-
BUPATI TANGERANG
PROVINSI BANTEN
PERATURAN BUPATI TANGERANG
NOMOR 94 TAHUN 2019
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TANGERANG,
Menimbang : a. bahwa agar tercapainya tertib administrasi dalam
pengelolaan keuangan daerah secara efisien, efektif, transparan dan
bertanggung jawab dalam pelaksanaan perjalanan dinas, maka
dipandang perlu mengatur biaya perjalanan dinas di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Tangerang;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tangerang
tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Tangerang;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi
Djawa
Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten
Purwakarta dan Kabupaten Subang
dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa
Barat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan
Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4010);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4286);
5.Undang-Undang…
-
-2-
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana beberapa
kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang
Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara,
Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016
tentang Pedoman Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri Bagi Pejabat/
Pegawai di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah,
dan Pimpinan serta Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 811);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 02 Tahun 2009
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Tangerang Tahun 2009 Nomor
02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor
0209);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 11 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah
Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah
Kabupaten Tangerang Tahun 2016 Nomor 11,Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Tangerang Nomor 1116).
MEMUTUSKAN:…
-
-3-
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TANGERANG TENTANG PEDOMAN
PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati Tangerang ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Tangerang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan
rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan
prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom
4. Bupati adalah Bupati Kabupaten Tangerang.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kabupaten Tangerang.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat
DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tangerang.
7. Perangkat Daerah yang selanjutnya di singkat PD adalah unsur
pembantu Bupati dan DPRD dalam menyelenggarakan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Unit kerja adalah bagian dari Organisasi Perangkat Daerah
9. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten
Tangerang.
10. Pimpinan dan Anggota DPRD adalah Pimpinan dan Anggota DPRD
Kabupaten Tangerang
11. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur
pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam
penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan
Daerah.
12. Perjalanan Dinas adalah perjalanan untuk kepentingan
Pemerintah Kabupaten Tangerang yang dilaksanakan oleh Pejabat
Negara, pejabat daerah, Pegawai dan Pihak Lain dari
tempat kedudukan/kantor ke tempat tujuan dan kembali ke tempat
kedudukan/kantor semula.
13.Perjalanan…
-
-4-
13. Perjalanan Dinas Dalam Daerah adalah Perjalanan Dinas yang
dilaksanakan dari Pusat Pemerintahan atau dari tempat
kedudukan PD/unit kerja yang berada diluar Pusat Pemerintahan ke
tempat tujuan dalam Daerah Kabupaten
Tangerang.
14. Perjalanan Dinas Luar Daerah adalah Perjalanan Dinas keluar
Daerah Kabupaten Tangerang.
15. Perjalanan Dinas Luar Negeri adalah perjalanan dinas ke
negara-negara yang memiliki hubungan diplomatik untuk kepentingan
Daerah/Negara.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya
disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah
yang ditetapkan dengan PERDA.
17. Pusat Pemerintahan Kabupaten Tangerang yang selanjutnya
disingkat Pusat Pemerintahan adalah Pusat
Pemerintahan Kabupaten Tangerang di Tigaraksa.
18. Uang Harian adalah komponen biaya Perjalanan Dinas
untuk keperluan uang saku, makan dan transport
setempat/lokal.
19. Pengguna Anggaran adalah kepala PD yang bertindak
sebagai
pejabat pemegang kewenangan pengelolaan/ penggunaan anggaran PD
yang dipimpinnya.
20. Kuasa Pengguna Anggaran adalah kepala unit kerja PD
yang diberi kuasa oleh Pengguna Anggaran untuk melaksanakan
sebagian kewenangan atas pengelolaan/
penggunaan anggaran pada unit kerjanya.
21. Pejabat Yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai
kewenangan memerintahkan untuk melaksanakan
Perjalanan Dinas.
22. Pejabat pelaksana teknis kegiatan yang selanjutnya
disingkat
PPTK adalah pejabat pada perangkat daerah yang melaksanakan satu
atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang
tugasnya.
23. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah
warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat
sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat
pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
24. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah
profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah/Pemerintah
Daerah dengan perjanjian kerja yang
bekerja pada instansi pemerintah/Pemerintah Daerah.
25. Pegawai Tidak Tetap adalah Pegawai Non PNS yang diangkat
untuk jangka waktu tertentu atau yang dilibatkan guna
melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat
teknis profesional dan/atau administrasi sesuai
dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi.
26.Anggota…
-
-5-
26. Anggota Keluarga adalah meliputi suami/isteri dan anak.
27. Pihak Lain adalah orang perorangan Warga Negara
Indonesia
selain Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan
Anggota DPRD, ASN di lingkungan Kementerian
Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah dan Pejabat lain yang
melakukan Perjalanan Dinas termasuk Anggota Keluarga yang sah dan
pengikut rombongan lainnya.
28. Pelaksana SPD adalah Pejabat Negara, ASN, dan Pegawai Tidak
Tetap dan Pihak lain yang melaksanakan Perjalanan Dinas.
29. Biaya Transportasi adalah keseluruhan biaya riil yang
digunakan dalam perjalanan dinas luar daerah atau luar
negeri dari tempat kedudukan ke tempat tujuan dan sebaliknya
(pergi-pulang).
30. Biaya Penginapan adalah biaya yang digunakan dalam
Perjalanan Dinas Luar Daerah atau Perjalanan Dinas Luar Negeri
yang memerlukan penginapan di tempat tujuan.
31. Lumpsum adalah sejumlah uang yang telah dihitung terlebih
dahulu (pre-calculated amount) dan dibayarkan sekaligus.
32. Biaya Riil (real cost) adalah seluruh biaya yang dikeluarkan
sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
33. SPJ rampung adalah surat pertanggungjawaban rampung untuk
setiap perjalanan dinas.
34. Tempat kedudukan adalah lokasi kantor/satuan kerja
35. Tempat tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan
perjalanan dinas.
36. Bukti Pengeluaran Yang Sah adalah tanda bukti pengeluaran
biaya perjalanan dinas atas nama Pelaksana Perjalanan Dinas.
37. Surat Permohonan Ijin Perjalanan Dinas Luar Negeri yang
selanjutnya disebut Surat Permohonan adalah Surat
Permohonan Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, pejabat daerah,
Pegawai dan Pihak Lain yang akan melaksanakan Perjalanan Dinas Luar
Negeri.
38. Paspor Perjalanan Dinas Luar Negeri yang selanjutnya disebut
Paspor Dinas adalah dokumen yang diberikan kepada Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota
DPRD serta ASN di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan
Pemerintahan Daerah yang berangkat ke luar negeri dalam
rangka penugasan.
39. Perjalanan Dinas Luar Negeri yang selanjutnya disebut
Perjalanan Dinas adalah perjalanan ke luar dan/atau masuk
wilayah Negara Republik Indonesia termasuk perjalanan di luar
wilayah Negara Republik Indonesia untuk kepentingan
Dinas atau Negara.
40.Izin Berangkat…
-
-6-
40. Izin Berangkat yang selanjutnya disebut Exit Permit adalah
izin yang diberikan kepada pemegang Paspor Dinas untuk
meninggalkan wilayah Negara Republik Indonesia untuk kepentingan
dinas yang diberikan oleh Menteri Luar Negeri
atau pejabat yang ditunjuk pada Direktorat Konsuler Kementerian
Luar Negeri berupa tanda pengesahan stiker resmi dalam Paspor
Dinas.
41. Visa adalah dokumen pemberian izin masuk ke suatu negara
dalam suatu periode waktu dan tujuan tertentu yang dikeluarkan oleh
kedutaan negara bersangkutan.
42. Pihak Ketiga adalah perusahaan swasta dan lembaga di dalam
negeri, pemerintah negara asing, badan dan organisasi
internasional, badan swasta asing dan perusahaan swasta
asing.
43. Standar biaya adalah satuan biaya yang ditetapkan
sebagai
acuan perhitungan kebutuhan anggaran dalam rencana kerja dan
anggaran Perangkat Daerah.
BAB II
RUANG LINGKUP DAN PRINSIP PERJALANAN DINAS
Bagian Kesatu Ruang Lingkup
Pasal 2
(1) Peraturan Bupati ini mengatur mengenai pedoman
pelaksanaan
perjalanan dinas mulai dari penganggaran, pelaksanaan dan
pertanggungjawaban bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota
DPRD, ASN, Pegawai Tidak Tetap dan Pihak Lain yang
dibebankan pada APBD.
(2) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi
: a. Perjalanan dinas dalam daerah; b. Perjalanan dinas luar
daerah; dan
c. Perjalanan dinas luar negeri.
(3) Perjalanan dinas dalam daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf a adalah perjalanan dinas yang dilakukan tidak dalam satu
wilayah kecamatan dan lingkup pusat
pemerintahan.
(4) Perhitungan jumlah hari perjalanan dinas adalah hari
kalender.
(5) Perjalanan dinas dapat dilaksanakan dalam rangka : a.
pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan
atau kedudukan atau keahlian;
b. mengikuti pendidikan dan pelatihan; c. megikuti rapat,
bimbingan teknis dan sejenisnya;
d. menempuh ujian dinas/ujian jabatan; e. pengujian kesehatan
guna kepentingan jabatan; f. pengobatan sesuai hasil pengujian
kesehatan;
g. menjemput/mengatarkan ke tempat pemakaman jenazah
pejabat/pegawai/pelaksana perjalanan dinas yang meniggal dunia saat
melakukan perjalanan dinas; dan
h.menjemput…
-
-7-
h. menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah
pejabat/pegawai yang meninggal dunia dari rumah/
kantor/tempat kedudukan yang terakhir ke kota/daerah tempat
pemakaman;
i. pendamping kunjungan kerja DPRD; j. kunjungan kerja keluar
daerah untuk perangkat daerah; k. menghadiri undangan tingkat
propinsi dan nasional;
(6) Pendampingan kunjungan kerja DPRD sebagaimana dimaksud
pada ayat (5) huruf i dengan batasan maksimal sebanyak 3
(tiga) orang penamping.
(7) Kunjungan kerja keluar daerah untuk Perangkat Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf j, dilaksanakan dengan
peserta maksimal 5 orang sebanyak 2 kali dalam satu
tahun.
(8) Menghadiri undangan tingkat propinsi dan nasional
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf k, dengan dengan batasan
maksimal sebanyak 4 (empat) orang dengan
pengecualian apabila ditentukan lain dalam undangan.
Bagian Kedua
Prinsip Perjalanan Dinas
Pasal 3 (1) Perjalanan dinas dilakukan dengan memperhatikan
prinsip
sebagi berikut : a. selektif untuk kepentingan kedinasan yang
sifatnya
strategis dan prioritas berkaitan dengan penyelenggaraan
pemerintahan;
b. transparansi dan akuntabilitas dalam melaksanakan
Perjalanan Dinas; c. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan
pencapaian
target dan indikator kinerja Pemerintahan Daerah;
d. efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran; dan e.
kesesuaian dengan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang
dalam penyelenggaraan pemerintahan. f. keluaran dan hasil untuk
mendukung capaian kinerja
Pemerintahan Daerah.
(2) Prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud ayat (1) diwujudkan
dalam hal-hal sebagai berikut:
a. adanya kepastian tidak akan terjadi pelaksanaan perjalanan
dinas yang tumpang tindih atau rangkap;
b. tidak terdapat pelaksanaan perjalanan dinas yang
dipecah-pecah apabila suatu kegiatan dapat dilaksanakan secara
sekaligus dengan sasaran peserta, tempat tujuan, dan
kinerja yang dihasilkan sama; c. perjalanan dinas hanya
dilaksanakan oleh Pelaksana
Perjalanan Dinas yang memang benar-benar diharapkan memberikan
kontribusi nyata dengan hasil yang akan dicapai; dan
d. mengutamakan pencapaian kinerja.
(3) Pelaksanaan…
-
-8-
(3) Pelaksanaan Perjalanan Dinas tidak dapat dilakukan bagi
Bupati dan Wakil Bupati dalam waktu yang bersamaan.
Pasal 4
Biaya perjalanan dinas tidak dapat dibebankan pada APBD apabila
terdapat :
a. bukti-bukti pengeluaran/dokumen diragukan atau palsu; b.
melebihi tarif tiket/biaya penginapan resmi (mark up); c. rangkap
pada waktu yang sama; dan/atau d. tidak sesuai dengan ketentuan
perjalanan dinas.
BAB III PENERBITAN SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS
Pasal 5
(1) Kepala PD selaku pengguna anggaran bertindak sebagai pejabat
yang berwenang sehubungan tanggungjawab atas pengelolaan/penggunaan
anggaran pada PD yang dipimpinnya.
(2) Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
kepala PD menerbitkan surat perintah untuk melaksanakan
perjalanan dinas.
(3) Selain kepala perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2), surat perintah diterbitkan oleh: a.
Sekretaris Daerah bagi Bupati dan Wakil Bupati; dan
b. Sekretaris DPRD bagi Pimpinan dan Anggota DPRD.
(4) Kewenangan penandatanganan Surat Perintah sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) sepanjang bukan Perjalanan Dinas Luar Negeri
dapat didelegasikan
kepada: a. Asisten Daerah bagi pejabat eselon III ke bawah
di
lingkup kerjanya; dan b. Kepala unit kerja tersebar yaitu UPT
dan Kelurahan
untuk Perjalanan Dinas Dalam Daerah sesuai alokasi
anggaran perjalanan dinas yang tersedia dalam DPA/DPPA kegiatan
pada unit kerja yang bersangkutan;
(5) Surat Perintah untuk Perjalanan Dinas Luar Negeri
ditandatangani oleh Sekretaris Daerah sesuai dengan
pembebanan anggaran Perjalanan Dinas Luar Negeri pada
Sekretariat Daerah dengan memenuhi ketentuan Peraturan Perundangan
yang berlaku.
Pasal 6
(1) Penerbitan Surat Perintah didasari hal-hal sebagai
berikut:
a. telah direncanakan dalam kegiatan sehingga pada Surat
Perintah disebutkan tingkat urgensi dan materi/kebijakan daerah
yang sedang dibahas/
dirumuskan;
b.undangan…
-
-9-
b. undangan/permintaan menghadiri/mengikuti yang ditujukan
langsung;
c. perintah tertulis/disposisi atas surat undangan/ permintaan
menghadiri/mengikuti;
d. surat perintah yang bersifat lintas perangkat daerah
berkenaan dengan penunjukkan sebagai tim/panitia/narasumber/
kapasitas lainnya;
e. dokumen lain yang mengharuskan dilakukannya perjalanan
dinas.
(2) Surat Perintah sebagaimana di maksud pada ayat (1) paling
sedikit mencantumkan hal-hal sebagai berikut :
a. pemberi tugas; b. pelaksana tugas; c. waktu pelaksanaan
tugas;
d. durasi waktu pelaksaan koordinasi/penyampaian dokumen;
dan
e. tempat pelaksanaan tugas.
(3) Dalam Surat Perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
harus mencantumkan pembebanan anggaran kegiatan terkait.
(4) Bentuk surat perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
Pasal 7
(1) Berdasarkan Surat Perintah, Pejabat Yang Berwenang
menandatangani SPPD.
(2) Penandatanganan SPPD sebagaimana ayat (1) dapat
didelegasikan pada Kuasa Pengguna Anggaran yang menjabat sebagai
Pejabat Pembuat Komitmen Belanja Perjalanan Dinas.
(3) SPPD dibuat sesuai dengan format sebagaimana
tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
BAB IV BIAYA PERJALANAN DINAS
Bagian Kesatu Tingkatan dan Komponen Biaya Perjalanan Dinas
Pasal 8
(1) Tingkatan biaya Perjalanan Dinas dibedakan sebagai berikut :
a. Tingkat A yang meliputi :
1. Bupati. 2. Wakil Bupati. 3. Pimpinan dan Anggota DPRD.
4. Pejabat Negara Lainnya.
b.Tingkat…
-
-10-
b. Tingkat B yang meliputi :
1. Pejabat Eselon II.a. 2. Pejabat Fungsional Yang Disetarakan
Dengan
Pejabat Eselon II.a. 3. p
egawai yang disetarakan dengan pejabat eselon II.a.
c. Tingkat C yang meliputi : 1. Pejabat Eselon II.b. 2. Pejabat
Fungsional Yang Disetarakan Dengan
Pejabat Eselon II.b. 3. Pelaksana Golongan IV/c, IV/d, dan
IV/e;
4. Pegawai Tidak Tetap Yang Disetarakan Dengan Pejabat Eselon
II.b.
d. Tingkat D yang meliputi :
1. Pejabat Eselon III dan eselon IV. 2. Pejabat Eselon IV
golongan IV/a dan IV/b.
3. Pejabat Fungsional Yang Disetarakan Dengan Pejabat Eselon III
dan IV.
4. Pelaksana Golongan IV.
5. Pegawai Tidak Tetap Yang Disetarakan Dengan Pejabat Eselon
III.
e. Tingkat E yang meliputi :
1. pelaksana golongan III, II dan I. 2. pelaksana Calon Pegawai
Negeri Sipil Daerah.
3. TKK, PTT dan Magang. 4. pegawai tidak tetap yang
disetarakan.
(2) Penyetaraan tingkat biaya perjalanan dinas sebagaimana pada
ayat (1) untuk pegawai tidak tetap yang melakukan perjalanan
dinas untuk kepentingan pemerintah daerah ditentukan oleh
pejabat yang menerbitkan SPD sesuai dengan tingkat
pendidikan/kepatutan/tugas yang bersangkutan.
(3) Tingkatan biaya perjalanan dinas bagi pimpinan dan
anggota
DPRD dapat dibedakan sebagai berikut :
a. pimpinan DPRD, dan b. anggota DPRD
Pasal 9
(1) Pelaksana perjalanan dinas diberikan biaya perjalanan dinas
sebagai kompensasi atas penugasan perjalanan dinas.
(2) Biaya perjalanan dinas dalam daerah terdiri atas : a. biaya
transportasi; dan/atau
b. biaya menjemput/mengantar jenazah.
(3) biaya perjalanan dinas luar daerah terdiri atas :
a. uang harian; b. uang representasi;
c. biaya transportasi; d. biaya penginapan; e. sewa kendaraan
dalam kota/daerah tempat tujuan;
dan/atau f. biaya menjemput/mengantar jenazah.
Bagian…
-
-11-
Bagian Kedua Uang Harian dan Uang Representasi
Pasal 10
(1) Uang harian diberikan : a. berdasarkan jumlah hari yang
digunakan untuk
pelaksanaan aktivitas tugas dalam perjalanan dinas;
b. paling lama 2 (dua) hari dalam hal perjalanan dinas harus
melanjutkan dari alat angkutan yang satu ke alat
angkutan yang lain; c. paling lama 3 (tiga) hari Perjalanan
Dinas Ke Luar
Daerah dalam rangka kunjungan kerja/studi
referensi/studi banding/field trip; d. paling lama 10 (sepuluh)
hari di tempat pelaksana
perjalanan dinas menderita sakit keras yang perlu istirahat (bed
rest) atau mengalami kecelakaan saat melaksanakan perjalanan dinas
luar daerah atau luar
negeri; dan e. sebanyak hari penyelenggaraan pendidikan dan
pelatihan
(diklat) /kursus/workshop/seminar/pelatihan/bimbingan teknis dan
sejenisnya untuk komponen yang tidak ditanggung
oleh penyelenggara.
(2) Uang Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan
secara lumpsum, merupakan batas tertinggi dan sesuai dengan jumlah
hari pelaksanaan aktivitas tugas
dalam Perjalanan Dinas.
(3) Uang Harian perjalanan dinas luar daerah selain ke Kota
Tangerang dan Kota Tangerang Selatan dalam rangka penyampaian
dokumen dan/atau koordinasi (bukan
pelaksanaan rapat/pembahasan/penyusunan) yang pelaksanaanya
kurang dari 5 jam diluar waktu perjalanan dibayarkan
setinggi-tingginya 50% (lima puluh persen) dari
batas tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran uang harian
Perjalanan Dinas, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
Pasal 11
(1) Uang representasi diberikan kepada Bupati, Wakil Bupati,
Pimpinan dan Anggota DPRD serta Pejabat eselon II yang melaksanakan
Perjalanan Dinas Luar Daerah
berkenaan dengan tugas/fungsi yang melekat pada
jabatan/kedudukan mewakili Pemerintahan Daerah/unit
organisasi/Perangkat Daerah dalam rangka kunjungan kerja/
konsultasi/ koordinasi/pertemuan dengan Pemerintah /Kementerian/
Lembaga/Pemerintah Daerah Lain/Instansi
diluar Pemerintah Kabupaten Tangerang.
(2) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dibayarkan secara lumpsum, merupakan batas tertinggi dan sesuai
dengan jumlah hari pelaksanaan aktivitas tugas dalam
perjalanan dinas. (3)Ketentuan…
-
-12-
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran uang
representasi
Perjalanan Dinas Luar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
Bagian Ketiga
Biaya Trasnportasi
Pasal 12
(1) Biaya transportasi diberikan untuk Perjalanan Dinas Dalam
Daerah, Perjalanan Dinas Luar Daerah dan Perjalanan Dinas
Luar Negeri.
(2) Biaya transportasi untuk Perjalanan Dinas Dalam Daerah
diberikan secara lumpsum dengan nilai yang ditetapkan
berdasarkan Keputusan Bupati Tangerang.
(3) Biaya transportasi Perjalanan Dinas Dalam Daerah
sebagaimana ayat (1) untuk kegiatan penyusunan/
pembahasan/ evaluasi/ konsinering dan sejenisnya hanya diberikan
sebanyak 1 (satu) kali jika dilaksanakan dengan
fasilitas akomodasi menginap (fullboard) dan diberikan sesuai
kenyataan (riil cost) sesuai jumlah hari perjalanan paling banyak 3
(tiga) kali jika dilaksanakan tanpa fasilitas akomodasi
menginap.
(4) Biaya transportasi Perjalanan Dinas Luar Daerah dan
Perjalanan Dinas Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diberikan sesuai kenyataan (riil cost) yang meliputi biaya
transportasi dari tempat kerja/kedudukan ke tempat tujuan.
(5) Biaya transportasi dari tempat kerja/kedudukan ke tempat
tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat
berupa: a. biaya yang dikeluarkan dari tempat
kerja/kedudukan
ke Bandar udara/ pelabuhan/stasiun kereta/terminal bus
keberangkatan dan sebaliknya;
b. pembelian tiket pesawat/kapal air/kereta/bus;
c. pembayaran retribusi/airport tax/boarding pass/bagage yang
dipungut di bandar udara/pelabuhan/stasiun
kereta/terminal bus; d. pembayaran biaya parkir inap kendaraan
di bandar
udara/pelabuhan/stasiun kereta/terminal bus; dan
e. dari bandar udara/pelabuhan/stasiun kereta/terminal bus
tempat tujuan ke penginapan atau ke tempat/kantor
yang dituju dan sebaliknya.
(4) Biaya dari tempat kerja/kedudukan ke bandar udara/
pelabuhan/stasiun kereta/terminal bus keberangkatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) huruf a dan biaya dari bandar
udara/pelabuhan/stasiun kereta/terminal bus
tempat tujuan ke penginapan atau ke tempat / kantor yang dituju
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e
hanya diperkenankan apabila tidak menggunakan sewa
kendaraan.
(5)Biaya…
-
-13-
(5) Biaya transportasi darat baik menggunakan jenis
transportasi
umum maupun kendaraan sendiri ke wilayah Kota Tangerang, Kota
Tangerang Selatan, Provinsi Banten, Provinsi
DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Lampung, diberikan
sesuai kenyataan (riil cost) sesuai jumlah hari perjalanan dinas
apabila tidak mendapat fasilitas akomodasi
menginap (fullboard).
Pasal 13
(1) Biaya transportasi dapat diberikan kepada Pelaksana
Perjalanan Dinas sebagai peserta pendidikan dan pelatihan,
bimbingan teknis, workshop dan sejenisnya yang
diselenggarakan di luar daerah.
(2) Pemberian biaya transportasi untuk kegiatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bila dilaksanakan pergi
pulang di hari yang sama atau tidak menginap disebabkan
penyelenggara hanya menyediakan paket akomodasi full day atau half
day, kepada peserta pelaksana Perjalanan Dinas diberikan biaya
senyatanya sesuai hari perjalanan dinas.
(3) Dalam hal kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
penyelenggara menyediakan paket akomodasi full board atau
menginap, ketentuan pemberian Biaya Transportasi sebagai
berikut:
a. penyelenggaraan sampai dengan 5 (lima) hari, Pelaksana
Perjalanan Dinas dapat diberikan biaya
transportasi pergi pulang sebanyak 1 (satu) kali; b.
penyelenggaraan lebih dari 5 (lima) hari sampai dengan
15 (lima belas) hari, Pelaksana Perjalanan Dinas dapat
diberikan biaya transportasi pergi pulang paling besar 2 (dua)
kali;
c. penyelenggaraan lebih dari 15 (lima belas) hari sampai dengan
30 (tiga puluh) hari, Pelaksana Perjalanan Dinas dapat diberikan
biaya transportasi pergi pulang paling
besar 4 (empat) kali; d. penyelenggaraan lebih dari 30 (tiga
puluh) hari sampai
dengan 60 (enam puluh) hari, Pelaksana Perjalanan Dinas
dapat diberikan biaya transportasi pergi pulang paling besar 8
(delapan) kali; atau
e. penyelenggaraan lebih dari 60 (enam puluh) hari, Pelaksana
Perjalanan Dinas dapat diberikan biaya transportasi pergi pulang
paling besar 12 (dua belas) kali.
Pasal 14
(1) Biaya transportasi bagi Perjalanan Dinas Luar Daerah dan
Perjalanan Dinas Luar Negeri yang dilakukan lebih dari
1 (satu) tempat tujuan dalam satu penugasan, diberikan sesuai
dengan biaya yang dibutuhkan dalam menempuh tempat tujuan
tersebut.
(2) Fasilitas dan Estimasi Biaya Transportasi Perjalanan
Dinas
Luar Negeri mengikuti ketentuan harga resmi yang berlaku dengan
memperhatikan tingkatan uang harian Perjalanan Dinas Luar
Negeri.
(3)Ketentuan…
-
-14-
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitas dan estimasi
biaya
transportasi Perjalanan Dinas Luar Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
Bagian Keempat
Biaya Penginapan
Pasal 15
(1) Biaya Penginapan diberikan kepada Pelaksana Perjalanan Dinas
dalam Perjalanan Dinas Luar Daerah dan
Perjalanan Dinas Luar Negeri apabila menginap di hotel atau
penginapan lainnya yang setara.
(2) Ketentuan pemberian biaya penginapan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) adalah:
a. diberikan berdasarkan jumlah hari menginap dengan
hitungan:
volume menginap = volume hari - 1
b. diberikan paling banyak 1 (satu) malam untuk
menunggu alat transportasi lanjutan dalam hal perjalanan dinas
harus berpindah/berganti dari alat angkutan yang
satu ke alat angkutan yang lain. c. diberikan paling lama 2
(dua) malam Perjalanan Dinas
Ke Luar Daerah dalam rangka kunjungan kerja/studi
referensi/studi banding/field trip; d. diberikan paling lama 9
(sembilan) malam di tempat
Pelaksana Perjalanan Dinas menderita sakit keras yang perlu
istirahat (bed rest) atau mengalami kecelakaan saat melaksanakan
Perjalanan Dinas; atau
e. sebanyak hari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan
/workshop/seminar/bimbingan teknis dan
sejenisnya, dalam hal penyelenggara tidak menyediakan
penginapan.
Pasal 16
(1) Biaya penginapan untuk Perjalanan Dinas yang dilaksanakan
secara kelompok dalam rangka melaksanakan kegiatan atau kunjungan
kerja, dapat menggunakan hotel/penginapan
yang sama dan memperhatikan tingkatan biaya Perjalanan
Dinas.
(2) Estimasi Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Negeri
mengikuti ketentuan harga penginapan di negara yang dituju
dengan memperhatikan tingkatan uang harian Perjalanan Dinas Luar
Negeri.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Estimasi biaya penginapan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan
Keputusan Bupati.
Pasal 17…
-
-15-
Pasal 17
Perjalanan Dinas Luar Daerah dan Perjalanan Dinas Luar
Negeri
dalam rangka mengikuti rapat/seminar/pelatihan/ bimbingan
teknis/sosialisasi peraturan dan sejenisnya, apabila penyelenggara
tidak menyediakan akomodasi, kepada Pelaksana
Perjalanan Dinas dapat diberikan uang harian dan/atau biaya
transportasi dan/ atau biaya penginapan apabila menginap sesuai
kepatutan, kewajaran dan kemampuan keuangan atau
ketersediaan dana pada PD.
Pasal 18
(1) Dalam hal Pelaksana Perjalanan Dinas tidak menginap di
hotel atau jenis penginapan lainnya yang setara, diberikan
pengganti biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh
per seratus) dari harga rata-rata kamar hotel di daerah/kota
tempat tujuan dan memperhatikan estimasi biaya penginapan.
(2) Pemberian pengganti biaya penginapan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tidak diperkenankan untuk: a. Perjalanan Dinas Luar
Daerah yang dilaksanakan pergi
dan pulang pada hari yang sama; b. penyelenggara rapat/pertemuan
menyediakan
fasilitas dengan paket fullboard bagi para peserta, kecuali
peserta pendamping atau pendukung peserta utama yang tidak
disediakan paket tersebut; dan
c. perjalanan dinas mengikuti pendidikan dan pelatihan yang
diasramakan.
Bagian Kelima
Biaya Menjemput/Mengantar Jenazah
Pasal 19
(1) Biaya menjemput/mengantar jenazah meliputi biaya bagi
penjemput/pengantar, biaya pemetian dan biaya angkutan
jenazah. (2) Biaya pemetian dan angkutan jenazah jenazah
termasuk yang
berhubungan dengan pengurusan jenazah dibayarkan sesuai dengan
Biaya Riil.
(3) Sewa kendaraan di tempat tujuan dan biaya angkutan
jenazah dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil.
(4) Selain diberikan Uang Harian, kepada Pegawai dan/atau
keluarga yang menjemput/mengantar jenazah diberikan biaya
transportasi dan biaya penginapan sebanyak-banyaknya 4 (empat)
orang serta biaya pemetian dan angkutan jenazah.
BAB V…
-
-16-
BAB V
PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS
Bagian Kesatu
Pernyataan Tanggungjawab dan Pembatalan Perjalanan Dinas
Pasal 20
(1) Perjalanan Dinas dalam rangka kunjungan kerja atau studi
banding dilengkapi dengan pernyataan tanggungjawab
atas fasilitas yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan
Perjalanan Dinas tersebut.
(2) Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan
dalam Surat Pernyataan Tanggung Jawab
Perjalanan Dinas Dalam Rangka Kunjungan Kerja atau Studi
Banding.
(3) Bentuk Surat Pernyataan Tanggung Jawab Perjalanan Dinas
tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
Pasal 21
(1) Dalam hal Pelaksana Perjalanan Dinas mendapat tugas lain
atau urusan pribadi/keluarga yang mendesak dan tidak
dapat ditunda, dapat membatalkan Perjalanan Dinas yang
diperintahkan.
(2) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dituangkan dalam Surat Pernyataan Pembatalan Tugas
Perjalanan Dinas.
(3) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mengakibatkan Pelaksana Perjalanan Dinas harus melakukan
pengembalian Uang Harian dan/atau Uang Representasi.
(4) Selain Uang Harian dan/atau Uang Representasi
sebaga imana d imaksud ayat ( 3 ) , segala biaya yang
telah dikeluarkan dan dibuktikan dengan bukti pengeluaran yang
sah yang dibebankan pada perangkat daerah harus dikembalikan,
yaitu:
a. tiket yang telah dibeli; b. denda pembatalan sewa
transportasi;
c. biaya penginapan yang telah dibayar; d. denda penginapan yang
telah dipesan; dan/atau e. biaya lainnya dari pihak ketiga akibat
pembatalan.
(5)Dokumen…
-
-17-
(5) Dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan pembebanan
biaya pada perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
dituangkan dalam bentuk Surat Pernyataan
Pembebanan Pembatalan Tugas Perjalanan Dinas yang dibuat
berdasarkan surat pernyataan pembatalan yang disampaikan oleh
Pelaksana Perjalanan Dinas.
(6) Bentuk dan format:
a. Surat Pernyataan Pembatalan Tugas Perjalanan Dinas
tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini; dan
b. Surat Pernyataan Pembebanan Pembatalan Tugas Perjalanan Dinas
tercantum dalam Lampiran V, yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dengan
Peraturan Bupati ini.
(7) Surat Pernyataan Pembatalan Tugas Perjalanan Dinas, Surat
Pernyataan Pembebanan Pembatalan Tugas Perjalanan Dinas beserta
bukti-bukti beban yang harus
dibayar, menjadi dokumen pertanggungjawaban Perjalanan
Dinas.
Bagian Kedua
Bukti Pertanggunjawaban
Pasal 22
Dokumen pertanggungjawaban Uang Harian dan Uang
Representasi berupa kuitansi/daftar penerimaan uang harian dan
uang representasi yang diketahui oleh Pengguna Anggaran/Kuasa
Pengguna Anggaran kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan
Konsultasi Keluar Daerah atau Kuasa Pengguna Anggaran kegiatan
berkenaan.
Pasal 23
(1) Dokumen pertanggungjawaban biaya transportasi Perjalanan
Dinas yang menggunakan jenis transportasi umum meliputi:
a. bukti sewa kendaraan/taksi/travel dari tempat kerja/
kedudukan ke tempat tujuan dan sebaliknya;
b. bukti sewa kendaraan/taksi/travel dari tempat kerja/
kedudukan ke bandar udara/pelabuhan/ stasiun kereta/ terminal
bus;
c. bukti pembayaran retribusi yaitu airport tax/boarding pass
/baggage dan sejenisnya yang dipungut di bandar udara/pelabuhan/
stasiun kereta api/terminal bus;
d. tiket pesawat/kapal laut/kereta api/bus; dan/atau e. bukti
sewa kendaraan/taksi/travel dari bandar udara/
pelabuhan/stasiun kereta api / terminal bus tempat tujuan ke
penginapan atau ke tempat kunjungan dan sebaliknya.
(2) Bukti sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a berupa kuitansi/bukti pembayaran sewa kendaraan yang di
dalamnya sudah termasuk biaya pengemudi, bahan
bakar, biaya penggunaan jalan bebas hambatan (tol) dan pajak
sewa.
(3)Dokumen…
-
-18-
(3) Dokumen pertanggungjawaban biaya transportasi Perjalanan
Dinas yang menggunakan kendaraan pribadi baik kendaraan dinas
maupun kendaraan milik sendiri dari tempat
kerja/kedudukan ke tempat tujuan meliputi seluruh biaya yang
dapat dibuktikan dengan bukti-bukti pengeluaran yang sah dari
tempat kerja/ kedudukan ke tempat tujuan, berupa
bukti biaya pengisian bahan bakar dengan nilai wajar, bukti
biaya penggunaan jalan bebas hambatan (tol ticket), bukti biaya
parkir kendaraan di tempat tujuan dan bukti-bukti pengeluaran
lainnya yang sah.
Pasal 24
(1) Dokumen pertanggungjawaban biaya penginapan berupa
kuitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan
hotel atau jenis penginapan lainnya yang setara.
(2) Dalam hal Pelaksana Perjalanan Dinas tidak menginap di hotel
atau penginapan lainnya yang setara, Pelaksana Perjalanan Dinas
membuat pernyataan tidak menginap di
hotel atau jenis penginapan komersial lainnya.
(3) Bentuk pernyataan sebagaimana dimasud pada ayat (2)
tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dengan Peraturan Bupati ini.
Pasal 25
(1) Dalam hal dokumen pertanggungjawaban pengeluaran biaya
transportasi dan/atau biaya penginapan hilang/rusak yang
diakibatkan musibah/kecelakaan, Pelaksana Perjalanan
Dinas membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Atas
Kehilangan/Kerusakan Dokumen Pertanggung Jawaban
Perjalanan Dinas dan Daftar Rincian Pengeluaran. (2) Dokumen
pertanggungjawaban Perjalanan Dinas yang
menggunakan kendaraan pribadi baik kendaraan dinas maupun
kendaraan pribadi dapat berupa bukti pembelian bahan bakar, bukti
pembayaran tol, bukti parkir
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) dan/atau
menggunakan Daftar Pengeluaran Riil sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) yang menggambarkan kondisi biaya
senyatanya sepanjang tidak melampaui batas tertinggi standar biaya
transportasi.
(3) Bentuk Surat Pernyataan Tanggung Jawab Atas
Kehilangan/ Kerusakan Dokumen Pertanggung Jawaban Perjalanan
Dinas tercantum Bentuk Daftar Pengeluaran Riil Biaya Perjalanan
Dinas, tercantum dalam Lampiran dalam
Lampiran VII dan Lampiran VIII merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
Bagian…
-
-19-
Bagian Ketiga
Prosedur dan Pertanggungjawaban
Melalui Mekanisme UP atau GU
Pasal 26
(1) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas melalui mekanisme UP atau
GU dilakukan dengan memberikan sejumlah uang
muka kepada Pelaksana Perjalanan Dinas oleh bendahara
pengeluaran Perangkat Daerah yang bersangkutan untuk
komponen biaya akomodasi dan tiket perjalanan dari UP atau GU
yang dikelolanya.
(2) Pemberian uang muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
didasarkan pada permintaan dari Pelaksana
Perjalanan Dinas melalui PPTK atas persetujuan Pengguna Anggaran
atau Kuasa Pengguna Anggaran kepada
bendahara pengeluaran perangkat daerah dengan dilampiri: a.
rincian Biaya Perjalanan dinas; b. fotocopy Surat Perintah; dan
c. daftar nominatif penerima biaya Perjalanan Dinas.
(3) Pembayaran biaya perjalan dinas untuk komponen uang
harian dan representasi dilakukan setelah pelaksanaan perjalanan
dinas pada saat penyampaian SPJ rampung
melalui mekanisme non tunai kepada pelaksana perjalanan
dinas.
Pasal 27
(1) Berdasarkan permintaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26,
bendahara pengeluaran perangkat daerah membayar uang muka
Perjalanan Dinas kepada Pelaksana
Perjalanan Dinas melalui atau diketahui PPTK.
(2) Pembayaran uang muka sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dapat dibayarkan seluruhnya sesuai dengan rencana rincian
biaya Perjalanan Dinas yang diajukan atau sebagian
atas memperhatikan ketersediaan dana.
(1) Bentuk Rincian Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IX yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati
ini.
Pasal 28
(1) Biaya perjalanan dinas yang dibayarkan melalui
mekanisme UP atau GU, dipertanggungjawabkan oleh Pelaksana
Perjalanan Dinas paling lambat 5 (lima) hari kerja
setelah perjalanan dinas dilaksanakan.
(2)Dalam…
-
-20-
(2) Dalam hal Pelaksana Perjalanan Dinas belum menyampaikan
dokumen pertanggungjawaban,
bendahara dapat meanangguhkan pencairan biaya perjalanan dinas
berikutnya.
Pasal 29
(1) PPTK mengajukan seluruh Dokumen pertanggungjawaban
kepada bendahara pengeluaran perangkat daerah untuk dilakukan
perhitungan rampung.
(2) Apabila dalam perhitungan rampung terdapat kelebihan
pembayaran, kelebihan tersebut harus disetorkan kepada
bendahara pengeluaran OPD.
(3) Berdasarkan perhitungan rampung pengeluaran perangkat daerah
mengajukan SPP-GU pengguna anggaran dilampiri dokumen-dokumen yang
disyaratkan dalam pencairan GU
Bagian Keempat
Prosedur Pembayaran Dan Pertanggungjawaban
Melalui Mekanisme LS
Pasal 30
(1) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas melalui mekanisme
LS kepada pihak penyedia jasa diatur sebagai berikut: a. untuk
pembelian tiket dan/atau biaya penginapan dapat
dilakukan melalui pihak penyedia jasa; b. pihak penyedia jasa
dapat berbentuk biro jasa
perjalanan, maskapai penerbangan, perusahaan jasa
perhotelan dan event organizer; atau c. penetapan pihak ketiga
dilakukan melalui pelaksanaan
pengadaan barang/jasa sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.
Pasal 31
(1) Kontrak/perjanjian dengan pihak penyedia jasa dapat
dilakukan untuk 1 (satu) periode tertentu (tahun atau semester
atau triwulan atau bulan).
(2) Nilai kontrak/perjanjian tidak diperkenankan melebihi
ketentuan tarif umum tiket dan penginapan yang telah
ditetapkan dalam kontrak/perjanjian.
Pasal 32
(1) Pembayaran biaya perjalanan dinas kepada pihak
penyedia jasa didasarkan atas prestasi yang telah diselesaikan
sebagaiman diatur dalam perjanjian/kontrak.
(2) Atas dasar prestasi yang telah diselesaikan, pihak penyedia
jasa mengajukan tagihan kepada PPTK yang
bersangkutan. (3)Berdasarkan…
-
-21-
(3) Berdasarkan tagihan pihak penyedia jasa, PPTK
mengajukan SPP kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
yang bersangkuta dengan melampirkan
dokumen-dokumen yang dipersyaratkan dalam pencairan melalui
mekanisme LS.
Pasal 33
Atas dasar SPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Pengguna
Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran menerbitkan SPM dan
mengajukan kepada Bendahara Umum Daerah (BUD) dengan melampirkan
dokumen yang dipersayaratkan dalam pencairan
melalui mekanisme LS.
BAB VI
PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI
Pasal 34
(1) Pejabat Negara, Pejabat Daerah dan Pegawai di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang serta Pihak Lain dapat
melakukan Perjalanan Dinas Luar Negeri.
(2) Perjalanan Dinas Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dalam rangka:
a. kerjasama Pemerintah Daerah dengan pihak luar negeri;
b. pendidikan dan pelatihan;
c. studi banding; d. seminar/lokakarya/konferensi; e. promosi
potensi daerah;
f. kunjungan persahabatan/kebudayaan; g. pertemuan
Internasional; dan/atau
h. penandatanganan perjanjian internasional.
(3) Perjalanan Dinas Luar Negeri sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan dengan sangat selektif untuk kepentingan
yang sangat tinggi dan prioritas.
(4) Perjalanan Dinas Luar Negeri dapat dilakukan apabila
pelaksanaan tugasnya di dalam negeri tidak ada yang
mendesak.
(5) Perjalanan Dinas Luar Negeri tidak diperkenankan
apabila di dalam negeri: a. terjadi bencana alam dan/atau
bencana sosial; dan
b. adanya pemilihan legislative presiden/wakil dan/atau
daerah/wakil kepala daerah
Pasal 35
(1) Pelaksana Perjalanan Dinas Luar Negeri harus memiliki
dokumen administrasi Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri.
(2)Dokumen…
-
-22-
(2) Dokumen administrasi perjalanan dinas luar negeri
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. surat ijin
pemerintah;
b. Paspor; c. exit permit; d. visa;
e. kerangka acuan kerja; dan f. surat undangan.
(3) Selain dokumen administrasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) diperlukan dokumen lainnya:
a. dalam hal kegiatan kerjasama pemerintah daerah dengan pihak
luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf a,
ditambah dengan dokumen
naskah kerjasama, Surat Kuasa Penuh dalam rangka kerjasama, dan
Surat konfirmasi Perwakilan Republik
Indonesia di negara tujuan; b. dalam hal kegiatan pendidikan dan
pelatihan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf
b, ditambah dengan dokumen surat keterangan beasiswa.
c. dalam hal kegiatan promosi potensi daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf e, ditambah dengan dokumen
surat konfirmasi
Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan. d. dalam hal
kegiatan kunjungan
persahabatan/kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 34 ayat (2) huruf f, ditambah dengan dokumen surat
konfirmasi Perwakilan Republik Indonesia.
e. dalam hal kegiatan penandatanganan perjanjian internasional
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf h, ditambah
dengan dokumen naskah
kerjasama, Surat Kuasa Penuh dalam rangka kerjasama, dan surat
konfirmasi Perwakilan Republik
Indonesia di negara tujuan.
Pasal 36
(1) Pejabat Negara, Pejabat Daerah dan Pegawai di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang serta
Pihak Lain mengajukan permohonan Perjalanan Dinas Luar Negeri
untuk mendapat surat ijin Pemerintah.
(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
memuat antara lain:
a. nama dan jabatan; b. nomor induk pegawai bagi Pegawai Negeri
Sipil; c. tujuan kegiatan;
d. manfaat; e. kota/negara yang dituju;
f. agenda; g. waktu pelaksanaan; dan h. sumber pembiayaan.
Pasal 37…
-
-23-
Pasal 37
(1) Perangkat Daerah terkait menyiapkan surat Bupati perihal
permohonan ijin Pejabat Negara, Pejabat Daerah dan Pegawai di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang
serta Pihak Lain untuk melakukan Perjalanan Dinas Luar Negeri
kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri melalui
Gubernur Banten untuk mendapatkan ijin
Pemerintah.
(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan
paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum keberangkatan kecuali
untuk hal-hal yang
sangat mendesak, untuk mendapat rekomendasi Perjalanan Dinas Ke
Luar Negeri.
(3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan
untuk mendapatkan ijin Pemerintah.
a. Berdasarkan ijin Pemerintah, perangkat daerah atau yang
melakukan Perjalanan Dinas Luar Negeri mengurus paspor dinas, exit
permit, dan rekomendasi visa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35
ayat (2).
b. Dalam hal sampai dengan waktu keberangkatan
dokumen administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat
(2) belum diterbitkan, perjalanan Dinas Luar Negeri dijadwalkan
kembali.
Pasal 38
(1) Perjalanan Dinas Luar Negeri yang dilakukan secara
rombongan dilakukan paling banyak 5 (lima) orang termasuk
pimpinan rombongan.
(2) Perjalanan dinas luar negeri secara rombongan dapat
dilakukan lebih dari 5 (lima) orang dalam hal: a. pendidikan dan
pelatihan;
b. perundingan dalam rangka kerjasama dengan pihak luar negeri;
dan
c. delegasi kesenian/kebudayaan dalam rangka promosi potensi
daerah.
Pasal 39
(1) Jangka waktu pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri
paling lama 7 (tujuh) hari, kecuali untuk hal-hal yang sangat
penting dan tidak memungkinkan untuk ditinggalkan.
(2) Pelaksana Perjalanan Dinas harus melapor ke perwakilan
Republik Indonesia di luar negeri untuk mendapat
pengesahan/penandatanganan visum.
(3) Dalam hal wilayah tujuan perjalanan Dinas Luar Negeri
tidak terdapat perwakilan Republik Indonesia, Pelaksana
Perjalanan Dinas harus mendapat pengesahan dari pejabat setempat
yang berwenang.
Pasal 40..
-
-24-
Pasal 40
(1) Dokumen pertanggungjawaban perjalanan Dinas Luar Negeri
mengikuti ketentuan pertanggungjawaban
perjalanan dinas luar daerah ditambah dokumen- dokumen
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) dan disampaikan paling
lama 7 (tujuh) hari kerja setelah selesai
melakukan Perjalanan Dinas.
(2) Laporan hasil perjalanan Dinas Luar Negeri tertulis
disampaikan pula kepada kepada Kementerian Dalam Negeri melalui
Kepala Pusat adalah Administrasi Kerjasama
Luar Negeri (AKLN) Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam
Negeri.
(3) Pejabat Negara, Pejabat Daerah dan Pegawai di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Tangerang yang akan
melakukan Perjalanan Dinas Luar Negeri dikoordinasikan oleh
Sekretariat Daerah.
BAB VII PENGANGGARAN,MONITORING, PENGENDALIAN DAN
KETENTUAN LAIN
Pasal 41
(1) Belanja Perjalanan Dinas dapat dianggarkan secara
paket atau tidak diuraikan sesuai rekening rincian obyek
berkenaan pada kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi
Keluar Daerah.
(2) Penganggaran belanja Perjalanan Dinas pada selain kegiatan
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar
Daerah diperkenankan sepanjang telah ditentukan atau diketahui:
a. tempat/daerah yang akan dituju;
b. jumlah orang yang mengikuti perjalanan dinas; c. jumlah hari
pelaksanaan;
d. tarif kamar dan jumlah kamar hotel; dan/atau e. alat
transportasi yang akan digunakan dan biaya- biaya
transportasi yang dibutuhkan.
(3) Penganggaran sewa kendaraan ditempat tujuan
kunjungan memperhatikan ketentuan sebagai berikut : a. sewa
kendaraan perorangan ditempat tujuan/kunjungan
hanya diberikan untuk Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan DPRD dan
pejabat eselon II; dan
b. perjalanan dinas kunjungan luar daerah yang dilakukan
secara bersama minimal 3 (tiga) orang, menggunakan sewa
kendaraan dalam kota ditempat tujuan kunjungan,
dan tidak diperkenankan menganggarkan biaya transportasi dari
tempat menginap di tempat tujuan ke
bandara/terminal/stasiun/pelabuhan.
-
-25-
Pasal 42
(1) Perjalanan Dinas mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya
dapat dilaksanakan dengan biaya Perjalanan Dinas yang ditanggung
oleh panitia penyelenggara.
(2) Panitia penyelenggara menyampaikan pemberitahuan
mengenai pembebanan biaya Perjalanan Dinas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dalam surat/undangan mengikuti rapat,
seminar, dan sejenisnya.
Pasal 43
(1) Dalam hal jumlah hari Perjalanan Dinas melebihi jumlah hari
pada Surat Perintah/SPPD yang tidak disebabkan oleh
kesalahan/kelalaian Pelaksana Perjalanan Dinas, dapat diberikan
tambahan Uang Harian dan/atau Uang Representasi dan/atau Biaya
Penginapan dan/atau sewa
kendaraan di tempat tujuan. (2) Tambahan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat
diberikan dengan melampirkan dokumen berupa; a. surat keterangan
kesalahan/kelalaian dari pejabat/pihak
dari bandara/pelabuhan/terminal/perusahaan jasa perjalanan;
atau
b. surat keterangan dari penyelenggara rapat atau
pertemuan lainnya.
(3) Berdasarkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2): a.
Pelaksana Perjalanan Dinas membuat Surat
Pernyataan Tanggung Jawab Atas Penambahan Hari
Perjalanan Dinas; dan b. Pejabat Yang Berwenang menerbitkan
Surat
Perintah baru dan membebankan biaya tambahan uang
harian dan/atau uang representasi dan/atau biaya penginapan
dan/atau sewa kendaraan di tempat tujuan;
(4) Bentuk Surat Pernyataan Tanggung Jawab Atas
Penambahan Hari Perjalanan Dinas tercantum dalam
Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.
Pasal 44
(1) Untuk efektivitas dan efisiensi pelaksanaan Perjalanan Dinas
di lingkup OPD, Kepala perangkat daerah merumuskan pengelolaan dan
pengaturan teknis yang
dituangkan dalam keputusan Kepala perangkat daerah dengan
memperhatikan ketersediaan dana,kewajaran,
kepatutan dan rasionalitas.
(2) Hal-hal yang dapat diatur lebih lanjut berupa:
a. pengendalian internal dengan menyusun standar operasi
prosedur (SOP);
b. monitoring penerbitan Surat Perintah;
c. pengawasan pertanggungjawaban;
d.penentuan…
-
-26-
d. penentuan standar biaya Uang Harian berdasarkan maksud
perjalanan dinas antara lain
pengklasifikasian antara rapat atau pertemuan yang menginap dan
yang tidak menginap dan sebagainya;
e. penentuan jumlah rombongan Perjalanan Dinas;
f. penentuan kelayakan fasilitas dan jumlah kendaraan yang
digunakan;
g. pendelegasian kewenangan penandatanganan Surat
Perintah dan SPPD; dan h. hal-hal teknis lainnya sepanjang tidak
bertentangan
dengan Peraturan Bupati ini.
(3) Untuk mendukung pengendalian internal sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf a, dapat dilakukan melalui Lembar
Monitoring dan Lembar Pengendalian pelaksanaan
Perjalanan Dinas di lingkup perangkat daerah yang
bersangkutan.
(4) Dalam rangka pengawasan pertanggungjawaban sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat memastikan pelaksanaan
perjalanan dinas dibuktikan
dengan Bukti Kehadiran rapat atau pertemuan atau kunjungan yang
menjadi bagian atau lampiran pada
dokumen pertanggungjawaban Perjalanan Dinas.
(5) Bentuk Lembar Monitoring, Bentuk Lembar
Pengendalian Pelaksanaan dan Bentuk Bukti Kehadiran Perjalanan
Dinas tercantum dalam Lampiran XI yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati
ini.
BAB VIII KETENTUAN PENUTUP
Pasal 45
Pada saat Peraturan Bupati Tangerang ini mulai berlaku,
Peraturan Bupati Tangerang Nomor 54 Tahun 2018 tentang Pedoman
Pelaksanaan Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Tangerang (Berita Daerah Kabupaten
Tangerang Tahun 2018 Nomor 54), dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.
Pasal 46…
-
-27-
Pasal 46
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah
Kabupaten Tangerang.
Ditetapkan di Tigaraksa
pada tanggal 26 September 2019
BUPATI TANGERANG,
Ttd
A. ZAKI ISKANDAR
Diundangkan di Tigaraksa
pada tanggal 26 September 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANGERANG,
Ttd
MOCH. MAESYAL RASYID
BERITA DAERAH KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2019 NOMOR 94
-
-28-