peran pusat pelatihan sdm kesehatan

Post on 13-Jan-2017

249 Views

Category:

Documents

8 Downloads

Preview:

Click to see full reader

Transcript

PERAN PUSAT PELATIHAN SDM KESEHATAN

dalam

UPAYA PENINGKATAN KOMPETENSI SDM

KESEHATAN DAERAH

Kepala Pusat Pelatihan SDM Kesehatandisampaikan dalam acara

Integrasi Program Pengembangan dan Pemberdayaan SDMK

Surabaya, 23-25 November 2016

DASAR HUKUM

Pasal 3

ASN sebagai profesi berlandaskan pada prinsip sebagai berikut:

Nilai dasar;

Kode etik dan kode perilaku;

Komitmen, integritas moral, dan tanggung jawab pada pelayanan publik;

Kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas;

Kualifikasi akademik; dan seterusnya.

Pasal 68

Pengangkatan PNS dalam jabatan tertentu ditentukan berdasarkan perbandingan objektifantara kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dibutuhkan oleh jabatan dengankompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dimiliki oleh pegawai.

UU No. 5 TAHUN 2014 ttg ASN

Pasal 69

Pengembangan karier ASN (struktural/ fungsional) dilakukan berdasarkan kualifikasi, kompetensi,

penilaian kinerja, dan kebutuhan Instansi Pemerintah.

Pasal 70

(1) Setiap Pegawai ASN memiliki hak dan kesempatan untuk mengembangkan kompetensi.

(2) Pengembangan kompetensi antara lain melalui pendidikan dan pelatihan, seminar, kursus, dan

penataran;

(3) Dalam mengembangkan kompetensi setiap Instansi Pemerintah wajib menyusun rencana

pengembangan kompetensi tahunan yang tertuang dalam rencana kerja anggaran tahunan

instansi masing-masing;

UU 23 TAHUN 2014

Pembagian Kewenangan

Urusan Pemerintahan

Pelaksana UrusanPemerintahan

Dinas Kesehatan Provinsi & Kabupaten/ Kota

Wajib & PilihanUrusan Wajib : Bidang Kesehatan

Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota

Kedudukan & TugasSKPD Dinas

Persyaratan Kompetensi

Pemerintahan Kemen DAGRI

Manajerial Kemen PAN & BKN

Teknis Kementerian Kesehatan

Dasar Pendidikan & Jenjang Karir

UU 23 thn 2014 :

Pemerintahan Daerah

Pasal 233 menjelaskan bahwa:

1. Pegawai ASN yang menduduki

jabatan kepala Perangkat Daerah,

harus memenuhi persyaratan

kompetensi:

a). Teknis

b). Manajerial dan

c). Sosial kultural

2. Kompetensi teknis ditetapkan

oleh menteri/kepala lembaga

pemerintah non kementerian

setelah dikoordinasikan dengan

menteri.

Pemenuhan

Persyaratan

Kompetensi

Teknis

PELATIHAN

Pasal 30, Ayat 2

Pengembangan Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan serta kesinambungan dalam menjalankan praktik

Pasal 31

Ayat 1

Pelatihan tenaga kesehatan dapat diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan atau masyarakat.

Ayat 2

Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi program pelatihan dan tenaga pelatih yang sesuai denganstandar profesi dan standar kompetensi serta diselenggarakan oleh institusi penyelenggara pelatihan yang terakreditasi sesuaidengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Undang Undang Nomor 36 Tahun 2014

Tentang Tenaga Kesehatan

SDM Kesehatan Aparatur Sipil Negara di Daerah

Pejabat Pimpinan Tinggi dan Administrasi Bidang Kesehatan

Standar Kompetensi Kerja Khusus Aparatur Pemerintahan dalam Negeri

Kualifikasi Jabatan Struktural/Pimpinan Tinggi Pratama dan Administrasi serta Peta

Jabatan Fungsional dan Ppelaksana pada Dinas Kesehatan tercantum dalam

Permenkes 49 tahun 2016

Jabatan Fungsional Kesehatan

28 Jenis Jabatan Fungsional Kesehatan

8

9 28 JABFUNG KESEHATAN 21 JABFUNG NON KESEHATAN

ADMINKES PKM AUDITOR PRANATA KOMPUTER

APOTEKER PEREKAM MEDIS AUDITOR KEPEGAWAIAN STASTISI

ASST.APOTEKER PERAWAT PENELITI PUSTAKAWAN

BIDAN PERAWAT GIGI PEREKAYASA PRANATA HUMAS

DOKTER PRANATA LABKS TEKNISI LITKAYASA ANALIS KEBIJAKAN

DOKTER GIGI PSIKOLOG KLINS DOSEN PEKSOS

DOKDIKNIS RADIOGRAFER WIDYAISWARA PENGEMBANG TEK

PEMBELAJARAN

ENTOMOLOG REFRAKSIONIS PRANATA LAB PEND

EPIDEMIOLOG SANITARIAN ASSESOR SDM

APARATUR

FISIKAWAN MED TEKNISI ELEKT PERENCANA

FISIOTERAPIS TEKNISI GIGI ANALIS KEPEGAWAIAN

NUTRISIONIS TEKNISI TRANFSI PENGELOLA BARJAS

OKUPASI TERAPI TERAPIS WICARA ARSIPARIS

ORTOTIS PROSTETIS PEMBIMBING KESJA PERANCANG PER UU

STANDAR KOMPETENSI KERJA KHUSUS

APARATUR PEMERINTAH DALAM NEGERI

(SK3APDN)

KEPALA DINAS KESEHATAN

Memimpin dan menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk

meningkatkan derajat kesehatan masyarakat

Pembina Utama Muda/Golongan IVc, atau Pembina Tingkat

I/Golongan IVb dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun masa

kerja golongan

Sekurang-kurangnya Sarjana Strata-1 Kesehatan/Diploma IV

Kesehatan dengan Sarjana Strata-2 bidang Kesehatan, lebih

diutamakan dengan peminatan Epidemiologi Kesehatan

1. Pernah/sedang menduduki jabatan administrator paling singkat 2 (dua) tahun, atau sedang menduduki jabatan fungsional jenjang ahli

madya bidang kesehatan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun; dan

2. Memiliki pengalaman kerja di bidang kesehatan secara kumulatif sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun.

telah mengikuti dan lulus Diklat Kepemimpinan III, atau sederajat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

1. telah mengikuti pelatihan sekurang-kurangnya tentang Sistem Pelayanan Kesehatan, sistem manajemen informasi kesehatan,

pengembangan komunitas, surveilans epidemiologi, manajemen bencana yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan.

2. pelatihan pada butir 1 dipenuhi paling lama 1 (satu) tahun setelah menduduki jabatan.

Ringkasan Tugas

Jabatan

Pangkat

Golongan dan

Pendidikan

Pengalaman

Kerja

Pelatihan

penjenjangan

Pelatihan Teknis

Sekretaris Dinas Kesehatan

Melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan

Pembina/Golongan IVa, atau Penata tingkat I/Golongan IIId dengan sekurang-kurangnya masa

kerja golongan 2 (dua) tahun.

sekurang-kurangnya Sarjana

Strata-1/Diploma IV.

1. Pernah/sedang menduduki Jabatan Pengawas sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun, atau sedang menduduki jabatan fungsional yang

setingkat dengan Jabatan Pengawas sesuai dengan bidang tugas jabatan yang akan diduduki; dan

2. Memiliki pengalaman kerja di bidang administrasi secara kumulatif sekurang-kurangnya selama 4 (empat) tahun.

Telah mengikuti dan lulus Diklat Kepemimpinan IV, atau sederajat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

1. Telah mengikuti pelatihan sekurang-kurangnya tentang Rencana Strategis, Sistem Manajemen Informasi Kesehatan, Manajemen

Bencana, Pengelolaan Anggaran, Manajemen SDM, dan Administrasi Perkantoran yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan.

2. Pelatihan pada butir 1 dipenuhi paling lama 1 (satu) tahun setelah menduduki jabatan

Ringkasan Tugas

Jabatan

Pangkat

Golongan dan

Pendidikan

Pengalaman

Kerja

Pelatihan

penjenjangan

Pelatihan Teknis

Kepala Bidang

Melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanan kebijakan operasional, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang yang

menjadi lingkup tugasnya

Pembina/Golongan IVa, atau Penata Tingkat I/Golongan IIId dengan minimal 2 (dua) tahun masa

kerja golongan.

Sarjana Strata-1 Kesehatan/

Diploma IV Kesehatan.

1. Pernah/sedang menduduki jabatan Pengawas sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun, atau sedang menduduki jabatan fungsional yang

setingkat atau lebih tinggi dari jabatan Pengawas sesuai dengan bidang tugas jabatan yang akan diduduki; dan

2. Memiliki pengalaman jabatan dalam bidang kesehatan secara kumulatif sekurang-kurangnya selama 4 (empat) tahun.

Lulus Diklat Kepemimpinan IV

Telah mengikuti pelatihan dengan sekurang-kurangnya substansi: Rencana program kesehatan dan teknis lainnya sesuai dengan

bidang tugas, yang dipenuhi paling lama 1 (satu) tahun setelah menduduki jabatan.

Ringkasan Tugas

Jabatan

Pangkat

Golongan dan

Pendidikan

Pengalaman

Kerja

Pelatihan

penjenjangan

Pelatihan Teknis

Kepala Seksi

Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan operasional, pelaksanan kebijakan operasional, monitoring, evaluasi, dan

pelaporan di bidang yang menjadi lingkup tugas di Dinas Kesehatan

Penata Tingkat I/Golongan IIIb, atau Penata/Gol. IIIa dengan sekurang-kurangnya 2 tahun masa

kerja golongan

Sarjana Strata 1 Kesehatan/D

IV Kesehatan yang sesuai

dengan bidang tugas

1. Memiliki pengalaman Jabatan pelaksana dalam bidang kesehatan secara kumulatif sekurang-kurangnya selama 4 (empat) tahun;

2. Menduduki Jabatan Fungsional yang setingkat dengan Jabatan Pelaksana sesuai dengan bidang tugas Jabatan yang akan diduduki.

Telah mengikuti dan lulus Diklat Kepemimpinan IV atau paling lambat harus dipenuhi 1 (satu) tahun setelah menduduki jabatan

1. telah mengikuti pelatihan teknis sesuai dengan bidang tugas; dan

2. substansi pelatihan sebagaimana dimaksud butir 1) harus dipenuhi paling lama 1 (satu) tahun setelah menduduki jabatan.

Ringkasan Tugas

Jabatan

Pangkat

Golongan dan

Pendidikan

Pengalaman

Kerja

Pelatihan

penjenjangan

Pelatihan Teknis

Kepala SubBagian

Penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada unit organisasi Dinas Kesehatan

Daerah

Penata Tingkat I/Golongan IIIb, atau Penata/Golongan IIIa dengan minimal 2 tahun masa kerja

golonganSarjana Strata-1/D IV

1. memiliki pengalaman Jabatan pelaksana dalam bidang administrasi secara kumulatif sekurang-kurangnya selama 4 (empat) tahun;

dan

2. memangku jabatan Fungsional yang setingkat dengan Jabatan pelaksana sesuai dengan bidang tugas Jabatan yang akan diduduki.

Telah mengikuti Diklat Kepemimpinan IV atau paling lambat harus dipenuhi 1 (satu) tahun setelah menduduki jabatan

1. Telah mengikuti pelatihan Perencanaan, Pengelolaan Anggaran, Manajemen SDM Aparatur, dan Administrasi perkantoran;

2. Khusus untuk kepala sub bagian yang memiliki fungsi penyusunan program, wajib mengikuti pelatihan dengan substansi penyusunan

program kesehatan; dan

3. Substansi pelatihan sebagaimana dimaksud butir 1) dan 2) harus dipenuhi paling lama 1 (satu) tahun setelah menduduki jabatan.

Ringkasan Tugas

Jabatan

Pangkat

Golongan dan

Pendidikan

Pengalaman

Kerja

Pelatihan

penjenjangan

Pelatihan Teknis

• PNS

• PPPK

ASN

• Administrasi

• Pimpinan Tinggi

• Fungsional

Jabatan• Teknis

• Manajerial

• Sosial Kultural

• Pemerintahan (UU Pemda)

Kompetensi

UU

ASN

Gap

KompetensiPengembangan

Kompetensi

Pelatihan

Non Pelatihan Assessment Kompetensi

Analisis Kebutuhan

Pengembangan Kompetensi

SKKPDN

PELATIHAN

JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN

PERENCANAAN PELATIHAN JABATAN FUNGSIONALNo JFT Perencanaan pelatihan tahun :

2016 2017 2018 2019

1 Administrator Kesehatan (Prasyarat) √ √ √ √

2 Apoteker - - - -

3 Asisten Apoteker - - - -

4 Bidan √ √ √ √

5 Dokter - - - -

6 Dokter Gigi - - - -

7 Dokter Pendidik Klinis - - - -

8 Entomolog Kesehatan (Prasyarat) √ √ √ √

9 Epidemiolog Kesehatan (Prasyarat) √ √ √ √

10 Fisikawan Medik - √ - √

11 Fisioterapis - - √ -

12 Nutrisionis - √ - √

13 Okupasi terapis - √ - -

14 Ortotis Prostetis - - - -

15 Penyuluh Kesehatan Masyarakat(Prasyarat)

√ √ √ √

16 Perekam Medis - - √ -

PERENCANAAN PELATIHAN FUNGSIONAL

No JFT Pelatihan Perencanaan pelatihan tahun :

2016 2017 2018 2019

17 Perawat √ - - -

18 Perawat Gigi √ - √ -

19 Pranata Laboratorium - - - √

20 Psikologi Klinis - √ - -

21 Radiografer - √ - √

22 Refraksionis Optisien - - - √

23 Sanitarian √ √ - -

24 Teknisi Elektromedik - - √ -

25 Terapis Wicara - - √ -

26 Teknisi Tranfusi Darah - - √ -

27 Teknisi Gigi - - √ -

28 Pembimbing Kesehatan Kerja √ √ - -

Target Peserta 960 900 750 750

No Jabatan FungsionalJenis Jabatan Kurikulum

ThnModul

Thn KetTerampil Ahli Terampil Ahli Terampil Ahli

1 Administrator

Kesehatan- √ - √ 2012 - - -

2 Apoteker - √ - - - - - - Rencana 2017

3 Asisten Apoteker √ - √ - 2010 - - - Rencana 2017 (untuk

modul)

4 Bidan √ √ √ √ 2011 √ √ 2011

5 Dokter - √ - √ 2010 - - -

6 Dokter Gigi - √ - - - - - - Rencana 2017

7 Dokter Pendidik Klinis - √ - - - - - - Rencana 2017

8 Entomolog Kesehatan √ √ √ √ 2011 √ √ 2011

9 Epidemiolog Kes √ √ √ √ 2011 √ √ 2011

10 Fisikawan Medik - √ √ √ 2013 √ √ 2013

11 Fisioterapis √ √ √ √ 2011 √ √ 2011

12 Nutrisionis √ √ √ √ 2011 - √ 2015

13 Okupasi Terapis √ - - - - - - - Sedang proses

penyusunan

kurmod tahun 2016

KETERSEDIAAN KURIKULUM DAN MODUL PELATIHAN JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN

No Jabatan

Fungsional

Jenis Jabatan KurikulumThn

ModulThn

Ket

Terampil Ahli Terampil Ahli Terampil Ahli

14 Ortotis Prostetis √ - √ - 2015 √ - 2015

15

Penyuluh

Kesehatan

Masyarakat

√ √ √ √ 2012 √ √ 2013 Rencana Revisis th 2017

16 Perekam Medis √ √ √ √ 2014 √ - 2014Rencana 2017 (utk

Mod.ahli)

17 Perawat √ √ √ √ 2011 √ √ 2011

18 Perawat Gigi √ √ √ √2005/

2015√ √

2005/

2015

Kurmod terampil thn 2005;

kurmod ahli tahun 2015

(sudah menyesuaikan

permenpan terbaru)

19

Pranata

Laboratorium

Kesehatan

√ √ √ √ 2013 √ √ 2013

20 Psikolog Klinis - √ - - - - - -

Sedang proses

penyusunan kurmod

tahun 2016

21 Radiografer √ √ √ - 2011 √ - 2011Rencana 2017

(yg ahli)

22Refraksionis

Optisien√ - - - - - - - Rencana 2017 (kurmod)

23 Sanitarian √ √ √ √ 2011 √ √ 2011

No Jabatan FungsionalJenis Jabatan Kurikulum

ThnModul

Thn KetTerampil Ahli Terampil Ahli Terampil Ahli

24 Teknisi Elektromedis √ √ √ - 2012 √ - 2012 Rencana

Revisi th 2017

25 Terapis Wicara √ - √ - 2012 - - -

26 Teknisi Tranfusi

Darah√ - √ - 2012 √ - 2012

27 Teknisi Gigi √ - - - - - - - Rencana 2017

28 Pembimbing

Kesehatan Kerja- √ - √ 2014 - √ 2014

PERAN PUSLAT SDMK dalam

PENGEMBANGAN JABATAN FUNGSIONAL

Menyusun modul pelatihanFormasi jabfung

Menyusun kebutuhanpelatihan dalam

peningkatan kompetensiteknis & Manajerial

Pelatihan calon jabfung sesuai target formasi

jabfung

Pelatihan kompetensi pejabat fungsional

Pelatihan Tim PenilaiJabfung

Pelatihan penyusunan Formasi jabfung

Sumber : Draft Grand Design pengelolaan Jabatan Fungsional

PENGENDALIAN MUTU DALAM MANAJEMEN

PELATIHAN

PROSES PENGKAJIAN KEBUTUHAN PELATIHAN

PENGKAJIAN KEBUTUHAN PELATIHAN

PERUMUSAN TUJUAN

PELATIHAN

MERANCANG PROGRAM

PELATIHAN

PELAKSANAAN PROGRAM

PELATIHAN

EVALUASI PROGRAM

PELATIHAN

PENGENDALIAN

MUTU

PELATIHAN

PROGRAM

PELATIHAN TERAKREDITASI

(5 KOMPONEN)

• Kurikulum

• Peserta

• Pelatih

• Penyelenggara

• Tempat penyelenggaan

DILAKSANAKAN OLEH INSTITUSI

PELATIHAN TERAKREDITASI

(3 KOMPONEN)

• Administrasi danmanajemen

• Pelayanan Pelatihan

• Pelayanan penunjang pelatihan

UU NO. 36 THN 2014Tentang

TENAGA KESEHATAN

PASAL 31

PENGENDALIAN MUTU

DALAM PELATIHAN

AKREDITASI PELATIHAN

komponen

tempat penyelengg

araan

penyelenggara

kurikulum

peserta

pelatih

tujuan (1P)

materi (3P)

metode (1P)

alat bantu (1P)

evaluasi (1P) kriteria (1P)

efektifitas

peserta (1P)

kriteria (1P)

profesionalisme (1P)

landasan hukum (1P)

penyelenggara (1P)

Tempat

Penyelenggaraan (1P)

MEKANISME PENGAJUAN, PENILAIAN AKREDITASI PELATIHAN DAN SERTIFIKASI

33

Penyelenggara

pelatihan

Pengajuan akreditasi

pelt

dilengkapi dg

dokumen yg

dipersyaratkan

Penilaian

terhadap

dokumen

Lengkapi

Dokumen yg

dipersyaratkan

Belum

sesuai

PENYELENGGARA TIM PENILAI

Feedback/

hasil

Penerbitan

surat keterangan terakreditasi yg di

tt Ka Pusdiklat/ Ka.Dinkes

PENGELOLA SERTIFIKAT

Sesuai

Pengajuan penerbitan

sertifikat dg melengkapi

dokumen yang

dipersyaratkan

Inventarisasi

dokumen

Penerbitan

blanko

sertifikat

Penandatangan

Sertifikat o/ Ka.

Pusdiklat/ Ka.Dinkes

Penerbitan

sertifikat

Pengelola

sertifikat

Sesuai

Belum

sesuai

Lengkapi

Dokumen yg

dipersyaratkan

1

2

Penomoran dan

Penulisan

sertifikat

Kurang 1 hr sebelum penutupan s/d 1 bln setelah pelatihan

Feedback 2 mgg sbm pelt

Pengajuan 1 hari setelah pembukaan

Melengkapi dokumen minimal 2 hari sebelum penutupan

1 bln-

2 mgg

sbm

pelt

Suatu pengakuan yang diberikan oleh pemerintah kepada institusi yang

telah memenuhi standar yang telah ditetapkan

AKREDITASI INSTITUSI PELATIHAN

Administrasi danManajemen

Manajemen Pelatihan

Pelayanan PenunjangDiklat

Hasil Penilaian Masa Berlaku

A - Istimewa 5 tahun

B – Penuh 3 tahun

C – Bersyarat 1 tahun

Tidak Terakreditasi

Terima Kasih

top related