PROVINSI BANTEN PERATURAN WALIKOTA TANGERANG … Perwal... · salinan provinsi banten peraturan walikota tangerang selatan nomor 19 tahun 2018xxxx tentang perubahan atas peraturan
Post on 11-Aug-2019
230 Views
Preview:
Transcript
SALINAN
PROVINSI BANTEN
PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN
NOMOR 19 TAHUN 2018XXXX
TENTANG
PERUBAHAN ATAS
PERATURAN WALIKOTA NOMOR 46 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN,
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA TANGERANG SELATAN,
Menimbang : a. bahwa Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas,
Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah telah
ditetapkan dengan Peraturan Walikota Tangerang
Selatan Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja
Sekretariat Daerah;
b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi dalam hal tugas
dan fungsi Bagian pada Sekretariat Daerah, beberapa
Bagian perlu dilakukan penguatan kelembagaan yang
tepat fungsi dan tepat ukuran, sehingga Peraturan
Walikota Tangerang Selatan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a perlu dilakukan perubahan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan
Atas Peraturan Walikota Nomor 46 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas,
Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah;
- 2 -
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Kota Tangerang Selatan Di Provinsi
Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4935);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 5
Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2016
Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang
Selatan Nomor 69);
6. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang
Selatan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran
Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 72);
- 3 -
7. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 46
Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah
(Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2016
Nomor 46);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN WALIKOTA NOMOR 46 TAHUN 2016
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS,
FUNGSI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH.
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Tangerang
Selatan Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja
Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan
Tahun 2016 Nomor 46), diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan huruf k Pasal 23 diubah, sehingga Pasal 23
berbunyi sebagai berikut:
Pasal 23
Kepala Bagian Pemerintahan dalam melaksanakan
tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22
menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan fasilitasi penyusunan rancangan
kebijakan umum di lingkup urusan administrasi
kependudukan dan pencatatan sipil, ketentraman
dan ketertiban umum serta perlindungan
masyarakat, sub urusan kebakaran dan bencana,
unsur penunjang pendapatan daerah,
pengawasan, DPRD dan Sekretariat DPRD,
kesatuan bangsa dan politik, Kecamatan dan
kelurahan;
- 4 -
b. pelaksanaan fasilitasi rancangan perumusan
kebijakan strategis dan teknis norma, standar,
prosedur dan kriteria di lingkup subbagian
pemerintahan umum, bina kecamatan dan
kerjasama;
c. pelaksanaan fasilitasi pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan kebijakan umum, strategis dan
teknis di lingkup bidang pemerintahan;
d. pelaksanaan fasilitasi pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan program kerja perangkat daerah
dilingkup bidang pemerintahan;
e. pengoordinasian dan penyusunan pelaporan hasil
pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan
pemerintah daerah dan atau program kerja di
lingkup bidang pemerintahan;
f. pelaksanaan fasilitasi layanan administrasi dan
pengelolaan naskah dinas di lingkup bidang
pemerintahan;
g. penyusunan dan penetapan dokumen
perencanaan dan pelaksanaan program dan
kegiatan di lingkup Bagian Pemerintahan;
h. pembinaan, pengawasan, pengendalian,
pemantauan dan pelaporan pelaksanan program
dan kegiatan serta pelaksanaan tugas pegawai
dilingkup Bagian Pemerintahan;
i. pelaksanan pembinaan/bimbingan teknis/
workshop/seminar/sosialisasi/ internalisasi
seluruh perangkat daerah terkait bidang
pemerintahan;
j. penyelenggaraan rapat koordinasi lintas sektoral
dan safari pembangunan;
k. penyusunan Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah dan fasilitasi penyusunan
laporan standar pelayanan minimal;
l. penataan batas daerah dan nama rupabumi;
m. pengoordinasian penataan kecamatan dan
kelurahan;
- 5 -
n. pengoordinasian, monitoring dan evaluasi
kerjasama daerah;
o. pelaksanan pembinaan/bimbingan
teknis/workshop/seminar/sosialisasi/
internalisasi seluruh perangkat daerah terkait
bidang pemerintahan;
p. pelaksanaan pengelolaan pengoordinasian
ketatausahaan pelayanan fungsi rumpun Asisten
Tata Pemerintahan;
q. pelaporan dan evaluasi pelaksanan tugas pegawai
di lingkup bagian pemerintahan; dan
r. pelaksanaan tugas lain dari atasan sesuai dengan
tugas dan fungsi.
2. Ketentuan huruf n Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi
sebagai berikut:
Pasal 24
Kepala Subbagian Pemerintahan Umum memiliki
tugas:
a. memfasilitasi penyusunan rancangan kebijakan
umum di lingkup urusan administrasi
kependudukan dan pencatatan sipil, ketentraman
dan ketertiban umum serta perlindungan
masyarakat, sub urusan kebakaran dan bencana,
unsur penunjang pendapatan daerah,
pengawasan, DPRD dan Sekretariat DPRD,
kesatuan bangsa dan politik;
b. mempersiapkan penyusunan rancangan
perumusan kebijakan strategis dan teknis norma,
standar, prosedur dan kriteria di lingkup
subbagian pemerintahan umum;
c. mempersiapkan pelaksanaan fasilitasi
pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan
umum, strategis dan teknis di lingkup bidang
pemerintahan umum;
- 6 -
d. mempersiapkan pelaksanaan fasilitasi
pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program
kerja perangkat daerah di lingkup bidang
pemerintahan umum;
e. mempersiapkan bahan pelaporan hasil
pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan
pemerintah daerah dan atau program kerja di
lingkup bidang pemerintahan umum;
f. menyelenggarakan layanan administrasi dan
pengelolaan naskah dinas dilingkup bidang
pemerintahan umum;
g. penyusunan dan penetapan dokumen
perencanaan dan pelaksanaan program dan
kegiatan di lingkup subbagian pemerintahan
umum;
h. melaksanakan pembinaan, pengawasan,
pengendalian, pemantauan dan pelaporan
pelaksanan program dan kegiatan serta
pelaksanaan tugas pegawai di lingkup subbagian
pemerintahan umum;
i. melaksanakan pembinaan/bimbingan teknis/
workshop/seminar/sosialisasi/ internalisasi
seluruh perangkat daerah terkait bidang
pemerintahan umum;
j. menyusun dokumen perencanaan dan
pelaksanaan program kegiatan di lingkup
Subbagian Pemerintahan Umum;
k. melaksanakan pembinaan, pengawasan,
pengendalian dan pemantauan pelaksanan
program, kegiatan dan tugas pegawai di lingkup
Subbagian Pemerintahan Umum;
l. melaksanakan pembinaan/bimbingan teknis/
workshop/seminar/sosialisasi/ internalisasi
perangkat daerah di lingkup urusan pemerintahan
umum;
m. menyelenggarakan rapat koordinasi lintas sektoral
dan regional;
- 7 -
n. menyiapkan bahan dan analisa Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan
fasilitasi penyusunan laporan standar pelayanan
minimal;
o. melaksanakan fasilitasi penataan batas daerah
dan nama rupabumi;
p. menyelenggarakan kegiatan safari pembangunan;
q. menyusun laporan dan melakukan evaluasi
pelaksanaan tugas pegawai pada Subbagian
Pemerintahan Umum; dan
r. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan
sesuai dengan tugas.
3. Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 28
Kepala Bagian Organisasi dan Kinerja Aparatur dalam
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 27 menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan fasilitasi penyusunan rancangan
kebijakan umum di lingkup penataan
kelembagaan organisasi Perangkat Daerah,
peningkatan kinerja aparatur, ketatalaksanaan
dan pembinaan pelayanan publik;
b. pelaksanaan fasilitasi rancangan perumusan
kebijakan strategis dan teknis norma, standar,
prosedur dan kriteria di lingkup penataan
kelembagaan organisasi Perangkat Daerah,
peningkatan kinerja aparatur, ketatalaksanaan
dan pembinaan pelayanan publik;
c. pelaksanaaan fasilitasi pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan kebijakan umum, strategis dan
teknis di lingkup penataan kelembagaan
organisasi Perangkat Daerah, peningkatan kinerja
aparatur, ketatalaksanaan dan pembinaan
pelayanan publik;
- 8 -
d. pelaksanaan fasilitasi pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan program kerja Perangkat Daerah di
lingkup penataan kelembagaan organisasi
Perangkat Daerah, peningkatan kinerja aparatur,
ketatalaksanaan dan pembinaan pelayanan
publik;
e. pengoordinasian pelaporan hasil pemantauan dan
evaluasi pelaksanaan kebijakan Pemerintah
Daerah dan atau program kerja di lingkup
penataan kelembagaan organisasi Perangkat
Daerah, peningkatan kinerja aparatur,
ketatalaksanaan dan pembinaan pelayanan
publik;
f. pelaksanaan fasilitasi layanan administrasi dan
pengelolaan naskah dinas di lingkup bagian
organisasi dan kinerja aparatur;
g. penetapan dokumen perencanaan dan
pelaksanaan program dan kegiatan di lingkup
bagian organisasi dan kinerja aparatur;
h. pelaksanaan pembinaan, pengawasan,
pengendalian, pemantauan dan pelaporan
pelaksanan program dan kegiatan serta
pelaksanaan tugas pegawai di lingkup bagian
organisasi dan kinerja aparatur;
i. pelaksanaan pembinaan/bimbingan teknis/
workshop/ seminar/ sosialisasi/ internalisasi
seluruh Perangkat Daerah terkait bidang
organisasi dan kinerja aparatur;
j. pelaksanaan penataan kelembagaan Perangkat
Daerah dan unit pelaksana teknis;
k. pelaksanaan penataan manajemen Aparatur Sipil
Negara;
l. pelaksanaan penataan dan penyusunan
ketatalaksanaan, norma standar prosedur dan
kriteria pada Perangkat Daerah;
- 9 -
m. pelaksanaan pembinaan dan evaluasi pelayanan
publik dan survei kepuasan masyarakat terhadap
layanan publik;
n. pelaksanaan pembinaan dan monitoring capaian
Reformasi Birokrasi Kota Tangerang Selatan;
o. penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Daerah;
p. pelaporan dan mengevaluasi pelaksanan tugas
pegawai di lingkup Bagian Organisasi dan Kinerja
Aparatur;
q. pelaksanaan tugas lain dari atasan sesuai tugas
dan fungsi.
4. Ketentuan huruf a Pasal 29 diubah dan ditambahkan 2
(dua) huruf yakni huruf o dan huruf p, sehingga
berbunyi Pasal 29 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 29
Kepala Subbagian Kelembagaan memiliki tugas:
a. memfasilitasi penyusunan rancangan kebijakan
umum di lingkup Subbagian Kelembagaan;
b. mempersiapkan penyusunan rancangan
perumusan kebijakan strategis dan teknis norma,
standar, prosedur dan kriteria di lingkup
Subbagian Kelembagaan;
c. mempersiapkan pelaksanaan fasilitasi
pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan
umum, strategis dan teknis di lingkup bidang
kelembagaan;
d. mempersiapkan bahan pelaporan hasil
pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan
Pemerintah Daerah dan atau program kerja di
lingkup bidang kelembagaan;
e. menyelenggarakan layanan administrasi dan
pengelolaan naskah dinas di lingkup bidang
kelembagaan;
- 10 -
f. menyusun dokumen perencanaan dan
pelaksanaan program dan kegiatan di lingkup
Subbagian Kelembagaan;
g. melaksanakan pembinaan, pengawasan,
pengendalian, pemantauan dan pelaporan
pelaksanan program dan kegiatan serta
pelaksanaan tugas pegawai di lingkup Subbagian
Kelembagaan;
h. menyelenggarakan ketatausahaan di lingkup
bagian organisasi dan kinerja aparatur;
i. melaksanakan pembinaan/ bimbingan teknis/
workshop/ seminar/ sosialisasi/ internalisasi
Perangkat Daerah di lingkup urusan penataan
kelembagaan Perangkat Daerah dan unit
pelaksana teknis;
j. menyiapkan bahan kajian analisis penataan/
penguatan kelembagaan Perangkat Daerah;
k. melaksanakan rapat koordinasi dan evaluasi
pelaksanaan kewenangan, tugas dan fungsi
Perangkat Daerah serta Unit Kerja;
l. melaksanakan agenda road map reformasi
birokrasi pada area/bidang kelembagaan;
m. menyusun laporan dan melakukan evaluasi
pelaksanaan tugas pegawai pada subbagian
Kelembagaan;
n. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan
sesuai dengan tugas;
o. menyiapkan bahan dan fasilitasi penyusunan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah; dan
p. memfasilitasi Penyusunan Laporan Capaian Road
Map Reformasi Birokrasi di Kota Tangerang
Selatan.
- 11 -
5. Ketentuan Pasal 30 huruf l diubah dan ditambahkan 1
(satu) huruf yakni huruf o, sehingga berbunyi Pasal
30 sebagai berikut:
Pasal 30
Kepala Subbagian Peningkatan Kinerja Aparatur
memiliki tugas:
a. memfasilitasi penyusunan rancangan kebijakan
umum di lingkup penataan dan pembinaan
peningkatan kinerja aparatur sipil negara;
b. mempersiapkan penyusunan rancangan
perumusan kebijakan strategis dan teknis norma,
standar, prosedur dan kriteria di lingkup
subbagian Peningkatan Kinerja Aparatur;
c. mempersiapkan pelaksanaan fasilitasi
pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan
umum, strategis dan teknis di lingkup bidang
Peningkatan Kinerja Aparatur;
d. mempersiapkan bahan pelaporan hasil
pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan
Pemerintah Daerah dan atau program kerja di
lingkup bidang Peningkatan Kinerja Aparatur;
e. menyelenggarakan layanan administrasi dan
pengelolaan naskah dinas di lingkup bidang
Peningkatan Kinerja Aparatur;
f. menyusun dokumen perencanaan dan
pelaksanaan program dan kegiatan di lingkup
subbagian Peningkatan Kinerja Aparatur;
g. melaksanakan pembinaan, pengawasan,
pengendalian, pemantauan dan pelaporan
pelaksanan program dan kegiatan serta
pelaksanaan tugas pegawai di lingkup subbagian
Peningkatan Kinerja Aparatur;
- 12 -
h. melaksanakan pembinaan/ bimbingan teknis/
workshop/ seminar/ sosialisasi/ internalisasi
perangkat daerah di lingkup urusan Peningkatan
Kinerja Aparatur;
i. menyusun dan mengoordinasikan analisa jabatan,
analisa beban kerja dan evaluasi jabatan pada
seluruh Perangkat Daerah;
j. menyusun dan mengoordinasikan standar
kompetensi jabatan pada seluruh Perangkat
Daerah;
k. melaksanakan agenda road map reformasi
birokrasi pada area/bidang manajemen
perubahan dan SDM;
l. menyelenggarakan monitoring dan evaluasi
terhadap pelaksanaan dan pemanfaatan hasil
Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, Evaluasi
Jabatan oleh Perangkat Daerah.
m. menyusun laporan dan melakukan evaluasi
pelaksanaan tugas pegawai pada Subbagian
Peningkatan Kinerja Aparatur;
n. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan
sesuai dengan tugas; dan
o. menyelenggarakan pengumpulan dan pengolahan
bahan untuk penyusunan intrumen Evaluasi
Kinerja Perangkat Daerah.
6. Ketentuan huruf j Pasal 31 diubah, sehingga Pasal 31
berbunyi sebagai berikut:
Pasal 31
Kepala Subbagian Ketatalaksanaan dan Bina Pelayanan
Publik memiliki tugas:
a. memfasilitasi penyusunan rancangan kebijakan
umum di lingkup penataan dan penyusunan
ketatalaksanaan dan pembinaan pelayanan
publik;
- 13 -
b. mempersiapkan penyusunan rancangan
perumusan kebijakan strategis dan teknis norma,
standar, prosedur dan kriteria di lingkup
subbagian ketatalaksanaan dan bina pelayanan
publik;
c. mempersiapkan pelaksanaan fasilitasi
pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan
umum, strategis dan teknis di lingkup bidang
ketatalaksanaan dan bina pelayanan publik;
d. mempersiapkan bahan pelaporan hasil
pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan
pemerintah daerah dan atau program kerja di
lingkup bidang ketatalaksanaan dan bina
pelayanan publik;
e. menyelenggarakan layanan administrasi dan
pengelolaan naskah dinas di lingkup bidang
ketatalaksanaan dan bina pelayanan publik;
f. menyusun dokumen perencanaan dan
pelaksanaan program dan kegiatan di lingkup
subbagian ketatalaksanaan dan bina pelayanan
publik;
g. melaksanakan pembinaan, pengawasan,
pengendalian, pemantauan dan pelaporan
pelaksanan program dan kegiatan serta
pelaksanaan tugas pegawai di lingkup subbagian
ketatalaksanaan dan bina pelayanan publik;
h. melaksanakan pembinaan/bimbingan teknis/
workshop/ seminar/ sosialisasi / internalisasi
perangkat daerah di lingkup urusan
ketatalaksanaan dan bina pelayanan publik;
i. memfasilitasi, menyusun dan melaporkan survei
kepuasan masyarakat;
j. memfasilitasi persiapan Kompetisi Inovasi
Pelayanan Publik Tingkat Kota Tangerang Selatan;
- 14 -
k. memfasilitasi penyusunan norma standar
prosedur dan kriteria pada Perangkat Daerah;
l. memfasilitasi persiapan proses manajemen mutu
dan profil pelayanan publik;
m. melaksanakan agenda road map reformasi
birokrasi pada area/bidang ketatalaksanaan dan
pelayanan publik;
n. menyusun laporan dan melakukan evaluasi
pelaksanaan tugas pegawai pada subbagian
Ketatalaksanaan dan bina pelayanan publik; dan
o. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan
sesuai dengan tugas.
7. Ketentuan Pasal 36 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 36
Kepala Subbagian Dokumentasi Hukum memiliki
tugas:
a. mempersiapkan penyusunan rancangan
perumusan kebijakan strategis dan teknis norma,
standar, prosedur dan kriteria urusan
dokumentasi hukum;
b. menyiapkan bahan dan dokumen pendukung
kegiatan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
kebijakan pemerintahan daerah di bidang
dokumentasi hukum;
c. mempersiapkan bahan pelaporan hasil
pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan
pemerintah daerah terkait urusan dokumentasi
hukum;
d. menyelenggarakan layanan administrasi dan
pengelolaan tata naskah dinas dan arsip di lingkup
subbagian dokumentasi hukum;
- 15 -
e. menyusun dokumen perencanaan dan
pelaksanaan program kegiatan di lingkup
subbagian dokumentasi hukum;
f. melaksanakan pembinaan, pengawasan,
pengendalian dan pemantauan pelaksanan
program, kegiatan dan tugas pegawai di lingkup
subbagian dokumentasi hukum;
g. menyelenggarakan ketatausahaan di lingkup
bagian hukum;
h. melaksanakan pembinaan/bimbingan teknis/
workshop/seminar/sosialisasi/internalisasi
perangkat daerah di lingkup urusan dokumentasi
dan pengkajian produk hukum;
i. menyiapkan bahan penerbitan lembaran daerah:
j. melaksanakan autentifikasi, abstraksi, dan
kodifikasi produk hukum daerah;
k. menyiapkan bahan identifikasi analisis produk
hukum daerah;
l. melaksanakan sosialisasi produk hukum daerah
melalui media cetak dan elektronik;
m. memfasilitasi dan melaksanakan program
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
n. melaksanakan pengelolaan dan pelayanan
perpustakaan hukum Sekretariat Daerah;
o. menyusun laporan dan melakukan evaluasi
pelaksanaan tugas pegawai pada Subbagian
dokumentasi hukum; dan
p. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan
sesuai dengan tugas.
- 16 -
8. Ketentuan Pasal 40 ditambahkan 3 (tiga ) huruf yakni
huruf q, huruf r, dan huruf s, sehingga Pasal 40
berbunyi sebagai berikut:
Pasal 40
Kepala Bagian Perekonomian dalam melaksanakan
tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39
menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan fasilitasi penyusunan rancangan
kebijakan umum di lingkup urusan perindustrian,
perdagangan, pariwisata, koperasi, usaha kecil
dan menengah, ketahanan pangan, pertanian,
perikanan, tenaga kerja, transmigrasi, penanaman
modal, Badan Usaha Milik Daerah;
b. pelaksanaan fasilitasi rancangan perumusan
kebijakan strategis dan teknis norma, standar,
prosedur dan kriteria di lingkup subbagian bina
pengembangan ekonomi, bina investasi dan Badan
Usaha Milik Daerah serta bina tenaga kerja dan
ketahanan pangan;
c. pelaksanaan fasilitasi pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan kebijakan umum, strategis dan
teknis di lingkup bidang perekonomian;
d. pelaksanaan fasilitasi pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan program kerja Perangkat Daerah di
lingkup bidang bina pengembangan ekonomi, bina
investasi dan Badan usaha milik daerah serta bina
tenaga kerja dan ketahanan pangan;
e. pengoordinasian dan penyusunan pelaporan hasil
pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan
Pemerintah Daerah dan atau program kerja di
lingkup bidang bina pengembangan ekonomi, bina
investasi dan Badan Usaha Milik Daerah serta
bina tenaga kerja dan ketahanan pangan;
- 17 -
f. pelaksanaan fasilitasi layanan administrasi dan
pengelolaan naskah dinas di lingkup bagian
perekonomian;
g. penyusunan dan penetapan dokumen
perencanaan dan pelaksanaan program dan
kegiatan di lingkup bagian perekonomian;
h. pembinaan, pengawasan, pengendalian,
pemantauan dan pelaporan pelaksanan program
dan kegiatan serta pelaksanaan tugas pegawai di
lingkup bagian perekonomian;
i. pelaksanan pembinaan/ bimbingan teknis/
workshop/ seminar/ sosialisasi/ internalisasi
seluruh perangkat daerah terkait bidang
perekonomian;
j. pengoordinasian kebijakan pelaksanaan promosi
potensi di bidang perindustrian, perdagangan,
jasa, penanaman modal, pengembangan
pariwisata, koperasi dan usaha kecil menengah;
k. pengoordinasian monitoring dan evaluasi terhadap
industri, perdagangan, jasa, penanaman modal,
pengembangan pariwisata, koperasi dan usaha
kecil menengah;
l. pengoordinasian hasil monitoring dan survei indek
harga kebutuhan pokok;
m. pengoordinasian hasil monitoring kegiatan Badan
Usaha Milik Daerah;
n. pelaksanaan pengelolaan pengoordinasian
ketatausahaan pelayanan fungsi rumpun Asisten
Ekonomi dan pembangunan;
o. pelaporan dan evaluasi pelaksanan tugas pegawai
di lingkup bagian perekonomian;
p. pelaksanaan tugas lain dari atasan sesuai tugas
dan fungsi;
q. pengoordinasian pelaksanaan rapat dengan
Perangkat Daerah teknis terkait program kerja
forum tanggungjawab sosial lingkungan;
- 18 -
r. penetapan hasil monitoring dan evaluasi program
kerja tahunan forum tanggungjawab sosial
lingkungan; dan
s. pengoordinasian pemberian penghargaan bagi
perseroan terbatas.
9. Ketentuan Pasal 42 ditambahkan 3 (tiga ) huruf yakni
huruf n, huruf o, dan huruf p, sehingga Pasal 42
berbunyi sebagai berikut:
Pasal 42
Kepala Subbagian Bina Investasi dan Badan Usaha
Milik Daerah memiliki tugas:
a. menyiapkan bahan rancangan perumusan
kebijakan strategis dan teknis norma, standar,
prosedur dan kriteria urusan bina investasi dan
Badan Usaha Milik Daerah;
b. menyiapkan bahan dan dokumen pendukung
kegiatan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
kebijakan pemerintahan daerah di bidang
penanaman modal dan pelayanan terpadu satu
pintu serta Badan Usaha Milik Daerah;
c. menyiapkan bahan dan dokumen pendukung
kegiatan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
program kerja serta tugas fungsi di lingkup urusan
penanaman modal dan pelayanan terpadu satu
pintu serta Badan Usaha Milik Daerah;
d. menganalisa pelaporan hasil pemantauan dan
evaluasi pelaksanaan kebijakan Pemerintah
Daerah dan atau program kerja serta tugas fungsi
penanaman modal dan pelayanan terpadu satu
pintu serta Badan Usaha Milik Daerah;
e. menyelenggarakan layanan administrasi dan
pengelolaan tata naskah dinas dan arsip di lingkup
subbagian bina investasi dan Badan Usaha Milik
Daerah;
- 19 -
f. menyusun dokumen perencanaan dan
pelaksanaan program kegiatan di lingkup
subbagian bina investasi dan Badan Usaha Milik
Daerah;
g. melaksanakan pembinaan, pengawasan,
pengendalian dan pemantauan pelaksanan
program, kegiatan dan tugas pegawai di lingkup
subbagian Bina Investasi dan Badan Usaha Milik
Daerah;
h. memfasilitasi pelaksanaan pembinaan/
bimbingan teknis/ workshop/ seminar/
sosialisasi/ internalisasi Perangkat Daerah di
lingkup Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu serta Badan Usaha Milik Daerah;
i. menyiapkan bahan koordinasi dengan Badan
Usaha Milik Daerah;
j. menyiapkan pelaksanaan monitoring kegiatan
Badan Usaha Milik Daerah;
k. melaksanaan pengelolaan pengoordinasian
ketatausahaan pelayanan fungsi rumpun Asisten
Ekonomi dan pembangunan;
l. menyusun laporan dan melakukan evaluasi
pelaksanaan tugas pegawai pada Subbagian Bina
Investasi dan Badan Usaha Milik Daerah; dan
m. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan
sesuai dengan tugas;
n. menyiapkan dan memfasilitasi rapat dengan
perangkat daerah teknis terkait program kerja
forum tanggungjawab sosial lingkungan;
o. menyusun hasil monitoring dan evaluasi program
kerja tahun forum tanggungjawab sosial
lingkungan; dan
p. memfasilitasi pemberian penghargaan bagi
perseroan terbatas.
- 20 -
10. Ketentuan Pasal 57 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 57
Kepala Bagian Umum dan Protokol dalam
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 56 menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan fasilitasi rancangan perumusan
kebijakan teknis norma, standar, prosedur dan
kriteria di bagian umum dan protokol;
b. pelaksanaan fasilitasi pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan kebijakan teknis pemerintahan
daerah di bidang tata usaha pimpinan, protokol
dan umum;
c. pengoordinasian dan penyusunan pelaporan hasil
pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan
teknis Pemerintah Daerah di bidang tata usaha
pimpinan, protokol dan umum;
d. pelaksanaan fasilitasi layanan administrasi di
bidang tata usaha pimpinan, protokol dan umum;
e. perumusan penyusunan dokumen perencanaan
dan pelaksanaan program kegiatan di lingkup
bagian umum dan protokol;
f. pembinaan, pengawasan, pengendalian dan
pemantauan program dan kegiatan di lingkup
bagian umum dan protokol;
g. pembinaan, pengawasan, pengendalian dan
pengendalian pelaksanaan tugas pegawai di
lingkup bagian umum dan protokol;
h. pengoordinasian layanan administrasi dan
pengelolaan tata naskah dinas manual dan
elektronik Walikota dan Wakil Walikota;
i. pengoordinasian penatausahaan dokumen arsip
lingkup Sekretariat Daerah;
- 21 -
j. pemantauan jadwal pelaksanaan kegiatan
Walikota dan Wakil Walikota dengan Unit Kerja
yang terkait;
k. pengoordinasian jadwal pelaksanaan kegiatan
Walikota dan Wakil Walikota dengan Unit Kerja
dan Perangkat Daerah yang terkait;
l. pelaksanaan evaluasi bahan/materi/sambutan
kegiatan Walikota dan Wakil Walikota;
m. pengoordinasian dokumentasi, media, jika
diperlukan pada kegiatan Walikota, Wakil
Walikota dan Sekretaris Daerah dengan Unit Kerja
dan Perangkat Daerah;
n. pemantauan dan pengoordinasian pelaksanaan
kunjungan kerja/acara kedinasan yang dihadiri
unsur pimpinan dari Perangkat Daerah dengan
instansi/Pemerintah Daerah lain;
o. pelaksanaan administrasi layanan perjalanan
dinas di lingkup Sekretariat Daerah dan unsur
pimpinan dan perjalanan dinas luar negeri di
lingkup Pemerintah Daerah;
p. pemantauan penyelenggaraan kebutuhan dan
pemeliharaan rumah tangga Walikota dan Wakil
Walikota;
q. penetapan rencana kebutuhan barang pakai habis
alat tulis kantor di lingkup Sekretariat Daerah;
r. pengoordinasian pengelolaan dan pemanfaatan
kantin, lapangan, plaza, parkir serta sarana dan
prasarana lainnya di kawasan pusat
pemerintahan;
s. pengoordinasian tenaga pengamanan kantor,
petugas parkir dan penerima tamu (receptionist);
t. pelaksanaan pejabat pengelola informasi publik
Sekretariat Daerah;
- 22 -
u. pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas
pegawai di lingkup bagian tata usaha pimpinan,
protokol dan umum; dan
v. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan
sesuai dengan tugas dan fungsi.
11. Ketentuan Pasal 58 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 58
Kepala Subbagian Tata Usaha Pimpinan memiliki
tugas:
a. menyusun bahan rancangan perumusan
kebijakan teknis norma, standar, prosedur dan
kriteria urusan tata usaha pimpinan;
b. menyelenggarakan layanan administrasi dan
pengelolaan tata naskah dinas dan arsip di lingkup
subbagian tata usaha pimpinan;
c. menyusun dokumen perencanaan dan
pelaksanaan program kegiatan dan urusan tata
usaha pimpinan;
d. melaksanakan pembinaan, pengawasan,
pengendalian dan pemantauan pelaksanaan
program dan kegiatan di lingkup urusan tata
usaha pimpinan;
e. melaksanakan pembinaan, pengawasan,
pengendalian dan pemantauan pelaksanaan tugas
pegawai di lingkup subbagian tata usaha
pimpinan;
f. mengkoordinasikan bahan perumusan kebijakan
strategis dan teknis dengan Walikota dan Wakil
Walikota;
g. menyusun bahan perumusan norma,standar,
prosedur dan kriteria urusan ketatausahaan
pimpinan;
- 23 -
h. menyelenggarakan layanan administrasi dan
pengelolaan tata naskah dinas dan arsip Walikota
dan Wakil Walikota;
i. mengagendakan jadwal pelaksanaan kegiatan
Walikota dan Wakil Walikota dengan unit kerja
yang terkait;
j. mengoordinasikan bahan/materi/sambutan
kegiatan Walikota dan Wakil Walikota;
k. mengelola penyimpanan arsip manual dan
elektronik dokumen Walikota dan Wakil Walikota;
l. menyediakan kebutuhan peralatan kerja Walikota
dan Wakil Walikota;
m. menyediakan dan mengoordinasi kan
penyelenggaraan kebutuhan dan Pemeliharaan
rumah tangga Dinas Walikota dan Wakil Walikota;
n. menyediakan bahan bakar minyak dan perawatan
kendaraan Dinas Walikota dan Wakil Walikota;
o. menyediakan dan memfasilitasi makan minum
dan ruang rapat kerja Walikota dan Wakil
Walikota;
p. menyediakan dan memfasilitasi perjalanan dinas
Walikota dan Wakil Walikota;
q. memfasilitasi asuransi kesehatan Walikota dan
Wakil Walikota;
r. menyusun laporan dan melakukan evaluasi
pelaksanaan tugas pegawai pada subbagian tata
usaha pimpinan; dan
s. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan
sesuai dengan tugas.
12. Ketentuan Pasal 59 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 59
Kepala Subbagian Protokol memiliki tugas:
- 24 -
a. menyusun bahan rancangan perumusan
kebijakan teknis norma, standar, prosedur dan
kriteria urusan protokol;
b. menyelenggarakan layanan administrasi dan
pengelolaan tata naskah dinas dan arsip di lingkup
subbagian protokol;
c. menyusun dokumen perencanaan dan
pelaksanaan program kegiatan dan urusan
protokol;
d. melaksanakan pembinaan, pengawasan,
pengendalian dan pemantauan pelaksanaan
program dan kegiatan di lingkup urusan protokol;
e. melaksanakan pembinaan, pengawasan,
pengendalian dan pemantauan pelaksanaan tugas
pegawai di lingkup subbagian protokol;
f. mengoordinasikan dan mempersiapkan jadwal
pelaksanaan kegiatan Walikota dan Wakil
Walikota dengan Unit Kerja dan Perangkat Daerah
yang terkait;
g. mempersiapkan bahan/materi/sambutan
kegiatan Walikota dan Wakil Walikota;
h. mempersiapkan dan/atau mengoordinasikan
penyelenggaraan kegiatan Walikota dan Wakil
Walikota sesuai prosedur;
i. mengkondisikan pengelolaan rapat/kegiatan yang
dihadiri oleh Walikota, Wakil Walikota dan
Sekretaris Daerah dengan Unit Kerja dan
Perangkat Daerah;
j. memfasilitasi informasi kegiatan Walikota, Wakil
Walikota dan Sekretaris Daerah dengan Unit Kerja
dan Perangkat Daerah;
k. mengoordinasikan dan memfasilitasi acara
kunjungan kerja/kedinasan yang dihadiri unsur
pimpinan daerah;
- 25 -
l. memfasilitasi penyelenggaraan kegiatan Apel
Gabungan dan upacara peringatan hari besar
nasional;
m. menyelenggarakan bimbingan teknis pelatihan
keprotokolan bagi Perangkat Daerah;
n. menyediakan dan memfasilitasi tenaga penerima
tamu (receptionist);
o. menyusun laporan dan melakukan evaluasi
pelaksanaan tugas pegawai pada subbagian
protokol; dan
p. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan
sesuai dengan tugas.
13. Ketentuan Pasal 60 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 60
Kepala Subbagian Umum memiliki tugas:
a. menyusun bahan rancangan perumusan
kebijakan teknis norma, standar, prosedur dan
kriteria urusan umum;
b. menyelenggarakan layanan administrasi dan
pengelolaan tata naskah dinas dan arsip di lingkup
subbagian umum;
c. menyusun dokumen perencanaan dan
pelaksanaan program kegiatan dan urusan umum;
d. menyelenggarakan ketatausahaan di lingkup
bagian umum dan protokol;
e. melaksanakan pembinaan, pengawasan,
pengendalian dan pemantauan pelaksanaan
program dan kegiatan di lingkup urusan umum;
f. melaksanakan pembinaan, pengawasan,
pengendalian dan pemantauan pelaksanaan tugas
pegawai di lingkup subbagian umum;
g. menyelenggarakan layanan administrasi dan
pengelolaan tata naskah dinas dan arsip di lingkup
Sekretariat Daerah;
- 26 -
h. menyelenggarakan ketatausahaan di lingkup
bagian umum dan protokol;
i. mengelola layanan administrasi naskah dinas,
Surat Masuk, Surat Keluar, dokumen manual dan
elektronik;
j. melaksanakan pengelolaan arsip manual dan
elektronik dilingkungan Sekretariat Daerah;
k. menyediakan dan mendistribusikan Alat Tulis
Kantor pada Sekretariat Daerah;
l. menyusun rencana kebutuhan barang pakai habis
alat tulis kantor di lingkup Sekretariat Daerah;
m. melaksanakan layanan perjalanan dinas di lingkup
Sekretariat Daerah dan perjalanan dinas luar
negeri di lingkup Pemerintah Daerah;
n. melaksanakan kehumasan dan informasi publik
Sekretariat Daerah;
o. memfasilitasi pengelolaan dan pemanfaatan
kantin, lapangan, plaza, parkir serta sarana dan
prasarana lainnya di kawasan pusat
pemerintahan;
p. menyediakan dan mendistribusikan surat kabar
dan majalah di lingkup Sekretariat Daerah dan
unsur pimpinan;
q. menyediakan dan memfasilitasi tenaga
pengamanan kantor dan petugas parkir;
r. menyusun laporan dan melakukan evaluasi
pelaksanaan tugas pegawai pada subbagian
umum; dan
s. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan
sesuai dengan tugas.
- 27 -
14. Ketentuan Pasal 62 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 62
Kepala Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan dalam
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 61 menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan fasilitasi rancangan perumusan
kebijakan teknis norma, standar, prosedur dan
kriteria di bidang rumah tangga, perlengkapan dan
pemeliharaan;
b. pelaksanaan fasilitasi pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan kebijakan teknis pemerintahan
daerah di bidang rumah tangga, perlengkapan dan
pemeliharaan;
c. pengoordinasian dan penyusunan pelaporan hasil
pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan
teknis Pemerintah Daerah di bidang rumah tangga,
perlengkapan dan pemeliharaan;
d. pelaksanaan fasilitasi layanan administrasi di
bidang rumah tangga, perlengkapan dan
pemeliharaan;
e. perumusan penyusunan dokumen perencanaan
dan pelaksanaan program kegiatan di lingkup
bidang rumah tangga, perlengkapan dan
pemeliharaan;
f. pembinaan, pengawasan, pengendalian dan
pemantauan program dan kegiatan di lingkup
bagian rumah tangga dan perlengkapan;
g. pembinaan, pengawasan, pengendalian dan
pengendalian pelaksanaan tugas pegawai di
lingkup bagian rumah tangga dan perlengkapan;
- 28 -
h. pengoordinasian pelaksanaan pelayanan fasilitasi
rapat di lingkup Sekretariat Daerah;
i. pengoordinasian urusan rumah tangga di lingkup
Sekretariat Daerah;
j. penetapan analisa kebutuhan pengadaan dan
pelaporan inventarisasi perlengkapan di lingkup
Sekretariat Daerah;
k. pengoordinasian pelaksanaan pemeliharaan
sarana dan prasarana kerja Sekretariat Daerah
dan fasilitas bersama pada kawasan pusat
Pemerintahan;
l. pengoordinasian penatausahaan barang milik
daerah lingkup Sekretariat Daerah;
m. pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas pegawai
di lingkup bagian rumah tangga dan perlengkapan;
dan
n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan
sesuai dengan tugas dan fungsi.
15. Ketentuan Pasal 63 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 63
Kepala Subbagian Rumah Tangga memiliki tugas:
a. menyusun bahan rancangan perumusan
kebijakan teknis norma, standar, prosedur dan
kriteria urusan rumah tangga;
b. menyelenggarakan layanan administrasi dan
pengelolaan tata naskah dinas dan arsip di lingkup
subbagian rumah tangga;
c. menyelenggarakan ketatausahaan di lingkup
bagian rumah tangga dan perlengkapan;
d. menyusun dokumen perencanaan dan
pelaksanaan program kegiatan dan urusan
kerumahtanggaan;
e. melaksanakan pembinaan, pengawasan,
pengendalian dan pemantauan pelaksanaan
- 29 -
program dan kegiatan di lingkup urusan
kerumahtanggaan;
f. melaksanakan pembinaan, pengawasan,
pengendalian dan pemantauan pelaksanaan tugas
pegawai di lingkup subbagian rumah tangga;
g. menyelenggarakan dan memfasilitasi rapat
koordinasi di lingkungan Pusat Pemerintahan Kota
Tangerang Selatan;
h. menyelenggarakan penyediaan makan minum
harian pegawai dan memfasilitasi tamu Sekretariat
Daerah;
i. menyelenggarakan penyediaan makan minum
kegiatan dan rapat di Lingkungan Pusat
Pemerintah Kota Tangerang Selatan;
j. menyelenggarakan penyediaan sarana prasarana,
kelengkapan acara, upacara pelantikan dan
peringatan hari besar;
k. menyelenggarakan penyediaan peralatan dan
kelengkapan Kerumahtanggaan dan tanaman hias
(indoor) di Lingkungan Pusat Pemerintah Kota
Tangerang Selatan;
l. menyelenggarakan penyediaan tenaga cleaning
service dan office boy di Lingkungan Pusat
Pemerintah Kota Tangerang Selatan;
m. memfasilitasi pembayaran tagihan rekening listrik,
telepon, internet/kawat faximile, TV Cabel, air, gas
pada Sekretariat Daerah;
n. memfasilitasi jasa laundry dilingkup Sekretariat
Daerah;
o. menyusun laporan dan melakukan evaluasi
pelaksanaan tugas pegawai pada subbagian
rumah tangga; dan
p. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan
sesuai dengan tugas.
- 30 -
16. Ketentuan Pasal 64 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 64
Kepala Subbagian Perlengkapan memiliki tugas:
a. menyusun bahan rancangan perumusan
kebijakan teknis norma, standar, prosedur dan
kriteria urusan perlengkapan;
b. menyelenggarakan layanan administrasi dan
pengelolaan tata naskah dinas dan arsip di lingkup
subbagian perlengkapan;
c. menyusun dokumen perencanaan dan
pelaksanaan program kegiatan dan urusan
perlengkapan;
d. melaksanakan pembinaan, pengawasan,
pengendalian dan pemantauan pelaksanaan
program dan kegiatan di lingkup urusan
perlengkapan;
e. melaksanakan pembinaan, pengawasan,
pengendalian dan pemantauan pelaksanaan tugas
pegawai di lingkup subbagian perlengkapan;
f. melaksanakan dekorasi gedung dan taman pada
kawasan pusat pemerintahan pada hari-hari
besar;
g. melaksanakan penyediaan, pendistribusian dan
Pemeliharaan alat perlengkapan kantor serta
penunjangnya pada Sekretariat Daerah;
h. melaksanakan penyediaan dan pendistribusian
kendaraan dinas dan operasional Sekretariat
Daerah;
- 31 -
i. melaksanakan perawatan dan pemeliharaan
kendaraan dinas dan operasional Sekretariat
Daerah;
j. melaksanakan penyediaan Bahan Bakar Minyak
Untuk Kendaraan Dinas dan Operasional
Sekretariat Daerah;
k. melaksanakan penyusunan rencana, analisis
kebutuhan pemeliharaan barang, alat
perlengkapan kantor, kendaraan Dinas dan
Operasional Sekretariat Daerah;
l. melaksanakan penyediaan jasa asuransi
kendaraan dinas dan operasional;
m. memfasilitasi penyediaan tempat penyimpanan
barang;
n. melaksanakan penatausahaan barang milik
daerah pada Sekretariat Daerah;
o. melaksanakan penyediaan pakaian pegawai dan
kelengkapanya pada Sekretariat Daerah;
p. melaksanakan penyediaan barang nonkapitalisasi
sesuai kebutuhan pada Sekretariat Daerah;
q. menyusun laporan dan melakukan evaluasi
pelaksanaan tugas pegawai pada subbagian
perlengkapan; dan
r. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan
sesuai dengan tugas.
17. Ketentuan Pasal 65 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 65
Kepala Subbagian Pemeliharaan memiliki tugas:
a. menyusun bahan rancangan perumusan
kebijakan teknis norma, standar, prosedur dan
kriteria urusan pemeliharaan;
b. menyelenggarakan layanan administrasi dan
pengelolaan tata naskah dinas dan arsip di lingkup
subbagian pemeliharaan;
- 32 -
c. menyusun dokumen perencanaan dan
pelaksanaan program kegiatan dan urusan
pemeliharaan;
d. melaksanakan pembinaan, pengawasan,
pengendalian dan pemantauan pelaksanaan
program dan kegiatan di lingkup urusan
pemeliharaan;
e. melaksanakan pembinaan, pengawasan,
pengendalian dan pemantauan pelaksanaan tugas
pegawai di lingkup subbagian pemeliharaan;
f. menyusun rencana kebutuhan pemeliharaan
gedung kawasan pusat pemerintahan baik secara
rutin maupun berkala;
g. melaksanakan penyediaan peralatan dan
pemeliharaan sipil dan arsitektur gedung balaikota
dan kawasan pusat pemerintahan (fasilitas
bersama);
h. melaksanakan penyediaan peralatan dan
pemeliharaan mekanikal gedung balaikota dan
kawasan pusat pemerintahan (fasilitas bersama);
i. melaksanakan penyediaan peralatan dan
pemeliharaan elektrikal gedung balaikota dan
kawasan pusat pemerintahan (fasilitas bersama);
j. melaksanakan perawatan taman di lingkungan
kawasan pusat pemerintahan (fasilitas bersama);
k. memfasilitasi dan penyedian instalasi alat
pemadam kebakaran dan jalur evakuasi;
l. menyusun laporan dan melakukan evaluasi
pelaksanaan tugas pegawai pada subbagian
pemeliharaan; dan
m. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan
sesuai dengan tugas.
18. Ketentuan Pasal 77 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 77
- 33 -
Staf Ahli Walikota Pemerintahan, Politik, dan Hukum
dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 76 menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan tugas atas petunjuk Walikota yang
menyangkut masalah pemerintahan, hukum dan
politik serta mempersiapkan konsep penalaran;
b. penyiapan konsep penalaran suatu masalah di
bidang Pemerintahan, Politik dan Hukum atas
inisiatif sendiri dan membantu pemecahan
masalah secara mendasar dan terpadu untuk
bahan kebijakan Walikota sebagai telaahan staf;
c. menelaah dan memberikan rekomendasi hasil
analisis isu-isu strategis dalam penyelenggaraan
bidang pemerintahan, politik dan hukum;
d. mewakili dan membantu Walikota dalam
penyelesaian kegiatan-kegiatan di bidang
pemerintahan, politik dan hukum;
e. mendampingi Tim Anggaran Pemerintah Daerah
dalam perumusan Kebijakan Umum Anggaran dan
Prioritas Plafon Anggaran Sementara di bidang
pemerintahan, politik dan hukum; dan
f. membantu Walikota dan Sekretaris Daerah dalam
penilaian Kinerja Aparatur Sipil Negara.
19. Ketentuan Pasal 79 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 79
Staf Ahli Walikota Ekonomi, Pembangunan, dan
Keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 78 menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan tugas atas petunjuk Walikota yang
menyangkut masalah ekonomi, pembangunan dan
keuangan serta mempersiapkan konsep
penalaran;
b. penyiapan konsep penalaran suatu masalah di
bidang ekonomi, pembangunan dan keuangan
- 34 -
atas inisiatif sendiri dan membantu pemecahan
masalah secara mendasar dan terpadu untuk
bahan kebijakan Walikota sebagai telaahan staf;
c. menelaah dan memberikan rekomendasi hasil
analisis isu-isu strategis dalam penyelenggaraan
bidang ekonomi, pembangunan dan keuangan;
d. mewakili dan membantu Walikota dalam
penyelesaian kegiatan-kegiatan di bidang
ekonomi, pembangunan dan keuangan;
e. mendampingi Tim Anggaran Pemerintah Daerah
dalam perumusan Kebijakan Umum Anggaran dan
Prioritas Plafon Anggaran Sementara di bidang
Ekonomi, Pembangunan dan Keuangan; dan
f. membantu Walikota dan Sekretaris Daerah dalam
penilaian Kinerja Aparatur Sipil Negara.
20. Ketentuan Pasal 81 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 81
Staf Ahli Walikota Kemasyarakatan dan Sumber Daya
Manusia dalam melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 80 menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan tugas atas petunjuk Walikota yang
menyangkut masalah kemasyarakatan dan
sumber daya manusia serta mempersiapkan
konsep penalaran;
b. penyiapan konsep penalaran suatu masalah di
bidang kemasyarakatan dan sumber daya
manusia atas inisiatif sendiri dan membantu
pemecahan masalah secara mendasar dan terpadu
untuk bahan kebijakan Walikota sebagai telaahan
staf;
c. menelaah dan memberikan rekomendasi hasil
analisis isu-isu strategis dalam penyelenggaraan
- 35 -
bidang kemasyarakatan dan sumber daya
manusia;
d. mewakili dan membantu Walikota dalam
penyelesaian kegiatan-kegiatan di bidang
kemasyarakatan dan sumber daya manusia;
e. mendampingi Tim Anggaran Pemerintah Daerah
dalam perumusan Kebijakan Umum Anggaran dan
Prioritas Plafon Anggaran Sementara di bidang
kemasyarakatan dan sumber daya manusia; dan
f. membantu Walikota dan Sekretaris Daerah dalam
penilaian Kinerja Aparatur Sipil Negara.
Pasal II
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Walikota ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang
Selatan.
Ditetapkan di Tangerang Selatan.
pada tanggal 4 Juni 201814 Juli 2
WALIKOTA
TANGERANG SELATAN,
Ttd/cap
TtdTTDT
AIRIN RACHMI DIANY
Diundangkan di Tangerang Selatan.
pada tanggal 4 Juni 201814 Juli 2017
SEKRETARIS DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN,
Ttd/cap
MUHAMAD
BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2018 NOMOR 19 18
top related