perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id commit to user 1 PENGARUH REFORMASI BIROKRASI PERPAJAKAN TERHADAP PENERIMAAN PAJAK DI KPP PRATAMA SURAKARTA Tugas Akhir Disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan mencapai derajat Ahli Madya Program Studi Diploma III Perpajakan Disusun Oleh : Puspa Tantri Estuningsih NIM. F3408068 PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA 2011
68
Embed
PENGARUH REFORMASI BIROKRASI ... - eprints.uns.ac.ideprints.uns.ac.id/6164/1/204651011201101521.pdf · 1 PENGARUH REFORMASI BIROKRASI PERPAJAKAN TERHADAP PENERIMAAN PAJAK DI KPP PRATAMA
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
1
PENGARUH REFORMASI BIROKRASI PERPAJAKAN
TERHADAP PENERIMAAN PAJAK DI KPP PRATAMA
SURAKARTA
Tugas Akhir
Disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan
mencapai derajat Ahli Madya Program Studi Diploma III Perpajakan
Disusun Oleh :
Puspa Tantri Estuningsih
NIM. F3408068
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA
2011
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
2
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
3
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
4
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
5
MOTTO DAN PERSEMBAHAN
Nabi SAW bersabda, “ Janganlah engkau enggan untuk berdoa, karena tiada
seorang pun yang celaka karena berdoa”.
(HR. Ibnu Hiban, Hakim, Dhiya’ dari Anas bin Malik ra.)
Cinta terbesar dan cinta hakiki bagi orang yang beriman ialah cinta kepada
Allah. Sehingga cinta kepada Allah-lah yang seharusnya menjadi motivator
terbesar dan tidak terbatas.
(Rahmat)
Jika Anda menginginkan sesuatu yang belum pernah anda miliki, Anda harus
bersedia melakukan sesuatu yang belum pernah Anda lakukan.
(Thomas Jefferson)
Karya ini dipersembahkan kepada:
§ Bapak Ibuku tercinta
§ Kakakku tersayang, saudara-saudara
§ Seseorang yang selalu mendukungku
§ Sahabat-sahabat ku
§ Almamaterku
§ Semua yang mengenalku
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
6
KATA PENGANTAR
Assalamu’alaikum Wr. Wb.
Dengan mengucap syukur Alhamdulillah kepada ALLAH SWT yang telah
melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan
penyusunan Tugas Akhir ini dalam rangka memenuhi persyaratan guna
memperoleh gelar Ahli Madya pada Fakultas Ekonomi Program Studi Perpajakan
Universitas Sebelas Maret Surakarta. Adapun judul yang penulis ambil dalam
penyusunan Tugas Akhir ini adalah “PENGARUH REFORMASI BIROKRASI
PERPAJAKAN TERHADAP PENERIMAAN PAJAK DI KPP PRATAMA
SURAKARTA“.
Penyusunan Tugas Akhir ini tidak mungkin dapat terselesaikan tanpa
dukungan dan kerjasama dari semua pihak. Penulis mengucapkan terimakasih
kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penyusunan karya ini.
1. ALLAH SWT yang selalu memberikan kemudahan, kesehatan, keselamatan
dan kemampuan kepada penulis.
2. Bapak Prof. Dr. Bambang Sutopo, M.Com, Ak. selaku Dekan Fakultas
Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta.
3. Bapak Drs. Santoso Tri Hananto, M.Si., Ak. Selaku Ketua Program Diploma
Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta.
4. Bapak Sri Suranta, SE., M.Si., Ak., BKP. selaku Ketua Program Studi
Diploma III Perpajakan Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret
Surakarta.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
7
5. Bapak Anas Wibawa, S.E., M.si., Ak. selaku pembimbing Tugas Akhir yang
telah mengarahkan dan memberikan motivasi secara penuh selama
berlangsungnya penyusunan Tugas Akhir.
6. Bapak Usman, Bapak Junaedi, dan Mas Aat serta keluarga besar KPP
Pratama Surakarta yang telah membantu penulis dalam penyediaan data dan
memberikan ilmu-ilmu dan pengalaman yang sangat bernilai.
7. Bapak Sutanto dan Ibu Sri Lestari atas doa, semangat, dan kasih sayangnya
yang tiada henti bagi penulis.
8. Kakak ku Aryo Budi Satriyo atas doa, motivasi, dan kasih sayangnya.
9. Mas Deni, Mas Andi maturnuwun untuk doa, dukungan dan bantuannya
selama ini.
10. Keluarga besar Sukasdi dan keluarga besar Mitrosaroyo untuk doa, dukungan
dan kasih sayangnya.
11. Wahyu Aji Saputro seseorang yang selalu ada di hati ku terimakasih untuk
doa, waktu, dukungan, kesabarannya, cinta dan kasih sayangnya.
Pengambilan Bahan Galian Golongan C, Pajak Parkir, Pajak lain-
lain.
c. Pembagian pajak berdasarkan sifatnya dapat dibedakan menjadi dua,
yaitu:
1) Pajak Subyektif adalah pajak yang memperhatikan kondisi atau
keadaan Wajib Pajak.
2) Pajak Obyektif adalah pajak yang pada awalnya memperhatikan obyek
yang menyebabkan timbulnya kewajiban membayar, kemudian baru
mencari subyeknya baikorang pribadi maupun badan.
6. Tarif Pajak
Menurut Suandy (2002: 71) ada empat macam tarif pajak, yaitu:
a. Tarif sebanding/ proposional
Tarif berupa persentase yang tetap terhadap berapapun jumlah yang
dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proposional
terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak.
b. Tarif tetap
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
xliii
xliii
Tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah
yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap.
c. Tarif progresif
Persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang
dikenai pajak semakin besar.
Contoh: pasal 17 Undang-undang Pajak penghasilan
Tabel II. 1 Lapisan Penghasilan Kena Pajak
Wajib Pajak Orang Pribadi
Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif Sampai dengan Rp. 50.000.000,00 5 % Di atas Rp. 50.000.000,00 s.d Rp. 250.000.000,00 15 % Di atas Rp. 250.000.000,00 s.d Rp. 500.000.000,00 25 % Di atas Rp. 500.000.000,00 30 %
Menurut kenaikan persentase tarifnya, tarif progresif dibagi:
1) Tarif progresif progresif: kenaikan persentase semakin besar,
2) Tarif progresif tetap: kenaikan persentase tetap, dan
3) Tarif progresif degresif: kenaikan persentase semakin kecil.
d. Tarif degresif
Persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai
pajak semakin besar.
7. Reformasi Birokrasi
a. Pengertian Reformasi
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
xliv
xliv
Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (2005: 939) “Reformasi
adalah perubahan secara drastis untuk perbaikan bidang sosial,
politik, atau agama dalam suatu masyarakat atau negara”.
Reformasi berarti perubahan ke arah yang lebih baik untuk
keperluan masa depan dengan menghentikan penyimpangan-
penyimpangan dan praktik yang salah dengan memperkenalkan
prosedur yang lebih baik. Reformasi merupakan suatu perombakan
menyeluruh dari suatu sistem kehidupan dalam aspek politik,
ekonomi, hukum, sosial atau bidang pendidikan. Reformasi juga
berarti memperbaiki, membenarkan, menyempurnakan dengan
membuat sesuatu yang salah menjadi benar. Oleh karena itu,
reformasi berimplikasi pada mengubah sesuatu untuk menghilangkan
yang tidak sempurna menjadi lebih sempurna seperti melalui
perubahan kebijakan institusional. Karakteristik yang
melatarbelakangi reformasi dalam suatu bidang tertentu diantaranya
adanya keadaan yang tidak memuaskan pada masa yang lalu,
keinginan untuk memperbaikinya pada masa yang akan datang,
adanya perubahan besar-besaran, adanya orang yang melakukan,
adanya pemikiran atau ide-ide baru, adanya sistem dalam suatu
institusi tertentu baik dalam skala kecil seperti sekolah maupun skala
besar seperti negara sekalipun.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
xlv
xlv
Dalam proses mengusahakan reformasi ini, bukan berarti tidak ada
hambatan atau tantangan. Hambatan atau tantangan ini dapat terjadi
baik secara internal maupun eksternal. Dalam internal oganisasi,
sangat dimungkinkan sebagian dari anggota organisasi merasa bahwa
nilai-nilai lama tidak bisa ditinggalkan begitu saja. Hal tersebut
normal dan sangat manusiawi. Pro dan kontra terhadap budaya
baru yang dikembangkan sangatlah wajar. Akan tetapi, apabila ada
rasa nostalgia tentang budaya lama dari sebagian anggota organisasi,
sesungguhnya hal tersebut merupakan sinyal ketidaksetujuan terhadap
budaya organisasi yang sedang dikembangkan. Apabila diantara
pihak-pihak yang tidak setuju akan perubahan bertemu dan
membicarakan tentang kelebihan-kelebihan nilai budaya lama, maka
“Underground Culture” sedang berkembang. Seandainya budaya
tersembunyi terus berkembang, dan kelompok-kelompok tertentu
merasa nyaman terhadap penyimpangan tersebut. Akibatnya akan
tumbuh budaya campuran yang kontraproduktif terhadap tujuan
organisasi.
Hal yang penting dalam proses perubahan budaya organisasi
adalah pimpinan harus dapat mengidentifikasi perubahan mana yang
kiranya akseptabel, karena apabila terjadi situasi dimana perubahan
organisasi merupakan satu-satunya jalan, akan mengakibatkan
“culture shock” yang membawa dampak ketidaknyamanan bagi
sebagian anggota organisasi . Pola penanganan perubahan budaya
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
xlvi
xlvi
bersifat situasional, disesuaikan dengan iklim organisasi, dan tidak
dapat diseragamkan.
b. Pengertian Birokrasi
Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (2005: 156) birokrasi
yaitu:
1) Sistem pemerintahan yang dijalankan oleh pegawai pemerintah karena
telah berpegang pada hiearki dan jenjang jabatan.
2) Cara bekerja atau susunan pekerjaan yang serba lamban serta menurut
tata aturan yang banyak liku-likunya.
Ranadireksa (2007: 244) mengemukakan bahwa:
“Birokrasi adalah susunan jabatan yang bertingkat-tingkat dengan
pengangkatan yang bebas dari pengaruh pihak lain, dengan tingkat
keahlian tertentu, hak dan kekuasaannya ditetapkan dengan teliti”.
Dalam kaitannya dengan penyelenggaraan pemerintahan, birokrasi
sebagai ujung tombak pelaksana pelayanan publik mencakup berbagai
program pembangunan dan kebijaksanaan pemerintah. Akan tetapi dalam
kenyataannya, birokrasi yang dimaksudkan untuk melaksanakan tugas-
tugas umum pemerintahan dan pembangunan tersebut, seringkali
mendapatkan kesan berbeda dari pandangan masyarakat. Birokrasi dalam
penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pelayanan publik sering
terkesan panjang dan berbelit-belit. Akibatnya, birokrasi selalu
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
xlvii
xlvii
mendapatkan citra negatif yang kontraproduktif bagi perkembangan
birokrasi itu sendiri (terutama dalam hal pelayanan publik).
Ada beberapa perubahan yang harus dilakukan untuk
menanggulangi kesan buruk birokrasi yang telah ada selama ini,
menurut Suryono (2007: 19) yaitu:
1) Birokrasi harus lebih mengutamakan sifat pendekatan tugas yang
diarahkan pada aspek pengayoman dan pelayanan masyarakat, serta
menghindarkan kesan pendekatan kekuasaan dan kewenangan.
2) Birokrasi perlu melakukan penyempurnaan organisasi yang bercirikan
organisasi modern, ramping, efektif, dan efisien yang mampu
membedakan antara tugas-tugas yang perlu ditangani dan yang tidak
perlu ditangani (termasuk membagi tugas-tugas yang dapat diserahkan
kepada masyarakat).
3) Birokrasi harus mampu dan mau melakukan perubahan sistem dan
prosedur kerjanya yang lebih berorientasi pada ciri-ciri organisasi
modern, yaitu pelayanan cepat, tepat, akurat, terbuka dengan tetap
mempertahankan kualitas, efesiensi biaya, dan ketepatan waktu.
Birokrasi harus memposisikan diri sebagai fasilitator pelayan publik
yang berperan sebagai agen pembaharu (agent of change)
pembangunan.
4) Birokrasi harus mampu dan mau melakukan transformasi diri dari
birokrasi yang kinerjanya kaku menjadi organisasi birokrasi yang
strukturnya lebih desentralistis, inovatif, fleksibel, dan responsif.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
xlviii
xlviii
c. Reformasi Birokrasi
Menurut http://www.kejaksaan.go.id/, Reformasi Birokrasi pada
hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaruan dan
perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan,
terutama menyangkut aspek-aspek sebagai berikut :
1) Kelembagaan (organisasi)
2) Ketatalaksanaan (business process)
3) Sumber daya manusia aparatur
Reformasi birokrasi menjadi usaha mendesak mengingat
implikasinya yang begitu luas bagi masyarakat dan negara. Perlu
usaha-usaha serius agar pembaharuan birokrasi menjadi lancar dan
berkelanjutan. Berikut ini adalah langkah-langkah yang perlu
ditempuh untuk menuju reformasi birokrasi.
Langkah-langkah internal:
1) Meluruskan orientasi
Reformasi birokrasi harus berorientasi pada demokratisasi dan bukan
pada kekuasaan. Perubahan birokrasi harus mengarah pada amanah
rakyat karena reformasi birokrasi harus bermuara pada pelayanan
masyarakat.
2) Memperkuat komitmen
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
xlix
xlix
Tekad birokrat untuk berubah harus ditumbuhkan. Ini prasyarat
penting, karena tanpa disertai tekad yang kuat dari birokrat untuk
berubah maka reformasi birokrasi akan menghadapi banyak kendala.
Untuk memperkuat tekad perubahan di kalangan birokrat perlu ada
stimulus, seperti peningkatan kesejahteraan akan tetapi pada saat
yang sama tidak memberikan ampun bagi mereka yang membuat kesalahan
atau bekerja tidak benar.
3) Membangun kultur baru
Kultur birokrasi kita begitu buruk, konotasi negatif seperti
mekanisme dan prosedur kerja yang berbelit-belit serta
penyalahgunaan status perlu dirubah. Sebagai perubahannya yaitu
melakukan pembenahan kultur dan etika birokrasi dengan konsep
transparansi, melayani secara terbuka, dan jelas kode etiknya.
4) Rasionalisasi
Struktur kelembagaan birokrasi cenderung gemuk dan tidak efisien.
Rasionalisasi kelembagaan dan personalia menjadi penting
dilakukan agar birokrasi menjadi ramping dan lincah dalam
menyelesaikan permasalahan serta dalam menyesuaikan dengan
perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat, termasuk kemajuan
teknologi informasi.
5) Memperkuat payung hukum
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
l
l
Upaya reformasi birokrasi perlu dilandasi dengan aturan hukum
yang jelas. Aturan hukum yang jelas bisa menjadi koridor dalam
menjalankan perubahan- perubahan .
6) Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia
Semua upaya reformasi birokrasi tidak akan memberikan hasil yang
optimal tanpa disertai sumber daya manusia yang handal dan
profesional.
Langkah-langkah eksternal:
1) Komitmen dan keteladanan elit politik
Reformasi birokrasi merupakan pekerjaan besar karena menyangkut
sistem besar negara yang mengalami tradisi buruk untuk kurun yang
cukup lama. Untuk memutus tradisi lama dan menciptakan tatanan dan
tradisi baru, perlu kepemimpinan yang kuat dan yang patut diteladani.
Kepemimpinan yang kuat berarti hadirnya pemimpin-pemimpin yang
berani dan tegas dalam membuat keputusan. Sedangkan keteladanan
adalah keberanian memberikan contoh kepada bawahan dan masyarakat.
2) Pengawasan masyarakat
Reformasi birokrasi akan berdampak langsung pada masyarakat,
karena peran birokrasi yang utama adalah memberikan pelayanan
kepada masyarakat. Pada tataran ini masyarakat dapat dilibatkan untuk
mengawasi kinerja birokrasi.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
li
li
Seiring dengan program reformasi birokrasi yang dicanangkan oleh
pemerintah sejak tahun 2002 Direktorat Jenderal Pajak menjadi salah satu
pilot project (program percontohan) untuk menjalankan agen dan perubahan
ini. Reformasi birokrasi yang dilaksanakan di Departemen (sekarang
Kementerian) Keuangan Republik Indonesia populer dengan istilah
modernisasi. Modernisasi ini ditandai dengan pembentukan Kantor Pelayanan
Pajak Wajib Pajak Besar yang melayani kewajiban perpajakan untuk Wajib
Pajak pembayar pajak terbesar di Indonesia. Sejak tahun 2007, secara
bertahap dilakukan modernisasi secara menyeluruh pada seluruh Kantor
Pelayanan Pajak yang ada di Indonesia. Modernisasi bukan hanya dilakukan
atas sistem pelayanan, tetapi juga secara menyeluruh, termasuk sistem
manajemen Sumber Daya Manusia.
Reformasi birokrasi di Kementerian Keuangan sebagaimana dinyatakan dalam
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 30/ KMK.01/ 2007 tentang Reformasi
Birokrasi Departemen Keuangan, dilakukan penyempurnaan program reformasi
birokrasi melalui pencanangan program utama sebagai berikut:
a. Penataan Organisasi, meliputi: modernisasi organisasi, pemisahan,
penggabungan, dan penajaman fungsi organisasi;
b. Perbaikan Proses Bisnis, meliputi: analisis dan evaluasi jabatan,
analisis beban kerja, dan penyusunan Standar Operasi Prosedur (SOP);
dan
c. Peningkatan Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM), meliputi:
penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi,
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
lii
lii
pembangunan assessment center, penyusunan pola mutasi, peningkatan
disiplin, dan pengintegrasian Sistem Informasi Manajemen Sumber Daya
Manusia.
Konsep modernisasi pajak adalah pelayanan prima dan pengawasan intensif
dengan pelaksanaan good governance. Tujuannya, meningkatkan kepatuhan
pajak juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap administrasi
perpajakan, serta produktivitas pegawai pajak yang tinggi.
Hal yang mendasar dalam modernisasi pajak adalah terjadinya perubahan
paradigma perpajakan. Dari semula berbasis jenis pajak, sehingga terkesan
ada dikotomi, menjadi berbasis fungsi. Lebih mengedepankan aspek pelayanan
kepada masyarakat. Kemudian didukung oleh fungsi pengawasan,
pemeriksaan, maupun penagihan pajak.
Pembenahan sistem pengelolaan dan manajemen SDM di lingkungan
Direktorat Jenderal Pajak ini diharapkan dapat mengoptimalkan program
penataan organisasi dan penyempurnaan proses bisnis yang menjadi bagian
dari tiga pilar utama Reformasi Birokrasi di Direktorat Jenderal Pajak.
Direktorat Jenderal Pajak merencanakan mengimplementasikan program
modernisasi perpajakan secara komprehensif yang mencakup semua lini
operasi organisasi secara nasional.
Selain modernisasi di bidang business process yang mencakup
penyempurnaan sistem dan prosedur perpajakan, sistem pengawasan, sistem
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
liii
liii
pelayanan, serta sistem penyuluhan, Direktorat Jenderal Pajak juga telah
menyempurnakan program modernisasi melalui bidang teknologi informasi. Hal
tersebut mencakup peluncuran produk-produk e-system, yaitu e-registration
(pendaftaran NPWP secara online), MP3 (Monitoring Pelaporan Pembayaran
Pajak), e-filing (pelaporan SPT secara online), dan pengembangan Sistem
Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP). Selain itu juga tersedia sistem
informasi terpadu atau Integrated Information System yang dapat diakses
melalui situs www.pajak.go.id.
Modernisasi dapat dikatakan sebagai sebuah komitmen, dalam hal ini adalah
komitmen dari pemerintah sendiri untuk memperbaiki administrasi
kepemerintahannya dan komitmen dari sumber daya yang terlibat untuk
meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan kepada Wajib Pajak sebagai
konsumen. Jika kualitas sumber daya sudah ditingkatkan, maka secara siklus
iklim pelayanan akan positif sehingga kinerja Direktorat Jenderal Pajak
sebagai sebuah organisasi akan semakin baik.
B. PEMBAHASAN MASALAH
1. Untuk mengetahui perbandingan realisasi dan target penerimaan pajak di KPP
Pratama Surakarta sebelum dan sesudah Reformasi Birokrasi
Reformasi Birokrasi Perpajakan merupakan suatu sistem yang dicetuskan
oleh pemerintah yang pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
liv
liv
pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan
pemerintahan. Reformasi Birokrasi Perpajakan sudah dicanangkan sejak lama
tetapi baru dilaksanakan pada tahun 2007. Salah satu KPP Pratama yang
terkena dampak dari perubahan sistem ini adalah KPP Pratama Surakarta
dimana KPP Pratama di kota Solo ini mempunyai peningkatan penerimaan pajak
yang sangat signifikan setelah adanya Reformasi Birokrasi Perpajakan. Maka
dari itu untuk mengetahui perbandingan antara realisasi dan target
penerimaan pajak baik sebelum reformasi maupun setelah reformasi birokrasi
perpajakan yaitu:
a. Rumus untuk mengetahui tingkat efektivitas penerimaan pajak:
b. Rumus untuk mengetahui tingkat pertumbuhan penerimaan pajak (Halim,
2004):
Keterangan:
r = Laju Pertumbuhan
pt = Realisasi penerimaan Pajak tahun berikutnya
po = Realisasi Penerimaan Pajak tahun sebelumnya
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
lv
lv
Berikut adalah tabel perbandingan penerimaan pajak yang ada di KPP
Pratama Surakarta sebelum dan setelah reformasi birokrasi perpajakan.
Tabel II.2
Efektivitas Penerimaan Pajak di Kota Surakarta berdasar Jenis-jenis Pajaknya dari tahun 2007-2010
(dalam Rupiah)
a. PPH
Tahun Target Realisasi Efektivitas
(%)
2007 337.380.268.031 267.259.922.919 79,22
2008 325.862.846.057 321.289.687.287 98,60
2009 346.315.388.302 359.865.369.377 103,91
2010 409.059.269.449 400.062.048.835 97,80
Berdasar data diatas dapat dilihat bahwa tingkat efektivitas penerimaan
PPH di KPP Pratama Surakarta belum efektif setiap tahunnya. Hal ini
disebabkan tidak semua target penerimaan PPH yang telah ditetapkan
dapat tercapai, hanya pada tahun 2009 saja target penerimaan PPH dapat
tercapai dikarenakan efektivitas penerimaan PPH telah efektif yaitu
sebesar 103,91% yang berarti telah melampaui target yang ditetapkan.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
lvi
lvi
Untuk target penerimaan PPH yang tidak tercapai misal pada tahun 2007
efektivitas penerimaan PPH hanya sebesar 79,22%, . Pada tahun 2008
efektivitas penerimaan PPH juga belum efektif karena efektivitasnya
sebesar 98,60%. Dan pada tahun 2010 efektivitas penerimaan PPH juga
belum efektif karena efektivitasnya sebesar 97,80%.
b. PPN dan PPnBM
Tahun Target Realisasi Efektivitas
(%)
2007 143.964.528.467 149.606.922.568 103,92
2008 187.565.540.420 158.505.745.364 84,51
2009 186.844.111.162 166.575.827.878 89,15
2010 246.794.133.780 163.518.678.447 66,26
Berdasar data diatas penerimaan PPN dan PPnBM dapat dikatakan tidak
stabil. Pada tahun 2007 target telah tercapai yaitu sebesar 103,92% akan
tetapi secara umum dari tahun 2008 sampai tahun 2010 malah sebaliknya
target tidak dapat tercapai. Bahkan pada tahun 2010 terjadi penurunan
sebesar Rp 3.057.149.431,- atau 22,89% dari realisasi di tahun 2009.
Penurunan terjadi disebabkan karena tidak meningkatnya volume tingkat
penjualan baik penjualan berupa barang maupun jasa di Kota Solo pada
tahun 2010.
c. PBB dan BPHTB
Tahun Target Realisasi Efektivitas
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
lvii
lvii
(%)
2007
2008
-
64.025.655.000
-
60.853.382.314
-
95,05
2009 75.087.137.000 75.179.040.812 100,12
2010 81.838.013.212 86.115.353.243 105,23
Berdasar data diatas PBB dan BPHTB di Kota Solo selalu mengalami
peningkatan realisasi setiap tahunnya. Dapat dilihat setiap tahun target
yang ditetapkan selalu tercapai. Hanya pada tahun 2008 saja yang
targetnya tidak tercapai karena hanya sebesar 95,05%. Tetapi secara umum
realisasi PBB dan BPHTB di Kota Solo terus meningkat. Banyaknya
pembangunan berupa gedung-gedung bertingkat seperti mall, apartemen
dan gedung perkantoran menjadi salah satu faktornya.
d. Pendapatan atas Pajak Lainnya
Tahun Target Realisasi Efektivitas
(%)
2007 21.719.913.500 18.502.523.206 85,19
2008 16.680.633.571 19.270.704.516 115,53
2009 17.140.054.318 20.105.177.168 117,30
2010 24.589.695.795 21.549.903.724 87,64
Berdasar data diatas Pendapatan atas Pajak Lainnya di Kota Solo
tingkat efektivitasnya tidak tercapai. Misal pada tahun 2007 belum
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
lviii
lviii
tercapai karena efektivitasnya hanya sebesar 85,19% dan tahun 2010
target juga tidak tercapai dan hanya sebesar 87,64%. Akan tetapi pada
tahun 2008 target dapat tercapai yaitu target yang ditetapkan sebesar Rp
16.680.633.571,- menjadi realisasinya sebesar Rp 19.270.704.516,- atau
115,53% . Pada tahun 2009 telah melampaui target sebesar 117,30%.
Faktor yang mempengaruhi tidak stabilnya Pajak Lainnya yaitu setiap
tahun mungkin transaksi keuangan yang dilakukan tidak tentu atau
berubah-ubah. Seperti penjualan bea materai. Bea materai tidak selalu
digunakan hanya apabila ada pembuatan perjanjian, kontrak, dan surat
pernyataan yang bersifat resmi saja baru digunakan.
Dari semua penjelasan-penjelasan diatas serta perbandingan antara
realisasi dengan target dari tahun ke tahun berdasar jenis pajaknya maka
dapat disimpulkan bahwa tingkat efektivitas Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Surakarta secara umum setelah adanya Reformasi Birokrasi
Perpajakan mengalami peningkatan penerimaan pajaknya.
Tabel II.3
Tingkat Pertumbuhan Penerimaan Pajak di Kota Surakarta berdasar Total Penerimaan Pajak dari tahun 2006-2010