PROVINSI BANTEN PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATANdisperkimta.tangerangselatankota.go.id/upload/peraturan/20180914112953.pdf · Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum skala kecil
Post on 19-Aug-2019
222 Views
Preview:
Transcript
PROVINSI BANTEN
PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN
NOMOR 51 TAHUN 2017
TENTANG
TATA CARA PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM
SKALA KECIL PADA LOKASI YANG DAPAT DIPINDAHKAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA TANGERANG SELATAN,
Menimbang : a. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektifitas pengadaan
tanah untuk Kepentingan Umum dengan luas sampai
dengan 5 (lima) hektar atau skala kecil, dapat
dilakukan langsung oleh Perangkat Daerah yang
memerlukan tanah dengan Pihak yang Berhak,
sebagaimana diatur dalam Pasal 121 ayat (1) sampai
dengan ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 148
Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas
Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang
Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan
untuk Kepentingan Umum;
b. bahwa dalam pelaksanaan pengadaan tanah untuk
Kepentingan Umum skala kecil yang dilaksanakan oleh
Perangkat Daerah memerlukan mekanisme yang lebih
efisien dan efektif khususnya terhadap lokasi yang
dapat dipindahkan atau lokasi yang tidak terikat pada
1 (satu) tempat;
c. bahwa untuk memberikan jaminan dan kepastian
hukum dalam pelaksanaan pengadaan tanah untuk
Kepentingan Umum skala kecil pada lokasi yang dapat
dipindahkan, perlu disusun pedoman bagi Perangkat
Daerah yang memerlukan tanah, yang membidangi
urusan pengadaan tanah dan/atau yang melaksanakan
pengadaan tanah;
- 2 -
PARAF HIRARKI PARAF HIRARKI ASISTEN TATA PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
: WAKIL WALIKOTA :
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA : Plt. SEKRETARIS DAERAH :
PARAF KOORDINASI HARMONISASI DAN SINKRONISASI KEPALA BAGIAN BINA PERTANAHAN : KASUBAG RPP : ANALIS PRODUK HUKUM DAERAH :
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara
Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum Skala
Kecil pada Lokasi yang Dapat Dipindahkan;
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Kota Tangerang Selatan Di Provinsi
Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4934);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk
Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);
5. Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Presiden Nomor 4 tahun 2015 tentang Perubahan
Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54
Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5655);
- 3 -
PARAF HIRARKI PARAF HIRARKI ASISTEN TATA PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
: WAKIL WALIKOTA :
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA : Plt. SEKRETARIS DAERAH :
PARAF KOORDINASI HARMONISASI DAN SINKRONISASI KEPALA BAGIAN BINA PERTANAHAN : KASUBAG RPP : ANALIS PRODUK HUKUM DAERAH :
6. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang
Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan
Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden
Nomor 148 tahun 2015 tentang Perubahan Keempat
atas Peraturan Presiden Nomor 71 tahun 2012 tentang
Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan
Untuk Kepentingan Umum;
7. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5
Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala
Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2015
tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 tentang
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah;
8. Peraturan Gubernur Banten Nomor 93 Tahun 2014
tentang Pedoman Pelaksanaan Tahapan Persiapan
Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk
Kepentingan Umum di Provinsi Banten;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA
PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM SKALA
KECIL PADA LOKASI YANG DAPAT DIPINDAHKAN.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Tangerang Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksananaan urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.
- 4 -
PARAF HIRARKI PARAF HIRARKI ASISTEN TATA PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
: WAKIL WALIKOTA :
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA : Plt. SEKRETARIS DAERAH :
PARAF KOORDINASI HARMONISASI DAN SINKRONISASI KEPALA BAGIAN BINA PERTANAHAN : KASUBAG RPP : ANALIS PRODUK HUKUM DAERAH :
3. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Banten.
4. Walikota adalah Walikota Tangerang Selatan.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam
penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah.
6. Kepala Perangkat Daerah adalah Pejabat yang
memimpin Perangkat Daerah.
7. Kantor Pertanahan adalah Kantor Pertanahan Kota
Tangerang Selatan.
8. Kepentingan Umum adalah kepentingan bangsa,
negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh
pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya untuk
kemakmuran rakyat.
9. Instansi Teknis Terkait adalah instansi Pemerintah
dan/atau Pemerintah Daerah yang terkait langsung
dalam teknik perencanaan pembangunan dan/atau
Pengadaan Tanah.
10. Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk
Kepentingan Umum yang selanjutnya disebut
Pengadaan Tanah adalah kegiatan menyediakan tanah
dengan cara memberi ganti rugi yang layak dan adil
kepada Pihak yang Berhak.
11. Pihak yang Berhak adalah pihak yang menguasai atau
memiliki objek pengadaan tanah.
BAB II
TATA CARA PENGADAAN TANAH
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 2
Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum skala kecil
pada lokasi yang dapat dipindahkan merupakan pengadaan
tanah dengan luas rencana sampai dengan 5 (lima) hektar
pada lokasi yang tidak terikat pada 1 (satu) tempat.
- 5 -
PARAF HIRARKI PARAF HIRARKI ASISTEN TATA PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
: WAKIL WALIKOTA :
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA : Plt. SEKRETARIS DAERAH :
PARAF KOORDINASI HARMONISASI DAN SINKRONISASI KEPALA BAGIAN BINA PERTANAHAN : KASUBAG RPP : ANALIS PRODUK HUKUM DAERAH :
Pasal 3
Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum skala kecil
pada lokasi yang dapat dipindahkan diselenggarakan dalam
rangka pembangunan antara lain:
a. jalan umum, jembatan dan terowongan;
b. waduk, tandon, irigasi, tempat pengolahan air
bersih/minum, saluran air minum, saluran
pembuangan air dan sanitasi, dan bangunan pengairan
lainnya, antara lain tempat pengolahan air limbah;
c. terminal bus, terminal angkutan umum dalam kota
atau terminal penumpang;
d. gardu listrik, dan distribusi tenaga listrik;
e. jaringan telekomunikasi, informatika dan/atau menara
telekomunikasi Pemerintah Daerah;
f. tempat pemrosesan dan/atau pengolahan sampah,
termasuk didalamnya tempat pemrosesan sementara;
g. rumah sakit Pemerintah Daerah, Pusat Kesehatan
Masyarakat, Balai Kesehatan dan Pos Pelayanan
Terpadu;
h. fasilitas keselamatan umum antara lain rumah sakit
darurat, rumah penampungan darurat, serta tanggul
penanggulangan bahaya banjir, lahar, dan longsor;
i. taman pemakaman umum Pemerintah Daerah dan
sarana pendukungnya;
j. fasilitas sosial, fasilitas umum, dan ruang terbuka hijau
publik antara lain taman bermain, taman publik,
taman sempadan jalan, rumah singgah, balai warga,
balai pertemuan, gedung serbaguna dan halte;
k. cagar alam dan cagar budaya;
l. kantor Pemerintah Daerah antara lain kantor Perangkat
Daerah, kantor Unit Pelaksana Teknis Perangkat
Daerah, kantor Kecamatan, kantor Kelurahan, rumah
Negara, dan gudang;
m. penataan permukiman kumuh perkotaan dan/atau
konsolidasi tanah, perumahan untuk masyarakat
berpenghasilan rendah dengan status sewa serta
rumah susun sederhana sewa;
- 6 -
PARAF HIRARKI PARAF HIRARKI ASISTEN TATA PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
: WAKIL WALIKOTA :
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA : Plt. SEKRETARIS DAERAH :
PARAF KOORDINASI HARMONISASI DAN SINKRONISASI KEPALA BAGIAN BINA PERTANAHAN : KASUBAG RPP : ANALIS PRODUK HUKUM DAERAH :
n. prasarana pendidikan Pemerintah Daerah antara lain
sekolah dan sarana pandukungnya;
o. prasarana olahraga Pemerintah Daerah antara lain
tempat atau lapangan atau gedung olahraga dan sarana
pendukungnya; dan
p. pasar, gerai perdagangan/Usaha Mikro Kecil dan
Menengah, tempat produksi, dan lapangan parkir.
Pasal 4
Pengadaan tanah untuk Kepentingan Umum skala kecil
pada lokasi yang dapat dipindahkan diselenggarakan
dengan cara:
a. Langsung; atau
b. Sayembara
Bagian Kedua
Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum
Skala Kecil pada Lokasi Yang Dapat Dipindahkan
dengan cara Langsung
Paragraf 1
Umum
Pasal 5
(1) Pengadaan tanah untuk Kepentingan Umum skala kecil
pada lokasi yang dapat dipindahkan dengan cara
Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
huruf a dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang
melaksanakan pengadaan tanah.
(2) Perangkat Daerah yang melaksanakan pengadaan
tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
a. Perangkat Daerah yang memerlukan tanah; atau
b. Perangkat Daerah yang membidangi urusan
pengadaan tanah.
(3) Perangkat Daerah yang melaksanakan pengadaan
tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan
huruf b dapat dibantu oleh Perangkat Daerah/Instansi
Teknis Terkait dan/atau lembaga profesional.
- 7 -
PARAF HIRARKI PARAF HIRARKI ASISTEN TATA PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
: WAKIL WALIKOTA :
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA : Plt. SEKRETARIS DAERAH :
PARAF KOORDINASI HARMONISASI DAN SINKRONISASI KEPALA BAGIAN BINA PERTANAHAN : KASUBAG RPP : ANALIS PRODUK HUKUM DAERAH :
(4) Selain Perangkat Daerah yang melaksanakan
pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
pengadaan tanah dapat dilaksanakan oleh Kantor
Pertanahan.
Paragraf 2
Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum
Skala Kecil pada Lokasi Yang Dapat Dipindahkan
dengan cara Langsung oleh
Perangkat Daerah yang Melaksanakan Pengadaan Tanah
Pasal 6
(1) Pengadaan tanah untuk Kepentingan Umum skala kecil
pada lokasi yang dapat dipindahkan dengan cara
Langsung oleh Perangkat Daerah yang memerlukan
tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2)
huruf a dilaksanakan apabila perkiraan luas rencana
pengadaan tanah sampai dengan 1 (satu) hektar.
(2) Pengadaan tanah untuk Kepentingan Umum skala kecil
pada lokasi yang dapat dipindahkan dengan cara
Langsung oleh Perangkat Daerah yang membidangi
urusan pengadaan tanah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b dilaksanakan apabila
perkiraan luas rencana pengadaan tanah lebih dari 1
(satu) hektar sampai dengan 5 (lima) hektar.
Pasal 7
(1) Pengadaan tanah untuk Kepentingan Umum skala kecil
pada lokasi yang dapat dipindahkan dengan cara
Langsung oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan
pengadaan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal
5 ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan:
a. usulan;
b. penganggaran;
c. permohonan kesesuaian lokasi rencana pengadaan
tanah dengan tata ruang wilayah;
- 8 -
PARAF HIRARKI PARAF HIRARKI ASISTEN TATA PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
: WAKIL WALIKOTA :
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA : Plt. SEKRETARIS DAERAH :
PARAF KOORDINASI HARMONISASI DAN SINKRONISASI KEPALA BAGIAN BINA PERTANAHAN : KASUBAG RPP : ANALIS PRODUK HUKUM DAERAH :
d. verifikasi dokumen penguasaan dan/atau
pemilikan;
e. pengukuran dan pemetaan tanah;
f. penilaian;
g. musyawarah atau penyampaian hasil penilaian;
h. pelepasan hak; dan
i. pemberian ganti rugi.
(2) Selain tahapan pengadaan tanah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), pengadaan tanah dapat
dilakukan melalui tahapan:
a. sosialisasi;
b. inventarisasi dan identifikasi; dan
c. pengumuman peta dan daftar nominatif.
Pasal 8
(1) Usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1)
huruf a dilakukan oleh Perangkat Daerah yang
melaksanakan pengadaan tanah.
(2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga
dilakukan oleh masyarakat melalui mekanisme
musyawarah perencanaan pembangunan.
(3) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) ditujukan kepada Walikota.
(4) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) Walikota memerintahkan Perangkat Daerah
yang membidangi perencanaan pembangunan Daerah
untuk melakukan sinkronisasi dengan rencana
pembangunan Daerah.
(5) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai
dengan rencana pembangunan Daerah, Perangkat
Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan
Daerah mengalokasikan anggaran pada Perangkat
Daerah yang melaksanakan pengadaan tanah.
(6) Dalam hal usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
tidak sesuai dengan rencana pembangunan Daerah,
Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan
pembangunan Daerah mengembalikan usulan kepada
Perangkat Daerah pengusul.
- 9 -
PARAF HIRARKI PARAF HIRARKI ASISTEN TATA PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
: WAKIL WALIKOTA :
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA : Plt. SEKRETARIS DAERAH :
PARAF KOORDINASI HARMONISASI DAN SINKRONISASI KEPALA BAGIAN BINA PERTANAHAN : KASUBAG RPP : ANALIS PRODUK HUKUM DAERAH :
Pasal 9
(1) Usulan pengadaan tanah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 8 paling sedikit memuat:
a. identitas Kepala Perangkat Daerah yang
melaksanakan pengadaan tanah;
b. maksud dan tujuan pembangunan;
c. perkiraan luas tanah yang dibutuhkan;
d. perkiraan jangka waktu pelaksanaan
pembangunan; dan
e. perkiraan biaya ganti rugi objek pengadaan tanah
atau biaya yang dibutuhkan.
(2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
sebelum tahun anggaran berkenaan.
(3) Dalam hal rencana pengadaan tanah telah dianggarkan
pada tahun berkenaan, usulan dilakukan pada tahun
berkenaan.
Pasal 10
(1) Penganggaran seluruh tahapan pengadaan tanah
apabila perkiraan luas rencana pengadaan tanah
sampai dengan 1 (satu) hektar sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6 ayat (1) dianggarkan pada Perangkat
Daerah yang memerlukan tanah.
(2) Penganggaran seluruh tahapan pengadaan tanah
apabila perkiraan luas rencana pengadaan tanah lebih
dari 1 (satu) hektar sampai dengan 5 (lima) hektar
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2)
dianggarkan pada Perangkat Daerah yang membidangi
urusan pengadaan tanah.
(3) Penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
paling kurang terdiri atas:
a. biaya ganti rugi objek pengadaan tanah; dan
b. biaya operasional dan biaya pendukung.
(4) Biaya ganti rugi objek pengadaan tanah sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan biaya ganti
rugi terhadap tanah, tanaman, bangunan, benda-benda
lain yang berkaitan dengan tanah serta ruang atas
tanah dan bawah tanah, dan/atau kerugian lain yang
dapat dinilai.
- 10 -
PARAF HIRARKI PARAF HIRARKI ASISTEN TATA PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
: WAKIL WALIKOTA :
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA : Plt. SEKRETARIS DAERAH :
PARAF KOORDINASI HARMONISASI DAN SINKRONISASI KEPALA BAGIAN BINA PERTANAHAN : KASUBAG RPP : ANALIS PRODUK HUKUM DAERAH :
(5) Biaya operasional dan biaya pendukung sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan biaya yang
diperlukan untuk penyelenggaraan pengadaan tanah
bagi pembangunan untuk Kepentingan Umum tidak
termasuk biaya ganti rugi objek pengadaan tanah.
(6) Besaran biaya operasional dan biaya pendukung
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berpedoman pada
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 11
(1) Perangkat Daerah yang melaksanakan pengadaan
tanah mengajukan permohonan kesesuaian lokasi
rencana pengadaan tanah dengan tata ruang wilayah
kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan
rencana tata ruang wilayah.
(2) Berdasarkan permohonan kesesuaian lokasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat
Daerah yang membidangi urusan rencana tata ruang
wilayah mengeluarkan arahan/pertimbangan/
rekomendasi kesesuaian atau ketidaksesuaian tata
ruang.
(3) Lokasi rencana pengadaan tanah telah sesuai dengan
kawasan atau peruntukannya, tahapan pengadaan
tanah dapat dilanjutkan dengan atau tanpa
rekomendasi kesesuaian tata ruang.
(4) Dalam hal lokasi rencana pengadaan tanah tidak
sesuai dengan rencana tata ruang wilayah, Perangkat
Daerah yang melaksanakan pengadaan tanah mencari
lokasi pengganti.
Pasal 12
(1) Lokasi pengadaan tanah telah sesuai dengan tata ruang
atau kawasan atau peruntukannya sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 11, Perangkat Daerah yang
melaksanakan pengadaan tanah melakukan verifikasi
dokumen penguasaan dan/atau pemilikan objek
pengadaan tanah.
- 11 -
PARAF HIRARKI PARAF HIRARKI ASISTEN TATA PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
: WAKIL WALIKOTA :
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA : Plt. SEKRETARIS DAERAH :
PARAF KOORDINASI HARMONISASI DAN SINKRONISASI KEPALA BAGIAN BINA PERTANAHAN : KASUBAG RPP : ANALIS PRODUK HUKUM DAERAH :
(2) Verifikasi dokumen penguasaan dan/atau pemilikan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit
berupa:
a. salinan identitas Pihak yang Berhak kepada
Perangkat Daerah yang membidangi urusan
kependudukan;
b. salinan bukti penguasaan dan/atau pemilikan
kepada Kantor Pertanahan, Kantor Kecamatan,
Pejabat Pembuat Akta Tanah dan/atau Kantor
Kelurahan/Desa; dan
c. salinan surat pemberitahuan pajak terutang atau
bukti pelunasan pajak bumi dan bangunan kepada
Perangkat Daerah yang membidangi urusan pajak
bumi dan bangunan.
(3) Dalam hal dokumen penguasaan dan/atau pemilikan
tidak lengkap dan/atau tidak sesuai, Perangkat Daerah
yang melaksanakan pengadaan tanah dapat meminta
kepada Pihak yang Berhak untuk melengkapi
dokumen.
Pasal 13
(1) Hasil verifikasi dokumen penguasaan dan/atau
pemilikan telah lengkap atau sesuai, Perangkat Daerah
yang melaksanakan pengadaan tanah mengajukan
permohonan pengukuran dan pemetaan tanah kepada
Kantor Pertanahan.
(2) Pengukuran dan pemetaan tanah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. pengukuran dan pemetaan batas keliling
lokasi; dan
b. pengukuran dan pemetaan bidang per bidang.
Pasal 14
(1) Berdasarkan kelengkapan dokumen penguasaan
dan/atau pemilikan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 12 serta hasil pengukuran dan pemetaan tanah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dilakukan
penilaian ganti rugi objek pengadaan tanah yang
dilakukan oleh jasa penilai atau penilai publik.
- 12 -
PARAF HIRARKI PARAF HIRARKI ASISTEN TATA PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
: WAKIL WALIKOTA :
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA : Plt. SEKRETARIS DAERAH :
PARAF KOORDINASI HARMONISASI DAN SINKRONISASI KEPALA BAGIAN BINA PERTANAHAN : KASUBAG RPP : ANALIS PRODUK HUKUM DAERAH :
(2) Pengadaan jasa penilai atau penilai publik sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang
pengadaan barang/jasa Pemerintah.
(3) Berdasarkan hasil pengadaan barang/jasa Pemerintah,
Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan
pengadaan tanah menetapkan jasa penilai atau penilai
publik.
Pasal 15
(1) Hasil penilaian jasa penilai atau penilai publik menjadi
dasar dilaksanakannya musyawarah atau penyampaian
hasil penilaian.
(2) Musyawarah atau penyampaian hasil penilaian
dipimpin oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.
(3) Dalam hal Pengadaan Tanah dilaksanakan oleh Tim
Pengadaan Tanah, musyawarah atau penyampaian
hasil penilaian dipimpin oleh Ketua/Wakil
Ketua/Sekretaris Tim Pengadaan Tanah.
(4) Musyawarah atau penyampaian hasil penilaian paling
kurang dilaksanakan di kantor Perangkat Daerah atau
tempat yang disepakati kedua belah pihak.
Pasal 16
(1) Musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15
merupakan musyawarah besar nilai ganti rugi oleh
Perangkat Daerah yang melaksanakan pengadaan
tanah dengan Pihak yang Berhak.
(2) Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) belum mencapai kesepakatan, musyawarah
dapat dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali.
(3) Dalam setiap musyawarah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2) Perangkat Daerah yang
melaksanakan pengadaan tanah membuat Berita
Acara.
- 13 -
PARAF HIRARKI PARAF HIRARKI ASISTEN TATA PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
: WAKIL WALIKOTA :
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA : Plt. SEKRETARIS DAERAH :
PARAF KOORDINASI HARMONISASI DAN SINKRONISASI KEPALA BAGIAN BINA PERTANAHAN : KASUBAG RPP : ANALIS PRODUK HUKUM DAERAH :
(4) Penyampaian hasil penilaian sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 15 merupakan penyampaian nilai ganti
rugi oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan
pengadaan tanah kepada Pihak yang Berhak.
(5) Musyawarah atau penyampaian hasil penilaian
mencapai kesepakatan, Pihak yang Berhak
menandatangani Surat Pernyataan menerima nilai ganti
rugi.
(6) Dalam hal musyawarah atau penyampaian hasil
penilaian tidak mencapai kesepakatan, Perangkat
Daerah Yang melaksanakan pengadaan tanah mencari
lokasi pengganti.
Pasal 17
(1) Pihak yang Berhak wajib hadir dalam musyawarah atau
penyampaian hasil penilaian.
(2) Dalam hal Pihak yang Berhak tidak hadir, dapat
diwakilkan oleh Kuasanya dengan menyertakan Surat
Kuasa.
Pasal 18
(1) Hasil kesepakatan dalam musyawarah atau
penyampaian hasil penilaian menjadi dasar pemberian
ganti rugi kepada Pihak yang Berhak.
(2) Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat dilakukan bersamaan dengan pelepasan
hak oleh Pihak yang Berhak.
(3) Pelepasan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dituangkan dalam Surat Pernyataan Pelepasan Hak
atas Tanah/Penyerahan Tanah.
(4) Pelepasan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dilakukan oleh Pihak yang Berhak kepada Pengguna
Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran dihadapan
Pejabat Pembuat Akta Tanah atau Camat atau Kepala
Kantor Pertanahan.
- 14 -
PARAF HIRARKI PARAF HIRARKI ASISTEN TATA PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
: WAKIL WALIKOTA :
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA : Plt. SEKRETARIS DAERAH :
PARAF KOORDINASI HARMONISASI DAN SINKRONISASI KEPALA BAGIAN BINA PERTANAHAN : KASUBAG RPP : ANALIS PRODUK HUKUM DAERAH :
(5) Dalam hal Pengadaan Tanah dilaksanakan oleh Tim
Pengadaan Tanah, Pelepasan hak dilakukan oleh Pihak
yang Berhak kepada Ketua/Wakil Ketua/Sekretaris Tim
Pengadaan Tanah dihadapan Pejabat Pembuat Akta
Tanah atau Camat atau Kepala Kantor Pertanahan.
(6) Dalam hal Pihak yang Berhak atas tanah berbeda
dengan Pihak yang Berhak atas ruang atas tanah dan
bawah tanah, bangunan, tanaman, benda yang
berkaitan dengan tanah dan/atau lainnya yang dapat
dinilai, penyerahan objek pengadaan tanah selain tanah
dituangkan dalam Surat Pernyataan Penyerahan
bermaterai cukup.
Pasal 19
(1) Pemberian ganti rugi dilakukan melalui Pembayaran
Langsung dari rekening kas Daerah kepada rekening
Pihak yang Berhak, atau pemindahbukuan dari
rekening Bendahara Perangkat Daerah Yang
melaksanakan pengadaan tanah kepada rekening Pihak
yang Berhak.
(2) Dalam hal Pihak yang Berhak belum melunasi
kewajiban pembayaran pajak, dapat dilunasi dari uang
ganti rugi.
(3) Pelunasan pembayaran pajak dari uang ganti rugi
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan
Surat Pernyataan menerima pembayaran kewajiban
pajak dari uang ganti rugi yang ditandatangani oleh
Pihak yang Berhak.
Pasal 20
(1) Sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
ayat (2) huruf a dapat dilakukan secara langsung atau
tidak langsung oleh Perangkat Daerah yang
melaksanakan pengadaan tanah kepada Pihak yang
Berhak dan warga yang terdampak.
- 15 -
PARAF HIRARKI PARAF HIRARKI ASISTEN TATA PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
: WAKIL WALIKOTA :
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA : Plt. SEKRETARIS DAERAH :
PARAF KOORDINASI HARMONISASI DAN SINKRONISASI KEPALA BAGIAN BINA PERTANAHAN : KASUBAG RPP : ANALIS PRODUK HUKUM DAERAH :
(2) Dengan cara langsung sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan melalui tatap muka.
(3) Dengan cara tidak langsung sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) paling kurang dilakukan melalui website
resmi Pemerintah Daerah.
Pasal 21
(1) Inventarisasi dan identifikasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b dilakukan oleh satuan
tugas atau jasa konsultansi.
(2) Satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
antara lain terdiri atas:
a. Kantor Pertanahan untuk satuan tugas
inventarisasi dan identifikasi data fisik
penguasaan, pemilikan, penggunaan dan
pemanfaatan tanah.
b. Perangkat Daerah yang membidangi urusan
bangunan untuk satuan tugas inventarisasi dan
identifikasi bangunan;
c. Perangkat Daerah yang membidangi urusan
pertanian untuk satuan tugas inventarisasi dan
identifikasi tanaman;
d. Perangkat Daerah yang membidangi urusan lain
untuk satuan tugas inventarisasi dan identifikasi
benda yang berkaitan dengan tanah;
e. Kecamatan dan Kelurahan sesuai lokasi
pengadaan tanah untuk satuan tugas
pemberkasan dan verifikasi alas hak dokumen
Pihak yang Berhak dan objek pengadaan tanah;
dan/atau
f. Pengurus rukun warga dan/atau rukun tetangga
untuk satuan tugas inventarisasi dan identifikasi
dokumen Pihak yang Berhak dan objek pengadaan
tanah.
- 16 -
PARAF HIRARKI PARAF HIRARKI ASISTEN TATA PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
: WAKIL WALIKOTA :
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA : Plt. SEKRETARIS DAERAH :
PARAF KOORDINASI HARMONISASI DAN SINKRONISASI KEPALA BAGIAN BINA PERTANAHAN : KASUBAG RPP : ANALIS PRODUK HUKUM DAERAH :
(3) Pejabat administratur atau pengawas pada Perangkat
Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b,
huruf c, huruf d dan huruf e dengan cara ex officio
menjabat sebagai koordinator pada satuan tugas
masing-masing.
(4) Satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah
yang melaksanakan pengadaan tanah atau Ketua Tim
Pengadaan Tanah.
(5) Jasa konsultansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa
Pemerintah.
(6) Hasil inventarisasi dan identifikasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk peta
dan daftar nominatif.
Pasal 22
(1) Pengumuman peta dan daftar nominatif sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c dapat
dilakukan di Kantor Kelurahan.
(2) Pengumuman peta dan daftar nominatif sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 7 (tujuh)
hari.
Pasal 23
(1) Pengadaan Tanah yang dilakukan oleh Perangkat
Daerah yang melaksanakan pengadaan tanah
dilaksanakan oleh:
a. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan; atau
b. Tim Pengadaan Tanah.
(2) Tim Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b memiliki tugas melaksanakan
pengadaan tanah.
- 17 -
PARAF HIRARKI PARAF HIRARKI ASISTEN TATA PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
: WAKIL WALIKOTA :
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA : Plt. SEKRETARIS DAERAH :
PARAF KOORDINASI HARMONISASI DAN SINKRONISASI KEPALA BAGIAN BINA PERTANAHAN : KASUBAG RPP : ANALIS PRODUK HUKUM DAERAH :
(3) Tim Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) paling kurang terdiri atas:
a. unsur Perangkat Daerah yang melaksanakan
pengadaan tanah;
b. unsur Kecamatan sesuai lokasi rencana
pengadaan tanah;
c. unsur Kelurahan sesuai lokasi rencana pengadaan
tanah; dan
d. unsur Kantor Pertanahan.
(4) Tim Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
Bagian Ketiga
Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum
Skala Kecil pada Lokasi Yang Dapat Dipindahkan
dengan cara Sayembara
Paragraf 1
Umum
Pasal 24
(1) Pengadaan tanah untuk Kepentingan Umum skala kecil
pada lokasi yang dapat dipindahkan dengan cara
Sayembara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
huruf b dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang
melaksanakan pengadaan tanah.
(2) Perangkat Daerah yang melaksanakan pengadaan
tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
a. Perangkat Daerah yang memerlukan tanah; atau
b. Perangkat Daerah yang membidangi urusan
pengadaan tanah.
(3) Perangkat Daerah yang melaksanakan pengadaan
tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat
dibantu oleh Perangkat Daerah/Instansi Teknis Terkait
dan/atau lembaga profesional.
- 18 -
PARAF HIRARKI PARAF HIRARKI ASISTEN TATA PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
: WAKIL WALIKOTA :
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA : Plt. SEKRETARIS DAERAH :
PARAF KOORDINASI HARMONISASI DAN SINKRONISASI KEPALA BAGIAN BINA PERTANAHAN : KASUBAG RPP : ANALIS PRODUK HUKUM DAERAH :
(4) Selain Perangkat Daerah yang melaksanakan
pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
pengadaan tanah dapat dilaksanakan oleh Kantor
Pertanahan.
Paragraf 2
Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum
Skala Kecil pada Lokasi Yang Dapat Dipindahkan
dengan cara Sayembara oleh
Perangkat Daerah yang Melaksanakan Pengadaan Tanah
Pasal 25
(1) Pengadaan tanah untuk Kepentingan Umum skala kecil
pada lokasi yang dapat dipindahkan dengan cara
Sayembara oleh Perangkat Daerah yang memerlukan
tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2)
huruf a dilaksanakan apabila perkiraan luas rencana
pengadaan tanah sampai dengan 1 (satu) hektar.
(2) Pengadaan tanah untuk Kepentingan Umum skala kecil
pada lokasi yang dapat dipindahkan dengan cara
Sayembara oleh Perangkat Daerah yang membidangi
urusan pengadaan tanah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 24 ayat (2) huruf b dilaksanakan apabila
perkiraan luas rencana pengadaan tanah lebih dari 1
(satu) hektar sampai dengan 5 (lima) hektar.
Pasal 26
(1) Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum skala
kecil pada lokasi yang dapat dipindahkan dengan cara
Sayembara oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan
pengadaan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal
24 ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan:
a. usulan;
b. penganggaran;
c. pengumuman kebutuhan lahan;
d. penawaran;
e. evaluasi penawaran;
- 19 -
PARAF HIRARKI PARAF HIRARKI ASISTEN TATA PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
: WAKIL WALIKOTA :
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA : Plt. SEKRETARIS DAERAH :
PARAF KOORDINASI HARMONISASI DAN SINKRONISASI KEPALA BAGIAN BINA PERTANAHAN : KASUBAG RPP : ANALIS PRODUK HUKUM DAERAH :
f. permohonan kesesuaian lokasi rencana pengadaan
tanah dengan tata ruang wilayah;
g. verifikasi dokumen penguasaan dan/atau
pemilikan;
h. pengukuran dan pemetaan tanah;
i. penilaian;
j. penentuan peringkat;
k. musyawarah atau penyampaian hasil penilaian;
l. pelepasan hak; dan
m. pemberian ganti rugi.
(2) Selain tahapan pengadaan tanah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), pengadaan tanah dapat
dilakukan melalui tahapan:
a. inventarisasi dan identifikasi; dan
b. pengumuman peta dan daftar nominatif.
Pasal 27
(1) Usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1)
huruf a dilakukan oleh Perangkat Daerah yang
melaksanakan pengadaan tanah.
(2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dilakukan oleh masyarakat melalui mekanisme
musyawarah perencanaan pembangunan.
(3) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) ditujukan kepada Walikota.
(4) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) Walikota memerintahkan Perangkat Daerah
yang membidangi perencanaan pembangunan Daerah
untuk melakukan sinkronisasi dengan rencana
pembangunan Daerah.
(5) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai
dengan rencana pembangunan Daerah, Perangkat
Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan
Daerah mengalokasikan anggaran pada Perangkat
Daerah yang melaksanakan pengadaan tanah.
- 20 -
PARAF HIRARKI PARAF HIRARKI ASISTEN TATA PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
: WAKIL WALIKOTA :
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA : Plt. SEKRETARIS DAERAH :
PARAF KOORDINASI HARMONISASI DAN SINKRONISASI KEPALA BAGIAN BINA PERTANAHAN : KASUBAG RPP : ANALIS PRODUK HUKUM DAERAH :
(6) Dalam hal usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
tidak sesuai dengan rencana pembangunan Daerah,
Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan
pembangunan Daerah mengembalikan usulan kepada
Perangkat Daerah pengusul.
Pasal 28
(1) Usulan pengadaan tanah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 27 paling sedikit memuat:
a. identitas Kepala Perangkat Daerah yang
melaksanakan pengadaan tanah;
b. maksud dan tujuan pembangunan;
c. perkiraan luas tanah yang dibutuhkan;
d. perkiraan jangka waktu pelaksanaan
pembangunan; dan
e. perkiraan biaya ganti rugi objek pengadaan tanah
atau biaya yang dibutuhkan.
(2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
sebelum tahun anggaran berkenaan.
(3) Dalam hal rencana pengadaan tanah telah dianggarkan
pada tahun berkenaan, usulan dilakukan pada tahun
berkenaan.
Pasal 29
(1) Apabila perkiraan luas rencana pengadaan tanah
sampai dengan 1 (satu) hektar sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 25 ayat (1) penganggaran seluruh tahapan
pengadaan tanah dianggarkan pada Perangkat Daerah
yang memerlukan tanah.
(2) Penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
paling kurang terdiri atas:
a. biaya ganti rugi objek pengadaan tanah; dan
b. biaya operasional dan biaya pendukung.
- 21 -
PARAF HIRARKI PARAF HIRARKI ASISTEN TATA PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
: WAKIL WALIKOTA :
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA : Plt. SEKRETARIS DAERAH :
PARAF KOORDINASI HARMONISASI DAN SINKRONISASI KEPALA BAGIAN BINA PERTANAHAN : KASUBAG RPP : ANALIS PRODUK HUKUM DAERAH :
(3) Penganggaran seluruh tahapan pengadaan tanah
apabila perkiraan luas rencana pengadaan tanah lebih
dari 1 (satu) hektar sampai dengan 5 (lima) hektar
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2)
dianggarkan pada Perangkat Daerah yang membidangi
urusan pengadaan tanah.
(4) Biaya ganti rugi objek pengadaan tanah sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan biaya ganti
rugi terhadap tanah, tanaman, bangunan, benda-benda
lain yang berkaitan dengan tanah serta ruang atas
tanah dan bawah tanah, dan/atau kerugian lain yang
dapat dinilai;
(5) Biaya operasional dan biaya pendukung sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan biaya yang
diperlukan untuk penyelenggaraan pengadaan tanah
bagi pembangunan untuk Kepentingan Umum tidak
termasuk biaya ganti rugi objek pengadaan tanah.
(6) Besaran biaya operasional dan biaya pendukung
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berpedoman pada
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 30
(1) Berdasarkan kesesuaian usulan dengan rencana
pembangunan Daerah, Perangkat Daerah yang
melaksanakan pengadaan tanah melakukan
pengumuman kebutuhan lahan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 26 ayat (1) huruf c.
(2) Pengumuman kebutuhan lahan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) merupakan kegiatan pemberitahuan
kebutuhan rencana pengadaan tanah skala kecil untuk
Kepentingan Umum kepada masyarakat.
(3) Pengumuman kebutuhan lahan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) paling kurang memuat:
a. rencana peruntukan;
b. letak;
c. luas tanah yang dibutuhkan; dan
d. batas waktu pemasukan penawaran.
- 22 -
PARAF HIRARKI PARAF HIRARKI ASISTEN TATA PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
: WAKIL WALIKOTA :
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA : Plt. SEKRETARIS DAERAH :
PARAF KOORDINASI HARMONISASI DAN SINKRONISASI KEPALA BAGIAN BINA PERTANAHAN : KASUBAG RPP : ANALIS PRODUK HUKUM DAERAH :
(4) Pengumuman kebutuhan lahan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) paling kurang dilakukan melalui website
resmi Pemerintah Daerah.
(5) Pengumuman kebutuhan lahan dilaksanakan paling
lama 7 (tujuh) hari.
Pasal 31
(1) Masyarakat yang ingin ikut terlibat dalam Pengadaan
Tanah Skala Kecil, menyampaikan penawaran
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf d
kepada Walikota melalui Perangkat Daerah yang
melaksanakan pengadaan tanah.
(2) Penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan cara tertulis bermaterai cukup dan
paling sedikit memuat:
a. letak, lokasi dan luas tanah yang ingin dijual;
b. gambaran umum status tanah; dan
c. nilai/harga yang ditawarkan.
(3) Penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
diserahkan dengan melampirkan:
a. Salinan dokumen penguasaan dan/atau
pemilikan; dan
b. Salinan bukti pelunasan Pajak Bumi dan
Bangunan tahun berkenaan.
(4) Penawaran dilakukan oleh Pihak yang Berhak atau
Kuasanya.
(5) Pihak yang Berhak dapat terdiri dari 1 (satu) orang atau
beberapa orang yang dengan cara bersama-sama
mengajukan penawaran.
Pasal 32
(1) Perangkat Daerah yang melaksanakan pengadaan
tanah melakukan evaluasi penawaran dari masyarakat
beserta lampirannya.
(2) Evaluasi penawaran sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) paling sedikit dilakukan terhadap:
a. kelengkapan administrasi;
b. kesesuaian letak dan luas tanah; dan
c. kesesuaian syarat lain yang ditentukan
pengumuman.
- 23 -
PARAF HIRARKI PARAF HIRARKI ASISTEN TATA PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
: WAKIL WALIKOTA :
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA : Plt. SEKRETARIS DAERAH :
PARAF KOORDINASI HARMONISASI DAN SINKRONISASI KEPALA BAGIAN BINA PERTANAHAN : KASUBAG RPP : ANALIS PRODUK HUKUM DAERAH :
(3) Penawaran yang lulus evaluasi penawaran diumumkan
paling kurang melalui website resmi Pemerintah
Daerah.
Pasal 33
(1) Berdasarkan hasil evaluasi penawaran sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 32 telah sesuai dengan kriteria
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) dan
ayat (3), Perangkat Daerah yang melaksanakan
pengadaan tanah mengajukan permohonan kesesuaian
lokasi rencana pengadaan tanah dengan tata ruang
wilayah kepada Perangkat Daerah yang membidangi
urusan rencana tata ruang wilayah.
(2) Berdasarkan permohonan kesesuaian lokasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat
Daerah yang membidangi urusan rencana tata ruang
wilayah mengeluarkan arahan/pertimbangan/
rekomendasi kesesuaian atau ketidaksesuaian tata
ruang.
(3) Dalam hal lokasi rencana pengadaan tanah telah sesuai
dengan kawasan atau peruntukannya, tahapan
pengadaan tanah dapat dilanjutkan dengan atau tanpa
rekomendasi kesesuaian tata ruang.
(4) Dalam hal lokasi rencana pengadaan tanah tidak
sesuai dengan rencana tata ruang wilayah, Perangkat
Daerah yang melaksanakan pengadaan tanah mencari
lokasi pengganti.
Pasal 34
(1) Dalam hal lokasi pengadan tanah telah sesuai dengan
tata ruang atau kawasan atau peruntukannya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Perangkat
Daerah yang melaksanakan pengadaan tanah
melakukan verifikasi dokumen penguasaan dan/atau
pemilikan Objek Pengadaan Tanah.
- 24 -
PARAF HIRARKI PARAF HIRARKI ASISTEN TATA PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
: WAKIL WALIKOTA :
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA : Plt. SEKRETARIS DAERAH :
PARAF KOORDINASI HARMONISASI DAN SINKRONISASI KEPALA BAGIAN BINA PERTANAHAN : KASUBAG RPP : ANALIS PRODUK HUKUM DAERAH :
(2) Verifikasi dokumen penguasaan dan/atau pemilikan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit
berupa:
a. salinan identitas Pihak yang Berhak kepada
Perangkat Daerah yang membidangi urusan
kependudukan;
b. salinan bukti penguasaan dan/atau pemilikan
kepada Kantor Pertanahan, Kantor Kecamatan,
Pejabat Pembuat Akta Tanah dan/atau Kantor
Kelurahan/Desa; dan
c. salinan surat pemberitahuan pajak terutang atau
bukti pelunasan pajak bumi dan bangunan kepada
Perangkat Daerah yang membidangi urusan pajak
bumi dan bangunan.
(3) Dalam hal dokumen penguasaan dan/atau pemilikan
tidak lengkap dan/atau tidak sesuai, Perangkat Daerah
yang melaksanakan pengadaan tanah dapat meminta
kepada Pihak yang Berhak untuk melengkapi
dokumen.
(4) Penawaran yang telah melalui pengecekan kesesuaian
tata ruang wilayah dan telah melalui verifikasi
dokumen penguasaan dan/atau pemilikan diumumkan
paling kurang melalui website resmi Pemerintah
Daerah.
Pasal 35
(1) Berdasarkan hasil verifikasi dokumen penguasaan
dan/atau pemilikan telah lengkap atau sesuai,
Perangkat Daerah yang melaksanakan pengadaan
tanah mengajukan permohonan pengukuran dan
pemetaan tanah kepada Kantor Pertanahan.
(2) Pengukuran dan pemetaan tanah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. pengukuran dan pemetaan batas keliling
lokasi; dan
b. pengukuran dan pemetaan bidang per bidang.
- 25 -
PARAF HIRARKI PARAF HIRARKI ASISTEN TATA PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
: WAKIL WALIKOTA :
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA : Plt. SEKRETARIS DAERAH :
PARAF KOORDINASI HARMONISASI DAN SINKRONISASI KEPALA BAGIAN BINA PERTANAHAN : KASUBAG RPP : ANALIS PRODUK HUKUM DAERAH :
Pasal 36
(1) Berdasarkan hasil pengukuran dan pemetaan tanah,
dilakukan penilaian ganti rugi objek pengadaan tanah
yang dilakukan oleh jasa penilai atau penilai publik.
(2) Pengadaan jasa penilai atau penilai publik sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang
pengadaan barang/jasa Pemerintah.
(3) Berdasarkan hasil pengadaan barang/jasa Pemerintah,
Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan
pengadaan tanah menetapkan jasa penilai atau penilai
publik.
Pasal 37
(1) Perangkat Daerah yang melaksanakan pengadaan
tanah melakukan penentuan peringkat terhadap
penawaran masyarakat yang telah melalui penilaian
ganti rugi objek pengadaan tanah oleh jasa penilai atau
penilai publik.
(2) Penentuan peringkat sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) paling kurang dilakukan terhadap:
a. nilai;
b. luas tanah;
c. letak; dan
d. kematangan lahan.
(3) Hasil penentuan peringkat sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) paling kurang diumumkan melalui
website resmi Pemerintah Daerah.
Pasal 38
(1) Hasil penentuan peringkat sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 37 menjadi dasar dilaksanakannya
musyawarah atau penyampaian hasil penilaian.
(2) Musyawarah atau penyampaian hasil penilaian
dilakukan satu per satu terhadap Pihak yang Berhak
berdasarkan urutan peringkat.
- 26 -
PARAF HIRARKI PARAF HIRARKI ASISTEN TATA PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
: WAKIL WALIKOTA :
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA : Plt. SEKRETARIS DAERAH :
PARAF KOORDINASI HARMONISASI DAN SINKRONISASI KEPALA BAGIAN BINA PERTANAHAN : KASUBAG RPP : ANALIS PRODUK HUKUM DAERAH :
(3) Musyawarah atau penyampaian hasil penilaian
dipimpin oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.
(4) Pengadaan Tanah dilaksanakan oleh Tim Pengadaan
Tanah, musyawarah atau penyampaian hasil penilaian
dipimpin oleh Ketua/Wakil Ketua/Sekretaris Tim
Pengadaan Tanah.
(5) Musyawarah atau penyampaian hasil penilaian paling
kurang dilaksanakan di kantor Perangkat Daerah atau
tempat yang disepakati kedua belah pihak.
Pasal 39
(1) Musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38
merupakan musyawarah terhadap besaran nilai ganti
rugi oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan
pengadaan tanah dengan Pihak yang Berhak.
(2) Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) belum mencapai kesepakatan, musyawarah
dapat dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali.
(3) Dalam setiap musyawarah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2) Perangkat Daerah yang
melaksanakan pengadaan tanah membuat Berita
Acara.
(4) Penyampaian hasil penilaian sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 38 merupakan penyampaian nilai ganti
rugi oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan
pengadaan tanah kepada Pihak yang Berhak.
(5) Musyawarah atau penyampaian hasil penilaian
mencapai kesepakatan, Pihak yang Berhak
menandatangani Surat Pernyataan menerima nilai
ganti rugi.
(6) Dalam hal musyawarah atau penyampaian hasil
penilaian tidak mencapai kesepakatan, dilakukan
musyawarah atau penyampaian hasil penilaian
terhadap nomor urut berikutnya sesuai urutan
peringkat.
- 27 -
PARAF HIRARKI PARAF HIRARKI ASISTEN TATA PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
: WAKIL WALIKOTA :
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA : Plt. SEKRETARIS DAERAH :
PARAF KOORDINASI HARMONISASI DAN SINKRONISASI KEPALA BAGIAN BINA PERTANAHAN : KASUBAG RPP : ANALIS PRODUK HUKUM DAERAH :
Pasal 40
(1) Pihak yang Berhak wajib hadir dalam musyawarah atau
penyampaian hasil penilaian.
(2) Dalam hal Pihak yang Berhak tidak hadir, dapat
diwakilkan oleh Kuasanya dengan menyertakan Surat
Kuasa.
Pasal 41
(1) Hasil kesepakatan dalam musyawarah atau
penyampaian hasil penilaian menjadi dasar pemberian
ganti rugi kepada Pihak yang Berhak.
(2) Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dapat dilakukan bersamaan dengan pelepasan hak
oleh Pihak yang Berhak.
(3) Pelepasan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dituangkan dalam Surat Pernyataan Pelepasan Hak
atas Tanah/Penyerahan Tanah.
(4) Pelepasan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dilakukan oleh Pihak yang Berhak kepada Pengguna
Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran dihadapan
Pejabat Pembuat Akta Tanah atau Camat atau Kepala
Kantor Pertanahan.
(5) Dalam hal Pengadaan Tanah dilaksanakan oleh Tim
Pengadaan Tanah, Pelepasan hak dilakukan oleh Pihak
yang Berhak kepada Ketua/Wakil Ketua/Sekretaris Tim
Pengadaan Tanah dihadapan Pejabat Pembuat Akta
Tanah atau Camat atau Kepala Kantor Pertanahan.
(6) Dalam hal Pihak yang Berhak atas tanah berbeda
dengan Pihak yang Berhak atas ruang atas tanah dan
bawah tanah, bangunan, tanaman, benda yang
berkaitan dengan tanah dan/atau lainnya yang dapat
dinilai, penyerahan objek pengadaan tanah selain
tanah dituangkan dalam Surat Pernyataan Penyerahan
bermaterai cukup.
- 28 -
PARAF HIRARKI PARAF HIRARKI ASISTEN TATA PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
: WAKIL WALIKOTA :
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA : Plt. SEKRETARIS DAERAH :
PARAF KOORDINASI HARMONISASI DAN SINKRONISASI KEPALA BAGIAN BINA PERTANAHAN : KASUBAG RPP : ANALIS PRODUK HUKUM DAERAH :
Pasal 42
(1) Pemberian ganti rugi dilakukan melalui Pembayaran
Langsung dari rekening kas Daerah kepada rekening
Pihak yang Berhak, atau pemindahbukuan dari
rekening Bendahara Perangkat Daerah yang
melaksanakan pengadaan tanah kepada rekening Pihak
yang Berhak.
(2) Dalam hal Pihak yang Berhak belum melunasi
kewajiban pembayaran pajak, dapat dilunasi dari uang
ganti rugi.
(3) Pelunasan pembayaran pajak dari uang ganti rugi
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan
Surat Pernyataan menerima pembayaran kewajiban
pajak dari uang ganti rugi yang ditandatangani oleh
Pihak yang Berhak.
Pasal 43
(1) Inventarisasi dan identifikasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 26 ayat (2) huruf a dilakukan oleh satuan
tugas atau jasa konsultansi.
(2) Satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
antara lain terdiri atas:
a. Kantor Pertanahan untuk satuan tugas
inventarisasi dan identifikasi data fisik
penguasaan, pemilikan, penggunaan dan
pemanfaatan tanah.
b. Perangkat Daerah yang membidangi urusan
bangunan untuk satuan tugas inventarisasi dan
identifikasi bangunan;
c. Perangkat Daerah yang membidangi urusan
pertanian untuk satuan tugas inventarisasi dan
identifikasi tanaman;
d. Perangkat Daerah yang membidangi urusan lain
untuk satuan tugas inventarisasi dan identifikasi
benda yang berkaitan dengan tanah;
- 29 -
PARAF HIRARKI PARAF HIRARKI ASISTEN TATA PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
: WAKIL WALIKOTA :
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA : Plt. SEKRETARIS DAERAH :
PARAF KOORDINASI HARMONISASI DAN SINKRONISASI KEPALA BAGIAN BINA PERTANAHAN : KASUBAG RPP : ANALIS PRODUK HUKUM DAERAH :
e. Kecamatan dan Kelurahan sesuai lokasi
pengadaan tanah untuk satuan tugas
pemberkasan dan verifikasi alas hak dokumen
Pihak yang Berhak dan objek pengadaan
tanah; dan/atau
f. Pengurus rukun warga dan/atau rukun tetangga
untuk satuan tugas inventarisasi dan identifikasi
dokumen Pihak yang Berhak dan objek pengadaan
tanah.
(3) Pejabat administratur atau pengawas pada Perangkat
Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b,
huruf c, huruf d dan huruf e dengan cara ex officio
menjabat sebagai koordinator pada satuan tugas
masing-masing.
(4) Jasa konsultansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang pengadaan
barang/jasa Pemerintah.
(5) Hasil inventarisasi dan identifikasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk peta
dan daftar nominatif.
(6) Satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah
yang melaksanakan pengadaan tanah atau Ketua Tim
Pengadaan Tanah.
Pasal 44
(1) Pengumuman peta dan daftar nominatif sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b dapat
dilakukan di Kantor Kelurahan.
(2) Pengumuman peta dan daftar nominatif sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 7 (tujuh)
hari.
- 30 -
PARAF HIRARKI PARAF HIRARKI ASISTEN TATA PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
: WAKIL WALIKOTA :
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA : Plt. SEKRETARIS DAERAH :
PARAF KOORDINASI HARMONISASI DAN SINKRONISASI KEPALA BAGIAN BINA PERTANAHAN : KASUBAG RPP : ANALIS PRODUK HUKUM DAERAH :
Pasal 45
(1) Pengadaan tanah yang dilakukan oleh Perangkat
Daerah yang melaksanakan pengadaan tanah
dilaksanakan oleh:
a. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan; atau
b. Tim Pengadaan Tanah.
(2) Tim Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) memiliki tugas melaksanakan pengadaan
tanah.
(3) Tim Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) paling kurang terdiri atas:
a. unsur Perangkat Daerah yang melaksanakan
pengadaan tanah;
b. unsur Kecamatan sesuai lokasi rencana
pengadaan tanah;
c. unsur Kelurahan sesuai lokasi rencana pengadaan
tanah; dan
d. unsur Kantor Pertanahan.
(4) Tim Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
Bagian Keempat
Pensertifikatan Tanah, Perubahan atau Penghapusan
Dokumen Penguasaan dan/atau Pemilikan atau
Pajak Bumi dan Bangunan serta Penyerahan Hasil
Pasal 46
(1) Pengadaan tanah yang telah melalui tahapan
pembayaran ganti rugi dan pelepasan hak, wajib
dilakukan pensertifikatan tanah ke Pihak Yang
Berwenang.
(2) Pensertifikatan tanah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan oleh:
a. Perangkat Daerah yang melaksanakan pengadaan
tanah; dan/atau
b. Perangkat Daerah yang membidangi urusan aset
Daerah.
- 31 -
PARAF HIRARKI PARAF HIRARKI ASISTEN TATA PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
: WAKIL WALIKOTA :
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA : Plt. SEKRETARIS DAERAH :
PARAF KOORDINASI HARMONISASI DAN SINKRONISASI KEPALA BAGIAN BINA PERTANAHAN : KASUBAG RPP : ANALIS PRODUK HUKUM DAERAH :
(3) Tata cara pensertifikatan tanah berpedoman kepada
ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang
pendaftaran tanah.
Pasal 47
(1) Perangkat Daerah yang melaksanakan pengadaan
tanah wajib mengajukan perubahan atau penghapusan
dokumen penguasaan dan/atau pemilikan kepada
Pihak Yang Berwenang.
(2) Pihak Yang Berwenang sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) paling sedikit adalah:
a. Kantor Pertanahan untuk sertifikat;
b. Kantor Kecamatan atau Pejabat Pembuat Akta
Tanah untuk Akta Jual Beli; dan/atau
a. Kantor Kelurahan untuk Girik atau Letter C.
Pasal 48
Perangkat Daerah yang melaksanakan pengadaan tanah
wajib mengajukan perubahan atau penghapusan subyek
atau obyek pajak bumi dan bangunan kepada Perangkat
Daerah yang membidangi urusan pajak bumi dan
bangunan.
Pasal 49
(1) Perangkat Daerah yang melaksanakan pengadaan
tanah wajib melakukan penyerahan hasil pengadaan
tanah kepada Perangkat Daerah yang memerlukan
tanah.
(2) Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan melalui Berita Acara Serah Terima.
(3) Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berpedoman kepada peraturan perundang-undangan di
bidang pengelolaan Barang Milik Daerah.
- 32 -
PARAF HIRARKI PARAF HIRARKI ASISTEN TATA PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
: WAKIL WALIKOTA :
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA : Plt. SEKRETARIS DAERAH :
PARAF KOORDINASI HARMONISASI DAN SINKRONISASI KEPALA BAGIAN BINA PERTANAHAN : KASUBAG RPP : ANALIS PRODUK HUKUM DAERAH :
Pasal 50
Biaya yang ditimbulkan akibat pensertifikatan tanah serta
perubahan atau penghapusan dokumen penguasaan
dan/atau pemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46,
Pasal 47 dan Pasal 48 dibebankan kepada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah.
BAB III
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 51
(1) Tahapan pengadaan tanah untuk Kepentingan Umum
yang diatur dalam Peraturan Walikota Tangerang
Selatan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pedoman
Pelaksanaan Tahapan Perencanaan Pengadaan Tanah
bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, tidak
berlaku bagi Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan
Umum Skala Kecil Pada Lokasi Yang Dapat
Dipindahkan.
(2) Pengadaan tanah untuk Kepentingan Umum skala kecil
pada lokasi yang dapat dipindahkan selain yang
dimaksud dalam Pasal 3, dapat dilakukan dengan cara
langsung oleh Perangkat Daerah yang memerlukan
tanah dengan Pihak yang Berhak, dengan cara jual beli
atau tukar menukar atau cara lain yang disepakati
kedua belah pihak.
(3) Perangkat Daerah yang memerlukan tanah dalam
melaksanakan pengadaan tanah sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) menggunakan hasil penilaian
jasa penilai atau penilai publik dalam menentukan nilai
jual beli atau tukar menukar atau cara lain yang
disepakati kedua belah pihak.
(4) Pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dan ayat (3), dilaksanakan sesuai dengan tata ruang
wilayah.
- 33 -
PARAF HIRARKI PARAF HIRARKI ASISTEN TATA PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
: WAKIL WALIKOTA :
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA : Plt. SEKRETARIS DAERAH :
PARAF KOORDINASI HARMONISASI DAN SINKRONISASI KEPALA BAGIAN BINA PERTANAHAN : KASUBAG RPP : ANALIS PRODUK HUKUM DAERAH :
Pasal 52
(1) Perangkat Daerah yang memerlukan tanah dapat
membuat telaahan staf atau kajian kelayakan/
penentuan/pemilihan lokasi dengan menggunakan jasa
konsultansi.
(2) Kajian kelayakan/penentuan/pemilihan lokasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang
memerlukan tanah.
(3) Perangkat Daerah yang menyusun telaahan staf atau
kajian kelayakan/penentuan/pemilihan lokasi
bertanggungjawab terhadap pemilihan lokasi.
(4) Perangkat Daerah yang melaksanakan pengadaan
tanah dapat menggunakan kajian kelayakan lokasi
yang disusun oleh Perangkat Daerah yang memerlukan
tanah.
(5) Dalam hal Perangkat Daerah yang melaksanakan
pengadaan tanah tidak menggunakan kajian kelayakan
lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat
Daerah yang melaksanakan pengadaan tanah dapat
menggunakan sayembara.
BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 53
Pengadaan tanah yang telah dianggarkan sampai Tahun
Anggaran 2018 pada Perangkat Daerah yang membidangi
urusan pengadaan tanah sebelum Peraturan Walikota ini
berlaku, tetap menjalankan tugasnya dalam melaksanakan
pengadaan tanah.
- 34 -
PARAF HIRARKI PARAF HIRARKI ASISTEN TATA PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
: WAKIL WALIKOTA :
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA : Plt. SEKRETARIS DAERAH :
PARAF KOORDINASI HARMONISASI DAN SINKRONISASI KEPALA BAGIAN BINA PERTANAHAN : KASUBAG RPP : ANALIS PRODUK HUKUM DAERAH :
BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 54
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Walikota ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang
Selatan.
Ditetapkan di Tangerang Selatan
pada tanggal 8 Desember 2017
WALIKOTA
TANGERANG SELATAN,
TTD
AIRIN RACHMI DIANY
Diundangkan di Tangerang Selatan
pada tanggal 8 Desember 2017
SEKRETARIS DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN,
TTD
MUHAMAD
BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2017 NOMOR 51
top related