Pak Adhi Bencana

8/17/2019 Pak Adhi Bencana

http://slidepdf.com/reader/full/pak-adhi-bencana 1/25

1

MANAJEMEN

REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCABENCANA

Oleh:

Ir. B. Wisnu Widjaja, MSc

DEPUTI BIDANG REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI



MISI:

1. Melindungi Bangsa Dari Ancaman Bencana

2. Membangun Sistem Penanggulangan Bencana

3. Menyelenggarakan Penanggulangan Bencana Secara

Terencana, Terkoordinasi dan Menyeluruh

BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

2

VISI:KETANGGUHAN BANGSA

DALAM MENGHADAPI BENCANA



nrk

MENGKOORDINASIKAN DAN

MELAKSANAKAN

KEBIJAKAN UMUMBIDANG PENANGGULANGAN BENCANA

PADA PASCABENCANA

Perpres Nomor 8 Tahun 2008 Pasal 26

TUGAS KEDEPUTIAN

BIDANG REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI

3



Perpres Nomor 8 Tahun 2008 Pasal 27

Dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi :

a. Perumusan kebijakan umum di bidang

penanggulangan bencana pada pascabencana;

b. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan umum

di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana;

c. Pelaksanaan hubungan kerja di bidang

penanggulangan bencana pada pascabencana;

d. Pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang

pelaksanaan kebijakan umum di bidang penanggulangan

bencana pada pascabencana

FUNGSI KEDEPUTIAN

BIDANG REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI

4



nrk

Rehabilitasi

Perbaikan dan Pemulihan semua aspek

layanan publik/ masyarakat sampai tingkat

memadai pada wilayah pascabencana

Sasaran Utama

Normalisasi/ berjalannya secara wajarberbagai aspek pemerintahan dan

kehidupan masyarakat seperti pada

kondisi sebelum terjadinya bencana

PENGERTIAN - UU. No. 24/2007



nrk

RekonstruksiPembangunan kembali semua

prasarana dan sarana serta

kelembagaan pada wilayah pasca

bencana pemerintahan/ masyarakat

“ uild ack etter

and Safer”

Sasaran Utama

Tumbuh kembangnya kegiatan ekonomi,

sosial dan budaya, tegaknya hukum danketertiban serta bangkitnya peran serta

masyarakat dalam segala aspek kehidupan.

6

PENGERTIAN - UU. No. 24/2007



ALUR KEGIATAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI

7

INPUT

1. DALA

2. HRNA

3. JITU PB

PROSES

1. RENCANA AKSI2. ALOKASI DANA

3. PELAKSANAAN

4. PEMANTAUAN

DAN EVALUASI5. PELAPORAN

OUTPUT

(HASIL)

OUTCOME

(MANFAAT)

IMPACT

(PENCAPAIAN

TUJUAN )

“ uild ack etter and Safer”



Tim Kaji Cepat - Untuk Tanggap Darurat

Tim Assessmen - Rehabilitasi dan Rekonstruksi

BENCANA

DaLA Baseline Data

Pengkajian Kebutuhan

Penetapan Prioritas

Aspirasi Masyarakat

Verifikasi & Koordinasi

Kajian Kebutuhan

Pascabencana

Perencanaan

Rehabilitasi Dan

Rekonstruksi

Pelaksanaan

Rehabilitasi Dan

Rekonstruksi

HRNA

MONEVFormulasi

Rencana

Aksi RR

A2R2 : Assesmen Awal RR



SEKTOR SUB SEKTOR

PERMUKIMAN PERUMAHAN

PRASARANA LINGKUNGAN PERMUKIMAN

INFRASTRUKTUR TRANSPORTASI DARAT, LAUT DAN UDARA

ENERGI

POS DAN TELEKOMUNIKASI

AIR DAN SANITASI

INFRASTRUKTUR PERTANIAN (Irigasi )

SUMBER DAYA AIR (PANTAI DAN SUNGAI)

SOSIAL KESEHATAN

PENDIDIKAN

AGAMA

BUDAYA DAN BANGUNAN BERSEJARAH

LEMBAGA SOSIAL

EKONOMI PRODUKTIF PERTANIAN, PERKEBUNAN, PERTERNAKAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN

INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH

PERDAGANGAN (PASAR)

PARIWISATA

LINTAS SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP

PEMERINTAHAN

SEKTOR KEUANGAN/PERBANKAN

KETERTIBAN DAN KEAMANANnrk

RUANG LINGKUP REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI

Terdampak Bencana



PRINSIP DASAR

1. Tanggung jawab Pemerintah, Pemda

2. Objek fisik dan non fisik terdampak bencana

3. Build Back Better dan Pengurangan Risiko Bencana (Build back

better and safer)

4. Kemandirian masyarakat, pembangunan berkelanjutan dan

good governance

5. Pendekatan sosial budaya dan pemanfaatan sumber daya

setempat

6. Tepat waktu, terencana, terpadu, koordinatif danberkesinambungan dengan pembangunan daerah

7. Mendahulukan kelompok rentan, keadilan dan kesetaraan

gender



KEBIJAKAN

1. Dalam kebijakan pembangunan perlu mengakomodasi

Penanggulangan Bencana (PB) agar kegiatan PB pada semua

tahapan memberikan manfaat bagi masyarakat di bidang ekonomi,

sosial, politik, keamanan dan lingkungan hidup;

2. Kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi merupakan bagian penting

dalam rangka memperkuat ketahanan masyarakat dalam

menghadapi bencana.3. Kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana merupakan

tanggung jawab pemerintah dan/atau pemerintah daerah yang

terkena bencana; (sharing responsibility)

4. Kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi dilaksanakan oleh satuan

kerja pemerintah daerah (SKPD) yang terkait yang dikoordinasikan

oleh BPBD Kab/Kota;

5. Dalam hal BPBD Kab/Kota tidak memadai, maka pelaksanaan

rehabilitasi dan rekonstruksi akan dilaksanakan oleh BPBD Provinsi

dan/ atau Pemerintah Pusat;



PP No 21 Tahun 2008 ttg Penyelenggaraan PB, Psl 58 :

(1) Dalam melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi, pemerintah kabupaten/kotawajib menggunakan APBD kab/kota

(2) Dalam hal APBD kab/kota tidak memadai dapat meminta bantuan dana

kepada pemerintah provinsi dan/atau Pemerintah

(3) Dalam hal pemerintah kab/kota meminta dana bantuan kepada Pemerintah,

harus melalui pemerintah provinsi yang bersangkutan

PP No 22 Tahun 2008 ttg Pendanaan dan Pengel. Bantuan Bencana, Psl 23 :

(1) Pemerintah dapat memberikan dana bantuan sosial berpola hibah untuk

pembiayaan pascabencana kepada pemerintah daerah yang terkena bencana

(2) Untuk memperoleh bantuan tersebut pemerintah daerah mengajukanpermohonan tertulis kepada Pemerintah melaui BNPB

(3) Berdasarkan permohonan tertulis tersebut BNPB melakukan evaluasi dan

verifikasi

(4) Hasil evaluasi dan verifikasi disampaikan oleh BNPB kepada Menteri

Keuangan dan diajukan ke DPR untuk persetujuan

DANA REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI



PENJELASAN APBD TIDAK MEMADAI

Pasal 8 (d) UU 24/2007

• Tanggungjawab pemerintah daerah dalampenyelenggaraan Penanggulangan Bencana

meliputi: pengalokasian dana PB dalamAPBD daerah yang memadai.

• APBD tidak memadai : jika berdasarkan

analisis kerusakan dan kerugian dana ygdiperlukan untuk rehabilitasi/ rekonstruksimencapai 20 % dari APBD

13

PROSES PENYUSUNAN PERENCANAAN



PROSES PENYUSUNAN PERENCANAAN

REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI

PERKIRAAN

KERUSAKAN&KERUGIAN

PERKIRAAN

KEBUTUHAN

PEMULIHAN(FOKUS/SEKTOR)

RENCANA AKSI

REHABILITASI

& REKONSTRUKSI

KEBIJAKAN

PRIORITAS

STRATEGI

REHAB-REKON

DATA

KEMENTERIAN/

LEMBAGA

DATA PROVINSI

DAN

KAB/KOTA

FOKUS

REHABILITASI

& REKONSTRUKSI

PENILAIAN KERUSAKANDAN KERUGIAN PERKIRAAN KEBUTUHAN PERUMUSANRENCANA PEMULIHAN

DATA

DONOR/

INGO



Usulan

Pemerintah

Daerah

Rekomendasi

Gubernur

Verifikasi BNPB

& K/L

Keputusan BNPB

ttg Evaluasi dan

Verifikasi

Pengajuan Ke

DPR /

Men.Keuangan

DIPA BNPB

SK BNPB ttg

Penetapan Alokasi

Bantuan

Mou

BNPB dgn

Pemerintah

Daerah

Pelaksanaan

Kegiatan

Rehabilitasi dan

Rekonstruksi

ALUR PENGAJUAN DANA BANTUAN



INVENTARISASI

BNPB, K/L dll

VERIFIKASI

BNPB, K/L REKOMENDASI

KEPALA BNPB

Inventarisasi

BPBD/SKPD

Usulan

GUB/BUP/WAKO

Damages &

Lossess

Assessment

(DaLA)

HUMAN

RECOVERY

NEEDS

ASSESSMENT

(HRNA) )

BENC N

Post-Disaster

Needs

Assessment

(PDNA)

MENKEUPUSAT

DAERAH

SKPD,

PIHAK

TERKAIT

DPR RI

DIPA

BNPB

PENGANGGARAN DANA BANTUAN RR

PERSYARATAN USULAN PERMINTAAN DANA



PERSYARATAN USULAN PERMINTAAN DANA

BANTUAN REHAB & REKON

1. Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota sudah membentuk BPBD denganPeraturan Daerah dan mempunyai personil yang memadai

2. BPBD telah melaporkan setiap terjadi bencana kepada BNPB disertai data

pendukung terutama Pernyataan Bencana dari Gubernur/Bupati/Walikota

3. Usulan permintaan bantuan disampaikan melalui BPBD (menghindari

proposal ganda)4. Usulan permintaan bantuan disampaikan tertulis dari Gubernur/Bupati/

Walikota dan disertai dengan dokumen yang lengkap

5. Pengusulan kembali permintaan dana bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi

baru boleh diajukan setelah kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi secara

keseluruhan selesai dilaksanakan sampai dengan penyelesaian Laporan Akhir

dan kewajiban akuntabilItas lainnya, kecuali terjadi bencana yang berskala

besar yang segera harus dilakukan pemulihan.

6. Apabila terjadi bencana pada saat berlangsungnya kegiatan rehabilitasi dan

rekonstruksi, maka BPBD cukup melaporkan setiap terjadi bencana ke BNPB

sebagai dasar untuk pengajuan proposal berikutnya

ALOKASI DANA BANTUAN



ALOKASI DANA BANTUAN

REHAB & REKON

1. Surat Keputusan Kepala BNPB tentang Penetapan Alokasi,dilanjutkan dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU)

antara BNPB dengan Pemerintah Prov/Kab/Kota penerima dana

bantuan yg dilampiri dengan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK).

2. Gubernur/Bupati/Walikota menetapkan prioritas kegiatanrehabilitasi dan rekonstruksi dalam usulan yg sudah diverifikasi

oleh Tim Verifikasi BNPB.

3. Paket kegiatan prioritas disesuaikan dengan alokasi dana dan

dituangkan dalam POK.

4. Kepala Pelaksana BPBD akan menyusun dan menetapkan Rencana

Kegiatan dan Anggaran (RKA) yang disetujui oleh pejabat pada

Kedeputian Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB.



DANA BANTUAN SOSIAL BERPOLA HIBAH

Block Grant , LS sekaligus ke Rekening Pemda/BPBD Pengelolaan sepenuhnya tanggung jawab Pemda/BPBD

Pejabat Perbendaharaan ditetapkan Gub/Bup/Walkot

Jasa giro disetorkan ke Kas Negara

Pengunaan sesuai dengan hasil verifikasi BNPB

Rencana Kegiatan dan Anggarannya, disetujui BNPB Jika ada perubahan pemanfaatan , harus ada persetujuan

Gubernur/Bupati/Walikota dan dilaporkan kepada BNPB

BNPB sediakan Juknis untuk acuan, Pemda/BPBD jabarkan lebih lanjut

BPBD sampaikan laporan secara periodik

Periode maksimal 12 bulan sejak dana di transfer, jika > 12 bulan harus seijin

BNPB (kasus tertentu)

Aset hasil kegiatan ditatausahakan sebagai aset daerah

Jika sudah selesai Pemerintah Daerah/BPBD sampaikan Laporan akhir dan

melampirkan dokumen penatausahaan aset

BNPB lakukan monitoring dan evaluasi serta penilaian



SKPD Kab-KotaKegiatan fisik/konstruksi sesuai

tugas/fungsinya.

BPBD Kab/Kota Perencanaan teknis.

BPBD ProvinsiPendampingan &

Supervisi rehab-rekon

Kab/Kota.

B N P B Monitoring & evaluasi

Bantuan

ber-Pola

Hibah

CATATAN :

Mekanisme Pengelolaan APBN;

Rekening Khusus

Tidak dicampur dengan APBD/ Kas Daerah

Karena bukan berasal dari PerimbanganKeuangan

BNPB

BUPATI/

WALIKOTA

asset

daerah



PEMANTAUAN(PP 21/2008 Ps. 91-92)

• Upaya untuk memantau secara terus menerusterhadap proses pelaksanaan penyelenggaraan

penanggulangan bencana

• Pelaksana :Unsur pengarah beserta unsur pelaksana BNPB

dan/atau BPBD dan dapat melibatkan lembaga

perencanaan pembangunan nasional dan daerah,

sebagai bahan evaluasi menyeluruh dalam

penyelenggaraan PB

21

EVALUASI



EVALUASI(PP 21/2008 Ps. 94)

1) Dilakukan dalam rangka pencapaian standar minimum danpeningkatan kinerja PB.

2) Pelaksana :

•

unsur pengarah BNPB untuk PB tingkat nasional dan• unsur pengarah BPBD untuk PB tingkat daerah

3) Mekanisme pemantauan dan evaluasi dilakukan secara

berjenjang yaitu BNPB melakukan pemantauan dan evaluasi

di tingkat provinsi dan yang bersifat khusus, provinsi ditingkat kab/kota dan kab/kota ditingkat kecamatan/desa

22



EVALUASI

Evaluasi terhadap pelaksanaan rehab rekons

merupakan suatu usaha untuk mengukur dan

menilai secara objektif atas hasil pelaksanaan

program dan kegiatan rehab rekons yangtelah direncanakan secara sistimatis dengan

menggunakan metode evaluasi yang sesuai

mulai dari tahap perencanaan hinggapelaksanaan .

23



PELAPORAN (PP 21/2008 Ps. 93 )

• Penyusunan laporan penyelenggaraan PB

dilakukan oleh unsur pengarah dan unsur

pelaksana BNPB dan/atau BPBD• Laporan penyelenggaraan penanggulangan

bencana digunakan untuk memverifikasi

perencanaan program BNPB dan/atau BPBD.

24



25

TERIMA KASIH

Pak Adhi Bencana

Documents