BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Gambaran Singkat ...bappelitbangda.majalengkakab.go.id/web/images/lakip/2015/05bab1lakip2015.pdfb. Sebelah Timur, berbatasan dengan Kabupaten Cirebon
Post on 12-Jul-2019
219 Views
Preview:
Transcript
Pendahuluan I - 1
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2015
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
1. Gambaran Singkat Organisasi
emerintah Kabupaten Majalengka merupakan salah satu daerah otonom yang berada di
Provinsi Jawa Barat, dibentuk dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten
Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2851). Pusat Pemerintahan Kabupaten Majalengka terletak di Jl. Jenderal Achmad
Yani No. 1 Majalengka Telp. (0233) 281021 – 281022, adapun sekarang Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah diijabat oleh H. Sutrisno, SE, M.Si sebagai Bupati dan Dr. H. Karna
Sobahi, M.MPd sebagai Wakil Bupati yang merupakan periode pemerintahan kedua 2013-2018.
Secara administratif wilayah Kabupaten Majalengka berada di sebelah Timur Provinsi Jawa
Barat dengan luas wilayah 1.204,24 km2. Sampai akhir tahun 2014, terdiri atas 26 kecamatan,
13 kelurahan dan 330 desa. Secara geografis terletak pada koordinat 60 32’ 16,39” Lintang
Selatan sampai dengan 70 4’ 24,75” Lintang Selatan dan 1080 2’ 30,87” Bujur Timur sampai
dengan 1080 24’ 32,84” Bujur Timur. Jarak dari Ibukota Kecamatan ke Ibukota Kabupaten
antara 0 - 40 Kilometer, Kecamatan Malausma merupakan daerah terjauh dari Ibukota
Kabupaten yaitu 40 Kilometer. Jarak dari Ibukota Kabupaten ke Ibukota Provinsi Jawa Barat
adalah 91 Kilometer dan jarak Ibukota Kabupaten ke Ibukota Negara adalah 245 Kilometer.
Sedangkan batas wilayah Kabupaten Majalengka adalah sebagai berikut :
a. Sebelah Utara, berbatasan dengan Kabupaten Indramayu;
b. Sebelah Timur, berbatasan dengan Kabupaten Cirebon dan Kuningan, sesuai dengan
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 246 Tahun 2004 tentang Batas Wilayah
Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
14 Tahun 2009 tentang Batas Daerah Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat;
c. Sebelah Selatan, berbatasan dengan Kabupaten Ciamis dan Tasikmalaya.
P
Pendahuluan I - 2
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2015
d. Sebelah Barat, berbatasan dengan Kabupaten Sumedang, sesuai dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2008 tentang Batas Daerah Kabupaten
Sumedang Provinsi Jawa Barat.
Pemerintah Kabupaten Majalengka pada tahun 2015 melaksanakan urusan-urusan
pemerintahan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah, yang dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Thaun 2007
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan
Pemerintah Kabupaten/Kota (karena dalam masa transisi ini peraturan pelaksanaan dari UU
No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah belum terbit), yang ditindaklanjuti dalam
Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan
Pemerintahan Daerah Kabupaten Majalengka, meliputi urusan wajib dan urusan pilihan
sebagai berikut :
a. Urusan wajib terdiri atas 26 bidang urusan pemerintahan, yang meliputi :
1. Pendidikan;
2. Kesehatan;
3. Lingkungan Hidup;
4. Pekerjaan Umum;
5. Penataan Ruang;
6. Perencanaan Pembangunan;
7. Perumahan;
8. Kepemudaan dan Olah Raga;
9. Penanaman Modal;
10. Koperasi dan Usaha Kecil Menegah;
11. Kependudukan dan Catatan Sipil;
12. Ketenagakerjaan;
13. Ketahanan Pangan;
14. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
15. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
Pendahuluan I - 3
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2015
16. Perhubungan;
17. Komunikasi dan Informatika;
18. Pertanahan;
19. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri;
20. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat
Daerah, Kepegawaian dan Persandian;
21. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
22. Sosial;
23. Kebudayaan;
24. Statistik;
25. Kearsipan; dan
26. Perpustakaan.
b. Urusan Pilihan terdiri atas 4 bidang urusan pemerintahan yang meliputi :
1. Pertanian;
2. Kehutanan;
3. Industri; dan
4. Perdagangan.
Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka telah ditetapkan melalui
Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 17 Tahun 2002 tanggal 5 November 2002
tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten
Majalengka Tahun 2002 Nomor 17 Seri D), diubah dengan Peraturan Daerah nomor 27 tahun
2004 tanggal 30 Juli 2004 (Lembaran Daerah nomor 27 tahun 2004 Seri D) tentang
Pembentukan Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten
Majalengka; kemudian diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 3
tahun 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 3), Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 8), dan diubah dengan
Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun
2009 Nomor 10), serta terakhir diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011
Pendahuluan I - 4
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2015
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2009 tentang Organisasi
Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka. Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan sebagai
berikut :
1) Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka;
2) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka;
3) Lembaga Teknis Daerah terdiri atas Inspektorat; Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah; Badan Kepegawaian Daerah; Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan
dan Keluarga Berencana; Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal;
Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan; Badan Pengelolaan
Lingkungan Hidup Daerah; Badan Penanggulangan Bencana Daerah; Satuan Polisi
Pamong Praja; Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik; Kantor Kearsipan Daerah; Rumah
Sakit Umum Daerah Majalengka; dan Rumah Sakit Umum Daerah Cideres;
4) Dinas-dinas Daerah sebanyak 12 Dinas terdiri atas : Dinas Pertanian dan Perikanan;
Dinas Pendidikan; Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata; Dinas
Kesehatan; Dinas Bina Marga dan Cipta Karya; Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah, Perindustrian dan Perdagangan; Dinas Perhubungan, Komunikasi dan
Informatika; Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Pertambangan dan Energi; Dinas
Kehutanan, Perkebunan dan Peternakan; Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi; serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil;
Kecamatan sebanyak 26 Kecamatan, terdiri atas 13 kelurahan dan 330 desa dirinci sebagai
berikut :
1. Kecamatan Majalengka meliputi 4 Desa dan 10 Kelurahan
2. Kecamatan Kadipaten meliputi 7 Desa
3. Kecamatan Jatiwangi meliputi 16 Desa
4. Kecamatan Dawuan meliputi 11 Desa
5. Kecamatan Jatitujuh meliputi 15 Desa
6. Kecamatan Ligung meliputi 19 Desa
7. Kecamatan Leuwimunding meliputi 14 Desa
8. Kecamatan Rajagaluh meliputi 13 Desa
9. Kecamatan Maja meliputi 18 Desa
Pendahuluan I - 5
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2015
10. Kecamatan Talaga meliputi 17 Desa
11. Kecamatan Cikijing meliputi 15 Desa
12. Kecamatan Bantarujeg meliputi 13 Desa
13. Kecamatan Sukahaji meliputi 13 Desa
14. Kecamatan Lemahsugih meliputi 19 Desa
15. Kecamatan Sumberjaya meliputi 15 Desa
16. Kecamatan Argapura meliputi 14 Desa
17. Kecamatan Kertajati meliputi 14 Desa
18. Kecamatan Panyingkiran meliputi 9 Desa
19. Kecamatan Palasah meliputi 13 Desa
20. Kecamatan Cigasong meliputi 7 Desa dan 3 Kelurahan
21. Kecamatan Sindangwangi meliputi 10 Desa
22. Kecamatan Banjaran meliputi 13 Desa
23. Kecamatan Cingambul meliputi 13 Desa
24. Kecamatan Kasokandel meliputi 10 Desa
25. Kecamatan Sindang meliputi 7 Desa
26. Kecamatan Malausma meliputi 11 Desa
2. Isu-Isu Strategis Pembangunan
enentuan prioritas pembangunan satu tahun ke depan dilakukan dengan
mempertimbangkan secara seksama upaya pencapaian Visi dan Misi Kabupaten
Majalengka yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Majalengka Tahun 2014-2018,
sebagai guidelines dalam pelaksanaan pembangunan Kabupaten Majalengka, yaitu :
“MAJALENGKA MAKMUR”
Untuk mewujudkannya, Kabupaten Majalengka dihadapkan pada permasalahan utama sebagai
isu strategis pembangunan pada tahun 2015, sebagai berikut :
2.1. Isu-Isu Strategis Internal
Isu strategis pembangunan Kabupaten Majalengka merupakan permasalahan
yang berkaitan dengan fenomena atau belum dapat diselesaikan pada periode lima tahun
P
Pendahuluan I - 6
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2015
sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang bagi berkelanjutan pelaksanaan
pembangunan, sehingga perlu diatasi secara bertahap. Memperhatikan Isu strategis nasional,
regional dan permasalahan-permasalahan yang masih dihadapi oleh Kabuaten Majalengka,
adapaun isu strategis pembangunan Kabupaten Majalengka adalah sebagai berikut :
1. Perwujudan Pendidikan gratis dalam rangka penuntasan pendidikan dua belas tahun
(Pendidikan Universal).
Kebijakan otonomi satuan pendidikan dilandasi bahwa sekolah sebagai lembaga
profesional yang bertanggung jawab terhadap klien yang diwakili oleh komite sekolah dan
dewan pendidikan. Fungsi pemerintah adalah fasilitator untuk mendorong sekolah agar
berkembang menjadi lembaga otonomi yang profesional sehingga mutu pelayanan
pendidikan memberikan kepuasan terhadap masyarakat.
2. Peningkatan Tatakelola Pemerintahan yang baik (good governance).
Merupakan suatu kebutuhan dan harapan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi yaitu
terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan
nepotisme dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP); terwujudnya peningkatan
kualitas pelayanan publik kepada masyarakat dengan predikat Sangat Baik; Meningkatnya
kapasitas dan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Majalengka minimal
memperolah katagori “CC”.
3. Penguatan keahlian dan alih profesi ketenagakerjaan di sekitar wilayah BIJB dan kawasan
industri;
4. Relokasi dan pengembangan sarana kesehatan pelayanan dasar (Puskesmas Sukamulya) di
sekitar kawasan BIJB dan revitalisasi Puskesmas di sekitar kawasan industri yang akan
dikembangkan sebagai Puskesmas modern;
5. Pengembangan RSUD Cideres menjadi pusat rujukan dengan keunggulan trauma center dan
peningkatan menjadi kelas B;
6. Pengembangan RSUD Majalengka yang memiliki keunggulan dalam pelayanan
KIA/obstretri-ginekologi dan pelayanan pengobatan penyakit infeksi;
7. Tingginya alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian;
8. Ketahanan pangan;
9. Penanggulangan bencana dan antisipasi perubahan iklim;
10. Pembentukan Lahan sawah berkelanjutan;
11. Pengelolaan kawasan lindung dalam rangka mendukung Jawa Barat Green provice;
12. Tingginya harga pakan ikan dan pakan ternak;
Pendahuluan I - 7
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2015
13. Bioteknologi pertanian;
14. Pembangunan waduk kadu malik dan pasir kuda;
15. Pembangunan kawasan Agropolitan/Minapolitan dan Agroforesty;
16. Konflik penggunaan lahan untuk perkebunan, peternakan dan kehutanan;
17. Peningkatan produktivitas, kualitas dan kontinuitas produk peternakan yang aman, sehat,
utuh dan halal;
18. Perbaikan iklim usaha, investasi dan peningkatan akses permodalan bagi produk
pertanian, perkebunan dan peternakan;
19. Pengendalian pemulihan lahan kritis serta pemberdayaan masyarakat sekitar hutan.
2.2. Isu Strategis Eksternal
2.2.1. Isu Strategis Nasional
Isu strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau belum
dapat diselesaikan pada tahun sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang bagi
keberlanjutan pelaksanaan pembangunan, sehingga perlu diatasi secara bertahap. Terdapat 42
isu strategis yang menjadi fokus dalam skala nasional pada Tahun 2014, yaitu : (1) Isu kategori
pemantapan perekonomian nasional, yaitu konektivitas mendorong pertumbuhan, perkuatan
kelembagaan hubungan industrial, peningkatan kemampuan Iptek, pencapaian surplus beras
10 juta ton dan peningkatan produksi jagung, kedelai dan gula, diversifikasi pemanfaatan
energi dan percepatan pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat; (2) Isu kategori
peningkatan kesejahteraan rakyat, yaitu: pelaksanaan SJSN bidang kesehatan, penurunan angka
kematian ibu dan bayi, peningkatan akses air minum dan sanitasi layak, perluasan program
keluarga harapan, pengembangan penghidupan penduduk miskin dan rentan (MP3KI),
mitigasi bencana; (3) Isu kategori pemeliharaan stabilitas sosial dan politik, yaitu : percepatan
pembangunan Minimum Essential Force, pemantapan keamanan dalam negeri dan
pemberantasan terorisme, pelaksanaan Pemilu 2014; (4) Isu prioritas reformasi birokrasi dan
tata kelola, yaitu : pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, peningkatan kualitas pelayanan
publik, peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi; (5) Isu prioritas pendidikan,
yaitu : peningkatan akses pendidikan dasar dari keluarga miskin, penuntasan rehabilitasi ruang
kelas (RK) rusak, pelaksanaan kurikulum baru pendidikan 2013/2014, pelaksanaan pendidikan
menengah universal; (6) Isu kategori prioritas kesehatan, yaitu penurunan dan pencegahan
penyakit (HIV AIDS dan Malaria), peningkatan akses dan kualitas pelayanan KB yang merata;
Pendahuluan I - 8
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2015
(7) Isu kategori prioritas ketahanan pangan, yaitu : kesejahteraan petani/nelayan, peningkatan
produksi perikanan; (8) Isu kategori prioritas infrastruktur, yaitu : penyediaan infrastruktur
dasar untuk menunjang peningkatan kesejahteraan, penyediaan infrastruktur yang mengurangi
kesenjangan antar wilayah, penyediaan infrastruktur untuk mendukung ketahanan pangan dan
energi; (9) Isu kategori prioritas iklim investasi dan iklim usaha, yaitu : sistem logistik nasional,
pengembangan fasilitas pendukung KEK yang telah ditetapkan dan penetapan KEK Baru;
(10) Isu kategori prioritas energi, yaitu : peningkatan produksi minyak dan gas bumi,
peningkatan rasio elektrifikasi dan peningkatan kapasitas Pembangkit Listrik Tenaga Panas
Bumi; (11) Isu kategori prioritas lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, yaitu :
pengendalian perubahan iklim, peningkatan kualitas lingkungan; (12) Isu kategori prioritas
daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pasca konflik, yaitu : pembangunan daerah tertinggal,
penguatan diplomasi dan pembangunan infrastruktur, hankam, serta fasilitas Custom Immigration
Quarantine Security (CIQS) kawasan perbatasan; (13) Isu kategori prioritas lainnya bidang
politik, hukum dan keamanan, yaitu : pembinaan pemasyarakatan; 14) Isu kategori prioritas
lainnya bidang perekonomian, yaitu : akselerasi industrialisasi dengan sasaran pertumbuhan
industri non-migas, peningkatan pemahaman dan kesiapan indonesia dalam menghadapi
Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015; (15) Isu kategori prioritas lainnya bidang
kesejahteraan rakyat, yaitu : peningkatan kerukunan beragama, peningkatan budaya dan
prestasi olahraga di tingkat regional dan internasional.
Isu strategis nasional tersebut memiliki pengaruh yang tinggi terhadap beberapa
rencana pembangunan pemerintah pusat yang dilaksanakan di wilayah Kabupaten Majalengka
antara lain sebagai berikut :
1. Posisi Strategis Majalengka Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
Dalam rangka pemetaan dan pengembangan pembangunan nasional yang bersinergis,
pemerintah pusat melakukan pemetaan dan penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.
Penetapan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Bandung, Semarang dan Cirebon sebagai pusat
pertumbuhan wilayah nasional berbasis jasa perdagangan dan industri.
Posisi Kabupaten Majalengka yang merupakan perlintasan antara Jawa Barat
(Bandung) dan Jawa Tengah (Semarang) sebagai PKN Gerbangkertosusila, menjadi
keuntungan sendiri dalam memanfaatkan pengaruh investasi yang mungkin menjalar ke
Kabupaten Majalengka.
2. Pembangunan Jalan Tol Cikopo – Palimanan (Cipali)
Pendahuluan I - 9
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2015
Pemerintah telah selasai melaksanakan pembangunan Jalan Tol Cikopo-Palimanan
sebagai kelanjutan pembangunan Jalan Tol Kanci dan sudah dioperasionalakan sejak tahun
2015, dimaksudkan sebagai alternatif pemecahan masalah transportasi akibat semakin beratnya
beban lalu lintas kendaraan yang melewati Jalur Pantai Utara yang akan menuju Jawa Tengah
dan Jawa Timur.
Pembangunan Jalan Tol Cikopo-Palimanan ini melewati Kabupaten Majalengka
dengan 2 (dua) interchange utama yaitu pada ruas Jalan Provinsi (Kadipaten-Jatitujuh) dan ruas
Jalan Kabupaten (Bongas- Bantarwaru), dan sekaligus akan membuka akses pada kawasan
rencana Bandara Internasional Jawa Barat di Kertajati.
3. Pembangunan Jalan Tol Cileunyi – Sumedang – Dawuan (Kertajati)
Pemerintah akan membangun Jalan Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Kertajati).
Rencana jalan tol ini dimaksudkan untuk mempercepat akses dari Kawasan BIJB menuju ibu
kota provinsi, dan juga untuk mengurangi beban lalu lintas jalan negara (Kadipaten-Sumedang-
Bandung) yang saat ini kondisi jalurnya rentan terhadap bencana longsor.
4. Peningkatan Pelabuhan Laut Nasional di Cirebon
Peningkatan Pelabuhan Laut Cirebon dimaksudkan untuk mendukung kegiatan
ekonomi dan industri di Jawa Barat yang cukup pesat, mendorong keseimbangan akselerasi
pembangunan wilayah Jawa Barat, mendukung sektor transportasi nasional dan sebagai
penyangga kegiatan Pelabuhan Tanjung Priuk.
Keuntungan yang akan diperoleh Kabupaten Majalengka dengan berkembangnya
kegiatan Pelabuhan Cirebon yaitu akan terpacunya pertumbuhan kegiatan sosial ekonomi dan
industri. Hasil komoditas unggulan di Kabupaten Majalengka akan lebih mudah untuk
dipasarkan ke luar pulau bahkan ke luar negeri. Juga dengan adanya kegiatan pelabuhan yang
memberikan akses kemudahan transportasi akan mendukung pertumbuhan industri karena di
Kabupaten Majalengka memiliki potensi lahan, tenaga kerja yang banyak dan berkualitas serta
sumber daya alam yang cukup.
2.2.2. Isu Strategis Regional
Pada Tahun 2014 Provinsi Jawa Barat mengangkat 17 isu strategis pembangunan
daerah, sebagai berikut : 1) Aksesibilitas dan kualitas pendidikan, kepemudaan serta kualitas
kesehatan; 2) Dukungan penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi Tahun 2014 dan Pekan
Olahraga Nasional Tahun 2016 serta sarana prasarana olahraga kabupaten/kota; 3)
Pendahuluan I - 10
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2015
Pertumbuhan penduduk dan persebarannya; 4) Pengangguran, ketenagakerjaan dan
pengurangan kemiskinan; 5) Kualitas perekonomian, daya beli masyarakat dan Ketahanan
Pangan; 6) Kualitas demokrasi dan Pemilu nasional tahun 2014; 7) Efektivitas tata kelola
Pemerintahan daerah; 8) Penanganan ketertiban, Ketentraman Masyarakat; 9) Perlindungan
hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM); 10) Pengelolaan aset daerah; 11) Penegakan dan
harmonisasi produk hukum, 12) Cakupan pelayanan infrastruktur dan permukiman serta
pelibatan komunitas; 13) Ketahanan energi dan kualitas air baku; 14) Lahan kritis dan kualitas
lingkungan hidup; 15) Bencana alam dan perubahan iklim; 16) Kualitas Pemerintahan Desa
dan infrastruktur perdesaan; 17) Pelestarian budaya, sarana seni dan budaya, serta destinasi
wisata.
Isu strategis provinsi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap rencana-rencana
pembangunan pemerintah provinsi yang dilaksanakan di wilayah Kabupaten Majalengka, yaitu:
1. Pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) dan Kertajati Aero City.
Pembangunan Bandar Udara Kertajati dimaksudkan untuk mengurangi beban Bandar
Udara Husein Sastranegara dan Soekarno-Hatta. Pembangunan BIJB ini akan diintegrasikan
dengan pembangunan Kertajati Aerocity seluas 3.200 ha. Dalam tatanan kebandarudaraan
nasional (Permenhub No. 69 Tahun 2013), penggunaannya sebagai bandar udara internasional,
dengan hierarki bandar udara pengumpul sekunder, spesifikasi bandara :
• luas = 1800 ha
• runway = 4000 m x 60 m ( direncanakan sebanyak 3 runway)
• taxiway = 1360 m x 23 m
• appron = 1300 m x 317 m
• kapasitas = 27 juta penumpang per tahun, 191.423 ton kargo per tahun.
• pembangunan runway sepanjang 2.500 m sudah dilakukan sejak tahun 2012 (perkerasan
sudah sepanjang 2.200 m dan sudah bisa dilewati oleh boeing 737).
• pada tahun 2015 cut and fill / pematangan lahan untuk pembangunan runway, taxiway, dan
appron.
• pada tahun 2016 akan dilakukan pembangunan sisi darat (terminal) aksesibilitas dan
bangunan pendukung lainnya.
• sampai tahun 2016, telah dibebaskan lahan seluas 970,23 ha, untuk penyelesaian runway,
fasilitas sisi darat, dan jalan akses menuju DPPU.
• proses pembangunan akses tol dan non tol menuju BIJB Kertajati sedang dilakukan.
Pendahuluan I - 11
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2015
Tahapan pembanguan BIJB
• (awal 2015 dengan dana awal Rp. 250 Miliar) grading jalan masuk dan area bagian terminal
+ pondasi tiang pancang pertama, pagar perimeter.
2. Relokasi Kawasan Industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT)
Dalam perkembangan selanjutnya, Departemen Perindustrian Republik Indonesia juga
telah membuat perencanaan suatu Kawasan Industri Terpadu dalam bidang tekstil, yang
diperuntukkan sebagai pengalihan kawasan industri yang ada di wilayah Bandung Timur, yang
keberadaannya saat ini telah mengalami kejenuhan.
Industri TPT telah berkembang secara terintegrasi mengikuti struktur pohon
industrinya, mulai dari perkembangan (industri serat) ke intermediate (industri staple dan
filamen, tenun dan rajut), hingga hilir (industri pakaian jadi dan barang jadi tekstil termasuk
karpet). Struktur industri TPT telah berkembang, baik secara vertikal maupun horizontal,
sehingga dapat menarik dan akan terkait dengan sektor-sektor ekonomi lainnya. Perencanaan
ini, telah sesuai dengan RTRW Kabupaten Majalengka 2011–2031, dalam rencana struktur
ruang wilayah PKL (Pusat Kegiatan Lokal) Kertajati memiliki fungsi pelayanan sebagai
kawasan komersial dan jasa, kawasan industry terpadu, akawasan BIJB, pengembangan
kawasan perkotaan “aerocity”, dan pertanian yang meliputi Kecamatan Kertajati, Jatitujuh dan
Ligung. Oleh karena itu perencanaan kawasan industri pada kawasan sekitar BIJB perlu
didukung dan ditindaklanjuti.
Sebagai upaya dukungan terhadap rencana pengembangan industri TPT di Kecamatan
Kertajati, Pemerintah Kabupaten Majalengka mengeluarkan Surat Bupati Majalengka Nomor :
534/4033/Dalprog tanggal 30 Nopember 2006, perihal Rencana Penetapan Lokasi Kawasan
Industri Tekstil dan Produk Tekstil di Kabupaten Majalengka.
3. Pembangunan Waduk Jatigede
Pembangunan Waduk Jatigede yang berlokasi di Kabupaten Sumedang, pada tahun
2015 sudah selesai dan mulai dilakukan penggenangan, akan berpengaruh besar terhadap
kabupaten-kabupaten sekitarnya seperti : Kabupaten Indramayu, Cirebon dan Majalengka.
Luas Lahan Waduk 4.980,3 ha terdiri dari : Luas Genangan 4,402,15 ha dan tapak bendungan
578,15 ha dengan total jumlah 19 Desa, 10.447 KK. Manfaat waduk untuk mendukung 90.000
hektar jaringan irigasi, air baku 3.000 liter per detik, listrik 110 MW, dan pengamanan banjir
14.000 hektar
Pendahuluan I - 12
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2015
Pengaruh pembangunan Waduk Jatigede terhadap wilayah sekitarnya antara lain
meliputi aspek sosial ekonomi, sosial budaya dan biogeofisik. Pengaruh terhadap Kabupaten
Majalengka antara lain pada aspek biogeofisik yang berhubungan dengan kuantitas dan kualitas
sumber daya air serta perluasan prasarana fisik sungai dan irigasi. Sedangkan pengaruhnya
terhadap aspek sosial ekonomi secara langsung adalah meningkatnya kegiatan perekonomian
yang memanfaatkan sumber daya air untuk pertanian dan perikanan.
4. Rencana Pembangunan Rel Kereta Api Rancaekek - Jatinangor - Tanjungsari - Kertajati - Kadipaten - Cirebon
Komitmen Pemerintah Pusat dan Provinsi dalam membangun perekonomian yang
kuat di daerah-daerah, dibuktikan dengan banyaknya rencana pembangunan infrastruktur
transportasi di daerah. Salah satunya dengan adanya rencana pembangunan rel kereta api yang
melintasi wilayah Kabupaten Majalengka.
Dalam rangka mendukung rencana sistem transportasi Kabupaten Majalengka seiring
dengan akan hadirnya bandara internasional Jawa Barat, maka pembangunan jaringan kereta
api akan mengisi dan melengkapi kebutuhan sistem transportasi di Kabupaten Majalengka.
Berfungsinya kembali jaringan kereta api di Kabupaten Majalengka diharapkan akan
memudahkan proses pergerakan barang dan jasa sehingga meningkatkan efektivitas dan
efisiensi produksi yang dapat meningkatkan perekonomian Kabupaten Majalengka. Rencana
pembangunan jaringan kereta api baru (Bandung-Cirebon) dengan jalur Rancaekek-Jatinangor-
Tanjungsari-Kertajati- Kadipaten-Cirebon akan mendukung keberadaan Bandara Internasional
Jawa Barat yang ada di Kabupaten Majalengka.
Keberadaan jaringan kereta api dan pelayanannya akan melengkapi pelayanan terhadap
penumpang, terutama untuk mempermudah akses menuju Bandara Internasional Jawa Barat
serta sebagai alternatif saranatransportasi regional yang menghubungkan Majalengka –
Cirebon, Majalengka – Bandung, Indramayu – Majalengka – Sumedang – Bandung.
Majalengka – Sumedang – Bandung. Pembangunan Infrastruktur transportasi Kereta Api yang
melintasi kawasan Kabupaten Majalengka diharapkan dapat memacu kegiatan perekonomian
terutama dalam hal distribusi hasil-hasil produksi dan mobilitas penduduk yang ada di
Kabupaten Majalengka.
2.4.3. Isu Strategis Pembangunan Kabupaten Majalengka
Isu strategis pembangunan Kabupaten Majalengka merupakan permasalahan yang
berkaitan engan fenomena atau belum dapat diselesaikan pada periode lima tahun sebelumnya
Pendahuluan I - 13
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2015
dan memiliki dampak jangka panjang bagi berkelanjutan pelaksanaan pembangunan, sehingga
perlu diatasi secara bertahap. Memperhatikan Isu strategis nasional, regional dan
permasalahan-permasalahan yang masih dihadapi oleh Kabuaten Majalengka, adapaun isu
strategis pembangunan Kabupaten Majalengka adalah sebagai berikut :
1. Perwujudan Pendidikan gratis dalam rangka penuntasan pendidikan dua belas tahun
(Pendidikan Universal).
Kebijakan otonomi satuan pendidikan dilandasi bahwa sekolah sebagai lembaga
profesional yang bertanggung jawab terhadap klien yang diwakili oleh komite sekolah dan
dewan pendidikan. Fungsi pemerintah adalah fasilitator untuk mendorong sekolah agar
berkembang menjadi lembaga otonomi yang profesional sehingga mutu pelayanan
pendidikan memberikan kepuasan terhadap masyarakat.
2. Peningkatan Tatakelola Pemerintahan yang baik (good governance).
Merupakan suatu kebutuhan dan harapan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi yaitu
terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan
nepotisme dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP); terwujudnya peningkatan
kualitas pelayanan publik kepada masyarakat dengan predikat Sangat Baik; Meningkatnya
kapasitas dan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Majalengka minimal
memperolah katagori “CC”.
3. Penguatan keahlian dan alih profesi ketenagakerjaan di sekitar wilayah BIJB dan kawasan
industri;
4. Relokasi dan pengembangan sarana kesehatan pelayanan dasar (Puskesmas Sukamulya) di
sekitar kawasan BIJB dan revitalisasi Puskesmas di sekitar kawasan industri yang akan
dikembangkan sebagai Puskesmas modern;
5. Pengembangan RSUD Cideres menjadi pusat rujukan dengan keunggulan trauma center dan
peningkatan menjadi kelas B;
6. Pengembangan RSUD Majalengka yang memiliki keunggulan dalam pelayanan
KIA/obstretri-ginekologi dan pelayanan pengobatan penyakit infeksi;
7. Tingginya alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian;
8. Ketahanan pangan;
9. Penanggulangan bencana dan antisipasi perubahan iklim;
10. Pembentukan Lahan sawah berkelanjutan;
11. Pengelolaan kawasan lindung dalam rangka mendukung Jawa Barat Green provice;
12. Tingginya harga pakan ikan dan pakan ternak;
Pendahuluan I - 14
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2015
13. Bioteknologi pertanian;
14. Pembangunan waduk kadu malik dan pasir kuda;
15. Pembangunan kawasan Agropolitan/Minapolitan dan Agroforesty;
16. Konflik penggunaan lahan untuk perkebunan, peternakan dan kehutanan;
17. Peningkatan produktivitas, kualitas dan kontinuitas produk peternakan yang aman, sehat,
utuh dan halal;
18. Perbaikan iklim usaha, investasi dan peningkatan akses permodalan bagi produk
pertanian, perkebunan dan peternakan;
19. Pengendalian pemulihan lahan kritis serta pemberdayaan masyarakat sekitar hutan.
3. Struktur Perekonomian Kabupaten Majalengka
Karakteristik suatu wilayah baik dari sisi demografis, maupun urban dan rural,
akan menentukan beragamnya kegiatan perekonomian wilayah tersebut, sehingga itu
dapat memberikan warna pada struktur perekonomian suatu wilayah. Hal ini juga
karena dipengaruhi oleh potensi sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia
(SDM) yang tersedia. Sistem ekonomi yang terbentuk pada suatu wilayah dapat
memberikan gambaran bagaimana struktur perekonomian di wilayah tersebut. Salah satu
indikator yang sering digunakan untuk menggambarkan struktur ekonomi suatu wilayah
adalah distribusi persentase PDRB menurut lapangan usaha.
Kontribusi sektor PDRB menurut lapangan usaha menunjukkan peranan
masing-masing kategori dalam sumbangannya terhadap PDRB secara keseluruhan.
Semakin besar persentase suatu kategori lapangan usaha, semakin besar pula pengaruh
kategori lapangan usaha tersebut di dalam perkembangan ekonomi suatu daerah.
Kontribusi sektor PDRB juga dapat memperlihatkan kontribusi nilai tambah setiap
kategori lapangan usaha dalam pembentukan PDRB, sehingga akan tampak
kelompok lapangan usaha yang menjadi motor penggerak pertumbuhan (lapangan usaha
andalan) di wilayah yang bersangkutan. Semakin besar peranan suatu kategori lapangan
usaha dalam perekonomian, dapat dikatakan bahwa lapangan usaha tersebut sebagai
engine growth atau mesin pertumbuhan ekonomi daerah.
Struktur perekonomian suatu daerah dapat dilihat dari kontribusi sektor
PDRB kelompok lapangan usaha yang terdiri dari kelompok lapangan usaha primer,
Pendahuluan I - 15
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2015
kelompok lapangan usaha sekunder dan kelompok lapangan usaha tersier. Kelompok
lapangan usaha primer terdiri dari lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan;
serta Pertambangan dan Penggalian.
Kelompok lapangan usaha sekunder terdiri dari lapangan usaha Industri
Pengolahan; Pengadaan Listrik, Gas; Pengadaan Air; Konstruksi. Kemudian kelompok
lapangan usaha tersier terdiri dari lapangan usaha Perdagangan Besar dan Reparasi Mobil
dan Sepeda Motor; Transportasi dan Pergudangan; Penyediaan Akomodasi dan Makan
Minum; Informasi dan Komunikasi; Jasa Keuangan; Real Estate; Jasa Perusahaan;
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; Jasa Pendidikan, Jasa
Kesehatan dan Kegiatan Sosial dan Jasa Lainnya.
Selama periode 2014-2015, struktur lapangan usaha sebagian masyarakat
Kabupaten Majalengka telah bergeser dari kelompok lapangan usaha sekunder ke
kelompok lapangan usaha tersier yang terlihat dari besarnya kenaikan peranan masing-
masing kelompok lapangan usaha ini terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Majalengka.
Pada tahun 2015, kelompok lapangan usaha tersier memberikan sumbangan sebesar 45,82
persen yang mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2014 sebesar 45,25 persen
dan kelompok lapangan usaha sekunder memberikan sumbangan sebesar 25,70 persen yang
mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2014 sebesar 25,16 persen. Sedangkan kelompok
lapangan usaha primer sebesar 28,48 persen mengalami penurunan dibandingkan dengan
tahun 2014 yang menyumbang sebesar 29,57 persen. Peningkatan kontribusi kelompok
lapangan usaha tersier utamanya terjadi pada peranan lapangan usaha perdagangan besar
dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor yang mengalami peningkatan dibanding
tahun sebelumnya akibat dari bertambahnya jumlah pedagang besar maupun eceran serta
kendaraan bermotor baru di Kabupaten Majalengka.
Tabel 1.1. Perkembangan Kontribusi Sektor PDRB
Kabupaten Majalengka Tahun 2014-2015 (dalam persen) (Atas Dasar Harga berlaku)
No. S e k t o r Tahun
2014 2015
Kelompok Primer
29,57 28,48
1 PERTANIAN, PETERNAKAN, KEHUTANAN DAN PERIKANAN
27,20 26,65
2 PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN 2,37 1,83
Pendahuluan I - 16
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2015
No. S e k t o r Tahun
2014 2015
Kelompok Sekunder
25,16 25,70
3 INDUSTRI PENGOLAHAN 13,85 13,26
4 PENGADAAN LISTRIK DAN GAS 0,06 0,12
5 PENGADAAN AIR, PENGOLAHAN SAMPAH, DAN DAUR ULANG
0,05 0,05
6 KONSTRUKSI 11,20 12,27
Kelompok Tersier
45,25 45,82
7 PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN, REPARASI MOBIL DAN SEPEDA MOTOR
17,28 17,34
8 TRANSPORTASI DAN PERGUDANGAN 3,78 4,31
9 PENYEDIAAN AKOMODASI DAN MAKAN MINUM 3,06 3,38
10 INFORMASI DAN KOMUNIKASI 2,87 2,82
11 JASA KEUANGAN DAN ASURANSI 2,70 3,01
12 REAL ESTATE 1,24 1,17
13 JASA PERUSAHAAN 0,33 0,34
14 ADMINISTRASI PEMERINTAHAN, PERTAHANAN DAN JAMINAN SOSIAL WAJIB
3,98 4,00
15 JASA PENDIDIKAN 6,61 5,82
16 JASA KESEHATAN DAN KEGIATAN SOSIAL 0,93 1,00
17 JASA LAINNYA 2,47 2,63
Jumlah 100,00 100,00
Sumber : Buku LKPJ Kabupaten Majalengka Tahun 2015
Untuk menggambarkan kesejahteraan masyarakat diperlukan data yang spesifik. Produk
Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu data statistik yang digunakan dalam
sistem evaluasi dan perencanaan ekonomi makro suatu wilayah.
PDRB Kabupaten Majalengka tahun 2015 atas dasar harga konstan adalah Rp.
16.534.936,05 juta meningkat dari tahun 2014 sebesar Rp15.745.285,70 juta. Sedangkan
PDRB Kabupaten Majalengka tahun 2015 atas dasar harga berlaku sebesar Rp. 21.309.298,60
juta juga mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2014 yaitu sebesar Rp. 19.203.738,60
juta. Kontribusi terbesar terhadap PDRB Kabupaten Majalengka masih didominasi oleh sektor
pertanian. Hal ini menunjukkan bahwa, sumber mata pencaharian utama masyarakat
Pendahuluan I - 17
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2015
Kabupaten Majalengka adalah di sektor pertanian. Tahun 2015 kontribusi sektor pertanian
terhadap PDRB sebesar 26,65 persen, mengalami penurunan dibandingkan tahun 2014 sebesar
27,20 persen, hal ini menunjukan bahwa mulai terjadi pergeseran dari sektor primer ke sektor
sekunder.
Tabel 1.2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
Kabupaten Majalengka Tahun 2014-2015 (Juta Rupiah) (Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010)
No. S e k t o r Tahun
2014 2015
Kelompok Primer
1 PERTANIAN, PETERNAKAN, KEHUTANAN DAN PERIKANAN
3.950.747,00 3.976.617,23
2 PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN 408.620,70 413.227,45
Kelompok Sekunder
3 INDUSTRI PENGOLAHAN 2.132.092,90 2.257.612,69
4 PENGADAAN LISTRIK DAN GAS 12.976,90 13.244,15
5 PENGADAAN AIR, PENGOLAHAN SAMPAH, DAN DAUR ULANG
8.849,60 9.278,07
6 KONSTRUKSI 1.889.997,10 2.039.149,78
Kelompok Tersier
7 PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN, REPARASI MOBIL DAN SEPEDA MOTOR
2.867.079,90 3.031.583,72
8 TRANSPORTASI DAN PERGUDANGAN 592.861,70 615.849,94
9 PENYEDIAAN AKOMODASI DAN MAKAN MINUM 527.380,20 562.162,24
10 INFORMASI DAN KOMUNIKASI 557.122,00 634.294,39
11 JASA KEUANGAN DAN ASURANSI 456.848,90 474.540,43
12 REAL ESTATE 212.425,90 224.006,02
13 JASA PERUSAHAAN 55.699,60 58.426,13
14 ADMINISTRASI PEMERINTAHAN, PERTAHANAN DAN JAMINAN SOSIAL WAJIB
577.107,80 578.371,23
15 JASA PENDIDIKAN 898.811,20 990.396,94
16 JASA KESEHATAN DAN KEGIATAN SOSIAL 158.085,80 178.946,63
17 JASA LAINNYA 438.578,50 477.229,01
Jumlah 15.745.285,70 16.534.936,05
Sumber : Buku LKPJ Kabupaten Majalengka Tahun 2015
Pendahuluan I - 18
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2015
Tabel 1.3. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
Kabupaten Majalengka Tahun 2014-2015 (Juta Rupiah) (Atas Dasar Harga Berlaku)
No. S e k t o r Tahun
2014 2015
Kelompok Primer
1 PERTANIAN, PETERNAKAN, KEHUTANAN DAN PERIKANAN
5.224.373,90 5.678.988,95
2 PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN 455.350,00 390.036,12
Kelompok Sekunder
3 INDUSTRI PENGOLAHAN 2.660.579,90 2.825.632,72
4 PENGADAAN LISTRIK DAN GAS 11.719,00 25.483,57
5 PENGADAAN AIR, PENGOLAHAN SAMPAH, DAN DAUR ULANG
9.838,10 11.133,68
6 KONSTRUKSI 2.151.628,30 2.614.907,28
Kelompok Tersier
7 PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN, REPARASI MOBIL DAN SEPEDA MOTOR
3.318.994,10 3.695.076,12
8 TRANSPORTASI DAN PERGUDANGAN 725.688,70 918.937,26
9 PENYEDIAAN AKOMODASI DAN MAKAN MINUM 587.128,70 719.220,32
10 INFORMASI DAN KOMUNIKASI 551.713,40 601.428,62
11 JASA KEUANGAN DAN ASURANSI 518.148,60 640.597,43
12 REAL ESTATE 238.490,40 249.902,67
13 JASA PERUSAHAAN 63.313,50 71.936,43
14 ADMINISTRASI PEMERINTAHAN, PERTAHANAN DAN JAMINAN SOSIAL WAJIB
763.486,50 853.300,40
15 JASA PENDIDIKAN 1.269.636,30 1.239.370,88
16 JASA KESEHATAN DAN KEGIATAN SOSIAL 178.479,80 213.808,98
17 JASA LAINNYA 475.169,40 559.537,17
Jumlah 19.203.738,60 21.309.298,60
Sumber : Buku LKPJ Kabupaten Majalengka Tahun 2015
Laju Pertumbuhan Ekonomi atau sering dikenal dengan istilah LPE, adalah salah satu
ukuran atau indikator makro ekonomi yang bisa menggambarkan perkembangan atau
tingkat kinerja ekonomi suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator makro
yang sering digunakan sebagai salah satu alat strategi kebijakan bidang ekonomi untuk evaluasi
pembangunan.
Pendahuluan I - 19
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2015
Perekonomian suatu daerah dikatakan mengalami pertumbuhan bila terdapat
peningkatan nilai tambah dari hasil produksi barang dan jasa pada periode tertentu.
Pertumbuhan ekonomi daerah tercermin melalui pertumbuhan angka PDRB yang dipengaruhi
oleh banyak faktor, baik faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor internal dapat berupa
tabungan domestik, tenaga kerja, teknologi, dan sebagainya; sedangkan faktor eksternal dapat
disebabkan ekspor dan impor yang yang terjadi.
Perekonomian Kabupaten Majalengka pada tahun 2015 mengalami percepatan
dibandingkan dengan pertumbuhan tahun sebelumnya. Laju pertumbuhan PDRB Kabupaten
Majalengka tahun 2015 mencapai 5,02 persen, sedangkan tahun 2014 sebesar 4,11 persen.
Pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh lapangan usaha informasi dan
komunikasi sebesar 13,85 persen, sedangka pertumbuhan terendah terjadi pada lapangan
usaha administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib sebesar 0,22 persen,
pada tahun 2014 mengalami pertumbuhan negatif (-2,89 persen). Pada tahun 2015
petumbuhan lebih baik karena tidak ada lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan negatif.
Jika dibandingkan dengan laju pertumbuhan ekonomi Jawa Barat sebesar 5,03 persen,
Kabupaten Majalengka masih sedikit berada dibawah.
Tabel 1.4. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
Kabupaten Majalengka Tahun 2014-2015 (dalam persen) (Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010)
No. S e k t o r Tahun
2014 2015
Kelompok Primer
1 PERTANIAN, PETERNAKAN, KEHUTANAN DAN PERIKANAN
0,87 0,65
2 PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN -15,05 1,13
Kelompok Sekunder
3 INDUSTRI PENGOLAHAN 8,59 5,89
4 PENGADAAN LISTRIK DAN GAS 4,93 2,06
5 PENGADAAN AIR, PENGOLAHAN SAMPAH, DAN DAUR ULANG
4,84 4,84
6 KONSTRUKSI 8,69 7,89
Kelompok Tersier
7 PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN, REPARASI MOBIL DAN SEPEDA MOTOR
6,57 5,74
8 TRANSPORTASI DAN PERGUDANGAN 3,28 3,88
Pendahuluan I - 20
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2015
No. S e k t o r Tahun
2014 2015
9 PENYEDIAAN AKOMODASI DAN MAKAN MINUM 6,50 6,60
10 INFORMASI DAN KOMUNIKASI 13,58 13,85
11 JASA KEUANGAN DAN ASURANSI 1,73 3,87
12 REAL ESTATE 5,13 5,45
13 JASA PERUSAHAAN 4,90 4,90
14 ADMINISTRASI PEMERINTAHAN, PERTAHANAN DAN JAMINAN SOSIAL WAJIB
-2,89 0,22
15 JASA PENDIDIKAN 11,90 10,19
16 JASA KESEHATAN DAN KEGIATAN SOSIAL 15,28 13,20
17 JASA LAINNYA 8,81 8,81
LPE 4,11 5,02
Jumlah 100,00 100,00
Sumber : Buku LKPJ Kabupaten Majalengka Tahun 2015
4. Gambaran Umum Demografis Kabupaten Majalengka
Jumlah Penduduk Kabupaten Majalengka sampai dengan akhir tahun 2015
mencapai 1.250.180 jiwa, yang terdiri atas laki-laki 632.319 jiwa dan perempuan 617.861
jiwa. Tingkat kepadatan penduduk selama 5 tahun terakhir tidak mengalami perubahan
yang nyata, pada tahun 2015 mencapai 1.038 jiwa per kilometer persegi. Untuk lebih
jelasnya perkembangan penduduk dapat dilihat pada Tabel berikut ini.
Tabel 1.5. Jumlah Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk dan Kepadatan Penduduk
Kabupaten Majalengka Tahun 2013-2015
Penduduk Tahun
2013 2014 2015
Jumlah (Jiwa) 1.236.387 1.239.625
1.250.180
Laki-laki (Jiwa) 629.953 630.228
632.319
Perempuan (Jiwa) 606.434 609.397
617.861
Laju Pertumbuhan Penduduk (Persen)
0,4 0,26 0,85
Kepadatan per km2 1.027 1.029 1.038
Sumber: Database SIAK Konsolidasi
Pendahuluan I - 21
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2015
Penduduk berdasarkan struktur usia didominasi oleh usia 15-44 tahun yaitu
sebesar 47,81 persen, hal ini menunjukkan potensi usia produktif di Kabupaten
Majalengka cukup besar.
Tabel 1.6. Persentase Penduduk Kabupaten Majalengka
Berdasarkan Struktur UsiaTahun 2013-2015
No. Usia Penduduk (Tahun) Tahun (%)
2013 2014 2015
1. 0 –4 4,22 7,02 6,64
2. 5 – 14 13,34 16,37 16,50
3. 15 – 44 52,40 48,82 47,81
4. 45 – 64 22,82 21,38 21,96
5. > 65 7,23 6,42 7,09
Sumber: Database SIAK Konsolidasi
Struktur mata pencaharian pada tahun 2015 tidak banyak mengalami
perubahan dibanding pada tahun 2014. Pada tahun 2015 sumber mata pencaharian
penduduk Kabupaten Majalengka sebagian besar masih bergerak di sektor pertanian 38,08
persen, sektor perdagangan 24,23 persen, sektor industri pengolahan 11,71 persen, dan
jasa lainnya14,91 persen.
Selanjutnya, gambaran penduduk Majalengka berdasarkan jenis pekerjaan,
dapat ditunjukkan dari sebaran penduduk yang bekerja menurut lapangan usaha, seperti
pada Tabel berikut ini.
Tabel 1.7. Persentase Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Kabupaten Majalengka
Yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha Tahun 2013-2015
No. Lapangan Usaha Tahun (%)
2013 2014 2015
1. Pertanian 34,40 32,84 38,08
2. Pertambangan dan Penggalian 0,81 0,28 1,46
3. Industri Pengolahan 15,16 12,09 11,71
Pendahuluan I - 22
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2015
No. Lapangan Usaha Tahun (%)
2013 2014 2015
4. Listrik, Gas dan Air Minum 0,21 0,20 0,40
5. Konstruksi 5,79 9,89 6,63
6. Perdagangan 25,01 21,03 24,23
7. Angkutan dan Komunikasi 4,91 2,16 1,98
8. Keuangan 0,58 1,64 0,61
9. Jasa-jasa Lainnya 13,13 19,87 14,91
Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Majalengka, Tahun 2016
Berdasarkan latar belakang pendidikan, penduduk Kabupaten Majalengka
sebagian besar berpendidikan SD (48,25 persen), kemudian SLTP (19,35 persen), SLTA
(9,67persen), D1/D3 (0,96 persen) dan universitas (2,68 persen).
Penduduk Kabupaten Majalengka berdasarkan tingkat pendidikan yang
ditamatkan tahun 2013-2015 dapat dilihat pada Tabel berikut :
Tabel 1.8. Persentase Penduduk Usia 10 Tahun Ke Atas Kabupaten Majalengka
Menurut Ijazah Tertinggi yang Dimiliki Tahun 2013-2015
Jenjang Pendidikan Tahun (%)
2013 2014 2015
Tidak/Belum Punya Ijazah SD 22,51 28,06 28,10
SD 47,67 44,42 43,87
SLTP 15,96 14,74 14,90
SLTA 10,94 10,03 10,32
D I/ D3 1,14 1,04 1,00
S1 1,66 1,62 1,72
S2 0,09 0,09 0,09
S3 0,01 0,01 0,01
Sumber: Database SIAK Konsolidasi
Pendahuluan I - 23
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2015
B. Dasar Hukum
asar hukum penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Majalengka Tahun 2015, sebagai berikut :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih
dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587);
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja
Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4817);
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53
Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata
Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
D
Pendahuluan I - 24
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2015
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Majalengka Tahun 2005-
2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 12);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2014-
2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2014 Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pembentukan
Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten
Majalengka Tahun 2009 Nomor 10);
13. Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 10
tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka
(Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2011 Nomor 8);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 6 Tahun 2014 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2015
(Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2014 Nomor 6);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2015
(Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2015 Nomor 4);
16. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja
Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Majalengka Tahun 2015 (Berita Daerah
Kabupaten Majalengka Tahun 2014 Nomor 4);
17. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati Nomor 4 tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
Kabupaten Majalengka Tahun 2014 (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2015
Nomor 10);
Pendahuluan I - 25
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2015
18. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 15 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2015 (Berita
Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2014 Nomor 15);
19. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 20 Tahun 2014 tentang Indikator Kinerja Utama
Kabupaten Majalengka Tahun 2014-2018 (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun
2014 Nomor 21);
20. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penjabaran Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran
2015 (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2015 Nomor 21).
21. Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati
Majalengka Nomor 21 Tahun 2015 tentang tentang Penjabaran Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2015.
Pendahuluan I - 26
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2015
C. Sistematika Penyusunan
enyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Majalengka Tahun
2015 mengikuti alur pikir sebagai berikut :
Gambar 1.1. Alur Pikir Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja
P
RPJMD 2014-2018 KAB. MAJALENGKA
RENSTRA 2014-2018
SATKER
RKPD 2015 KAB. MAJALENGKA
RENCANA KINERJA 2015 SATKER
ARAH KEBIJAKAN UMUM, STRATEGI & PRIORITAS
R A P B D 2015
A P B D 2015
R K A 2015
D P A 2015
LAKIP 2015 KABUPATEN MAJALENGKA
LAKIP 2015 SATUAN KERJA
Pendahuluan I - 27
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2015
Adapun sistematika penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten
Majalengka tahun 2015 adalah :
IKHTISAR EKSEKUTIF
Berisi tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2014-2018 dan
sejauhmana Pemerintah Kabupaten Majalengka mencapai tujuan dan sasaran strategisnya
dalam rangka mencapai visi dan misi, kendala-kendala yang dihadapi, serta langkah-langkah
dalam mengatasi kendala-kendala dan langkah-langkah antisipatif untuk menanggulangi
kendala yang mungkin terjadi di masa yang akan datang.
BAB. I PENDAHULUAN
Berisi uraian tentang gambaran umum dan struktur organisasi Pemerintah Kabupaten
Majalengka, isu-isu strategis pembangunan, struktur ekonomi Kabupaten Majalengka;
gambaran umum demografis Kabupaten Majalengka; dasar hukum; dan sistematika penulisan.
BAB. II PERENCANAAN KINERJA
Berisi gambaran singkat mengenai : Rencana strategis menguraikan secara singkat visi,
misi, tujuan, sasaran, dan Perjanjian Kinerja Tahun 2015 menguraikan sasaran strategis,
indikator kinerja, dan target yang akan dicapai.
BAB. III AKUNTABILITAS KINERJA
Bab ini menyajikan uraian mengenai Capaian Kinerja Organisasi, dan Realisasi
Anggaran untuk mencapai tingkat kinerja organisasi.
BAB. IV PENUTUP
Berisi tinjauan secara umum tentang keberhasilan/kegagalan, permasalahan dan
kendala utama yang berkaitan dengan kinerja Pemerintah Kabupaten Majalengka, dan strategi
pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di tahun yang akan datang.
Pendahuluan I - 28
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2015
LAMPIRAN
Lampiran 1 Perjanjian Kinerja Tahun 2015;
Lampiran 2 Recana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2015;
Lampiran 3 Pengukuran Kinerja (PK) Tahun 2015;
Lampiran 4 Perbandingan Kinerja Tahun 2015 dan Tahun 2014;
Lampiran 5 Perbandingan Kinerja Tahun 2015 dan Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD).
top related