Transcript
Pengertian Reformasi Perpajakan
Perubahan Sistem Perpajakan
Wajib Pajak diberikan kepercayaan untuk mendaftarkan diri, menghitung, membayar dan melaporkan pajaknya sendiri.
Reformasi Dalam Peraturan
PERIODE ORDONANSI
REFORMASI PERPAJAKAN 1983
PERIODE REFORMASI
REFORMASI PAJAK 1983PAKET 1 1. .UU No 6 tahun 1983 ttg KUP 2. UU No 7 tahun 1983 ttg PPH 3. UU No 8 tahun 1983 ttg PPN dan PPnBM
PAKET 2 1. .UU No 12 tahun 1985 ttg PBB 2. UU No 13 tahun 1985 ttg BM
Penyederhanaan Pajak Melalui ReformasiSebelum 1983 Sesudah 1983
Pajak PerseroanPajak PendapatanPajak kekayaanPajak bunga ,deviden, dan royalti
Pajak Penghasilan
Pajak Penjualan Pajak PPN dan PPnBM
1. Pajak atas Tanah2. Verponding3. Verponding Indonesia4. IPEDA
Pajak Bumi Dan Bangunan
BM 1922 BM
Perubahan Pokok Dalam Reformasi 1983Sistim Penyusunan Kitab UU nyaFilosofi dasar dalam perpajakanKonsep pengakuan penghasilanPPN
Reformasi dalam Pelayanan
Manfaat Reformasi Perpajakan
Mengkomodir perubahan-perubahan yang terjadi dalam perekonomian
Mempermudah dan menyederhanakan birokrasi di bidan perpajakan
Mempercepat pelayanan perpajakan kepada masyarakat
Memperjelas fungsi pajak pada masyarakat dan memberikan pengawasan yang lebih intensif dari masyarakat
Meningkatkan penerimaan pajak
adalah hukum pajak yang memuat ketentuan-ketentuan tentang siapa-
siapa yang dikenakan pajak, dan siapa-siapa dikecualikan dari
pengenaan pajak, apa saja yang dikenakan pajak dan berapa yang
harus dibayar.
Contoh Hukum Pajak Materiil
adalah hukum pajak yang memuat ketentuan-ketentuan bagaimana
mewujudkan hukum pajak materiil menjadi kenyataan.
adalah hukum pajak yang memuat ketentuan-ketentuan bagaimana
mewujudkan hukum pajak materiil menjadi kenyataan.
Secara mudah dapat dirumuskan bahwa hukum pajak materiil berisi ketentuan-
ketentuan tentang siapa, apa dan berapa. Hukum Pajak Formal berisi ketentuan
tentang bagaimana menerapkan hukum materiil dalam kenyataan sehari-hari
Contoh Hukum Pajak FormalContoh Hukum Pajak Formal
top related