PROVINSI BANTEN PERATURAN WALI KOTA TANGERANG NOMOR 59 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 14 TAHUN 2016 TENTANG PERATURAN INTERNAL (HOSPITAL BY LAWS ) RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA TANGERANG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALI KOTA TANGERANG, Menimbang : a. bahwa peraturan internal rumah sakit (Hospital By Laws) telah diatur dalam Peraturan Wali Kota Nomor 14 Tahun 2016 tentang Peraturan Internal (Hospital by Laws) Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang, namun dengan adanya ketentuan standar nasional akreditasi rumah sakit maka Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud perlu dilakukan penyesuaian; b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Tahun 2020 setiap Rumah Sakit wajib terakreditasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 14 Tahun 2016 tentang Peraturan Internal (Hospital By Laws) Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945; https://jdih.tangerangkota.go.id/
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
PROVINSI BANTEN
PERATURAN WALI KOTA TANGERANG
NOMOR 59 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 14 TAHUN 2016 TENTANG
PERATURAN INTERNAL (HOSPITAL BY LAWS ) RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KOTA TANGERANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA TANGERANG,
Menimbang : a. bahwa peraturan internal rumah sakit (Hospital By Laws) telah
diatur dalam Peraturan Wali Kota Nomor 14 Tahun 2016
tentang Peraturan Internal (Hospital by Laws) Rumah Sakit
Umum Daerah Kota Tangerang, namun dengan adanya
ketentuan standar nasional akreditasi rumah sakit maka
Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud perlu dilakukan
penyesuaian;
b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri
Kesehatan Tahun 2020 setiap Rumah Sakit wajib terakreditasi
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali
Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 14
Tahun 2016 tentang Peraturan Internal (Hospital By Laws)
Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang;
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia 1945;
https://jdih.tangerangkota.go.id/
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan
Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik
Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4431);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5072);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5607 );
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
https://jdih.tangerangkota.go.id/
11. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman
Organisasi Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 159);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6402);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang
Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 755/Menkes/PER/IV/2011
tentang Penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 755);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
2052/Menkes/PER/X/2011 tentang Izin Praktik dan
Pelaksanaan Praktik Kedokteran (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 1221);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 Tahun 2013 tentang
Komite Keperawatan Rumah Sakit (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 1053);
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang
Klasifikasi dan Perijinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 1221);
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2018 tentang
Penyelenggaraan Promosi Kesehatan Rumah Sakit (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1297)
19. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor:
772/Menkes/SK/VI/2002 tentang Pedoman Peraturan Internal
Rumah Sakit ( Hospital By Laws );
20. Peraturan Wali Kota Nomor 3 Tahun 2013 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang
(Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2013 Nomor 3);
21. Peraturan Wali Kota Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pedoman
Pengangkatan Pegawai Tidak Tetap dan Tenaga Kerja Kontrak
https://jdih.tangerangkota.go.id/
Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang (Berita
Daerah Kota Tangerang Tahun 2013 Nomor 8);
22. Peraturan Wali Kota Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pedoman
Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah
Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang (Berita Daerah
Kota Tangerang Tahun 2014 Nomor 10);
23. Peraturan Wali Kota Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tarif
Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota
Tangerang Yang Telah Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Kota Tangerang
Tahun 2014 Nomor 11);
24. Peraturan Wali Kota Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman
Kepegawaian Bukan Pegawai Negeri Sipil (Non PNS) Pada Badan
Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota
Tangerang (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2014 Nomor
12);
25. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota
Tangerang Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah
Kota Tangerang Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota
Tangerang Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah
Kota Tangerang Nomor 8);
26. Peraturan Wali Kota Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman
Pembentukan Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah
Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang (Berita Daerah
Kota Tangerang Tahun 2014 Nomor 14),sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 103 Tahun 2018
tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 14 Tahun
2014 tentang Pedoman Pembentukan Dewan Pengawas Badan
Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota
Tangerang (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2018 Nomor
103)
MEMUTUSKAN :
https://jdih.tangerangkota.go.id/
Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN WALI KOTA NOMOR 14 TAHUN 2016 TENTANG
PERATURAN INTERNAL (HOSPITAL BY LAWS) RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH KOTA TANGERANG.
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor Nomor 14
Tahun 2016 tentang Peraturan Internal (Hospital By Laws)
Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang (Berita Daerah
Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 14) diubah sebagai berikut;
1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi
sebagai berikut :
Pasal 1
Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Tangerang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur
penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tangerang.
4. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut
sebagai RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kota
Tangerang.
5. Pemilik Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang
adalah Pemerintah Daerah Kota Tangerang.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota
Tangerang.
7. Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital By laws) adalah
aturan dasar yang mengatur tata cara penyelenggaraan
rumah sakit meliputi peraturan internal korporasi dan
peraturan internal staf medis.
8. Peraturan Internal Korporasi (corporate by laws) adalah
aturan yang mengatur tata kelola korporasi (corporate
governance) terselenggara dengan baik melalui pengaturan
hubungan antara pemilik, pengelola, dan Komite Medis di
rumah sakit.
https://jdih.tangerangkota.go.id/
9. Peraturan Internal Staf Medis (medical staff by laws)
adalah aturan yang mengatur tata kelola klinis (clinical
governance) untuk menjaga profesionalisme staf medis di
rumah sakit.
10. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat
BLUD adalah instansi di lingkungan Pemerintah Daerah
yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada
masyarakat berupa penyediaan barang dan jasa yang
dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan
dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip
efisiensi dan produktifitas.
11. Pola Pengelola Keuangan adalah pola pengelolaan
keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa
keleluasaan untuk menerapkan praktik-praktik bisnis
sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan
mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagaimana diatur
dalam peraturan perundangan sebagai bahan
pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan
daerah pada umumnya.
12. Pengelola Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang
adalah orang yang menduduki jabatan tertentu yang
mempunyai tugas, tanggung jawab, hak dan wewenang
dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi dan
telah memenuhi persyaratan kualifikasi serta standar
kompetensi jabatan sesuai dengan peraturan yang
berlaku.
13. Struktur Organisasi Tata Kerja adalah Peraturan Wali
Kota yang memuat dasar operasional tentang tupoksi,
wewenang Direktur Rumah Sakit untuk mengatur tugas
pelayanan yang ada di Rumah Sakit, sebagaimana
tercantum di dalam Peraturan Wali Kota Nomor 3 Tahun
2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit
Umum Daerah Kota Tangerang.
14. Dewan Pengawas adalah dewan yang mewakili pemilik
yang terdiri dari Ketua dan Anggota, yang bertugas
melakukan pengawasan terhadap pengelolaan rumah
sakit yang dilakukan oleh Direktur dan memberikan
https://jdih.tangerangkota.go.id/
nasihat kepada Direktur dalam menjalankan kegiatan
pengelolaan Rumah Sakit.
15. Dewan Pengawas Syariah adalah dewan yang mewakili
pemilik yang bertugas memberikan nasehat dan saran
kepada direksi serta mengawasi kegiatan rumah sakit agar
sesuai dengan prinsip syariah.
16. Direktur adalah Pimpinan Rumah Sakit yang bertugas