Transcript
8/17/2019 Pak Adhi Bencana
http://slidepdf.com/reader/full/pak-adhi-bencana 1/25
1
MANAJEMEN
REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCABENCANA
Oleh:
Ir. B. Wisnu Widjaja, MSc
DEPUTI BIDANG REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI
8/17/2019 Pak Adhi Bencana
http://slidepdf.com/reader/full/pak-adhi-bencana 2/25
MISI:
1. Melindungi Bangsa Dari Ancaman Bencana
2. Membangun Sistem Penanggulangan Bencana
3. Menyelenggarakan Penanggulangan Bencana Secara
Terencana, Terkoordinasi dan Menyeluruh
BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
2
VISI:KETANGGUHAN BANGSA
DALAM MENGHADAPI BENCANA
8/17/2019 Pak Adhi Bencana
http://slidepdf.com/reader/full/pak-adhi-bencana 3/25
nrk
MENGKOORDINASIKAN DAN
MELAKSANAKAN
KEBIJAKAN UMUMBIDANG PENANGGULANGAN BENCANA
PADA PASCABENCANA
Perpres Nomor 8 Tahun 2008 Pasal 26
TUGAS KEDEPUTIAN
BIDANG REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI
3
8/17/2019 Pak Adhi Bencana
http://slidepdf.com/reader/full/pak-adhi-bencana 4/25
Perpres Nomor 8 Tahun 2008 Pasal 27
Dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi :
a. Perumusan kebijakan umum di bidang
penanggulangan bencana pada pascabencana;
b. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan umum
di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana;
c. Pelaksanaan hubungan kerja di bidang
penanggulangan bencana pada pascabencana;
d. Pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang
pelaksanaan kebijakan umum di bidang penanggulangan
bencana pada pascabencana
FUNGSI KEDEPUTIAN
BIDANG REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI
4
8/17/2019 Pak Adhi Bencana
http://slidepdf.com/reader/full/pak-adhi-bencana 5/25
nrk
Rehabilitasi
Perbaikan dan Pemulihan semua aspek
layanan publik/ masyarakat sampai tingkat
memadai pada wilayah pascabencana
Sasaran Utama
Normalisasi/ berjalannya secara wajarberbagai aspek pemerintahan dan
kehidupan masyarakat seperti pada
kondisi sebelum terjadinya bencana
PENGERTIAN - UU. No. 24/2007
8/17/2019 Pak Adhi Bencana
http://slidepdf.com/reader/full/pak-adhi-bencana 6/25
nrk
RekonstruksiPembangunan kembali semua
prasarana dan sarana serta
kelembagaan pada wilayah pasca
bencana pemerintahan/ masyarakat
“ uild ack etter
and Safer”
Sasaran Utama
Tumbuh kembangnya kegiatan ekonomi,
sosial dan budaya, tegaknya hukum danketertiban serta bangkitnya peran serta
masyarakat dalam segala aspek kehidupan.
6
PENGERTIAN - UU. No. 24/2007
8/17/2019 Pak Adhi Bencana
http://slidepdf.com/reader/full/pak-adhi-bencana 7/25
ALUR KEGIATAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI
7
INPUT
1. DALA
2. HRNA
3. JITU PB
PROSES
1. RENCANA AKSI2. ALOKASI DANA
3. PELAKSANAAN
4. PEMANTAUAN
DAN EVALUASI5. PELAPORAN
OUTPUT
(HASIL)
OUTCOME
(MANFAAT)
IMPACT
(PENCAPAIAN
TUJUAN )
“ uild ack etter and Safer”
8/17/2019 Pak Adhi Bencana
http://slidepdf.com/reader/full/pak-adhi-bencana 8/25
Tim Kaji Cepat - Untuk Tanggap Darurat
Tim Assessmen - Rehabilitasi dan Rekonstruksi
BENCANA
DaLA Baseline Data
Pengkajian Kebutuhan
Penetapan Prioritas
Aspirasi Masyarakat
Verifikasi & Koordinasi
Kajian Kebutuhan
Pascabencana
Perencanaan
Rehabilitasi Dan
Rekonstruksi
Pelaksanaan
Rehabilitasi Dan
Rekonstruksi
HRNA
MONEVFormulasi
Rencana
Aksi RR
A2R2 : Assesmen Awal RR
8/17/2019 Pak Adhi Bencana
http://slidepdf.com/reader/full/pak-adhi-bencana 9/25
SEKTOR SUB SEKTOR
PERMUKIMAN PERUMAHAN
PRASARANA LINGKUNGAN PERMUKIMAN
INFRASTRUKTUR TRANSPORTASI DARAT, LAUT DAN UDARA
ENERGI
POS DAN TELEKOMUNIKASI
AIR DAN SANITASI
INFRASTRUKTUR PERTANIAN (Irigasi )
SUMBER DAYA AIR (PANTAI DAN SUNGAI)
SOSIAL KESEHATAN
PENDIDIKAN
AGAMA
BUDAYA DAN BANGUNAN BERSEJARAH
LEMBAGA SOSIAL
EKONOMI PRODUKTIF PERTANIAN, PERKEBUNAN, PERTERNAKAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN
INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH
PERDAGANGAN (PASAR)
PARIWISATA
LINTAS SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP
PEMERINTAHAN
SEKTOR KEUANGAN/PERBANKAN
KETERTIBAN DAN KEAMANANnrk
RUANG LINGKUP REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI
Terdampak Bencana
8/17/2019 Pak Adhi Bencana
http://slidepdf.com/reader/full/pak-adhi-bencana 10/25
PRINSIP DASAR
1. Tanggung jawab Pemerintah, Pemda
2. Objek fisik dan non fisik terdampak bencana
3. Build Back Better dan Pengurangan Risiko Bencana (Build back
better and safer)
4. Kemandirian masyarakat, pembangunan berkelanjutan dan
good governance
5. Pendekatan sosial budaya dan pemanfaatan sumber daya
setempat
6. Tepat waktu, terencana, terpadu, koordinatif danberkesinambungan dengan pembangunan daerah
7. Mendahulukan kelompok rentan, keadilan dan kesetaraan
gender
8/17/2019 Pak Adhi Bencana
http://slidepdf.com/reader/full/pak-adhi-bencana 11/25
KEBIJAKAN
1. Dalam kebijakan pembangunan perlu mengakomodasi
Penanggulangan Bencana (PB) agar kegiatan PB pada semua
tahapan memberikan manfaat bagi masyarakat di bidang ekonomi,
sosial, politik, keamanan dan lingkungan hidup;
2. Kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi merupakan bagian penting
dalam rangka memperkuat ketahanan masyarakat dalam
menghadapi bencana.3. Kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana merupakan
tanggung jawab pemerintah dan/atau pemerintah daerah yang
terkena bencana; (sharing responsibility)
4. Kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi dilaksanakan oleh satuan
kerja pemerintah daerah (SKPD) yang terkait yang dikoordinasikan
oleh BPBD Kab/Kota;
5. Dalam hal BPBD Kab/Kota tidak memadai, maka pelaksanaan
rehabilitasi dan rekonstruksi akan dilaksanakan oleh BPBD Provinsi
dan/ atau Pemerintah Pusat;
8/17/2019 Pak Adhi Bencana
http://slidepdf.com/reader/full/pak-adhi-bencana 12/25
PP No 21 Tahun 2008 ttg Penyelenggaraan PB, Psl 58 :
(1) Dalam melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi, pemerintah kabupaten/kotawajib menggunakan APBD kab/kota
(2) Dalam hal APBD kab/kota tidak memadai dapat meminta bantuan dana
kepada pemerintah provinsi dan/atau Pemerintah
(3) Dalam hal pemerintah kab/kota meminta dana bantuan kepada Pemerintah,
harus melalui pemerintah provinsi yang bersangkutan
PP No 22 Tahun 2008 ttg Pendanaan dan Pengel. Bantuan Bencana, Psl 23 :
(1) Pemerintah dapat memberikan dana bantuan sosial berpola hibah untuk
pembiayaan pascabencana kepada pemerintah daerah yang terkena bencana
(2) Untuk memperoleh bantuan tersebut pemerintah daerah mengajukanpermohonan tertulis kepada Pemerintah melaui BNPB
(3) Berdasarkan permohonan tertulis tersebut BNPB melakukan evaluasi dan
verifikasi
(4) Hasil evaluasi dan verifikasi disampaikan oleh BNPB kepada Menteri
Keuangan dan diajukan ke DPR untuk persetujuan
DANA REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI
8/17/2019 Pak Adhi Bencana
http://slidepdf.com/reader/full/pak-adhi-bencana 13/25
PENJELASAN APBD TIDAK MEMADAI
Pasal 8 (d) UU 24/2007
• Tanggungjawab pemerintah daerah dalampenyelenggaraan Penanggulangan Bencana
meliputi: pengalokasian dana PB dalamAPBD daerah yang memadai.
• APBD tidak memadai : jika berdasarkan
analisis kerusakan dan kerugian dana ygdiperlukan untuk rehabilitasi/ rekonstruksimencapai 20 % dari APBD
13
PROSES PENYUSUNAN PERENCANAAN
8/17/2019 Pak Adhi Bencana
http://slidepdf.com/reader/full/pak-adhi-bencana 14/25
PROSES PENYUSUNAN PERENCANAAN
REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI
PERKIRAAN
KERUSAKAN&KERUGIAN
PERKIRAAN
KEBUTUHAN
PEMULIHAN(FOKUS/SEKTOR)
RENCANA AKSI
REHABILITASI
& REKONSTRUKSI
KEBIJAKAN
PRIORITAS
STRATEGI
REHAB-REKON
DATA
KEMENTERIAN/
LEMBAGA
DATA PROVINSI
DAN
KAB/KOTA
FOKUS
REHABILITASI
& REKONSTRUKSI
PENILAIAN KERUSAKANDAN KERUGIAN PERKIRAAN KEBUTUHAN PERUMUSANRENCANA PEMULIHAN
DATA
DONOR/
INGO
8/17/2019 Pak Adhi Bencana
http://slidepdf.com/reader/full/pak-adhi-bencana 15/25
Usulan
Pemerintah
Daerah
Rekomendasi
Gubernur
Verifikasi BNPB
& K/L
Keputusan BNPB
ttg Evaluasi dan
Verifikasi
Pengajuan Ke
DPR /
Men.Keuangan
DIPA BNPB
SK BNPB ttg
Penetapan Alokasi
Bantuan
Mou
BNPB dgn
Pemerintah
Daerah
Pelaksanaan
Kegiatan
Rehabilitasi dan
Rekonstruksi
ALUR PENGAJUAN DANA BANTUAN
8/17/2019 Pak Adhi Bencana
http://slidepdf.com/reader/full/pak-adhi-bencana 16/25
INVENTARISASI
BNPB, K/L dll
VERIFIKASI
BNPB, K/L REKOMENDASI
KEPALA BNPB
Inventarisasi
BPBD/SKPD
Usulan
GUB/BUP/WAKO
Damages &
Lossess
Assessment
(DaLA)
HUMAN
RECOVERY
NEEDS
ASSESSMENT
(HRNA) )
BENC N
Post-Disaster
Needs
Assessment
(PDNA)
MENKEUPUSAT
DAERAH
SKPD,
PIHAK
TERKAIT
DPR RI
DIPA
BNPB
PENGANGGARAN DANA BANTUAN RR
PERSYARATAN USULAN PERMINTAAN DANA
8/17/2019 Pak Adhi Bencana
http://slidepdf.com/reader/full/pak-adhi-bencana 17/25
PERSYARATAN USULAN PERMINTAAN DANA
BANTUAN REHAB & REKON
1. Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota sudah membentuk BPBD denganPeraturan Daerah dan mempunyai personil yang memadai
2. BPBD telah melaporkan setiap terjadi bencana kepada BNPB disertai data
pendukung terutama Pernyataan Bencana dari Gubernur/Bupati/Walikota
3. Usulan permintaan bantuan disampaikan melalui BPBD (menghindari
proposal ganda)4. Usulan permintaan bantuan disampaikan tertulis dari Gubernur/Bupati/
Walikota dan disertai dengan dokumen yang lengkap
5. Pengusulan kembali permintaan dana bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi
baru boleh diajukan setelah kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi secara
keseluruhan selesai dilaksanakan sampai dengan penyelesaian Laporan Akhir
dan kewajiban akuntabilItas lainnya, kecuali terjadi bencana yang berskala
besar yang segera harus dilakukan pemulihan.
6. Apabila terjadi bencana pada saat berlangsungnya kegiatan rehabilitasi dan
rekonstruksi, maka BPBD cukup melaporkan setiap terjadi bencana ke BNPB
sebagai dasar untuk pengajuan proposal berikutnya
ALOKASI DANA BANTUAN
8/17/2019 Pak Adhi Bencana
http://slidepdf.com/reader/full/pak-adhi-bencana 18/25
ALOKASI DANA BANTUAN
REHAB & REKON
1. Surat Keputusan Kepala BNPB tentang Penetapan Alokasi,dilanjutkan dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU)
antara BNPB dengan Pemerintah Prov/Kab/Kota penerima dana
bantuan yg dilampiri dengan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK).
2. Gubernur/Bupati/Walikota menetapkan prioritas kegiatanrehabilitasi dan rekonstruksi dalam usulan yg sudah diverifikasi
oleh Tim Verifikasi BNPB.
3. Paket kegiatan prioritas disesuaikan dengan alokasi dana dan
dituangkan dalam POK.
4. Kepala Pelaksana BPBD akan menyusun dan menetapkan Rencana
Kegiatan dan Anggaran (RKA) yang disetujui oleh pejabat pada
Kedeputian Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB.
8/17/2019 Pak Adhi Bencana
http://slidepdf.com/reader/full/pak-adhi-bencana 19/25
DANA BANTUAN SOSIAL BERPOLA HIBAH
Block Grant , LS sekaligus ke Rekening Pemda/BPBD Pengelolaan sepenuhnya tanggung jawab Pemda/BPBD
Pejabat Perbendaharaan ditetapkan Gub/Bup/Walkot
Jasa giro disetorkan ke Kas Negara
Pengunaan sesuai dengan hasil verifikasi BNPB
Rencana Kegiatan dan Anggarannya, disetujui BNPB Jika ada perubahan pemanfaatan , harus ada persetujuan
Gubernur/Bupati/Walikota dan dilaporkan kepada BNPB
BNPB sediakan Juknis untuk acuan, Pemda/BPBD jabarkan lebih lanjut
BPBD sampaikan laporan secara periodik
Periode maksimal 12 bulan sejak dana di transfer, jika > 12 bulan harus seijin
BNPB (kasus tertentu)
Aset hasil kegiatan ditatausahakan sebagai aset daerah
Jika sudah selesai Pemerintah Daerah/BPBD sampaikan Laporan akhir dan
melampirkan dokumen penatausahaan aset
BNPB lakukan monitoring dan evaluasi serta penilaian
8/17/2019 Pak Adhi Bencana
http://slidepdf.com/reader/full/pak-adhi-bencana 20/25
SKPD Kab-KotaKegiatan fisik/konstruksi sesuai
tugas/fungsinya.
BPBD Kab/Kota Perencanaan teknis.
BPBD ProvinsiPendampingan &
Supervisi rehab-rekon
Kab/Kota.
B N P B Monitoring & evaluasi
Bantuan
ber-Pola
Hibah
CATATAN :
Mekanisme Pengelolaan APBN;
Rekening Khusus
Tidak dicampur dengan APBD/ Kas Daerah
Karena bukan berasal dari PerimbanganKeuangan
BNPB
BUPATI/
WALIKOTA
asset
daerah
8/17/2019 Pak Adhi Bencana
http://slidepdf.com/reader/full/pak-adhi-bencana 21/25
PEMANTAUAN(PP 21/2008 Ps. 91-92)
• Upaya untuk memantau secara terus menerusterhadap proses pelaksanaan penyelenggaraan
penanggulangan bencana
• Pelaksana :Unsur pengarah beserta unsur pelaksana BNPB
dan/atau BPBD dan dapat melibatkan lembaga
perencanaan pembangunan nasional dan daerah,
sebagai bahan evaluasi menyeluruh dalam
penyelenggaraan PB
21
EVALUASI
8/17/2019 Pak Adhi Bencana
http://slidepdf.com/reader/full/pak-adhi-bencana 22/25
EVALUASI(PP 21/2008 Ps. 94)
1) Dilakukan dalam rangka pencapaian standar minimum danpeningkatan kinerja PB.
2) Pelaksana :
•
unsur pengarah BNPB untuk PB tingkat nasional dan• unsur pengarah BPBD untuk PB tingkat daerah
3) Mekanisme pemantauan dan evaluasi dilakukan secara
berjenjang yaitu BNPB melakukan pemantauan dan evaluasi
di tingkat provinsi dan yang bersifat khusus, provinsi ditingkat kab/kota dan kab/kota ditingkat kecamatan/desa
22
8/17/2019 Pak Adhi Bencana
http://slidepdf.com/reader/full/pak-adhi-bencana 23/25
EVALUASI
Evaluasi terhadap pelaksanaan rehab rekons
merupakan suatu usaha untuk mengukur dan
menilai secara objektif atas hasil pelaksanaan
program dan kegiatan rehab rekons yangtelah direncanakan secara sistimatis dengan
menggunakan metode evaluasi yang sesuai
mulai dari tahap perencanaan hinggapelaksanaan .
23
8/17/2019 Pak Adhi Bencana
http://slidepdf.com/reader/full/pak-adhi-bencana 24/25
PELAPORAN (PP 21/2008 Ps. 93 )
• Penyusunan laporan penyelenggaraan PB
dilakukan oleh unsur pengarah dan unsur
pelaksana BNPB dan/atau BPBD• Laporan penyelenggaraan penanggulangan
bencana digunakan untuk memverifikasi
perencanaan program BNPB dan/atau BPBD.
24
8/17/2019 Pak Adhi Bencana
http://slidepdf.com/reader/full/pak-adhi-bencana 25/25
25
TERIMA KASIH
top related