Top Banner
DIREKTORAT JENDERAL BINA UPAYA KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN RI 2012 KEBIJAKAN KEMENTERIAN KESEHATAN RI KEBIJAKAN KEMENTERIAN KESEHATAN RI DALAM DALAM AKREDITASI RS AKREDITASI RS Disampaikan oleh : Dr. Supriyantoro, SpP, MARS Dr. Supriyantoro, SpP, MARS Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan
41

Kebijakan Akreditasi RS

Oct 27, 2015

Download

Documents

Nie' MK

Kebijakan Akreditasi RS
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Kebijakan Akreditasi RS

DIREKTORAT JENDERAL BINA UPAYA KESEHATANKEMENTERIAN KESEHATAN RI

2012

KEBIJAKAN KEMENTERIAN KESEHATAN RIKEBIJAKAN KEMENTERIAN KESEHATAN RI

DALAM DALAM AKREDITASI RS AKREDITASI RS

KEBIJAKAN KEMENTERIAN KESEHATAN RIKEBIJAKAN KEMENTERIAN KESEHATAN RI

DALAM DALAM AKREDITASI RS AKREDITASI RS

Disampaikan oleh :Dr. Supriyantoro, SpP, MARSDr. Supriyantoro, SpP, MARS

Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan

Page 2: Kebijakan Akreditasi RS

OUTCOME OUTPUT

Peningkatan akses & mutu

pelayanan kesehatan Rujukan di Fasyankes

1. Dinkes kab/kota/prov

2. Rumah Sakit3. Saryankes lain 4. Masyarakat

Pembinaan Sistem Rujukan

Peningkatan program MDG’s

terkait

Peningkatan Mutu Yankes

Pengembangan Yan Spesialistik dan Sub

Spesialistik

KEGIATAN

1.1. NSPKNSPK2.2. Sos/adv/Sos/adv/

desiminasidesiminasi3.3. Bintek Bintek

/pendamoingan /pendamoingan 4.4. Dukungan Dukungan 5.5. FasilitasiFasilitasi

1. Kegiatan tupoksi

2. Kegiatan prioritas

3. Dukungan pada daerah

4. Dekon

KERANGKA KONSEP DIT BUK RUJUKAN

PRIORITAS KEMENKESPRIORITAS KEMENKES

1.Upaya Promotif-Preventif untuk PM & PTM

2.Peningkatan akses masyarakat untuk yankes (IGD, ICU dan Kelas 3)

3.Pemenuhan kebutuhan SDM di DTPK dan DBK

4.Peningkatan penggunaan IT di segala aspek yankes

5.Manajemen yang bersih, akurat, efektif dan efisien.

2

Page 3: Kebijakan Akreditasi RS

Upaya Sinergitas dan Sinkronisasi Upaya Sinergitas dan Sinkronisasi Dit BUKR - KEMKES 2012 - 2014Dit BUKR - KEMKES 2012 - 2014

Universal Coverage

Revitalisasi Pelayanan PHC

Pengembangan e-Health

Pengembangan World Class Health Care

Membangun Budaya

Melayani

Menunjang UP4B

3

Page 4: Kebijakan Akreditasi RS

Masih rendahnya akses masyarakat ke fasyankes

Tantangan : Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan

kesehatan masyarakat.

Permasalahan & Tantangan dalam RPJMN dan Renstra 2010-2014 :

RPJMN & RENSTRA KEMENKES TAHUN 2010-

2014

Page 5: Kebijakan Akreditasi RS

TARGET RENCANA STRATEGIS UKP 2010-2014TARGET RENCANA STRATEGIS UKP 2010-2014

90%Gawat Darurat

100%Jumlah RS PONEK

90%Jumlah RS terAKREDITASIJumlah RS terAKREDITASI

100%Yankes bagi GAKIN di kelas III RS

Target Rencana Strategis UKP tahun 2010-2014

Page 6: Kebijakan Akreditasi RS

DASAR HUKUMDASAR HUKUM

1.1. Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik KedokteranPraktik Kedokteran

2.2. Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang KesehatanKesehatan

3.3. UU No. 44 Tahun 2009 Tentang Rumah SakitUU No. 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit4.4. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007

tentang Pembagian urusan Pemerintah antara tentang Pembagian urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi & & PemPemdda Kab/Kota.a Kab/Kota.

5.5. Kepmenkes No. 922 Tahun 2008 tentang Kepmenkes No. 922 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Pembagian Urusan Pedoman Teknis Pembagian Urusan Pemerintah, antara Pemerintah, Propinsi dan Pemerintah, antara Pemerintah, Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/KotaPemerintah Daerah Kabupaten/Kota

6.6. Permenkes No 12 Tahun 2012 tentang Permenkes No 12 Tahun 2012 tentang akreditasiakreditasi

7.7. Permenkes No. 147 Tahun 2010 tentang Permenkes No. 147 Tahun 2010 tentang Perizinan Rumah SakitPerizinan Rumah Sakit

8.8. Permenkes No. 340 Tahun 2010 tentang Permenkes No. 340 Tahun 2010 tentang Klasifikasi Rumah SakitKlasifikasi Rumah Sakit

Page 7: Kebijakan Akreditasi RS

UU UU NO. 44 : NO. 44 : RUMAH SAKITRUMAH SAKIT

1)1) Dalam upaya peningkatan mutu pelayanan RS wajib Dalam upaya peningkatan mutu pelayanan RS wajib dilakukan akreditasi secara berkala minimal 3 (tiga) dilakukan akreditasi secara berkala minimal 3 (tiga) tahun sekalitahun sekali

2)2) Akreditasi RS sebagaimana dimaksud pd ayat (1) Akreditasi RS sebagaimana dimaksud pd ayat (1) dilakukan oleh suatu lembaga independen baik dari dilakukan oleh suatu lembaga independen baik dari dalam/luar negeri berdasarkan standar akreditasi dalam/luar negeri berdasarkan standar akreditasi yg berlakuyg berlaku

3)3) Lembaga independen sbgmana dimaksud pd ayat Lembaga independen sbgmana dimaksud pd ayat (2) ditetapkan oleh Menteri(2) ditetapkan oleh Menteri

4)4) Ketentuan lebih lanjut mengenai akreditasi RS Ketentuan lebih lanjut mengenai akreditasi RS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), & ayat (2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), & ayat (2) diatur dgn Peraturan Menteridiatur dgn Peraturan Menteri

Page 8: Kebijakan Akreditasi RS

STUDI KELAYAKAN &TATA RUANG

STUDI KELAYAKAN &TATA RUANG

RSRSRSRS

MEMENUHI STANDAR INPUT(blm dpt memenuhi semuanya)

MEMENUHI STANDAR INPUT(blm dpt memenuhi semuanya)

PENETAPAN KELAS(pengelompokan RS berdasarkanFas & kmampuan yan - Kemkes)

PENETAPAN KELAS(pengelompokan RS berdasarkanFas & kmampuan yan - Kemkes)

IZIN OPERASIONAL TETAP(5 thn – Pemda/Kab/Kota)

IZIN OPERASIONAL TETAP(5 thn – Pemda/Kab/Kota)

REGISTRASI(Pencatatan resmi - Kemkes)

REGISTRASI(Pencatatan resmi - Kemkes)

AKREDITASI(Pelayanan bermutu - Kemkes)

AKREDITASI(Pelayanan bermutu - Kemkes)

IZIN MENDIRIKAN (2 thn–Pemda Prop/Kab/Kota)

IZIN MENDIRIKAN (2 thn–Pemda Prop/Kab/Kota)

IZIN OPERASIONAL SEMENTARA(1 thn – Pemda Prop/Kab/Kota)

IZIN OPERASIONAL SEMENTARA(1 thn – Pemda Prop/Kab/Kota)

MEMENUHI STANDAR INPUT, PROSES, OUTPUT/OUTCOME

MEMENUHI STANDAR INPUT, PROSES, OUTPUT/OUTCOME

PENINGKATAN KELAS

PENINGKATAN KELAS

PERPANJANGAN IZIN

PERPANJANGAN IZIN

Page 9: Kebijakan Akreditasi RS

Alur Administrasi Akreditasi

9

Survei-Self Assesment-POA Akreditasi-Permohonan pemilik RS dengan Tembusan Dinkes

Bimbingan:-Self Assesment-POA Akreditasi-Permohonan Pemilik RS

Rumah Sakit

PEMBINAAN

ULT

Ditjen Bina Upaya Kesehatan :-Koordinasi dg KARS (bimb & Survei)-Mengetahui Hasil : SK dan Sertifikat

KARS•Bimbingan dan Survei Akreditasi•Hasil SK dan Sertifikat Akreditasi

Page 10: Kebijakan Akreditasi RS

RS di MasaMendatang

MemberikanYanmed Prima

•Kualitas layanan/mutu• Lebih peka pada kebutuhan masyarakat • Patien Safety Oriented• Kompetitif• Menyediakan layanan baru sesuai perkembangan iptek• Lebih efektif• Tarif lebih terjangkau• Menciptakan kepuasan pasien , provider , masyarakat

10

RS Berkelas Dunia

HARAPAN DI BIDANG

PERUMAHSAKITAN

Page 11: Kebijakan Akreditasi RS

adalah suatu pengakuan adalah suatu pengakuan

yang diberikan pada yang diberikan pada Rumah Sakit karena telah Rumah Sakit karena telah memenuhi standar yang memenuhi standar yang

ditentukanditentukan

AKREDITASI AKREDITASI RUMAH SAKITRUMAH SAKIT

Page 12: Kebijakan Akreditasi RS

PELAKSANA PELAKSANA AKREDITASI RS DI INDONESIAAKREDITASI RS DI INDONESIA

KOMISI AKREDITASI RS (KARS)KOMISI AKREDITASI RS (KARS)adalah suatu Komisi yang dibentuk oleh adalah suatu Komisi yang dibentuk oleh

Menteri Kesehatan untuk membantu Menteri Kesehatan untuk membantu Kementerian Kesehatan Kementerian Kesehatan

dalam pelaksanaan teknis akreditasi dalam pelaksanaan teknis akreditasi dan bekerja secara independent (surveior)dan bekerja secara independent (surveior)

KOMISI AKREDITASI RS (KARS)KOMISI AKREDITASI RS (KARS)adalah suatu Komisi yang dibentuk oleh adalah suatu Komisi yang dibentuk oleh

Menteri Kesehatan untuk membantu Menteri Kesehatan untuk membantu Kementerian Kesehatan Kementerian Kesehatan

dalam pelaksanaan teknis akreditasi dalam pelaksanaan teknis akreditasi dan bekerja secara independent (surveior)dan bekerja secara independent (surveior)

Page 13: Kebijakan Akreditasi RS

PENYELENGGARAAN PENYELENGGARAAN AKREDITASI RSAKREDITASI RS

BIMBINGANPRA

AKREDITASI

Penetapan Status Akreditasi dengan SK Ketua KARS & diketahui oleh Dirjen BUK a.n MENKES

PELAKSANAANSURVEY

AKREDITASI

PENDAMPINGAN PASCA

AKREDITASI

Page 14: Kebijakan Akreditasi RS

INDIKATOR RENSTRA DIT BUKR INDIKATOR RENSTRA DIT BUKR PADA RPJMN II (2010 – 2014)PADA RPJMN II (2010 – 2014)

.

2011 2013

826 RS964 RS

1240 RS

70%70%

20122010

1102 RS

14

90%90%80%80%60%60%50%50%

689 RS

2014

100% RS = 1,378 RS

Page 15: Kebijakan Akreditasi RS

DATA RS TERAKREDITASI PER APRIL 2012

TOTAL : 932 RS ( 67,63%)

Page 16: Kebijakan Akreditasi RS

Data RS Terakreditasi Per April 2012

Berdasarkan Jenis Pelayanan

Page 17: Kebijakan Akreditasi RS

KUNING : 16 PELAYANAN (204rs)MERAH : 12 PELAYANAN (134

rs)HIJAU : 5 PELAYANAN (591

rs)

Page 18: Kebijakan Akreditasi RS

DATA RS PERSENTASE MELEBIHI RATA – RATA NASIONAL

Page 19: Kebijakan Akreditasi RS

DATA RSPERSENTASE MENDEKATI RATA – RATA NASIONAL

Page 20: Kebijakan Akreditasi RS

AKREDITASI DI INDONESIAAKREDITASI DI INDONESIA

AKREDITASINASIONAL

2007

AKREDITASI NASIONAL 2012

AKREDITASI INTERNASIONAL

Page 21: Kebijakan Akreditasi RS

STANDAR AKREDITASI NASIONAL 2007

5

1. Admin & manaj2. Yan Medis3. Gawat Darurat4. Keperawatan5. Rekam Medis

12

1. Admin & manaj

2. Yan Medis3. Gawat

Darurat4. Keperawatan5. Rekam Medis6. Kamar

Operasi7. Laboratorium8. Radiologi9. Yan Risti10. Dalin11. Farmasi12. K-3

16

1. Admin & manaj2. Yan Medis3. Gawat Darutat4. Keperawatan5. Rekam Medis6. Kamar Operasi7. Laboratorium8. Radiologi9. Yan Risti10. Pengendalian

Infeksi11. Farmasi12. K-313. Rehabilitasi Medis14. Yan intensif15. Yan gizi16. Yan darah

Page 22: Kebijakan Akreditasi RS

STANDAR AKREDITASI RUMAH SAKITSTANDAR AKREDITASI RUMAH SAKIT VERSI 2012 VERSI 2012

Kelompok Standar Pelayanan berfokus pada pasien

SASARAN II:

SASARAN IV :MILLENIUM DEVELOPMENT GOALS (3 bab)

SASARAN I:

SASARAN III: Sasaran Keselamatan

Pasien RS

STANDAR AKREDITASI

RUMAH SAKIT

Kelompok Standar Manajemen Rumah

Sakit

Page 23: Kebijakan Akreditasi RS

MDG’sMDG’s

Sasaran III: Penurunan angka kesakitan TB (6 bab)

Sasaran I: Penurunan angka kematian bayi & peningkatan kesehatan ibu

Sasaran II: Penurunan angka kesakitan HIV/AIDS (6 bab)

SASARAN MDG’sSASARAN MDG’s

Page 24: Kebijakan Akreditasi RS

KEDEPAN

Akreditasi di Indonesia akan dikembangkan menjadi akreditasi

menuju standar internasional

Standar Akreditasi mengacu kpd standar JCI

KARS terakreditasi oleh ISQua

Page 25: Kebijakan Akreditasi RS

STRATEGI PENINGKATAN AKREDITASI

MENUJU STANDAR INTERNASIONAL

1

Penyusunan Standar Akreditasi RS menuju standar Internasional

2

TOT untuk surveior dengan Standar Internasional (JCI)

3

Penyusunan Instrumen Akreditasi RS menuju standar internasional di + program prioritas (MDG’s)

Page 26: Kebijakan Akreditasi RS

HASIL PENILAIAN AKREDITASI BARU NASIONAL

Page 27: Kebijakan Akreditasi RS

STANDAR AKREDITASI RS INTERNASIONALSTANDAR AKREDITASI RS INTERNASIONAL

Sasaran III: Sasaran Keselamatan Pasien RS

Sasaran I :Sasaran I :

StandarStandarAkreditasiAkreditasi

RSRSinternasionalinternasional

Sasaran II : Kelompok Standar Manajemen Rumah Sakit

Kelompok Standar Pelayanan berfokus pada pasien

Page 28: Kebijakan Akreditasi RS

TARGET AKREDITASITARGET AKREDITASI

PelaksanaPelaksanaStandarStandar

InternasionalInternasional(JCI)(JCI)

3

4

5

6

2 RS Sanglah - BALIRS Sanglah - BALI

RS Sardjito - YOGYAKARTARS Sardjito - YOGYAKARTA

RS Fatmawati - JAKARTARS Fatmawati - JAKARTA

RS Wahidin Sudirohusodo - SULSELRS Wahidin Sudirohusodo - SULSEL

RS Adam Malik - SUMUTRS Adam Malik - SUMUT

1 RS Cipto Mangunkusumo - JAKARTARS Cipto Mangunkusumo - JAKARTA

7 RSPAD Gatot Subroto - JAKARTARSPAD Gatot Subroto - JAKARTA

RENSTRA KEMKES 2010- 2014Indikator : Jumlah kota yg memiliki RS memenuhi standar kelas dunia

(world class) sebanyak 5 kota

Page 29: Kebijakan Akreditasi RS

Dasar hukum

Penandatangan Pacta integritas komitmen 7 Dirut RS tahap 1 pelaksanaan std. Internasional (JCI):

RSCM, RS Fatmawati, RS Sanglah, RS Wahidin Sudirohusodo, RS Sardjito, RS Adam Malik, RS Gatot Subroto

UPAYA DITJEN BUK DALAM AKREDITASI

INTERNASIONAL (JCI)

Page 30: Kebijakan Akreditasi RS

Peningkatan Kemampuan Tehnis Bimtek 7 RS model tahap 1 akreditasi internasional (JCI ) pd Juni 2011.Bimtek 6 RS model tahap 2 akreditasi internasional pd November 2011RS KariadiRS Hasan SadikinRS Jantung Harapan KitaRSAB Harapan KitaRS PersahabatanRS Moh Hoesin Palembang

Lanjutan….

Page 31: Kebijakan Akreditasi RS

Monitoring evaluasiMonev 6 RS model tahap 1 dalam kesiapan melaksanakan akreditasi internasional (JCI)

Lanjutan….

Page 32: Kebijakan Akreditasi RS

32

Semula > 6mgg Rencana menjadi 6 minggu (30 hari kerja)

Provider/Document Oriented berubah Patient Oriented /Customer Satisfaction

E-ACCREDITATION :Permohonan, Tatalaksana, Instrumen untuk Self Assesment langsung diisi/dikirim via email dari RS

Lanjutan….

Page 33: Kebijakan Akreditasi RS

Instrumen Akreditasi Online:

Page 34: Kebijakan Akreditasi RS

Dukungan danaUSAID & WHO untuk dana pembinaan 6 RS model oleh konsultan JCI pd : Education program dan Mock surveyPembinaan pada 6 RS (3 kali) DIPA, sebelum dilakukan Mock survey bulan Okt – Des 2012

Lanjutan….

Page 35: Kebijakan Akreditasi RS

TANTANGAN RS DI MASA MENDATANGTANTANGAN RS DI MASA MENDATANG

RUMAH RUMAH SAKITSAKIT

DI DI INDONESIAINDONESIA

Pelayanan Kesehatan melampaui batas Pelayanan Kesehatan melampaui batas negara (Globalisasi)negara (Globalisasi)

Kompetisi LN Kompetisi LN Akes : ramah; Keterbukaan Akes : ramah; Keterbukaan Informasi; Harga bersaing, Kemasan menarikInformasi; Harga bersaing, Kemasan menarik

Tingkat Pendidikan & Tingkat Pendidikan & Ekonomi Masy. meningkatEkonomi Masy. meningkat

Teknologi Kesehatan Teknologi Kesehatan semakin majusemakin maju

Page 36: Kebijakan Akreditasi RS

KESIMPULANKESIMPULAN

Upaya KEMKES dalam pencapaian akreditasi internasional :1. Dasar hukum: penandatangan Pakta Integritas tentang

komitmen kesediaan ke-7 Direktur RS pada tahap 1 2. Peningkatan kemampuan teknis RS: dilakukan bimtek 7

RS model tahap 1 pada Juni 2011 & bimtek 6 RS model tahap 2 pada November 2011

3. Monitoring & evaluasi: 7 RS model dilakukan dengan instrumen akreditasi baru & penyamaan persepsi KARS, Direktorat BUKR & Nara sumber RS yg telah lulus JCI

INTERNASIONAL

Page 37: Kebijakan Akreditasi RS

4. Perlu komitmen dari Kadinkes Prov & kab/kota dan Direktur RS untuk menjadikan akreditasi Internasional sebagai rujukan bagi akreditasi nasional di provinsi masing2 melakukan perencanaan kedepan termasuk alokasi dana & SDM

5. Perlu dibentuk Pokja/ Tim internal RS yang mempercepat proses akreditasi Internasional dengan melibatkan seluruh SMF RS

Lanjutan…

Page 38: Kebijakan Akreditasi RS

KESIMPULANKESIMPULAN

Upaya KEMKES dalam pencapaian akreditasi nasional :1. Akreditasi RS versi 2012 pengembangan standar

Internasional dg mengadopsi 14 standar JCI ditambah MDGs berlaku mulai 2012

2. Launching Standar Akreditasi Internasional Rakerkesnas 28 Feb oleh Ibu Menteri Kesehatan RI

3. Sosialisasi standar dan instrumen akreditasi Nasional 4. Sesuai UU No.44 ttg RS, 28 Okt 09, akreditasi RS wajib 3 th

sekali masa toleransi okt 2011

NASIONAL

Page 39: Kebijakan Akreditasi RS

5. Renstra kemkes pencapaian target RS terakreditasi pada: Th 2011 = 60% , Th 2014 = 90% perlu peran Kadinkes Provinsi/kab/kota meningkatkan motivasi RS untuk akreditasi memberi daftar RS yg belum akreditasi

6. Upaya Kemkes dalam percepatan target Ditjen BUK, Kemkes membiayai bimbingan 120 RS & survey akreditasi 190 RS th 2011 2012 survey 150 RS & bimbingan 100 RS

7. Bagi RS yg sudah mengajukan usulan survey untuk 5 layanan, dpt dg sistem akreditasi lama s/d Juni 2012 dgn biaya dari KemKes RI siapkan sistim baru

Lanjutan…

Page 40: Kebijakan Akreditasi RS

8. Perlu adanya komitmen RS untuk menjadikan akreditasi sbg prioritas program di prov. masing2

9. Perlu dibentuk Pokja/ Tim internal RS yg mengelola proses akreditasi dg melibatkan seluruh SMF RS

10. Untuk mempercepat pencapaian target akreditasi, RS melakukan perencanaan kedepan th 2014, termasuk alokasi dana & SDM

11. Perlu komitmen Direktur RS untuk melaksanakan akreditasi sesuai dg kemampuan RS

Lanjutan…

Page 41: Kebijakan Akreditasi RS

DIREKTORAT JENDERAL BINA UPAYA KESEHATANKEMENTERIAN KESEHATAN RI

201241