1 LAKIP 2019 Daftar Isi dll 4 Janbpkp.go.id/public/upload/unit/jabar/files/lakip jabar... · 2020-01-15 · Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,

BPKP Jabar

Laporan Kinerja 2019 i

alam rangka melaksanakan tata pemerintahan yang baik (good

governance) salah satunya adalah dengan tersusunnya laporan

akuntabilitas pelaksanaan kegiatan tahun berjalan untuk

mewujudkan komitmen organisasi penyelenggara negara dalam

mempertanggung-jawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya sesuai

dengan tugas dan kewenangannya.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29

Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) maka

disusun Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat Tahun 2019.

Tujuan disusunnya laporan kinerja adalah:

1. Media pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;

2. Sarana untuk memberikan umpan balik bagi peningkatan kinerja; dan

3. Informasi bagi kepentingan pimpinan dalam pengambilan keputusan.

Penyusunan Laporan Kinerja ini mengacu kepada Perjanjian Kinerja Tahun

2019 sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis (Renstra) Perwakilan

BPKP Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2019. Laporan Kinerja ini disusun sesuai

dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,

Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah,

dan sesuai dengan surat Sekretaris Utama Nomor S-2571/54/01/2019 tanggal 18

November 2019 hal Petunjuk Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2019.

Berkat kebersamaan, kedisiplinan serta kerja keras dari seluruh jajaran dengan

memperhatikan optimalisasi seluruh sumber daya yang ada, program dan kegiatan

dapat dilaksanakan dengan capaian kinerja yang memuaskan. Hal ini menjadi modal

dasar peningkatan pelaksanaan tugas dan fungsi sehingga sumber daya yang

dimiliki dapat dimanfaatkan secara lebih optimal dan berkelanjutan untuk mengatasi

tantangan di masa yang akan datang.

KATA PENGANTAR

BPKP Jabar

Laporan Kinerja 2019 iii

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI iii

DAFTAR GAMBAR v

DAFTAR GRAFIK vi

DAFTAR TABEL viii

IKHTISAR EKSEKUTIF ix

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Tugas, Fungsi dan Wewenang Organisasi 1

B. Aspek Strategis Organisasi 4

C. Kegiatan dan Produk Organisasi 6

D. Struktur Organisasi 8

E. Sistematika Penyajian 11

BAB II PERENCANAAN KINERJA 12

A. Rencana Strategis 2015-2019 12

1. Pernyataan Visi 12

2. Pernyataan Misi 13

3. Tujuan dan Sasaran 13

4. Indikator Kinerja Utama 15

B. Perjanjian Kinerja 2019 18

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 21

A. Capaian Kinerja Organisasi 21

1. Sasaran Program

2. Sasaran Kegiatan

B. Kinerja Lainnya 99

1. Kinerja Lain di Luar Perjanjian Kinerja

2. Penghargaan

C. Akuntabilitas Keuangan 100

BAB IV PENUTUP 102

DAFTAR ISI

BPKP Jabar

Laporan Kinerja 2019 iv

LAMPIRAN : 1. Kinerja Sasaran Program Tahun 2019

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Outcome Tahun

2019 dengan Tahun 2018

3. Capaian Kinerja Kegiatan dan Efisiensi Penggunaan

Dana/OH (SDM) Tahun 2019

4. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kegiatan Tahun

2019 dengan Tahun 2018

5. Maturitas SPIP Pemda Tahun 2019

6. Kapabilitas APIP Pemda Tahun 2019

BPKP Jabar

Laporan Kinerja 2019 v

Halaman

Gambar 1.1 Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat 3

Gambar 1.2 Struktur Organisasi 8

DAFTAR GAMBAR

BPKP Jabar

Laporan Kinerja 2019 vi

Halaman

Grafik 1 Capaian Indikator Kinerja Outcome ix

Grafik 3.1 Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Persentase

Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan 31


BUMN/anak perusahaan dengan skor GCG baik 33

Grafik 3.3 Target, Realisasi Dan Capaian Kinerja Persentase

BUMN/ anak perusahaan yang kinerjanya berpredikat

minimal A (baik) 36


BUMD yang Kinerjanya Minimal Berpredikat Baik dari

BUMD yang Dievaluasi 38


BLUD yang Tata Kelolanya minimal Cukup Baik dari

BLUD yang Dievaluasi 39


Hasil Pengawasan Keinvestigasian yang Dimanfaatkan

di Persidangan 41



oleh APH 42



oleh K/L/P/K 44


Hasil Audit Penyesuaian Harga yang Dimanfaatkan

oleh K/L/P/K 46


Penyelesaian Hambatan Kelancaran Pembangunan 47

Grafik 3.11 Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Meningkatnya

Kualitas Tata Kelola Pemerintah dan Korporasi dalam

Pencegahan Korupsi 48


K/L/P/K Anggota Komunitas Pembelajar Anti Korupsi

(KPAK) yang Mengimplementasikan Sistem 50

DAFTAR GRAFIK

BPKP Jabar

Laporan Kinerja 2019 vii

Pengaduan Masyarakat


Pemerintah Daerah Provinsi dengan Maturitas SPIP

Level 3 52


Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Maturitas SPIP

Level 3 55


Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Maturitas SPIP

Level 2 56


APIP Pemerintah Provinsi dengan Kapabiltas Level 3 59


APIP Pemerintah Provinsi dengan Kapabiltas Level 2 60


APIP Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Kapabiltas

Level 3 62


APIP Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Kapabiltas

Level 2 63

Grafik 3.20 Capaian Kinerja IKU Persepsi Kepuasan Layanan

Sekretariat Utama Tahun 2019 64

Grafik 3.21 Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Kepuasan atas

Pelayanan Sekretaiat Utama dengan Tareget 8 Skala

1-10 65

Grafik 3.22 Anggaran dan Realisasi Keuangan Perwakilan BPKP

Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 80

BPKP Jabar

Laporan Kinerja 2019 viii

Halaman

Tebel 2.1 Misi dan Tujuan 14

Tabel 2.2 Tujuan dan Sasaran Strategis 15

Tabel 2.3 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Perwakilan BPKP

Jawa Barat 16

Tebel 2.4 Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Program 20

Tabel 2.5 Sasaran dan Indikator Kinerja Program dan Kegiatan

serta Target Tahun 2019 23

Tabel 2.6 DIPA Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 26

Tebel 3.1 Capaian IKU Sasaran Program Tahun 2019 27

Tabel 3.2 Ringkasan Target, Realisasi dan Capaian IKU Sasaran ProgramPerbaikan Pengelolaan Program Prioritas Nasional DanPengelolaan Keuangan Negara/Korporasi 30

Tabel 3.3 Ringkasan Target, Realisasi dan Capaian IKU Sasaran Program

Pengawasan 2 40

Tabel 3.4 Ringkasan Target, Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja

Sasaran Program Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP

Pemda 51

Tabel 3.5 Ringkasan Target, Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja

Sasaran Program Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern

Pemerintah Daerah 57

Tabel 3.6 Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Kegiatan Tahun 2018 66

Tabel 3.7 Laporan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP Provinsi Jawa

Barat 76

Tabel 3.8 Target, Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran

Kegiatan Dukungan 2 77

Tabel 3.9 Penghargaan yang Diterima Perwakilan BPKP Provinsi Jawa

Barat 79

DAFTAR TABEL

BPKP Jabar

Laporan Kinerja 2019 ix

aporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat Tahun 2019

merupakan dokumen untuk mempertanggung-jawabkan

keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan

selama Tahun 2019 dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah

ditetapkan secara sistematis dan melembaga.

Pertanggungjawaban kinerja tersebut dilakukan dengan membandingkan

capaian kinerja Tahun 2019 dengan Perjanjian Kinerja (Perkin) Tahun 2019 yang

disusun pada awal tahun sebagai bagian dari penjabaran Rencana Strategis

(Renstra) periode Tahun 2015-2019. Selain itu dilakukan juga perbandingan

realisasi dan capaian kinerja Tahun 2019 dengan Tahun 2018.

Pengukuran kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat dilakukan terhadap

indikator kinerja (outcome) yang ditetapkan dalam dokumen Perkin Tahun 2019

berdasarkan 8 (delapan) sasaran program. Dari 22 (dua puluh satu) indikator yang

diukur 23,81% telah sesuai target, 66,67% di atas target dan 9,52% di bawah

target. Dengan demikian, secara umum capaian kinerja Tahun 2019 dapat tercapai.

Grafik1Capaian Indikator Kinerja Outcome

>10067%

=10024%

< 1009%

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA OUTCOME

IKHTISAR

EKSEKUTIF

BPKP Jabar

Laporan Kinerja 2019 x

Sedangkan capaian indikator kinerja output untuk 9 kegiatan tercapai, yaitu

untuk kegiatan utama pengawasan tercapai 114,50%, dengan realisasi output

sebanyak 521 laporan dari target 455 laporan, dan kegiatan dukungan mencapai

112,86%, yaitu realisasi output sebanyak 46 unit dari target 38 unit. Pencapaian

target output tersebut telah sesuai dengan kebijakan penetapan target yang

ditetapkan BPKP Pusat .

Secara umum tidak terdapat permasalahan yang dihadapi berkaitan dengan

proses berakuntabilitas. Namun demikian masih diperlukan upaya-upaya untuk

lebih meningkatkan akuntabiltas di Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat, sebagai

berikut:

1. Perbaikan sistem perencanaan dengan menjaga keselarasan antar dokumen

perencanaan dengan komitmen semua pihak penanggung jawab kegiatan.

2. Perbaikan sistem pengumpulan data kinerjanya dan cara mengukur indikator

hasil (outcome) yang disepakati oleh semua pihak yang terlibat sebaiknya

ditetapkan pada awal tahun agar terdapat kesamaan pandang terhadap

capaian outcome tersebut pada saat penyusunan Laporan Kinerja akhir tahun.

BPKP Jabar

Laporan Kinerja 2019 1

A. Tugas, Fungsi dan Wewenang Organisasi

rganisasi BPKP ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden

Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan

dan Pembangunan (BPKP). BPKP merupakan aparat

pengawasan intern pemerintah yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada

di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. BPKP mempunyai tugas

dan fungsi yang terkait dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang

pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional.

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi BPKP di daerah maka

dibentuk Kantor Perwakilan BPKP di setiap Provinsi. Atas dasar pertimbangan

tersebut Kepala BPKP menetapkan organisasi dan tata kerja Perwakilan BPKP

sesuai Peraturan Kepala BPKP Nomor 13 Tahun 2014 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

Mengacu pada regulasi di atas, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

serta Struktur Organisasi Perwakilan BPKP Jawa Barat sebagai berikut:

1. Kedudukan

Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat merupakan instansi vertikal BPKP di

Provinsi Jawa Barat yang berada dan bertanggungjawab kepada Kepala

BPKP.

2. Tugas Pokok

Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat mempunyai tugas:

a. melaksanakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan

negara dan/atau daerah atas kegiatan yang bersifat lintas sektoral;

BAB I

PENDAHULUAN

BPKP Jabar


b. melaksanakan kegiatan pengawasan kebendaharaan umum negara;

c. melaksanakan kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden dan

atau atas permintaan Kepala Daerah;

d. melaksanakan pembinaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian

Intern Pemerintah (SPIP) pada wilayah kerjanya; dan

e. melaksanakan penyelenggaraan dan pelaksanaan fungsi lain di bidang

pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugasnya, Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat

menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan rencana dan program;

b. pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan SPIP;

c. pengawasan terhadap pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja

daerah dan pengurusan barang milik/kekayaan pemerintah daerah atas

permintaan daerah;

d. pengawasan atas penyelenggaraan tugas pemerintahan yang bersifat

strategis dan/atau lintas kementerian/lembaga/wilayah;

e. pengawasan terhadap kegiatan kebendaharaan umum negara di

wilayah kerjanya;

f. pemberian asistensi penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi

pemerintah;

g. pemberian asistensi penyusunan laporan keuangan daerah;

h. pemberian asistensi terhadap pengelolaan keuangan negara/daerah,

BUMN/BUMD, dan kinerja instansi Pemerintah

Pusat/Daerah/BUMN/BUMD;

i. pengawasan terhadap badan usaha milik negara, badan-badan lain

yang di dalamnya terdapat kepentingan pemerintah, dan badan

usaha milik daerah atas permintaan pemangku kepentingan, serta

BPKP Jabar


kontraktor bagi hasil dan kontrak kerja sama, dan pinjaman/bantuan

luar negeri yang diterima pemerintah pusat, sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan;

j. evaluasi terhadap pelaksanaan good corporate governance dari laporan

akuntabilitas kinerja pada badan usaha milik negara, badan-badan lain

yang didalamnya terdapat kepentingan pemerintah, dan badan usaha

milik daerah atas permintaan pemangku kepentingan, sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-perundangan;

k. audit investigasi terhadap indikasi penyimpangan yang merugikan

keuangan negara, badan usaha milik negara,

dan badan-badan lain yang di dalamnya terdapat kepentingan

pemerintah, pengawasan terhadap hambatan kelancaran

pembangunan, dan pemberian bantuan audit dalam rangka

penghitungan kerugian keuangan negara serta pemberian

keterangan ahli kepada instansi penyidik dan instansi pemerintah

lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan;

l. pelaksanaan analisis dan penyusunan laporan hasil pengawasan serta

pengendalian mutu pengawasan; dan

m. pelaksanaan administrasi Perwakilan BPKP.

Gambar 1.1

Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat

BPKP Jabar


B. Aspek Strategis Organisasi

Dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi

(tupoksi), Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat tidak lepas dari pengaruh

lingkungan strategis.

Lingkungan strategis yang berpengaruh adalah sebagai berikut:

1. Pengendalian Intern pada Instansi Pemerintah

Untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien,

transparan dan akuntabel, Pimpinan Lembaga, Gubernur, dan Walikota/

Bupati wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan

pemerintahan. Atas dasar tersebut diperlukan sistem pengendalian intern

yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Hal ini bertujuan untuk

memberikan keyakinan memadai (reasonable assurance) bagi tercapainya

efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan

negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan

ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sistem ini

diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan Pemerintah Pusat dan

Pemerintah Daerah.

Mandat baru yang diemban BPKP adalah sebagai Auditor Presiden

yang memiliki tugas melakukan pengawasan intern terhadap akuntabilitas

keuangan negara dan sebagai pembina SPIP untuk seluruh instansi

pemerintah.

BPKP sebagai Auditor Presiden mengemban mandat untuk melakukan

pengawasan terhadap akuntabilitas keuangan negara dan sebagai pembina

SPIP untuk menjamin berlangsungnya penerapan SPIP di seluruh instansi

pemerintah khususnya di Provinsi Jawa Barat.

2. Tuntutan Terselenggaranya Kepemerintahan yang Baik (Good

Governance)

Perkembangan paradigma kepemerintahan menuju ke arah ”Good

Governance” dan penciptaan administrasi yang berdaya guna, berhasil guna,

BPKP Jabar


dan berkeadilan telah membuka kesadaran bagi setiap orang, terutama

aparat pemerintah, untuk senantiasa tanggap akan tuntutan lingkungannya

dengan berupaya memberikan pelayanan yang terbaik secara transparan dan

berakuntabilitas. Terhadap tuntutan ini, BPKP telah berusaha keras

memenuhinya dengan memberikan bukti antara lain dengan ditetapkannya

salah satu tupoksi berupa evaluasi terhadap pelaksanaan ”good corporate

governance” dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pusat

dan Daerah.

3. Tuntutan Masyarakat untuk Terbentuknya Aparatur yang Bersih dan

Bebas dari Praktek-Praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)

Perkembangan yang terjadi di masyarakat pada saat ini adalah makin

tumbuhnya kesadaran bahwa praktek-praktek KKN harus diberantas.

Tuntutan masyarakat tersebut mempengaruhi tugas dan fungsi Perwakilan

BPKP Provinsi Jawa Barat sebagai lembaga pengawasan dalam memerangi

KKN dengan cara edukatif, preventif, dan represif.

Hal ini ditandai dengan adanya salah satu tugas pokok dan fungsi

Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat yaitu melakukan investigasi terhadap

indikasi penyimpangan yang merugikan negara, BUMN, dan badan lain yang

di dalamnya terdapat kepentingan pemerintah, audit terhadap hambatan

kelancaran pembangunan, dan pemberian bantuan audit pada instansi

penyidik serta instansi pemerintah lainnya. Juga dilakukan sosialisasi anti

korupsi sebagai langkah edukatif mencegah korupsi.

4. Tuntutan Stakeholders akan Audit Independen

Kepercayaan stakeholders akan audit independen dari BPKP semakin

hari semakin meningkat baik dari segi kuantitas maupun dari segi kualitas.

Hal ini mengharuskan Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat untuk menjaga

kepercayaan tersebut dengan meningkatkan kualitas hasil audit. Hal tersebut

terus diupayakan secara berkesinambungan dengan meningkatkan kualitas

SDM dan sarana prasarana pendukungnya.

Diantara kebutuhan stakeholders tersebut, yaitu kebutuhan Menteri

Keuangan dan pemberi pinjaman luar negeri akan audit independen yang

BPKP Jabar


obyektif yang kemudian ditindaklanjuti dengan permintaan audit umum/

operasional kepada BPKP Pusat untuk melakukan audit atas kegiatan

Instansi Pemerintah Pusat/Daerah yang menggunakan dana APBN dan/atau

pinjaman luar negeri, telah disikapi oleh Perwakilan dengan pelaksanaan

penugasan audit berdasarkan permintaan tersebut di atas.

C. Kegiatan dan Produk Organisasi

Sesuai dengan dokumen Rencana Strategis, Perwakilan BPKP Provinsi Jawa

Barat melaksanakan jenis kegiatan pengawasan sebagai berikut:

1. Pre-emptif

Jenis kegiatan pre-emptif bertujuan agar auditan menyiapkan infrastruktur

yang diperlukan untuk pengembangan good governance, pelayanan publik,

dan pemberantasan KKN. Sasaran jenis kegiatan ini adalah berkurangnya

penyakit birokrasi yang bersifat laten.

2. Preventif

Jenis kegiatan preventif mencakup kegiatan konsultasi manajemen untuk

memecahkan permasalahan kesisteman yang mempengaruhi penciptaan

peringatan dini (early warning system) atas proses governance, manajemen

risiko, dan pencegahan KKN, berdasarkan pola kemitraan dengan unsur-

unsur manajemen pemerintah. Sasarannya adalah meminimalisasi peluang

berlangsungnya moral hazard di birokrasi.

3. Represif

Jenis kegiatan represif berupa audit investigatif untuk menjustifikasi

perhitungan kerugian negara atas kasus-kasus dengan atau tidak

diketemukannya indikasi melawan hukum/tindak pidana korupsi. Sasarannya

adalah terungkap dan terselesaikannya kasus-kasus penyimpangan dan

perbuatan melawan hukum.

Untuk menjaga konsistensi nomenklatur perencanaan dan penganggaran,

kegiatan pengawasan BPKP disesuaikan dengan nomenklatur yang rumusannya

mencerminkan tugas dan fungsi eselon II/satker yang berisi komponen kegiatan

BPKP Jabar


untuk mencapai keluaran dengan indikator kinerja yang terukur. Kegiatan dari

masing-masing eselon II teknis akan menghasilkan rekomendasi sebagai indikator

kinerja pengawasannya. Rekomendasi dihasilkan melalui pelaksanaan komponen

kegiatan, baik komponen teknis pengawasan dengan menggunakan berbagai alat

(tools) pengawasan seperti audit, reviu, evaluasi, pemantauan maupun komponen

yang mendukung langsung kegiatan seperti penyusunan dan diseminasi pedoman,

pemantauan pelaksanaan pengawasan, tabulasi dan lain-lain. Selain itu, terdapat

pelaksanaan dukungan pengawasan meliputi penyiapan kultur organisasi, penyiapan

profesionalisme SDM, penyiapan SOP pelaksanaan kegiatan, penyiapan sarana dan

prasarana dan lain-lain yang mendukung secara tidak langsung kegiatan teknis

pengawasan.

Sesuai dengan kebijakan pengawasan BPKP, Perwakilan BPKP Provinsi Jawa

Barat melaksanakan kegiatan yang bermanfaat bagi pembenahan manajemen

pemerintahan. Beberapa kegiatan unggulan yang dilaksanakan Perwakilan BPKP

Provinsi Jawa Barat antara lain mencakup:

1. Pembinaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

sesuai PP Nomor 60 Tahun 2008;

2. Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan; Perencanaan

3. Sistem Keuangan Desa (Siskeudes);

4. Good Governance di Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

5. Program Peningkatan Kinerja Sektor Korporat (Performance

Enhancement Program);

6. Sistem Informasi Akuntansi PDAM;

7. Program Pengembangan Manajemen Risiko Sektor Korporat dan Sektor

Publik;

8. Program Pengembangan GCG BUMN/BUMD;

9. Program Pengembangan Internal Control BUMN/BUMD berbasis COSO;

10.Pembinaan dan Pengelolaan Keuangan;

11.Audit Investigatif;

12.Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara;

13.Penyelesaian Hambatan Kelancaran Pembangunan;

14.Program Anti Korupsi (PAK);

15.Fraud Control Plan (FCP);

BPKP Jabar


Gambar 1.3

Struktur Organisasi Perwakilan BPKP Provinsi Jabar

16.Pembinaan Peningkatan Kapabilitas APIP

17.Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur;

18.Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor.

D. Struktur Organisasi

Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat sebagai salah satu Perwakilan

BPKP yang berada di wilayah Provinsi Jawa Barat, secara yuridis formal

dibentuk berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan

Pembangunan Nomor 17 Tahun 2016 tanggal 17 November 2016 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara, Provinsi

Sumatera Selatan, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Provinsi Jawa

Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Sulawesi

Selatan. Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat mengalami perubahan struktur

organisasi yang disesuaikan dengan Peraturan Kepala BPKP Nomor 13 Tahun

2016 tentang Perubahan atas Perka BPKP Nomor 16 Tahun 2014 tentang

Koordinator Pengawasan di Lingkungan BPKP. Dengan diberlakukannya

regulasi tersebut maka kedudukan masing-masing Bidang Pengawasan yang

semula dipimpin oleh seorang Kepala Bidang diubah menjadi dibawah kendali

Koordinator Pengawasan (Korwas) dan setiap Bidang Pengawasan memiliki 2

(dua) Korwas. Adapun Sub Bagian Program dan Pelaporan yang semula berada

di bawah rumpun Bagian Tata Usaha berubah menjadi Bidang Program dan

Pelaporan serta Pembinaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (P3A) yang

dipimpin oleh seorang Korwas. Bagan struktur organisasi Perwakilan BPKP

Provinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut:

BPKP Jabar


Penjelasan:

a. Bagian Tata Usaha

Bagian ini mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program

pengawasan, urusan kepegawaian, keuangan, persuratan, urusan dalam,

perlengkapan, rumah tangga, pengelolaan perpustakaan dan pelaporan hasil

pengawasan.

Bagian Tata Usaha terdiri dari 3 (tiga ) Sub Bagian yaitu:

1) Sub Bagian Kepegawaian

Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan

kepegawaian dan pengembangan pegawai.

2) Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan.

3) Sub Bagian Umum

Sub Bagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan persuratan,

perlengkapan, urusan dalam dan rumah tangga serta pengelolaan

perpustakaan.

b. Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat

Bidang ini mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program,

pelaksanaan pengawasan instansi pemerintah pusat, dan pinjaman/bantuan

luar negeri yang diterima pemerintah pusat, serta pengawasan

penyelenggaraan akuntabilitas instansi pemerintah pusat dan evaluasi hasil

pengawasan.

c. Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah


pelaksanaan pengawasan instansi pemerintah daerah atas permintaan daerah

serta pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan akuntabilitas dan evaluasi

hasil pengawasan.

d. Bidang Akuntan Negara


dan pelaksanaan pemeriksaan serta evaluasi pelaksanaan Good Corporate

BPKP Jabar


Governance dan laporan akuntabilitas kinerja Badan Usaha Milik Negara

(BUMN) maupun Badan-badan lain yang di dalamnya terdapat kepentingan

Pemerintah, dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atas permintaan Daerah,

serta evaluasi hasil pengawasan.

e. Bidang Investigasi


pelaksanaan pemeriksaan terhadap indikasi penyimpangan yang merugikan

negara, BUMN/D dan badan-badan lain yang didalamnya terdapat

kepentingan pemerintah, pemeriksaan terhadap hambatan kelancaran

pembangunan, pemeriksaan klaim dan eskalasi dan pemberian bantuan

pemeriksaan pada instansi penyidik dan instansi pemerintah lainnya maupun

kegiatan pengawasan yang bersifat pre-emptif dan preventif dalam rangka

mewujudkan aparatur yang bersih dan bebas dari praktek-praktek Korupsi,

Kolusi dan Nepotisme (KKN).

f. Bidang Program, Pelaporan dan Pembinaan Aparat Pengawasan Intern

Pemerintah (P3A)

Bidang ini mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan rencana dan

program serta penyusunan laporan berkala hasil pengawasan, dan melakukan

pembinaan untuk peningkatan kapabilitas APIP di wilayah Jawa Barat.

g. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok ini mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan

fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

BPKP Jabar


E. Sistematika Penyajian

BAB I Pendahuluan

Menjelaskan tentang Tugas, Fungsi dan Wewenang Organisasi,

Aspek Strategis Organisasi, Struktur Organisasi dan Sistematika

Penyajian

BAB II Perencanaan Kinerja

Menjelaskan tentang Rencana Strategis Tahun 2015-2019 dan

Perjanjian Kerja Tahun 2018

BAB III Akuntabilitas Kinerja

Menjelaskan Capaian Kinerja dan Analisis Capaian Kinerja

BAB IV Penutup

BPKP Jabar


“Auditor Internal Pemerintah RI Berkelas Dunia untuk

Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan

dan Pembangunan Nasional”

A.Rencana Strategis 2015 - 2019

encana Strategis (Renstra) merupakan dokumen perencanaan

yang memuat visi, misi dan tujuan, strategi, kebijakan serta

program dan kegiatan dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi

(tupoksi) organisasi.

Visi, Misi dan Tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis

BPKP Tahun 2015-2019 sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala

BPKP Nomor 2 Tahun 2015, menjadi acuan bagi Perwakilan BPKP Provinsi

Jawa Barat dalam mewujudkan tupoksinya dalam bentuk Renstra Perwakilan.

Renstra Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2019 ditetapkan

dengan Keputusan Kepala Perwakilan Nomor KEP-189/PW/10/1/2015 tanggal

27 April 2015 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Perwakilan

Nomor KEP-170/PW/10/1/2016 tanggal 27 Juni 2016. Penjabaran Renstra

Perwakilan diuraikan sebagai berikut:

1. Pernyataan Visi

Gambaran masa depan yang diharapkan dan menjadi komitmen bagi

segenap anggota organisasi serta memberikan motivasi dalam pelaksanakan

kegiatan. Sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsinya sebagai instansi

vertikal BPKP di Daerah, Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat tidak

menyusun Visi dan Misi sendiri, tetapi melaksanakan Visi dan Misi yang

ditetapkan BPKP. Berdasarkan hal tersebut di atas, Visi Perwakilan BPKP

Provinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut:

BAB II

PERENCANAAN

KINERJA

BPKP Jabar


1. Menyelenggarakan pengawasan intern terhadap

akuntabilitas pengelolaan keuangan dan

pembangunan nasional guna mendukung tata

kelola pemerintahan dan korporasi yang bersih

dan efektif

2. Membina penyelenggaraan Sistem Pengendalian

Intern Pemerintah yang efektif

3. Mengembangkan kapabilitas pengawasan intern

pemerintah yang profesional dan kompeten

4. Menyelenggarakan Sistem Dukungan Pengambilan

Keputusan yang Andal

2. Pernyataan Misi

Misi BPKP merupakan implementasi dari visi yang memuat pernyataan

tentang tujuan organisasi dalam bentuk produk dan pelayanan, nilai-nilai yang

dianut serta cita-cita di masa mendatang.

Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat melaksanakan misi dari BPKP yaitu:

3. Tujuan dan Sasaran Strategis

Tujuan strategis merupakan penjabaran dari pernyataan Misi yang akan

dicapai dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun.

Dengan mengacu sepenuhnya pada tujuan yang telah ditetapkan oleh

BPKP Pusat, 4 (empat) Tujuan Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat yang

telah disepakati terkait dengan Misi yang telah ditetapkan adalah sebagai

berikut:

BPKP Jabar


Tabel 2.1Misi dan Tujuan

MISI TUJUAN

1. Menyelenggarakan pengawasan

intern terhadap akuntabilitas

pengelolaan keuangan dan

pembangunan nasional guna

mendukung tata kelola

pemerintahan dan korporasi yang

bersih dan efektif

1.1 Peningkatan Kualitas Akuntabilitas

Pengelolaan Keuangan dan

Pembangunan Nasional yang

Bersih dan Efektif.

2. Membina penyelenggaraan

Sistem Pengendalian Intern

Pemerintah yang efektif.

2.1 Peningkatan Efektivitas

Penyelenggaraan Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah.

3. Mengembangkan kapabilitas

pengawasan intern pemerintah

yang profesional dan kompeten.

3.1 Peningkatan Kapabilitas

Pengawasan Intern Pemerintah

yang Profesional dan Kompeten.

4. Menyelenggarakan Sistem

Dukungan Pengambilan

Keputusan yang Andal.

4.1 Terselenggaranya Sistem

Dukungan Pengambilan Keputusan

yang Andal.

Sasaran Strategis merupakan penjabaran lebih lanjut dari Tujuan, yang

dirumuskan secara spesifik dan terukur untuk dapat dicapai dalam kurun

waktu lebih pendek dari Tujuan. Sebagaimana Tujuan, Sasaran Strategis

merupakan kondisi yang diharapkan dapat diciptakan dalam kurun waktu

tertentu yang lebih pendek dari Tujuan.

Dengan memperhatikan Sasaran Strategis yang telah ditetapkan BPKP

Pusat dan sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala BPKP

Nomor 2 Tahun 2015 tanggal 2 April 2015 tentang Rencana Strategis BPKP

Tahun 2015-2019, Peraturan Kepala BPKP Nomor 9 Tahun 2016 tanggal 21

April 2016 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan BPKP Tahun 2015-

2019 serta tugas pokok dan fungsi serta kewenangan yang dapat

dilaksanakan oleh Perwakilan BPKP di daerah, 4 (empat) Sasaran Strategis

BPKP Jabar


Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat untuk Tahun 2015-2019 adalah

sebagai berikut:

Tabel 2.2Tujuan dan Sasaran Strategis

TUJUAN SASARAN STRATEGIS

1.1 Peningkatan Kualitas

Akuntabilitas

Pengelolaan

Keuangan dan

Pembangunan

Nasional yang Bersih

1.1.1 Perbaikan Pengelolaan Program PrioritasNasional dan Pengelolaan KeuanganNegara

2.1 Peningkatan EfektivitasPenyelenggaraan SistemPengendalian InternPemerintah.

2.1.1 Meningkatnya Kualitas Penerapan

SPIP Pemda / Korporasi

3.1 Peningkatan KapabilitasPengawasan InternPemerintah yangProfesional danKompeten.

3.1.1 Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan

Intern Pemerintah Daerah

4.1 Terselenggaranya SistemDukungan PengambilanKeputusan yang Andal.

4.1.1 Meningkatnya Kualitas PelayananDukungan Teknis dalam PengawasanBPKP

4. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) yang digunakan Perwakilan BPKP

Provinsi Jawa Barat berdasarkan Peraturan Kepala BPKP Nomor 9 Tahun

2016 tanggal 21 April 2016 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan

BPKP Tahun 2015-2019 pada bagian mengenai IKU Perwakilan.

BPKP Jabar


Tabel 2.3Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama

Perwakilan BPKP

NO SASARANSTRATEGIS

INDIKATOR KINERJA UTAMA SUMBER DATA

1. PerbaikanPengelolaanProgram PrioritasNasional danPengelolaanKeuangan Negara

1. Perbaikan Tata Kelola,Manajemen Risiko, danPengendalian InternPengelolaan KeuanganNegara

Tindak lanjut rekomendasiperbaikan tata kelola,manajemen risiko, danpengendalian internpengelolaan keuangannegara

2. Persentase Tindak LanjutRekomendasi PerbaikanTata Kelola, ManajemenRisiko, dan PengendalianIntern PengelolaanKorporasi

Tindak Lanjut Rekomendasi

3. Penyerahan HasilPengawasanKeinvestigasian kepadaAparat Penegak Hukum/K/L/P/K

Tindak Lanjut RekomendasiHasil Pengawasan BidangKeinvestigasian

2. MeningkatnyaKualitas PenerapanSPIP Pemda /Korporasi

1. Maturitas SPIP PemerintahProvinsi (Level 3)

Hasil evaluasi maturitasSPIP

2. Maturilas SPIP PemerintahKabupaten/Kota (Level 3)

Hasil rating KemennegBUMN

3. Persentase BUMN/AnakPerusahaan dengan SkorGCG Baik

Hasil rating oleh KemennegBUMN

4. Persentase BUMN/AnakPerusahaan yangKinerjanya BerpredikatMinimal A (Baik)

Hasil evaluasi BPKP

5. Persentase BUMD yangKinerjanya MinimalBerpredikat Baik dari BUMDyang Dibina

Hasil evaluasi BPKP

6. Persentase BLUD yangKinerjanya Minimal Baikdari BLUD yang Dibina

Hasil evaluasi BPKP

3. MeningkatnyaKapabilitasPengawasan InternPemerintah Daerah

1. Kapabilitas APIPPemerintah Provinsi (Level3)

Hasil evaluasi kapabilitasAPIP

2. Kapabilitas APIPPemerintah Kabupaten /Kota (Level 3)




4. Kapabilitas APIPPemerintah Kabupaten /Kota (Level 2)


BPKP Jabar


NO SASARANSTRATEGIS

INDIKATOR KINERJA UTAMA SUMBER DATA



6. Kapabilitas APIPPemerintahKabupaten/Kota (Level 1)


Dengan memperhatikan Permenpan Nomor 9 Tahun 2007 tentang

Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi

Pemerintah dan Permenpan Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman

Penyusunan Indikator Kinerja Utama dan beberapa referensi terkait maupun

berdasarkan pada best practice, Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat

menyusun penjabaran lebih lanjut atas IKU tersebut untuk dapat

dipergunakan dalam penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (SAKIP), termasuk untuk kepentingan dalam penyusunan

Renstra dan Laporan Kinerja.

Beberapa penyesuaian dilakukan Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat

dalam menyusun penjabaran IKU dengan memperhatikan tugas pokok dan

fungsi serta kewenangan yang dimiliki namun tetap menjaga keselarasan

dengan Renstra BPKP Tahun 2015-2019.

BPKP Jabar


B. Perjanjian Kinerja 2019

Sebagai penjabaran lebih lanjut dari Visi dan Misi serta Tujuan yang

ditetapkan, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat telah menyusun dan

menetapkan Perjanjian Kinerja (Perkin ) Tahun 2019 yang merupakan rencana

tahunan mengenai Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan berikut

penetapan Sasaran dan indikator kinerja Program dan Kegiatan serta target-

target yang ingin dicapai pada Tahun 2019, yang merupakan akhir tahun

Renstra 2015-2019.

Dengan memperhatikan dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2019 (Revisi),

Renstra Perwakilan Tahun 2015-2019, penetapan IKU Perwakilan, Laporan

Kinerja Perwakilan tahun sebelumnya dan dokumen perencanaan terkait

lainnya, penyajian Bab III Akuntabilitas Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Jawa

Barat Tahun 2018 mencakup 22 indikator kinerja Program dan 12 indikator

kinerja Kegiatan untuk mencapai 8 sasaran Program. Keterkaitan antara jumlah

indikator kinerja Program (outcome) Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat yang

memberikan kontribusi terhadap pencapaian outcome Unit Kerja Eselon I dan

BPKP Pusat dengan capaian kinerja kegiatan (output) Perwakilan BPKP

Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.5

Sasaran dan Indikator Kinerja Program dan Kegiatan serta Target

Tahun 2019

SASARANPROGRAM/KEGIATAN

INDIKATOR KINERJAPROGRAM/KEGIATAN

satuan Target

(1) (2) (3) (4)

A. PROGRAM TEKNISSASARAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA PROGRAM

1. Perbaikan PengelolaanProgram Prioritas Nasionaldan PengelolaanKeuanganNegara/Korporasi

1.1 Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi HasilPengawasan

% 70,00

1.2 Persentase BUMN/anak perusahaan denganskor GCG baik *)

% 75,00

1.3 Persentase BUMN/anak perusahaan yangkinerjanya berpredikat minimal A (baik)

% 60,00

1.4 Persentase BUMD yang kinerjanya minimalberpredikat baik dari BUMD yang dievaluasi

% 56,00

1.5 Presentase BLUD yang tatakelolanyaminimal baik dari BLUD yang dievaluasi

% 62,00

BPKP Jabar


2. Meningkatnya efektivitashasil pengawasankeinvestigasian

2.1 Persentase Hasil PengawasanKeinvestigasian yang dimanfaatkan diPersidangan

% 60,00

2.2 Persentase hasil pengawasankeinvestigasian yang dimanfaatkan oleh APH

% 75,00

2.3 Persentase hasil pengawasankeinvestigasian yang dimanfaatkan olehK/L/P/K

% 70,00

2.4 Persentase hasil audit penyesuaian hargayang dimanfaatkan oleh K/L/P/K

% 80,00

2.5 Persentase hasil audit klaim yangdimanfaatkan oleh K/L/P/K

% 80,00

3. Meningkatnyapenyelesaian hambatanpelaksanaanpembangunan nasional

3.1 Persentase penyelesaian hambatankelancaran pembangunan

% 80,00

4. Meningkatnya kualitas tatakelola pemerintahan dankorporasi dalampencegahan korupsi

4.1 Persentase K/L/P/K yangmengimplementasikan FCP (termasuk FRA)

% 55,00

5. Meningkatnya kepedulianK/L/P/K dan masyarakatterhadap korupsi

5.1 Persesentase K/L/P/K anggota KomunitasPembelajar Anti Korupsi (KPAK) yangmengimplementasikan sistem pengaduanmasyarakat

% 70,00

6. Meningkatnya kualitaspenerapan SPIP Pemda

6.1 Persentase Pemerintah Provinsi denganmaturitas SPIP level 3

% 100,00

6.2 Persentase Pemerintah Provinsi denganmaturitas SPIP level 2

% 0,00

6.3 Persentase Pemerintah Kabupaten/Kotadengan maturitas SPIP level 3

% 67,00

6.4 Persentase Pemerintah Kabupaten/Kotadengan maturitas SPIP level 2

% 33,00

7. Meningkatnya kapabilitaspengawasan internPemerintah Daerah

7.1 Persentase APIP Pemerintah Provinsidengan kapabilitas level 3

% 100,00

7.2 Persentase APIP Pemerintah Provinsidengan kapabilitas level 2

% 0,00

7.3 Persentase APIP PemerintahKabupaten/Kota dengan kapabilitas level 2

% 85,00

7.4 Persentase APIP PemerintahKabupaten/Kota dengan kapabilitas level 3

% 15,00

SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN1. Tersedianya informasi hasil

pengawasan proyekstrategis dan prioritasnasional Perwakilan BPKP

1.1 Jumlah laporan hasil pengawasan proyekstrategis dan prioritas nasional PerwakilanBPKP

Laporan 93

2. Tersedianya informasi hasilpengawasanpembangunan prioritasnasional Perwakilan BPKP

2.1 Jumlah laporan hasil pengawasanpembangunan prioritas nasional PerwakilanBPKP

Laporan 181

3. Tersedianya informasi hasilpembinaan penerapanSIMDA integrasi

3.1 Jumlah laporan hasil pembinaan penerapanSIMDA integrasi Perwakilan BPKP

Laporan 12

BPKP Jabar


Anggaran yang disediakan untuk pelaksanaan kegiatan tersebut berasal dari

dana yang dituangkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)

Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 yaitu sebesar

Rp55.378.835.000,00dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.6

DIPA Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat Tahun 2019

No ProgramPagu Anggaran

(Rp)

1 Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara danPembangunan Nasional serta Pembinaan Penyelenggaraan SPIP 11.556.352.000,00

2 Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknisLainnya BPKP 43.822.483.000,00

Jumlah 55.378.835.000,00

4. Tersedianya informasi hasilpengawasan dana desa

4.1 Jumlah laporan hasil pengawasan dana desaPerwakilan BPKP

Laporan 16

5. Tersedianya informasi hasilpengawasan ataspengelolaan danpertanggungjawabankeuangan dana Pemilutahun 2019

5.1 Jumlah laporan hasil pengawasan ataspengelolaan dan pertanggungjawabankeuangan dana Pemilu tahun 2019Perwakilan BPKP

Laporan 12

6. Tersedianya informasi hasilpembinaan SPIPPerwakilan BPKP

6.1 Jumlah laporan hasil pembinaan SPIPPerwakilan BPKP

Laporan 73

7 Tersedianya informasi hasilpembinaan kapabilitasAPIP Perwakilan BPKP

7.1 Jumlah laporan hasil pembinaan kapabilitasAPIP Perwakilan BPKP

Laporan 68

B. PROGRAM GENERIKSASARAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA PROGRAM

1. Tersedianya dukunganteknis kepuasan ataspelayanan ketatausahaanPerwakilan BPKP

1.1 Kepuasan atas Pelayanan KetatausahaanPerwakilan BPKP

Skala 1-10

8

SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN1. Tersedianya dukungan

manajemen danpelaksanaan tugas teknislainnya dalam mencapaikepuasan layanan

1.1 Jumlah layanan dukungan manajemenPerwakilan BPKP

Laporan 28

2. Termanfaatkannya asetsecara optimal

2.1 Terlaksananya rehabilitasi rumah NegaraPerwakilan BPKP

m2 170

2.2 Tersedianya alat pengolahan data BPKP unit 82.3 Tersedianya inventaris rumah tangga BPKP unit 42.4 Terlaksananya rehabilitasi kantor Perwakilan

BPKPm2 634

BPKP Jabar


A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

engukuran capaian kinerja Tahun 2019 merupakan bagian dari

penyelenggaraan akuntabilitas kinerja tahunan Perwakilan BPKP

Provinsi Jawa Barat. Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan

kewajiban untuk suatu instansi pemerintah untuk

mempertanggungjawabkan keberhasilan ataupun kegagalan

dalam melaksanakan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang

telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

Pengukuran kinerja dilakukan terhadap capaian kinerja dari masing-masing

indikator kinerja sasaran dengan cara dengan membandingkan realisasi dengan

target kinerja yang diperjanjikan dalam dokumen perjanjian kinerja tahun 2019.

Rumus yang digunakan untuk menghitung persentase pencapaian target indikator

kinerja terdiri dari dua jenis, yaitu:

1. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin

baik

Capaian =Realisasi x 100%

Target

2. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin

buruk/rendah

Capaian =2 x Target – Realisasi x 100%

Target

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, dilakukan evaluasi capaian setiap indikator

kinerja untuk mengidentifikasi faktor yang mendukung keberhasilan dan kendala

yang menghambat pencapaian target kinerja dicermati dan dipelajari guna

perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang.

BAB III

AKUNTABILITAS

KINERJA

BPKP Jabar


Capaian atas Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menunjukkan capaian tujuan

dan sasaran program secara ringkas disajikan pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1Capaian IKU Sasaran Program Tahun 2019

No INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN TARGET REALISASI%

CAPAIAN

Sasaran Program 1 : Perbaikan Pengelolaan Program Prioritas Nasional Dan PengelolaanKeuangan Negara/Korporasi

1.1Persentase Tindak LanjutRekomendasi Hasil Pengawasan

% 70 67,26 96,06

1.2Persentase BUMN/ anak perusahaandengan skor GCG baik

% 75 85,71 114,28

1.3Persentase BUMN/ anak perusahaanyang kinerjanya berpredikat minimalA (baik)

% 60 70 116,67

1.4Persentase BUMD yang kinerjanyaminimal berpredikat baik dari BUMDyang dievaluasi

% 56 76 135,71

1.5Persentase BLUD yang tatakelolanya minimal baik dari BLUDyang dievaluasi

% 62 100 161,29

Sasaran Program 2 : Meningkatnya Efektivitas Hasil Pengawasan Keinvestigasian

2.1Persentase hasil pengawasankeinvestigasian yang dimanfaatkan dipersidangan

% 60 61,90 103,17

2.2Persentase hasil pengawasankeinvestigasian yang dimanfaatkanoleh APH

% 75 80 106,67

2.3Persentase hasil pengawasankeinvestigasian yang dimanfaatkanoleh K/L/P/K

% 70 80 114,29

2.4Persentase hasil audit penyesuaianharga yang dimanfaatkan olehK/L/P/K

% 80 233,33 291,66

2.5Pesentase hasil audit klaim yangdimanfaatkan oleh K/L/P/K

% 80 NA NA

Sasaran Program 3: Meningkatnya Penyelesaian Hambatan Pelaksanaan Pembangunan Nasional

3.1Persentase penyelesaian hambatankelancaran pembangunan

% 80 100 125

Sasaran Program 4: Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintah Dan Korporasi DalamPencegahan Korupsi

4.1Persentase K/L/P/K yangmengimplementasikan FCP(termasuk FRA)

% 55 100 181,82

Sasaran Program 5: Meningkatnya Kepedulian K/L/P/K Dan Masyarakat Terhadap Korupsi

5.1

Persentase K/L/P/K AnggotaKomunitas Pembelajar Anti Korupsi(KPAK) yang mengimplementasikanSistem Pengaduan Masyarakat

% 70 100 142,86

BPKP Jabar


No INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN TARGET REALISASI%

CAPAIAN

Sasaran Program 6: Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP Pemda

6.1Persentase Pemerintah Provinsidengan Maturitas SPIP Level 3

% 100 100 100

6.2Persentase Pemerintah Provinsidengan Maturitas SPIP Level 2

% 0 0 100

6.3Persentase PemerintahKabupaten/Kota dengan MaturitasSPIP Level 3

% 67 74,07 110,55

6.4Persentase PemerintahKabupaten/Kota dengan MaturitasSPIP Level 2

% 33 22,22 121,42

Sasaran Program 7: Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern Pemda

7.1Persentase APIP Pemerintah Provinsidengan Kapabilitas Level 3

% 100 100 100

7.2Persentase APIP Pemerintah Provinsidengan Kapabilitas Level 2

% 0 0 100

7.3Persentase APIP PemerintahKabupaten/Kota dengan KapabilitasLevel 3

% 85 74,07 87,14

7.4Persentase APIP PemerintahKabupaten/Kota dengan KapabilitasLevel 2

% 15 25,93 100

Sasaran Program Dukungan Pengawasan : Tersedianya Dukungan Teknis Kepuasan atasPelayanan Ketatausahaan Perwakilan BPKP

8.1Kepuasan atas PelayananKetatausahaan Perwakilan BPKP

Skala 1-10 8 8,13 101,63

Uraian lebih lengkap tentang pencapaian kinerja sasaran program berserta

realisasi anggarannya sebagaimana disajikan dalam Lampiran 1.

1. SASARAN PROGRAM

Analisis terhadap delapan sasaran program dan masing-masing indikator

kinerja program yang disajikan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2019

Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat sebagai berikut:

BPKP Jabar


Sasaran program perbaikan pengelolaan program prioritas nasional dan

pengelolaan keuangan negara/korporasi merupakan sasaran untuk

mencapai tujuan Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan

dan Pembangunan Nasional yang Bersih.

Capaian sasaran program ini diukur melalui lima IKU yang terkait langsung

dengan kualitas akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan

program prioritas nasional dengan ringkasan target, realisasi dan capaian

sebagaimana disajikan pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2Ringkasan Target, Realisasi dan Capaian IKU

Sasaran Program Perbaikan Pengelolaan Program Prioritas Nasional DanPengelolaan Keuangan Negara/Korporasi

No. IKU Satuan Target RealisasiCapaian

(%)

1.1Persentase Tindak LanjutRekomendasi Hasil Pengawasan

% 70 67,26 96,06

1.2Persentase BUMN/anak perusahaandengan skor GCG baik

% 75 85,71 114,28

1.3Persentase BUMN/anak perusahaanyang kinerjanya berpredikat minimalA (baik)

% 60 70 116,67

1.4Persentase BUMD yang kinerjanyaminimal berpredikat baik dari BUMDyang dievaluasi

% 56 76 135,71

1.5Persentase BLUD yang tatakelolanya minimal baik dari BLUDyang dievaluasi

% 62 100 161,29

Tabel 3.2 menunjukkan bahwa dari empat IKU yang mendukung capaian

sasaran program “Perbaikan Pengelolaan Program Prioritas Nasional dan

Pengelolaan Keuangan Negara/Korporasi” telah memiliki capaian diatas

100%, sedangkan satu IKU belum memiliki capaian 100%.

Sasaran Program Pengawasan 1:

Perbaikan Pengelolaan Program Prioritas Nasional dan Pengelolaan

Keuangan Negara/ Korporasi

BPKP Jabar


Uraian masing-masing IKU sasaran program “Perbaikan Pengelolaan

Program Prioritas Nasional dan Pengelolaan Keuangan Negara/Korporasi”

ini sebagai berikut:

IKU 1 Sasaran Program 1

Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan

IKU “Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan”

menggambarkan Jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang

ditindaklanjuti di tahun 2019 (kejadian), dibagi Jumlah rekomendasi hasil

pengawasan yang terbit di tahun 2019 (kejadian) x 100%.

Kinerja indikator tersebut diukur dengan rumus :

Realisasi IKU Persentase TindakLanjut Rekomendasi HasilPengawasan

= TL Rekomendasi

2019 X 100%

Rekomendasi 2019

Realisasi IKU “Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan”

tahun 2019 adalah sebesar 67,26% atau tercapai 96,06% dari target

sebesar 70%, dengan perhitungan sebanyak 452 rekomendasi telah

ditindaklanjuti dari 672 rekomendasi yang disampaikan pada tahun 2019.

Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti antara lain:

NO NAMA PENUGASAN

LAPORAN TINDAK LANJUT

NILAINOMOR TANGGAL

KEJA

DIAN

REKO

MENDASI

1 Audit Keuangan

Program Generasi

Sehat Cerdas (GSC)

Kabupaten Kuningan

LAI-

313/PW10/2/2018

04.06.2018 6 11 153.100.450,00

2 Audit Keuangan

Program Kota Tanpa

Kumuh (KOTAKU)

Kabupaten

Tasikmalaya

LAI-

219/PW10/2/2018

30.04.2018 8 15 47.327.800,00

3 Audit Operasional

Program P2HP

Kabupaten Bandung

Barat

LHA-

2183/PW10/2/201

2

02.04.2012 4 9 53.609.575,74

BPKP Jabar


NO NAMA PENUGASAN


NILAINOMOR TANGGAL

KEJA

DIAN

REKO

MENDASI

4 Audit Keuangan

Program Penyediaan

Air Minum dan

Sanitasi Berbasis

Masyarakat

(PAMSIMAS)

Kabupaten Cianjur

LAI-

065/PW10/2/2018

27.02.2018 12 9 611.000,00

5 Audit Keuangan

Program WISMP II

Kabupaten Karawang

LAI-

167/PW10/2/2018

12.04.2018 4 8 0,00

6 Audit Keuangan

Program Kota Tanpa

Kumuh (KOTAKU)

Kota Banjar

LAI-

252/PW10/2/2018

11.05.2018 3 3 0,00

7 Audit Keuangan

Program Penyediaan

Air Minum dan

Sanitasi Berbasis

Masyarakat

(PAMSIMAS III)

Kabupaten Garut

LAI-

244/PW10/2/2019

28.05.2019 4 4 13.217.407,78

8 Audit Keuangan

Program Inovasi

Desa (PID)/Village

Innovation Project

(VIP) Provinsi Jawa

Barat

LAI-

324/PW10/2/2018

05.06.2018 10 17 40.635.700,00

9 Audit Keuangan

Program Penyediaan

Air Minum dan

Sanitasi Berbasis

Masyarakat

(PAMSIMAS III)

Kabupaten Kuningan

LAI-

250/PW10/2/2019

28.05.2019 6 11 4.286.939,00

10 Audit Keuangan

Program Penyediaan

Air Minum dan

Sanitasi Berbasis

Masyarakat

(PAMSIMAS III)

Kabupaten Cirebon

LAI-

253/PW10/2/2019

29.05.2019 4 7 0,00

11 Audit Keuangan

Program Kota Tanpa

Kumuh (KOTAKU)

Kabupaten

Sumedang

LAI-

265/PW10/2/2019

31.05.2019 1 1 0,00

BPKP Jabar


NO NAMA PENUGASAN


NILAINOMOR TANGGAL

KEJA

DIAN

REKO

MENDASI

12 Audit Keuangan

Program Kota Tanpa

Kumuh (KOTAKU)

Kabupaten Bekasi

LAI-

237/PW10/2/2019

24.05.2019 3 5 13.638.265,00

13 Audit Keuangan

Program Kota Tanpa

Kumuh (KOTAKU)

Kabupaten Karawang

LAI-

262/PW10/2/2019

31.05.2019 1 1 690.581,00

14 Audit Keuangan

Program WISMP II

BBWS Citarum

LAI-

512/PW10/2/2019

19.08.2019 3 3 0,00

15 Audit Keuangan

Program DOISP-II

BBWS Citarum

LAI-

268/PW10/2/2019

31.05.2019 1 1 0,00

16 Audit Keuangan

Program Kota Tanpa

Kumuh (KOTAKU)

Kabupaten Subang

LAI-

251/PW10/2/2019

28.05.2019 3 3 0,00

17 Audit Keuangan

Program Penyediaan

Air Minum dan

Sanitasi Berbasis

Masyarakat

(PAMSIMAS III)

Kabupaten Bandung

LAI-

254/PW10/2/2019

29.05.2019 9 19 0,00

18 Audit Operasional

Pengelolaan Dana

Penguatan

Kelembagaan

Kabupaten

Tasikmalaya

LAO-

498/PW10/2/2016

11.08.2016 1 1 2.928.636,36

Realisasi IKU sampai dengan tahun 2019 sebesar 67,26% menurun 14,74%

dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 sebesar 77%. Capaian IKU

tahun 2019 sebesar 96,06% turun dibawah capaian tahun 2018 sebesar

128,33%. Faktor pendukung menurunnya realisasi maupun capaian IKU

antara lain banyaknya laporan yang terbit pada bulan Desember 2019

sehingga banyak laporan yang belum ditindak lanjuti.

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja IKU agar dapat mencapai

target tahun 2020 antara lain:

BPKP Jabar


1. Melakukan penugasan monitoring tindak lanjut atas laporan hasil

pengawasan

2. Memantau tindak lanjut pada saat dilakukan penugasan assurance.

Perkembangan target, realisasi dan capaian IKU sampai dengan tahun 2019

dan target akhir tahun Renstra Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat

disajikan pada Grafik 3.1

Grafik 3.1Target, Realisasi Dan Capaian Kinerja

Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan


Persentase BUMN/ anak perusahaan dengan skor GCG baik

IKU “Persentase BUMN/anak perusahaan dengan skor GCG baik”

merupakan Jumlah BUMN/anak perusahaan dengan skor GCG minimal baik

th 2019, dibagi Jumlah BUMN/ anak perusahaan yang dievaluasi th 2019 x

100%.

-

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

120,00

140,00

2016 2017 2018 2019

% TL Rekomendasi Hasil Pengawasan

Target Realisasi Capaian

BPKP Jabar


IKU tersebut mencerminkan nilai kinerja yang diukur dengan rumus:

Realisasi IKU PersentaseBUMN/ anak perusahaandengan skor GCG baik

=

BUMN/anakperusahaan skor GCG

minimal baik 2019X 100%

BUMN/ anakperusahaan yangdievaluasi 2019

Realisasi IKU “Persentase BUMN/ anak perusahaan dengan skor GCG baik”

tahun 2019 adalah sebesar 85,71% atau tercapai 114,28% dari target

sebesar 75%, dengan perhitungan sebanyak 6 BUMN dengan skor GCG

minimal baik dari 7 BUMN yang dievaluasi tahun 2019.

7 BUMN yang dilakukan Assessment GCG pada Tahun 2019 adalah:

No Nama BUMN Skor Kategori

1 PT Kereta Api Indonesia (Persero) 90,025 Sangat Baik

2 PT Indofarma (Persero),Tbk 81,621 Baik

3 PT Pos Indonesia (Persero) 84,553 Baik

4 PT Dirgantara Indonesia (Persero) 71,899 Cukup Baik

5 PT Biofarma (Persero) 90,938 Sangat Baik

6 PT Perkebunan Nusantara VIII 84,297 Baik

7 PT INTI (Persero) 81,484 Baik

Realisasi IKU sampai dengan tahun 2019 sebesar 85,71% atau menurun

14,29% dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 sebesar 100%.

Demikian pula dengan capaian IKU tahun 2019 sebesar 114,28 % atau

menurun 28,58% dibandingkan dengan capaian tahun 2018 sebesar

142,86%. Faktor yang mengakibatkan menurunnya realisasi maupun

capaian IKU karena terdapat satu BUMN yaitu PT Dirgantara Indonesia

(Persero) yang baru pertama kali dilakukan assessment GCG oleh

Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat. Sebelumnya PT Dirgantara

Indonesia (Persero) selalu melakukan self assessment. Selain itu capaian

IKU ini tidak dapat diperbandingkan karena assessment GCG untuk BUMN

dilakukan dua tahun sekali (sesuai Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-

01/MBU/2011).

BPKP Jabar


Daftar BUMN yang dilakukan Assessment GCG pada Tahun 2018 sebagai

berikut:

No Nama BUMN Skor Kategori1 PT Len Industri (Persero) 87,246 Sangat Baik

2 PT Pindad (Persero) 85,128 Sangat Baik

3 PT Indofarma (Persero), Tbk 81,192 Baik

4 PT Kereta Api Indonesia (Persero) 90,00 Sangat Baik

Jika dibandingkan dengan target akhir periode Renstra pada Tahun 2019

sebesar 75%, maka realisasi IKU tahun 2019 mencapai 114,28%. Hal ini

menunjukkan bahwa kinerja tahun 2019 harus dipertahankan, dimana tim

selalu meningkatkan kapabilitasnya terkait Tata Kelola Perusahaan Yang

Baik, Manajemen Risiko dan Sistem Pengendalian Intern.

Upaya yang dilakukan untuk mempertahankan kinerja IKU agar dapat

mencapai target tahun 2020 antara lain:

1. Melakukan focus group discussion dengan Kementerian BUMN terkait

indikator/parameter GCG sehubungan dengan perkembangan usaha

dan perubahan peraturan.

2. Melakukan perbaikan pedoman assessment GCG sesuai dengan

perubahan peraturan yang berlaku.

3. Meningkatkan kapabilitas PFA dengan pembahasan materi GCG

dikaitkan dengan KPKU BUMN.

Perkembangan target, realisasi dan capaian kinerja sampai dengan tahun

2019 yang merupakan akhir tahun Renstra Perwakilan BPKP Provinsi Jawa

Barat disajikan pada Grafik 3.2.

BPKP Jabar



Persentase BUMN/ anak perusahaan dengan skor GCG baik


Persentase BUMN/anak perusahaan yang kinerjanya berpredikat

minimal A (baik)

IKU “Persentase BUMN/anak perusahaan yang kinerjanya berpredikat

minimal A (baik)” merupakan jumlah BUMN/anak perusahaan yang

kinerjanya berpredikat minimal A th 2019, dibagi jumlah BUMN/anak

perusahaan yang dibina th 2019 x 100%.

Indikator tersebut mencerminkan nilai kinerja yang diukur dengan rumus:

Realisasi IKU Persentase BUMN/anak perusahaan yang kinerjanyaberpredikat minimal A (baik)

=

BUMN/anakperusahaan dgn kinerja

minimal A 2019X 100%

BUMN/ anakperusahaan yang dibina

2019

Realisasi IKU “Persentase BUMN/ anak perusahaan yang kinerjanya

berpredikat minimal A (baik)” tahun 2019 adalah sebesar 70,00% atau

tercapai 116,67% dari target sebesar 60%, dengan perhitungan sebanyak 7

BUMN yang kinerjanya berpredikat minimal A dari 10 BUMN yang dibina

tahun 2019.

-

50,00

100,00

150,00

200,00

250,00

2016 2017 2018 2019

% BUMN/Anak Perusahaan Dengan SkorGCG Baik


BPKP Jabar


Berdasarkan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik

dalam Pasal 3 bahwa audit jasa keuangan, jasa reviu dan jasa asurans

lainnya hanya diberikan oleh Akuntan publik. Terkait regulasi tersebut,

BPKP tidak melakukan audit atas jasa tersebut. Dengan demikian,

Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat tidak melakukan evaluasi kinerja atas

BUMN tersebut.

Hasil skor kinerja atas BUMN terkait diperoleh dari informasi melalui website

atau konfirmasi pada BUMN yang bersangkutan dengan hasil sebagai

berikut:

No Nama BUMNKinerja Tahun 2017 Kinerja Tahun 2018

Skor Kategori Skor Kategori

1 PT Len Industri (Persero) 78,5 A Sehat 83,75 AA Sehat

2 PT Pindad (Persero) 71,25 A Sehat 77,25 A Sehat

3 PT Indofarma (Persero), Tbk 57 BBB Kurang

Sehat

57 BBB Kurang

Sehat

4 PT Kereta Api Indonesia

(Persero)

93,5 AA Sehat 93 AA sehat

5 PT Pupuk Kujang 88,92 AA Sehat 87,02 AA Sehat

6 PT Bio Farma (Persero) 86 AA Sehat 91,77 AA Sehat

7 PT Pos Indonesia (Persero) 79 A Sehat 80,01 AA Sehat

8 PT Perkebunan Nusantara

VIII

43,88 BB Kurang

Sehat

68,02 A Sehat

9 PT INTI (Persero) 65,5 A Sehat 39,7 B Kurang Sehat

10 PT Dirgantara Indonesia

(Persero)

60,75 BBB Kurang

Sehat

40,38 BB Kurang

Sehat

Realisasi IKU sampai dengan tahun 2019 sebesar 70% atau menurun 5%

dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 sebesar 75%. Demikian pula

dengan capaian IKU tahun 2019 sebesar 116,67% atau menurun 12,64%

dibandingkan dengan capaian tahun 2018 sebesar 129,31%. Penurunan

realisasi maupun capaian IKU tersebut karena Tahun 2019 Perwakilan

BPKP Provinsi Jawa Barat melakukan kegiatan assurance dan consulting

pada 10 BUMN sedangkan pada tahun 2018 hanya 8 BUMN/Anak

Perusahaan. Dimana terdapat tambahan 2 BUMN yaitu PT INTI dan PT DI.

Apabila perbandingan dilakukan pada 8 BUMN yang sama dengan tahun

BPKP Jabar


2018, maka terdapat peningkatan kinerja satu BUMN yaitu PT Perkebunan

Nusantara VIII dari “Kurang Sehat” menjadi “Sehat”.

Dalam tahun 2019 kegiatan yang dilakukan dalam menunjang kinerja BUMN

sebagai berikut:

No Nama BUMN Uraian Kegiatan

1 PT Kereta Api Indonesia (Persero) Assessment GCG, Persiapan

pengadaan lokomotif, Reviu PBJ

dan Peningkatan FASOPKA di

Jabodetabek, rencana implementasi

Proyek Reaktivasi Jalur Kereta Api

di Jawa Barat

2 PT Indofarma (Persero Assessment GCG, Reviu TKDN

3 PT Pos Indonesia Assessment GCG, Konsultasi terkait

proses pembangunan gedung di

Papua

4 PT Dirgantara Indonesia (Persero) Assessment GCG, Reviu PMN

5 PT Biofarma (Persero) Assessment GCG, Reviu TKDN,

Rencana amandemen perubahan

untuk pembangunan gedung

6 PT Perkebunan Nusantara VIII Assessment GCG, Rencana

pemindahtanganan lahan HGU,

Penjaminan Mutu Penilailan Mandiri

Kapabillitas SPI PTPN VIII

7 PT INTI Assessment GCG,

8 PT PINDAD (Persero) Reviu PMN, Reviu draf pedoman

efektifitas pengendalian intern

9 PT Pupuk Kujang Reviu ketahanan Pangan,

Assessment kapabilitas SPI berbasis

IACM, Assessment GCG, FGD

Revisi Pedoman SPI PT Pupuk

Kujang.

10 PT Len Industri (Persero) Assessment GCG



menunjukkan bahwa kinerja tahun 2019 tetap dipertahankan dalam

meningkatkan kinerja dengan memberikan saran dan pendapat yang

berkualitas pada saat pendampingan dan bimbingan teknis atas permintaan

BUMN.

BPKP Jabar




1. Melakukan peningkatan kapabilitas PFA dalam sistem pengendalian

intern, manajemen risiko dan KPI perusahaan.

2. Melakukan sosialisasi terkait jasa yang dapat diberikan BPKP kepada

BUMN.



Barat disajikan pada Grafik 3.3


Persentase BUMN/ anak perusahaan yang kinerjanya berpredikat minimal A(baik)


Persentase BUMD yang kinerjanya minimal berpredikat baik dari

BUMD yang dievaluasi

IKU “Persentase BUMD yang kinerjanya minimal berpredikat baik dari

BUMD yang dievaluasi” merupakan Jumlah BUMD yang kinerjanya minimal

sehat th 2019, dibagi Jumlah BUMD yang dievaluasi th 2019 x 100%.

-

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

120,00

140,00

2016 2017 2018 2019

% BUMN/Anak Perusahaan yang KinerjanyaBerpredikat Minimal A (baik)


BPKP Jabar


Indikator tersebut mencerminkan nilai kinerja yang diukur dengan rumus :

Realisasi IKU Persentase BUMDyang kinerjanya minimalberpredikat baik dari BUMD yangdievaluasi

=

BUMD yg kinerjanyaminimal baik

X 100% BUMD yang dievaluasi

2019

Realisasi IKU “Persentase BUMD yang kinerjanya minimal berpredikat baik

dari BUMD yang dievaluasi” tahun 2019 adalah sebesar 76,00% atau

tercapai 135,71% dari target sebesar 56%, dengan perhitungan 19 BUMD

(PDAM) yang kinerjanya minimal berpredikat baik dari 25 BUMD (PDAM dan

PD lainnya) yang dievaluasi tahun 2019.

Realisasi IKU sampai dengan tahun 2019 sebesar 76,00% atau menurun

2,26% dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 sebesar 78,26%.

Demikian pula dengan capaian IKU tahun 2019 sebesar 135,71% atau

menurun 6,58% dibandingkan dengan capaian tahun 2018 sebesar

142,29%. Faktor pendukung yang menurunkan realisasi maupun capaian

IKU karena selain yang telah secara berkala dilakukan evaluasi kinerja

terhadap 23 PDAM, tahun 2019 terdapat tambahan 2 PD lainnya yang

dilakukan evaluasi kinerja oleh Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat

dengan hasil “cukup” dan “tidak baik”.

Apabila perbandingan dilakukan hanya terhadap 23 PDAM, maka terdapat

peningkatan realisasi IKU sebesar 4,35% karena 19 PDAM yang mendapat

kinerja bernilai “Baik” dibandingkan tahun 2018 hanya 18 PDAM yang

kinerja “Baik”. Hal ini karena adanya pembinaan berupa pendampingan

dalam kajian tarif air minum, reviu proses pengadaan barang dan jasa, reviu

pedoman akuntansi serta pemahaman terkait manajemen risiko di

perusahaan.

Daftar hasil evaluasi kinerja PDAM dan PD lainnya yang dilakukan pada

tahun 2018 dan 2019 sebagai berikut:

BPKP Jabar


No NamaTahun 2018 Tahun 2019

Skor Kategori Skor Kategori

PDAM

1 Kab. Ciamis 63,527 Baik 61,07 Baik

2 Kab. Subang 60,241 Baik 60,89 Baik

3 Kab. Cirebon 60,789 Baik 60,79 Baik

4 Kab. Purwakarta 60,61 Baik 60,96 Baik

5 Kab. Sukabumi 60,343 Baik 60,32 Baik

6 Kab. Majalengka 61,28 Baik 58,19 Cukup

7 Kab. Tasikmalaya 65,89 Baik 68,69 Baik

8 Kab. Bogor 71,08 Baik 74,73 Baik

9 Kab. Sumedang 59,955 Cukup 60,06 Baik

10 Kot. Bekasi 60,16 Baik 61,09 Baik

11 Kot. Sukabumi 51,59 Cukup 53,74 Cukup

12 Kab. Indramayu 64,33 Baik 63,71 Baik

13 Kot. Cirebon 66,79 Baik 67,13 Baik

14 Kab. Cianjur 63,324 Baik 63,74 Baik

15 Kab. Bandung 63,96 Baik 67,04 Baik

16 Kab. Bekasi 68,96 Baik 72,26 Baik

17 Kot. Bogor 69,598 Baik 69,16 Baik

18 Kab. Garut 51,3 Cukup 53,66 Cukup

19 Kot. Banjar 57,074 Cukup 50,50 Cukup

20 Kab. Kuningan 65,78 Baik 67,15 Baik

21 Kab. Karawang 56,8 Cukup 60,16 Baik

22 Kot. Bandung 65,03 Baik 65,13 Baik

23 Kot. Depok 68,53 Baik 71,53 Baik

PD Lainnya

24PD Pasar Pakuan

Jaya Kota Bogor60,90 Cukup

25PD Waluya Kota

Sukabumi29 Tidak Baik



menunjukkan bahwa kinerja tahun 2019 harus dipertahankan dan lebih baik

BPKP Jabar


lagi, sehingga dapat seluruh PDAM dan PD lainnya yang dilakukan

pembinaan berkinerja baik.



1. Melakukan monitoring tindak lanjut melalui SPI di PDAM terutama untuk

mengurangi tingkat kebocoran air

2. Melakukan pembinaan terhadap BUMD berupa pemahaman mengenai

evaluasi kinerja, manajemen risiko dan pengendalian intern sehingga

kinerja BUMD menjadi lebih baik.

3. Melakukan sosialisasi terhadap BUMD lainnya terkait perlunya dilakukan

evaluasi kinerja.




Gambar 3.4Target, Realisasi Dan Capaian Kinerja

Persentase BUMD yang kinerjanya minimal berpredikat baik dari BUMD yangdievaluasi

-

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

120,00

140,00

160,00

2016 2017 2018 2019

% BUMD yang Kinerjanya MinimalBerpredikat Baik dari BUMD yang

Dibina/Dievaluasi


BPKP Jabar



Persentase BLUD yang tata kelolanya minimal baik dari BLUD yang

dievaluasi

IKU “Persentase BLUD yang tata kelolanya minimal baik dari BLUD yang

dievaluasi” merupakan Jumlah BLUD yang tata kelolanya minimal baik

tahun 2019, dibagi Jumlah BLUD yang dievaluasi th 2019 x 100%.


Realisasi IKU Persentase BLUDyang tata kelolanya minimal cukupbaik dari BLUD yang dievaluasi

=

BLUD yang tatakelolanya minimal baik

X 100% BLUD yang dievaluasi

2019

Realisasi IKU “Persentase BLUD yang tata kelolanya minimal cukup baik

dari BLUD yang dievaluasi” tahun 2019 adalah sebesar 100% atau tercapai

161,29% dari target sebesar 62%, dengan perhitungan sebanyak 5 BLUD

yang tata kelolanya minimal baik dari 5 BLUD yang dievaluasi tahun 2019.

Hasil Evaluasi Kinerja yang dilakukan Tahun 2019 sebagai berikut:

No Nama BLUD Skor Kategori1 RSUD Kota Depok 76,75 Baik2 RSUD dr. Chasbullah Abdulmajid

Kota Bekasi84,67 Baik

3 RSUD Kelas B KabupatenKarawang

74,99 Baik

4 RSUD Bayu Asih KabupatenPurwakarta

72,07 Baik

5 RSUD Waled Kabupaten Cirebon 73,72 Baik

Realisasi IKU sampai dengan tahun 2019 sebesar 100% atau sama bila

dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 sebesar 100%. Namun capaian

IKU tahun 2019 sebesar 161,29% atau menurun sebesar 20,53%

dibandingkan dengan capaian tahun 2018 sebesar 181,82%, hal ini karena

target IKU tahun 2019 sebesar 65% lebih tinggi dibandingkan target IKU

tahun 2018 sebesar 55%.

BPKP Jabar


Daftar hasil evaluasi kinerja yang dilakukan tahun 2018 adalah:

No Nama BLUD Skor Kategori1 RSUD Chasbullah Kota Bekasi 82,38 Baik, AA2 RSUD Karawang 80,2 Baik, AA3 RSUD Gunung Jati Kota Cirebon 78,62 Baik, A4 RSUD Kota Depok 72,5 Baik, A



menunjukkan bahwa kinerja tahun 2019 harus dipertahankan, dan dilakukan

secara berkala untuk setiap RSUD sehingga dapat dilakukan monitoring

peningkatan kinerjanya.


target tahun 2020 antara lain Meningkatkan pembinaan kepada RSUD

dalam pemahaman terkait evaluasi kinerja dan bimbingan teknis

penyusunan laporan keuangan.


2019 yang merupakan akhir Renstra Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat

disajikan pada Grafik 3.5


Persentase BLUD yang tata kelolanya minimal cukup baik dari BLUD yangdievaluasi

-

100,00

200,00

300,00

2016 2017 2018 2019

% BLUD yang Kinerjanya Minimal Cukup Baikdari BLUD yang Dievaluasi


BPKP Jabar


Capaian Sasaran Program Pengawasan Peningkatan Efektifitas Hasil

Pengawasan Keinvestigasian Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat Tahun

2018 disajikan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.3Ringkasan Target, Realisasi dan Capaian

IKU Sasaran Program Pengawasan 2

No.Indikator Kinerja Sasaran

ProgramSatuan Target Realisasi

Capaian(%)

1.1 Persentase hasilpengawasankeinvestigasian yangdimanfaatkan dipersidangan

% 60 61,90 103,17

1.2 Persentase hasilpengawasankeinvestigasian yangdimanfaatkan oleh APH

% 75 80 106,67

1.3 Persentase hasilpengawasankeinvestigasian yangdimanfaatkan oleh K/L/P/K

% 70 80 114,29

1.4 Persentase hasil auditpenyesuaian harga yangdimanfaatkan oleh K/L/P/K

% 80 233,33 291,67

1.5 Persentase hasil audit klaimyang dimanfaatkan olehK/L/P/K

% 80 NA NA

Tabel 3.3 menunjukkan bahwa dari lima IKU yang mendukung capaian

sasaran program “Meningkatnya Efektifitas Hasil Pengawasan

Keinvestigasian”, empat IKU mencapai lebih dari 100%, namun satu IKU

tidak dapat dinilai.

Uraian masing-masing IKU sasaran program “Meningkatnya Efektifitas Hasil

Pengawasan Keinvestigasian” ini sebagai berikut:


Meningkatnya Efektifitas Hasil Pengawasan Keinvestigasian

BPKP Jabar



Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan di

persidangan

IKU “Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan di

persidangan” merupakan Jumlah Pemberian Keterangan Ahli (PKA) di

sidang Pengadilan pada tahun 2019, dibagi jumlah Laporan Hasil

Pengawasan Keinvestigasian (LHAI + LHPKKN) dalam tiga tahun terakhir

(2017, 2018, 2019) x 100%.


R

e

a

Realisasi IKU “Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang

dimanfaatkan di persidangan” tahun 2019 adalah sebesar 61,90% atau

tercapai 103,17% dari target sebesar 60%. Realisasi tersebut diperoleh dari

pelaksanaan 26 kali Pemberian Keterangan Ahli (PKA) di sidang Pengadilan

pada tahun 2019 dibandingkan dengan 43 Laporan Laporan Hasil

Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (LHPKKN) dalam tiga tahun

terakhir (2017, 2018, 2019).



menunjukkan bahwa kinerja tahun 2019 perlu ditingkatkan. Upaya yang

dilakukan untuk meningkatkan kinerja IKU agar dapat mencapai target tahun

2020 antara lain:

1. Mengintensifkan komunikasi dan koordinasi dengan para stakeholder

(mitra kerja) Bidang Investigasi, yaitu APH untuk penanganan kasus

TPK dan KLPK selain APH untuk permasalahan yang dapat

menghambat kelancaran proses pembangunan

Realisasi IKU Persentase hasilpengawasan keinvestigasianyang dimanfaatkan dipersidangan

= PKA Tahun 2019

X 100% LHAI + LHPKKN tigatahun terakhir

BPKP Jabar


2. Menggali potensi penugasan dari berbagai sumber media informasi

untuk selanjutnya dikoordinasikan dengan pihak terkait kemungkinannya

dapat menjadi bahan pelaksanaan program kerja pengawasan.



disajikan pada Grafik 3.6.


Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan dipersidangan


Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh

APH

IKU “Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh

APH” merupakan Jumlah Laporan Hasil Audit Investigatif (LHAI) yang

ditindaklanjuti dan dimanfaatkan oleh APH pada tahun 2019, dibagi Jumlah

LHAI yang diterbitkan pada tahun 2019 x 100%.


-

50,00

100,00

150,00

200,00

250,00

2016 2017 2018 2019

% Hasil Pengawasan Keinvestigasian yangDimanfaatkan di Persidangan


BPKP Jabar


Realisasi IKU Persentase hasilpengawasan keinvestigasianyang dimanfaatkan oleh APH

=

LHAI yangditindaklanjuti/dimanfaatkan

APH 2019X 100%

LHAI yang terbit 2019


dimanfaatkan oleh APH” tahun 2019 adalah sebesar 80 % atau tercapai

106,67% dari target sebesar 75%, dengan perhitungan sebanyak 4 Laporan

Hasil Audit Investigatif (LHAI) yang ditindaklanjuti dan dimanfaatkan oleh

APH pada tahun 2019 dibandingkan dengan 5 LHAI yang diterbitkan pada

tahun 2019.

Realisasi IKU sampai dengan tahun 2019 sebesar 80 % lebih rendah

dengan realisasi tahun 2018 sebesar 100%, demikian jugan capaian IKU

tahun 2019 sebesar 106,67% lebih rendah 32,22% bila dibandingkan

dengan capaian tahun 2018 sebesar 138,89%. Kondisi ini disebabkan

target tahun 2019 sebesar 75% lebih tinggi 3% bila dibandingkan target




menunjukkan bahwa kinerja tahun 2019 harus dipertahankan.



1. Mengintensifkan komunikasi dan koordinasi dengan para stakeholder

(mitra kerja) Bidang Investigasi, yaitu APH untuk penanganan kasus

TPK dan KLPK selain APH untuk permasalahan yang dapat

menghambat kelancaran proses pembangunan







BPKP Jabar


Grafik 3,7Target, Realisasi Dan Capaian Kinerja

Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh APH


Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan

oleh K/L/P/K

IKU “Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh

K/L/P/K” merupakan jumlah laporan hasil pengawasan keinvestigasian

(LHAI + Laporan Hasil Pengawasan atas Current Issues + Laporan Hasil

Pengawasan dalam rangka pemberian Rekomendasi Strategis/RS) yang

ditindaklanjuti dan dimanfaatkan oleh K/L/P/K pada tahun 2019, dibagi

Jumlah laporan hasil pengawasan keinvestigasian yang diterbitkan pada

tahun 2019 x 100%.


Realisasi IKU Persentase hasilpengawasan keinvestigasianyang dimanfaatkan oleh K/L/P/K

=

LHP Keinvestigasianyang TL/dimanfaatkan

oleh K/L/P/K 2019X

100% LHP Keinvestigasianyang terbit pada 2019

-

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

120,00

140,00

160,00

180,00

2016 2017 2018 2019

% Hasil Pengawasan Keinvestigasian yangDimanfaatkan oleh APH


BPKP Jabar



dimanfaatkan oleh K/L/P/K” tahun 2019 adalah sebesar 80% atau tercapai

114,29% dari target sebesar 70%, dengan perhitungan sebanyak 4 Laporan

Hasil Pengawasan keinvestigasian (LHAI + Laporan Hasil Pengawasan atas

Current Issues + Laporan Hasil Pengawasan dalam rangka pemberian

Rekomendasi Strategis/RS) yang ditindaklanjuti dan dimanfaatkan oleh

K/L/P/K pada tahun 2019 dibandingkan dengan 5 Laporan Hasil

Pengawasan keinvestigasian yang diterbitkan pada tahun 2019.

Realisasi IKU sampai dengan tahun 2019 sebesar 80% menurun

dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 sebesar 100%, demikian juga

capaian IKU tahun 2019 sebesar 114,29% lebih rendah 39,56%

dibandingkan dengan capaian tahun 2018 sebesar 153,85% . Kondisi ini

disebabkan target tahun 2019 lebih tinggi 5% bila dibandingkat target tahun

2018 sebesar 65%.






1. Mengintensifkan komuniksi dan koordinasi dengan para stakeholder

(mitra kerja) Bidang Investigasi, untuk penanganan kasus TPK dan

KLPK selain APH untuk permasalahan yang dapat menghambat

kelancaran proses pembangunan







BPKP Jabar



Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K


Persentase hasil audit penyesuaian harga yang dimanfaatkan oleh

K/L/P/K

IKU “Persentase hasil audit penyesuaian harga yang dimanfaatkan oleh

K/L/P/K” merupakan jumlah laporan hasil audit penyesuaian harga yang

ditindaklanjuti oleh penanggung jawab kegiatan atau pengguna barang/jasa

pada tahun 2019, dibagi jumlah laporan audit penyesuaian harga pada

tahun 2019 x 100%.


Realisasi IKU Persentasehasil audit penyesuaianharga yang dimanfaatkanoleh K/L/P/K

=

LHA Eskalasi hargayang ditindaklanjuti 2019

X 100% LHA Eskalasi harga

2019

Realisasi IKU “Persentase hasil audit penyesuaian harga yang dimanfaatkan

oleh K/L/P/K” tahun 2019 adalah sebesar 233,33% atau tercapai 291,67%

dari target sebesar 80%, dengan perhitungan 7 Laporan hasil audit

penyesuaian harga yang ditindaklanjuti oleh penanggung jawab kegiatan

atau pengguna barang/jasa pada tahun 2019 dibandingkan dengan 3

Laporan audit penyesuaian harga pada tahun 2019.

-

50,00

100,00

150,00

200,00

2016 2017 2018 2019

% Hasil Pengawasan Keinvestigasian yangDimanfaatkan oleh K/L/P/K


BPKP Jabar


Realisasi IKU sampai dengan tahun 2019 sebesar 233,33% meningkat bila

dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 sebesar 100%, demikian juga

capaian IKU tahun 2019 sebesar 233,33% lebih tinggi 100% bila

dibandingkan capaian IKU tahun 2018 sebesar 133,33%. Kondisi ini

disebabkan target tahun 2019 lebih tinggi 5% bila dibandingkan target tahun

2018 sebesar 75%.





target tahun 2020 antara lain optimalisasi peningkatan kompetensi sumber

daya Bidang Investigasi melalui intensifikasi program pelatihan baik dengan

menyertakan dalam pelatihan yang diadakan oleh Pusdiklatwas BPKP,

Workshop Kedeputian maupun dengan pelatihan mandiri (PPM).



Barat disajikan pada Gambar 3.9.


Persentase hasil audit penyesuaian harga yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K

-

50,00

100,00

150,00

200,00

250,00

300,00

350,00

2016 2017 2018 2019

% Hasil Audit Penyesuaian Harga yangDimanfaatkan oleh K/L/P/K


BPKP Jabar



Persentase hasil audit klaim yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K

IKU “Persentase hasil audit klaim yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K”

merupakan jumlah laporan hasil audit klaim yang ditindaklanjuti oleh K/L/P/K

pada tahun 2019, dibagi jumlah laporan audit klaim pada tahun 2019 x

100%.


Realisasi IKU Persentasehasil audit penyesuaianharga yang dimanfaatkanoleh K/L/P/K

=

LHA klaim yangditindaklanjuti 2019 X 100%

LHA klaim 2019

Realisasi IKU “Persentase hasil audit klaim yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K”

tahun 2019 tidak dapat dinilai, karena tidak ada laporan hasil audit klaim

yang ditindaklanjuti kesepakatannya oleh para pihak K/L/P/K pada tahun

2019.

Dalam tahun 2019, tidak terdapat permintaan audit klaim dari K/L/P/K

sehingga PKP2T Audit Klaim direvisi menjadi penugasan Audit Penyesuaian

Harga.

Sasaran program “Meningkatnya Penyelesaian Hambatan Pelaksanaan

Pembangunan Nasional” merupakan jumlah laporan Evaluasi Hambatan

Kelancaran Pembangunan (EHKP) yang ditindaklanjuti kesepakatannya

oleh para pihak pada tahun 2019 dibandingkan jumlah laporan EHKP pada

tahun 2019.

Sasaran program “Meningkatnya penyelesaian hambatan pelaksanaan

pembangunan nasional” didukung oleh capaian satu IKU yaitu “Persentase


Meningkatnya Penyelesaian Hambatan Pelaksanaan Pembangunan Nasional

BPKP Jabar


penyelesaian hambatan kelancaran pembangunan”. Uraian capaian IKU

diuraikan sebagai berikut:


Persentase penyelesaian hambatan kelancaran pembangunan

IKU “Persentase penyelesaian hambatan kelancaran pembangunan”

merupakan jumlah laporan Evaluasi Hambatan Kelancaran Pembangunan

(EHKP) yang ditindaklanjuti kesepakatannya oleh para pihak pada tahun

2019 dibandingkan jumlah laporan EHKP pada tahun 2019 x100%.


Realisasi IKU Persentasepenyelesaian hambatankelancaran pembangunan

= LEHKP ditindaklanjuti

2019 X 100%

LEHKP 2019

Realisasi IKU “Persentase penyelesaian hambatan kelancaran

pembangunan” tahun 2019 adalah sebesar 100% atau tercapai 125% dari

target sebesar 80%, dengan perhitungan 1 Laporan Evaluasi Hambatan

Kelancaran Pembangunan (EHKP) yang ditindaklanjuti kesepakatannya

oleh para pihak pada tahun 2019 dibandingkan 1 Laporan Evaluasi

Hambatan Kelancaran Pembangunan (EHKP) pada tahun 2019.

Realisasi IKU tahun 2019 lebih tinggi 100 % dibandingkan dengan realisasi

tahun 2018 sebesar 0%. Demikian pula dengan capaian IKU tahun 2019

lebih tinggi 125% dibandingkan dengan capaian tahun 2018.


sebesar 80%, maka realisasi IKU tahun 2019 mencapai 125%. Hal ini

menunjukkan bahwa kinerja tahun 2019 perlu pertahankan.

Upaya yang dilakukan untuk mempertahankan kinerja IKU agar dapat

mencapai target tahun 2020 antara lain:

1. Mengintensifkan komuniksi dan koordinasi dengan para stakeholder

(mitra kerja) Bidang Investigasi, untuk penanganan kasus TPK dan

KLPK selain APH untuk permasalahan yang dapat menghambat

kelancaran proses pembangunan

BPKP Jabar





3. Optimalisasi peningkatan kompetensi sumber daya Bidang Investigasi

melalui intensifikasi program pelatihan baik dengan menyertakan dalam

pelatihan yang diadakan oleh Pusdiklatwas BPKP, Workshop

Kedeputian maupun dengan pelatihan mandiri (PPM).



disajikan pada Grafik 3.10.


Persentase penyelesaian hambatan kelancaran pembangunan

Sasaran program “Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintah dan

korporasi dalam pencegahan korupsi” merupakan jumlah K/L/P/K yang

-

50,00

100,00

150,00

2016 2017 2018 2019

% Penyelesaian Hambatan KelancaranPembangunan


Sasaran Program Pengawasan 4

Meningkatnya Kualitas Tatakelola Pemerintah dan Korporasi dalam

Pencegahan Korupsi

BPKP Jabar


mengimplementasikan FCP termasuk FRA pada tahun 2019, dibagi jumlah

penugasan yang telah dilakukan (Sosialisasi + Diagnostic Assessment +

Bimbingan Teknis Implementasi + Evaluasi + Monitoring) termasuk FRA

pada tahun 2019.

Sasaran program didukung oleh capaian satu IKU yaitu “Persentase K/L/P/K

yang mengimplementasikan FCP (termasuk FRA)”.

Capaian IKU diuraikan sebagai berikut:


Persentase K/L/P/K yang mengimplementasikan FCP (termasuk FRA)

IKU “Persentase K/L/P/K yang mengimplementasikan FCP (termasuk FRA)”

merupakan Jumlah K/L/P/K yang mengimplementasikan FCP termasuk FRA

pada tahun 2019, dibagi jumlah penugasan yang telah dilakukan (Sosialisasi

+ Diagnostic Assessment + Bimbingan Teknis Implementasi + Evaluasi +

Monitoring) termasuk FRA pada tahun 2019 x 100%.


Realisasi IKU PersentaseK/L/P/K yangmengimplementasikanFCP (termasuk FRA)

=

K/L/P/K yang IMPLFCP/FRA 2019

X 100% Penugasan yang telah

dilakukan 2019

Realisasi IKU “Persentase K/L/P/K yang mengimplementasikan FCP

(termasuk FRA)” tahun 2019 adalah sebesar 100 % atau tercapai 181,82%

dari target sebesar 55%, dengan perhitungan 6 K/L/P/K yang

mengimplementasikan FCP termasuk FRA pada tahun 2019 dibandingkan

dengan 6 penugasan yang telah dilakukan (Sosialisasi + Diagnostic

Assessment ) termasuk FRA pada tahun 2019.

Realisasi IKU sampai dengan tahun 2019 sebesar 100% lebih tinggi 28,57%

dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 sebesar 71,43%. Demikian pula

dengan capaian IKU tahun 2019 lebih tinggi dibandingkan dengan capaian

tahun 2018 sebesar 44,45% .

BPKP Jabar














Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintah dan korporasi dalam pencegahankorupsi

Sasaran program “Meningkatnya kepedulian K/L/P/K dan masyarakat

terhadap korupsi” merupakan jumlah KLPK atau unit kerja eselon I/II di

-

50,00

100,00

150,00

200,00

2016 2017 2018 2019

% K/L/P/K Yang Mengimplementasikan FCP(termasuk FRA)



Meningkatnya Kepedulian K/L/P/K dan Masyarakat Terhadap Korupsi

BPKP Jabar


lingkungan KLP atau unit kerja setara di lingkungan Korporasi yang telah

memenuhi tiga unsur kriteria tahun 2019, dibagi Jumlah KLPK atau unit

kerja eselon I/II di lingkungan KLP atau unit kerja setara di lingkungan

Korporasi yang telah menjadi anggota dari Komunitas Pembelajar Anti

Korupsi th 2019.


Anggota Komunitas Pembelajar Anti Korupsi (KPAK) yang

mengimplementasikan sistem pengaduan masyarakat”.


Anggota Komunitas Pembelajar Anti Korupsi (KPAK) yang

mengimplementasikan sistem pengaduan masyarakat”.

Uraian capaian IKU sasaran program “Meningkatnya kepedulian K/L/P/K

dan masyarakat terhadap korupsi” ini adalah:


Persentase K/L/P/K Anggota Komunitas Pembelajar Anti Korupsi

(KPAK) yang mengimplementasikan sistem pengaduan masyarakat

IKU “Persentase K/L/P/K Anggota Komunitas Pembelajar Anti Korupsi

(KPAK) yang mengimplementasikan sistem pengaduan masyarakat”

merupakan jumlah KLPK atau unit kerja eselon I/II di lingkungan KLP atau

unit kerja setara di lingkungan Korporasi yang telah memenuhi tiga unsur

kriteria tahun 2019, dibagi Jumlah KLPK atau unit kerja eselon I/II di

lingkungan KLP atau unit kerja setara di lingkungan Korporasi yang telah

menjadi anggota dari Komunitas Pembelajar Anti Korupsi tahun 2019 x

100%.


Realisasi IKU PersentaseK/L/P/K Anggota KomunitasPembelajar Anti Korupsi(KPAK) yangmengimplementasikan sistempengaduan masyarakat

=

K/L/P/K atau unit kerjayang memenuhi 3 unsur

kriteria 2019X 100%

K/L/P/K atau unit kerjayang telah menjadi

anggota KPAK 2019

BPKP Jabar


Realisasi IKU “Persentase K/L/P/K Anggota Komunitas Pembelajar Anti

Korupsi (KPAK) yang mengimplementasikan sistem pengaduan masyarakat”

tahun 2019 adalah sebesar 100% atau tercapai 142,86% dari target sebesar

70%, dengan perhitungan 2 K/L/P/K atau unit kerja eselon I/II di lingkungan

K/L/P atau unit kerja setara di lingkungan Korporasi yang telah memenuhi

tiga unsur kriteria dibandingkan dengan 2 K/L/P/K atau unit kerja eselon I/II

di lingkungan K/L/P atau unit kerja setara di lingkungan Korporasi yang telah

menjadi anggota dari Komunitas Pembelajar Anti Korupsi.

Realisasi IKU sampai dengan tahun 2019 sebesar 100% sama dengan

realisasi tahun 2018. Namun demikian capaian IKU tahun 2019 lebih rendah

10,99% dibandingkan dengan capaian tahun 2018 sebesar 153,85% .

Kondisi ini disebabkan target tahun 2019 lebih besar 5% daripada target












tahun 2019 disajikan pada Grafik 3.12.

BPKP Jabar


Grafik 3.12.Target, Realisasi Dan Capaian Kinerja

Persentase K/L/P/K Anggota Komunitas Pembelajar Anti Korupsi (KPAK) yangmengimplementasikan sistem pengaduan masyarakat

Misi kedua BPKP yaitu "Membina Penyelenggaraan Sistem Pengendalian

Intern Pemerintah yang Efektif". Untuk menjamin pelaksanaan seluruh

program dan kegiatan dalam rangka mencapai tujuan suatu organisasi,

termasuk organisasi pemerintahan dan pembangunan, dibutuhkan suatu

sistem pengendalian intern yang dapat memberi keyakinan memadai

bahwa kegiatan berjalan efektif dan efisien, diikuti dengan pelaporan

keuangan yang handal, penanganan aset yang aman dan taat terhadap

peraturan perundang-undangan. Berdasarkan PP Nomor 60 Tahun 2008,

sistem yang dimaksud adalah SPIP. Sesuai dengan PP tersebut, BPKP

diberikan mandat untuk melakukan pembinaan penyelenggaraan SPIP.

Pada periode 2015-2019, pembinaan penyelenggaraan SPIP diarahkan

untuk meningkatkan maturitas SPIP di tingkat KLPK bahkan hingga tingkat

program (prioritas) pembangunan nasional. Penyelenggaraan SPIP KLPK

-

100,00

200,00

2016 2017 2018 2019

% K/L/P/K Anggota Komunitas PembelajarAnti Korupsi (KPAK) Yang

Mengimplementasikan Sistem PengaduanMasyarakat



Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP Pemda

BPKP Jabar


memang bukan tanggung jawab BPKP, tetapi tanggung jawab masing-

masing KLPK. Dengan BPKP sebagai pembina penyelenggaraan SPIP

maka seluruh insan pengawasan di BPKP diarahkan untuk meningkatkan

kualitas pembinaan dari sekedar pelaksanaan tugas penyusunan pedoman

dan pelatihan SPIP, menjadi pengawal implementasi seluruh elemen SPIP

di seluruh kegiatan utama dan tindakan manajemen KLPK. Hal tersebut

dilakukan dengan antara lain membudayakan pengenalan dan

pengendalian risiko oleh semua personel dan pimpinan dalam pelaksanaan

kegiatan utamanya yang dituangkan dalam kebijakan dan prosedur

pelaksanaan kegiatan (SOP). Pengkomunikasian dan evaluasi reguler

terhadap konsistensi kebijakan dan pelaksanaan kegiatan sesuai SOP

diharapkan menyadarkan personel dan pimpinan akan pencapaian tujuan

pemerintahan dan pembangunan, yang pada akhirnya akan meningkatkan

kematangan implementasi SPIP secara keseluruhan di KLPK.

Sasaran program “Meningkatnya kualitas penerapan SPIP Pemda”

dilengkapi dengan empat indikator kinerja utama yang capaiannya pada

tahun 2019 disajikan pada Tabel 3.4


Indikator Kinerja Sasaran Program Meningkatnya kualitas penerapan SPIPPemda



Capaian(%)

6.1 Persentase PemerintahProvinsi dengan MaturitasSPIP Level 3

% 100 100 100

6.2 Persentase PemerintahProvinsi dengan MaturitasSPIP Level 2

% 0 0 100

6.3 Persentase PemerintahKabupaten/ Kota denganMaturitas Level 3

% 67 77,78 110,55

6.4 Persentase PemerintahKabupaten/Kota denganMaturitas Level 2

% 33 25,93 121,42

Dari Tabel diatas, dapat diketahui bahwa dari empat IKU yang mendukung

capaian sasaran program “Meningkatnya kualitas penerapan SPIP Pemda”,

ada empat IKU yang memiliki capaian 100% atau lebih. Dari 28 Pemda yang

BPKP Jabar


ada di Provinsi Jawa Barat sebanyak 21 Pemda memperoleh tingkat

maturitas SPIP level 3, 7 Pemda berada pada level 2. Uraian capaian

masing-masing IKU sebagai berikut:


Persentase Pemerintah Provinsi dengan Maturitas SPIP level 3

IKU “Persentase Pemerintah Provinsi dengan Maturitas SPIP level 3”

merupakan Jumlah Pemerintah provinsi dengan maturitas SPIP minimal

level 3, dibagi Jumlah Pemerintah provinsi mitra x 100%. Indikator tersebut

mencerminkan nilai kinerja yang diukur dengan rumus:

Realisasi IKU PersentasePemerintah Provinsi denganMaturitas SPIP level 3

= Pemprov Min Level 3

SPIP X 100%

seluruh Pemprov

Realisasi IKU “Persentase Pemerintah Provinsi dengan Maturitas SPIP level

3” tahun 2019 adalah sebesar 100% atau tercapai 100% dari target sebesar

100%. Posisi maturitas level 3 Provinsi tersebut sudah diekspos ke Rendal

dan telah dilakukan QA.


dengan realisasi tahun 2018. Demikian pula dengan capaian IKU tahun

2019 sama dengan capaian tahun 2019 sebesar 100 %. Penilaian maturitas

SPIP di Provinsi Jawa Barat berdasarkan hasil reviu oleh Perwakilan BPKP

Provinsi Jawa Barat dan telah dilakukan QA oleh Kedeputian Bidang

Pengawasan PKD BPKP.







BPKP Jabar



Persentase Pemerintah Provinsi dengan Maturitas SPIP level 3


Persentase Pemerintah Provinsi dengan Maturitas SPIP Level 2

IKU “Persentase Pemerintah Provinsi dengan Maturitas SPIP level 2”

merupakan Jumlah Pemprov dengan maturitas SPIP minimal level 2, dibagi

Jumlah Pemprov mitra x 100%

Indikator tersebut mencerminkan nilai kinerja yang diukur dengan rumus

Realisasi IKU PersentasePemerintah Provinsidengan Maturitas SPIPlevel 2

=

Pemprov Min Level2 SPIP X 100%

seluruh Pemprov

Realisasi IKU “Persentase Pemerintah Provinsi dengan Maturitas SPIP level

2” tahun 2019 adalah sebesar 0% atau tidak terdapat Pemerintah Provinsi

dengan Maturitas SPIP level 2. Realisasi dan capaian ini sama dengan

realisasi dan capaian tahun 2018, karena Maturitas SPIP Pemerintah

Provinsi Jawa Barat sudah mencapai L3.




-

50,00

100,00

150,00

2016 2017 2018 2019

% Pemerintah Provinsi dengan MaturitasSPIP Level 3


BPKP Jabar



Persentase Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Maturitas SPIP Level

3

IKU “Persentase Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Maturitas SPIP Level

3” merupakan Jumlah Pemkab/kota dengan maturitas SPIP minimal level 3,

dibagi Jumlah Pemkab/kota mitra x 100%.


Realisasi IKU PersentasePemerintah Kabupaten/Kotadengan Maturitas SPIP Level 3

= Pemkab/kota Min Level

3 SPIP X 100%

seluruh Pemkab/kota

Realisasi IKU “Persentase Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Maturitas

SPIP Level 3” tahun 2019 adalah sebesar 74,07% atau mencapai 110,55%

dari target sebesar 67%, dengan perhitungan 20 Pemerintah

Kabupaten/Kota dengan maturitas SPIP minimal level 3 dibandingkan

dengan 27 Pemerintah Kabupaten/Kota yang menjadi mitra Perwakilan

BPKP Provinsi Jawa Barat.

Pemerintah Kabupaten/Kota yang sudah mencapai minimal level 3 sebagai

berikut:

No Nama Pemda Skor Level Status

1 Kabupaten Kuningan 3,0000 3 Sudah QA Rendal

2 Kabupaten Garut 3,0375 3 Sudah QA Rendal

3 Kabupaten Bogor 3,0000 3 Sudah QA Rendal

4 Kabupaten Sukabumi 3,0000 3 Sudah QA Rendal

5 Kabupaten Sumedang 3,0375 3 Sudah QA Rendal

6 Kabupaten Bandung 3,0600 3 Sudah QA Rendal

7 Kabupaten Pangandaran 3,0375 3 Sudah QA Rendal

8 Kabupaten Ciamis 3,0000 3 Sudah QA Rendal

9 Kabupaten Indramayu 3,0000 3 Sudah QA Rendal

10 Kota Banjar 3,0230 3 Sudah QA Rendal

11 Kota Bekasi 3,0600 3 Sudah QA Rendal

12 Kota Depok 3,0370 3 Sudah QA Rendal

13 Kota Bogor 3,0000 3 Sudah QA Rendal

14 Kota Bandung 3,0375 3 *Proses QARendal

15 Kabupaten Subang 3,0000 3 *Proses QARendal

16 Kota Cimahi 3,06023 **Proses Reviu

Perwakilan BPKP

BPKP Jabar


No Nama Pemda Skor Level Status

17 Kota Sukabumi 3,1890 3**Proses Reviu

Perwakilan BPKP

18 Kota Cirebon 3,1125 3**Proses ReviuPerwakilan BPKP

19 Kabupaten Purwakarta 3,1200 3**Proses ReviuPerwakilan BPKP

20 Kabupaten Majalengka 3,0600 3**Proses Reviu

Perwakilan BPKP

Ket:

*2 Pemda dengan status Proses QA Rendal yaitu Kota Bandung dan

Kabupaten Subang telah dilakukan Ekspose dan sedang menunggu

penetapan dari Rendal

**6 Pemda dengan status Proses Reviu Perwakilan yaitu Kota Cimahi, Kota

Sukabumi, Kota Cirebon, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Bandung Barat

dan Kabupaten Majalengka, telah dilakukan penilaian mandiri / Self

Assessment (SA) dan masih dalam Proses reviu oleh Perwakilan BPKP

Provinsi Jawa Barat.

Realisasi IKU sampai dengan tahun 2019 sebesar 74,07% meningkat

14,81% dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 sebesar 59,26%.

Demikian pula dengan capaian IKU tahun 2019 yaitu 110,55%, meningkat

3,89% dibandingkan dengan capaian tahun 2018 sebesar 106,66%. Faktor

pendukung meningkatnya realisasi maupun capaian IKU antara lain

komitmen Kepala Perwakilan, Korwas Bidang APD dan jajarannya serta

dukungan anggaran dan kompetensi para pegawai bidang APD sebagai

pembina SPIP di Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Barat.



menunjukkan bahwa kinerja tahun 2019 perlu ditingkatkan. Upaya yang


2020 antara lain

1. Melakukan pembinaan berupa asistensi secara berkelanjutan berupa

bimbingan teknis/asistensi atas penerapan setiap unsur SPIP.

BPKP Jabar


2. Melakukan koordinasi dengan pihak pemda.





Persentase Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Maturitas SPIP Level 3


Persentase Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Maturitas SPIP Level

2

IKU “Persentase Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Maturitas SPIP Level

2” merupakan Jumlah Pemkab/kota dengan maturitas SPIP level 2, dibagi

Jumlah Pemkab/kota mitra x 100%. Indikator tersebut mencerminkan nilai

kinerja yang diukur dengan rumus:

Realisasi IKU PersentasePemerintah Kabupaten/Kotadengan Maturitas SPIP Level 2

= Pemkab/kota Min Level

2 SPIP X 100%

seluruh Pemkab/kota

Realisasi IKU “Persentase Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Maturitas

SPIP Level 2” tahun 2019 adalah sebesar 25,93% atau mencapai 121,42%

dari target sebesar 33%, dengan perhitungan, 7 Pemerintah

Kabupaten/Kota dengan maturitas SPIP minimal level 2 dibandingkan

-

50,00

100,00

150,00

2016 2017 2018 2019

% Pemerintah Kabupaten/Kota denganMaturitas SPIP Level 3


BPKP Jabar


dengan 27 Pemerintah Kabupaten/Kota yang menjadi mitra Perwakilan


Pemerintah Kabupaten/Kota yang sudah mencapai level 2 sebagai berikut:

No. Nama Pemda Skor Level Status

1. Kabupaten cianjur 2,7625 2 Belum di-QA

2. Kabupaten cirebon 2,8648 2 Sudah di-QA

3. Kabupaten Tasikmalaya 2,7625 2 Sudah di-QA

4. Kota Tasikmalaya 2,5020 2 Sudah di-QA

5. Kabupaten Karawang 2,3000 2 *Proses QA Perwakilan BPKPJabar

6. Kabupaten Bekasi 2,7898 2 *Proses QA Perwakilan BPKPJabar

7. Kabupaten BandungBarat

2,6190 2 Reviu Perwakilan BPKP

Realisasi IKU tahun 2019 sebesar 25,93%, lebih tinggi 11,12%

dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 sebesar 14,81%. Demikian pula

dengan capaian IKU tahun 2019 yaitu 121,42%, lebih tinggi 88,08%

dibandingkan dengan capaian tahun 2018 sebesar 33,34% . Faktor


komitmen Kepala Perwakilan, Korwas Bidang APD dan jajarannya serta

dukungan anggaran dan kompetensi para pegawai bidang APD sebagai

pembina SPIP di Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Barat.



menunjukkan bahwa kinerja tahun 2019 perlu dipertahankan. Upaya yang


2020 antara lain memberikan pemahaman manfaat SPIP kepada Kepala

Daerah beserta perangkat daerah.




BPKP Jabar



Persentase Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Maturitas SPIP Level 2

Misi ketiga BPKP yaitu 'Mengembangkan Kapabilitas Pengawasan Intern

Pemerintah yang Profesional dan Kompeten". Misi ini juga terkait, dengan Misi

Dua dan Misi Satu. Salah satu unsur penting SPIP, yaitu Lingkungan

Pengendalian, mewajibkan setiap pimpinan instansi pemerintah untuk

membentuk dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan

perilaku positif dan kondusif untuk menerapkan budaya pengendalian di

lingkungan organisasinya. Upaya pembentukan budaya kendali ini antara lain

diselenggarakan melalui perwujudan peran aparat pengawasan intern

-

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

120,00

140,00

2016 2017 2018 2019

% Pemerintah Kabupaten/Kota denganMaturitas SPIP Level 2



Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah Daerah

BPKP Jabar


pemerintah (APIP) yang efektif. Untuk mewujudkan peran APIP sebagai

aparat pengawasan intern yang efektif diperlukan kapabilitas untuk

menjalankan tugas dan fungsinya.

Melanjutkan pembinaan yang telah dilaksanakan pada periode sebelumnya,

tugas dan fungsi pengembangan kapabilitas pengawasan intern tersebut,

sesuai dengan PP Nomor 60 Tahun 2008, difokuskan pada peningkatan

kapabilitas APIP. Kapabilitas APIP diarahkan untuk peningkatan kapasitas

organisasi APIP maupun peningkatan kompetensi auditornya. Peningkatan

kapabilitas APIP diarahkan pada peningkatan enam elemen kapabilitas APIP

yaitu (a) peran dan layanan APIP dalam organisasi; (b) pengelolaan

SDM/auditor APIP; (c) praktik profesionalisme pengawasan intern; (d)

akuntabilitas dan manajemen kinerja; (e) budaya dan hubungan organisasi;

dan (f)struktur tata kelola APIP. Bersama-sama dengan misi 2, misi 3 ini juga

mendukung pencapaian misi 1.

Sasaran program “Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern

Pemerintah Daerah” didukung empat indikator kinerja utama yang

capaiannya pada tahun 2019 disajikan pada Tabel 3.5


Indikator Kinerja Sasaran Program Meningkatnya Kapabilitas PengawasanIntern Pemerintah Daerah



Capaian(%)

7.1 Persentase APIPPemerintah Provinsi denganKapabilitas Level 3

% 100 100 100

7.2 Persentase APIPPemerintah Provinsi denganKapabilitas Level 2

% 0 0 100

7.3 Persentase APIPPemerintah Kabupaten/Kota dengan KapabilitasLevel 3

% 85 74,07 87,14

7.4 Persentase APIPPemerintah Kabupaten/Kota dengan KapabilitasLevel 2

% 15 25,93 100

BPKP Jabar


Dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa dari empat IKU yang

mengindikasikan sasaran program “Meningkatnya kapabilitas pengawasan

intern Pemerintah Daerah”, tiga IKU memiliki nilai capaian outcome diatas

100% dan satu IKU dibawah 100%. Dari 28 Pemda yang ada di Provinsi

Jawa Barat sebanyak 21 Pemda memperoleh tingkat Kapabilitas APIP level

3 (satu Inspektorat Provinsi dan 20 Inspektorat Kabupaten/Kota) dan

sebanyak 7 Inspektorat Kabupaten/Kota berada pada level 2. Ke-21 capaian

Kapabilitas APIP level 3 tersebut seluruhnya adalah hasil QA Perwakilan,

dan 7 APIP sudah divalidasi Rendal dan memperoleh L3 penuh). Secara

lengkap data peningkatan kapabiltas APIP tersaji pada lampiran VI.

Uraian capaian IKU sasaran program sebagai berikut:


Persentase APIP Pemerintah Provinsi dengan Kapabilitas Level 3

IKU “Persentase APIP Pemerintah Provinsi dengan Kapabilitas Level 3”

merupakan Jumlah APIP Pemprov dengan kapabilitas minimal level 3,

dibagi Jumlah APIP Pemprov mitra x 100%.


Realisasi IKU PersentaseAPIP Pemerintah Provinsidengan Kapabilitas Level 3


APIP X 100%

Seluruh Pemprov

Realisasi IKU “Persentase APIP Pemerintah Provinsi dengan Kapabilitas

Level 3” tahun 2019 adalah sebesar 100% atau 100% dari target sebesar

100%. Inspektorat Provinsi Jawa Barat dilakukan QA oleh Rendal, dan

hasilnya 3 Dengan Catatan (DC).


realisasi tahun 2018 sebesar 100%, berdasarkan hasil reviu dari Rendal

(Kedeputian Pengawasan PKD BPKP). Demikian pula dengan capaian IKU

tahun 2019 sama dengan capaian tahun 2018 sebesar 100%. Faktor


BPKP Jabar


komitmen dari Kepala Perwakilan beserta jajaran Perwakilan BPKP Provinsi

Jawa Barat dan Inspektur Provinsi Jawa Barat untuk mencapai kapabilitas

level 3.

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja IKU agar dapat

mempertahankan target tahun 2020 antara lain melakukan bimtek

peningkatan kapabiltas Inspektorat terutama untuk pemenuhan setiap

elemen kapabiltas APIP, memberikan konsultasi dan coaching clinic bagi

APIP.








IKU “Persentase APIP Pemerintah Provinsi dengan Kapabilitas Level 2”

merupakan Jumlah APIP Pemprov dengan kapabilitas minimal level 2, dibagi

Jumlah APIP Pemprov mitra x 100%

-

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

120,00

2016 2017 2018 2019

% APIP Pemerintah Provinsi denganKapabilitas Level 3


BPKP Jabar



Realisasi IKU PersentaseAPIP Pemerintah Provinsidengan Kapabilitas Level 2


APIP X 100%

Seluruh Pemprov

Sehubungan dengan kapabilitas Inspektorat Provinsi Jabar sudah mencapai

level 3, maka Realisasi IKU “Persentase APIP Pemerintah Provinsi dengan

Kapabilitas Level 2” tahun 2018 adalah sebesar 0 atau 100% dari target

sebesar 100%.

Realisasi IKU sampai dengan tahun 2019 sebesar 100 % sama dengan

realisasi tahun 2018. Demikian pula dengan capaian IKU tahun 2019 sama

dengan capaian tahun 2018 sebesar 100%. Faktor pendukung

meningkatnya realisasi maupun capaian IKU antara lain komitmen dari

Kepala Perwakilan beserta jajaran Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat

dan Inspektur Provinsi Jawa Barat untuk mencapai kapabilitas level 3. Jika

dibandingkan dengan target akhir periode Renstra pada Tahun 2019

sebesar 100%, maka realisasi IKU tahun 2019 sudah mencapai 100%.


Persentase APIP Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Kapabilitas

Level 3

IKU “Persentase APIP Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Kapabilitas

Level 3” merupakan Jumlah APIP Pemkab/kota dengan kapabilitas minimal

level 3, dibagi Jumlah APIP Pemerintah kabupaten/kota mitra x 100% .


Realisasi IKU PersentaseAPIP PemerintahKabupaten/Kota denganKapabilitas Level 3

=

Pemkab/kota Min Level3 APIP X 100%

Seluruh Pemkab/kota

Realisasi IKU “Persentase APIP Pemerintah Kabupaten/Kota dengan

Kapabilitas Level 3” tahun 2019 adalah sebesar 74,07% atau tercapai

87,15% dari target sebesar 85%, dengan perhitungan 20 Pemerintah

BPKP Jabar


Kabupaten/Kota dengan kapabilitas minimal level 3 APIP dibandingkan

dengan 27 APIP Pemerintah Kabupaten/Kota yang menjadi mitra

Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat.

Pemerintah Kabupaten/Kota yang sudah mencapai Kapabilitas APIP level 3

sebagai berikut:

No. Nama APIP Level Status

1. Kabupaten Bandung 3DC QA Perwakilan BPKP Jabar2. Kabupaten Bekasi 3 QA Perwakilan BPKP Jabar

3. Kabupaten Bogor 3 Validasi BPKPPusat/Rendal

4. Kabupaten Ciamis 3 QA Perwakilan BPKP Jabar5. Kabupaten Cianjur 3 DC/2+ QA Perwakilan BPKP Jabar5. Kabupaten Cirebon 3 DC QA Perwakilan BPKP Jabar6. Kabupaten Garut 3 Validasi BPKP

Pusat/Rendal7. Kabupaten Indramayu 3DC/2+ Validasi BPKP

Pusat/Rendal8. Kabupaten Karawang 3 DC QA Perwakilan BPKP Jabar9. Kabupaten Kuningan 3DC QA Perwakilan BPKP Jabar10. Kabupaten Purwakarta 3DC QA Perwakilan BPKP Jabar11. Kabupaten Subang 3 DC/2+ Validasi BPKP

Pusat/Rendal12. Kabupaten Sumedang 3 Validasi BPKP

Pusat/Rendal13. Kabupaten Tasikmalaya 3 DC Validasi BPKP

Pusat/Rendal14. Kota Banjar 3 Validasi BPKP

Pusat/Rendal15. Kota Bekasi 3 Validasi BPKP

Pusat/Rendal16. Kota Bogor 3 Validasi BPKP

Pusat/Rendal17. Kota Cimahi 3DC QA Perwakilan BPKP Jabar18. Kota Cirebon 3DC QA Perwakilan BPKP Jabar19. Kota Depok 3 Validasi BPKP

Pusat/Rendal20. Kota Tasikmalaya 3 DC/2+ Validasi BPKP

Pusat/Rendal

(hasil QA Perwakilan masih perlu dilakukan validasi oleh Rendal).

Realisasi IKU sampai dengan tahun 2019 sebesar 74,07% sama dengan

realisasi tahun 2018 sebesar 74,07%. Sedangkan capaian IKU tahun 2019

sebesar 87,15% meningkat 7,15% dibandingkan dengan capaian tahun

2018 sebesar 79,99 %.

BPKP Jabar


Capaian IKU tahun 2019 sebesar 87,15% merupakan capaian atas target

akhir periode Renstra sebesar 85%. Tidak tercapainya capaian IKU

disebabkan rendahnya permintaan QA atas penilaian mandiri oleh

Inspektorat Kabupaten/Kota. Untuk itu kinerja tahun 2020 perlu

ditingkatkan, dan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja IKU

agar dapat mencapai target tahun 2020 antara lain:

1. Meningkatkan bimtek PK APIP menuju level 3 berupa asistensi,

memberikan konsultasi dan coaching clinic agar Inspektorat lebih siap

dalam memenuhi pernyataan dan dukungan enam elemen dalam model

IACM.

2. Mendorong Inspektorat agar segera menyusun dokumen Self

Assessment (SA)/Penilaian Mandiri PK APIP, dan mengajukan

permintaan QA atas penilaian mandiri tersebut kepada Perwakilan


3. Melakukan QA atas penilaian mandiri PK APIP dan memprioritaskan

untuk PK APIP level 3.

4. Mengajukan permohonan kepada Kedeputian Bidang Pengawasan

Penyelenggaraan Keuangan Daerah, selaku Rendal Pembinaan

Kapabiltas APIP, untuk melakukan reviu hasil QA oleh Perwakilan atas

penilaian mandiri PK APIP yang sudah memenuhi level 3.




BPKP Jabar



Persentase APIP Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Kapabilitas Level 3


Persentase APIP Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Kapabilitas

Level 2

IKU “Persentase APIP Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Kapabilitas

Level 2” merupakan Jumlah APIP Pemkab/kota dengan kapabilitas level 2,

dibagi Jumlah APIP Pemkab/kota mitra x 100%.


Realisasi IKU PersentaseAPIP PemerintahKabupaten/Kota denganKapabilitas Level 2

=

Pemkab/kota Min Level2 APIP X 100%

Seluruh Pemkab/kota

Realisasi IKU “Persentase APIP Pemerintah Kabupaten/Kota dengan

Kapabilitas Level 2” tahun 2019 adalah sebesar 25,93% atau 100% dari

target sebesar 15%, dengan perhitungan 7 Inspektorat Pemerintah

Kabupaten/Kota dengan kapabilitas level 2 APIP dibandingkan dengan 27

Inspektorat Pemerintah Kabupaten/Kota mitra.

-

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

120,00

140,00

160,00

180,00

2016 2017 2018 2019

% APIP Pemerintah Kabupaten/Kota denganKapabilitas Level 3


BPKP Jabar


Pemerintah Kabupaten/Kota yang sudah mencapai Kapabilitas APIP level 2

sebagai berikut:

No. Nama APIP Level Status

1. Kabupaten BandungBarat

2DC QA Perwakilan BPKP Jabar

2. Kabupaten Cianjur 2 QA Perwakilan BPKP Jabar3. Kabupaten Majalengka 2 QA Perwakilan BPKP Jabar4. Kabupaten

Pangandaran2 QA Perwakilan BPKP Jabar

5. Kabupaten Sukabumi 2 QA Perwakilan BPKP Jabar6. Kota Bandung 2 QA Perwakilan BPKP Jabar7. Kota Sukabumi 2 QA Perwakilan BPKP Jabar

Realisasi IKU sampai dengan tahun 2019 sebesar 25,93% sama dengan

realisasi tahun 2018 sebesar 25,93%. Sedangkan capaian IKU tahun 2019

sebesar 100% lebih kecil dari capaian tahun 2018 sebesar 120% . Kondisi

ini disebabkan adanya perbedaan target IKU, yaitu tahun 2018 target

sebesar 7,41% sedangkan target tahun 2019 sebesar 15%.

Realisasi tahun 2019 sebesar 25,93% dari target 15% merupakan capaian

akhir tahun Renstra. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2019 masih

terdapat kelebihan jumlah Inspektorat (3 Inspektorat) yang PK APIPnya

masih level 2, dan seharusnya sudah mencapai level 3. Untuk itu perlu

ditingkatkan levelnya, dalam arti minimal 85% dari seluruh Inspektorat

Kabupaten/Kota di Jawa Barat memiliki kapabiltas level 3. Upaya yang

harus dilakukan di tahun 2020 antara lain:

1. Meningkatkan bimtek PK APIP menuju level 3 berupa asistensi,

memberikan konsultasi dan coaching clinic gar Inspektorat lebih siap

dalam memenuhi pernyataan dan dukungan enam elemen dalam model

IACM.

2. Mendorong Inspektorat agar segera menyusun dokumen Self

Assessment (SA)/Penilaian Mandiri PK APIP, dan mengajukan

permintaan QA atas penilaian mandiri tersebut kepada Perwakilan


3. Melakukan QA atas penilaian mandiri PK APIP dan terutama

memprioritaskan untuk mencapai PK APIP level 3.

BPKP Jabar


4. Mengajukan permohonan kepada Kedeputian Bidang Pengawasan

Penyelenggaraan Keuangan Daerah, selaku Rendal Pembinaan

Kapabiltas APIP, untuk melakukan reviu hasil QA oleh Perwakilan atas

penilaian mandiri PK APIP yang sudah memenuhi level 3.


2019 (yang merupakan akhir Renstra) Perwakilan BPKP Provinsi Jawa



Persentase APIP Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Kapabilitas Level 2

Sasaran program “Tersedianya Dukungan Teknis Kepuasan atas

Pelayanan Sekretariat Utama” didukung dengan satu IKU “Kepuasan atas

Pelayanan Sekretariat Utama dengan target 8 Skala 1-10". Persepsi

kepuasan terhadap suatu pelayanan sangat bergantung pada suatu

-

50,00

100,00

150,00

200,00

250,00

300,00

350,00

400,00

2016 2017 2018 2019

% APIP Pemerintah Kabupaten/Kota denganKapabilitas Level 2


Sasaran Program Dukungan Pengawasan

Tersedianya Dukungan Teknis Kepuasan Atas Pelayanan Sekretariat Utama

BPKP Jabar


keadaan ketika keinginan, harapan, dan kebutuhan para penerima layanan

dapat terpenuhi. Pernyataan puas atau tidak puas diperoleh melalui survei

dengan menyebarkan kuesioner kepada para penerima layanan, dalam hal

ini pegawai, dari seluruh unit kerja di lingkungan BPKP secara uji petik dan

dihitung menggunakan metode skala 1-10. Survey yang dilakukan meliputi

tiga bidang layanan yaitu kepegawaian, keuangan, serta umum

Realisasi IKU “Persepsi kepuasan layanan Sekretariat Utama” sebesar

8,13 skala atau mencapai 101,63% dari target tahun 2019 sebesar 8 skala.

Capaian tersebut merupakan rata-rata capaian persepsi kepuasan pada 3

bidang layanan sebagaimana disajikan pada Grafik 3.20.

Grafik 3.20Capaian Kinerja IKU

Persepsi Kepuasan Layanan Sekretariat Utama Tahun 2019

Capaian IKU sebesar 101,63% menunjukkan bahwa layanan ketatausahaan

melampaui target tahun 2019. Faktor pendukung tingginya capaian IKU

antara lain komitmen para pegawai di bagian ketatausahaan untuk

meningkatkan layanan dari tahun ke tahun.

Realisasi IKU sampai dengan tahun 2019 sebesar 8,1% meningkat 0,07%

dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 sebesar 8,03%. Dan capaian IKU

tahun 2019 lebih tinggi 0,87% dibandingkan dengan capaian tahun 2018

sebesar 100,38%.

7,8 7,9 8 8,1 8,2 8,3

SUBAG KEUANGAN

SUBAGKEPEGAWAIAN

SUBAG UMUM

Survey Kepuasan Layanan Ketatausahaan

BPKP Jabar



sebesar 8 skala, maka realisasi IKU tahun 2019 mencapai 8,1% Hal ini

menunjukkan bahwa kinerja tahun 2019 harus dipertahankan, yaitu

pelayanan kepegawaian dan keuangan, sedangkan pelayanan umum harus

ditingkatkan.


2019 dan target akhir Renstra Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat tahun

2019 disajikan pada Grafik 3.21


Kepuasan atas Pelayanan Sekretariat Utama dengan target 8 Skala 1-10

2. SASARAN KEGIATAN

Dalam Perkin tahun 2019 Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat

ditargetkan 7 sasaran kegiatan pengawasan dengan 7 indikator kinerja

kegiatan (IKK) dan 2 sasaran kegiatan dukungan pengawasan dengan 5

IKK. Capaian IKK tahun 2019 disajikan pada Tabel 3.6

6,4

6,6

6,8

7

7,2

7,4

7,6

7,8

8

8,2

2016 2017 2018 2019

Target Realisasi

BPKP Jabar


Tabel 3.6Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Kegiatan

Tahun 2019

No. Sasaran KegiatanIndikator Kinerja

KegiatanSatuan

TargetTahun2019

RealisasiTahun2019

Capaian

Kinerja

1 Tersedianyainformasi hasilpengawasan proyekstrategis danprioritas presidenPerwakilan BPKP

1.1 Jumlah LaporanHasilPengawasanProyek Strategisdan PrioritasPresidenPerwakilan BPKP

Laporan 93 108 116,13

2 Tersedianyainformasi hasilpengawasanpembangunanprioritas nasionalPerwakilan BPKP

2.1 Jumlah LaporanHasilPengawasanPembangunanPrioritas NasionalPerwakilan BPKP

Laporan 181 201 111,05

3 Tersedianyainformasi hasilpembinaanpenerapan SIMDAintegrasi

3.1 Jumlah LaporanHasil PembinaanPenerapanSIMDA IntegrasiPerwakilan BPKP

Laporan 12 12 100,00

4 Tersedianyainformasi hasilpengawasan danadesa

4.1 Jumlah LaporanHasilPengawasanDana DesaPerwakilan BPKP

Laporan 16 16 100,00

5 Tersedianyainformasi hasilpengawasan atasPengelolaan danPertanggungjawaban Keuangan DanaPemilu Tahun 2019

5.1 Jumlah LaporanHasilPengawasan atasPengelolaan danPertanggungjawaban KeuanganDana PemiluTahun 2019Perwakilan BPKP

Laporan 12 12 100,00

6 Tersedianyainformasi hasilpembinaan SPIPPerwakilan BPKP

6.1 Jumlah LaporanHasil PembinaanSPIP PerwakilanBPKP

Laporan 73 88 120,55

7 Tersedianyainformasi hasilpembinaankapabilitas APIPPerwakilan BPKP

7.1 Jumlah LaporanHasil PembinaanKapabilitas APIPPerwakilan BPKP

Laporan 68 68 100,00

BPKP Jabar



KegiatanSatuan

TargetTahun2019

RealisasiTahun2019

Capaian

Kinerja

Sasaran Kegiatan Dukungan1 Tersedianya

dukunganmanajemen danpelaksanaan tugasteknis lainnya dalammencapai kepuasanlayanan

1.1 Jumlah layanandukunganmanajemenPerwakilan BPKP

Laporan 28 46 164,28

2 TermanfaatkannyaAset secara optimal

2.1 Tersedianyarehabilitasi rumahNegaraPerwakilan BPKP

m2 170 170 100,00

2.2 Tersedianya alatpengolahan dataBPKP

Unit 8 8 100,00

2.3 Tersedianyainventaris rumahtangga BPKP

Unit 4 4 100,00

2.4 Terlaksananyarehabilitasi kantorPerwakilan BPKP

m2 634 634 100,00

Capaian kinerja masing-masing IKK di atas diuraikan sebagai berikut:

Sasaran kegiatan ”Tersedianya informasi hasil pengawasan proyek

strategis dan prioritas presiden Perwakilan BPKP” didukung satu IKK“

Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Proyek Strategis dan Prioritas Presiden

Perwakilan BPKP”.

Realisasi output tahun 2019 sebanyak 108 laporan atau mencapai 116,13%

dari target sebanyak 93 laporan.

Realisasi output sampai dengan tahun 2019 sebanyak 108 laporan tersebut

tidak dapat diperbandingkan dengan tahun 2018, karena pada tahun 2018

tidak terdapat indikator kinerja kegiatan laporan hasil pengawasan proyek

strategis dan prioritas presiden Perwakilan BPKP.

Sasaran Kegiatan 1: Tersedianya informasi hasil pengawasan proyek strategis danprioritas presiden Perwakilan BPKP

BPKP Jabar


Hasil kegiatan dari pengawasan proyek strategis dan prioritas presiden

yang dilaksanakan Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat, antara lain

sebagai berikut :

1. Evaluasi atas Tata Kelola Program Peningkatan Produksi, Akses dan

Kualitas Konsumsi Pangan (1 PP);

2. Evaluasi Lintas Sektoral terkait Perbaikan Iklim Usaha dan Peningkatan

Investasi (2 PP);

3. Evaluasi Tata Kelola Program Prioritas Sistem Logistik (1 PP);

4. Verifikasi dan Monitoring atas Kegiatan Operasional Kodam III Siliwangi

untuk Program Citarum Harum (2 PP);

5. Reviu Tata Kelola PSN Triwulan I/2019 sampai dengan Triwulan

IV/2019 (48 PP);

6. Evaluasi Kinerja atas Kegiatan Prioritas Peningkatan Kesehatan Ibu,

Anak, KB dan Kesehatan Reproduksi pada BKKBN Provinsi Jawa Barat

(1 PP);

7. Audit Tujuan Tertentu atas Dana Jaminan Sosial pada BPJS, Rumah

Sakit dan Klinik (37 PP).

8. Reviu Tatakelola PSN Pembangunan SPAM Jatiluhur untuk triwulan I,

II, III, IV Tahun 2019 (4 PP)

9. Reviu Tatakelola PSN Pembangunan SPAM Jatigede untuk triwulan I, II,

III, IV Tahun 2019 (4 PP)

10.Reviu Tatakelola PSN Pembangunan Jalan Tol Bogor Ring Road, untuk

Triwulan I, II, III, IV Tahun 2019 (4 PP).

11.Reviu Tatakelola PSN Bandar Udara Internasional Jawa Barat, untuk


12.Reviu Tatakelola PSN SUTET 500KV Bandung Selatan Incommer,

untuk Triwulan I, II, III, IV Tahun 2019 (4 PP)

13.Reviu Tatakelola PSN Pembangunan PLTA Upper Cisokan Pumped

Storage, untuk Triwulan I, II, III, IV Tahun 2019 (4 PP).

BPKP Jabar


14.Reviu Tatakelola PSN Pembangunan PLTA Matenggeng, untuk


15.Reviu Tatakelola PSN Pembangunan PLTA Rajamandala, untuk

Triwulan I, II Tahun 2019 (2 PP).

16.Reviu Tatakelola PSN Gardu Induk 500 KV Ext Bandung Selatan, untuk

Triwulan III, IV Tahun 2019 (2 PP).

17.Reviu Tatakelola PSN Program Industri Pesawat Jarak Menengah N-

245, untuk Triwulan I, II, III, IV Tahun 2019 (4 PP).

18.Reviu Terhadap Pengelolaan Tambahan Dana PMN Tahun 2015 PT

Pindad (Persero)

19.Reviu Pemanfaatan Dana PMN Tahun 2015 pada PT Dirgantara

Indonesia (Persero)

20.Reviu Tata Kelola atas Proyek Strategis Nasional (PSN) Tahun 2019

terhadap Proyek Infrastruktur Energi Asal Sampah Kota Bandung (4 PP)

(dilakukan setiap triwulan).

Dari tahun 2018 s.d 2019 tidak ada kegiatan maupun kebijakan yang

sudah diambil Kota Bandung.

Realisasi indikator kinerja kegiatan didukung dengan dana sebesar

Rp1.234.268.805,00 atau 97,59% dari anggaran tahun 2019 sebesar

Rp1.264.777.000,00 dan dengan SDM sebanyak 2.896 OH atau 57,67%

dari rencana tahun 2019 sebanyak 5.022 OH.

Dari sisi penggunaan dana, IKK “Jumlah Laporan Hasil Pengawasan

proyek strategis dan prioritas presiden Perwakilan BPKP” telah tercapai

secara efisien. Kondisi ini terlihat dari capaian indikator kinerja tahun 2019

sebesar 116,13% lebih tinggi dibandingkan dengan capaian dana tahun

2019 sebesar 97,59%.

Dari sisi penggunaan sumber daya manusia (OH), IKK “Jumlah Laporan

Hasil Pengawasan proyek strategis dan prioritas presiden Perwakilan

BPKP” telah tercapai secara efisien. Kondisi ini terlihat dari capaian

BPKP Jabar


indikator kinerja tahun 2019 sebesar 116,13% lebih tinggi dibandingkan

dengan capaian OH tahun 2019 sebesar 57,67%.

.

Sasaran kegiatan ” Tersedianya informasi hasil pengawasan pembangunan

prioritas nasional Perwakilan BPKP” didukung satu IKK “ Jumlah Laporan

Hasil Pengawasan Pembangunan Prioritas Nasional Perwakilan BPKP”.





kegiatan pengawasan pembangunan prioritas nasional di Perwakilan BPKP

Provinsi Jawa Barat tidak ada.

Hasil kegiatan dari pengawasan pembangunan prioritas nasional yang

dilaksanakan Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat antara lain sebagai

berikut :

1. Monitoring dan Evaluasi KSP B-06/2019 sebanyak 4 PP dan Monitoring

dan Evaluasi KSP B-09/2019 (5 PP);

2. Reviu atas Pengadaan Tanah untuk Proyek Pembangunan PSN pada

Bendungan Sadawarna (1 PP);

3. Reviu atas Laporan Hasil Verifikasi terhadap Pelaksanaan Program

sAIIG Tahap II (1 PP);

4. Reviu dan Pemetaan TKDN (4 PP);

5. Audit Kinerja PISEW (1 PP);

6. Audit Keuangan Program PHLN (25 PP);

7. Verifikasi DLI atas Laporan Pelaksanaan Program Strategi Percepatan

Pencegahan Stunting (1 PP) dan Verifikasi DLI atas IPDMIP (3 PP);

Sasaran Kegiatan 2 : Tersedianya informasi hasil pengawasan pembangunanprioritas nasional Perwakilan BPKP

BPKP Jabar


8. Verifikasi Tunggakan Pembayaran Tahun Anggaran 2018 pada Satker

di Lingkungan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (1 PP);

9. Verifikasi DTT Cimanci (1 PP);

10.Evaluasi Program for Result – DLI Program PKH Kemensos (1 PP) dan

Verifikasi DLI atas Laporan Pelaksanaan Program Strategi Percepatan

Pencegahan Stunting (1 PP);

11.Monitoring dan Evaluasi Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan

dan Gizi Masyarakat (7 PP);

12.Pemantauan dan Evaluasi Lintas Sektoral Program Peningkatan

Penanggulangan Bencana (1 PP);

13.Evaluasi atas Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) (3

PP);

14.Evaluasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (2 PP);

15.Evaluasi atas Proses Pembangunan dan Rehab Madrasah – Kanwil

Kemenag Provinsi Jawa Barat (1 PP);

16.Evaluasi Kinerja Riset dan Pengembangan BOPTN dan Evaluasi

Program Bidikmisi – UNPAD (2 PP);

17.Reviu Perencanaan Pembangunan Gedung Die Casting POLMAN

Bandung (1 PP);

18.Pemantauan dan Evaluasi Lintas Sektoral Penanggulangan Bencana

Provinsi Jawa Barat (1 PP);

19.Pemetaan dan Reviu TKDN – RSUP Hasan Sadikin Bandung (1 PP);

20.Reviu atas Proses Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa atas

Rehabilitasi Blok Hunian (1 PP);

21.Reviu Tunggakan atas Tagihan Pembayaran UNSIKA (1 PP);

22.Monitoring dan Evaluasi KSP B-09/2019 (3 PP).

23.Assessment penerapan GCG pada 7 BUMN

24.Evaluasi Kinerja pada 23 PDAM

BPKP Jabar


25.Evaluasi Kinerja pada 5 RSUD

26.Evaluasi Kinerja pada 2 Perusahaan Daerah

27.Reviu atas Laporan Verifikasi Hibah Air Minum APBN pada 11

Kabupaten/Kota

28.Audit atas Tagihan Subsidi Selisih Margin/Bunga (SSM/SSB) dan

Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) Perumahan yang Diajukan Bank

Pelaksana untuk Tahun Akad 2017-2018 sebanyak (38 PP)

29.Bimtek Peningkatan Kualitas SAKIP pada Pemerintah Kabupaten

Tasikmalaya (1 PP)

30.Pelaksanaan Audit Kinerja Pelayanan Pemerintah Daerah (AKPPD)

Bidang Pendidikan pada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat (1 PP)


Bidang Kesehatan pada Pemerintah Kabupaten Indramayu (1 PP)


Bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah pada Pemerintah

Kota Bandung (1 PP)

33.Narasumber EKPPD dalam rangka Pelaksanaan Evaluasi Kinerja

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) (1 PP)

34.Kompilasi Laporan Hasil Pelaksanaan Evaluasi Kinerja

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) Tahun 2019 terhadap

LPPD Kabupaten/Kota Tahun 2018 (1 PP)

35.Evaluasi Penerimaan Negara/Daerah (OPAD) pada Pemerintah

Kabupaten (2 PP)

36.QA atas Proses Reviu DAK Fisik Tahap I (3 PP)

37.Evaluasi atas Perjanjian Kerjasama Pemerintah Provinsi Jawa Barat

atas Penyediaan Sarana Akomodasi Penunjang Pusat Dakwah Islam

Jawa Barat (1 PP)

38.Analisis Program Prioritas Nasional dalam APBD TA 2019 pada

Pemerintah Kabupaten Karawang (1 PP)

BPKP Jabar


39.Penyusunan Laporan Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Tahun 2017 Audited dan 2018 Audited dan Permasalahan atas LKPD

Tahun 2018 berdasarkan Hasil Audit BPK-RI Tingkat Provinsi (1 PP)



Rp5.632.789.000,00 dan dengan SDM sebanyak 16,370 OH atau 104,69%

dari rencana tahun 2019 sebanyak 15,637 OH.

Dari sisi penggunaan dana, IKK “Jumlah Laporan Hasil Pengawasan

Pembangunan Prioritas Nasional Perwakilan BPKP” telah tercapai secara

efisien. Kondisi ini terlihat dari capaian indikator kinerja tahun 2019 sebesar

111,05% lebih tinggi dibandingkan dengan capaian dana tahun 2019

sebesar 97,83%.


Hasil Pengawasan Pembangunan Prioritas Nasional Perwakilan BPKP”

telah tercapai secara efisien. Kondisi ini terlihat dari capaian indikator kinerja

tahun 2019 sebesar 111,05% lebih tinggi dibandingkan dengan capaian OH

tahun 2019 sebesar 104,69% .

Sasaran kegiatan ” Tersedianya informasi hasil pembinaan penerapan

SIMDA Integrasi Perwakilan BPKP” didukung satu IKK “ Jumlah Laporan

Hasil Pembinaan Penerapan SIMDA Integrasi Perwakilan BPKP”.

Realisasi output tahun 2019 sebanyak 12 laporan atau mencapai 100% dari

target sebanyak 12 laporan.



kegiatan pembinaan penerapan SIMDA Integrasi di Perwakilan BPKP

Provinsi Jawa Barat tidak ada.

Sasaran Kegiatan 3: Tersedianya informasi hasil pembinaan penerapan SIMDAIntegrasi Perwakilan BPKP

BPKP Jabar


Kegiatan dari pengawasan SIMDA yang dilaksanakan Perwakilan BPKP

Provinsi Jawa Barat sebagai berikut :

1. Bimtek SIMDA Keuangan pada 14 Pemda;

2. Bimtek SIMDA BMD pada 14 Pemda;

3. Bimtek SIMDA Pendapatan pada 6 Pemda;

4. Bimtek SIMDA Perencanaan pada 8 Pemda;

5. Bimtek SIMDA SAKIP pada 1 Pemda;

6. Bimtek SP2D Online.

Realisasi IKK didukung dengan dana sebesar Rp346.256.975,00 atau

98,66% dari anggaran tahun 2019 sebesar Rp350.976.000,00 dan dengan

SDM sebanyak 299 OH atau 49,83% dari rencana tahun 2019 sebanyak

600 OH.

Dari sisi penggunaan dana, IKK “Jumlah Laporan Hasil Pembinaan

Penerapan SIMDA Integrasi Perwakilan BPKP” telah tercapai secara



sebesar 98,66%.


Hasil Pembinaan Penerapan SIMDA Integrasi Perwakilan BPKP” telah

tercapai secara efisien. Kondisi ini terlihat dari capaian IKK tahun 2019

sebesar 100,00% lebih tinggi dibandingkan dengan capaian OH tahun 2019

sebesar 49,83% .

Sasaran kegiatan ” Tersedianya informasi hasil pengawasan dana desa”

didukung satu IKK “ Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dana Desa

Perwakilan BPKP”.



Sasaran Kegiatan 4: Tersedianya informasi hasil pengawasan dana desa

BPKP Jabar




kegiatan pengawasan dana desa di Perwakilan BPKP Jawa Barat tidak ada.

Kegiatan dari pengawasan dana desa yang dilaksanakan Perwakilan BPKP


Kegiatan dari pengawasan dana desa yang dilaksanakan Perwakilan BPKP


1. Evaluasi Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 dan Sisa

Dana Desa Tahun Sebelumnya sampai dengan 31 Desember 2018

pada Pemerintah Desa Manonjaya dan Pasirpanjang Kecamatan

Manonjaya serta Desa Dawagung dan Mangungjaya Kecamatan

Rajapaloh Kabupaten Tasikmalaya;



pada Pemerintah Desa Tanjungsari dan Karangsari Kecamatan

Cikarang Timur serta Desa Sumberjaya dan Desa Setiadarma

Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi;



pada Pemerintah Desa Bode Lor, Desa Pesanggrahan Kecamatan

Plumbon dan Desa Tegalsari, Desa Trusmi Wetan Kecamatan Plered

Kabupaten Cirebon;



pada Pemerintah Desa Cangkorah dan Desa Selacau Kecamatan

Batujajar serta Desa Padalarang dan Desa Jaya Mekar Kecamatan

Padalarang Kabupaten Bandung Barat;

5. Evaluasi atas Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 dan

Sisa Dana Desa Tahun 2018 sampai dengan akhir Triwulan I Tahun

2019 dilaksanakan pada :

1) Pemerintah Kabupaten Bandung;

2) Pemerintah Kabupaten Bandung Barat;

BPKP Jabar


3) Pemerintah Kabupaten Karawang;

4) Pemerintah Kabupaten Cianjur;


Sisa Dana Desa Tahun 2018 sampai dengan akhir Triwulan II Tahun


1) Pemerintah Kabupaten Cirebon;

2) Pemerintah Kabupaten Subang;

3) Pemerintah Kabupaten Sumedang;

4) Pemerintah Kabupaten Sukabumi;


Sisa Dana Desa Tahun 2018 sampai dengan akhir Triwulan III Tahun


1) Pemerintah Kabupaten Bekasi;

2) Pemerintah Kabupaten Bandung;

3) Pemerintah Kota Banjar;

4) Pemerintah Kabupaten Purwakarta.


Rp320.596.100,00 atau 92,84% dari anggaran tahun 2019 sebesar

Rp345.312.000,00 dan dengan SDM sebanyak 640 OH atau 77,11% dari

rencana tahun 2019 sebanyak 830 OH.

Dari sisi penggunaan dana, IKK “Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dana

Desa Perwakilan BPKP” telah tercapai secara efisien. Kondisi ini terlihat

dari capaian indikator kinerja tahun 2019 sebesar 100,00% lebih tinggi

dibandingkan dengan capaian dana tahun 2019 sebesar 92,84%.

Dari sisi penggunaan sumber daya manusia (OH), IKK “Jumlah Hasil

Pengawasan Dana Desa Perwakilan BPKP” telah tercapai secara efisien.

Kondisi ini terlihat dari capaian indikator kinerja tahun 2019 sebesar

100,00% lebih tinggi dibandingkan dengan capaian OH tahun 2019 sebesar

77,11%.

BPKP Jabar


Prolog masing-masing unit kerja

Sasaran kegiatan ”Tersedianya informasi hasil pengawasan atas

pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan dana pemilu tahun 2019”

didukung satu IKK “Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Atas Pengelolaan

Dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Pemilu Tahun 2019 Perwakilan

BPKP”.





kegiatan pengawasan atas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan

dana pemilu di Perwakilan BPKP Jawa Barat tidak ada.

Kegiatan dari pengawasan atas pengelolaan dan pertanggungjawaban

keuangan dana pemilu yang dilaksanakan Perwakilan BPKP Provinsi Jawa

Barat sebagai berikut

1. Reviu Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Penyelenggaraan Pemilu

pada Bawaslu (3 PP)

2. Reviu Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Penyelenggaraan Pemilu

pada KPU (3 PP)

3. Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Bidang Politik Hukum dan

Keamanan PMK (1 PP)

4. Reviu atas Proses Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa pada

Tahap Pelaksanaan Pekerjaan atas Rehabilitasi Blok Hunian WBP dan

Perluasan Ruang Kunjungan Lembaga Pemasyarakatan (LP) Kelas I

Sukamiskin TA 2019 (1 PP)

5. Reviu Tunggakan atas Tagihan Pembayaran (1 PP)

Sasaran Kegiatan 5: Tersedianya informasi hasil pengawasan atas pengelolaan danpertanggungjawaban keuangan dana pemilu tahun 2019

BPKP Jabar


6. Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan Prioritas Nasional dan

Inpres Nomor 9 Tahun 2017 Capaian B09 Tahun 2019 (3 PP)



Rp286.250.000,00 dan dengan SDM sebanyak 270 OH atau 100% dari

rencana tahun 2019 sebanyak 270 OH.

Dari sisi penggunaan dana, IKK “Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Atas

Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Pemilu Tahun

2019 Perwakilan BPKP” telah tercapai secara efisien. Kondisi ini terlihat

dari capaian indikator kinerja tahun 2019 sebesar 100% lebih tinggi

dibandingkan dengan capaian dana tahun 2019 sebesar 95,37%.


Hasil Pengawasan Atas Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan

Dana Pemilu Tahun 2019 Perwakilan BPKP” belum tercapai secara efisien.

Kondisi ini terlihat dari capaian indikator kinerja tahun 2019 sebesar 100%

lebih rendah dibandingkan dengan capaian OH tahun 2019 sebesar 100%.

Sasaran kegiatan ” Tersedianya informasi hasil pembinaan SPIP

Perwakilan BPKP” didukung satu IKK “ Jumlah Laporan Hasil Pembinaan

SPIP Perwakilan BPKP”.



Realisasi output sampai dengan tahun 2019 sebanyak 88 laporan meningkat

sebanyak 49 laporan dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 sebanyak

29 laporan. Capaian output tahun 2019 sebesar 120,55% lebih tinggi bila

dibandingkan dengan capaian tahun 2018 sebesar 118%. Faktor pendukung

meningkatnya realisasi maupun capaian IKU antara lain komitmen Kepala

Sasaran Kegiatan 6: Tersedianya informasi hasil pembinaan SPIP PerwakilanBPKP

BPKP Jabar


Perwakilan, Korwas Bidang APD, Korwas Bidang AN dan jajarannya serta

dukungan anggaran dan kompetensi para pegawai bidang APD dan AN

sebagai pembina SPIP di Pemerintah Daerah dan BUMN/D di Provinsi Jawa

Barat.

Hasil kegiatan dari pembinaan SPIP yang dilaksanakan Perwakilan BPKP


1. Bimtek, asistensi, dan coaching clinic impelementasi SPIP di 28 Pemda

di Jawa Barat menuju maturitas level 3;

2. Reviu maturitas SPIP Pemda;

3. Mengajukan permohonan QA atas hasil reviu maturitas SPIP Pemda

yang telah dilakukan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat;

4. Seminar/Workshop Penyelenggaraan SPIP pada Pemda.

5. Evaluasi Penerapan Sistem Pengendalian Intern Tahun 2019 pada

Perumda Pharmasi Ceremai Kota Cirebon. Hasil efektifitas

pengendalian intern pada level 1 dengan skor 28,966 dengan predikat

“tidak efektif”.

6. Narasumber Penatausahaan Keuangan BumDes melalui Aplikasi pada

Kab. Sumedang, Kab. Subang, Kab Bandung, Kab. Majalengka (4

laporan)

7. Bimbingan Teknis Implementasi SIA dalam rangka Penyusunan

Laporan Keuangan Tahun Buku 2018 pada PDAM Tirta Medal

Kabupaten Sumedang

8. Asistensi Penyusunan Perwali tentang Penerpan GCG pada BUMD

dilingkungan Pemerintah Kota Cirebon

9. Pengumpulan dan Analisis Data serta Pelaksanaan Pembuatan

Renstra dan Rencana Bisnis Tahun 2019-2023 pada RSUD Bayu Asih

Kabupaten Purwakarta

10.Bimbingan Teknis Implementasi SIA BLUD pada BLUD RSUD

Kabupaten Bandung – Soreang

BPKP Jabar


11.Reviu Peran PT Pupuk Kujang Dalam Mendukung Ketahanan Pangan

dan Peningkatan Produksi Pangan Tahun 2018 Semester I Tahun 2019

12.Reviu Dukungan atas peran PT Petrokimia Gresik dalam mendukung

Program Kedaulatan Pangan Tahun 2018 Semester I Tahun 2019 di

Jawa Barat

13.Assessment Kapabilitas SPI Berbasis IACM pada PT Pupuk Kujang

14.Evaluasi Kapabilitas SPI berbasis IACM pada PTPN VIII

15.Pemetaan dan Reviu Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Tingkat

Komponen Dalam Negeri Tahun 2019 pada PT Bio Farma (Persero)

16.Pemetaan dan Reviu TKDN atas Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa

pada PT Indofarma (Persero) Tbk

17.Evaluasi Kapabilitas SPI pada Perumda Air Minum Tirta Giri Nata Kota

Cirebon

18.Pengumpulan dan Analisis Data seta Pelaksanaan FGD dalam rangka

Pemberian Saran dan Pendapat atas kerjasama Bussiness to

Bussiness pada PDAM Kabupaten Bandung.

19.Narasumber Penyusunan RBA Tahun 2019 pada BLUD Puskesmas di

lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi

20.Narasumber Penyusunan RBA Tahun 2020 BLUD UPTD Puskesmas

dan UPTD Labkesda di Kabupaten Sumedang

21.Narasumber Pelatihan Peningkatan Kapabilitas SDM SPI PDAM Tirta

Patriot Kota Bekasi

22.Sosialisasi Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017

dan Penerapan GCG pada BUMD Kabupaten Bekasi

Capaian IKK didukung dengan dana sebesar Rp2.699.019.343,00 atau

98,10% dari anggaran tahun 2019 sebesar Rp2.751.176.000,00 dan

dengan SDM sebanyak 3.129 OH atau 72,01% dari rencana tahun 2019

sebanyak 4.345 OH.

BPKP Jabar


Dari sisi penggunaan dana, indikator kinerja kegiatan “Jumlah Laporan

Hasil Pembinaan SPIP Perwakilan BPKP” telah tercapai secara efisien.



sebesar 98,10%.


Hasil Pembinaan SPIP Perwakilan BPKP” telah tercapai secara efisien.


120,55% lebih tinggi dibandingkan dengan capaian OH tahun 2019 sebesar

72,01%.

Sasaran kegiatan ” Tersedianya informasi hasil pembinaan Kapabilitas

APIP Perwakilan BPKP” didukung satu IKK “ Jumlah Laporan Hasil

Pembinaan Kapabilitas APIP Perwakilan BPKP”.





51 laporan. Capaian output tahun 2019 sebesar 100,00% sama dengan

capaian tahun 2018 sebesar 100,00%. Faktor pendukung meningkatnya

kinerja output antara lain komitmen dari Rendal (Kedeputian PKD BPKP)

dan Kepala Perwakilan, Korwas Bidang P3A, dan jajarannya serta dukungan

anggaran dan kompetensi para pegawai di Bidang P3A sebagai pembina

APIP di Provinsi Jawa Barat.

Kegiatan dari pembinaan kapabilitas APIP yang dilaksanakan Perwakilan

BPKP Provinsi Jawa Barat antara lain:

Sasaran Kegiatan 7: Tersedianya informasi hasil pembinaan Kapabilitas APIPPerwakilan BPKP

BPKP Jabar


1. Bimtek peningkatan kapabiltas APIP pada 20 Inspektorat Kabupaten

Kota, dengan materi terutama tentang Penyusunan Perencanaan

Berbasis Risiko, dan pedoman Audit Kinerja,

2. Bimtek penyusunan Self Assessment secara serentak yang diadakan di

Perwakilan BPKP Jawa Barat

3. Bimtek implementasi SIM-HP yang diikuti oleh 5 Inspektorat.

4. Evaluasi/QA PK APIP Level 3 dan Level 2.

5. Narasumber Pelaksanaan Reviu LKPD dan Reviu LAKIP OPD di

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang;

6. Bimtek Reviu RKA SKPD dan PPKD pada Pemerintah Kabupaten

Bandung;

7. Bimtek Reviu Rancangan KUA PPAS pada Pemerintah Kota Bandung.



Rp925.072.000 dan dengan SDM sebanyak 1.560 OH atau 44,89% dari

rencana tahun 2019 sebanyak 3.475 OH.

Dari sisi penggunaan dana, IKK “Jumlah Laporan Hasil Peningkatan

Kapabilitas APIP BPKP Perwakilan” telah tercapai secara efisien. Kondisi

ini terlihat dari capaian indikator kinerja tahun 2019 sebesar 100,00% lebih

tinggi dibandingkan dengan capaian dana tahun 2019 sebesar 92,06%.


Hasil Peningkatan Kapabilitas APIP BPKP Perwakilan” telah tercapai secara


100,00% lebih tinggi/lebih rendah dibandingkan dengan capaian OH tahun

2019 sebesar 44,89% .

Kegiatan Dukungan

Tercapainya kinerja pengawasan Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat

tidak terlepas dari tersedianya dukungan manajemen dan pelaksanaan

BPKP Jabar


tugas teknis lainnya, serta ketersediaan yang sarana dan prasarana/asset

secara optimal, dengan ikhtisar sebagai berikut:


KegiatanSatuan

TargetTahun2019

RealisasiTahun2019

CapaianKinerja

Sasaran Kegiatan Dukungan1 Tersedianya

dukunganmanajemen danpelaksanaan tugasteknis lainnyadalam mencapaikepuasan layanan

1.1 Jumlah layanandukunganmanajemenPerwakilanBPKP

Laporan 28 46 164,28

2 TermanfaatkannyaAset secara optimal

2.1 Tersedianyarehabilitasirumah NegaraPerwakilanBPKP

m2 170 170 100,00

2.2 Tersedianya alatpengolahan dataBPKP

Unit 8 8 100,00

2.3 Tersedianyainventaris rumahtangga BPKP

Unit 4 4 100,00

2.4 TerlaksananyarehabilitasikantorPerwakilanBPKP

m2 634 634 100,00

Sasaran kegiatan ” Tersedianya dukungan manajemen dan pelaksanaan

tugas teknis lainnya dalam mencapai kepuasan layanan” didukung satu

IKK “ Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP”.


target sebanyak 28 laporan. Rincian laporan dukungan manajemen

sebanyak 28 laporan disajikan pada Tabel 3.7.

Sasaran Kegiatan Dukungan 1: Tersedianya dukungan manajemen danpelaksanaan tugas teknis lainnya dalam mencapai kepuasan layanan

BPKP Jabar


Tabel 3.7Laporan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat

Tahun 2019

NoLAPORAN DUKUNGAN

MANAJEMENJUMLAH OUTPUT

1 Rencana Kinerja Tahunan (RKT)Tahun 2019

1 Laporan

2 Perjanjian Kinerja (Perkin) Tahun2019

2 Laporan

3 LAKIP Tahun 2018 1 Laporan4 Laporan Gubernur Semester I dan

Tahunan Tahun 20192 Laporan

5 Laporan Keuangan 12 Laporan6 Laporan GDN (12 bulan) 4 Laporan7 Laporan PPM 4 Laporan8 Laporan Kinerja Triwulanan 4 Laporan9 Laporan Pelaksanaan Rencana

Pembangunan PP394 laporan

10 Laporan Hasil Pengawasan 12 Laporan

Jumlah 46 laporan



21 laporan. Demikian juga dengan capaian output tahun 2019 sebesar

164,28% lebih besar dari capaian tahun 2018 sebesar 100%.

Realisasi kinerja kegiatan didukung dengan dana sebesar


Rp42.784.734.000,00 dan dengan SDM sebanyak 17.213 OH atau

136,65% dari rencana tahun 2019 sebanyak 12.596 OH.

Dari sisi penggunaan dana, IKK “Tersedianya Laporan Dukungan

Manajemen Perwakilan” telah tercapai secara efisien. Kondisi ini terlihat

dari capaian IKK tahun 2019 sebesar 164,28% lebih tinggi dibandingkan

dengan capaian dana tahun 2019 sebesar 99,12%.

Dari sisi penggunaan sumber daya manusia (OH), IKK “Tersedianya

Laporan Dukungan Manajemen Perwakilan” telah tercapai secara efisien.

Kondisi ini terlihat dari capaian IKK tahun 2019 sebesar 164,28% lebih tinggi

dibandingkan dengan capaian OH tahun 2019 sebesar 136,65% .

BPKP Jabar


Kegiatan yang dilakukan untuk mencapai Sasaran Kegiatan Dukungan 2

pada tahun 2019 berupa pengadaan aset, yang terdiri dari:

1. Rehabilitasi rumah negara

2. Alat pengolahan data

3. Inventaris rumah tangga

4. Rehabilitasi kantor

Sasaran kegiatan ”Termanfaatkannya aset secara optimal” didukung 4 IKK

dengan target, realisasi dan capaian sebagaiamana disajikan pada Tabel

3.8.

Tabel 3.8Target, Realisasi Dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Dukungan 2

No. IKK Satuan Target RealisasiCapaian (%)

1. Terlaksananyarehabilitasi rumahnegara PerwakilanBPKP

m2 170 170 100

2. Tersedianya alatpengolahan data BPKP

Unit 8 8 100

3. Tersedianya inventarisrumah tangga BPKP

Unit 4 4 100

4 Terlaksananyarehabilitasi kantorPerwakilan BPKP

m2 634 634 100

Jumlah Unit 12 12 100m2 804 804

Uraian capaian IKK sasaran kegiatan dukungan “Termanfaatkannya aset

secara optimal” sebagai berikut:

Sasaran Kegiatan Dukungan 2: Termanfaatkannya aset secara optimal

BPKP Jabar


IKU 1 Sasaran Kegiatan Dukungan 2

Terlaksananya Rehabilitasi Rumah Negara Perwakilan BPKP

Realisasi IKK tahun 2019 adalah sebanyak 170 m2 atau 100% dari target

sebesar 170. Realisasi sebanyak 170 m2 merupakan rehabilitasi rumah

negara yaitu :

1. Rehab Rumah Kebon Kopi no 4 (70m2)

2. Rehab Rumah Kebon Kopi no. 243 (50m2)

3. Rehab Rumah Paledang no. 44 (50m2)

Realisasi IKK didukung dengan dana sebesar Rp 264.794.550,00 atau

96,39% dari anggaran tahun 2019 sebesar Rp 274.720.000,00 dan dengan

SDM sebanyak 140 OH atau 100% dari rencana tahun 2019 sebanyak 140

OH.

Dari sisi penggunaan dana, IKK “Terlaksananya Rehabilitasi Rumah

Negara Perwakilan BPKP” telah tercapai secara efisien. Kondisi ini terlihat

dari capaian IKK tahun 2019 sebesar 100 % lebih tinggi dibandingkan

dengan capaian dana tahun 2019 sebesar 96,39%.

Dari sisi penggunaan sumber daya manusia (OH), IKK “Terlaksananya

rehabilitasi rumah negara Perwakilan BPKP” telah memadai. Kondisi ini

terlihat dari capaian IKK tahun 2019 sebesar 100% sama dengan capaian

OH tahun 2019 sebesar 100% .


Tersedianya Alat Pengolahan Data Perwakilan BPKP

Realisasi IKK tahun 2019 adalah sebanyak 8 unit atau 100% dari target

sebesar 8 unit. Realisasi sebanyak 8 unit merupakan penyediaan alat

pengolah data berupa:

1. PC unit 3 buah

2. Notebook 2 buah

3. Printer 3 buah

BPKP Jabar


Realisasi IKK didukung dengan dana sebesar Rp 91.844.500,00 atau

99,83% dari anggaran tahun 2019 sebesar Rp 92.000.000,00 dan dengan


OH.

Dari sisi penggunaan dana, IKK “Tersedianya Alat Pengolahan Data

Perwakilan BPKP” telah tercapai secara efisien. Kondisi ini terlihat dari

capaian IKK tahun 2019 sebesar 100% lebih tinggi dibandingkan dengan

capaian dana tahun 2019 sebesar 99,83%.

Dari sisi penggunaan sumber daya manusia (OH), IKK “Tersedianya Alat

Pengolahan Data Perwakilan BPKP” telah memadai. Kondisi ini terlihat dari

capaian IKK tahun 2019 sebesar 100% sama dengan capaian OH tahun

2019 sebesar 100%.


Tersedianya Inventaris Rumah Tangga BPKP

Realisasi IKK tahun 2019 adalah sebanyak 4 unit merupakan penyediaan

inventaris rumah tangga berupa AC split sebanyak 4 buah.




OH.

Dari sisi penggunaan dana, IKK “Tersedianya Inventaris Rumah Tangga

BPKP” telah tercapai secara efisien. Kondisi ini terlihat dari capaian IKK

tahun 2019 sebesar 100% lebih tinggi dibandingkan dengan capaian dana

tahun 2019 sebesar 95,17%.

Dari sisi penggunaan sumber daya manusia (OH), IKK “ Tersedianya

Inventaris Rumah Tangga BPKP” telah memadai ini terlihat dari capaian

IKK tahun 2019 sebesar 100% sama dengan capaian OH tahun 2019

sebesar 100% .

BPKP Jabar



Terlaksananya Rehabilitasi Kantor Perwakilan BPKP

Realisasi IKK tahun 2019 adalah sebanyak 634 m2 atau 100% dari target

sebesar 634 m2. Realisasi sebanyak 634 m2 merupakan :

1. Rehab kamar mandi/WC gedung E Aula

2. Rehab selasar gedung D

3. Rehab gedung A lantai 1-2

4. Rehab arsip investigasi gedung B

5. Rehab rumah Kaper




OH.

Dari sisi penggunaan dana, IKK “Terlaksananya Rehabilitasi Kantor

Perwakilan BPKP” telah tercapai secara efisien. Kondisi ini terlihat dari

capaian IKK tahun 2019 sebesar 100% lebih tinggi dibandingkan dengan

capaian dana tahun 2019 sebesar 99,07%.

Dari sisi penggunaan sumber daya manusia (OH), IKK “ Terlaksananya

Rehabilitasi Kantor Perwakilan BPKP” telah memadai. Kondisi ini terlihat

dari capaian IKK tahun 2019 sebesar 100% sama dengan capaian OH


B. KINERJA LAINNYA

1. Kinerja Lain di Luar Perjanjian Kinerja

Survey kepuasan stakeholders Tahun 2019 kepada BUMN/BUMD/BLUD

di Jawa Barat dilakukan melalui pengisian secara online yang

dikoordinasikan Deputi Bidang Akuntan Negara BPKP. Populasi jumlah

mitra kerja di Jawa Barat sebanyak 117 BUMN/BUMD/BLUD, dan mitra

kerja yang telah mengirimkan jawaban sebanyak 73

BUMN/BUMD/BLUD atau 62,39%.

BPKP Jabar


Hasil survey dilakukan dengan pengisian kuesioner melalui

BUMN/BUMD di Jawa Barat. Secara rata-rata, hasil survey atas 9 unsur

penilaian menghasilkan nilai kepuasan atas layanan yang diberikan oleh

Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat senilai 80,82 atau kriteria “Baik”.

Selain melaksanakan kegiatan pengawasan sesuai PKP2T, Perwakilan

BPKP Provinsi Jawa Barat juga melaksanakan penugasan KAP Generik

yaitu kegiatan-kegiatan pengawasan berdasarkan permintaan dan

dibiayai dari anggaran mitra Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat.

Kegiatan generik tahun 2019 terlaksana sebanyak 113 penugasan.

Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat khususnya Bidang APD dan P3A

juga mendapat apresiasi dari Mitra Kerja

2. Penghargaan

Penghargaan tingkat Internasional dan Nasional yang diterima oleh

perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat pada tahun 2017 sampai dengan

2019 seperti pada tabel 3.9.

Tabel 3.9Penghargaan yang Diterima Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat

No.Nama

Penghargaan

Instansi/LembagaYang MemberiPenghargaan

TahunPengharga

an

Uraian RingkasPenghargaan

1. PengelolaanKehumasan danLayanan Informasi

BPKP 2019 Unit Kerja Perw.BPKP KategoriAktif

2. BPKP denganKinerja Terbaik

LembagaManajemen AsetNegara

2018 Kinerja Terbaik

3. Perwakilan Terbaikdalam PercepatanInput Tindak Lanjutpada Aplikasi SIMA

BPKP Pusat 2018 Percepataninput TL terbaik

4. Peringkat kesatuIndikator KinerjaPelaksanaanAnggaran (IKPA)Satker Tahun 2018

KementerianKeuangan

2017 Peringkat kesatuIKPA

5. BPKP PerformanceAward 2017

BPKP Pusat 2017 Terbaik ketiga

6. PengelolaanKehumasan danLayanan Informasi

BPKP 2017 Unit Kerja Perw.BPKP Terbaikketiga

BPKP Jabar


C. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Realisasi anggaran Perwakilan BPKP Provinsi Jabar tahun 2019 sebesar Rp

54.665.597.938,00 atau terserap 98,71% dibandingkan dengan anggaran

tahun 2019 sebesar Rp55.378.835.000,00. Rincian anggaran per program

dapat dilihat pada Grafik 3.22, yang terdiri dari:

No ProgramPagu Anggaran

(Rp)Realisasi (Rp) %

Capaian

1 Program PengawasanIntern AkuntabilitasKeuangan Negara danPembangunanNasional SertaPembinaanPenyelenggaraanSPIP

11.556.352.000,00 11.235.526.620,00 97,22

2 Program dukunganmanajemen danpelaksanaan tugasteknis lainnya BPKP

43.822.483.000,00 43.430.071.318,00 99,10

Jumlah 55.378.835.000,00 54.665.597.450,00 98,71*) Realisasi anggaran belum direkon dengan KPPN

Grafik 3.22Anggaran dan Realisasi Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat

Tahun 2019

Rp-Rp5.000.000.000

Rp10.000.000.000Rp15.000.000.000Rp20.000.000.000Rp25.000.000.000Rp30.000.000.000Rp35.000.000.000Rp40.000.000.000Rp45.000.000.000Rp50.000.000.000

Program Pengawasan Intern AkuntabilitasKeuangan Negara dan Pembangunan

Nasional Serta PembinaanPenyelenggaraan SPIP

Program dukungan manajemen danpelaksanaan tugas teknis lainnya BPKP

Ru

pia

h

Program

Realisasi terhadap Anggaran Tahun 2019 per Program

Anggaran Realisasi

BPKP Jabar


aporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat Tahun

2019 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan

program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam bentuk

Perjanjian Kinerja (PK) dalam rangka mendukung pencapaian

sasaran strategis Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat yang

telah ditetapkan.

Apabila dibandingkan dengan target outcome sampai dengan Tahun 2019

sebagaimana tercantum dalam Renstra Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat 2015-

2019 maupun Perjanjian Kinerja Tahun 2019, jumlah indikator outcome Perwakilan

BPKP Provinsi Jawa Barat yang memberikan kontribusi terhadap pencapaian

outcome Unit Kerja Eselon I dan BPKP Pusat sebanyak 21 (dua puluh satu) indikator

kinerja utama. Dimana sebagian besar indikator tersebut telah mencapai target yang

telah ditetapkan.

Apabila dibandingkan dengan target outcome Tahun 2019, Dari 22 (dua puluh

dua) indikator yang diukur 23,81% telah sesuai target, 66,67% di atas target dan

9,52% di bawah target. Dengan demikian, secara umum capaian kinerja Tahun

2019 dapat tercapai.

Sedangkan capaian indikator kinerja output untuk 9 kegiatan sudah tercapai,

yaitu untuk kegiatan utama pengawasan tercapai 114,50%, yaitu realisasi output

sebanyak 521 laporan dari target 455 laporan. Dan kegiatan dukungan mencapai

112,86%.

Pencapaian target outcome dan output Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat

tersebut dalam rangka mendukung pencapaian target BPKP Pusat.

Capaian kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat dalam Tahun 2019

yang dituangkan dalam laporan ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi

terhadap kinerja BPKP Pusat serta memberikan umpan balik bagi kepentingan

kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat pada tahun berikutnya.

BAB IV

PENUTUP

Lampiran I/1 - 2

Anggaran (Rp000) Realisasi (Rp000) % Rencana Realisasi %1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Persentase Tindak Lanjut RekomendasiHasil Pengawasan

% 70,00 67,26 96,09

Persentase BUMN/Anak PerusahaanDengan Skor GCG Baik *)

% 75,00 85,71 114,28

Persentase BUMN/Anak Perusahaanyang Kinerjanya Berpredikat Minimal A(baik)*)

% 60,00 70,00 116,67

Persentase BUMD yang KinerjanyaMinimal Berpredikat Baik dari BUMDyang Dievaluasi

% 56,00 76,00 135,71

Presentase BLUD yang Tata KelolanyaMinimal Baik dari BLUD yang Dievaluasi

% 62,00 100,00 161,29

Persentase Hasil PengawasanKeinvestigasian yang Dimanfaatkan diPersidangan

% 60,00 61,90 103,17

Persentase Hasil PengawasanKeinvestigasian yang Dimanfaatkan olehAPH

% 75,00 80,00 106,67

Persentase Hasil PengawasanKeinvestigasian yang Dimanfaatkan olehK/L/P/K

% 70,00 80,00 114,29

Persentase Hasil Audit PenyesuaianHarga yang Dimanfaatkan oleh K/L/P/K

% 80,00 233,33 291,66

Persentase Hasil Audit Klaim yangDimanfaatkan oleh K/L/P/K

% 80,00 NA NA

3 Meningkatnya Penyelesaian

Hambatan Pelaksanaan

Pembangunan Nasional

Persentase Penyelesaian HambatanKelancaran Pembangunan

% 80,00 100,00 125,00

4 Meningkatnya Kualitas

Tatakelola Pemerintah dan

Korporasi dalam Pencegahan

Korupsi

Persentase K/L/P/K YangMengimplementasikan FCP (termasukFRA)

% 55,00 100,00 181,82

5 Meningkatnya Kepedulian

K/L/P/K dan Masyarakat

terhadap Korupsi

Persentase K/L/P/K Anggota KomunitasPembelajar Anti Korupsi (KPAK) YangMengimplementasikan SistemPengaduan Masyarakat

% 70,00 100,00 142,86

Persentase Pemerintah Provinsi denganMaturitas SPIP Level 3

% 100,00 100,00 100,00

Persentase Pemerintah Provinsi denganMaturitas SPIP Level 2

% 0,00 0,00 100,00

Persentase Pemerintah Kabupaten/Kotadengan Maturitas SPIP Level 3

% 67,00 74,07 110,55

Persentase Pemerintah Kabupaten/Kotadengan Maturitas SPIP Level 2

% 33,00 25,93 121,42

6 Meningkatnya Kualitas

Penerapan SPIP Pemda

Realisasi Capaian (%)

Meningkatnya Efektifitas Hasil

Pengawasan Keinvestigasian

No. Sasaran Program Indikator Kinerja Program

Perbaikan Pengelolaan

Program Prioritas Nasional

dan Pengelolaan Keuangan

Negara/Korporasi

1

2

KINERJA SASARAN PROGRAM TAHUN 2019

PERWAKILAN BPKP PROVINSI JAWA BARAT

Keuangan (Rp000) SDM (OH)Satuan Target

Lampiran I/2 - 2

Anggaran (Rp000) Realisasi (Rp000) % Rencana Realisasi %1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Realisasi Capaian (%)No. Sasaran Program Indikator Kinerja ProgramKeuangan (Rp000) SDM (OH)

Satuan Target

Persentase APIP Pemerintah Provinsidengan Kapabilitas Level 3

% 100,00 100,00 100,00

Persentase APIP Pemerintah Provinsidengan Kapabilitas Level 2

% 0,00 0,00 100,00

Persentase APIP PemerintahKabupaten/Kota dengan KapabilitasLevel 3

% 85,00 74,07 87,14

Persentase APIP PemerintahKabupaten/Kota dengan KapabilitasLevel 2

% 15,00 25,93 100,00

11.556.352.000 11.235.526.620 97,22 30.155 25.593 84,878 Tersedianya Dukungan

Teknis Kepuasan atas

Pelayanan Ketatausahaan

Perwakilan BPKP

Kepuasan atas Pelayanan

Ketatausahaan Perwakilan BPKP

skala 1-10 8,00 8,10 101,25 43.822.483.000 43.430.071.318 99,10 13.257 17.874 134,83

43.822.483.000 43.430.071.318 99,10 13.257 17.874 134,83

55.378.835.000 54.665.597.938 98,71 43.412 43.467 100,13

Sub Jumlah

JUMLAH

Sub Jumlah

Meningkatnya Kapabilitas

Pengawasan Intern

Pemerintah Pemda

7

Lampiran II / 1 - 2

No. Sasaran Program Indikator Kinerja Program SatuanNaik /

(Turun)

Naik /

(Turun)

2018 2019 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7=6-5 8 9 10=9-8

Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi

Hasil Pengawasan% 77,00 67,26 (9,74) 128,33 96,09 (32,24)

Persentase BUMN/Anak Perusahaan

Dengan Skor GCG Baik *)% 100,00 85,71 (14,29) 142,86 114,28 (28,58)

Persentase BUMN/Anak Perusahaan yang

Kinerjanya Berpredikat Minimal A (baik)*) % 75,00 70,00 (5,00) 129,31 116,67 (12,64)

Persentase BUMD yang Kinerjanya

Minimal Berpredikat Baik dari BUMD

yang Dievaluasi

% 78,26 76,00 (2,26) 142,29 135,71 (6,58)

Presentase BLUD yang Tatakelolanya

Minimal Baik dari BLUD yang Dievaluasi % 100,00 100,00 - 181,82 161,29 (20,53)

Persentase Hasil Pengawasan

Keinvestigasian yang Dimanfaatkan di

Persidangan

% 56,25 61,90 5,65 112,50 103,17 (9,33)


Keinvestigasian yang Dimanfaatkan oleh

APH

% 100,00 80,00 (20,00) 138,89 106,67 (32,22)


Keinvestigasian yang Dimanfaatkan oleh

K/L/P/K

% 100,00 80,00 (20,00) 153,85 114,29 (39,56)

Persentase Hasil Audit Penyesuaian Harga

yang Dimanfaatkan oleh K/L/P/K % 100,00 233,33 133,33 133,33 291,66 158,33

Persentase Hasil Audit Klaim yang

Dimanfaatkan oleh K/L/P/K% NA NA NA

3 Meningkatnya Penyelesaian Hambatan

Pelaksanaan Pembangunan Nasional

Persentase Penyelesaian Hambatan

Kelancaran Pembangunan % - 100,00 100,00 0,00 125,00 125,00

4 Meningkatnya Kualitas Tatakelola

Pemerintah dan Korporasi dalam

Pencegahan Korupsi

Persentase K/L/P/K Yang

Mengimplementasikan FCP (termasuk

FRA)% 71,43 100,00 28,57 137,37 181,82 44,45

Realisasi Capaian

Perbaikan Pengelolaan Program Prioritas

Nasional dan Pengelolaan Keuangan

Negara/Korporasi

2 Meningkatnya Efektifitas Hasil Pengawasan

Keinvestigasian

PERBANDINGAN REALISASI DAN CAPAIAN OUTCOME TAHUN 2019 DENGAN TAHUN 2018

1

PERWAKILAN BPKP PROVINSI JAWA BARAT

Lampiran II / 2 - 2

No. Sasaran Program Indikator Kinerja Program SatuanNaik /

(Turun)

Naik /

(Turun)

2018 2019 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7=6-5 8 9 10=9-8

Realisasi Capaian

5 Meningkatnya Kepedulian K/L/P/K dan

Masyarakat terhadap Korupsi

Persentase K/L/P/K Anggota Komunitas

Pembelajar Anti Korupsi (KPAK) Yang

Mengimplementasikan Sistem Pengaduan

Masyarakat

% 100,00 100,00 - 153,85 142,86 (10,99)

Persentase Pemerintah Provinsi dengan

Maturitas SPIP Level 3% 100,00 100,00 - 100,00 100,00 -

Persentase Pemerintah Provinsi dengan

Maturitas SPIP Level 2% 0,00 0,00 - 100,00 100,00 -

Persentase Pemerintah Kabupaten/Kota

dengan Maturitas SPIP Level 3 % 59,26 74,07 14,81 106,66 110,55 3,89

Persentase Pemerintah Kabupaten/Kota

dengan Maturitas SPIP Level 2 % 14,81 25,93 11,12 33,34 121,42 88,08

Persentase APIP Pemerintah Provinsi

dengan Kapabilitas Level 3% 100,00 100,00 - 100,00 100,00 -

Persentase APIP Pemerintah Provinsi

dengan Kapabilitas Level 2% 0,00 0,00 - 100,00 100,00 -

Persentase APIP Pemerintah

Kabupaten/Kota dengan Kapabilitas Level 3 % 74,07 74,07 - 80,00 87,14 7,14

Persentase APIP Pemerintah

Kabupaten/Kota dengan Kapabilitas Level 2 % 25,93 25,93 - 100,00 100,00 -

8 Tersedianya Dukungan Teknis Kepuasan

atas Pelayanan Ketatausahaan Perwakilan

BPKP

Kepuasan atas Pelayanan

Ketatausahaan Perwakilan BPKPskala 1-10 8,03 8,10 0,07 100,38 101,25 0,87

7

Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP

Pemda

Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan

Intern Pemerintah Pemda

6

Lampiran III/1 - 2

Penggunaan

Dana

Penggunaan

SDM/OH

Target Realisasi % Target Realisasi %Efisien/

Tidak Efisien

Efisien/

Tidak Efisien

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 Tersedianya InformasiHasil PengawasanProyek Strategis danPrioritas PresidenPerwakilan BPKP

Jumlah Laporan HasilPengawasan Proyek Strategisdan Prioritas PresidenPerwakilan BPKP

Laporan 93 108 116,13 1.264.777.000,00 1.234.268.805,00 97,59 5.022 2.896 57,67 efisien efisien

2 Tersedianya InformasiHasil PengawasanPembangunan PrioritasNasional PerwakilanBPKP

Jumlah Laporan HasilPengawasan PembangunanPrioritas Nasional PerwakilanBPKP


3 Tersedianya InformasiHasil PembinaanPenerapan SIMDAIntegrasi

Jumlah Laporan HasilPembinaan Penerapan SIMDAIntegrasi Perwakilan BPKP

Laporan 12 12 100,00 350.976.000,00 346.256.975,00 98,66 600 299 49,83 efisien efisien

4 Tersedianya InformasiHasil Pengawasan DanaDesa

Jumlah Laporan HasilPengawasan Dana DesaPerwakilan BPKP


5 Tersedianya InformasiHasil Pengawasan atasPengelolaan danPertanggungjawabanKeuangan Dana PemiluTahun 2019

Jumlah Laporan HasilPengawasan atas Pengelolaandan PertanggungjawabanKeuangan Dana Pemilu Tahun2019 Perwakilan BPKP


6 Tersedianya InformasiHasil Pembinaan SPIPPerwakilan BPKP

Jumlah Laporan HasilPembinaan SPIP BPKPPerwakilan BPKP


7 Tersedianya InformasiHasil PembinaanKapabilitas APIPPerwakilan BPKP

Jumlah Laporan HasilPembinaan Kapabilitas APIPBPKP Perwakilan

Laporan 68 68 100,00 925.072.000,00 851.638.750,00 92,06 3.475 1.560 44,89 efisien efisien

455 505 110,99 11.556.352.000,00 11.235.526.620,00 97,22 30.179 25.164 83,38

8 Tersedianya DukunganManajemen danPelaksanaan TugasTeknis Lainnya DalamMencapai KepuasanLayanan

Jumlah Layanan DukunganManajemen Perwakilan BPKP


JUMLAH SASARAN KEGIATAN

No. Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Satuan

CAPAIAN KINERJA KEGIATAN DAN EFISIENSI PENGGUNAAN DANA/OH (SDM)PERWAKILAN BPKP PROVINSI JAWA BARAT

TAHUN 2019

Dana (Rp000) SDM (OH)

Target RealisasiCapaian

(%)

Lampiran III/2 - 2

Penggunaan

Dana

Penggunaan

SDM/OH

Target Realisasi % Target Realisasi %Efisien/

Tidak Efisien

Efisien/

Tidak Efisien

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

No. Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Satuan

CAPAIAN KINERJA KEGIATAN DAN EFISIENSI PENGGUNAAN DANA/OH (SDM)PERWAKILAN BPKP PROVINSI JAWA BARAT

TAHUN 2019

Dana (Rp000) SDM (OH)

Target RealisasiCapaian

(%)

9 Termanfaatkannya Asetsecara Optimal

Terlaksananya RehabilitasiRumah Negara PerwakilanBPKP

m2 170 170 100,00 274.720.000,00 264.794.550,00 96,39 140 140 100,00 efisien efisien

Tersedianya Alat PengolahanData BPKP

Unit 8 8 100,00 92.000.000,00 91.844.500,00 99,83 150 150 100,00 efisien efisien

Tersedianya Inventaris RumahTangga BPKP

Unit 4 4 100,00 28.000.000,00 26.647.500,00 95,17 21 21 100,00 efisien efisien

Terlaksananya RehabilitasiKantor Perwakilan BPKP

m2 634 634 100,00 643.029.000,00 637.048.450,00 99,07 350 350 100,00 efisien efisien

Laporan 28 46 164,29 43.822.483.000,00 43.430.071.318,00 99,10 13.257 17.874 134,83

m2 804 804 100,00

Unit 12 12 100,00

55.378.835.000,00 54.665.597.938,00 98,71 43.436 43.038 99,08TOTAL

JUMLAH MANAJEMEN DAN DUKUNGAN TEKNIS LAINNYA

Lampiran IV / 1 - 2

2018 2019 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7=6-5 8 9 10=9-8

1 Tersedianya Informasi Hasil

Pengawasan Proyek Strategis

dan Prioritas Presiden

Perwakilan BPKP

Jumlah Laporan Hasil

Pengawasan Proyek Strategis

dan Prioritas Presiden

Perwakilan BPKP

Laporan 108 116


Pengawasan Pembangunan

Prioritas Nasional Perwakilan

BPKP


Pengawasan Pembangunan

Prioritas Nasional Perwakilan

BPKP

Laporan 201 111


Pembinaan Penerapan SIMDA

Integrasi


Pembinaan Penerapan SIMDA

Integrasi Perwakilan BPKPLaporan 12 100


Pengawasan Dana Desa


Pengawasan Dana Desa

Perwakilan BPKP

Laporan 16 100


Pengawasan atas Pengelolaan

dan Pertanggungjawaban

Keuangan Dana Pemilu Tahun

2019


Pengawasan atas Pengelolaan

dan Pertanggungjawaban

Keuangan Dana Pemilu Tahun

2019 Perwakilan BPKP

Laporan 12 100


Pembinaan SPIP Perwakilan

BPKP


Pembinaan SPIP BPKP

Perwakilan BPKP

Laporan 45 88 43 118 121 3


Pembinaan Kapabilitas APIP

Perwakilan BPKP


Pembinaan Kapabilitas APIP

BPKP Perwakilan

Laporan 51 68 17 100 100 0

PERBANDINGAN REALISASI DAN CAPAIAN KEGIATAN TAHUN 2019 DENGAN TAHUN 2018

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

Realisasi CapaianNo. Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Satuan

Naik /

(Turun)Naik / (Turun)

Lampiran IV / 2 - 2

2018 2019 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7=6-5 8 9 10=9-8

Realisasi CapaianNo. Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Satuan

Naik /

(Turun)Naik / (Turun)

8 Tersedianya Dukungan

Manajemen dan Pelaksanaan

Tugas Teknis Lainnya Dalam

Mencapai Kepuasan Layanan

Jumlah Layanan Dukungan

Manajemen Perwakilan BPKP

Laporan 21 46 25 175 164 (11)

9 Termanfaatkannya Aset secara

Optimal

Terlaksananya Rehabilitasi

Rumah Negara Perwakilan

BPKP

m2 170 170

Tersedianya Alat Pengolahan

Data BPKPUnit 8 8

Tersedianya Inventaris Rumah

Tangga BPKPUnit 4 4

Terlaksananya Rehabilitasi

Kantor Perwakilan BPKPm2 634 634

1 LAKIP 2019 Daftar Isi dll 4 Janbpkp.go.id/public/upload/unit/jabar/files/lakip jabar... · 2020-01-15 · Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,

Documents