Laporan Kerja Praktek TEKNIK SIPIL UNIVERSITAS ANDALAS 2014
KERJA PRAKTEK 2014 (TSI-480) LAPORAN PENDAHULUAN BAB II JURUSAN
TEKNIK SIPIL UNIVERSITAS ANDALAS
BAB IILANDASAN TEORI
1. 2. 2.1. Manajemen ProyekProyek adalah suatu kegiatan
investasi yang menggunakan faktor-faktor produksi untuk
menghasilkan barang dan jasa yang diharapkan dapat memperoleh
keuntungan dalam suatu periode tertentu (dalam Basuki &
Wiyanti, 2009), sedangkan secara bahasa manajemen memiliki arti
pengelolaan. Faktor-faktor produksi tersebut bisa dipersempit
menjadi tiga faktor utama yang saling berkaitan dan harus seimbang
agar mencapai kesuksesan suatu proyek, tiga faktor itu adalah
sumber daya, biaya dan waktu. Jadi dapat disimpulkan bahwa
manajemen proyek adalah suatu kegiatan mengelola dan menjaga
keseimbangan tiga faktor produksi yaitu sumber daya, biaya dan
waktu sampai menghasilkan barang dan jasa yang sesuai keinginan dan
mendapat suatu keuntungan pada rentang waktu tertentu.2.1.1. Proyek
PemerintahProyek pemerintah adalah proyek dimana yang berpihak
sebagai owner adalah pemerintah dan bagian-bagiannya seperti
kementerian atau lembaga pemerintah atau satuan kerja perangkat
daerah, institusi lain yang berada dibawah naungan pemerintah
dimana perencanaan, pelaksanaan, penggunaan dan pemeliharaan barang
dan jasa tunduk, berpedoman dan diatur oleh perundang-undangan
pemerintah.2.1.2. Proyek Swasta Proyek swasta adalah proyek dimana
yang berpihak sebagai owner adalah pihak selain pemerintah yang
perencanaan, pelaksanaan, penggunaan dan pemeliharaan diatur oleh
peraturan atau perjanjian pihak swasta tersebut atau mengikuti
peraturan lainnya yang disepakati bersama antara owner dan
penyedia.
2.2. Pengadaan Pemberi JasaPengadaan pemberi jasa dilakukan
melalui pemilihan penyedia yang diseleksi
melalui metode pemilihan, syarat dan ketentuan tertentu sesuai
dengan peraturan yang diikuti.2.2.1. Ketentuan UmumKetentuan umum
mengenai pengadaan pemberi jasa atau barang/jasa pada pemerintah
diatur dalam Perpres no.50 tahun 2010 kedalam bagian-bagian
yaitu:1. Pengertian dan Istilah2. Ruang lingkup3. Kuasa Pengguna
Anggaran4. Pejabat Pembuat Komitmen5. ULP/ Pejabat Pengadaan6.
Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan7. Penyedia Barang/Jasa8.
Jaminan Pengadaan Barang/Jasa9. Sertifikat Garansi10. Pelaksanaan
Pemilihan Penyedia Barang/Jasa11. Pelaksanaan Kontrak2.2.2.
Prakualifikasi dan PascakualifikasiPenilaian calon penyedia
dilakukan dengan cara menilai kompetensi, kemampuan usaha, dan
pemenuhan persyaratan secara adil dan transparan dimana data yang
diperlukan cukup dari formulir isian yang apabila diketahui data
palsu atau bohong maka disanksi masuk ke daftar hitam atau
dilaporkan hingga tidak bisa mengikuti proses pengadaan selama
waktu tertentu. Metoda kualifikasi tersebut terbagi menjadi dua:1.
Prakualifikasi, adalah proses penilaian kualifikasi sebelum
pemasukan penawaran.2. Pascakualifikasi, adalah proses penilaian
kualifikasi setelah pemasukan penawaran.2.2.3. TenderPengadaan
barang/jasa (procurement) dilakukan dengan dua cara yaitu dengan
tendering dan purchasing. Tender adalah pengadaan barang/jasa yang
dilakukan dengan cara memilih dan menyeleksi calon penyedia yang
terdaftar dalam sistem pengadaan dan bebas diikuti penyedia manapun
(secara terbuka). Tahun 2013 merupakan tahun dimana 100% tender
dilakukan secara elektonik (e-tendering) melalui sebuah sistem
pengadaan elektronik (LPSE) sebagaimana telah menjadi kebijakan
dari LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah).
Tender melalui serangkaian tahapan kegiatan sebagai berikut: 1.
Penyiapan dokumen lelang, lalu lelang diumumkan.2. Pendaftaran dan
penjelasan lelang sementara penyedia menyiapkan dokumen lelang.3.
Penyedia yang lolos seleksi dokumen lelang masuk ke tahap penawaran
dan menyiapkan dokumen penawaran.4. Dokumen penawaran dibuka oleh
panitia lelang dan dikualifikasi.5. Ditetapkan calon pemenang I, II
dan III lalu dievaluasi dan klarifikasi bila ada sanggahan.6. Calon
pemenang I jadi pemenang bila tidak ada sanggahan pada rentang
waktu tertentu atau calon pemenang II jadi pemenang bila calon
pemenang I terbukti curang atau tidak memenuhi
syarat/ketentuan/aturan, dan begitu seterusnya.
2.3. Perencanaan2.3.1. Proses Perencanaan dan AhliProses
perencanaan dan keterlibatan para ahli dalam proyek objek KP kami
adalah sebagai berikut:1. Kegiatan perencanaan paling banyak
dilakukan oleh konsultan perencana dimana perencanaan tersebut
mengacu kepada KAK (Kerangka Acuan Kerja).Dalam perencanaan perlu
mengikuti secara umum bagan alir perencanaan jembatan seperti:
survey data oleh surveyor dan tenaga ahli terkait kompilasi data
evaluasi data desain awal berupa tipe struktur, bahan struktur,
dimensi model struktur, hitungan awal struktur evaluasi desain
tersebut apakah cocok, bila tidak maka desain awal dimodifikasi
lagi desain modifikasi dibuat menjadi desain akhir yang menjadi
acuan pelaksana kemudian dibuat RAB pelaksanaan, gambar teknis dan
RKS (Rencana Kerja dan Syarat-Syarat).
Gambar 2.1 Bagan Alir Perencanaan Jembatan (Sumber: Nainggolan,
2011)2. Tenaga ahli dan tenaga pendukung terdiri dari: tim leader,
ahli teknik sipil (ahli geoteknik, ahli mekanika tanah, ahli
hidrologi, ahli struktur, estimator), ahli arsitektur, ahli mesin,
ahli elektro, drafter dan para asistennya membantu konsultan
perencana mendata dan mengecek keadaan asli lokasi proyek
jembatan.3. Konsultan Perencana membantu PPK menyusun dokumen
pelelangan dan membantu penjelasan dengan panitia pengadaan.2.3.2.
Standar dan Peraturan PerencanaanStandar dan peraturan perencanaan
jembatan mengikuti standar yang dikeluarkan oleh pemerintah seperti
SNI atau menggunakan acuan standar luar negeri bila proyek tersebut
merupakan kerjasama antara pemerintah dengan pihak asing atau luar
negeri yang selengkapnya akan dibahas pada akhir bab ini.2.3.3.
Proses Perencanaan StrukturPerencanaan struktur bawah (pondasi
sumuran) sesuai SNI 03-3447-1994:1. Semua gaya vertikal dan lateral
ultimit dari bangunan bawah dihitung berdasarkan ketentuan.2. Data
geoteknik pada lokasi sumuran disiapkan, meliputi stratigrafi dan
semua parameter tanah yang diperlukan untuk rencana pondasi.3.
Bentuk dan dimensi sumuran ditentukan sesuai ketentuan dasar suuran
harus masuk minimum 1,5 meter ke dalam lapisan tanah keras.4. Daya
dukung tanah ultimit dan faktor keamanan sesuai ketentuan
dihitung.5. Kemantapan lateral pondasi sumuran dihitung sesuai
rumus dan faktor keamanan sesuai ketentuan juga dihitung.6.
Kemantapan terhadap guling dan faktor keamanan sesuai ketentuan
dihitung.7. Deformasi vertikal, deformasi lateral dan rotasi sesuai
ketentuan dihitung.8. Kekuatan struktur balok pondasi, dinding
sumuran dan sambungan sumuran dengan balok pondasi sesuai
ketentuan.9. Jika salah satu ketentuan tidak terpenuhi, maka
simensi sumuran harus diubah dan dihitung ulang sesuai urutan.10.
Gambar rencana dengan usuran skala dibuat sesuai
ketentuan.Perencanaan struktur bawah (abutmen dan pilar):Untuk
menambah faktor keamanan disarankan abutmen diurug setinggi elevasi
perletakannya. Hal tersebut akan memberikan akses yang bagus pada
konstruksi pelat jembatan (dalam Wirapati, 2010). Daya dukung tanah
dasar yang diijinkan didapatkan dari survey penyelidikan tanah.
Besarnya tekanan yang diijinkan bergantung pada dimensi pondasi dan
beban yang bekerja pada abutmen jembatan. Beberapa penyebab
kegagalan gelincir antara lain:a. Abutmen dibangun pada tanah yang
rawan longsor.b. Struktur abutmen berdiri di atas tanah lempung
yang besar daya dukungnya berbanding lurus dengan kedalamannya.c.
Struktur abutmen berdiri pada lapisan yang kuat namun dibawah
lapisan kuat tersebut terdapat lapisan rapuh.d. Struktur abutmen
didirikan pada lapisan yang memiliki tekanan air pori yang tinggi
(dapat disebabkan keadaan alam atau sumber buatan).Jika tidak
satupun dari tanda-tanda diatas ditemukan maka analisa kegagalan
gelincir tidak perlu dilakukan (Wirapati, 2010). Sedangkan
perencanaan struktur atas (balok girder dan pelat) adalah sebagai
berikut:1. Data-data umum untuk perencanaan dikumpulkan dan dimensi
direncanakan.2. Hitung perencanaan pelat dengan perhitungan beban
lalu lintas rencana, angin dan beban lainnya dan cek apakah
memerlukan penghubung geser atau tidak (shear connector).3.
Ketebalan pelat girder diperiksa untuk memutuskan pengaku
diperlukan atau tidak, jika perlu maka dilakukan perhitungan jarak
antar pelat pengaku, baik pengaku melintang atau memanjang.4. Kuat
geser nominal balok gelagar diperiksa untuk menentukan kuat geser
rencana.5. Periksa kuat geser rencana apakah sudah memenuhi syarat
dengan menghitung gaya geser.6. Interaksi kuat geser dan lentur
diperiksa, bila sudah memenuhi syarat maka dimensi rencana tadi
digunakan.2.3.4. Dokumen Hasil PerencanaanHasil perencanaan yang
dilakukan oleh konsultan perencana menghasilkan dokumen-dokumen
yang menjadi acuan pelaksanaan seperti:1. Gambar Rencana
TeknikUntuk menyeleksi kontraktor (dalam hal ini penyedia pekerjaan
konstruksi) maka dokumen ini digunakan dalam menilai aspek teknis
yang ditawarkan calon kontraktor untuk dilakukan penyesuaian.
Sedangkan selama pelaksanaan konstruksi dokumen ini dijadikan
sebagai acuan kontraktor dan hal-hal yang tidak jelas ditanyakan
kepada konsultan pengawas.2. Rencana Anggaran BiayaUntuk menyeleksi
kontraktor maka dokumen ini digunakan sebagai pembanding apakah
harga yang ditawarkan dalam pekerjaan konstruksi memenuhi HPS atau
lebih rendah dari HPS dengan harga yang masuk akal. Sedangkan
selama pelaksanaan konstruksi, kontraktor akan menjadikan dokumen
ini sebagai acuan penganggaran biaya dan sebelumnya telah dibuat
Rencana Anggaran Pelaksanaan dimana selisihnya akan menjadi
keuntungan kontraktor.3. Rencana Kerja dan Syarat-SyaratUntuk
menyeleksi kontraktor maka dokumen ini digunakan sebagai penilaian
apakah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dan rencana kerja
yang jelas sesuai dokumen sedangkan selama pelaksanaan konstruksi,
kontraktor harus melaksanakan sesuai rencana kerja dan
kesepakatan-kesepakatan yang disetujui oleh owner dan kontraktor
(penyedia) sesuai persyaratan.
2.4. Pengadaan Kontraktor2.4.1. Metoda Pemilihan
KontraktorMetoda pemilihan kontraktor antara pemerintah dan swasta
memiliki perbedaan. Pemilihan dengan cara versi pemerintah terdapat
dalam Perpres no.70 tahun 2012 pasal 35 terdiri dari 5 metoda
berikut:1. Pelelangan UmumMetode pemilihan Penyedia
Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya untuk semua pekerjaan yang
dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa
Lainnya yang memenuhi syarat.2. Pemilihan LangsungMetode pemilihan
Penyedia Pekerjaan Konstruksi untuk pekerjaan yang bernilai paling
tinggi Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).3. Pelelangan
TerbatasMetode pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi
dengan jumlah Penyedia yang mampu melaksanakan diyakini terbatas
dan untuk pekerjaan yang kompleks.4. Pengadaan LangsungPengadaan
Barang/Jasa langsung kepada Penyedia Barang/Jasa, tanpa melalui
Pelelangan Seleksi/Penunjukan Langsung.5. Penunjukan LangsungMetode
pemilihan Penyedia Barang/Jasa dengan cara menunjuk langsung 1
(satu) Penyedia Barang/Jasa.Sedangkan dengan cara swasta memiliki
cara masing-masing tetapi biasanya mengacu pada cara pemerintah
atau standar kontrak internasional seperti:1. FIDIC (Federation
Internationale Des Ingenieurs Conceils)2. JCT (Joint Contract
Tribunal) dari RIBA (Royal Institute of British Architect)3.
Article and Condition of Building Contract, diterbitkan oleh
Singapore/Hongkong Institute of Architect.Pada umumnya cara swasta
menggunakan metoda pelelangan terbatas dengan mengundang beberapa
calon penyedia yang dikenal untuk melakukan presentasi untuk
diseleksi.2.4.2. Proses Tata Cara Pemilihan KontraktorPemilihan
kontraktor dilakukan dengan cara penyeleksian calon kontraktor
dimana para calon kontraktor memasukkan dokumen kualifikasi dan
dokumen penawaran masing-masing. Sedangkan ULP (Unit Layanan
Pengadaan) mengeluarkan dokumen pengadaan berisi informasi dan
ketentuan yang harus dipatuhi pihak-pihak proses
pemilihan/pengadaan hingga tata cara dan kriteria penilaian namun
bila menggunakan metoda prakualifikasi, ULP mengeluarkan dokumen
kualifikasi dan dokumen pemilihan. Pelaksanaan penilaian
kualifikasi (dalam Perpres no.70 tahun 2012 pasal 56) calon
kontraktor (pekerjaan konstruksi) dilakukan dengan tiga cara, yaitu
prakualifikasi (sebelum pemasukan penawaran), untuk metoda
pemilihan:a) Pelelangan umum (pekerjaan konstruksi kompleks/>Rp
100 Milyar).b) Penunjukan langsung.c) Pengadaan langsung. Penilaian
kualifikasi dengan cara bersamaan dengan pemasukan dokumen
penawaran dilakukan untuk metoda pemilihan penunjukan langsung
dengan penanganan darurat. Penilaian kualifikasi dengan
pascakualifikasi (setelah pemasukan dokumen penawaran) dilakukan
untuk metoda pemilihan:a) Pelelangan umum (seluruh jenis pekerjaan
konstruksi kecuali pekerjaan kompleks/>Rp 100 Milyar).b)
Pemilihan langsung.Pemasukan dokumen penawaran oleh calon
kontraktor dilakukan dengan 3 metoda panyampaian dokumen, yaitu:1.
Metoda satu sampulPenyampaian dokumen penawaran pada satu waktu,
dimana hanya disampaikan satu sampul dokumen berisi dokumen
administrasi, teknis dan harga. Metoda ini digunakan untuk evaluasi
teknis yang tidak dipengaruhi penawaran harga dimana bila dalam
pekerjaan konstruksi, spesifikasi teknis maupun volumenya telah
tercantum jelas dalam dokumen pengadaan. Metoda ini juga digunakan
untuk pemilihan kontraktor dengan metoda pengadaan langsung dan
penunjukan langsung.2. Metoda dua sampulPenyampaian dokumen
penawaran pada satu waktu dimana terdiri dari dua sampul, biasanya
sampul satu berisi dokumen administrasi dan teknis, sedangkan
sampul dua berisi dokumen harga. Metoda ini digunakan untuk
evaluasi teknis dipengaruhi penawaran harga bilamana dalam
pekerjaan konstruksi, menggunakan evaluasi sistem nilai atau sistem
biaya selama umur ekonomis.3. Metoda dua tahapPenyampaian dokuen
penawaran dilakukan pada dua tahap yang berbeda, biasanya
ciri-cirinya adalah pekerjaan kompleks atau memenuhi kriteria
kinerja tertentu dari keseluruhan sistem, termasuk pertimbangan
kemudahan atau efisiensi pengoperasian dan pemeliharan peralatannya
atau mempunyai beberapa alternatif penggunaan sistem dan desain
penerapan teknologi yang berbeda atau membutuhkan waktu evaluasi
teknis yang lama dan/atau membutuhkan penyetaraan teknis.Metoda
penilaian atau evaluasi penawaran ada 3 sistem, yaitu:1. Sistem
gugurUmum digunakan pada pengadaan pekerjaan konstruksi.2. Sistem
nilaiUntuk pekerjaan konstruksi dimana keunggulan teknis sepadan
dengan harga karena penawaran harga sangat mempengaruhi kualitas
teknis.3. Sistem penilaian biaya selama umur ekonomisUntuk
pekerjaan konstruksi yang memperhatikan faktor-faktor umur
ekonomis, harga, biaya operasional, biaya pemeliharaan dan jangka
waktu operasi tertentu.Dari berbagai metoda yang digunakan dalam
proses lelang untuk menyeleksi penyedia pekerjaan konstruksi atau
kontraktor, maka kombinasi metoda pelaksanaan pemilihan pekerjaan
konstruksi/kontraktor sebagai berikut:1. Pelelangan umum secara
pascakualifikasi metode satu sampul evaluasi sistem gugur.2.
Pelelangan umum prakualifikasi metode dua tahap dan evaluasi sistem
nilai dan sistem penilaian biaya selama umur ekonomis.3. Pemilihan
langsung secara pascakualifikasi metode satu sampul dan evaluasi
sistem gugur.4. Pelelangan terbatas.5. Penunjukan langsung.6.
Pengadaan langsung.Secara umum proses/tahapan pengadaan kontraktor
melalui beberapa tahapan berikut:1. Pengumuman lelang
(prakualifikasi/pascakualifikasi).2. Pengambilan dokumen pengadaan
(dokumen kualifikasi bila prakualifikasi).3. Pemberian
penjelasan.4. Pemasukan dokumen penawaran (pemasukan dokumen
kualifikasi bila prakualifikasi).5. Evaluasi dokumen.6. Pembuktian
kualifikasi (Undangan bila prakualifikasi).7. Pembuatan Berita
Hasil Acara Pelelangan (bila prakualifikasi: pemberian dokumen
pemilihan, penjelasan, pengambilan dokumen pemilihan, pemasukan
dokumen pemilihan, pembukaan dokumen pemilihan dan diselingi
sanggahan dan sanggahan banding bila dua sampul atau pengumuman
peserta lulus per tahap bila dua tahap).8. Penetapan pemenang.9.
Pengumuman pemenang.10. Masa sanggah hasil lelang dan sanggah
banding bila perlu.11. Penunjukkan pemenang.12. Penandatanganan
kontrak.2.5. Dokumen Kontrak2.5.1. Pembahasan Umum Dokumen
KontrakMengacu kepada Keputusan Menteri Kimpraswil
No.257/KPTS/M/2004 tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Jasa
Konstruksi, dokumen kontrak merupakan keseluruhan dokumen yang
mengatur hubungan hukum antara pengguna jasa dan penyedia jasa
untuk melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan, yang terdiri
dari:a) Surat perjanjian.b) Surat penunjukkan penyedia jasa.c)
Surat penawaran.d) Adendum dokumen lelang (bila ada).e)
Syarat-syarat khusus kontrak.f) Syarat-syarat umum kontrak.g)
Spesifikasi teknis.h) Gambar-gambar.i) Daftar kuantitas harga.j)
Dokumen lain yang tercantum dalam lampiran kontrak.Dokumen lain
contohnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, Berita Acara Hasil
Pelelangan, Berita Acara Penjelasan dokumen pemilihan penyedia
barang/jasa.Biasanya jenis proyek yang didanai oleh pemerintah maka
jenis kontraknya diatur berdasarkan peraturan pemerintah, sedangkan
proyek swasta menggunakan jenis kontrak swasta yang banyak
mengadopsi dari FIDIC. Jenis proyek pada pemerintah dikelompokkan
berdasarkan dasar-dasar tertentu yang akan dibahas pada sub-bab
2.5.2, sedangkan jenis kontrak swasta yang menggunakan sistem FIDIC
fokus kepada pertanggungjawaban para pihak, terdiri dari:1. Short
Form of Contract/(Green Book)Pekerjaan tidak terlalu kompleks yang
metoda perhitungan bisa diperkirakan sendiri oleh pemilik dan bisa
menunjuk ahli teknik jika perlu.2. Construction Contract/(Red
Book)Pekerjaan konstruksi dimana didesain oleh pemilik atau ahli
teknik atau beberapa elemen pekerjaan tidak dominan yang
membutuhkan kontraktor seperti pekerjaan sipil, mekanikal,
elektrikal atau pekerjaan konstruksi.3. Plant and Design Build
Contract/(Yellow Book)Pekerjaan sipil, mekanikal dan elektrikal
dilaksanakan kontraktor sesuai desain dalam spesifikasi teknis.4.
EPC (Engineering Procurement Contract)/(Turnkey Contract)/(Silver
Book)Desain dan pelaksanaan dilaksanakan oleh kontraktor dimana
pekerjaannya kompleks, rumit dan data lokasi proyek yang tidak
lengkap diketahui.5. DBO (Design Build and Operate)/(Gold
Book)Kontraktor sebagai pelaksana dan pengoperasi proyek, biasanya
jangka waktu 20 tahun dan banyak digunakan pada kontrak
internasional.6. Construction Contract MDB (Multilateral
Development Banks) Harmonised Ed/(Harmonised Red Book)Seluruh
desain pekerjaan dan desain teknik dibuat oleh pemilik atau
engineer yang mewakili pemilik dimana pendanaan diberi MDB walau
beberapa pekerjaan dibuat oleh kontraktor seperti pekerjaan sipil,
mekanikal, elektrikal dan konstruksi.7. Client/Consultant Model
Services Agreement (White Book)Pemilik pekerjaan membutuhkan jasa
engineer sebagai konsultan manajemen proyek, adminstrasi dokumen
kontrak, pelaksanaan pekerjaan pre-investment dan feasibility
studies serta pekerjaan berkaitan dengan perencanaan proyek. 2.5.2.
Jenis-Jenis Kontrak ProyekJenis-jenis kontrak proyek pemerintah
sesuai Perpres no.70 tahun 2012, dikelompokkan berdasarkan:1. Cara
pembayarana. Lump SumSeluruh pekerjaan dilakukan selesai pada waktu
tertentu dan harga pasti sesuai kontrak awal tanpa ada penambahan
atau pengurangan dan jika ada maka menjadi tanggungan penyedia.b.
Harga SatuanSama dengan Lump Sum tetapi perbedaannya adalah volume
pekerjaan yang direncanakan disetujui dan ditetapkan bersama dan
boleh ada penambahan/pengurangan dengan pembayaran sesuai volume
pekerjaan selesaidihitung bersama.c. Gabungan Lump Sum dan Harga
Satuand. PresentaseUntuk jasa konsultasi/jasa lainnya yang diberi
imbalan sesuai presentase nilai pekerjaan tertentu dan tahapan yang
telah selesai sesuai kontrak.e. Terima Jadi (Turnkey)Untuk
pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dimana jumlah
harga pasti dan tetap sampai seluruh pekerjaan selesai, dibayar
sesuai penilaian bersama yang telah sesuai kriteria kinerja.2. Cara
pembayarana. Tahun Tunggal/Single YearKontrak diikat anggaran
selama masa 1 tahun anggaran.b. Tahun Jamak/Multi YearsKontrak
diikat anggaran selama lebih 1 tahun anggaran, bila nilai proyek
>Rp. 10 Milyar untuk pekerjaan diluar yang disebutkan Perpres no
70 thn.2012 pasal 52 ayat 2(a) (seperti pekerjaan konstruksi proyek
ini) maka harus dengan persetujuan Menteri Keuangan atau Kepala
Daerah bila di daerah. 3. Sumber pendanaana. Pengadaan
TunggalKontrak antara 1 PPK dan 1 Penyedia Barang/Jasa.b. Pengadaan
JamakKontrak antara beberapa PPK dan 1 Penyedia Barang/Jasa.c.
Payung (Framework Contract)Kontrak harga satuan antara K/L/D/I
(Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi)
dengan Penyedia Barang/Jasa dimana volume belum ditentukan saat
kontrak dan imbalan dibayar sesuai volume yang sudah selesai yang
diukur secara bersama dan nyata.4. Jenis pekerjaana. Pengadaan
Pekerjaan TunggalKontrak pengadaan Penyedia Barang/Jasa yang
terdiri dari 1 pekerjaan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan.b.
Pengadaan Pekerjaan TerintegrasiKontrak pengadaan pekerjaan
konstruksi kompleks dengan menggabungkan pekerjaan perencanaan,
pelaksanaan dan /atau pengawasan.2.5.3. Dokumen-Dokumen, Sistem
Pembayaran dan Jaminan-Jaminan Proyek KonstruksiDokumen pelaksanaan
merupakan dokumen pengadaan yang dibuat oleh ULP untuk melakukan
proses pengadaan. Dokumen pengadaan terdiri atas:1. Dokumen
kualifikasi.2. Dokumen pemilihan.Dokumen kualifikasi berisi tentang
petunjuk pengisisan formulir isian kualifikasi, formulir isian
kualifikasi, instruksi kepada peserta kualifikasi, lembar data
kualifikasi, pakta integritas dan tata cara evaluasi kualifikasi.
Dokumen pemilihan berisi tentang pengumuman calon penyedia,
instruksi kepada peserta Pengadaan Barang/Jasa, syarat-syarat umum
kontrak, sayarat-syarat khusus kontrak, spesifikasi teknis, KAK,
gambar, bentuk surat penawaran, rancangan kontrak, bentuk jaminan
dan contoh-contoh formulir yang perlu diisi. Dari dokumen pengadaan
tersebut, para calon kontraktor membuat dokumen administrasi yang
berisi hal-hal bersifat administratif seperti data penyedia
meliputi identitas perusahaan, ijin usaha, akta, pemilik, pengurus,
tenaga ahli, peralatan dan pajak sesuai yang diminta dalam dokumen
pengadaan/pelelangan. Sistem pembayaran dalam proyek juga diatur
dalam Perpres no.54 tahun 2010 (pasal 88) seperti pemilik membayar
uang muka kepada penyedia/kontraktor dimana bila usaha kecil
(jarang untuk kontraktor) maksimum 30% dari nilai kontrak,
sedangkan usaha besar maksimum 20% dari nilai kontrak. Untuk
kontrak tahun jamak seperti pada proyek ini maka uang muka dibayar
dari yang terkecil antara dua pilihan yaitu 20% dari kontrak
pertama atau 15% dari kontrak. Dari uang muka tersebut maka
kontraktor akan dinilai jaminan pelaksanaan uang mukanya dengan
pencapaian prestasi pekerjaan sehingga nilai jaminan uang muka
secara bertahap dapat dikurangi secara proposional dan prestasi
tersebut akan dibayar (pasal 89) secara bulanan atau tahapan
penyelesaian pekerjaan atau sekaligus setelah seluruh pekerjaan
selesai dimana sebelumnya telah dikurangi dengan angsuran
pengembalian uang muka, pajak dan denda jika ada. Pembayaran
prestasi kerja tersebut diminta kepada PPK. Jika ada subkontraktor
maka dimintakan pula pembayaran sesuai pekerjaan yang telah
diselesaikannya dilengkapi bukti pembayaran. PPK dapat menahan
pembayaran ini sebagai uang retensi (sebagai jaminan pemeliharaan
pekerjaan konstruksi). Jaminan-jaminan yang digunakan dalam proyek
konstruksi sama dengan yang digunakan dalam pengadaan Barang/Jasa,
yaitu:1. Jaminan PenawaranJaminan ini dibayar oleh
penyedia/kontraktor 1%-3% HPS. Lalu dikembalikan jika PPK telah
menerima Jaminan Pelaksanaan untuk tandatangan kontrak. Jaminan ini
tidak ada untuk pemilihan kontraktor dengan cara penunjukan
langsung dan pengadaan langsung.2. Jaminan PelaksanaanJaminan untuk
kontrak >Rp 100 juta, untuk nilai penawaran terkoreksi antara
80%-100% HPS maka besarnya 5% nilai kontrak sedangkan