DIREKTORAT JENDERAL BINA UPAYA KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN RI 2012 KEBIJAKAN KEMENTERIAN KESEHATAN RI KEBIJAKAN KEMENTERIAN KESEHATAN RI DALAM DALAM AKREDITASI RS AKREDITASI RS Disampaikan oleh : Dr. Supriyantoro, SpP, MARS Dr. Supriyantoro, SpP, MARS Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
DIREKTORAT JENDERAL BINA UPAYA KESEHATANKEMENTERIAN KESEHATAN RI
2012
KEBIJAKAN KEMENTERIAN KESEHATAN RIKEBIJAKAN KEMENTERIAN KESEHATAN RI
DALAM DALAM AKREDITASI RS AKREDITASI RS
KEBIJAKAN KEMENTERIAN KESEHATAN RIKEBIJAKAN KEMENTERIAN KESEHATAN RI
DALAM DALAM AKREDITASI RS AKREDITASI RS
Disampaikan oleh :Dr. Supriyantoro, SpP, MARSDr. Supriyantoro, SpP, MARS
1.1. Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik KedokteranPraktik Kedokteran
2.2. Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang KesehatanKesehatan
3.3. UU No. 44 Tahun 2009 Tentang Rumah SakitUU No. 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit4.4. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007
tentang Pembagian urusan Pemerintah antara tentang Pembagian urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi & & PemPemdda Kab/Kota.a Kab/Kota.
5.5. Kepmenkes No. 922 Tahun 2008 tentang Kepmenkes No. 922 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Pembagian Urusan Pedoman Teknis Pembagian Urusan Pemerintah, antara Pemerintah, Propinsi dan Pemerintah, antara Pemerintah, Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/KotaPemerintah Daerah Kabupaten/Kota
6.6. Permenkes No 12 Tahun 2012 tentang Permenkes No 12 Tahun 2012 tentang akreditasiakreditasi
7.7. Permenkes No. 147 Tahun 2010 tentang Permenkes No. 147 Tahun 2010 tentang Perizinan Rumah SakitPerizinan Rumah Sakit
8.8. Permenkes No. 340 Tahun 2010 tentang Permenkes No. 340 Tahun 2010 tentang Klasifikasi Rumah SakitKlasifikasi Rumah Sakit
UU UU NO. 44 : NO. 44 : RUMAH SAKITRUMAH SAKIT
1)1) Dalam upaya peningkatan mutu pelayanan RS wajib Dalam upaya peningkatan mutu pelayanan RS wajib dilakukan akreditasi secara berkala minimal 3 (tiga) dilakukan akreditasi secara berkala minimal 3 (tiga) tahun sekalitahun sekali
2)2) Akreditasi RS sebagaimana dimaksud pd ayat (1) Akreditasi RS sebagaimana dimaksud pd ayat (1) dilakukan oleh suatu lembaga independen baik dari dilakukan oleh suatu lembaga independen baik dari dalam/luar negeri berdasarkan standar akreditasi dalam/luar negeri berdasarkan standar akreditasi yg berlakuyg berlaku
3)3) Lembaga independen sbgmana dimaksud pd ayat Lembaga independen sbgmana dimaksud pd ayat (2) ditetapkan oleh Menteri(2) ditetapkan oleh Menteri
4)4) Ketentuan lebih lanjut mengenai akreditasi RS Ketentuan lebih lanjut mengenai akreditasi RS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), & ayat (2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), & ayat (2) diatur dgn Peraturan Menteridiatur dgn Peraturan Menteri
STUDI KELAYAKAN &TATA RUANG
STUDI KELAYAKAN &TATA RUANG
RSRSRSRS
MEMENUHI STANDAR INPUT(blm dpt memenuhi semuanya)
MEMENUHI STANDAR INPUT(blm dpt memenuhi semuanya)
PENETAPAN KELAS(pengelompokan RS berdasarkanFas & kmampuan yan - Kemkes)
PENETAPAN KELAS(pengelompokan RS berdasarkanFas & kmampuan yan - Kemkes)
IZIN OPERASIONAL TETAP(5 thn – Pemda/Kab/Kota)
IZIN OPERASIONAL TETAP(5 thn – Pemda/Kab/Kota)
REGISTRASI(Pencatatan resmi - Kemkes)
REGISTRASI(Pencatatan resmi - Kemkes)
AKREDITASI(Pelayanan bermutu - Kemkes)
AKREDITASI(Pelayanan bermutu - Kemkes)
IZIN MENDIRIKAN (2 thn–Pemda Prop/Kab/Kota)
IZIN MENDIRIKAN (2 thn–Pemda Prop/Kab/Kota)
IZIN OPERASIONAL SEMENTARA(1 thn – Pemda Prop/Kab/Kota)
IZIN OPERASIONAL SEMENTARA(1 thn – Pemda Prop/Kab/Kota)
MEMENUHI STANDAR INPUT, PROSES, OUTPUT/OUTCOME
MEMENUHI STANDAR INPUT, PROSES, OUTPUT/OUTCOME
PENINGKATAN KELAS
PENINGKATAN KELAS
PERPANJANGAN IZIN
PERPANJANGAN IZIN
Alur Administrasi Akreditasi
9
Survei-Self Assesment-POA Akreditasi-Permohonan pemilik RS dengan Tembusan Dinkes
Ditjen Bina Upaya Kesehatan :-Koordinasi dg KARS (bimb & Survei)-Mengetahui Hasil : SK dan Sertifikat
KARS•Bimbingan dan Survei Akreditasi•Hasil SK dan Sertifikat Akreditasi
RS di MasaMendatang
MemberikanYanmed Prima
•Kualitas layanan/mutu• Lebih peka pada kebutuhan masyarakat • Patien Safety Oriented• Kompetitif• Menyediakan layanan baru sesuai perkembangan iptek• Lebih efektif• Tarif lebih terjangkau• Menciptakan kepuasan pasien , provider , masyarakat
10
RS Berkelas Dunia
HARAPAN DI BIDANG
PERUMAHSAKITAN
adalah suatu pengakuan adalah suatu pengakuan
yang diberikan pada yang diberikan pada Rumah Sakit karena telah Rumah Sakit karena telah memenuhi standar yang memenuhi standar yang
ditentukanditentukan
AKREDITASI AKREDITASI RUMAH SAKITRUMAH SAKIT
PELAKSANA PELAKSANA AKREDITASI RS DI INDONESIAAKREDITASI RS DI INDONESIA
KOMISI AKREDITASI RS (KARS)KOMISI AKREDITASI RS (KARS)adalah suatu Komisi yang dibentuk oleh adalah suatu Komisi yang dibentuk oleh
Menteri Kesehatan untuk membantu Menteri Kesehatan untuk membantu Kementerian Kesehatan Kementerian Kesehatan
dalam pelaksanaan teknis akreditasi dalam pelaksanaan teknis akreditasi dan bekerja secara independent (surveior)dan bekerja secara independent (surveior)
KOMISI AKREDITASI RS (KARS)KOMISI AKREDITASI RS (KARS)adalah suatu Komisi yang dibentuk oleh adalah suatu Komisi yang dibentuk oleh
Menteri Kesehatan untuk membantu Menteri Kesehatan untuk membantu Kementerian Kesehatan Kementerian Kesehatan
dalam pelaksanaan teknis akreditasi dalam pelaksanaan teknis akreditasi dan bekerja secara independent (surveior)dan bekerja secara independent (surveior)
Peningkatan Kemampuan Tehnis Bimtek 7 RS model tahap 1 akreditasi internasional (JCI ) pd Juni 2011.Bimtek 6 RS model tahap 2 akreditasi internasional pd November 2011RS KariadiRS Hasan SadikinRS Jantung Harapan KitaRSAB Harapan KitaRS PersahabatanRS Moh Hoesin Palembang
Lanjutan….
Monitoring evaluasiMonev 6 RS model tahap 1 dalam kesiapan melaksanakan akreditasi internasional (JCI)
Lanjutan….
32
Semula > 6mgg Rencana menjadi 6 minggu (30 hari kerja)
Provider/Document Oriented berubah Patient Oriented /Customer Satisfaction
E-ACCREDITATION :Permohonan, Tatalaksana, Instrumen untuk Self Assesment langsung diisi/dikirim via email dari RS
Lanjutan….
Instrumen Akreditasi Online:
Dukungan danaUSAID & WHO untuk dana pembinaan 6 RS model oleh konsultan JCI pd : Education program dan Mock surveyPembinaan pada 6 RS (3 kali) DIPA, sebelum dilakukan Mock survey bulan Okt – Des 2012
Lanjutan….
TANTANGAN RS DI MASA MENDATANGTANTANGAN RS DI MASA MENDATANG
Kompetisi LN Kompetisi LN Akes : ramah; Keterbukaan Akes : ramah; Keterbukaan Informasi; Harga bersaing, Kemasan menarikInformasi; Harga bersaing, Kemasan menarik
Tingkat Pendidikan & Tingkat Pendidikan & Ekonomi Masy. meningkatEkonomi Masy. meningkat
Teknologi Kesehatan Teknologi Kesehatan semakin majusemakin maju
KESIMPULANKESIMPULAN
Upaya KEMKES dalam pencapaian akreditasi internasional :1. Dasar hukum: penandatangan Pakta Integritas tentang
komitmen kesediaan ke-7 Direktur RS pada tahap 1 2. Peningkatan kemampuan teknis RS: dilakukan bimtek 7
RS model tahap 1 pada Juni 2011 & bimtek 6 RS model tahap 2 pada November 2011
3. Monitoring & evaluasi: 7 RS model dilakukan dengan instrumen akreditasi baru & penyamaan persepsi KARS, Direktorat BUKR & Nara sumber RS yg telah lulus JCI
INTERNASIONAL
4. Perlu komitmen dari Kadinkes Prov & kab/kota dan Direktur RS untuk menjadikan akreditasi Internasional sebagai rujukan bagi akreditasi nasional di provinsi masing2 melakukan perencanaan kedepan termasuk alokasi dana & SDM
5. Perlu dibentuk Pokja/ Tim internal RS yang mempercepat proses akreditasi Internasional dengan melibatkan seluruh SMF RS
Lanjutan…
KESIMPULANKESIMPULAN
Upaya KEMKES dalam pencapaian akreditasi nasional :1. Akreditasi RS versi 2012 pengembangan standar
Internasional dg mengadopsi 14 standar JCI ditambah MDGs berlaku mulai 2012
2. Launching Standar Akreditasi Internasional Rakerkesnas 28 Feb oleh Ibu Menteri Kesehatan RI
3. Sosialisasi standar dan instrumen akreditasi Nasional 4. Sesuai UU No.44 ttg RS, 28 Okt 09, akreditasi RS wajib 3 th
sekali masa toleransi okt 2011
NASIONAL
5. Renstra kemkes pencapaian target RS terakreditasi pada: Th 2011 = 60% , Th 2014 = 90% perlu peran Kadinkes Provinsi/kab/kota meningkatkan motivasi RS untuk akreditasi memberi daftar RS yg belum akreditasi