operasional
Jumlah perizinan Kendaraan
Dinas/operasional
9 Unit 5,750 5 Unit 5,750 5 Unit 5,750 5 Unit 5,750 5 Unit 5,750 5 Unit 29 28,750
1.20 1.20.07 01.08 Kegiatan Jasa Kebersihan Kantor Terpenuhinya jasa kebersihan
1.20 1.20.07 01.09 Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan
Peralatan Kerja
Jumlah jasa perbaikan peralatan
kerja
11 Unit 12,314 10 Unit 12,314 10 Unit 12,314 10 Unit 12,314 10 Unit 12,314 10 Unit 51 61,570
1.20 1.20.07 01.13 Kegiatan Penyediaan Peralatan kantor Tersedianya peralatan kantor 6 Jenis 2,750 6 Jenis 2,750 6 Jenis 2,750 6 Jenis 2,750 6 Jenis 2,750 6 Jenis 30 13,750
1.20 1.20.07 01.14 Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah
Tangga
Jumlah peralatan rumah tangga 1 Jenis 1,750 3 Jenis 1,750 3 Jenis 1,750 3 Jenis 1,750 3 Jenis 1,750 3 Jenis 13 8,750
1.20 1.20.07 01.15 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan
dan Peraturan Perundang-undangan
Tersedianya Bahan Bacaan/koran 4 Jenis 3,600 4 Jenis 3,600 5 Jenis 3,600 5 Jenis 3,600 6 Jenis 3,600 6 Jenis 24 18,000
1.20 1.20.07 01.17 Kegiatan Penyediaan Makanan dan
Minuman
Jumlah makan dan minum harian 1 tahun 23,040 35 org 23,040 35 org 23,040 35 org 23,040 35 org 23,040 35 org 141 115,200
100% 100% 100% 100% 100%100%100%
Page 2
3
1,299,285
Rp (000) Rp (000) Rp (000) Rp (000) Rp (000) Rp (000) Rp (000)1,299,285
LokasiTahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5 Tahun 2021Kondisi Kinerja pd akhir periode
Renstra SKPD
target target target target target target
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan (output)
Data
Capaian
pada
Tahun
Awal
Perenca
naan
2015
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
target
Unit Kerja
Penanggung
jawab
1.20 1.20.07 01.18 Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan
Konsultasi ke Luar Daerah
Jumlah rapat koordinasi keluar
daerah yang dilaksanakan
18 Kali 125,730 20 Kali 125,730 25 Kali 125,730 25 Kali 125,730 25 Kali 125,730 25 Kali 113 628,650
1.20 1.20.07 01.19 Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan
Konsultasi Dalam Daerah
Jumlah rapat koordinasi dalam
daerah yang dilaksanakan
12 Kali 5,810 15 Kali 5,810 15 Kali 5,810 15 Kali 5,810 15 Kali 5,810 15 Kali 72 29,050
1.20 1.20.07 02.07 Kegiatan Pengadaan Perlengkapan
Gedung Kantor
Jumlah Perlengkapan Kantor 8 Unit 6,000 6 Unit 6,000 6 Unit 6,000 6 Unit 6,000 6 Unit 6,000 6 Unit 32 30,000
1.20 1.20.07 02.09 Kegiatan Pengadaan Peralatan
Gedung Kantor
Jumlah Peralatan Gedung Kantor 6 Unit - 5 Unit 6,000 5 Unit 6,000 5 Unit 6,000 5 Unit 6,000 5 Unit 26 24,000
1.20 1.20.07 02.10 Kegiatan Pengadaan Mebeleur Jumlah Mebeleur Kantor 3 Unit 6,200 3 Unit 6,200 3 Unit 6,200 3 Unit 6,200 3 Unit 6,200 3 Unit 15 31,000
1.20 1.20.07 02.22 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala
Gedung Kantor
Jumla/luasan gedung kantor yang
dipelihara
1 Unit 5,000 1 Unit 5,000 1 Unit 5,000 1 Unit 5,000 1 Unit 5,000 1 Unit 5 25,000
1.20 1.20.07 02.24 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah kendaraan
dinas/operasional yang dipelihara
5 Unit 15,550 5 Unit 15,550 5 Unit 15,550 5 Unit 15,550 5 Unit 15,550 5 Unit 25 77,750
1.20 1.20.07 02.26 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala
perlengkapan gedung kantor
Jumlah perlengkapan gedung
kantor yang dipelihara
15 Unit 2,500 5 Unit 2,500 5 Unit 2,500 5 Unit 2,500 5 Unit 2,500 5 Unit 35 12,500
1.20 1.20.07 02.27 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala
Peralatan Gedung Kantor
Jumlah peralatan gedung kantor
yang dipelihara
5 Unit 3,500 7 Unit 3,500 7 Unit 3,500 7 Unit 3,500 7 Unit 3,500 7 Unit 33 17,500
1.20 1.20.07 02.29 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala
Mebeleur
Jumlah Mebeleur Kantor yang
dipelihara
20 Unit 2,000 20 Unit 2,000 20 Unit 2,000 20 Unit 2,000 20 Unit 2,000 20 Unit 100 10,000
1500 buah 43,753 1500 buah 43,753 1500 buah 43,753 1500 buah 43,753 1500 buah 43,753 1500 buah 7,500 218,765
1.20 1.20.07 01.10 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Alat Tulis Kantor - 35 jenis 30,930 35 Jenis 35,930 35 Jenis 35,930 35 Jenis 35,930 35 Jenis 35,930 35 Jenis 175 174,650
1.20 1.20.07 01.11 Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan
dan Penggandaan
Jumlah barang cetakan dan
Penggandaan
- 4 Jenis 7,750 4 Jenis 7,750 4 Jenis 7,750 4 Jenis 7,750 4 Jenis 7,750 4 Jenis 20 38,750
1.20 1.20.07 01.02 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah jasa telepon, listrik dan air 1 tahun 25,800 3 Jenis 25,800 3 Jenis 25,800 3 Jenis 25,800 3 Jenis 25,800 3 Jenis 13 129,000
1.20 1.20.07 01.06 Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan
dan Perizinan Kendaraan
Dinas/operasional
Jumlah perizinan Kendaraan
Dinas/operasional
9 Unit 5,750 5 Unit 5,750 5 Unit 5,750 5 Unit 5,750 5 Unit 5,750 5 Unit 29 28,750
1.20 1.20.07 01.09 Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan
Peralatan Kerja
Jumlah jasa perbaikan peralatan kerja 11 Unit 12,314 10 Unit 12,314 10 Unit 12,314 10 Unit 12,314 10 Unit 12,314 10 Unit 51 61,570
1.20 1.20.07 01.13 Kegiatan Penyediaan Peralatan kantor Tersedianya peralatan kantor 6 Jenis 2,750 6 Jenis 2,750 6 Jenis 2,750 6 Jenis 2,750 6 Jenis 2,750 6 Jenis 30 13,750
1.20 1.20.07 01.14 Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah
Tangga
Jumlah peralatan rumah tangga 1 Jenis 1,750 3 Jenis 1,750 3 Jenis 1,750 3 Jenis 1,750 3 Jenis 1,750 3 Jenis 13 8,750
1.20 1.20.07 01.15 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-undangan
Tersedianya Bahan Bacaan/koran 4 Jenis 3,600 4 Jenis 3,600 5 Jenis 3,600 5 Jenis 3,600 6 Jenis 3,600 6 Jenis 24 18,000
1.20 1.20.07 01.17 Kegiatan Penyediaan Makanan dan
Minuman
Jumlah makan dan minum harian 1 tahun 23,040 35 org 23,040 35 org 23,040 35 org 23,040 35 org 23,040 35 org 141 115,200
100% 100% 100%100% 100% 100% 100%
Page 7
8
1,299,285
Rp (000) Rp (000) Rp (000) Rp (000) Rp (000) Rp (000) Rp (000)1,299,285
Tahun-4 Tahun-5 Tahun 2021Kondisi Kinerja pd akhir
periode Renstra SKPD
target target target target target target
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan (output)
Data
Capaian
pada
Tahun
Awal
Perenca
naan
2015
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
target
Unit Kerja
Penanggung
jawab
LokasiTahun-1 Tahun-2 Tahun-3
1.20 1.20.07 01.18 Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan
Konsultasi ke Luar Daerah
Jumlah rapat koordinasi keluar daerah
yang dilaksanakan
18 Kali 125,730 20 Kali 125,730 25 Kali 125,730 25 Kali 125,730 25 Kali 125,730 25 Kali 113 628,650
1.20 1.20.07 01.19 Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan
Konsultasi Dalam Daerah
Jumlah rapat koordinasi dalam daerah
yang dilaksanakan
12 Kali 5,810 15 Kali 5,810 15 Kali 5,810 15 Kali 5,810 15 Kali 5,810 15 Kali 72 29,050
1.20 1.20.07 02.07 Kegiatan Pengadaan Perlengkapan
Gedung Kantor
Jumlah Perlengkapan Kantor 8 Unit 6,000 6 Unit 6,000 6 Unit 6,000 6 Unit 6,000 6 Unit 6,000 6 Unit 32 30,000
1.20 1.20.07 02.09 Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung
Kantor
Jumlah Peralatan Gedung Kantor 6 Unit - 5 Unit 6,000 5 Unit 6,000 5 Unit 6,000 5 Unit 6,000 5 Unit 26 24,000
1.20 1.20.07 02.10 Kegiatan Pengadaan Mebeleur Jumlah Mebeleur Kantor 3 Unit 6,200 3 Unit 6,200 3 Unit 6,200 3 Unit 6,200 3 Unit 6,200 3 Unit 15 31,000
1.20 1.20.07 02.22 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala
Gedung Kantor
Jumla/luasan gedung kantor yang
dipelihara
1 Unit 5,000 1 Unit 5,000 1 Unit 5,000 1 Unit 5,000 1 Unit 5,000 1 Unit 5 25,000
1.20 1.20.07 02.24 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah kendaraan dinas/operasional
yang dipelihara
5 Unit 15,550 5 Unit 15,550 5 Unit 15,550 5 Unit 15,550 5 Unit 15,550 5 Unit 25 77,750
1.20 1.20.07 02.26 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala
perlengkapan gedung kantor
Jumlah perlengkapan gedung kantor
yang dipelihara
15 Unit 2,500 5 Unit 2,500 5 Unit 2,500 5 Unit 2,500 5 Unit 2,500 5 Unit 35 12,500
1.20 1.20.07 02.27 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala
Peralatan Gedung Kantor
Jumlah peralatan gedung kantor yang
dipelihara
5 Unit 3,500 7 Unit 3,500 7 Unit 3,500 7 Unit 3,500 7 Unit 3,500 7 Unit 33 17,500
1.20 1.20.07 02.29 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala
Mebeleur
Jumlah Mebeleur Kantor yang dipelihara 20 Unit 2,000 20 Unit 2,000 20 Unit 2,000 20 Unit 2,000 20 Unit 2,000 20 Unit 100 10,000
TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA INSPEKTORAT KABUPATEN BARRU
INSPEKTUR KABUPATEN BARRU
Menimbang : Dalam rangka penyempurnaan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada
Inspektorat Kabupaten Barru, perlu menetapkan Keputusan Inspektur Kabupaten Barru tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Inspektorat
Kabupaten Barru.
Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara
Nomor : PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang
Petunjuk Teknis Penjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah ;
6. Peraturan Bupati Barru Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Barru (Berita Daerah Tahun 2016 Nomor 46).
7. Keputusan Bupati Barru Nomor 441/Itda/XI/2016
tentang Pengesahan Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Barru Tahun 2016-2021.
MEMUTUSKAN
Menetapkan : KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN BARRU
TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DILINGKUNGAN INSPEKTORAT KABUPATEN BARRU
PERTAMA : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Inspektorat
Kabupaten Barru yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari keputusan ini.
KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di : Barru
Pada tanggal : 2016
INSPEKTUR BARRU
Drs. H. KAHARUDDIN, M. Si Pangkat Pembina Tk. I
NIP. 19591231 198603 1 220
Tembusan :
1 Bupati Barru, di Barru; 2. Kepala BAPPEDA Kabupaten Barru, di Barru;
3. Pertinggal.
LAMPIRAN KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN BARRU NOMOR :
TANGGAL : 2016
INDIKATOR KINERJA UTAMA INSPEKTORAT KABUPATEN BARRU
1. Nama Unit Organisasi Inspektorat Kabupaten Barru
2. Tugas Pokok Membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan pedoman yang berlaku untuk kelancaran tugas
3. Fungsi a. Perumusan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja, dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan bupati;
d. Penyusunan laporan hasil pengawasan; e. Pelaksanaan administrasi inspektorat
kabupaten; dan f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh
Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
4. Indikator Kinerja Utama
NO SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENJELASAN SUMBER
DATA PENANGGUNG
JAWAB
1 2 3 4 5 6
1. Meningkatnya Kepatuhan SKPD terhadap Peraturan Perundang-Undangan
Persentase berkurangnya temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal.
% Jumlah Temuan Hasil Pemeriksaan dalam setahun Jumlah Temuan Hasil Pemeriksaan Tahun sebelumnya X 100%
Laporan Rekapitulasi Pemantauan Hasil Temuan Pengawas an semester an
Subag Umum, Irban I, II dan III
2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik
Persentase penyelesaian kasus/ pengaduan masyarakat
%
Jumlah kasus/pengaduan masyarakat yang masuk Jumlah kasus/pengaduan masyarakat yang diproses x100%
LHP Kasus Irban I, II dan III
3. Meningkatnya kompetensi, disiplin dan etika Aparat pengawasan
Persentase pejabat fungsional/ APIP yang bersertifikat pengawasan
% Jumlah pejabat fungsional/ APIP yang bersertifikat Pengawasan Jumlah aparat Pengawasan di Inspektorat X 100%