01. Kebijakan Umum Akreditasi Smk

*MATERI 01

KEBIJAKAN UMUM AKREDITASI SEKOLAH/MADRASAH

*Melalui pemaparan materi dan diskusi peserta pelatihan dapat menjelaskan dasar hukum, tujuan, fungsi, dan manfaat akreditasi sekolah/madrasah.Tujuan Pelatihan

*RASIONALSetiap warga negara berhak memperoleh pendidikan yang bermutu. (UU Sisdiknas No 20/2003, Pasal 5 ayat 1)Untuk dapat menyelenggarakan pendidikan yang bermutu, setiap satuan/program pendidikan harus memenuhi atau melampaui standar. (PP 19/2005 psl 91)Perlu dilakukan AKREDITASI terhadap kelayakan setiap satuan/program pendidikan (PP 19/2005 psl 81)

DASAR HUKUM 1.UU No.20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas (Pasal 60).2.PP No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Pasal 86 dan 87).3.Permendiknas No.29 Tahun 2005 tentang BAN-S/M.SK. Mendiknas No.064/P/2006 tentang Anggota BAN-PT, BAN-S/M dan BAN-PNF.Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 421/Kep.289.Disdik/2007 tentang BAP-S/M.

*

Pengertian Akreditasi Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan/atau satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan non-formal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. [Pasal 60 ayat (1)]

Akreditasi terhadap program dan satuan pendidikan dilakukan oleh pemerintah dan/atau lembaga mandiri yang berwenang sebagai bentuk akuntabilitas publik. [Pasal 60 ayat (2)]UU N0. 20/2003 tentang SISDIKNAS*

Akreditasi S/M Berdasarkan PP No. 19/2005*Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dan/atau satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan [Pasal 1 ayat 21]Pemerintah melakukan akreditasi pd setiap jenjang dan satuan pendidikan untuk menentukan kelayakan program dan/atau satuan pendidikan. [Pasal 86 ay at 1]Akreditasi merupakan bentuk akuntabilitas publik dilakukan secara obyektif, adil, transparan, dan komprehensif dengan menggunakan instrumen dan kriteria yang mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan [Pasal 86 ayat 3]

Akreditasi Sekolah/Madrasah Berdasarkan Permen No.29/2005Akreditasi sekolah/madrasah adalah suatu kegiatan penilaian kelayakan suatu sekolah/madrasah berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan dan dilakukan oleh BAN-S/M yang hasilnya diwujudkan dalam bentuk pengakuan peringkat kelayakan. [Pasal 1 ayat 5]

Untuk melaksanakan akreditasi sekolah/ madrasah Pemerintah membentuk BAN-S/M [Pasal 2 ayat 1]*

*

Taman Kanak-kanak (TK)/Raudhatul Atfal (RA).Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI).Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs). Sekolah Menengah Atas (SMA)/Madrasah Aliyah (MA).Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK).Sekolah Luar Biasa (SLB) yang terdiri dari Taman Kanak-kanak Luar Biasa (TKLB), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Luar Biasa (SLTPLB), dan Sekolah Menengah Luar Biasa (SMLB).Lingkup Akreditasi Satuan Pendidikan

*Memberikan informasi tentang kelayakan S/M atau program yang dilaksanakannya berdasarkan Standar Nasional Pendidikan. Memberikan pengakuan peringkat kelayakan. Memberikan rekomendasi tentang penjaminan mutu pendidikan kepada program dan/atau satuan pendidikan yang diakreditasi dan pihak terkait.

Acuan dalam upaya peningkatan mutu S/M dan rencana pengembangan S/M. Motivator agar S/M terus meningkatkan mutu pendidikan secara bertahap, terencana, dan kompetitif baik di tingkat kabupaten/kota, provinsi, nasional bahkan regional dan internasional.Umpan balik dalam usaha pemberdayaan dan pengembangan kinerja warga S/M dalam rangka menerapkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan program S/M.

*Manfaat Akreditasi S/M

4. Membantu mengidentifikasi S/M dan program dalam rangka pemberian bantuan pemerintah, investasi dana swasta dan donatur atau bentuk bantuan lainnya. 5. Bahan informasi bagi S/M sebagai masy. belajar untuk meningkatkan dukungan dari pemerintah, masy, maupun sektor swasta dalam hal profesionalisme, moral, tenaga, dan dana. 6. Membantu S/M dalam menentukan dan mempermudah kepindahan peserta didik dari satu sekolah ke sekolah lain, pertukaran guru, dan kerjasama yang saling menguntungkan.

*Manfaat Akreditasi S/M

*

Akuntabilitas, yaitu sebagai bentuk pertanggung-jawaban S/M kepada publik, apakah layanan yang dilakukan dan diberikan oleh sekolah/ madrasah telah memenuhi harapan atau keinginan masyarakat. Pengetahuan, yaitu sebagai informasi bagi semua pihak tentang kelayakan S/M dilihat dari berbagai unsur terkait yang mengacu pada standar minimal beserta indikator-indikatornya. Pembinaan dan pengembangan, yaitu sebagai dasar bagi S/M, pemerintah, dan masyarakat dalam upaya peningkatan atau pengembangan mutu S/M.

Fungsi Akreditasi S/M

ObjektifAkreditasi S/M pada hakikatnya merupakan kegiatan penilaian tentang kelayakan penyelenggaraan pendidikan yang ditunjukkan oleh suatu S/M. Dalam pelaksanaan penilaian ini berbagai aspek yang terkait dengan kelayakan itu diperiksa dengan jelas dan benar untuk memperoleh informasi tentang kebera-daannya. Agar hasil penilaian itu dapat menggambarkan kondisi yang sebenarnya untuk dibandingkan dengan kondisi yang diharapkan maka dalam prosesnya digunakan indikator-indikator terkait dengan kriteria-kriteria yang ditetapkan.

*Prinsip Akreditasi S/M

2. KomprehensifDalam pelaksanaan akreditasi S/M, fokus penilaian tidak hanya terbatas pada aspek-aspek tertentu saja tetapi juga meliputi berbagai komponen pendidikan yang bersifat menyeluruh. Dengan demikian hasil yang diperoleh dapat menggambarkan secara utuh kondisi kelayakan S/M tersebut. 3. AdilDalam melaksanakan akreditasi, semua S/M harus diperlakukan sama dengan tidak membedakan S/M atas dasar kultur, keyakinan, sosial budaya, dan tidak memandang status S/M baik negeri ataupun swasta. S/M harus dilayani sesuai dengan kriteria dan mekanisme kerja secara adil dan/atau tidak diskriminatif.

*Prinsip Akreditasi S/M

4. TransparanData dan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan akreditasi S/M seperti kriteria, mekanisme kerja, jadwal serta sistem penilaian akreditasi dan lainnya harus disampaikan secara terbuka dan dapat diakses oleh siapa saja yang memerlukannya. AkuntabelPelaksanaan akreditasi S/M harus dapat dipertanggungjawabkan baik dari sisi penilaian maupun keputusannya sesuai aturan dan prosedur yang telah ditetapkan.

*Prinsip Akreditasi S/M

KOMPONEN AKREDITASI

*Akreditasi mencakup semua (8) komponen dalam Standar Nasional PendidikanStandar Isi, [Permen 22/2006]Standar Proses, [Permen 41/2007] Standar Kompetensi Lulusan, [Permen 23/2006] Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, [Permen 13/2007 Ttg Kasek, Permen 16/2007 Ttg Guru, Permen 24/2008 Ttg Tenaga Adm] Standar Sarana Dan Prasarana [Permen 24/2007] Standar Pengelolaan, [Permen 19/2007] Standar Pembiayaan, [PP. 48/2008] Standar Penilaian Pendidikan. [Permen 20/2007]

Sifat dan Kedudukan BAN-S/MBAN-S/M adalah badan evaluasi mandiri yang menetapkan kelayakan program dan/ atau satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah jalur formal dengan mengacu pada standar nasional. [Permen No.29/2005, Pasal 1]*BAN-S/M merupakan badan nonstruktural yang bersifat nirlaba dan mandiri yang bertanggung jawab kepada Mendiknas.[Permen No.29/2005, Pasal 2]

Tugas BAN-S/Mmerumuskan kebijakan operasional, melakukan sosialisasi kebijakan, melaksanakan akreditasi S/M. [Permen 29/2005, pasal 7].*

Fungsi BAN-S/MUntuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, BAN-S/M mempunyai fungsi untuk:merumuskan kebijakan dan menetapkan akreditasi S/Mmerumuskan kriteria dan perangkat akreditasi S/Muntuk diusulkan kepada Menteri;melaksanakan sosialisasi kebijakan, kriteria, dan perangkat akreditasi S/M;melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaan akreditasi S/M;memberikan rekomendasi tentang tindak lanjut hasil akreditasi;mengumumkan hasil akreditasi S/M secara nasional;melaporkan hasil akreditasi S/M kepada Menteri;melaksanakan ketatausahaan BAN-S/M . [Permen No.29/2005, Pasal 7 ayat (2)].*

Dalam melaksanakan akreditasi, BAN-S/M dibantu oleh BAP-S/M yang dibentuk oleh Gubernur[PP No. 19/2005, Pasal 87]BAP-S/M adalah badan evaluasi mandiri di provinsi yang membantu BAN-S/M dalam pelaksanaan akreditasi. [Permen No. 29/2005, Pasal 1]Dalam pelaksanaan akreditasi, BAN-S/M dibantu oleh BAP-S/M. [Permen No. 29/2005, Pasal 7)*Badan Akreditasi Provinsi S/M (BAP-S/M)

PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN DALAM SISDIKNAS

PENJAMINAN MUTU EKSTERNAL : dilakukan oleh berbagai pihak /institusi di luar satuan pendidikan yang secara fomal memiliki tugas dan fungsi berkaitan dengan penjaminan mutu pendidikan baik secara langsung/tidak langsung.

PENJAMINAN MUTU INTERNAL : dilakukan oleh masing-masing satuan pendidikan.

Kedua model pendekatan tersebut, sungguhpun dapat dibedakan, tetapi memiliki keterkaitan satu sama lain, termasuk keterkaitan antar institusi eksternal dimaksud.

*

PENJAMINAN MUTU EKSTERNALADA 4 PILAR POKOK DLM PENJAMINAN MUTU EKSTERNALPenetapan Standar Nasional Pendidikan (penetapan oleh Menteri, pengembangan, pemantauan, dan pengendalian SNP oleh BSNP) PP 19/2005 psl.76 dan 77.Pemenuhan SNP pada setiap satuan pend (oleh Pem Provinsi, Pem Kab /Kota, LPMP, dan institusi pembina pend Pusat), PP19/2005 psl 92. Penentuan Kelayakan Satuan/Program (Pengecekan derajat-pemenuhan SNP yang dicapai satuan/program pend): melalui penilaian kelayakan satuan/program pend mengacu pada kriteria SNP, sbg bentuk akuntabilitas publik), UU 20/2003 psl 60, Permen 29/2005 psl 1 AKREDITASI oleh BAN S/M , PP 19/2005 psl 86 dan 87. Penilaian Hasil Belajar (PHB) dan Evaluasi Pendidikan: Ujian Nasional, USBN, Sertifikasi Lulusan, berbagai bentuk ujian lainnya, dan evaluasi kinerja pend oleh Pusat, Pem Provinsi, Pem Kab/Kota serta Lembaga Evaluasi Mandiri. (PP 19/2005) *

PENJAMINAN MUTU OLEH SATUAN PENDIDIKANPengelolaan satuan pendidikan pada jenjang dikdas-men menerapkan manajemen berbasis sekolah: kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas. (PP 19/2005 psl 49)Satuan pendidikan mengembangkan Visi dan Misi (Std Pengelolaan),KTSP (Std Isi), melakukan penilaian hasil belajar termasuk ujian sekolah, dan evaluasi kinerja masing-masing. (PP19/2005 psl 65). Satuan pendidikan wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan, untuk memenuhi atau melampaui SNP. (PP 19/2005 psl 91)*

*

PERAN BAN-S/M DALAM PENJAMINAN MUTUBAN-S/M, memberikan rekomendasi penjaminan mutu pendidikan kpd program dan/atau satuan pendidikan yang diakreditasi, kpd Pemerintah, dan Pemerintah Daerah. PP 19/2005 Bab XV psl 91 (5)*

MENAGDITJENPENDAISKANWILDEPAGKANDEPMADRASAHMENDIKNASGUBERNURBUPATI/WALIKOTADITJENMANDIKDASMENDITJENPMPTKBAN-S/MBSNPBALITBANGDISDIKPROVDISDIK KAB/KOTSEKOLAHBAP-S/MUnit Pelaksana Akreditasi BAP-S/M KAB/KOTA

LPMPAsesor*

Dis Prov/Kanwil DepagDiskab/KadepagBAN-BAP-S/M(HSL AKRED)LPMPBSNPSekolah/MadrasahLaporan dan rekomendasi TLPenjaminan Mutu Konsultasi Unit-unit Pusat*

Hubungan Kerja BAN-S/M dengan BSNP Menteri menetapkan kriteria dan perangkat akreditasi S/M setelah memperhatikan pertimbangan dari BSNP [Permen No. 29/2005, pasal 7 ayat (3)]*BAN-S/M mengembangkan instrumen akreditasi yang komprehensif dan berdasarkan standar yang mengacu pada standar nasional pendidikan.

Hubungan Kerja BAN -S/M dan BAP- S/M dengan para Stake Holder dalam Penjaminan Mutu PendidikanBAP-S/M melakukan paparan hasil akreditasi dan rekomendasi tindak lanjut akreditasi sekolah/ madrasah yang dihadiri unsur: 1. Dinas Pendidikan Provinsi dan Kab/Kota. 2. Kanwil Departemen Agama dan Kandepag Kab/Kota. 3. LPMP dan 4. Dewan Pendidikan Provinsi.BAP-S/M menyampaikan hasil pelaksanaan akreditasi sekolah/ madrasah dan rekomendasi tindak lanjut kepada: 1. S/M. 2. BAN-S/M. 3. Pemda Provinsi melalui Disdik Provinsi dan Kanwil Depag. 4. Pemda Kab/Kota melalui Disdik Kab/Kota dan Kandepag Kab/Kota, dan 5. LPMP*

www.ban-sm.or.id

BAN S/M menyampaikan laporan hasil pelaksanaan akreditasi dan rekomendasi tindak lanjut kepada :Menteri Pendidikan Nasional, selaku penanggung jawab Sisdiknas, sebagai masukan kebijakan dan pertanggungan-jawab BAN S/M.Menteri Agama, sebagai tembusan dan masukan kebijakan.Unit Utama Pusat terkait dan Direktorat yang bersangkutan, sebagai tembusan dan masukan kebijakan.BSNP sebagai masukan* Hubungan Kerja BAN -S/M dan BAP- S/M dengan para Stake Holder dalam Penjaminan Mutu Pendidikan (lanjutan)

*1. Kejujuran 2. Independensi 3. Profesionalisme 4. Keadilan 5. Kesejajaran6. Keterbukaan 7. Akuntabilitas 8. Bertanggung jawab 9. Bebas intimidasi 10. Menjaga kerahasiaan 11. Keunggulan mutu11 Norma Pelaksanaan Akreditasi

PenutupHasil akreditasi S/M, diwujudkan dalam bentuk peringkat kelayakan yg merupakan salah satu wujud akuntabilitas kepada publik.Dengan akreditasi yang kredibel, hasilnya dapat memotivasi S/M untuk memperbaiki diri sehingga hasil akreditasi yang akan datang peringkat yang dicapai akan lebih baik.Peran akreditasi juga terletak pada langkah tindak lanjut yang diambil berbagai stake-holder secara berkelanjutan. Oleh karena itu rekomendasi tindak lanjut menjadi bagian penting.*

*##*##*##*##*##*##*##*##*##*##*##*##*##*##*##*##*##*##*##*##*##*##*##*##*##*##*##*##*##*##*##