Transcript
Rully Indrawan
Disampaikan pada Diklatpim LAN-RI , 15 September 2008, Bandung
Tantangan Pembangunan Ekonomi Indonesia
Kinerja ekonomi Indonesia telah menunjukkan keadaan yang stabil, seperti terlihat melalui berbagai indikator makro;
Namun membaiknya indikator makro tidak otomatis menyelesaikan persoalan ekonomi yang terkait dengan persoalan kemanusiaan yang mendasar yakni masalah kemiskinan dan pengangguran;
Kemiskinan dan pengangguran, banyak disebabkan oleh masalah struktural dan kultural;
Pendekatan struktural membutuhkan penguatan ekonomi makro yang perlu dikaitkan dengan penguatan sektor riil;
Indonesian Economy after the 1997 Crisis
3
Perkembangan Indikator Ekonomi Makro
4
No Economic Indicators 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 1)
1 Economic Growth (%) 3,6 4,5 4,8 5,0 5,7 5,5 6,3 - Non Oil and Gas 4,9 5,2 5,7 6,0 6,6 6,1 6,8
2 Inflation (%) 12,5 10 5,1 6,4 17,1 6,6 6,63 SBI rate % (3 mth) 17,63 13,02 8,31 7,43 12,75 9,75 84 Exchange Rate (Rp/USD) 10256 9318 8593 8940 9713 9050 91305 External Balance
- FX Reserve (USD billion) 28 32 36,6 36,3 34,7 42,6 57,0 - Current Account (% of GDP ) 4,2 3,9 3,4 1,2 0,1 2,7 2,6
7 Budget Deficit(% of GDP) 2,4 1,3 1,7 1,3 0,5 0,9 1,18 Public Debt (% of GDP) 75,3 63,9 57,4 55,5 46,5 39,2 35,59 External Debt
- % of GDP 81,0 66,5 56,8 53,8 46,5 35,2 32,7- Debt Service Ratio (% of Export) 41,4 33,1 32,3 27,1 17,3 24,8 21,5
10 Unemployment Rate (%) 8,1 9,1 9,7 9,9 11,2 10,3 9,111 Poverty Rate (%) 18,2 17,4 17,4 16,7 16,0 17,8 16,6
Indikator 2004 Target 2009* Fakta 2007
Pengangguran 10,1% 5,1% 9,8%
Kemiskinan 17,4% 8,7% 16,6%
TARGET vs FAKTA
Banyak bencana alam, konflik sosial dan kenaikan BBM yang tidak terantisipasi sehingga hasil yang dicapai Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) untuk mengurangi pengangguran dan kemiskinan masih jauh dari target yang ditetapkan dalam RPJM (Perpres 7/2005)
Fakta Kependudukan
F a k t a2007
(juta jiwa)%
1. ∑ Penduduk 224,3 100
2. ∑ Angkatan Kerja 108,1 48,2
3. ∑ Pekerja 97,5 90,2 *
4. ∑ Pengangguran 10,5 9,8 *
5. ∑ Penduduk Miskin 37,1 16,6
*) : dari ∑ Angkatan Kerja Sumber: BPS, Juli 2007
Pendidikan Angkatan
KerjaBekerja Pengangguran
Jumlah % Jumlah % Jumlah %
SD 56.700.13552,
553.280.521 54,6
3.419.614(6,03%)
32,5
SMTP 22.434.82920,
719.791.767 20,3
2.643.062(11,78%)
25,1
SMTA 22.347.02920,
618.601.994 19,0
3.745.035(16,75%)
35,6
DIPLOMA/AKADEMI
2.763.374 2,6 2.433.058 2,5330.316
(11,95%)3,1
UNIVERSITAS 3.885.691 3,6 3.475.801 3,6409.890
(10,54%)3,7
JUMLAH 108.131.05
8100 97.583.141 100 10.547.917 100
Komposisi Angkatan Kerja Menurut Pendidikan
Sumber: BPS, Juli 2007
Hubungan antara tingkat Pendidikan dengan
kemandirian
20,07 14,981,49
22,56 12,22 28,67
19,71 13,521,78
28,59 9,87 26,53
18,8 10,32,03
39,2 6,23 23,44
15,13 7,52,55
60,872,26
11,69
6,143,28
3,1283,18
0,353,93
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Tdk/Blm tmt SD
SD/MI
SLMP/MTs
SMA/MA
PT
Sendiri Dibantu buruh tidak tetap Dibantu buruh tetapBuruh/Karyawan Pekerja bebas Pekerja keluarga
3,28
Sumber: BPS, 2003
Peringkat Indonesia diantara 61 anggota APO (Asian Productivity Organization) :
Sangat Rendah
Hasil survei International Institute forManagement Development (2007)
2002 → 47 2003 → 57 2004 → 59 2005 → 60 2006 → 59
Fakta: PRODUKTIVITAS dan DAYA SAING
10
Data yang dilansir dari Interntional Institute for Management Development, posisi Indonesia berada pada:
2006 → 52 dari 53 negara
2007 → 54 dari 55 negara
World Competitiveness Yearbook 2007
Sektor Riil Untuk Mengatasi Kemiskinan dan Pengangguran
Penguatan ekonomi makro perlu dikaitkan dengan penguatan sektor riil
Syarat penting untuk menggerakan sektor riil adalah tersedianya investasi.
Prakarsa Pemerintah menyusun Rancangan Undang-Undang Penanaman Modal hendaklah lebih mengedepankan kepentingan bangsa.
Upaya mengatasi kemiskinan dan pengangguran melalui pengembangan sektor riil tidak dapat hanya dilakukan di tingkat pusat, melainkan juga harus di daerah.
UMKM memiliki kesempatan lebih langsung untuk menciptakan lapangan kerja dan mengatasi kemiskinan dibanding usaha-usaha padat modal.
Bagaimana peran UMKM?
Sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan Koperasi kendati sumbangannya dalam output nasional (PDRB) hanya 56,7 persen dan ekspor nonmigas baru 15 persen
UMKM memberi kontribusi 99,6 persen dalam penyerapan tenaga kerja.
Secara absolut memiliki daya dukung dalam mengurangi tingkat pengangguran dan tingkat kemiskinan.
Jumlah UMKM 48,93 juta: Mikro 44,6 jt (91,27%); Kecil 4,22 jt (8,50%)
Menengah106.711 (0,22%); Besar 7.000 (0,01%)
Kontribusi: PDB Rp 1.778,7 T (53,28%); Investasi Rp 369,8 T (46,22%);
Penyerapan Tenaga Kerja 85,7 juta (96,18)
Sebaran Sektor Usaha: Pertanian 53,57%; Perdagangan, Hotel & Rest 27,19%
Industri Pengolahan 6,58%; Jasa-jasa 6,07%
Pengangkutan & komunikasi 5,52%; Lainnya 1,08%
Koperasi: Th 2007 koperasi 148.913 unit naik 5,98% dr 140.508 (2006)
Anggota 29,03 jt naik 1,41% dr 28,63 jt;
Modal Usaha naik 17,17% dr Rp 39,16 T menjadi Rp 46,09 T
SHU naik 38,46% dr Rp 2,6 T menjadi Rp 3,6 T
POTENSI UMKM (2007)
Keberpihakan pada usaha kecil
Sejauh ini, Indonesia cenderung untuk tetap menyerahkan persaingan pada persaingan bebas tanpa lebih dahulu memberikan kesempatan bagi UMKM mampu membangun pijakan yang lebih adil bagi terwujudnya mekanisme pasar yang sehat.
Keberpihakan secara tegas untuk membangkitkan perekonomian rakyat melalui penguatan sektor riil tidak dapat ditawar-tawar lagi. Keberpihakan tersebut akan dapat mengatasi masalah kemiskinan dan pengangguran melalui pembangkitan kemandirian seluruh bangsa.
Technology and knowledge based economy
Pemberian Hadiah Nobel Perdamaian 2006 bagi Prof. Mohammad Yunus dan Grameen Bank dari Bangladesh memberi pelajaran berharga bagi pengelolaan ekonomi negara-negara di dunia, termasuk Indonesia.
UMKM yang ditumbuhkan dengan kekuatan yang berbasis pengetahuan dan teknologi (technolgy and knowledge based economy-TKBE) sehingga memiliki daya saing yang kukuh.
Undang-Undang No.20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah
Usaha Mikro Usaha Kecil Usaha Menengah
Kekayaan < 50 juta 50 juta – 500 juta 500 juta – 10 juta
Hasil Penjualan < 300 juta 300 juta -2.500 juta 2.500 juta – 50.000 juta
Tujuan pemberdayaana.Struktur ekonomi yang berkeadilan;b.UMKM sebagai usaha yang tangguh dan mandiri;c.Peran dalam penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan kemiskinan
Tugas pemerintah dalam menumbuhkan iklim usaha UMKM
Pendanaan; Sarana dan prasarana; Informasi usaha; Kemitraan; Perizinan usaha; Kesempatan berusaha; Promosi dagang; Dukungan kelembagaan
Peran pemerintah dalam pengembangan usaha
Produksi dan pengolahan; Pemasaran; Sumberdaya manusia; Desain dan teknologi
Peran Pemerintah dalam pembiayaan usaha
Pengembangan dari kredit perbankan dan LKNB; Pengembangan lembaga modal ventura; Pelembagaan terhadap transaksi anjak piutang; Melalui koperasi simpan pinjam dan koperasi jasa
keuangan konvensional dan syariah; Pembiayaan lain
Kemitraan
Inti plasma; Subkontrak; Waralaba; Perdagangan umum; Distribusi dan keagenan; Bentuk lain
Aturan Pelaksana dng Peraturan Pemerintah
Psl 6: Perpres ttg Perubahan Kriteria sesuai perkembangan
Psl 12: PP ttg Ketentuan Persyaratan dan Tata Cara
Permohonan Ijin Usaha
Psl 16: PP ttg Tata Cara Pengembangan, Prioritas, Intensitas
dan Jangka Waktu Pengembangan Usaha
Psl 37: PP ttg Pola Kemitraan
Psl 38: Penyelenggaraan Koordinasi & Pengendalian
Pemberdayaan UMKM
Psl 39: PP ttg Tata Cara Pemberian Sanksi Administratif
Larangan Bagi Usaha Besar & MenengahPasal 35 :a. Usaha Besar dilarang memiliki dan/atau menguasai usaha mikro, kecil dan/atau
usaha menengah sebagai mitra usahanya dalam pelaksanaan hubungan kemitraan
b. Usaha Menengah dilarang memiliki dan/ atau menguasai usaha mikro dan/atau usaha kecil mitra usahanya
Sanksi Administratif dan Ketentuan PidanaPasal 39 :a. Usaha besar sanksi adm pencabutan ijin usaha dan/atau denda maksimal Rp 10
M
b. Usaha Menengah sanksi adm pencabutan ijin usaha dan /atau denda maksimal Rp 5 M
Pasal 40:Setiap orang yg menguntungkan diri sendiri atau orang lain dng mengaku atau memakai nama UMKM, sehingga mendapatkan kemudahan untuk memperoleh dana, tempat usaha, bidang dan kegiatan usaha, atau pengadaan barang & jasa untuk pemerintah yang diperuntukkan bagi UMKM, dipidana dng pidana penjara paling lama 5 tahun dan pidana denda paling banyak Rp 10 M
top related