BAB 1. PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Di dalam melakukan tugas dan profesinya, seorang dokter mempunyai tugas utama adalah menegakkan diagnosis medis bagi penderita untuk kemudian memberikan terapi yang tepat dan rasional dengan tujuan mengembalikan kondisi tubuh penderita tersebut sefisiologis mungkin. Terdapat pula tugas lain yang patut diperhatikan oleh setiap dokter dalam kaitan dengan pengabdian kepada masyarakat, yaitu membantu proses penegakan hukum dengan melakukan pemeriksaan dan perawatan korban sebagai akibat suatu tindak pidana, baik korban hidup maupun korban mati, juga pemeriksaan terhadap barang bukti lain yang diduga berasal dari tubuh manusia. Untuk melaksanakan tugas tersebut maka pihak yang berwenang (penyidik) akan menyertainya dengan surat permintaan visum et repertum (SPVR), dengan demikian maka dokter akan melaporkan hasil pemeriksaannya secara tertulis kepada pihak peminta visum et repertum tersebut. Hasil dari pemeriksaan secara tertulis tersebut dituangkan dalam bentuk surat keterangan ahli yang lazim disebut visum et repertum. 1
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
BAB 1. PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Di dalam melakukan tugas dan profesinya, seorang dokter mempunyai tugas
utama adalah menegakkan diagnosis medis bagi penderita untuk kemudian
memberikan terapi yang tepat dan rasional dengan tujuan mengembalikan kondisi
tubuh penderita tersebut sefisiologis mungkin. Terdapat pula tugas lain yang patut
diperhatikan oleh setiap dokter dalam kaitan dengan pengabdian kepada masyarakat,
yaitu membantu proses penegakan hukum dengan melakukan pemeriksaan dan
perawatan korban sebagai akibat suatu tindak pidana, baik korban hidup maupun
korban mati, juga pemeriksaan terhadap barang bukti lain yang diduga berasal dari
tubuh manusia. Untuk melaksanakan tugas tersebut maka pihak yang berwenang
(penyidik) akan menyertainya dengan surat permintaan visum et repertum (SPVR),
dengan demikian maka dokter akan melaporkan hasil pemeriksaannya secara tertulis
kepada pihak peminta visum et repertum tersebut. Hasil dari pemeriksaan secara
tertulis tersebut dituangkan dalam bentuk surat keterangan ahli yang lazim disebut
visum et repertum.
Pembuatan visum et repertum dimaksudkan sebagai ganti barang bukti,
dimana barang bukti yang diperiksa tersebut tidak mungkin dihadapkan di sidang
pengadilan dalam keadaan sebagaimana adanya. Hal ini dimungkinkan karena barang
bukti tersebut yang ada hubungannya dengan tubuh manusia (misalnya: luka, mayat,
atau bagian tubuh lainnya) segera akan berubah menjadi sembuh atau membusuk.
Pembuktian merupakan tahap paling menentukan dalam proses persidangan
pidana mengingat pada tahap pembuktian tersebut akan ditentukan terbukti tidaknya
seorang terdakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan
penuntut umum, oleh karena pembuktian merupakan bagian dari proses peradilan
1
pidana, maka tata cara pembuktian tersebut terikat pada Hukum Acara Pidana yang
berlaku yaitu Undang-Undang nomor 8 tahun 1981.
Dalam pasal 183 Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 dinyatakan: “Hakim
tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-
kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak
pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang melakukannya”.
Dari bunyi pasal 183 Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 kiranya dapat
dipahami bahwa pemidanaan baru boleh dijatuhkan oleh hakim apabila:
1. Terdapat sedikitnya dua alat bukti yang sah
2. Dua alat bukti tersebut menimbulkan keyakinan hakim tentang telah terjadinya
perbuatan pidana
3. Dan perbuatan pidana tersebut dilakukan oleh terdakwa
Alat bukti yang sah menurut pasal 184 ayat 1, Undang-Undang nomor 8 tahun
1981 adalah:
1. Keterangan saksi
2. Keterangan ahli
3. Surat
4. Keterangan terdakwa
5. Petunjuk
Menurut pendapat dr. Tjan Han Tjong visum et repertum merupakan suatu hal
yang penting dalam pembuktian karena menggantikan sepenuhnya corpus delicti
(tanda bukti). Seperti diketahui dalam suatu perkara pidana yang menyangkut
perusakan tubuh dan kesehatan serta membinasakan nyawa manusia, maka tubuh si
korban merupakan corpus delicti. Dalam perkara pidana yang lain dimana tanda
buktinya (corpus delicti) merupakan suatu benda (tidak bernyawa) misalnya senjata
tajam/api yang dipakai untuk melakukan suatu tindak pidana, barang hasil
curian/penggelapan, mata uang yang dipalsukan dan lain-lain pada umumnya selalu
dapat diajukan di muka sidang pengadilan sebagai barang/tanda bukti. Akan tetapi
tidak demikian halnya dengan corpus delicti yang berupa tubuh manusia, oleh karena
2
misalnya luka-luka pada tubuh seseorang akan selalu berubah-ubah yaitu mungkin
akan sembuh, membusuk atau akhirnya menimbulkan kematian dan mayatnya akan
menjadi busuk dan dikubur, jadi kesimpulannya keadaan itu tidak pernah tetap seperti
pada waktu pemeriksaan dilakukan, maka oleh karenanya corpus delicti yang
demikian itu tidak mungkin disediakan/diajukan pada sidang pengadilan dan secara
mutlak harus diganti oleh visum et repertum.
Inti dari suatu visum et repertum pada dasarnya terletak pada bagian
kesimpulan karena di dalamnya terdapat jenis luka, kekerasan luka, dan kualifikasi
luka. Dalam proses peradilan, jenis luka dan kekerasan luka membuktikan adanya
"peristiwa hukum", sedangkan kualifikasi luka mampu menggambarkan "akibat
hukum" suatu kecederaan. Kualifikasi luka dapat membantu penegak hukum untuk
menjatuhkan keputusan hukum, kualifikasi luka ini dapat berdasarkan:
1. KUHP pasal 352 yaitu penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau
halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian (sebagai
penganiayaan ringan).
2. KUHP pasal 351 ayat 1 yaitu penganiayaan yang menimbulkan penyakit atau
halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian.
3. KUHP pasal 351 ayat 2 yaitu penganiayaan yang menimbulkan luka berat.
1.2 Tujuan
1.2.1 Tujuan Umum
Tujuan umum dari refrat ini adalah mengetahui tentang visum et repertum
pada korban hidup sekaligus tentang kualifikasi luka.
1.2.2 Tujuan Khusus
1. Mengetahui tentang visum et repertum
2. Mengetahui tentang visum et repertum pada korban hidup
3. Mengetahui tentang kualifikasi luka
4. Mengetahui dasar-dasar hukum atau undang-undang yang bersangkutan dengan
visum et repertum
3
1.3 Permasalahan
1. Pengertian visum et repertum
2. Landasan hukum visum et repertum
3. Bentuk dan susunan visum et repertum
4. Macam-macam visum et repertum korban hidup
5. Landasan hukum kualifikasi luka
6. Pembagian kualifikasi luka
4
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Visum et Repertum
2.1.1 Definisi Visum Et Repertum
Keterangan ahli merupakan keterangan yang diberikan oleh ahli kedokteran
forensik atau dokter bukan ahli kedokteran forensik. Keterangan ini dibuat dalam
bentuk tulisan yang dahulu dikenal sebagai Visum et Repertum yang berisi tentang
seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang
merupakan tindak pidana.
Menurut dr. Abdul Mun’im Idries, Sp.F, pengertian Visum et Repertum (VR)
secara hukum adalah (Idries, 1997):
1. “Laporan dari ahli untuk pengadilan, khususnya dari pemeriksaan oleh
dokter, dan di dalam perkara pidana”
2. Surat keterangan tertulis yang dibuat oleh dokter atas sumpah/janji
(jabatan/khusus), tentang apa yang dilihat pada benda yang diperiksanya
3. Suatu laporan tertulis dari dokter yang telah disumpah tentang apa yang
dilihat dan ditemukan pada barang bukti yang diperiksanya serta memuat pula
kesimpulan dari pemeriksaan tersebut guna kepentingan peradilan.
Dalam kamus hukum tahun 1972 (oleh Prof. Subekti, SH dan Tjirosudibio), V.e.R
adalah suatu surat keterangan seorang dokter yang memuat kesimpulan suatu
pemeriksaan yang telah dilakukannya, misalnya atas mayat seseorang untuk
menentukan sebab kematian dan lain sebagainya, keterangan mana diperlukan
oleh hakim dalam suatu perkara.
Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat didefinisikan visum et
repertum sebagai laporan tertulis untuk yustisi yang dibuat oleh dokter atas sumpah
tentang segala sesuatu yang diamati (terutama yang dilihat dan ditemukan) pada
benda yang diperiksa. (Visum=dilihat, Repertum=ditemukan). Istilah Visum et
Repertum ini dapat ditemukan dalam lembaran Negara tahun 1937 Nomor : 350 Pasal
I yang terjemahannya :
5
“Visa et Reperta pada dokter yang dibuat baik atas sumpah dokter yang
diucapkan pada waktu menyelesaikan pelajarannya di Negeri Belanda atau
Indonesia, maupun atas sumpah khusus seperti tercantum dalam pasal 2,
mempunyai daya bukti yang sah dalam perkara pidana selama Visa et Reperta
tersebut berisi keterangan mengenai hal-hal yang diamati oleh dokter itu pada
benda-benda yang diperiksa”. (Anonim, 2006)
Dengan berlakunya KUHAP maka Lembaran Negara tahun 1937 Nomor 350 ini
seharusnya dicabut. Namun karena isi Lembaran Negara tersebut tidak bertentangan
dengan KUHAP sedang istilah Visum et Repertum tidak ditemukan dalam KUHAP,
maka Menteri Kehakiman dalam peraturan Nomor: M.04.UM.01.06 tahun 1983 pasal
10 menyatakan bahwa hasil pemeriksaan Ilmu Kedokteran Forensik disebut Visum et
Repertum. Oleh karena itu keterangan ahli/keterangan hasil pemeriksaan Ilmu
Kedokteran Forensik seperti dimaksud KUHAP tidak lain adalah Visum et Repertum.
2.1.2 Dasar Hukum Dari Visum Et Repertum
Visum et Repertum merupakan pengganti sepenuhnya barang bukti yang
diperiksa, maka oleh karenanya pula Visum et Repertum pada hakekatnya adalah
menjadi alat bukti yang sah. Baik di dalam kitab hukum acara pidana yang lama,
yaitu RIB maupun kitab hukum acara pidana (KUHAP) tidak ada satu pasalpun yang
memuat perkataan Visum et Repetum. Hanya di dalam lembaran negara tahun 1973
no 350 pasal 1 dan pasal 2 yang menyatakan bahwa visum et repertum adalah suatu
keterangan tertulis yang dibuat oleh dokter atas sumpah atau janji tentang apa yang
dilihat pada benda yang diperiksanya yang mempunyai daya bukti dalam perkara-
perkara pidana.
Didalam KUHAP terdapat pasal-pasal yang berkaitan dengan kewajiban
dokter untuk membantu peradilan, yaitu dalam bentuk keterangan ahli, pendapat
orang ahli, ahli kedokteran kehakiman, dokter, dan surat keterangan dari seorang ahli
yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau suatu
keadaan yang diminta secara resmi dari padanya (KUHAP: pasal 187 butir c).
6
Bila kita lihat perihal apa yang dimaksudkan dengan alat bukti yang sah menurut
KUHAP pasal 184 ayat 1 yaitu:
1. Keterangan saksi
2. Keterangan Ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan Terdakwa
Maka visum et repertum dapat dikatakan sebagai keterangan ahli maupun sebagai
surat. Hal ini tercantum dalam
Pasal 186
“Keterangan ahli adalah apa yang seorang ahli katakan di sidang pengadilan”.
Keterangan ahli dapat juga sudah diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik
atau penuntut umum yang dituangkan dalam suatu bentuk laporan dan dibuat dengan
mengingat sumpah diwaktu ia menerima jabatan atau pekerjaan. (Idries, 1997).
Di dalam penjelasan pasal 186 diterangkan bahwa keterangan ahli ini dapat
juga sudah diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum
yang dituangkan dalam suatu bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah di
waktu ia menerima jabatan atau pekerjaan. Jika hal itu tidak diberikan pada waktu
pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum, maka pada pemeriksaan di sidang,
diminta untuk memberikan keterangan dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan.
Keterangan tersebut diberikan setelah setelah ia mengucapkan sumpah atau janji di
hadapan hakim.
Pasal 187
Visum et Repertum dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah,
adalah:
a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum
yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan
tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau dialaminya sendiri,
disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu
7
b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau
surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tatalaksana
yang menjadi tanggungjawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian
sesuatu hal atau sesuatu keadaan.
c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan
keahliannya mengenai sesuatu hal sesuatu keadaan yang diminta secara resmi
padanya.
d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat
pembuktian lain.
2.1.3 Tujuan Visum Et Repertum
Tugas seorang dokter dalam bidang Ilmu Kedoteran Forensik adalah
membantu para petugas kepolisian, kejaksaan dan kehakiman dalam mengungkap
suatu perkara pidana yang behubungan dengan pengrusakan tubuh, kesehatan dan
nyawa manusia, sehingga bekerjanya harus obyektif dengan mengumpulkan
kenyataan-kenyataan dan menghubungkannya satu sama lain secara logis untuk
kemudian mengambil kesimpulan, maka oleh karenanya pada waktu memberi laporan
dalam pemberitaan dari Visum et Repertum itu harus sesungguh-sungguhnya dan
seobyektif-obyektifnya tentang apa yang dilihat dan diketemukan pada waktu
pemeriksaan, dan demikian Visum et Repertum merupakan kesaksian tertulis.
Visum et Repertum merupakan rencana (verslag) yang diberikan oleh seorang
dokter mengenai apa yang dilihat dan diketemukan pada waktu dilakukan
pemeriksaan secara obyektif, sebagai pengganti peristiwa yang terjadi dan harus
mengganti sepenuhnya barang bukti yang telah diperiksa dengan memuat semua
kenyataan sehingga daripadanya dapat ditarik suatu kesimpulan yang tepat.
Visum et Repertum adalah salah satu alat bukti yang sah sebagaimana yang
tertulis dalam pasal 184 KUHAP. Visum et repertum turut berperan dalam proses
pembuktian suatu proses perkara pidana terhadap kesehatan dan jiwa manusia. Visum
et repertum menguraikan segala sesuatu tentang hasil pemeriksaan medik yang
8
tertuang dalam bagian pemberitaan sehingga dapat dianggap sebagai pengganti benda
bukti.
Visum et repertum juga memuat keterangan atau pendapat dokter mengenai
hasil pemeriksan medik tersebut yang tertuang dalam bagian kesimpulan.
Dengan demikian visum et repertum secara utuh telah menjembatani ilmu
kedokteran dengan ilmu hukum, sehingga dapat diketahui dengan jelas apa yang
terjadi pada seseorang dan para praktisi hukum dapat menerapkan norma-norma
hukum pada perkara pidana yang menyangkut tubuh atau jiwa manusia. (Bagian
Kedokteran Forensik FKUI, 1997)
2.1.4 Macam-macam Visum et Repertum
1. Visum et repertum korban hidup
a. Visum et Repertum
Diberikan bila korban setelah diperiksa atau diobati, tidak terhalang
menjalankn jabatan/ mata pencaharian.
b. Visum et Repertum sementara
Diberikan apabila setelah diperiksa, ternyata:
- Korban perlu dirawat/ diobservasi
- Korban terhalang menjalankan pekerjaan jabatan/mata
pencaharian
Visum et repertum sementara ini dipergunakan sebagai bukti untuk
menahan terdakwa. Dan karena belum sembuh, maka visum et
repertumnya tidak memuat kualifikasi luka.
c. Visum et Repertum lanjutan
Diberikan apabila setelah dirawat/ diobservasi, ternyata:
- Korban sembuh
- Korban belum sembuh, pindah rumah sakit atau dokter lain
- Korban belum sembuh, kemudian pulang paksa atau
melarikan diri
- Korban meninggal dunia
9
Kualifikasi luka dalam visum et repertum lanjutan dibuat setelah korban
selesai dirawat.
2. Visum et repertum mayat
3. Visum et repertum pemeriksaan TKP
4. Visum et repertum penggalian mayat
5. Visum et repertum mengenai umur
6. Visum et repertum psikiatrik
7. Visum et repertum mengenai bukti lain
(Hoediyanto, 2007; Mabes Polri, 1985)
2.1.5 Yang Berhak Meminta Visum et Repertum adalah:
1. Penyidik
Landasan hukum:
Pasal 6 KUHAP
(1) Penyidik adalah:
a. pejabat polisi negara Republik Indonesia;
b. pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh
undang-undang.
Pasal 7 KUHAP
(1) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena
kewajibannya mempunyai wewenang :
g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau
saksi;
h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan
pemeriksaan perkara;
Pasal 120 KUHAP
(1) Dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat minta pendapat orang ahli
atau orang yang memiliki keahlian khusus.
10
Pasal 133 KUHAP
(1) Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang
korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa
yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan
keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau
ahli lainnya.
Penyidik adalah polri dengan pangkat serendah-rendahnya AIPDA (ajudan
inspektur dua), namun di daerah terpencil mungkin saja seorang polisi
berpangkat BRIPDA dapat diberi wewenang sebagai penyidik,oleh karena di
daerah tersebut tidak ada yang pangkatnya lebih tinggi.
2. Penyidik pembantu
Landasan hukum:
Pasal 1 KUHAP
(3) Penyidik pembantu adalah pejabat kepolisian negara Republik Indonesia
yang karena diberi wewenang tertentu dapat melakukan tugas penyidikan
yang diatur dalam undang-undang ini.
Pasal 10 KUHAP
(1) Penyidik pembantu adalah pejabat kepolisian negara Republik Indonesia
yang diangkat oleh Kepala kepolisian negara Republik Indonesia berdasarkan
syarat kepangkatan dalam ayat (2) pasal ini.
Pasal 11 KUHAP
Penyidik pembantu mempunyai wewenang seperti tersebut dalam Pasal 7 ayat
(1), kecuali mengenai penahanan yang wajib diberikan dengan pelimpahan
wewenang dari penyidik.
Pangkat terendah untuk penyidik pembantu adalah BRIPDA (Brigadir Dua).
11
3. HakimPidana
Landasan hukum:
Pasal 180
(1) Dalam hal diperlukan untuk menjernihkan duduknya persoalan yang
timbul di sidang pengadilan, hakim ketua sidang dapat minta keterangan ahli
dan dapat pula minta agar diajukan bahan baru oleh yang berkepentingan.
Hakim pidana biasanya tidak langsung meminta visum et repertum pada
dokter, akan tetapi hakim dapat memerintahkan kepada jaksa untuk
melengkapi berita acara pemeriksaan (BAP) dengan vsum et repertum,
kemudian jaksa melipahkan pemberitaan hakim kepada penyidik.
4. Hakim Perdata
Hakim perdata berwenang meminta visum et repertum. Hal ini diatur dalam
HIR (Herziene Inlands Reglement). Hal ini dikarenakan disidang pengadilan
perdata tidak ada jaksa, maka hakim perdata dapat langsung meminta visum et
repertum kepada dokter.
5. Hakim Agama
Bahwa hakim agama boleh meminta visum et repertum telah diatur dalam
undang-undang nomor 14 tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok
kekuasaan kehakiman Pasal 10. Hakim agama hanya mengadili perkara yang
No : KF 04.392PRO JUSTISIABerhubung dengan surat saudara ---------------------------------------------------------------Nama : Sugeng Mujiat, Pangkat : AIPTU, NRP : 50031122, Alamat : Jl. Raden Saleh No 2 Surabaya, Jabatan : a.n. kepala Kepolisian Resort Kota surabaya Utara, No Polisi : VER/031/V/2004/RESTA UTARA, tertanggal : 24 Mei 2004----------------Yang kami terima tanggal 24 Mei 2004 pukul : 20.10 WIB, maka saya dr. Gunawan, sebagai dokter pemerintah pada instalasi Ilmu Kedokteran Forensik Dan Medikolegal RSU Dr. Soetomo Surabaya, telah memeriksa seorang penderita, pada tanggal 24 Mei 2004 pukul 20.30 WIB di Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Dr. SOETOMO yang menurut surat saudara tersebut di atas :----------------------------------Nama : Joko Susanto Alamat: Karang MenjanganJenis Kelamin : Laki-laki I/5 SurabayaUmur : 32 tahun Dengan Kejadian : KLL
HASIL PEMERIKSAAN Anggota gerak atas : ditemukan memar berjumlah satu buah, lokasi di sisi luar
lengan atas kiri, sepuluh sentimeter dari pelipatan siku. Bentuk teratur, ukuran tiga kali empat sentimeter. Di sekitar memar tidak ditemukan kelainan.Ditemukan luka berjumlah satu buah, lokasi di sisi luar lengan bawah kiri, dua sentimeter dari pergelangan tangan bentuk tidak teratur, ukuran dua puluh kali delapan sentimeter, garis batas luka tidak teratur di beberapa tempat masih terlihat adanya kulit ari, permukaannya ditutupi oleh serum yang telah mengering.
Anggota gerak bawah : ditemukan luka terbuka, berjumlah satu buah, lokasi di sisi depan tungkai bawah kiri, bentuknya berupa robekan, simetris, ukuran panjang tiga sentimeter, lebar setengah sentimeter, dalam nol koma enam sentimeter. Kedua sudut tumpul, di sekitar luka terlihat memar.
36
Ditemukan pembengkakan disertai warna merah kebiruan di daerah sisi depan dan sisi dalam tungkai bawah kanan.
Pemeriksaan tambahan :Foto rontgen dari tungkai bawah kanan menunjukkan adanya patah tulang kering setinggi sepertiga atas dari tungkai bawah.
KESIMPULANDidapatkan luka memar pada lengan kiri atas, luka lecet pada lengan kiri bawah, luka robek pada tungkai kiri bawah, patah tulang tertutup pada tulang kering kanan setinggi sepertiga atas dari tungkai bawah.Kerusakan tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul.Untuk keperluan pengobatannya, penderita tersebut dirawat di Poliklinik / Masuk Rumah Sakit Dr. SOETOMO pada tanggal 24 Mei 2004 dengan daftar nomor 1000285.Visum Et Repertum Lanjutan mengenai kerusakan tersebut diatas, hanya dapat dibuat oleh dokter yang merawat penderita segera setelah perawatannya selesai.
Demikian Visum Et Repertum Sementara ini dibuat atas Sumpah Dokter pada saat memangku jabatan saya. Surabaya, 24 Mei 2004
Dr. Gunawan
RUMAH SAKIT Dr. SOETOMO
37
KOTA SURABAYA-------------------------------------------------------------------------------------------------------
VISUM ET REPERTUM LANJUTAN(penderita sembuh)
Pro JUSTISIASaya yang bertanda tangan dibawah ini, Dokter Didik Subekti sebagai Dokter pemerintah pada Rumah Sakit Dr. Soetomo, sejak tanggal 24 Mei 2004 telah merawat seorang penderita, yang menurut surat dari : Sugeng Mujiat tertanggal 24 Mei 2004 nomor VER/031/V/2004/RESTA UTARANama : Joko Susanto Alamat: Karang Menjangan Jenis Kelamin : Laki-laki I/5 SurabayaUmur : 32 tahun Pekerjaan : Karyawan BankDan pada tanggal 14 Juni 2004 penderita tersebut diatas telah dikeluarkan dari perawatan di Rumah Sakit Dr. Soetomo. Adapun VISUM ET REPERTUM SEMENTARA penderita tersebut, telah dibuat oleh Dokter Gunawan pada tanggal 24 Mei 2004 nomor 04.392.
HASIL PEMERIKSAAN :Anggota gerak atas :
Sudah tidak ditemukan warna merah kebiruan pada sisi luar lengan atas kiri. Sudah tidak ditemukan bentukan luka yang tidak teratur, yang bergaris batas
tidak teratur dengan kulit ari di beberapa tempat pada sisi luar lengan bawah kiri.
Anggota gerak bawah : Ditemukan benjolan memanjang satu buah pada sisi depan tungkai bawah kiri,
simetris, permukaan halus, panjang tiga sentimeter, lebar dua milimeter, disekelilingnya terlihat lubang-lubang bekas jahitan yang teratur. Sudah tidak didapatkan benang jahitan.
Ditemukan benjolan memanjang satu buah pada sisi dalam tungkai bawah kanan, simetris, permukaan halus, panjang tujuh sentimeter, lebar dua milimeter, disekelilingnya terlihat lubang-lubang bekas jahitan yang teratur. Sudah tidak didapatkan benang jahitan.
KESIMPULAN : Ditemukan jaringan parut dari bekas luka robek yang telah dilakukan
penjahitan pada sisi luar tungkai bawah kiri. Ditemukan jaringan parut dari bekas luka iris tejahit pada operasi pemasangan
plat pada tulang kering yang patah pada sisi dalam tungkai bawah kanan.Setelah penderita dirawat selama tiga minggu (telah dilakukan penjahitan luka robek, perawatan luka lecet, dan operasi pemasangan plat pada tulang kering kanan yang patah) penderita dinyatakan sembuh.
38
Kualifikasi luka termasuk sedang yang berarti mengakibatkan halangan dalam menjalankan pekerjaan atau pencaharian untuk waktu tidak selamanya. Besar harapan ia akan sembuh jika sekiranya tidak ada hal yang menambah penyakit (komplikasi).
Demikian Visum Et Repertum Lanjutan ini dibuat atas Sumpah Dokter pada saat memangku jabatan saya.
Pro JUSTISIASaya yang bertanda tangan dibawah ini, Dokter Didik Subekti sebagai Dokter pemerintah pada Rumah Sakit Dr. Soetomo, sejak tanggal 24 Mei 2004 telah merawat seorang penderita, yang menurut surat dari : Sugeng Mujiat tertanggal 24 Mei 2004 nomor VER/031/V/2004/RESTA UTARANama : Joko Susanto Alamat: Karang Menjangan Jenis Kelamin : Laki-laki I/5 SurabayaUmur : 32 tahun Pekerjaan : Karyawan BankDan pada tanggal 14 Juni 2004 penderita tersebut diatas telah dikeluarkan dari perawatan di Rumah Sakit Dr. Soetomo. Adapun VISUM ET REPERTUM SEMENTARA penderita tersebut, telah dibuat oleh Dokter Gunawan pada tanggal 24 Mei 2004 nomor 04.392.
HASIL PEMERIKSAAN :-------------------------------------------------------------------------------------------------------
KESIMPULAN :Korban mengalami luka memar pada lengan kiri atas dan luka lecet pada lengan kiri bawah yang telah dilakukan rawat luka, juga luka robek pada tungkai kiri bawah yang telah dilakukan penjahitan, juga patah tulang tertutup pada tulang kering kanan setinggi sepertiga atas dari tungkai bawah yang telah dilakukan operasi pemasangan plat.Kerusakan tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul. Setelah penderita dirawat selama sepuluh hari, penderita meninggal dunia.Untuk mengetahui sebab kematian penderita, perlu dilakukan otopsi, untuk hal tersebut penyidik dapat mengajukan SPVR jenazah.
Demikian Visum Et Repertum Lanjutan ini dibuat atas Sumpah Dokter pada saat memangku jabatan saya. Surabaya, 14 Juni 2004
VISUM ET REPERTUM LANJUTAN(penderita pulang paksa/melarikan diri)
Pro JUSTISIASaya yang bertanda tangan dibawah ini, Dokter Didik Subekti sebagai Dokter pemerintah pada Rumah Sakit Dr. Soetomo, sejak tanggal 24 Mei 2004 telah merawat seorang penderita, yang menurut surat dari : Sugeng Mujiat tertanggal 24 Mei 2004 nomor VER/031/V/2004/RESTA UTARANama : Joko Susanto Alamat: Karang Menjangan Jenis Kelamin : Laki-laki I/5 SurabayaUmur : 32 tahun Pekerjaan : Karyawan BankDan pada tanggal 14 Juni 2004 penderita tersebut diatas telah dikeluarkan dari perawatan di Rumah Sakit Dr. Soetomo. Adapun VISUM ET REPERTUM SEMENTARA penderita tersebut, telah dibuat oleh Dokter Gunawan pada tanggal 24 Mei 2004 nomor 04.392.
HASIL PEMERIKSAAN :-------------------------------------------------------------------------------------------------------
KESIMPULAN :Korban mengalami luka memar pada lengan kiri atas dan luka lecet pada lengan kiri bawah yang telah dilakukan rawat luka, juga luka robek pada tungkai kiri bawah yang telah dilakukan penjahitan, juga patah tulang tertutup pada tulang kering kanan setinggi sepertiga atas dari tungkai bawah yang telah dilakukan operasi pemasangan plat.Kerusakan tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul.Setelah penderita dirawat selama delapan hari, penderita melarikan diri/pulang paksa. Penderita dinyatakan belum sembuh.Kualifikasi luka belum dapat ditentukan.
Demikian Visum Et Repertum Lanjutan ini dibuat atas Sumpah Dokter pada saat memangku jabatan saya.
Pro JUSTISIASaya yang bertanda tangan dibawah ini, Dokter Didik Subekti sebagai Dokter pemerintah pada Rumah Sakit Dr. Soetomo, sejak tanggal 24 Mei 2004 telah merawat seorang penderita, yang menurut surat dari : Sugeng Mujiat tertanggal 24 Mei 2004 nomor VER/031/V/2004/RESTA UTARANama : Joko Susanto Alamat: Karang Menjangan Jenis Kelamin : Laki-laki I/5 SurabayaUmur : 32 tahun Pekerjaan : Karyawan BankDan pada tanggal 14 Juni 2004 penderita tersebut diatas telah dikeluarkan dari perawatan di Rumah Sakit Dr. Soetomo. Adapun VISUM ET REPERTUM SEMENTARA penderita tersebut, telah dibuat oleh Dokter Gunawan pada tanggal 24 Mei 2004 nomor 04.392.
HASIL PEMERIKSAAN :-------------------------------------------------------------------------------------------------------
KESIMPULAN :Korban mengalami luka memar pada lengan kiri atas dan luka lecet pada lengan kiri bawah yang telah dilakukan rawat luka, juga luka robek pada tungkai kiri bawah yang telah dilakukan penjahitan, juga patah tulang tertutup pada tulang kering kanan setinggi sepertiga atas dari tungkai bawah yang telah dilakukan operasi pemasangan plat.Kerusakan tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul.Setelah penderita dirawat selama delapan hari, penderita dipindah ke rumah sakit yang lain.Penderita dinyatakan belum sembuh.Kualifikasi luka belum dapat ditentukan (selanjutnya penyidik menghubungi dokter/ RS yang merawat korban selanjutnya).
Demikian Visum Et Repertum Lanjutan ini dibuat atas Sumpah Dokter pada saat memangku jabatan saya. Surabaya, 14 Juni 2004
Dr. Didik Subekti
BAB 4. KESIMPULAN
42
1. Visum et repertum adalah laporan tertulis untuk justisi yang dibuat oleh dokter
atas sumpah tentang segala sesuatu yang diamati (terutama yang dilihat dan
ditemukan).
2. Dasar hukum visum et repertum:
a. KUHP pasal 186 bahwa keterangan ahli adalah apa yang seorang ahli katakan
di sidang pengadilan.
b. KUHP pasal 187 butir c bahwa surat keterangan dari seorang ahli yang
memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal sesuatu
keadaan yang dimnta secara resmi.
c. KUHP pasal 184 ayat 1 yaitu:
- keterangan saksi
- keterangan ahli
- surat
- petunjuk
- keterangan terdakwa
3. Macam-macam visum et repertum
a. visum et repertum korban hidup
b. visum et repertum mayat
c. visum et repertum pemerisaan TKP
d. visum et repertum penggalian jenazah
e. visum et repertum mengenai umur
f. visum et repertum psikiatrik
g. visum et repertum mengenai bukti lain
4. Macam-macam visum et repertum korban hidup
a. Visum et repertum
Diberikan bila korban setelah diperiksa atau diobati, tidak terhalang jabatan/
mata pencaharian.
b. Visum et repertum sementara
Diberikan apabila setelah diperiksa, ternyata:
43
- korban perlu dirawat/ diobservasi
- korban terhalang menjalankan pekerjaan jabatan/ mata pencaharian.
c. Visum et repertum lanjutan
Diberikan apabila setelah dirawat/ diobservasi ternyata:
- korban sembuh
- korban belum sembuh, pindah rumah sakit atau dokter lain
- korban belum sembuh, kemudian pulang paksa atau melarikan diri
- korban meninggal dunia
5. Kualifikasi luka dan dasar hukumnya :
a. Luka yang tidak mengakibatkan penyakit atau halangan untuk menjalankan
pekerjaan jabatan atau mata pencaharian (pasal 352 KUHAP)
b. Luka yang menyebabkan penyakit atau halangan menjalankan jabatan atau
pekerjaan pencaharian untuk tidak terus menerus atau tidak selamanya (pasal
351 KUHAP)
c. Luka berat (pasal 90 KUHP)
Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh
sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut
Tidak mampu secara terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau
pekerjaan pencaharian
Kehilangan salah satu panca indra
Mendapat cacat berat
Menderita sakit lumpuh
Terganggu daya pikir selama 4 minggu lebih
Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan
DAFTAR PUSTAKA
44
Atmodirono, Haroen. 1980. Visum et Repertum dan Pelaksanaannya. Surabaya: Airlangga University Press.
Hoediyanto, dr. Sp. F (K). 2007. Buku Ajar Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal. Surabaya: Bagian IKF dan Medikolegal Fakultas Kedokteran Unair.
Idries A.M. 1997. Pedoman Ilmu Kedokteran Forensik. Jakarta: Binarupa Aksara.