Kebijakan Bank Indonesia Dalam Pengembangan UMKM

KEBIJAKAN BANK INDONESIA DALAM PENGEMBANGAN UMKM

oleh :Y. Santoso Wibowo

Direktur Departemen Kredit, BPR dan UMKMBank Indonesia

Semiloka Nasional Pengembangan Klaster di IndonesiaSemarang , 30 April 2013

Kebijakan Bank Indonesia dalam Pengembangan UMKM

2

DEMAND SIDEPeningkatan Elijibiltas dan

Kapabilitas UMKM•Penelitian•Pelatihan •Penyediaan Informasi•Fasilitasi

SUPPLY SIDEMendorong Perbankan

menyalurkan kredit kepada UMKM•Pengaturan Perbankan•Kemitraan Strategis•Penguatan Lembaga Penunjang

Kerjasama BI dengan

Pemerintah dan

Kementerian dan Lembaga Internasional

Akses UMKM ke Kredit

Pertumbuhan UMKM dan Sektor Riil

Pertumbuhan UMKM dan Sektor Riil

Peran BI dalam Pengembangan UMKM lebih ditekankan pada Peningkatan Intermediasi

kepada sektor UMKM

Mendukung pencapaian tugas BI

dalam menjaga stabilitas nilai

Rupiah

3

KEBIJAKAN DEMAND SIDE

4

PENELITIAN & PENGEMBANGAN• Penelitian, dilakukan sebagai dasar dalam penetapan kebijakan

pengembangan UMKM ke depan dan juga sebagai upaya akselerasi kredit UMKM melalui research based policy, serta sebagai sarana pemberian informasi yang bermanfaat dalam mendorong pengembangan UMKM, agar UMKM dapat lebih meningkatkan kontribusinya dalam perekonomian nasional.

• Jenis Penelitian : Penelitian Pola Pembiayaan (Lending Model) Usaha Kecil yang

bertujuan memberikan informasi tentang komoditas yang potensial dibiayai dalam rangka pengembangan UMKM melalui pola konvensional atau pola syariah. Ruang lingkup penelitian antara lain meliputi aspek pemasaran, aspek teknis produksi, aspek keuangan, aspek dampak ekonomi dan lingkungan.

Penelitian Pengembangan Komoditas, Produk, Jenis Usaha (KPJU) Unggulan bertujuan memberikan informasi kepada stakeholders mengenai produk unggulan dan produk potensial suatu daerah/propinsi.

Profil UMKM Kesiapan UMKM Ramah Lingkungan Dalam Mendapatkan Akses

Pembiayaan Potensi Ekonomi dan Pengembangan UMKM di daerah Perbatasan

dan Tertinggal Pengembangan Infrastruktur Keuangan

Pemeringkatan UMKM

Financial identification number

Database UMKM

Sistem Informasi Debitur

(SID)

Linkage program

5

Perusahaan Penjaminan

Kredit Daerah (PPKD)

Pengembangan : Infrastruktur Keuangan

6

PELATIHAN

7

PENYEDIAAN INFORMASI Info UMKM : http://www.bi.go.id/web/id/umkmbi/

Info UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) merupakan media informasi yang disediakan oleh Bank Indonesia untuk mengatasi kendala keterbatasan informasi yang dapat diakses, baik oleh perbankan, pengusaha maupun masyarakat umum.

PRODUK DAN INFORMASI YANG DISAJIKAN•Koordinasi dan Kerjasama•Komoditi Unggulan•Pola Pembiayaan•Pengembangan UMKM dengan Pola Klaster•Profil Sentra UMKM•Profil UMKM yang Layak Dibiayai Bank•Kredit UMKM•Kisah Sukses pelaku UMKM•Penelitian•Data Komoditi

PENYEDIAAN INFORMASI

8

penyediaan dan diseminasi infromasi melalui pameran/bazar

DEFINISI menurut Michael Porter (2000)Klaster adalah kelompok perusahaan yang saling berhubungan, berdekatan secara geografis dgn institusi-institusi yang terkait dalam suatu bidang khusus karena kebersamaan dan saling melengkapi (Porter M, 2000).

Definisi menurut Menteri Negara Koperasi dan UKM (SK No: 32/Kep/M.KUKM/IV/2002, 17 April 2002)

Sentra adalah pusat kegiatan di kawasan/lokasi tertentu (misalnya desa) dimana terdapat UMKM yang menggunakan bahan baku/sarana yang sama dan menghasilkan produk yang sama/sejenis. Klaster adalah pusat kegiatan UMKM pada sentra yang telah berkembang, atau hasil dari perkembangan sebuah sentra atau sentra-sentra, yang ditandai oleh munculnya pengusaha pengusaha yang lebih maju, terjadi spesialisasi proses produksi pada masing-masing UMKM dan kegiatan ekonominya saling terkait dan saling mendukung.

9

FASILITASI

1. PROGRAM PENGEMBANGAN KLASTER BI

HULUHULU HILIRHILIR

SENTRA/

KLASTER

SENTRA/

KLASTER

FASILITASI/INTERVENSI (Pendekatan Rantai Nilai dengan Solusi Berbasis

Pasar)

Penyedia

a. Fasilitasi peningkatan/penciptaan akses terhadap faktor input, produksi dan pasar (teknologi/pengembangan produk, akses pasar, organisasi dan manajemen, bahan baku/bahan pendukung dll)

b. Fasilitasi peningkatan/penciptaan akses informasi (peraturan/kebijakan)

c. Fasilitasi akses pengembangan faktor pendukung/institusi pendukung/ kelembagaan di dalam klaster

d. Fasilitasi akses keuangane. dll

• pelaku pasar yang menyediakan solusi berbasis pasar pada UMKM

• Dukungan/kerjasama stakeholders

Fasilitasi/ dukungan infrastruktur, sarana dan prasarana produksi kerjasama dengan stakeholders

Rantai Nilai

10

POLA PENGEMBANGAN KLASTER BI

Definisi Rantai Nilai/ Value Chain

Suatu kumpulan kegiatan pelaku pasar guna menggerakkan barang dan jasa dari awal pengembangannya hingga sampai kepada konsumen akhir;Nilai lebih dari pendekatan value chain adalah kemampuannya untuk menciptakan keterkaitan institusional dan koordinasi diantara pemasok, produsen, pedagang dan distributor.

Sumber: Action For Enterprise (AFE)

11

“Solusi Berbasis Pasar” (market-based solutions) Solusi yang mengarah pada hambatan-hambatan usaha

yang disediakan secara berkelanjutan(sustainable)

“berbasis pasar” = bersifat komersial dan disediakan oleh pelaku usaha /swasta

12

Klaster Rumput Laut – KPwBI Samarinda

Klaster Ikan Teri Kering – KPwBI Bandar Lampung

Klaster Sayuran Pakcoy – KPwBI CirebonKlaster Sayuran Pakcoy – KPwBI Cirebon

FASILITASI

Klaster Cabai – KPwBI Kediri

Program Pengembangan Klaster

13

Klaster Biofarmaka KPwBI Semarang Klaster Bordir & Konfeksi Kudus

KPwBI Semarang

Klaster Sapi – KPwBI Semarang

Klaster Jamur Kuping KPwBI Solo

Klaster Batik LaweyanKPwBI Solo

Klaster Gula Kelapa KPwBI Purwokerto

Klaster Cabai WonogiriKPwBI Solo

FASILITASI Program Pengembangan Klaster

Wirausaha baru

INPUT(TARGET GROUP)

PROSES

OUTPUT

Mahasiswa Eks TKI Masy. Umum

SelectionTraining

FASILITASI 2. Fasilitasi Penciptaan Wirausaha Baru (WUB) di 7

KPwBI dan KP

• Sampai dengan 2012 telah terpilih 243 calon WUB• Program di tahun 2013 difokuskan pada pelaksanaan magang/kunjungan

lapang/perusahaan dan kegiatan pendampingan (mentoring, coaching, pelatihan).

14

3. Fasilitasi Sertifikasi Tanah kerjasama dengan BPN (contoh klaster KPwBI Semarang)

Sertifikat

Sertifikasi

Letter C/D PPAT

calon KLASTER

FASILITASI

15

16

KEBIJAKAN SUPPLY SIDE

Pengaturan kepada Perbankan untuk mendorong intermediasi

Kemitraan Strategis

1. Kewajiban penyampaian Rencana Penyaluran Kredit UMKM dalam RBB.

2. Kelonggaran dalam penilaian KAP untuk debitur s.d Rp5 miliar (UMKM).

3. Pengecualian BMPK untuk kredit melalui lembaga pembiayaan dengan metode penerusan (channeling) dan kemitraan inti-plasma.

4. Penurunan ATMR untuk kredit s.d Rp500 juta (termasuk kredit mikro & kecil) dari 100% menjadi 75%.

5. Penurunan bobot risiko dalam perhitungan ATMR untuk kredit UMKM yang dijamin lembaga penjaminan/asuransi kredit berstatus BUMN yang memenuhi persyaratan tertentu dari 50% menjadi 20%.

6. PBI Pemberian Kredit/Pembiayaan oleh Bank Umum dan Bantuan Teknis dalam rangka Pengembangan UMKM

7. RUU Tentang Amandemen III UUBI.

8. RUU Tentang Amandemen UU Perbankan.

A. Implementasi MoU BI dengan KKP Pengembangan Usaha di Sektor kelautan

dan Perikanan untuk peningkatan akses keuangan

B. Implementasi MOU BI dengan KemenegkopPeningkatan kompetensi lembaga pembiayaan

UMKM dalam meningkatkan akses keuangan UMKM

C. Implementasi MOU BI dengan Kementan1. Mendorong asuransi pertanian2. Penerapan resi gudang3. Mendorong skema pembiayaan bagi UMKM

(KUR, KKPE, KUPS)

D. Implementasi MOU BI dengan BPNMendorong pelaksanaan Sertifikasi lahan milik

UMKE. BI sebagai counterpart (mitra) Kemenko PerekonomianPelaksanaan program KUR

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SUPPLY SIDE

17

18

PBI No.14/22/PBI/201

2

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SUPPLY SIDEIMPLEMENTASI KEBIJAKAN SUPPLY SIDE(PBI Pemberian Kredit/Pembiayaan oleh Bank Umum dan Bantuan Teknis dalam rangka Pengembangan

UMKM)

Relaksasi ketentuan bank untuk pembiayaan kepada UMKM dalam ketangka kerja prudential banking

• Bank Umum yang memberikan Kredit atau Pembiayaan UMKM, memperoleh relaksasi mengenai Pedoman Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR); Batas Maksimum Pemberian Kredit atau Pembiayaan Bank Umum (BMPK), Perlakuan khusus terhadap kredit atau pembiayaan bank bagi daerah yang terkena bencana alam

• Bank Indonesia memberikan penghargaan kepada Bank Umum yang memenuhi kriteria tertentu dalam pemberian Kredit atau Pembiayaan UMKM

Peningkatan intermediasi bank kepada pembiayaan UMKM• Kewajiban bank umum untuk menyalurkan dananya

dalam bentuk kredit atau pembiayaan kepada UMKM dengan pangsa sebesar minimal 20% secara bertahap yang diikuti dengan penerapan insentif/disinsentif.

• Perluasan bentuk dan penerima bantuan teknis. • Pengenaan sanksi bagi Bank Umum yang melanggar

ketentuan tersebut diatas

TERIMA KASIH

19