RENJA SETDITJEN 2015 - gakkum.menlhk.go.idgakkum.menlhk.go.id/assets/info-publik/RENJA_SDG_2015.pdf · keadilan, dan isu ini diposisikan pada tiga isu strategis dari Visi dan Misi
Post on 06-Nov-2020
3 Views
Preview:
Transcript
Tahun 2015
ii.
KATA PENGANTAR
Rencana Kerja Sekertariat Ditjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan dirancang dalam kurun waktu 1 (satu) tahun dan dituangkan dalam buku ini. Buku ini berisikan Rencana Kerja Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Tahun 2015, dan merupakan dokumen perencanaan untuk periode satu tahun, yang penyusunannya mengacu pada Rencana Strategis Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015 – 2019, dan disesuaikan dengan tugas dan fungsi Ditjen PHLHK.
Dengan ditetapkannya Rencana Kerja Tahun 2015 ini maka diharapkan tidak hanya memberikan arahan kepada seluruh jajaran Ditjen, akan tetapi juga dapat memberikan informasi kepada unit lainnya di lingkup KLHK, maupun di luar KLHK, mitra pembangunan dan masyarakat luas.
Jakarta, Juni 2015��
Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan
S e k r e t a r i a t D i r e k t o r a t J e n d e r a l P e n e g a k a n H u k u m L i n g k u n g a n H i d u p d a n K e h u t a n a n
K e m e n t e r i a n L i n g k u n g a n H i d u p d a n K e h u t a n a n
1|R e n c a n a K e r j a 2 0 1 5
BAB I
PENDAHULUAN
Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan merupakan amanat dari Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.40/Menlhk-Setjen/2015 tentang Rencana Strategis Direktorat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015- 2019. Disebutkan bahwa Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menjadi acuan dalam penyusunan Renstra Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyusun Renstra Unit Kerja Eselon I dan Eselon II lingkup Kementerian Lingkungan Hidup Kehutanan, serta Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sampai dengan Tahun 2019. Selanjutnya Renja Sekretariat Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan menegaskan pentingnya upaya strategis untuk mencapai target yang telah ditetapkan untuk penegakan hukum telaah ditetapkan melalui Peraturan Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.2/PHLHKSETDIT/2016 tentang Rencana Strategis (Renstra) Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015-2019.
Upaya tersebut dituangkan salah satunya sebagai Rencana Kerja Unit Kerja Sekretariat Direktorat Jenderal PHLHK yang menjadi kesepakatan baik dalam sasaran kegiatan, pendanaan maupun ukuran keberhasilannya sehingga seluruh aktifitas dapat mendorong tercapainya target yang telah digariskan di dalam Rencana Kerja Sekretariat Direktorat Jenderal PHLHK Tahun 2015 dan selanjutnya memberikan dampak pada pencapaian sasaran yang tercantum pada Renstra Kementerian LHK Tahun 2015 -2019. Proses penyusunan Renja Sekretariat Direktorat Jenderal PHLHK ini dilakukan melalui rangkaian diskusi dan penelaahan hasil evaluasi dengan melibatkan seluruh Bagian di lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal PHLHK dengan pokok bahasan meliputi identifikasi permasalahan/kondisi pemungkin dalam pencapaian target yang telah digariskan dalam Renstra Sekretariat Direktorat Jenderal PHLHK, upaya- upaya yang akan dilakukan dan indikator keberhasilan.
S e k r e t a r i a t D i r e k t o r a t J e n d e r a l P e n e g a k a n H u k u m L i n g k u n g a n H i d u p d a n K e h u t a n a n
K e m e n t e r i a n L i n g k u n g a n H i d u p d a n K e h u t a n a n
2|R e n c a n a K e r j a 2 0 1 5
KONDISI SAAT INI
Rencana Kerja Sekretariat Direktorat Jenderal PHLHK merupakan penjabaran lebih lanjut dari Renstra Sekretariat Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2015-2019 disusun berdasarkan target capaian pembangunan yang ditetapkan dalam di dalam Renstra Direktorat Jenderal PHLHK Tahun 2015-2019 sesuai Tugas dan Fungsi Sekretariat Direktorat Jenderal PHLHK dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MENLH-II/2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungn Hidup dan Kehutanan. Kinerja yang dicapai pada Renstra Sekretariat Direktorat Jenderal PHLHK, diharapkan dapat mencapai kinerja pada skala Direktorat Jenderal PHLHK. Berdasarkan hasil restrukturisasi program dan kegiatan, Sekretariat Direktorat Jenderal PHLHK memiliki satu kegiatan yaitu Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal PHLHK. Output/keluaran kegiatan tersebut adalah penyelenggaraan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal PH LHK berjalan secara efektif dan efesien, baik di pusat maupun daerah (UPT dan Pemerintah Daerah). Dengan demikian Renstra Sekretariat Direktorat Jenderal PHLHK dimaksudkan untuk menyusun langkah-langkah strategis dalam mewujudkan reformasi birokrasi dan tata kelola Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
POTENSI DAN PERMASALAHAN
Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Ditjen PHLHK memiliki potensi dan juga menghadapi permasalahan, baik internal maupun eksternal, beberapa diantaranya telah diungkapkan dalam Sub Bab 1.1 tersebut di atas. Secara garis-besar, hasil identifikasi potensi dan permasalahan termaksud di atas adalah sebagai berikut:
A. Internal�a. Potensi:
• Kewenangan penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan menjadi lebih luas, sebagai implikasi dari bergabungnya dua Kementerian menjadi Kementerian LHK, antara lain karena bertambahnya jumlah Undang Undang yang berkenaan dengan urusan lingkungan hidup dan kehutanan. Peraturan perundang- undangan pada tingkatan normatif cukup sebagai landasan hukum.
• Jumlah sumber daya potensial juga bertambah signifikan, sebagai implikasi dari �bergabungnya dua Kementerian menjadi Kementerian LHK. �
• Sumberdaya aparatur pada tingkat manajemen sudah mendukung penerapan penegakan hukum.
S e k r e t a r i a t D i r e k t o r a t J e n d e r a l P e n e g a k a n H u k u m L i n g k u n g a n H i d u p d a n K e h u t a n a n
K e m e n t e r i a n L i n g k u n g a n H i d u p d a n K e h u t a n a n
3|R e n c a n a K e r j a 2 0 1 5
b. Permasalahan: � § Kapasitas penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan, terutama
kapasitas sumberdaya manusia dan kapasitas teknologi pirantinya, relatif belum memadai untuk menghadapi/mengatasi tantangannya, mengingat pertumbuhan kapasitas lebih lamban dibandingkan dengan perkembangan problematik yang mesti dihadapi/diatasinya, seperti misalnya pada kasus kebakaran hutan dan lahan yang selalu terjadi tiap tahun, kasus ancaman terhadap kepunahan sejumlah spesies dan penurunan keanekaragaman hayati yang cenderung meningkat, dst. Kapasitas Ditjen PHLHK, terutama leadership dan manajemennya, masih harus diperkuat, agar mampu meyakinkan pentingnya penegakan hukum lingkungan hidup kepada instansi-instansi terkait. Kapasitas yang sekarang ini akan menjadi relatif kurang memadai jika dibandingkan dengan tantangan dan situasi yang tumbuh dan berkembang pada kurun waktu belakangan ini hingga tahun 2019. Sumberdaya aparatur pada tingkat operasional belum yang memadai relatif dibandingkan dengan tantangannya. Prasarana dan sarana belum memadai relatif dibandingkan dengan permasalahan teknis yang harus diatasi.
§ Akses informasi bagi publik yang dinilai masih harus diperbaiki, antara lain agar publik dapat berperan serta, antara lain melalui mekanisme whistle blower, kontrol sosial, pengaduan, dan peranserta dalam mata rantai pengawasan dalam rangka penegakan hukum administrasi. �
§ Jumlah PPNS dan PPLH tidak cukup untuk menghadapi tantangan yang dihadapi dalam melakukan kegiatan pengawasan dan penegakan hukum pidana, antara lain karena persoalan jabatan fungsional nya.
§ Peraturan perundang-undangan pada tingkatan prosedur operasional belum lengkap dan atau perlu dimuthahirkan.
B. Eksternal��a. Potensi:
• Peran penegakan hukum merupakan bagian penting dari isu mengenai keadilan, dan isu ini diposisikan pada tiga isu strategis dari Visi dan Misi Presiden Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019 (RPJMN 2015-2019). �
• Penegakan hukum lingkungan hidup diamanatkan secara eksplisit, kepada kementerian yang membidangi lingkungan hidup, oleh Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
S e k r e t a r i a t D i r e k t o r a t J e n d e r a l P e n e g a k a n H u k u m L i n g k u n g a n H i d u p d a n K e h u t a n a n
K e m e n t e r i a n L i n g k u n g a n H i d u p d a n K e h u t a n a n
4|R e n c a n a K e r j a 2 0 1 5
Hidup � • Besarnya harapan publik atas tegaknya keadilan, demikian juga perhatian,
dukungan, aspirasi, dan ekspektasi publik yang besar pada keberhasilan penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan �
b. Permasalahan: � § Regulasi yang diperlukan sebagai dasar hukum untuk efektifitas
pelaksanaan �penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan masih cukup banyak yang harus ditetapkan, antara lain peraturan mengenai kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, peraturan pelaksanaan mengenai keanekaragaman hayati, peraturan pelaksanaan mengenai perizinan lingkungan hidup, kepastian dan kejelasan hukum tentang batas-batas kawasan hutan dan lahan, dst. �
§ Pembagian tugas-tugas penegakan hukum antara “pusat dan daerah” perlu segera dimutakhirkan aturan penyelarasannya, untuk mencegah terjadinya saling lempar urusan dari daerah ke pusat dan atau sebaliknya, karena perubahan cara kerja dan koordinasi di tingkat Pusat dan tingkat Daerah, yang merupakan implikasi dari penggabungan dua kementerian menjadi Kementerian LHK. �
§ Kapasitas penegakan hukum di Kabupaten berada pada nilai indeks yang terendah, sedangkan di tingkat Nasional pada nilai indeks yang tertinggi. Kesejangan nilai indeks tersebut mengindikasikan bahwa diperlukan perubahan manajemen, baik oleh jajaran pemerintah di tingkat Pusat maupun di tingkat Daerah, agar penegakan hukum menjadi lebih berhasil.
§ Kemungkinan turunnya kepercayaan publik atas efektifitas penegakan hukum perlu diantisipasi. �
§ Meningkatnya kompleksitas dan moda baru perilaku kejahatan Lingkungan Hidup �dan Kehutanan. �
§ Perubahan paradigma pemerintah yang ingin memberikan akses besar tehadap masyarakat menimbulkan banyaknya pendudukan hutan secara illegal. �
§ Besarnya harapan rakyat akan keadilan. � § Jumlah dan kompleksitas kasus-kasus lingkungan hidup dan kehutanan
yang cenderung meningkat.
Sekretaria
tD
irektoratJe
nderalP
enegakanH
ukum
Lin
gkunganH
idupd
anK
ehutanan
Kem
enteria
nL
ingkunganH
idupd
anK
ehutanan
6|RencanaK
erja
2015
TABEL PER
KIR
AA
N R
EALISA
SI TAH
UN
2015
UN
IT K
EGIA
TAN
SA
SARA
N U
NIT
KEG
IATA
N
UN
IT IN
DIK
ATO
R ELEM
EN
KEG
IATA
N
IND
IKA
TOR
KIN
ERJA ELEM
EN
KEG
IATA
N (IK
E)
PERKIRA
AN
REA
LISASI TA
HU
N
2015 PRO
GRA
M D
AN
EV
ALU
ASI
TERSELENG
GA
RAN
YA
PEREN
CAN
AA
N
PROG
RAM
DA
N
AN
GG
ARA
N, D
ATA
DA
N
INFO
RMA
SI, EVA
LUA
SI D
AN
PELAPO
RAN
DITJEN
PH
LHK
PROG
RAM
DA
N
EVA
LUA
SI D
OK
UM
EN
PROG
RAM
DA
N
AN
GG
ARA
N
RENCA
NA
STRA
TEGIS D
ITJEN
PHLH
K
1 DO
KU
MEN
RENCA
NA
KERJA
D
ITJEN PH
LHK
TA
2016 1 D
OK
UM
EN
K
ELOM
POK
KERJA
PRO
GRA
M D
AN
A
NG
GA
RAN
BIDA
NG
G
AK
KU
M 2015
1 DO
KU
MEN
PENY
USU
NA
N
AN
GG
ARA
N BID
AN
G
GA
KK
UM
TA 2016
1 DO
KU
MEN
/ LA
YA
NA
N
BIMTEK
PEREN
CAN
AA
N D
AN
PELA
KSA
NA
AN
A
NG
GA
RAN
DITJEN
G
AK
KU
M TA
2015 1 D
OK
UM
EN/
LAY
AN
AN
PENY
USU
NA
N
RENCA
NA
KERJA
SETD
ITJEN G
AK
UM
TA
2016 1 D
OK
UM
EN
Sekretaria
tD
irektoratJe
nderalP
enegakanH
ukum
Lin
gkunganH
idupd
anK
ehutanan
Kem
enteria
nL
ingkunganH
idupd
anK
ehutanan
7|RencanaK
erja
2015
PEMA
NTA
PAN
PEN
YU
SUN
AN
RKA
K
L BIDA
NG
G
AK
KU
M TA
2016 1 D
OK
UM
EN/
LAY
AN
AN
DO
KU
MEN
EV
ALU
ASI D
AN
PELA
PORA
N
PEDO
MA
N
PENY
USU
NA
N
LAK
IP DITJEN
G
AK
KU
M
1 DO
KU
MEN
PENY
USU
NA
N
LAK
IP SETDITJEN
G
AK
UM
TA 2015
1 DO
KU
MEN
PENY
USU
NA
N
LAPO
RAN
K
EUA
NG
AN
BU
LAN
AN
, TRIW
ULA
N,
SEMESTER
SETDITJEN
G
AK
KU
M
1 DO
KU
MEN
/ LA
YA
NA
N
D
OK
UM
EN D
ATA
D
AN
INFO
RMA
SI
PENG
UM
PULA
N
BAH
AN
BUK
U
STATISTIK
DITJEN
G
AK
UM
2015 1 D
OK
UM
EN
PENY
EBARLU
ASA
N
INFO
RMA
SI BIDA
NG
G
AK
KU
M
1 DO
KU
MEN
/ LA
YA
NA
N
Sekretaria
tD
irektoratJe
nderalP
enegakanH
ukum
Lin
gkunganH
idupd
anK
ehutanan
Kem
enteria
nL
ingkunganH
idupd
anK
ehutanan
8|RencanaK
erja
2015
HU
KU
M D
AN
K
ERJASA
MA
TEK
NIS
TERSELENG
GA
RAN
YA
PEREN
CAN
AA
N H
UK
UM
D
AN
KERJA
SAM
A TEK
NIS
DITJEN
PHLH
K
HU
KU
M D
AN
K
ERJASA
MA
TEK
NIS
DO
KU
MEN
K
ERJASA
MA
DA
N
KEM
ITRAA
N
FASILITA
SI DA
N
KO
ORD
INA
SI D
ENG
AN
K/L
TERKA
IT 1
DO
KU
MEN
/LAY
AN
AN
PERJALA
NA
N D
INA
S LU
AR N
EGERI
1 D
OK
UM
EN/LA
YA
NA
N
DO
KU
MEN
RA
NCA
NG
AN
PERPU
BID
GA
KK
UM
DA
TABA
SE PERA
TURA
N
PERUN
DA
NG
-U
ND
AN
GA
N
BIDA
NG
GA
KK
UM
1 D
OK
UM
EN
PENY
USU
NA
N SO
P K
OO
RDIN
ASI
1 DO
KU
MEN
REVISI PERM
ENH
UT
NO
75 TAH
UN
2014 TEN
TAN
G PO
LISI K
EHU
TAN
AN
1
DO
KU
MEN
/LAY
AN
AN
KO
NSU
LTASI
HU
KU
M D
ENG
AN
PEN
GA
CARA
1
DO
KU
MEN
/LAY
AN
AN
K
EPEGA
WA
IAN
D
AN
O
RGA
NISA
SI TA
TA
LAK
SAN
A
TERSELENG
GA
RAN
YA
PEREN
CAN
AA
N
KEPEG
AW
AIA
N D
AN
O
RGA
NISA
I TATA
LA
KSA
NA
KEPEG
AW
AIA
N
DA
N
ORG
AN
ISASI
TATA
LA
KSA
NA
DO
KU
MEN
A
DM
INISTRA
SI K
EPEGA
WA
IAN
PEN
YU
SUN
AN
DA
TA
SIMPEG
DA
N SA
PK
1 D
OK
UM
EN/LA
YA
NA
N
Sekretaria
tD
irektoratJe
nderalP
enegakanH
ukum
Lin
gkunganH
idupd
anK
ehutanan
Kem
enteria
nL
ingkunganH
idupd
anK
ehutanan
9|RencanaK
erja
2015
PELAN
TIKA
N/SERA
H
TERIMA
JABA
TAN
PEJA
BAT
STRUK
TURA
L 1
DO
KU
MEN
/LAY
AN
AN
FORM
ASI PEG
AW
AI
1 D
OK
UM
EN/LA
YA
NA
N
PEMBERK
ASA
N
KEN
AIK
AN
PA
NG
KA
T PILIHA
N
(STRUK
TURA
N dA
N
REGU
LER) 2 Periode 1
DO
KU
MEN
/LAY
AN
AN
PENY
USU
NA
N D
UK
1
DO
KU
MEN
/LAY
AN
AN
PENA
TAA
N
PEJABA
T STRU
KTU
RAL D
AN
N
ON
STRUK
TURA
L LIN
GK
UP G
AK
KU
M
1 D
OK
UM
EN/LA
YA
NA
N
PEMBIN
AA
N
PEGA
WA
I LING
KU
P D
ITJEN G
AK
KU
M
1 D
OK
UM
EN/LA
YA
NA
N
PEMBIN
AA
N
KELEM
BAG
AA
N
LING
KU
P DITJEN
G
AK
KU
M
1 D
OK
UM
EN/LA
YA
NA
N
Sekretaria
tD
irektoratJe
nderalP
enegakanH
ukum
Lin
gkunganH
idupd
anK
ehutanan
Kem
enteria
nL
ingkunganH
idupd
anK
ehutanan
10|RencanaK
erja
2015
KEU
AN
GA
N
DA
N U
MU
M
TERSELENG
GA
RAN
YA
PELA
KSA
NA
AN
K
EUA
NG
AN
DA
N U
MU
M
KEU
AN
GA
N
DA
N U
MU
M
DO
KU
MEN
O
RGA
NISA
SI DA
N
TATA
LAK
SAN
A
PENY
EMPU
RNA
AN
PRO
SEDU
R KERJA
1
DO
KU
MEN
/LAY
AN
AN
PENY
EMPU
RNA
AN
D
AN
PEMA
NTA
PAN
O
RGA
NISA
SI 1
DO
KU
MEN
/LAY
AN
AN
D
OK
UM
EN
KEU
AN
GA
N
PENY
USU
NA
N
LAPO
RAN
K
EUA
NG
AN
DITJEN
D
AN
SETDITJE
GA
KU
M SEM
ESTER I TA
HU
N 2015
1 D
OK
UM
EN/LA
YA
NA
N
LAPO
RAN
SAK
U
AK
PA TRIU
WLA
N
TAH
UN
III TAH
UN
2015
1 D
OK
UM
EN/LA
YA
NA
N
SATU
AN
PENG
AW
AS
INTERN
AL
PEMERIN
TAH
1
DO
KU
MEN
/LAY
AN
AN
DO
KU
MEN
K
ETATA
USA
HA
AN
D
AN
UM
UM
PENA
TAA
N A
RSIP D
NA
PENG
HA
PUSA
N
NO
N A
RSIP LING
KU
P SETD
ITJEN
GA
KK
UM
1
DO
KU
MEN
/LAY
AN
AN
PENG
ELOLA
AN
SU
RAT/D
OK
UM
EN
DIN
AS
1 D
OK
UM
EN/LA
YA
NA
N
Sekretaria
tD
irektoratJe
nderalP
enegakanH
ukum
Lin
gkunganH
idupd
anK
ehutanan
Kem
enteria
nL
ingkunganH
idupd
anK
ehutanan
11|RencanaK
erja
2015
D
OK
UM
EN
PERLENG
KA
PAN
EVA
LUA
SI K
EBUTU
HA
N
SARPRA
S DITJEN
G
AK
KU
M
1 D
OK
UM
EN/LA
YA
NA
N
PEMU
TAK
HIRA
N
DA
TA BA
RAN
G
MILIK
NEG
ARA
1
DO
KU
MEN
/LAY
AN
AN
B.
Target Tahun 2016
Tahun 2016 merupakan tahun kedua periode pem
bangunan lima tahunan 2015-2019, sehingga diharapkan dapat m
eletakkan kondisi pemungkin
bagi akselerasi pencapaian target pembangunan tiga tahun berikutnya. K
egiatan Dukungan M
anajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Sekretariat Direktorat Jenderal Penegakan H
ukum Lingkungan H
idup dan Kehutanan diharapkan dapat m
ewujudkan reform
asi birokrasi dan tata kelola di lingkungan D
irektorat Jenderal Penegakan Hukum
Lingkungan Hidup dan K
ehutanan.
Perkembangan pencapaian pelaksanaan kegiatan Sekretariat D
irektorat Jenderal Penegakan Hukum
Lingkungan Hidup dan K
ehutanan tahun 2016 dim
onitor dan dievaluasi setiap bulan selama tahun berjalan.
Perkiraan Capaian Indikator Kinerja Elem
en Kegiatan (IK
E) tahun 2016 sampai bulan D
esember 2016 untuk m
endukung Kegiatan D
ukungan M
anajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat D
irektorat Jenderal Penegakan Hukum
Lingkungan Hidup dan K
ehutanan adalah sebagai berikut :
Sekretaria
tD
irektoratJe
nderalP
enegakanH
ukum
Lin
gkunganH
idupd
anK
ehutanan
Kem
enteria
nL
ingkunganH
idupd
anK
ehutanan
12|RencanaK
erja
2015
TABEL TA
RG
ET TAH
UN
2016
UN
IT K
EGIA
TAN
SA
SARA
N U
NIT
KEG
IATA
N
UN
IT IN
DIK
ATO
R ELEM
EN K
EGIA
TAN
IND
IKA
TOR K
INERJA
ELEM
EN K
EGIA
TAN
(IK
E)
PERKIRA
AN
TA
RGET
TAH
UN
2016 PRO
GRA
M D
AN
EV
ALU
ASI
TERSELENG
GA
RAN
YA
PEREN
CAN
AA
N
PROG
RAM
DA
N
AN
GG
ARA
N, D
ATA
D
AN
INFO
RMA
SI, EV
ALU
ASI D
AN
PELA
PORA
N D
ITJEN
PHLH
K
PROG
RAM
DA
N
AN
GG
ARA
N
PENY
USU
NA
N
DO
KU
MEN
PEREN
CAN
AA
N
PENY
USU
NA
N
RENCA
NA
KERJA
D
ITJEN PH
LHK
TA 2017
1 DO
KU
MEN
PENY
USU
NA
N
RENCA
NA
KERJA
SETD
ITJEN G
AK
UM
TA
2016 1 D
OK
UM
EN
RA
PAT K
OO
RDIN
ASI
TEKN
IS BIDA
NG
PH
LHK
TA 2016
1 DO
KU
MEN
PENY
USU
NA
N
DO
KU
MEN
A
NG
GA
RAN
PENY
USU
NA
N
PETUN
JUK
TEKN
IS PEN
YU
SUN
AN
A
NG
GA
RAN
BIDA
NG
PH
LHK
1 D
OK
UM
EN
PENY
USU
NA
N
STAN
DA
R KEG
IATA
N
DA
B BIAY
A BID
AN
G
PHLH
K TA
2017 1 D
OK
UM
EN
Sekretaria
tD
irektoratJe
nderalP
enegakanH
ukum
Lin
gkunganH
idupd
anK
ehutanan
Kem
enteria
nL
ingkunganH
idupd
anK
ehutanan
13|RencanaK
erja
2015
SOSISA
LISASI JU
KN
IS A
NG
GA
RAN
DA
N SK
B BID
AN
G PH
LHK
TA
2017 1 D
OK
UM
EN
PENY
USU
NA
N
AN
GG
ARA
N BID
AN
G
PHLH
K
1 DO
KU
MEN
PEMA
NTA
PAN
PEN
YU
SUN
AN
RKA
KL
DITJEN
PHLH
K TA
2017 1 D
OK
UM
EN
KELO
MPO
K K
ERJA
PROG
RAM
DA
N
AN
GG
ARA
N TA
HU
N
2016 1 D
OK
UM
EN/
LAY
AN
AN
PROSES BISN
IS PEN
GA
NG
GA
RAN
D
ITJEN PH
LHK
1 D
OK
UM
EN/
LAY
AN
AN
KELO
MPO
K K
ERJA
PUG
1 D
OK
UM
EN/
LAY
AN
AN
EVA
LUA
SI, PELA
PORA
N,
DA
TA D
AN
IN
FORM
ASI
PENY
USU
NA
N
EVA
LUA
SI DA
N
PELAPO
RAN
MO
NITO
RING
PEN
CAPA
IAN
IN
DIK
ATO
R KIN
ERJA
DA
N D
IPA PRO
GRA
M
PHLH
K
1 DO
KU
MEN
/ LA
YA
NA
N
PENY
USU
NA
N D
AN
EV
ALU
ASI LA
KIP
PHLH
K TA
2015 1 D
OK
UM
EN/
LAY
AN
AN
RAK
OR EV
ALU
ASI
KIN
ERJA D
ITJEN
PHLH
K
1 DO
KU
MEN
/ LA
YA
NA
N
Sekretaria
tD
irektoratJe
nderalP
enegakanH
ukum
Lin
gkunganH
idupd
anK
ehutanan
Kem
enteria
nL
ingkunganH
idupd
anK
ehutanan
14|RencanaK
erja
2015
PEMA
NTA
PAN
EV
ALU
ASI D
AN
PELA
PORA
N (PEP)
PELAK
SAN
AA
N
KEG
IATA
N G
AK
KU
M
LHK
1 D
OK
UM
EN/
LAY
AN
AN
PENY
USU
NA
N
LAPO
RAN
TAH
UN
AN
D
ITJEN G
AK
KU
M LH
K
TAH
UN
2015 1 D
OK
UM
EN/
LAY
AN
AN
PENY
USU
NA
N
LAPO
RAN
BULA
NA
N,
TRIWU
LAN
, SEM
ESTERAN
DA
N
TAH
UN
AN
PHLH
K
1 DO
KU
MEN
/ LA
YA
NA
N
PENY
USU
NA
N
LAPO
RAN
TAH
UN
AN
SETD
ITJEN PH
LHK
TA
HU
N 2016
1 DO
KU
MEN
/ LA
YA
NA
N
D
OK
UM
EN D
ATA
D
AN
INFO
RMA
SI
PENY
USU
NA
N BU
KU
STA
TISTIK D
ITJEN
GA
KU
M 2015
1 DO
KU
MEN
PENY
AJIA
N
INFO
RMA
SI PEM
BAN
GU
NA
N
KEH
UTA
NA
N BID
AN
G
GA
KK
UM
LHK
1 D
OK
UM
EN/
LAY
AN
AN
PENY
EBARLU
ASA
N
INFO
RMA
SI BIDA
NG
PH
LHK
1 D
OK
UM
EN/
LAY
AN
AN
Sekretaria
tD
irektoratJe
nderalP
enegakanH
ukum
Lin
gkunganH
idupd
anK
ehutanan
Kem
enteria
nL
ingkunganH
idupd
anK
ehutanan
15|RencanaK
erja
2015
PAM
ERAN
PEN
EGA
KA
N H
UK
UM
LH
K
1 DO
KU
MEN
/ LA
YA
NA
N
PENG
ELOLA
AN
O
PERASIO
NA
L ROO
M
DA
TA M
AN
AJEM
EN
SYSTEM
PENEG
AK
AN
H
UK
UM
1 D
OK
UM
EN/
LAY
AN
AN
MA
INTEN
AN
CE A
PLIKA
SI DA
N
PUBLIK
ASI PH
LHK
1 D
OK
UM
EN/
LAY
AN
AN
HU
KU
M D
AN
K
ERJASA
MA
TEK
NIS
TERSELENG
GA
RAN
YA
PEREN
CAN
AA
N
HU
KU
M D
AN
K
ERJASA
MA
TEKN
IS D
ITJEN PH
LHK
K
ERJASA
MA
TEK
NIS
PENY
USU
NA
N
KEM
ITRAA
N D
AN
K
ERJASA
MA
DA
LAM
N
EGERI
PENY
USU
NA
N
KU
RIKU
LUM
TERKA
IT H
UK
UM
LING
KU
NG
AN
H
IDU
P DA
N
KEH
UTA
NA
N
1 DO
KU
MEN
/ LA
YA
NA
N
LAU
NCH
ING
LO
KA
KA
RYA
DA
N
PELATIH
AN
NA
SION
AL
PENA
NG
AN
AN
K
EBAK
ARA
N H
UTA
N
DA
N LA
HA
N
1 DO
KU
MEN
/ LA
YA
NA
N
PENY
USU
NA
N
KERJA
SAM
A LU
AR
NEG
ERI
PENY
ELENG
GA
RAA
N
KERJA
SAM
A LU
AR
NEG
ERI 1 D
OK
UM
EN
Sekretaria
tD
irektoratJe
nderalP
enegakanH
ukum
Lin
gkunganH
idupd
anK
ehutanan
Kem
enteria
nL
ingkunganH
idupd
anK
ehutanan
16|RencanaK
erja
2015
HU
KU
M
PENY
USU
NA
N
RAN
CAN
GA
N
PERUN
DA
NG
-U
ND
AN
GA
N
PENY
USU
NA
N
PERATU
RAN
PERU
ND
AN
GA
N-
UN
DA
NG
AN
1 D
OK
UM
EN
SOSIA
LISASI TEN
TAN
G
PERATU
RAN
BIDA
NG
PH
LHK
1 D
OK
UM
EN/
LAY
AN
AN
PEND
AM
PING
AN
D
ALA
M RA
NG
KA
PEN
YELESA
IAN
KA
SUS
LHK
1 D
OK
UM
EN/
LAY
AN
AN
KEPEG
AW
AIA
N,
ORG
AN
ISASI
DA
N TA
TA
LAK
SAN
A
TERSELENG
GA
RAN
YA
PEREN
CAN
AA
N
KEPEG
AW
AIA
N,
ORG
AN
ISASI D
AN
TA
TA LA
KSA
NA
K
EPEGA
WA
IAN
DO
KU
MEN
A
DM
INISTRA
SI K
EPEGA
WA
IAN
PENY
USU
NA
N
LAPO
RAN
KEG
IATA
N
TRIWU
LAN
BIDA
NG
K
EPEGA
WA
IAN
1 D
OK
UM
EN/
LAY
AN
AN
PENIN
GK
ATA
N
PELAY
AN
AN
A
DM
INISTRA
SI K
EPEGA
WA
IAN
DITJEN
PH
LHK
1 D
OK
UM
EN/
LAY
AN
AN
PENG
EMBA
NG
AN
DA
N
EDITIN
G SISTEM
IN
FORM
ASI
KEPEG
AW
AIA
N
1 DO
KU
MEN
/ LA
YA
NA
N
PEMBERK
ASA
N
KO
MPETEN
SI JA
BATA
N
FUN
GSIO
NA
L 1 D
OK
UM
EN/
LAY
AN
AN
Sekretaria
tD
irektoratJe
nderalP
enegakanH
ukum
Lin
gkunganH
idupd
anK
ehutanan
Kem
enteria
nL
ingkunganH
idupd
anK
ehutanan
17|RencanaK
erja
2015
PENILA
IAN
AN
GK
A
KRED
IT JABA
TAN
FU
NG
SION
AL LIN
GK
UP
PHLH
K
1 DO
KU
MEN
/ LA
YA
NA
N
TATA
NA
SKA
DIN
AS
KEPEG
AW
AIA
N
1 DO
KU
MEN
/ LA
YA
NA
N
PENY
USU
NA
N
AN
ALISIS D
AN
EV
ALU
ASI JA
BATA
N
UPT PH
LHK
1 D
OK
UM
EN/
LAY
AN
AN
ORG
AN
ISASI
DA
N TA
TA
LAK
SAN
A
DO
KU
MEN
O
RGA
NISA
SI DA
N
TATA
LAK
SAN
A
PEMBIN
AA
N
KELEM
BAG
AA
N
LING
KU
P DITJEN
PH
LHK
1 D
OK
UM
EN/
LAY
AN
AN
PENY
USU
NA
N
PEDO
MA
N
PELAK
SAN
AA
N
JABA
TAN
FU
NG
SION
AL
PENG
AW
AS LH
1 D
OK
UM
EN/
LAY
AN
AN
EVA
LUA
SI PELA
KSA
NA
AN
PEN
ILAIA
N SA
SARA
N
KIN
ERJA PEG
AW
AI
1 DO
KU
MEN
/ LA
YA
NA
N
PENY
ELENG
GA
RAA
N
PEMBIN
AA
N STA
F D
AN
PUBLIK
TERK
AIT
PEMBIN
AA
N
APA
RATU
R SIPIL N
EGA
RA D
ITJEN
PHLH
K
1 DO
KU
MEN
/ LA
YA
NA
N
Sekretaria
tD
irektoratJe
nderalP
enegakanH
ukum
Lin
gkunganH
idupd
anK
ehutanan
Kem
enteria
nL
ingkunganH
idupd
anK
ehutanan
18|RencanaK
erja
2015
KEU
AN
GA
N
DA
N U
MU
M
TERSELENG
GA
RAN
YA
PEREN
CAN
AA
N
KEU
AN
GA
N D
AN
U
MU
M
AD
MIN
ISTRASI
KEU
AN
GA
N
DO
KU
MEN
A
DM
INISTRA
SI K
EUA
NG
AN
REKO
NSILIA
SI DA
N
KO
NSO
LIDA
SI PEN
YU
SUN
AN
LA
PORA
N K
EUA
NG
AN
BID
AN
G PH
LHK
1 DO
KU
MEN
/ LA
YA
NA
N
PENY
USU
NA
N
LAPO
RAN
KEU
AN
GA
N
TAH
UN
2016 1 D
OK
UM
EN/
LAY
AN
AN
KO
ORD
INA
SI DA
N
PEMBIN
AA
N
KEU
AN
GA
N BA
GIA
N
PELAK
SAN
A
AN
GG
ARA
N SA
TKER
1 DO
KU
MEN
/ LA
YA
NA
N
PENY
EGA
RAN
BEN
DA
HA
RA
PENG
ELUA
RAN
DITJEN
PH
LHK
TA 2016
1 DO
KU
MEN
/ LA
YA
NA
N
PEMBA
HA
SAN
K
EGIA
TAN
BP/BPP SA
TKER SETD
ITJEN
PHLH
K
1 DO
KU
MEN
/ LA
YA
NA
N
UM
UM
DO
KU
MEN
K
ETATA
USA
HA
AN
D
AN
UM
UM
PENA
TAA
N A
RSIP DA
N
PENG
HA
PUSA
N N
ON
A
RSIP LING
KU
P SETD
ITJEN G
AK
KU
M
1 DO
KU
MEN
/ LA
YA
NA
N
PENG
ELOLA
AN
SU
RAT/D
OK
UM
EN
DIN
AS
1 DO
KU
MEN
/ LA
YA
NA
N
LAY
AN
AN
RUM
AH
TA
NG
GA
PIMPIN
AN
1 D
OK
UM
EN/
LAY
AN
AN
Sekretaria
tD
irektoratJe
nderalP
enegakanH
ukum
Lin
gkunganH
idupd
anK
ehutanan
Kem
enteria
nL
ingkunganH
idupd
anK
ehutanan
19|RencanaK
erja
2015
SOSIA
LISASI TA
TA
NA
SKA
H D
INA
S K
EMEN
TERIAN
LHK
1 D
OK
UM
EN/
LAY
AN
AN
D
OK
UM
EN
PERLENG
KA
PAN
EVA
LUA
SI K
EBUTU
HA
N SA
RPRAS
DITJEN
GA
KK
UM
1 D
OK
UM
EN/
LAY
AN
AN
PEMU
TAK
HIRA
N D
ATA
BA
RAN
G M
ILIK
NEG
ARA
1 D
OK
UM
EN/
LAY
AN
AN
BIMTEK
DA
N
PEMBIN
AA
N
PENG
ELOLA
AN
BMN
1 D
OK
UM
EN/
LAY
AN
AN
SOSIA
LISASI
PERATU
RAN
DA
N
PERUN
DA
NG
-U
ND
AN
GA
N TERBA
RU
TERKA
IT PEN
GELO
LAA
N BM
N
1 DO
KU
MEN
/ LA
YA
NA
N
PENY
USU
NA
N
LAPO
RAN
BMN
DITJEN
G
AK
KU
M SEM
ESTER I 2016
1 DO
KU
MEN
/ LA
YA
NA
N
S e k r e t a r i a t D i r e k t o r a t J e n d e r a l P e n e g a k a n H u k u m L i n g k u n g a n H i d u p d a n K e h u t a n a n
K e m e n t e r i a n L i n g k u n g a n H i d u p d a n K e h u t a n a n
20|R e n c a n a K e r j a 2 0 1 5
BAB III
KERANGKA PENDANAAN
Skenario pendanaan Sekretariat Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan berdasarkan Kegiatan, Program, dan Sasaran Strategis tahun 2015, diuraikan pada Tabel 3.1. Skenario pendanaan tersebut telah mempertimbangkan segala kegiatan yang dibutuhkan dalam pengembangan baik infrastruktur, sumber daya manusia, maupun hasil evaluasi dari kinerja periode sebelumnya. Pendanaan ini tidak hanya dapat diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetapi juga dapat diperoleh dari kerjasama baik dari dalam negeri maupun luar negeri selama tidak merugikan pemerintah.
Kebutuhan pendanaan tersebut di susun secara terperinci setiap tahunnya berdasarkan sasaran dan indikator kinerja yang ditetapkan. Kebutuhan dana tahunan tersebut dapat dimanfaatkan langsung oleh unit kerja di Sekretariat Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan ataupun melalui delegasi terhadap badan tertentu demi mendukung tercapainya sasaran dan kinerja direktorat ini.
KERANGKA PENDANAAN KEGIATAN (Rp '000)
TA 2015 Kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan 22.860.000 Unit Kegiatan Program dan Evaluasi 5,715,000
Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana 5,715,000
Keuangan dan Umum 5,715,000
Hukum dan Kerjasama Teknik 5,715,000
S e k r e t a r i a t D i r e k t o r a t J e n d e r a l P e n e g a k a n H u k u m L i n g k u n g a n H i d u p d a n K e h u t a n a n
K e m e n t e r i a n L i n g k u n g a n H i d u p d a n K e h u t a n a n
21|R e n c a n a K e r j a 2 0 1 5
Tabel Matrik Target dan Rencana Alokasi Pendanaan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Sekretaria
tD
irektoratJe
nderalP
enegakanH
ukum
Lin
gkunganH
idupd
anK
ehutanan
Kem
enteria
nL
ingkunganH
idupd
anK
ehutanan
22|RencanaK
erja
2015
TabelMatrikTargetdanRencanaAlokasiPendanaanDukunganM
anajemendanPelaksanaanTugasTeknisLainnya
Kegiatan/U
nit K
egiatan Sasaran U
nit K
egiatan Indikator U
nit K
egiatan T
arget R
encana Alokasi (R
p ‘000) 2015
2016 2017
2018 2019
2015 2016
2017 2018
2019 K
5: D
ukungan Manajem
en dan Pelaksanaan Tugas T
eknis Lainnya
Ditjen Penegakan H
ukum L
ingkungan Hidup dan K
ehutanan
22,860,000
65,032,518 67,633,393
70,343,552 73,167,835
UK
1: Program
dan Evaluasi
5,715,000
3,026,110 3,202,138
3,388,456 3,585,666
S1.P7.K
5.UK
1.1: Terselenggaranya kegiatan perencanaan dan evaluasi LH
K
S1.P7.K
5.UK
1.1.UI1:
Jumlah capaian
sasaran indikator program
dan indikator kegiatan
95%
95%
95%
95%
95%
S1.P7.K5.U
K1.1.U
I2: N
ilai SAK
IP Dirjen
PHLH
K
70 72
74 76
78
S1.P7.K5.U
K1.1.U
I3: Jum
lah satker yang terselenggara program
dan kegiatan
52 78
10 10
10
S1.P7.K5.U
K1.2:
Meningkatnya
cakupan dan
Sekretaria
tD
irektoratJe
nderalP
enegakanH
ukum
Lin
gkunganH
idupd
anK
ehutanan
Kem
enteria
nL
ingkunganH
idupd
anK
ehutanan
23|RencanaK
erja
2015
Kegiatan/U
nit K
egiatan Sasaran U
nit K
egiatan Indikator U
nit K
egiatan T
arget R
encana Alokasi (R
p ‘000) 2015
2016 2017
2018 2019
2015 2016
2017 2018
2019 penetrasi kom
unikasi dan kam
panye Penegakan H
ukum
Lingkungan Hidup
dan Kehutanan
S1.P7.K5.U
K1.2.U
I1: Jum
lah berita media
mengenai K
egiatan Penegakan H
ukum
LHK
kepada m
asyarakat
60 80
100 110
120
S1.P7.K5.U
K1.2.U
I2: Jum
lah kam
panye/pameran
PPLHK
melalui m
edia cetak, elektronik, tradisional dan sosial
12 12
12 12
12
S1.P7.K5.U
K1.3:
Tercapainya data dan Inform
asi Penegakan H
ukum Lingkungan
Hidup dan
Kehutanan
S1.P7.K
5.UK
1.3.UI1:
Jumlah satker yang
mem
iliki sistem
1 1
10 10
10
Sekretaria
tD
irektoratJe
nderalP
enegakanH
ukum
Lin
gkunganH
idupd
anK
ehutanan
Kem
enteria
nL
ingkunganH
idupd
anK
ehutanan
24|RencanaK
erja
2015
Kegiatan/U
nit K
egiatan Sasaran U
nit K
egiatan Indikator U
nit K
egiatan T
arget R
encana Alokasi (R
p ‘000) 2015
2016 2017
2018 2019
2015 2016
2017 2018
2019 inform
asi berfungsi m
emenuhi standar
minim
al setiap tahun S1.P7.K
5.UK
1.3.UI2:
Jumlah Publikasi
penegakan Hukum
LH
K
80 85
90 95
100
S1.P7.K5.U
K1.3.U
I3: Tersedianya bahan kerja pim
pinan PH
LHK
12 12
12 12
12
UK
2: K
epegawaian, O
rganisasi, dan Tata L
aksana
5,715,000 2,900,610
3,071,744 3,252,977
3,444,903
S1.P7.K
5.UK
2.1: M
eningkatnya daya saing SD
M D
irjen Penegakan H
ukum
lingkungan hidup dan kehutanan
S1.P7.K
5.UK
2.1.UI1:
Tersedianya Polisi H
utan, PPNS, PPLH
dalam
mendukung
3175 3225
3275 3325
3375
Sekretaria
tD
irektoratJe
nderalP
enegakanH
ukum
Lin
gkunganH
idupd
anK
ehutanan
Kem
enteria
nL
ingkunganH
idupd
anK
ehutanan
25|RencanaK
erja
2015
Kegiatan/U
nit K
egiatan Sasaran U
nit K
egiatan Indikator U
nit K
egiatan T
arget R
encana Alokasi (R
p ‘000) 2015
2016 2017
2018 2019
2015 2016
2017 2018
2019 PH
LHK
dan SDM
PH
LHK
kompeten
S1.P7.K5.U
K2.1.U
I2: Jum
lah PPLH
mem
enuhi kebutuhan untuk pengaw
asan
138 188
238 288
338
S1.P7.K5.U
K2.1.U
I3: Jum
lah PPNS
mem
enuhi kebutuhan untuk penyidikan dalam
rangka penegakan hukum
154 204
254 304
354
S1.P7.K5.U
K2.1.U
I4: Jum
lah SDM
PHLH
K
yang meningkat
kompetensinya
208 238
268 298
328
S1.P7.K5.U
K2.2:
Tersusunnya Struktur O
rganisasi dan tata kerja yang proporsional, efektif dan efisien
S1.P7.K
5.UK
2.2.UI1:
Jumlah U
PT penegakan hukum
yang efektif dan efisien
51 77
5 5
5
Sekretaria
tD
irektoratJe
nderalP
enegakanH
ukum
Lin
gkunganH
idupd
anK
ehutanan
Kem
enteria
nL
ingkunganH
idupd
anK
ehutanan
26|RencanaK
erja
2015
Kegiatan/U
nit K
egiatan Sasaran U
nit K
egiatan Indikator U
nit K
egiatan T
arget R
encana Alokasi (R
p ‘000) 2015
2016 2017
2018 2019
2015 2016
2017 2018
2019 U
K3:
Keuangan dan U
mum
5,715,000 56,205,190
58,287,772 60,449,142
62,692,365
S1.P7.K
5.UK
3.1: M
eningkatnya adm
inistrasi keuangan D
itjen PH
LHK
secara efektif
S1.P7.K
5.UK
3.1.UI1:
Opini W
TP untuk laporan keuangan
WTP
WTP
WTP
WTP
WTP
S1.P7.K5.U
K3.2:
Terselenggaranya pengelolaan ketatausahaan, kerum
ahtanggaan dan pengelolaan perlengkapan K
LHK
S1.P7.K5.U
K3.2.U
I1: Jum
lah Manajem
en A
set
S1.P7.K5.U
K3.2.U
I2: Jum
lah sarana dan peralatan LH
K
terdistribusi di satker
Sekretaria
tD
irektoratJe
nderalP
enegakanH
ukum
Lin
gkunganH
idupd
anK
ehutanan
Kem
enteria
nL
ingkunganH
idupd
anK
ehutanan
27|RencanaK
erja
2015
Kegiatan/U
nit K
egiatan Sasaran U
nit K
egiatan Indikator U
nit K
egiatan T
arget R
encana Alokasi (R
p ‘000) 2015
2016 2017
2018 2019
2015 2016
2017 2018
2019 dan berfungsi baik sesuai dengan N
SPK
UK
4: H
ukum dan K
erja Sama T
eknik
5,715,000 2,900,610
3,071,744 3,252,977
3,444,903
S1.P7.K
5.UK
4.1: Tersedianya rancangan aturan dan N
SPK terkait
ditjen PHLH
K
S1.P7.K
5.UK
4.1.UI1:
Jumlah rancangan
Kebijakan strategis
2 2
2 2
2
S1.P7.K
5.UK
4.1.UI2:
Jumlah N
SPK
5 5
5 5
5
S1.P7.K5.U
K4.2:
Tersedianya bantuan hukum
Ditjen
PHLH
K
S1.P7.K
5.UK
4.2.UI1:
Jumlah bantuan
hukum ditjen PH
LHK
5
5 7
8 10
S1.P7.K5.U
K4.3:
Terselenggarakannya kerjasam
a teknis dalam
meningkatkan
Sekretaria
tD
irektoratJe
nderalP
enegakanH
ukum
Lin
gkunganH
idupd
anK
ehutanan
Kem
enteria
nL
ingkunganH
idupd
anK
ehutanan
28|RencanaK
erja
2015
Kegiatan/U
nit K
egiatan Sasaran U
nit K
egiatan Indikator U
nit K
egiatan T
arget R
encana Alokasi (R
p ‘000) 2015
2016 2017
2018 2019
2015 2016
2017 2018
2019 efektifitas kegiatan PH
LHK
S1.P7.K5.U
K4.3.U
I1: Jum
lah kerjasama
teknis dalam negeri
terkelola
1 2
3 3
4
S1.P7.K5.U
K4.3.U
I2: Jum
lah kerjasama
teknis luar negeri terkelola
2 3
4 5
5
Sekretaria
tD
irektoratJe
nderalP
enegakanH
ukum
Lin
gkunganH
idupd
anK
ehutanan
Kem
enteria
nL
ingkunganH
idupd
anK
ehutanan
29|RencanaK
erja
2015
Sekretaria
tD
irektoratJe
nderalP
enegakanH
ukum
Lin
gkunganH
idupd
anK
ehutanan
Kem
enteria
nL
ingkunganH
idupd
anK
ehutanan
30|RencanaK
erja
2015
top related