Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia PEMBIAYAAN UMKM DALAM PAKET KEBIJAKAN EKONOMI SEPTEMBER 2015 SURABAYA, 8 OKTOBER 2015
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Republik Indonesia
PEMBIAYAAN UMKM DALAM PAKET
KEBIJAKAN EKONOMI SEPTEMBER 2015
SURABAYA, 8 OKTOBER 2015
OUTLINE
PEMBIAYAAN UMKM DALAM PAKET KEBIJAKAN PEMERINTAH PEMBIAYAAN UMKM DI BIDANG EKSPOR PENYALURAN KREDIT USAHA RAKYAT
KEBIJAKAN PEMBIAYAAN UMKM DARI OTORITAS JASA KEUANGAN
PENURUNAN BOBOT RESIKO KREDIT KEPADA USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH (UMKM) YANG DIJAMIN OLEH LEMBAGA PENJAMIN/ASURANSI KREDIT BERSTATUS BADAN USAHA MILIK DAERAH
PENINGKATAN BATASAN NOMINAL KREDIT DAN PENYEDIAAN DANA DALAM JUMLAH KECIL YANG PENILAIAN KUALITASNYA HANYA DIDASARKAN ATAS KETEPATAN PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA
PENINGKATAN BATASAN NOMINAL KREDIT KEPADA UMKM YANG PENILAIAN HANYA DIDASARKAN ATAS KETEPATAN PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA
Penyaluran Kredit dan Pertumbuhan Ekonomi
Tahun Kredit (Rp triliun)
% Pertumbuhan Ekonomi (%)
2015 3679,87 11,28 4,71
2014 3674,31 11,58 5,02
2013 3292,87 21,60 5,78
2012 2707,86 23,08 6,23
2011 2200,09 24,59 6,49
2009 1765,85 22,81 6,22
2009 1437,93 9,96 4,63
2008 1307,69 30,51 6,02
2007 1002,01 26,47 6,35
2006 792,30 5,50
Sumber: Statistik Perbankan Indonesia (SPI) per Maret 2015 Ket: Penyaluran kredit kepada pihak ketiga
Penetrasi Kredit di Indonesia Masih Sangat Rendah
Afrika Selatan
Thailand
Tingkok
Singapura
Malaysia
Vietnam
Brasil
India
Kamboja
Banglades
Indonesia
Filipina
156
154
140
129
124
97
71
52
45
42
38
36
Rasio Kredit ke Sektor Swasta Dalam Negeri (% terhadap PDB 2013)
Sumber: World Bank 2014 Kompas, 19 Mei 2015
• Perbankan Plafon 2009:129,428 milyar
• UM 30,91% • UK 32,34% • UMi 36,75%
• Program KUMK SUP 005 • Program LPDB KUKM
• Perbankan • Program Pemberdayaan Usaha Mikro
dan Kecil
• Program Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)
• Program LPDB KUKM
• Program Pemberdayaan Usaha Mikro
• Program Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)
PROGRAM PERLINDUNGAN SOSIAL (PNPM) • Program Pemberdayaan Sosial • Program pemberdayaan Fakir
Miskin
USAHA BESAR
± 4,95 ribu (0,01%)
USAHA MENENGAH ± 44,28 ribu (0,08%)
USAHA KECIL
± 602,19 Ribu (1,01%)
USAHA MIKRO
± 54,55 juta (98,85%)
FAKIR MISKIN
MISKIN
BELUM LAYAK USAHA DAN
BELUM BANKABLE
PENDUDUK MISKIN ± 29,89 juta jiwa (12,36%)
(Data BPS 2011)
LAYAK GO PUBLIC • Pasar Modal
• Perbankan
• Sumber Lainnya
LAYAK USAHA DAN BELUM BANKABLE
LAYAK USAHA DAN BANKABLE
Jumlah:*)
± 38,19 Jt (70%)
Jumlah:*)
± 16,36 Jt (30%)
Jumlah:*) ± 240,9 Rb
(40%)
Jumlah:*) ± 361,3 Rb
(60%)
Jumlah:*) ± 39,85 Rb
(90%)
Deputi Bidang Pembiayaan, Diolah dari Berbagai Sumber
± 4,4 Rb (10%)
KLASTER 1
KLASTER 2
KLASTER 3
KLASTER 4
KLASTER 5
KLASTER 6
POLA PEMBIAYAAN KONDISI
KONDISI & POLA PEMBIAYAAN USAHA
KREDIT MURAH BAGI EKSPORTIR
• Dalam rangka membantu pengusaha ekspor skala usaha kecil atau usaha menengah yang mengalami kesulitan keuangan karena menurunnya permintaan ekspor, maka Pemerintah menyediakan kredit sebesar Rp. 5 milyar hingga Rp. 50 milyar dengan suku bunga sesuai BI rate, saat ini 7,5%. Jangka waktu pinjaman sekitar 1 tahun. Kebijakan ini merupakan bagian dari skema National Interest Account yang ditugaskan kepada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI).
• Untuk mendapatkan kredit tersebut pengusaha dapat mengajukan usulan kepada LPEI.
• Penawaran kredit ini sementara berlangsung 6 bulan kedepan. • Jumlah kredit yang dialokasikan hingga Desember 2015 sebesar Rp.
700 milyar.
KREDIT USAHA RAKYAT
Sasaran Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah UMKM yang produktif, layak/feasible dan belum memenuhi persyaratan agunan bank :
Usaha produktif : usaha yang menghasilkan barang dan atau jasa, memberikan nilai tambah dan meningkatkan pendapatan pelaku usaha.
Usaha layak : usaha yang memberikan laba sehingga mampu membayar seluruh hutang termasuk bunga dalam jangka waktu tertentu dan memberikan sisa keuntungan bagi pengembangan usaha.
Tidak dapat memenuhi persyaratan agunan : usaha yang belum dapat memenuhi persyaratan bank khususnya penyediaan agunan.
SEKTOR USAHA YANG DIBIAYAI
Sektor Usaha yang dibiayai KUR yaitu bidang usaha sektor
pertanian, perikanan, industri pengolahan dan perdagangan yang
terkait (hulu terintegrasi).
Mengacu Laporan Bank Umum (LBU), 19 sektor ekonomi :
UMKM di sektor pertanian (kode sektor ekonomi 1)
UMKM di sektor perikanan (kode sektor ekonomi 2)
UMKM di sektor industri pengolahan (kode sektor ekonomi 4);
UMKM di sektor perdagangan kode LBU 512111 s.d 525400
(terlampir).
9
PENYALURAN KUR 2015
Total penyaluran KUR sejak 14 Agustus 2015 sampai dengan 30 September
2015 adalah:
10
Bank Pelaksana
KUR Mikro KUR Ritel
Plafon (Rp Juta)
Debitur Plafon (Rp Juta)
Debitur
BRI 3.110.580 218.272 406.840 2.195
Bank Mandiri 141.700 7.441 207.490 2.731
BNI 220 14 80.248 373
TOTAL 3.252.500 225.727 694.578 5.299
Total penyaluran KUR (Rp Juta) 3.947.078
Total Debitur KUR 231.026
FITUR KUR MIKRO
No. Uraian Pedoman Pelaksanaan KUR Mikro
1 Suku Bunga KUR Mikro maksimal 12% efektif per tahun
2 Plafon Pinjaman KUR Mikro maksimal Rp 25 juta
3 Maksimal Plafon Maksimal Rp 75 juta
4 Cakupan Penjaminan
Kesepakatan Bank Pelaksana dan Perusahaan Penjamin
5 Target Group Usaha mikro yang produktif , layak dan belum memenuhi persyaratan agunan.
6 Pengecekan SID KUR Mikro perlu pengecekan SID
7 Basis Data Pengembangan Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) secara bertahap dengan server dari Kementerian Keuangan.
8 Jangka Waktu Kredit
• KI = 4 tahun • KMK = 2 tahun
11
No. Uraian Pedoman Pelaksanaan KUR MIkro
9 Jangka Waktu Perpanjangan
• KI = 8 tahun • KMK = 4 tahun
10 Tarif dan Perhitungan IJP
Kesepakatan Bank Pelaksana dan Perusahaan Penjamin
11 Penyaluran Linkage
Linkage Chanelling)
12 Agunan Pokok Agunan Tambahan
Kegiatan usaha. Sesuai penilaian Bank Pelaksana KUR Mikro namun tanpa perikatan.
13 Online Sistem Bank Pelaksana dan Perusahaan Penjamin berkewajiban untuk membangun online sistem
14 Sektor Usaha mikro di sektor pertanian, perikanan, industri pengolahan dan perdangangan yang terkait
12
FITUR KUR MIKRO
No. Uraian Pedoman Pelaksanaan KUR Ritel
1 Suku Bunga KUR Ritel maksimal 12% efektif
2 Plafon Pinjaman > Rp 25 juta s.d. Rp 500 juta
3 Maksimal Plafon Tidak diatur
4 Cakupan Penjaminan
Kesepakatan Bank Pelaksana dan Perusahaan Penjamin
5 Target Group Usaha mikro dan atau usaha kecil yang produktif , layak dan belum memenuhi persyaratan agunan.
6 Basis Data Pengembangan Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) secara bertahap dengan server dari Kementerian Keuangan.
7 Jangka Waktu Kredit
• KI = 4 tahun • KMK = 2 tahun
13
FITUR KUR RITEL
No. Uraian Pedoman Pelaksanaan KUR Ritel
8 Jangka Waktu Perpanjangan
• KI = 8 tahun • KMK = 4 tahun
9 Tarif dan Perhitungan IJP
Kesepakatan Bank Pelaksana dan Perusahaan Penjamin
10 Penyaluran Linkage
Linkage Chanelling)
11 Agunan Pokok Agunan Tambahan
Kegiatan usaha. Sesuai penilaian Bank Pelaksana.
12 Online Sistem Bank Pelaksana dan Perusahaan Penjamin berkewajiban untuk membangun online sistem
13 Sektor Usaha mikro dan atau usaha kecil di sektor pertanian, perikanan, industri pengolahan dan perdagangan yang terkait
14
FITUR KUR RITEL
FITUR KUR TKI
No. Uraian Pedoman Pelaksanaan KUR TKI
1 Suku Bunga Maksimum 12% efektif per tahun
2 Plafon Pinjaman Maksimum Rp 25 juta
4 Bank Pelaksana BRI, Mandiri, BNI, BII Maybank, Bank Sinarmas
5 Target Group TKI dengan negara tujuan Singapura, Malaysia, Taiwan, Hongkong, Brunei Darussalam, Jepang, Korea Selatan
6 Pengecekan SID KUR TKI perlu pengecekan SID
7 Basis Data Pengembangan Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) secara bertahap dengan server dari Kementerian Keuangan.
8 Jangka Waktu Kredit Maksimum sesuai dengan kontrak kerja atau 3 tahun.
15
Penurunan bobot resiko kredit kepada UMKM yang dijamin oleh
lembaga penjamin/asuransi kredit berstatus BUMD
Permasalahan
• Diperlukan kebijakan yang countercyclical dan bersifat sementara untuk mendorong
pertumbuhan kredit dan ekonomi dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian.
• Diperlukan kebijakan yang mendukung program-program pemerintah dalam rangka
meningkatkan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi khususnya dalam penyaluran
kredit kepada UMKM
Regulasi yang diterbitkan
• Kredit kepada UMKM yang dijamin oleh Lembaga Penjamin/Asuransi Kredit berstatus
BUMD dapat dikenakan bobot risiko sebesar 50% sepanjang:
• Skema penjaminan / asuransi kredit memenuhi persyaratan;
• Lembaga penjaminan / asuransi kredit berstatus BUMD tersebut memenuhi persyaratan
yang ditetapkan ; dan
• Lembaga penjaminan /asuransi kredit berstatus BUMD memiliki peringkat dari lembaga
pemeringkat yang diakui oleh OJK setara “BBB-“ atau mendapat rekomendasi dalam
bentuk tertulis dari OJK untuk melakukan program penjaminan
Manfaat yang diberikan
• Mendorong peran lembaga penjamin / asuransi kredit berstatus BUMD dalam penyaluran
kredit kepada UMKM
• Meningkatkan kredit kepada UMKM
17
Peningkatan batasan nominal kredit dan penyediaan dana dalam jumlah kecil yang
penilaian kualitasnya hanya didasarkan atas ketepatan
pembayaran pokok dan/atau bunga
Permasalahan
• Diperlukan kebijakan yang countercyclical dan bersifat sementara untuk
mendorong pertumbuhan kredit dan ekonomi dengan tetap memperhatikan
prinsip kehati-hatian.
• Diperlukan kebijakan untuk mendorong penyaluran kredit kepada debitur kecil
Regulasi yang diterbitkan
• Penetapan kualitas kredit kepada 1 (satu) debitur atau 1 (satu) proyek dengan
jumlah sampai Rp 5 milyar (semula hanya Rp 1 milyar) dapat hanya
didasarkan atas ketepatan pembayaran pokok dan /atau bunga.
Manfaat yang diberikan
• Mendorong bank untuk meningkatkan pemberian kredit kepada debitur kecil
yang penilaian kualitasnya hanya didasarkan atas ketepatan pembayaran
pokok dan / atau bunga.
18
Peningkatan batasan nominal kredit kepada UMKM yang penilaian hanya
didasarkan atas ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga
Permasalahan
• Diperlukan kebijakan yang countercyclical dan bersifat sementara untuk mendorong
pertumbuhan kredit dan ekonomi dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian.
• Diperlukan kebijakan untuk mendukung program-program pemerintah dalam rangka
meningkatkan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi terutama yang berpihak kepada
UMKM
Regulasi yang diterbitkan
Kredit kepada UMKM dengan jumlah:
• lebih dari Rp 5 milyar (semula hanya Rp 1 milyar) s.d Rp 20 milyar, bagi bank yang
memenuhi kriteria antara lain peringkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko untuk
risiko kredit sangat memadai, rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum sesuai
ketentuan, dan Peringkat Komposit Tingkat Kesehatan paling kurang 3;
• lebih dari Rp 5 milyar (semula hanya Rp 1 milyar) s.d Rp 10 milyar, bagi bank yang
memenuhi kriteria antara lain peringkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko untuk
risiko kredit sangat memadai, rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum sesuai
ketentuan, dan Peringkat Komposit Tingkat Kesehatan paling kurang 3;
Manfaat yang diberikan
• Mendorong bank untuk meningkatkan pemberian kredit kepada UMKM yang penilaian
kualitas kreditnya hanya didasarkan atas ketepatan pembayaran pokok dan / atau bunga
19