IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN UMKM OLEH DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA TANJUNGPINANG NASKAH PUBLIKASI Oleh : BENI RINALDI NIM. 100563201114 PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI TANJUNGPINANG 2018
31
Embed
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN UMKM OLEH …repository.umrah.ac.id/812/1/KARYA ILMIAH.pdf · IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN UMKM OLEH DINAS TENAGAKERJA, KOPERASI DAN USAHA
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN UMKM OLEH DINAS
TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA
TANJUNGPINANG
NASKAH PUBLIKASI
Oleh :
BENI RINALDI
NIM. 100563201114
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
TANJUNGPINANG
2018
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN UMKM
OLEH DINAS TENAGAKERJA, KOPERASI DAN USAHA
MIKRO KOTA TANJUNGPINANG
Beni Rinaldi1,Wahjoe Pangestoeti
2, Imam Yudhi Prastya
3
ABSTRAK
Usaha mikro, kecil dan menengah ( UMKM ) berperan sangat penting dalam
menumbuhkan dan mengembangkan potensi ekonomi masyarakat. Karena itu perlu
peran aktif dari pemerintah daerah dalam membina dan membimbing UMKM kearah
ekonomi yang baik, dan menciptakan iklim usaha yang kondusif, sehingga UMKM
mampu tumbuh dan berkembang secara wajar dan memberikan manfaat bagi
masyarakat. Masih kurangnya peranan dari dinas tenaga kerja, koperasi dan usaha
mikro kota Tanjungpinang, dalam memajukan UMKM agar dapat tumbuh dan
berkembang sesuai dengan potensi ekonomi yang ada dimasyarakat.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui keluaran kebijakan, persepsi
terhadap dampak, kepatuhan kelompok sasaran, dan revisi kebijakan dalam
memajukan UMKM oleh Dinas tenaga kerja, koperasi dan usahamikro kota
Tanjungpinang. Berdasarkan konsep teoritis yang dikemukakan wahab (2001:108)
mengenai tahap-tahap implementasi dari suatu kebijakan yang dilaksanakan, maka
peneliti dapat mengambil sebagai dasar penelitian.
Kesimpulan dari penelitian ini, adalah implementasi kebijakan pengembangan
UMKM oleh dinas tenaga kerja, koperasi dan usaha mikro kota Tanjungpinang,
menunjukan kondisi yang belum baik. Terutama jika dilihat dari indikator kepatuhan
kelompok sasaran, dampak nyata kebijakan, serta revisi kebijakan. Sedangkan jika
dilihat dari indikator keluaran kebijakan dan persepsi terhadap dampak, menunjukkan
kondisi yang sudah baik.
Saran peneliti sehubungan dengan penelitian ini yaitu, perlunya dinas tenaga
kerja, koperasi dan usahamikro kota tanjungpinang untuk lebih aktif lagi melakukan
sosialisasi implementasi kebijakan pengembangan UMKM ini, dengan melibatkan
masyarakat serta pihak terkait, serta perlunya dibentuk suuatu tim supervisi yang
bertugas dalam pengawasan perbaikan revisi terhadap implementasi kebijakan yang
dilaksanakan.
Kata kunci : kebijakan, implementasi kebijakan, Pengembangan UMKM
*
1. Mahasiswa ilmu administrasi Negara
2. Dosen pembimbing pertama
3. Dosen pembimbing kedua
ABSTRACT
Micro, small and medium enterprises plays a very important role in fostering
and developing the economic potential of people. Because it needs to be an active
part of the local authorities in build and guide Micro, small and medium enterprises
towards the good economy, and creating a condusive business climate, so the Micro,
small and medium enterprises are able to grow and develop in a reasonable and
provide benefits to the community. Still the lack of the role of the Dinas Tenagakerja,
koperasi Dan Usahamikro the Tanjungpinang, in advancing Micro, small and
medium enterprises in order to grow and develop in accordance with the economic
potential of existing in people.
The purpose of the study is to know the output policy, perception towards
impact, obidiance target group, and the revision of the policy in advance by the
Dinas Tenagakerja, koperasi dan Usahamikro Tanjungpinang. Based on the
theorical concepts presesented Wahab (2001:108) regarding the implementation of a
policy that was implemented, so researchers can take as basic research.
The conclusion of this study, is the implementation of development policy by
the Dinas Tenagakerja, Koperasi dan Usahamikro the city of Tanjungpinang, showed
conditions that have not been good. Especially if seen from the indicators of
compliance with the target group, the real impact of the policy, as well the revision of
the policy. Whereas if viewed from the outpot indicators a policy and perception
towards impact, showed conditions that are already good.
The advice of researchers with respect to this research, namely, need for the
Dinas Tenagakerja, koperasi Dan UshaMikro the city of Tanjungpinang for the more
active again doing socialization development policy implementation this Micro, small
and medium enterprises, by involving the community as well releated parties. As well
need for supervision are the team formed in charge of the supervision, improvement
of revision of the implementation of the policies implemented.
Keywords :Policy, Implementation of the policy, Development micro, small and
medium enterprise
A. PENDAHULUAN
Berbagai macam masalah yang sedang terjadi diindonesia pada saat ini,
diantaranya kemiskinan dan pengangguran. Kualiatas sumber daya manusia yang ada
pada saat ini diindonesia masih sangatlah minim, kebutuhan yang semakin besar
menjadikan perekonomian menjadi semakin melemah. Ini menjadi pekerjaan rumah
yang harus diperhatikan oleh pemerintah.Pemerintah berupaya untuk terus
membangun perekomian masyarakat guna meningkatkan tingkat kesejahteraan
perekonomian. Dalam merealisasikan tujuan pembangungan perekonomian
masyarakat perlu berbagai cara guna menggali potensi yang ada, baik potensi alam
maupun potensi dari manusia itu sendiri guna mencapai program pembangunan
Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa tujuan
pembangunan nasional adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah dara
Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta
ikut melaksanakan ketertiban dunia. Dalam rangka mencapai tujuan itu perlunya
dilaksanakan pembangunan nasional yang meliputi pembangunan manusia dan
perekonomian masyarakat.
Perekonomian Indonesia telah mengalami pasang surut , krisis yang terjadi
pada awal orde baru berdampak terhadap lambatnya perkembangan pembangunan
dan perekonomian masyrakat, lambatnya perekonomian yang terjadi pada saat itu
mengakibatkan berbagai masalah diantaranya semakin melemahnya perekonomian
yang bedampak pada tingkat pengangguran yang semakin tinggi. Dari hal tersebut,
menyadarkan pemerintah untuk merubah paradigma pembangunan serta
perekonomian, salah satunya melalui usaha mikro kecil dan menengah (UMKM)
yang saat itu menjadi
Kegiatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu
bidang usaha yang dapat berkembang dan konsisten dalam perekonomian nasional.
UMKM menjadi wadah yang baik bagi penciptaan lapangan pekerjaan yang
produktif.UMKM merupakan usaha yang bersifat padat karya, tidak membutuhkan
persyaratan tertentu seperti tingkat pendidikan, keahlian (keterampilan) pekerja, dan
penggunaan modal usaha relatif sedikit serta teknologi yang digunakan cenderung
sederhana.UMKM masih memegang peranan penting dalam perbaikan perekonomian
Indonesia, baik ditinjau dari segi jumlah usaha, segi penciptaan lapangan kerja,
maupun dari segi pertumbuhan ekonomi nasional yang diukur dengan Produk
Domestik Bruto.
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mempunyai peranan strategis
dalam pembangunan ekonomi nasional. UMKM berperan dalam pertumbuhan
ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.Selain itu, UMKM juga berperan dalam
pendistribusian hasil-hasil pembangunan. Keberadaan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan
Menengah bukan hanya dianggap sebagai tempat penampungan sementara bagi para
pekerja yang belum masuk ke sektor formal, tetapi juga sebagai motor pertumbuhan
aktivitas ekonomi.Hal ini dikarenakan jumlah penyerapan tenaga kerjanya yang
demikian besar.Mengingat pengalaman yang telah dihadapi oleh Indonesia selama
krisis ekonomi, kiranya tidak berlebihan apabila pengembangan sektor swasta
difokuskan pada UMKM.
Berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM diperoleh
pengertian bahwa Usaha Mikro adalah usaha produktif milik perorangan
dan/ataubadan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana
diatur dalam Undang-Undang ini. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang
berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan
merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai,
atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau
usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang ini. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri
sendiri yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan
merupakan anak perusahaan atau canbang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau
menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau
Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang
Disini penulis mengambil daerah penelitian Kota Tanjungpinang, karena
potensi UMKM di Tanjungpinang masih belum tergarap maksimal seperti kota-kota
lainnya oleh karenanya faktor kebijakan pemerintahan Kota Tanjungpinang terhadap
UKM yaitu implementasinya dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
implementasi kebijakan pemerintah Kota Tanjungpinang dalam menangani UMKM
di Kota Tanjungpinang.
Tabel I.1
Jumlah Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah di KotaTanjungPinang
no Jenis Jumlah
1 Usaha Mikro 3837
2 Usaha Kecil 1725
3 Usaha Menengah 684
(sumber Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Dan UsahaMikro Kota Tg.Pinang)
Dari tabel diatas, dapat dilihat jumlah UMKM dikota TanjungPinang sangat
besar. Sektor UMKM memiliki peran yang sangat penting didalam roda
perekonomian di Indonesia, sehingga sewaktu terjadinya krisis ekonomi sektor
UMKM dapat bertahan dan eksis keberadaannya.Begitu juga sektor UMKM di Kota
Tanjungpinang setiap tahun mengalami perkembangan, dapat dilihat dari tabel diatas
jumlah UMKM.Selain disebabkan oleh ketahanannya juga di sebabkan semakin
berkembangnya Kota Tanjungpinang sebagai Pusat Pemerintahan Ibu Kota Provinsi
Kepulauan Riau.
Disadari sektor UMKM masih memerlukan pembinaan yang terus menerus
baik dari pemerintah, juga yang tidak kalah penting peran dari pihak perbankan atau
lembaga lainnya (BUMN dan BUMD) dalam rangka memberikan akses permodalan
untuk mengembangan usaha.Tugas Dinas Pasar, Koperasi, dan UMKM Kota
Tanjungpinang dalam pengembangan sektor Usaha Mikro ini tidak hanya difokuskan
pada kuantitasnya saja, akan tetapi pada segi kualitasnya juga. Dibalik banyaknya
sektor Usaha Mikro yang berkembang di Kota Tanjungpinang ini, masih banyak
permasalahan yang dihadapi oleh para pelaku usaha Usaha Mikro tersebut.
Permasalahan-permasalahan itu antara lain:
1. Lemahnya akses terhadap pasar
2. Lemahnya akses terhadap sumber permodalan
3. Lemahnya akses terhadap manajemen
4. Lemahnya akses kemitraan usaha
5. Lemahnya akses terhadap teknologi
(Sumber: Dinas Tenaga kerja, Koperasi dan usaha Mikro Kota Tanjungpinang)
Permasalahan tersebut yang menjadi titik fokus Dinas Tenaga Kerja, Koperasi
dan usahamikro dalam mengembangkan sektor UMKM di Kota TanjungPinang.
Sebab halhal tersebut dapat menyebabkan jalannya usaha UMKM sulit untuk
berkembang secara optimal.peningkatan akses terhadap pasar, modal, manajemen,
teknologi, serta penguatan dan penataan kelembagaan UMKM perlu dilakukan untuk
memperkuat posisi transaksi dalam persaingan pasar dan kemitraan antara ketiga
pelaku ekonomi, yaitu BUMN, Swasta, serta KUMKM
Pengembangan sektor UMKM di Kota Tanjungpinang sangat penting untuk
dilakukan, sebab, dilihat dari kondisi yang ada saat ini, sektor UMKM mampu
memberikan lahan pekerjaan bagi tenaga kerja yang belum tertampung dalam dunia
kerja. Selain itu, sektor UMKM juga mampu memberikan kontribusi yang signifikan
bagi pemasukan PAD (Pendapatan Asli Daerah). Maka dari itu, merupakan tugas
utama bagi Dinas Pasar, Koperasi, dan UMKM Kota Tanjungpinang untuk
melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam melaksanakan tugas
desentralisasidi bidang UMKM. Sebagai konsekuensinya, Dinas Tenaga Kerja,
Koperasi, dan usaha Mikro Kota Tanjungpinang melakukan berbagai program-
program kegiatan yang bertujuan untuk mengembangkan potensi sektor UMKM.
Berdasarkan dari latar belakang diatas kemudian keinginan penulis untuk
mengelaborasi lebih jauh mengenai upaya Pemerintah Kota Tanjungpinang melalui
Dinas Tenaga Kerja , Koperasi dan usaha mikro Kota Tanjungpinang terutama dalam
pengembangan sektor Usaha mikro, dengan mengangkat judul penelitian
”Implementasi Kebijakan Pengembangan UMKM oleh Diinas Tenaga Kerja,
Koperasi dan Usaha Mikro Kota TanjungPinang”
Dilakukan suatu penelitian adalah dengan tujuan untuk memberikan
jawaban terhadap permasalahan penelitian dan mempunyai kegunaan
untuk memberikan solusi bagi permasalahan tersebut. Adapun tujuan dan
kegunaan penelitian ini dapat dilihat sebagai berikut:
1. Tujuan Penelitian
Berdasarkan perumusan masalah diatas, Penelitian ini dilakukan dengan
tujuan sebagai berikut :
a. Untuk mengetahui sejauh mana implementasi kebijakan pemerintah
terhadap pengembangan UMKM di kota TanjungPinang.
b. Untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam implementasi kebijakan
pengembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) Kota
TanjungPinang.
2. Manfaat Penelitian
a. Bagi UMKM sendiri, diharapkan mampu mengatasi permasalahan
yang dihadapinya sehingga mampu mengembangkan usaha mereka.
b. Bagi Pemerintah, diharapkan dapat berperan serta dalam mendukung
pemberdayaan UMKM di Kota TanjungPinang untuk ke depannya.
c. Bagi peneliti lain dan akademik, sebagai tambahan informasi dan
disiplin ilmu, serta dapat menjadi bahan referensi untuk penelitian
selanjutnya di bidang yang sama
B. LANDASAN TEORI
Untuk menjawab pertanyaan penelitian dan sekaligus untuk mewujudkan hal-hal
yang menjadi tujuan dari penelitian, maka diperlukan kerangka teoritis sebagai
landasan.
1. Implementasi Kebijakan
Implementasikebijakan merupakan salah satu tahapan penting dalam siklus