PROVINSI BANTEN PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN NOMOR 51 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM SKALA KECIL PADA LOKASI YANG DAPAT DIPINDAHKAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA TANGERANG SELATAN, Menimbang : a. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektifitas pengadaan tanah untuk Kepentingan Umum dengan luas sampai dengan 5 (lima) hektar atau skala kecil, dapat dilakukan langsung oleh Perangkat Daerah yang memerlukan tanah dengan Pihak yang Berhak, sebagaimana diatur dalam Pasal 121 ayat (1) sampai dengan ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum; b. bahwa dalam pelaksanaan pengadaan tanah untuk Kepentingan Umum skala kecil yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah memerlukan mekanisme yang lebih efisien dan efektif khususnya terhadap lokasi yang dapat dipindahkan atau lokasi yang tidak terikat pada 1 (satu) tempat; c. bahwa untuk memberikan jaminan dan kepastian hukum dalam pelaksanaan pengadaan tanah untuk Kepentingan Umum skala kecil pada lokasi yang dapat dipindahkan, perlu disusun pedoman bagi Perangkat Daerah yang memerlukan tanah, yang membidangi urusan pengadaan tanah dan/atau yang melaksanakan pengadaan tanah;
34
Embed
PROVINSI BANTEN PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATANdisperkimta.tangerangselatankota.go.id/upload/peraturan/20180914112953.pdf · Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum skala kecil
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
PROVINSI BANTEN
PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN
NOMOR 51 TAHUN 2017
TENTANG
TATA CARA PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM
SKALA KECIL PADA LOKASI YANG DAPAT DIPINDAHKAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA TANGERANG SELATAN,
Menimbang : a. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektifitas pengadaan
tanah untuk Kepentingan Umum dengan luas sampai
dengan 5 (lima) hektar atau skala kecil, dapat
dilakukan langsung oleh Perangkat Daerah yang
memerlukan tanah dengan Pihak yang Berhak,
sebagaimana diatur dalam Pasal 121 ayat (1) sampai
dengan ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 148
Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas
Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang
Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan
untuk Kepentingan Umum;
b. bahwa dalam pelaksanaan pengadaan tanah untuk
Kepentingan Umum skala kecil yang dilaksanakan oleh
Perangkat Daerah memerlukan mekanisme yang lebih
efisien dan efektif khususnya terhadap lokasi yang
dapat dipindahkan atau lokasi yang tidak terikat pada
1 (satu) tempat;
c. bahwa untuk memberikan jaminan dan kepastian
hukum dalam pelaksanaan pengadaan tanah untuk
Kepentingan Umum skala kecil pada lokasi yang dapat
dipindahkan, perlu disusun pedoman bagi Perangkat
Daerah yang memerlukan tanah, yang membidangi
urusan pengadaan tanah dan/atau yang melaksanakan
pengadaan tanah;
- 2 -
PARAF HIRARKI PARAF HIRARKI ASISTEN TATA PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
: WAKIL WALIKOTA :
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA : Plt. SEKRETARIS DAERAH :
PARAF KOORDINASI HARMONISASI DAN SINKRONISASI KEPALA BAGIAN BINA PERTANAHAN : KASUBAG RPP : ANALIS PRODUK HUKUM DAERAH :
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara
Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum Skala
Kecil pada Lokasi yang Dapat Dipindahkan;
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Kota Tangerang Selatan Di Provinsi
Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4934);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk
Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);
5. Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Presiden Nomor 4 tahun 2015 tentang Perubahan
Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54
Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5655);
- 3 -
PARAF HIRARKI PARAF HIRARKI ASISTEN TATA PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
: WAKIL WALIKOTA :
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA : Plt. SEKRETARIS DAERAH :
PARAF KOORDINASI HARMONISASI DAN SINKRONISASI KEPALA BAGIAN BINA PERTANAHAN : KASUBAG RPP : ANALIS PRODUK HUKUM DAERAH :
6. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang
Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan
Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden
Nomor 148 tahun 2015 tentang Perubahan Keempat
atas Peraturan Presiden Nomor 71 tahun 2012 tentang
Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan
Untuk Kepentingan Umum;
7. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5
Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala
Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2015
tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 tentang
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah;
8. Peraturan Gubernur Banten Nomor 93 Tahun 2014
tentang Pedoman Pelaksanaan Tahapan Persiapan
Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk
Kepentingan Umum di Provinsi Banten;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA
PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM SKALA
KECIL PADA LOKASI YANG DAPAT DIPINDAHKAN.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Tangerang Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksananaan urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.
- 4 -
PARAF HIRARKI PARAF HIRARKI ASISTEN TATA PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
: WAKIL WALIKOTA :
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA : Plt. SEKRETARIS DAERAH :
PARAF KOORDINASI HARMONISASI DAN SINKRONISASI KEPALA BAGIAN BINA PERTANAHAN : KASUBAG RPP : ANALIS PRODUK HUKUM DAERAH :
3. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Banten.
4. Walikota adalah Walikota Tangerang Selatan.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam
penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah.
6. Kepala Perangkat Daerah adalah Pejabat yang
memimpin Perangkat Daerah.
7. Kantor Pertanahan adalah Kantor Pertanahan Kota
Tangerang Selatan.
8. Kepentingan Umum adalah kepentingan bangsa,
negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh
pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya untuk
kemakmuran rakyat.
9. Instansi Teknis Terkait adalah instansi Pemerintah
dan/atau Pemerintah Daerah yang terkait langsung
dalam teknik perencanaan pembangunan dan/atau
Pengadaan Tanah.
10. Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk
Kepentingan Umum yang selanjutnya disebut
Pengadaan Tanah adalah kegiatan menyediakan tanah
dengan cara memberi ganti rugi yang layak dan adil
kepada Pihak yang Berhak.
11. Pihak yang Berhak adalah pihak yang menguasai atau
memiliki objek pengadaan tanah.
BAB II
TATA CARA PENGADAAN TANAH
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 2
Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum skala kecil
pada lokasi yang dapat dipindahkan merupakan pengadaan
tanah dengan luas rencana sampai dengan 5 (lima) hektar
pada lokasi yang tidak terikat pada 1 (satu) tempat.
- 5 -
PARAF HIRARKI PARAF HIRARKI ASISTEN TATA PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
: WAKIL WALIKOTA :
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA : Plt. SEKRETARIS DAERAH :
PARAF KOORDINASI HARMONISASI DAN SINKRONISASI KEPALA BAGIAN BINA PERTANAHAN : KASUBAG RPP : ANALIS PRODUK HUKUM DAERAH :
Pasal 3
Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum skala kecil
pada lokasi yang dapat dipindahkan diselenggarakan dalam
rangka pembangunan antara lain:
a. jalan umum, jembatan dan terowongan;
b. waduk, tandon, irigasi, tempat pengolahan air
bersih/minum, saluran air minum, saluran
pembuangan air dan sanitasi, dan bangunan pengairan
lainnya, antara lain tempat pengolahan air limbah;
c. terminal bus, terminal angkutan umum dalam kota
atau terminal penumpang;
d. gardu listrik, dan distribusi tenaga listrik;
e. jaringan telekomunikasi, informatika dan/atau menara
telekomunikasi Pemerintah Daerah;
f. tempat pemrosesan dan/atau pengolahan sampah,
termasuk didalamnya tempat pemrosesan sementara;
g. rumah sakit Pemerintah Daerah, Pusat Kesehatan
Masyarakat, Balai Kesehatan dan Pos Pelayanan
Terpadu;
h. fasilitas keselamatan umum antara lain rumah sakit
darurat, rumah penampungan darurat, serta tanggul
penanggulangan bahaya banjir, lahar, dan longsor;
i. taman pemakaman umum Pemerintah Daerah dan
sarana pendukungnya;
j. fasilitas sosial, fasilitas umum, dan ruang terbuka hijau
publik antara lain taman bermain, taman publik,
taman sempadan jalan, rumah singgah, balai warga,
balai pertemuan, gedung serbaguna dan halte;
k. cagar alam dan cagar budaya;
l. kantor Pemerintah Daerah antara lain kantor Perangkat
Daerah, kantor Unit Pelaksana Teknis Perangkat
Daerah, kantor Kecamatan, kantor Kelurahan, rumah
Negara, dan gudang;
m. penataan permukiman kumuh perkotaan dan/atau
konsolidasi tanah, perumahan untuk masyarakat
berpenghasilan rendah dengan status sewa serta
rumah susun sederhana sewa;
- 6 -
PARAF HIRARKI PARAF HIRARKI ASISTEN TATA PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
: WAKIL WALIKOTA :
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA : Plt. SEKRETARIS DAERAH :
PARAF KOORDINASI HARMONISASI DAN SINKRONISASI KEPALA BAGIAN BINA PERTANAHAN : KASUBAG RPP : ANALIS PRODUK HUKUM DAERAH :
n. prasarana pendidikan Pemerintah Daerah antara lain
sekolah dan sarana pandukungnya;
o. prasarana olahraga Pemerintah Daerah antara lain
tempat atau lapangan atau gedung olahraga dan sarana
pendukungnya; dan
p. pasar, gerai perdagangan/Usaha Mikro Kecil dan
Menengah, tempat produksi, dan lapangan parkir.
Pasal 4
Pengadaan tanah untuk Kepentingan Umum skala kecil
pada lokasi yang dapat dipindahkan diselenggarakan
dengan cara:
a. Langsung; atau
b. Sayembara
Bagian Kedua
Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum
Skala Kecil pada Lokasi Yang Dapat Dipindahkan
dengan cara Langsung
Paragraf 1
Umum
Pasal 5
(1) Pengadaan tanah untuk Kepentingan Umum skala kecil
pada lokasi yang dapat dipindahkan dengan cara
Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
huruf a dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang
melaksanakan pengadaan tanah.
(2) Perangkat Daerah yang melaksanakan pengadaan
tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
a. Perangkat Daerah yang memerlukan tanah; atau
b. Perangkat Daerah yang membidangi urusan
pengadaan tanah.
(3) Perangkat Daerah yang melaksanakan pengadaan
tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan
huruf b dapat dibantu oleh Perangkat Daerah/Instansi
Teknis Terkait dan/atau lembaga profesional.
- 7 -
PARAF HIRARKI PARAF HIRARKI ASISTEN TATA PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
: WAKIL WALIKOTA :
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA : Plt. SEKRETARIS DAERAH :
PARAF KOORDINASI HARMONISASI DAN SINKRONISASI KEPALA BAGIAN BINA PERTANAHAN : KASUBAG RPP : ANALIS PRODUK HUKUM DAERAH :
(4) Selain Perangkat Daerah yang melaksanakan
pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
pengadaan tanah dapat dilaksanakan oleh Kantor
Pertanahan.
Paragraf 2
Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum
Skala Kecil pada Lokasi Yang Dapat Dipindahkan
dengan cara Langsung oleh
Perangkat Daerah yang Melaksanakan Pengadaan Tanah
Pasal 6
(1) Pengadaan tanah untuk Kepentingan Umum skala kecil
pada lokasi yang dapat dipindahkan dengan cara
Langsung oleh Perangkat Daerah yang memerlukan
tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2)
huruf a dilaksanakan apabila perkiraan luas rencana
pengadaan tanah sampai dengan 1 (satu) hektar.
(2) Pengadaan tanah untuk Kepentingan Umum skala kecil
pada lokasi yang dapat dipindahkan dengan cara
Langsung oleh Perangkat Daerah yang membidangi
urusan pengadaan tanah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b dilaksanakan apabila
perkiraan luas rencana pengadaan tanah lebih dari 1
(satu) hektar sampai dengan 5 (lima) hektar.
Pasal 7
(1) Pengadaan tanah untuk Kepentingan Umum skala kecil
pada lokasi yang dapat dipindahkan dengan cara
Langsung oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan
pengadaan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal
5 ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan:
a. usulan;
b. penganggaran;
c. permohonan kesesuaian lokasi rencana pengadaan
tanah dengan tata ruang wilayah;
- 8 -
PARAF HIRARKI PARAF HIRARKI ASISTEN TATA PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
: WAKIL WALIKOTA :
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA : Plt. SEKRETARIS DAERAH :
PARAF KOORDINASI HARMONISASI DAN SINKRONISASI KEPALA BAGIAN BINA PERTANAHAN : KASUBAG RPP : ANALIS PRODUK HUKUM DAERAH :
d. verifikasi dokumen penguasaan dan/atau
pemilikan;
e. pengukuran dan pemetaan tanah;
f. penilaian;
g. musyawarah atau penyampaian hasil penilaian;
h. pelepasan hak; dan
i. pemberian ganti rugi.
(2) Selain tahapan pengadaan tanah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), pengadaan tanah dapat
dilakukan melalui tahapan:
a. sosialisasi;
b. inventarisasi dan identifikasi; dan
c. pengumuman peta dan daftar nominatif.
Pasal 8
(1) Usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1)
huruf a dilakukan oleh Perangkat Daerah yang
melaksanakan pengadaan tanah.
(2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga
dilakukan oleh masyarakat melalui mekanisme
musyawarah perencanaan pembangunan.
(3) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) ditujukan kepada Walikota.
(4) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) Walikota memerintahkan Perangkat Daerah
yang membidangi perencanaan pembangunan Daerah
untuk melakukan sinkronisasi dengan rencana
pembangunan Daerah.
(5) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai
dengan rencana pembangunan Daerah, Perangkat
Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan
Daerah mengalokasikan anggaran pada Perangkat
Daerah yang melaksanakan pengadaan tanah.
(6) Dalam hal usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
tidak sesuai dengan rencana pembangunan Daerah,
Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan
pembangunan Daerah mengembalikan usulan kepada
Perangkat Daerah pengusul.
- 9 -
PARAF HIRARKI PARAF HIRARKI ASISTEN TATA PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
: WAKIL WALIKOTA :
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA : Plt. SEKRETARIS DAERAH :
PARAF KOORDINASI HARMONISASI DAN SINKRONISASI KEPALA BAGIAN BINA PERTANAHAN : KASUBAG RPP : ANALIS PRODUK HUKUM DAERAH :
Pasal 9
(1) Usulan pengadaan tanah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 8 paling sedikit memuat:
a. identitas Kepala Perangkat Daerah yang
melaksanakan pengadaan tanah;
b. maksud dan tujuan pembangunan;
c. perkiraan luas tanah yang dibutuhkan;
d. perkiraan jangka waktu pelaksanaan
pembangunan; dan
e. perkiraan biaya ganti rugi objek pengadaan tanah
atau biaya yang dibutuhkan.
(2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
sebelum tahun anggaran berkenaan.
(3) Dalam hal rencana pengadaan tanah telah dianggarkan
pada tahun berkenaan, usulan dilakukan pada tahun
berkenaan.
Pasal 10
(1) Penganggaran seluruh tahapan pengadaan tanah
apabila perkiraan luas rencana pengadaan tanah
sampai dengan 1 (satu) hektar sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6 ayat (1) dianggarkan pada Perangkat
Daerah yang memerlukan tanah.
(2) Penganggaran seluruh tahapan pengadaan tanah
apabila perkiraan luas rencana pengadaan tanah lebih
dari 1 (satu) hektar sampai dengan 5 (lima) hektar
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2)
dianggarkan pada Perangkat Daerah yang membidangi
urusan pengadaan tanah.
(3) Penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
paling kurang terdiri atas:
a. biaya ganti rugi objek pengadaan tanah; dan
b. biaya operasional dan biaya pendukung.
(4) Biaya ganti rugi objek pengadaan tanah sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan biaya ganti
rugi terhadap tanah, tanaman, bangunan, benda-benda
lain yang berkaitan dengan tanah serta ruang atas
tanah dan bawah tanah, dan/atau kerugian lain yang
dapat dinilai.
- 10 -
PARAF HIRARKI PARAF HIRARKI ASISTEN TATA PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
: WAKIL WALIKOTA :
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA : Plt. SEKRETARIS DAERAH :
PARAF KOORDINASI HARMONISASI DAN SINKRONISASI KEPALA BAGIAN BINA PERTANAHAN : KASUBAG RPP : ANALIS PRODUK HUKUM DAERAH :
(5) Biaya operasional dan biaya pendukung sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan biaya yang
diperlukan untuk penyelenggaraan pengadaan tanah
bagi pembangunan untuk Kepentingan Umum tidak
termasuk biaya ganti rugi objek pengadaan tanah.
(6) Besaran biaya operasional dan biaya pendukung
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berpedoman pada
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 11
(1) Perangkat Daerah yang melaksanakan pengadaan
tanah mengajukan permohonan kesesuaian lokasi
rencana pengadaan tanah dengan tata ruang wilayah
kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan
rencana tata ruang wilayah.
(2) Berdasarkan permohonan kesesuaian lokasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat
Daerah yang membidangi urusan rencana tata ruang
wilayah mengeluarkan arahan/pertimbangan/
rekomendasi kesesuaian atau ketidaksesuaian tata
ruang.
(3) Lokasi rencana pengadaan tanah telah sesuai dengan
kawasan atau peruntukannya, tahapan pengadaan
tanah dapat dilanjutkan dengan atau tanpa
rekomendasi kesesuaian tata ruang.
(4) Dalam hal lokasi rencana pengadaan tanah tidak
sesuai dengan rencana tata ruang wilayah, Perangkat
Daerah yang melaksanakan pengadaan tanah mencari
lokasi pengganti.
Pasal 12
(1) Lokasi pengadaan tanah telah sesuai dengan tata ruang
atau kawasan atau peruntukannya sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 11, Perangkat Daerah yang
melaksanakan pengadaan tanah melakukan verifikasi
dokumen penguasaan dan/atau pemilikan objek
pengadaan tanah.
- 11 -
PARAF HIRARKI PARAF HIRARKI ASISTEN TATA PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
: WAKIL WALIKOTA :
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA : Plt. SEKRETARIS DAERAH :
PARAF KOORDINASI HARMONISASI DAN SINKRONISASI KEPALA BAGIAN BINA PERTANAHAN : KASUBAG RPP : ANALIS PRODUK HUKUM DAERAH :