Pendahuluan I - 1 LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2015 BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang 1. Gambaran Singkat Organisasi emerintah Kabupaten Majalengka merupakan salah satu daerah otonom yang berada di Provinsi Jawa Barat, dibentuk dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851). Pusat Pemerintahan Kabupaten Majalengka terletak di Jl. Jenderal Achmad Yani No. 1 Majalengka Telp. (0233) 281021 – 281022, adapun sekarang Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diijabat oleh H. Sutrisno, SE, M.Si sebagai Bupati dan Dr. H. Karna Sobahi, M.MPd sebagai Wakil Bupati yang merupakan periode pemerintahan kedua 2013-2018. Secara administratif wilayah Kabupaten Majalengka berada di sebelah Timur Provinsi Jawa Barat dengan luas wilayah 1.204,24 km 2 . Sampai akhir tahun 2014, terdiri atas 26 kecamatan, 13 kelurahan dan 330 desa. Secara geografis terletak pada koordinat 6 0 32’ 16,39” Lintang Selatan sampai dengan 7 0 4’ 24,75” Lintang Selatan dan 108 0 2’ 30,87” Bujur Timur sampai dengan 108 0 24’ 32,84” Bujur Timur. Jarak dari Ibukota Kecamatan ke Ibukota Kabupaten antara 0 - 40 Kilometer, Kecamatan Malausma merupakan daerah terjauh dari Ibukota Kabupaten yaitu 40 Kilometer. Jarak dari Ibukota Kabupaten ke Ibukota Provinsi Jawa Barat adalah 91 Kilometer dan jarak Ibukota Kabupaten ke Ibukota Negara adalah 245 Kilometer. Sedangkan batas wilayah Kabupaten Majalengka adalah sebagai berikut : a. Sebelah Utara, berbatasan dengan Kabupaten Indramayu; b. Sebelah Timur, berbatasan dengan Kabupaten Cirebon dan Kuningan, sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 246 Tahun 2004 tentang Batas Wilayah Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2009 tentang Batas Daerah Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat; c. Sebelah Selatan, berbatasan dengan Kabupaten Ciamis dan Tasikmalaya. P
28
Embed
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Gambaran Singkat ...bappelitbangda.majalengkakab.go.id/web/images/lakip/2015/05bab1lakip2015.pdfb. Sebelah Timur, berbatasan dengan Kabupaten Cirebon
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Pendahuluan I - 1
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2015
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
1. Gambaran Singkat Organisasi
emerintah Kabupaten Majalengka merupakan salah satu daerah otonom yang berada di
Provinsi Jawa Barat, dibentuk dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten
Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2851). Pusat Pemerintahan Kabupaten Majalengka terletak di Jl. Jenderal Achmad
Yani No. 1 Majalengka Telp. (0233) 281021 – 281022, adapun sekarang Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah diijabat oleh H. Sutrisno, SE, M.Si sebagai Bupati dan Dr. H. Karna
Sobahi, M.MPd sebagai Wakil Bupati yang merupakan periode pemerintahan kedua 2013-2018.
Secara administratif wilayah Kabupaten Majalengka berada di sebelah Timur Provinsi Jawa
Barat dengan luas wilayah 1.204,24 km2. Sampai akhir tahun 2014, terdiri atas 26 kecamatan,
13 kelurahan dan 330 desa. Secara geografis terletak pada koordinat 60 32’ 16,39” Lintang
Selatan sampai dengan 70 4’ 24,75” Lintang Selatan dan 1080 2’ 30,87” Bujur Timur sampai
dengan 1080 24’ 32,84” Bujur Timur. Jarak dari Ibukota Kecamatan ke Ibukota Kabupaten
antara 0 - 40 Kilometer, Kecamatan Malausma merupakan daerah terjauh dari Ibukota
Kabupaten yaitu 40 Kilometer. Jarak dari Ibukota Kabupaten ke Ibukota Provinsi Jawa Barat
adalah 91 Kilometer dan jarak Ibukota Kabupaten ke Ibukota Negara adalah 245 Kilometer.
Sedangkan batas wilayah Kabupaten Majalengka adalah sebagai berikut :
a. Sebelah Utara, berbatasan dengan Kabupaten Indramayu;
b. Sebelah Timur, berbatasan dengan Kabupaten Cirebon dan Kuningan, sesuai dengan
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 246 Tahun 2004 tentang Batas Wilayah
Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
14 Tahun 2009 tentang Batas Daerah Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat;
c. Sebelah Selatan, berbatasan dengan Kabupaten Ciamis dan Tasikmalaya.
P
Pendahuluan I - 2
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2015
d. Sebelah Barat, berbatasan dengan Kabupaten Sumedang, sesuai dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2008 tentang Batas Daerah Kabupaten
Sumedang Provinsi Jawa Barat.
Pemerintah Kabupaten Majalengka pada tahun 2015 melaksanakan urusan-urusan
pemerintahan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah, yang dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Thaun 2007
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan
Pemerintah Kabupaten/Kota (karena dalam masa transisi ini peraturan pelaksanaan dari UU
No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah belum terbit), yang ditindaklanjuti dalam
Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan
Pemerintahan Daerah Kabupaten Majalengka, meliputi urusan wajib dan urusan pilihan
sebagai berikut :
a. Urusan wajib terdiri atas 26 bidang urusan pemerintahan, yang meliputi :
1. Pendidikan;
2. Kesehatan;
3. Lingkungan Hidup;
4. Pekerjaan Umum;
5. Penataan Ruang;
6. Perencanaan Pembangunan;
7. Perumahan;
8. Kepemudaan dan Olah Raga;
9. Penanaman Modal;
10. Koperasi dan Usaha Kecil Menegah;
11. Kependudukan dan Catatan Sipil;
12. Ketenagakerjaan;
13. Ketahanan Pangan;
14. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
15. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
Pendahuluan I - 3
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2015
16. Perhubungan;
17. Komunikasi dan Informatika;
18. Pertanahan;
19. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri;
20. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat
Daerah, Kepegawaian dan Persandian;
21. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
22. Sosial;
23. Kebudayaan;
24. Statistik;
25. Kearsipan; dan
26. Perpustakaan.
b. Urusan Pilihan terdiri atas 4 bidang urusan pemerintahan yang meliputi :
1. Pertanian;
2. Kehutanan;
3. Industri; dan
4. Perdagangan.
Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka telah ditetapkan melalui
Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 17 Tahun 2002 tanggal 5 November 2002
tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten
Majalengka Tahun 2002 Nomor 17 Seri D), diubah dengan Peraturan Daerah nomor 27 tahun
2004 tanggal 30 Juli 2004 (Lembaran Daerah nomor 27 tahun 2004 Seri D) tentang
Pembentukan Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten
Majalengka; kemudian diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 3
tahun 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 3), Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 8), dan diubah dengan
Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun
2009 Nomor 10), serta terakhir diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011
Pendahuluan I - 4
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2015
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2009 tentang Organisasi
Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka. Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan sebagai
berikut :
1) Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka;
2) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka;
3) Lembaga Teknis Daerah terdiri atas Inspektorat; Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah; Badan Kepegawaian Daerah; Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan
dan Keluarga Berencana; Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal;
Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan; Badan Pengelolaan
Lingkungan Hidup Daerah; Badan Penanggulangan Bencana Daerah; Satuan Polisi
Pamong Praja; Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik; Kantor Kearsipan Daerah; Rumah
Sakit Umum Daerah Majalengka; dan Rumah Sakit Umum Daerah Cideres;
4) Dinas-dinas Daerah sebanyak 12 Dinas terdiri atas : Dinas Pertanian dan Perikanan;
Dinas Pendidikan; Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata; Dinas
Kesehatan; Dinas Bina Marga dan Cipta Karya; Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah, Perindustrian dan Perdagangan; Dinas Perhubungan, Komunikasi dan
Informatika; Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Pertambangan dan Energi; Dinas
Kehutanan, Perkebunan dan Peternakan; Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi; serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil;
Kecamatan sebanyak 26 Kecamatan, terdiri atas 13 kelurahan dan 330 desa dirinci sebagai
berikut :
1. Kecamatan Majalengka meliputi 4 Desa dan 10 Kelurahan
2. Kecamatan Kadipaten meliputi 7 Desa
3. Kecamatan Jatiwangi meliputi 16 Desa
4. Kecamatan Dawuan meliputi 11 Desa
5. Kecamatan Jatitujuh meliputi 15 Desa
6. Kecamatan Ligung meliputi 19 Desa
7. Kecamatan Leuwimunding meliputi 14 Desa
8. Kecamatan Rajagaluh meliputi 13 Desa
9. Kecamatan Maja meliputi 18 Desa
Pendahuluan I - 5
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2015
10. Kecamatan Talaga meliputi 17 Desa
11. Kecamatan Cikijing meliputi 15 Desa
12. Kecamatan Bantarujeg meliputi 13 Desa
13. Kecamatan Sukahaji meliputi 13 Desa
14. Kecamatan Lemahsugih meliputi 19 Desa
15. Kecamatan Sumberjaya meliputi 15 Desa
16. Kecamatan Argapura meliputi 14 Desa
17. Kecamatan Kertajati meliputi 14 Desa
18. Kecamatan Panyingkiran meliputi 9 Desa
19. Kecamatan Palasah meliputi 13 Desa
20. Kecamatan Cigasong meliputi 7 Desa dan 3 Kelurahan
21. Kecamatan Sindangwangi meliputi 10 Desa
22. Kecamatan Banjaran meliputi 13 Desa
23. Kecamatan Cingambul meliputi 13 Desa
24. Kecamatan Kasokandel meliputi 10 Desa
25. Kecamatan Sindang meliputi 7 Desa
26. Kecamatan Malausma meliputi 11 Desa
2. Isu-Isu Strategis Pembangunan
enentuan prioritas pembangunan satu tahun ke depan dilakukan dengan
mempertimbangkan secara seksama upaya pencapaian Visi dan Misi Kabupaten
Majalengka yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Majalengka Tahun 2014-2018,
sebagai guidelines dalam pelaksanaan pembangunan Kabupaten Majalengka, yaitu :
“MAJALENGKA MAKMUR”
Untuk mewujudkannya, Kabupaten Majalengka dihadapkan pada permasalahan utama sebagai
isu strategis pembangunan pada tahun 2015, sebagai berikut :
2.1. Isu-Isu Strategis Internal
Isu strategis pembangunan Kabupaten Majalengka merupakan permasalahan
yang berkaitan dengan fenomena atau belum dapat diselesaikan pada periode lima tahun
P
Pendahuluan I - 6
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2015
sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang bagi berkelanjutan pelaksanaan
pembangunan, sehingga perlu diatasi secara bertahap. Memperhatikan Isu strategis nasional,
regional dan permasalahan-permasalahan yang masih dihadapi oleh Kabuaten Majalengka,
adapaun isu strategis pembangunan Kabupaten Majalengka adalah sebagai berikut :
1. Perwujudan Pendidikan gratis dalam rangka penuntasan pendidikan dua belas tahun
(Pendidikan Universal).
Kebijakan otonomi satuan pendidikan dilandasi bahwa sekolah sebagai lembaga
profesional yang bertanggung jawab terhadap klien yang diwakili oleh komite sekolah dan
dewan pendidikan. Fungsi pemerintah adalah fasilitator untuk mendorong sekolah agar
berkembang menjadi lembaga otonomi yang profesional sehingga mutu pelayanan
pendidikan memberikan kepuasan terhadap masyarakat.
2. Peningkatan Tatakelola Pemerintahan yang baik (good governance).
Merupakan suatu kebutuhan dan harapan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi yaitu
terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan
nepotisme dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP); terwujudnya peningkatan
kualitas pelayanan publik kepada masyarakat dengan predikat Sangat Baik; Meningkatnya
kapasitas dan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Majalengka minimal
memperolah katagori “CC”.
3. Penguatan keahlian dan alih profesi ketenagakerjaan di sekitar wilayah BIJB dan kawasan
industri;
4. Relokasi dan pengembangan sarana kesehatan pelayanan dasar (Puskesmas Sukamulya) di
sekitar kawasan BIJB dan revitalisasi Puskesmas di sekitar kawasan industri yang akan
dikembangkan sebagai Puskesmas modern;
5. Pengembangan RSUD Cideres menjadi pusat rujukan dengan keunggulan trauma center dan
peningkatan menjadi kelas B;
6. Pengembangan RSUD Majalengka yang memiliki keunggulan dalam pelayanan
KIA/obstretri-ginekologi dan pelayanan pengobatan penyakit infeksi;
7. Tingginya alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian;
8. Ketahanan pangan;
9. Penanggulangan bencana dan antisipasi perubahan iklim;
10. Pembentukan Lahan sawah berkelanjutan;
11. Pengelolaan kawasan lindung dalam rangka mendukung Jawa Barat Green provice;
12. Tingginya harga pakan ikan dan pakan ternak;
Pendahuluan I - 7
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2015
13. Bioteknologi pertanian;
14. Pembangunan waduk kadu malik dan pasir kuda;
15. Pembangunan kawasan Agropolitan/Minapolitan dan Agroforesty;
16. Konflik penggunaan lahan untuk perkebunan, peternakan dan kehutanan;
17. Peningkatan produktivitas, kualitas dan kontinuitas produk peternakan yang aman, sehat,
utuh dan halal;
18. Perbaikan iklim usaha, investasi dan peningkatan akses permodalan bagi produk
pertanian, perkebunan dan peternakan;
19. Pengendalian pemulihan lahan kritis serta pemberdayaan masyarakat sekitar hutan.
2.2. Isu Strategis Eksternal
2.2.1. Isu Strategis Nasional
Isu strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau belum
dapat diselesaikan pada tahun sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang bagi
keberlanjutan pelaksanaan pembangunan, sehingga perlu diatasi secara bertahap. Terdapat 42
isu strategis yang menjadi fokus dalam skala nasional pada Tahun 2014, yaitu : (1) Isu kategori
pemantapan perekonomian nasional, yaitu konektivitas mendorong pertumbuhan, perkuatan
kelembagaan hubungan industrial, peningkatan kemampuan Iptek, pencapaian surplus beras
10 juta ton dan peningkatan produksi jagung, kedelai dan gula, diversifikasi pemanfaatan
energi dan percepatan pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat; (2) Isu kategori
peningkatan kesejahteraan rakyat, yaitu: pelaksanaan SJSN bidang kesehatan, penurunan angka
kematian ibu dan bayi, peningkatan akses air minum dan sanitasi layak, perluasan program
keluarga harapan, pengembangan penghidupan penduduk miskin dan rentan (MP3KI),
mitigasi bencana; (3) Isu kategori pemeliharaan stabilitas sosial dan politik, yaitu : percepatan
pembangunan Minimum Essential Force, pemantapan keamanan dalam negeri dan