Dialog Ekonomi dan Kebijakan Fiskal€¦ · PPh Migas 50,3 38,1 55,4 66,2 2,25% Total 1.151,0 1.424,0 1.350,9 1.577,6 20,10%. 9. 10 Bidang: Pelayanan WP Capaian Reformasi Perpajakan

”

Manado 13 Februari 2019

”Dialog Ekonomi

Kebijakan Fiskaldan

1

2

Outline1. Penerimaan Pajak 2018

2. Update Reformasi Perpajakan

a. Perbaikan administrasi layanan

b. Perbaikan administrasi dalam

proses

c. Core Tax System

3

Realisasi Penerimaan Pajak Nasional

Potret Kinerja Tahun 2018

4

”Apabila tidak memperhitungkan penerimaan dari uang tebusan TA Januari –Maret 2017 maka pertumbuhan tahun 2018 mencapai 15,53%”

Penerimaan Tahun 2018Realisasi penerimaan pajak s.d. 31 Desember 2018 diperkirakan sebesarRp1.315,9T, tumbuh 14,33% dengan pencapaian 92,41% dari APBN 2018

5

Pertumbuhan per Jenis PajakJenis pajak utama tumbuh positif dan beberapa jenis pajak tumbuh lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2017, seperti PPh Pasal 21, PPh Pasal 22 Impor, PPh Badan, dan PPN Impor.

14,56%

26,80%

20,50%

21,98%

15,58%

8,6%

6,24%

25,07%

7.41%

13.64%

46.91%

21.36%

17.78%

-9.66%

15.14%

21.39%

Jenis Pajak

Realisasis.d. 31 Des 2018 &

Kontribusi

growth year-on-year

s.d. 31 Des 2018 s.d. 31 Des 2017

PPh 21Rp 134,92T

10,3%

PPh 22 ImporRp 54,72T

4,2%

PPh OPRp 9,41T

0,7%

PPh BadanRp 254,02T

19,3%

PPh 26Rp 58,86T

4,5%

PPh FinalRp 115,46T

8,8%

PPN DNRp 333,94T

25,4%

PPN ImporRp 186,40T

14,2%

sektor usaharealisasi penerimaan

pajak & kontribusis.d. 31 Des 2018

growth year-on-year

s.d. 31 Des 18 s.d. 31 Des 2017

*Pertumbuhan di luar uang tebusan amnesti pajak, PPh migas, PPh DTP, PBB, PPh Final Revaluasi

11.12%

23.72%

11.91%

6.62%

51.15%

21.03%

18.28%

25.09%

8.57%

7.16%

40.83%

28.75%

Pertumbuhan Penerimaan SektoralBeberapa sektor utama tumbuh double digit seperti Industri Pengolahan (11,12%), Perdagangan (23,72%),Jasa Keuangan (11,91%), dan sektor Pertambangan (51,15%) yang mencatat pertumbuhan tertinggi.

5

Capaian & Pertumbuhan Penerimaan PajakKinerja penerimaan pajak di tahun 2018, baik dari sisi capaian terhadap target

APBN maupun pertumbuhan (y-o-y), menunjukkan perkembangan yang positif

94.8%92.6% 91.9%

82.0% 81.6%

89.7%92.4%

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Capaian Penerimaan DJP Pertumbuhan Penerimaan DJP

12.5%

10.2%

6.9%7.7%

4.3% 4.1%

14.3%

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

7

Target penerimaan pajak dalam APBN 2019 mencapai Rp1577,6 T atau tumbuh sebesar 20,10% dari realisasi 2018

7

(penerimaan pajak dalam triliun Rp)

UraianRealisasi

2017

APBN

2018

Realisasi

2018

APBN

2019

∆%

APBN 2019 thd

Realisasi 2018

PPh Non Migas 596,5 817,0 705,8 828,3 20,87%

PPN & PPnBM 480,7 541,8 564,7 655,4 21,98%

PBB 16,8 17,4 17,4 19,1 -1,76%

Pajak Lainnya 6,7 9,7 7,6 8,6 26,77%

PPh Migas 50,3 38,1 55,4 66,2 2,25%

Total 1.151,0 1.424,0 1.350,9 1.577,6 20,10%

9

10

Bidang: Pelayanan WP

Capaian

Reformasi Perpajakan

Periode 2017-2018

11

Penyederhanaan Kewajiban Menyampaikan SPTPMK-09/PMK.03/2018

Pokok-pokok:

1. SPT PPh Pasal 25 Nihil tidak wajib lapor

2. SPT Masa PPh Pasal 21/26 Nihil tidak wajib lapor,

kecuali Masa Desember

3. Pelaporan SPT secara elektronik (e-SPT, e-Filing, e-Form)

12

Penyederhanaan dan Pelayanan SPTPer-03/PJ/2019

1. Perluasan channeling:

KP2KP dan layanan di luar kantor (Pojok Pajak) dapat

menerima semua jenis SPT (termasuk SPT LB dan

Pembetulan SPT)

2. Penyederhanaan lampiran e-filing yaitu dapat

disampaikan dalam beberapa file PDF (sebelumnya

dibatasi satu),

3. SSP tidak perlu dilampirkan untuk semua jenis SPT

(sebelumnya hanya bagi SPT 1770S dan SS dengan status

nihil atau kurang bayar).

13

Layanan Terpadu: Informasi KSWP (I-KSWP)

Satu portal yang melayani segala kebutuhan verifikasi dan

konfirmasi status wajib pajak melalui DJPonline

KSWP SKD-SPDN

SKD-WPLN (Form DGT)SKF

• Seluruh proses adalah Real Time

• SKF dapat diverifikasi keabsahannya oleh instansi yang mensyaratkan secara online

Konfirmasi Status Wajib

Pajak

Surat Keterangan Domisili-

Subjek Pajak Dalam Negeri

Surat Keterangan Domisili-

Subjek Pajak Luar Negeri

Surat Ketengan Fiskal

14

Validasi SSP untuk PengembangPER-26/PJ/2018

1. Permohonan dapat disampaikan online

2. Satu permohonan untuk beberapa objek dan multi

pembayaran

3. Validasi cukup dengan surat permohonan dan daftar

pembayaran PPh (tanpa melampirkan SSP)

15

Host to Host E-Faktur BUMN

1. Integrasi Data Perpajakan sejumlah BUMN dengan DJP

2. Menggunakan Aplikasi e-Faktur Host-To-Host (H2H)

3. Meningkatkan transparansi, memudahkan wajib pajak dalam melaksanakan

kewajiban perpajakan, dan memberikan sinyal kepada para pihak yang terkait

dengan wajib pajak untuk patuh dengan kewajiban perpajakannya secara

lebih baik.

4. Cost of compliance Wajib Pajak BUMN rendah dengan minimnya sanksi

administrasi perpajakan

16

Percepatan RestitusiPMK-39/PMK.03/2018

Sumber: Consolidated-Report (Co-Ro), 11 Januari 2019

Terjadi lonjakan pengajuan restitusi dipercepat yang signifikan, semenjak diberlakukannya

PMK Nomor 39 Tahun 2018 (berlaku sejak 12 April 2018)

Data Permohonan Restitusi PPN - Nasional

17

Devisa Hasil EksporPMK 212/PMK.03/2018

1. Perluasan kriteria yang mencakup baik deposito baru

maupun deposito roll-over

2. Penempatan deposito bisa juga di bank yang berbeda,

dengan melampirkan surat pernyataan

Mata Uang

Deposito

Jangka Waktu Deposito

1 Bulan 3 Bulan 6 Bulan > 6 Bulan

Dolar AS 10 persen 7,5 persen 2,5 persen 0 persen

Rupiah 7,5 persen 5 persen 0 persen 0 persen

Tarif Normal PPh Final atas Bunga Deposito adalah 20%

18

Kredit Pajak Luar NegeriPMK-192/PMK.03/2018

Penyederhanaan persyaratan administratif yaitu:

a. hanya bukti pembayaran atau pemotongan pajak luar

negeri, dan tidak perlu dilampirkan dalam SPT Tahunan

PPh

b. Tidak perlu melampirkan laporan keuangan dan laporan

pajak (tax return) atas penghasilan di luar negeri

19

Natura dan Kenikmatan di Daerah TertentuPMK-167/PMK.03/2018

1. Dapat diperoleh 5 tahun untuk WP IUPK-Operasi

Produksi dari Kontrak Karya atau PKP2B

2. Dapat diperpanjang lagi sepanjang memenuhi kriteria

daerah tertentu (sebelumnya maksimal 10 tahun)

20

PMK Simplifikasi Regulasi

Pengaturan:

Mencabut 45 Keputusan Menteri Keuangan dan Peraturan Menteri Keuangan untuk tujuan memberikan kepastian

hukum dan kemudahan di dalam pelaksanaan berbagai aturan di bidang pajak penghasilan sebagai contoh:

1. Tidak relevan : KMK 83/KMK.04/1999 tentang Penyusutan atas Harta Berwujud yang Dimiliki dan Digunakan

Kontraktor yang Melakukan Kontrak bagi Hasil di Bidang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi di Wilayah Kerjasama

Zona A Celah Timor (Kontrak Bagi Hasil di Bidang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi di Wilayah Kerjasama Zona A

Celah Timor telah berakhir)

2. Tidak sesuai dengan kondisi saat ini : KMK Nomor 486/KMK.03/2003 tentang Pajak Penghasilan yang Ditanggung

Oleh Pemerintah atas Penghasilan Pekerja dari Pekerjaan (PTKP telah melebihi Rp2juta)

3. Kedaluwarsa : KMK 361/KMK.04/1998 tentang Faktor Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (berlaku

hanya untuk tahun pajak 1998)

4. Tumpang Tindih : KMK 770/KMK.04/1990 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan atas Biaya Latihan Karyawan,

Pemagangan dan Bea Siswa (diatur bahwa bea siswa merupakan Objek Pajak, dalam UU PPh dan PMK 154/2009 Bea

Siswa Bukan Objek Pajak)

5. Tumpang Tindih : KMK Nomor 571/KMK.04/2000 tentang Tata Cara Pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan

Kepada Wajib Pajak yang Melakukan Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di

Daerah-Daerah Tertentu (Saat ini telah diatur dalam PMK 89/PMK/010/2015 tentang tata cara pemberian

fasilitas Tax Allowance)

Latar belakang:

Terdapat beberapa peraturan pelaksanaan Undang-Undang Pajak Penghasilan yang sudah tidak relevan, tidak

sesuai dengan kondisi saat ini, bersifat kedaluwarsa, dan/atau tumpang tindih antara peraturan satu dengan

peraturan lainnya

21

PER Simplifikasi Regulasi

Pengaturan:

Mencabut 48 Keputusan Direktur Jenderal Pajak dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak terdiri dari:

1. 40 PER/KEP dibidang PPh;

2. 8 PER/KEP dibindang KUP dan PBB

Sebagai contoh:

1. Simplifikasi prosedur : PER-35/PJ/2008 tentang Kewajiban Pemilikan NPWP Dalam Rangka Pengalihan

Hak atas Tanah dan/atau Bangunan (dalam rangka simplifikasi prosedur)

2. Tidak sesuai dengan kondisi saat ini : KEP-295/PJ./2001 tentang PPh Pasal 21 atas Penghasilan yang

Diterima oleh Pekerja Sampai dengan Sebesar Upah Minimum Propinsi (UMP) atau Upah Minimum

Kabupaten/Kota (UMK) (berdasarkan PMK 101/PMK.010/2016 yang mengatur PTKP sebesar Rp.4.500.000

perbulan, kondisi dimaksud tidak dimungkinkan lagi)

3. Tumpang Tindih : PER-41/PJ/2013 tentang Tata Cara Pemberian Fasilitas Tax Allowance (materi muatan telah

diatur dalam PMK 89/PMK.010/2015 tentang Tata cara Peberian fasilitas Tax Allowance).

4. Kedaluwarsa : KEP-210/PJ./2001 tentang Angsuran Bulanan PPh Pasal 25 dalam Masa Transisi Tahun Pajak

2001 (berlaku hanya pada Tahun Pajak 2001).

5. Tidak relevan : KEP-237/PJ.23/1984 tentang Nilai Pendapatan Berupa Pemberian dalam Bentuk Natura

dalam Tahun 1984, Berkenaan Para Majikan dan Pengusaha yang Terhadapnya Masih Berlaku Ordonansi

Pajak Pendapatan Tahun 1944 (dalam UU PPh saat ini tidak mengakomodasi lagi Ordonansi

Pajak Pendapatan 1944)

22

Perbaikan administrasi(Dalam Proses)

Capaian

Reformasi Perpajakan

23

VAT Refund for TouristRevisi PMK 76/PMK.03/2010

Tujuan:

Dalam rangka menarik turis asing berbelaja di Indonesia dan menarik UMKM

bergabung dalam program VAT Refund for Tourist

Kondisi saat ini:

Nilai PPN paling sedikit Rp500.000 dalam satu Faktur Pajak Khusus (FPK) dari

satu toko ritel yang sama pada tanggal yang sama

Rencana Perubahan:

Nilai PPN paling sedikit Rp500.000 dalam formulir permohonan untuk satu atau

lebih FPK dengan batasan minimal Rp50.000 per FPK, bisa dari beberapa toko

ritel, dan dapat dengan tanggal yang berbeda.

24

Controlled Foreign Company (CFC)Revisi PMK 107/PMK.03/2017

Mengubah dasar pengenaan Deemed Dividend yang pada PMK 107/PMK.03/2017

merupakan laba setelah pajak BULN Nonbursa terkendali, menjadi jumlah neto

setelah pajak atas penghasilan tertentu BULN Nonbursa terkendali

Mengubah pengaturan tentang definisi laba setelah pajak sebagaimana dimaksud

pada Pasal 4 ayat (9) PMK 107/PMK.03/2017 menjadi definisi jumlah neto setelah

pajak atas penghasilan tertentu

Mengatur cakupan penghasilan tertentu yaitu penghasilan berupa dividen,

penghasilan berupa dividen, bunga, sewa, royalti dan keuntungan karena penjualan

atau karena pengalihan harta, dengan penambahan pengaturan terkait penghasilan

bunga dan sewa

Mengubah beberapa contoh pada lampiran PMK 107/PMK.03/2017 untuk

menjelaskan perhitungan besarnya Deemed Dividend yang dihitung berdasarkan

penghasilan tertentu BULN Nonbursa terkendali

25

International Tax Dispute Settlement (Mutual Agreement Procedure/MAP)

Keberatan & Banding(Taxpayer Win)

Keberatan & Banding(Taxpayer Lose)

Double Tax

No Double

Tax

• Proses MAP sederhana

Hanya menyampaikan permohonan MAP ke DJP dan selanjutnya DJP akan merundingkan dengan

negara lain. WP harus transaparan. Proses paling lama 2 tahun (sesuai standar internasional).

• Win-Win Settlement

Menghindarkan terjadinya Double Taxation dan mengutamakan penyelesaian sengketa secara win-win.

• Kepastian Hukum

Hasil MAP akan dihormati dan dilaksanakan oleh kedua negara yang tekait.

SPT SKP

(Audit Result) Keberatan & Banding(Taxpayer Lose)

26

International Tax Dispute Prevention(Advance Pricing Agreement/APA)

APA SPTAUDIT Prevented/

No Dispute

APA

Proses APA sederhana

Hanya menyampaikan permohonan APA ke DJP dan selanjutnya DJP akan merundingkan dengan

negara lain. WP harus transparan. Proses paling lama 2 tahun (sesuai standar internasional).

Win-Win Settlement

Menghindarkan terjadinya Double Taxation dan mengutamakan pencegahan sengketa transfer pricing di

masa depan.

Kepastian Hukum

Hasil Bilateral APA akan dihormati oleh kedua negara yang tekait dan akan berlaku untuk jangka waktu 4

tahun ke depan. WP tidak adan dikoreksi transfer pricing apabila telah melaksanakan Bilateral APA.

27

Core Tax System

Capaian

Reformasi Perpajakan:

Merupakan: transformasi layanan DJP

berbasis Teknologi Informasi (digital) yang Komprehensif,

termasuk perbaikan proses bisnis, kebijakan, regulasi, budaya dan struktur organisasi

28

“Bukan Sekadar Pembaruan Teknologi Informasi”

Technology

Proses Bisnis SDM

Teknologi

Manfaat Wajib Pajak

Organisasi

Informasi

Data

Budaya

Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan

Core Tax System

Online channel, menyediakan

pelayanan dimana saja dan

kapan saja secara terintegrasi.

Multichannel services,

menyediakan informasi

sebagai saluran edukasi bagi

WP, memungkinkan self-

service.

Taxpayer Relationship

Management, menyediakan

bantuan dan solusi yang

mudah dan tepat sasaran bagi

WP, didukung oleh data dari

interaksi sebelumnya antara

WP dan DJP

Pembayaran,

pengelolaan SPT,

penagihan, dan bisnis

proses utama

perpajakan lainnya

terintegrasi dalam

Taxpayer Accounting

System. Fokus pada

otomasi proses untuk

mempercepat proses

administrasi perpajakan

Keterlibatan pihak

ketiga sebagai partner

DJP dalam penyediaan

pelayanan perpajakan

seperti penyampaian

SPT, edukasi perpajakan,

dan penyelesaian

permasalahan.

Pemanfaatan Predictive,

prescriptive, and

cognitive analytics baik

untuk data terstruktur

maupun data tidak

terstruktur dengan

menggunakan Big Data

Environment

Bertujuan untuk

memberikan layanan

kepada Wajib Pajak yang

lebih sesuai dengan profil

kebutuhan Wajib Pajak

(Kostumisasi layanan)

Core Tax System: Kemampuan

Digitalisasi interaksi

dengan Wajib PajakAdvanced

analytics

Otomasi

ProsesKolaborasi dan

governpreneurship

29

30