BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Tinjauan Pustaka 1. …
Post on 22-Nov-2021
14 Views
Preview:
Transcript
6
BAB 2
TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Tinjauan Pustaka
1. Perusahaan Pelayaran
Menurut Suwarno (2011) pelayaran dilihat dari kegiatannya ada dua
macam, yaitu:
a. Pelayaraan niaga (shipping Business,commercial shipping atau
merchant marine) adalah usaha jasa dalam bidang penyediaan ruangan
pada angkutan air atau angkutan laut untuk kepentingan mengangkut
muatan penumpang dan barang dagangan dari suatu pelabuhan asal
(muat) ke pelabuhan tujuan (bongkar), baik didalam negeri
(interinsulair) maupun luar negeri (ocean going shipping).
b. Pelayaran bukan niaga, yaitu : pelayaran angkatan perang, pelayaran
dinas pos, pelayaran dinas penambang, pelayaran penjagaan pantai,
pelayaran hidrografi, dan sebagainya.
Bagi dunia perdagangan, baik dalam negeri maupun luar negeri,
lebih-lebih pada era ekonomi global sekarang ini, maka peranan pelayaran
niaga menduduki peranan sangat penting dan strategis. Hampir semua
angkutan barang ekspor dan import oleh para penjual dan pembeli
cenderung lebih sering menggunakan jasa angkutan laut, dengan alasan:
a. Kapasistas mengangkut kapal laut lebih besar dari pada sarana lainnya.
b. Biaya bongkar muat di pelabuhan relative lebih rendah.
c. Biaya angkutan berupa uang tambang (freight) perunit lebih murah
karena dalam jumlah banyak.
Dengan demikian peluang angkutan laut Indonesia untuk
berkembang cukup besar seiring dengan besar volume ekspor import dari
dan ke Indonesia sesuai perkembangan perdagangan yang terjadi. Jumlah
muatan ekspor dan import yang dapat diangkut kapal-kapal asing.
Sungguh merupakan peluang sangat besar bagi perusahaan pelayaran
nasional Indonesia dan tentunya harus dengan bantuan pemerintah
Republik Indonesia untuk memanfaatkannya.
6
7
Perusahaan pelayaran adalah badan usaha milik Negara atau swasta,
berbentuk perusahaan Negara persero, PerseroanTerbatas (PT), Perseroan
Comanditer (CV), dan lain-lain yang melakukan usaha jasa dalam bidang
penyediaan ruangan kapal laut untuk kepentingan mengangkut muatan
penumpang (orang/dagangan) dari suatu pelabuhan asal (muat)
kepelabuhan tujuan (bongkar), baik di dalamnegeri (interinsuler)
maupunluarnegeri (ocean going shipping).
Manfaat industri jasa perusahaan pelayaran sebagai jasa transportasi
laut atau shipping industri sebagai berikut:
a. Place utility, yaitu barang menjadi lebih bermanfaat setelah
dipindahkan ketempat lain.
b. Time utility, yaitu yang saat ini belum bermanfaat sekarang menjadi
lebih bermanfaat.
c. Ownership utility, yaitu barang benar-benar dapat berada di tangan
pemiliknya.
Menurut Jeslyn Guyana dan Rony Mustamu (2013) perusahaan
pelayaran niaga adalah perusahaan yang mengoprasikan kapal untuk
mencari pendapatan melalui usaha pengangkutan barang (khususnya
barang dagangan) atau penumpang, melalui laut, baik yang dilakukan
antar pelabuhan-pelabuhan dalam wilayah sendiri maupun antar negara.
2. Pelabuhan
Menurut Bambang Triatmodjo (2010) pelabuhan (port) adalah
daerah perairan yang terlindung terhadap gelombang, yang dilengkapi
dengan fasilitas terminal laut meliputi dermaga dimana kapal dapat
bertambat untuk bongkar muat barang, gudang laut dan tempat-tempat
penyimpanan dimana kapal membongkar muatanya, dan gudang-gudang
dimana barang-barang dapat disimpan dalam waktu yang lebih lama
selama menunggu pengiriman ke daerah tujuan atau pengapalan. Terminal
ini dilengkapi dengan jalan kereta api dan/atau jalan raya.
Pelabuhan merupakan suatu pintu gerbang untuk masuk ke suatu
wilayah atau negara dan sebagai prasarana penghubung antar daerah, antar
8
pulau, atau bahkan antar negara, benua dan bangsa. Dengan fungsinya
tersebut maka pembangunan pelabuhan harus dapat dipertanggung
jawabkan baik secara sosial ekonomis maupun teknis.
Pelabuhan mempunyai daerah pengaruh (hinterland), yaitu daerah
yang mempunyai kepentingan hubungan ekonomi, sosial dan lain-lain
dengan pelabuhan tersebut. Misalkan Jawa Barat dan bahkan Indonesia
merupakan daerah pengaruh dari pelabuhan Tanjung Priok, atau
pelabuhan makassar mempunyai daerah pengaruh yang berupa pulau-
pulau dan laut-laut di sekitarnya. Barang-barang import, misalnya mobil
masuk ke Indonesia melalui pelabuhan Tanjung Priok yang selanjutnya
akan didistribusikan ke seluruh wilayah Indonesia, Selain untuk
kepentingan sosial dan ekonomi, adapula pelabuhan yang dibangun untuk
kepentingan pertahanan. Pelabuhan ini dibangun untuk tegaknya suatu
negara. Dalam hal ini pelabuhan disebut dengan pangkalan angkatan lau
atau pelabuhan mliter.
3. Macam Pelabuhan
Menurut Bambang Triatmodjo (2010) pelabuhan dapat dibedakan
menjadi beberapa macam yang tergantung pada sudut tinjauanya, yaitu
dari segi penyelenggaraanya, pengusahaanya, fungsi dalam perdagangan
nasional dan Internasional, segi kegunaa dan letak geografisnya.
a. Pelabuhan umum adalah pelabuhan yang diselenggarakan untuk
kepentingan pelayanan masyarakat umum. Penyelenggaraan pelabuhan
umum dilakukan oleh Pemerintah dan pelaksanaanya dapat
dilimpahkan kepada badan usaha milik negara yang didirikan untuk
maksud tersebut. Di Indonesia didirikan empat badan usaha milik
negara yang diberi wewenang mengelola pelabuhan umum yang
diusahakan. Keempat badan usaha tersebut adalah PT (persero)
Pelabuhan Indonesia I yang berkedudukan di Medan. Pelabuhan
Indonesia II berkdudukan di Jakarta, pelabuhan Indonesia III
berkedudukan di Surabaya dan Pelabuhan Indonesia IV berkedudukan
di Ujung Pandang.
9
b. Pelabuhan Khusus adalah pelabuhan yang diselenggarakan untuk
kepentingan sendiri guna menunjang kegiatan tertentu. Pelabuhan ini
tidak boleh digunakan untuk kepentingan umum, kecuali dengan
keadaan tertentu dengan izin Pemerintah. Pelabuhan khusus dibangun
oleh suatu perusahaan baik pemerintah maupun swasta, yang berfungsi
untuk prasarana pengiriman hasil produksi perusahaan tersebut. Sebagai
contoh adalah pelabuhan LNG Arun di Aceh yang digunakan untuk
mengirimkan hasil gas alam cair ke daerah atau negara lain. Pelabuhan
Pabrik Aluminium Asahan di Kuala Tanjung Sumatera Utara digunakan
untuk melayani impor bahan baku bouksit dan ekspor aluminium ke
daerah/negara lain.
c. Pelabuhan yang diusahakan adalah pelabuhan yang sengaja diusahakan
untuk memberikan fasilitas-fasilitas yang diperlukan oleh kapal yang
memasuki pelabuhan untuk melakukan kegiatan bongkar muat barang,
menaik-turunkan penumpang serta kegiatan lainya. Pemakaian
pelabuhan ini dikarenakan biaya-biaya, seperti biaya jasa labuh, jasa
tambat, jasa pemanduan, jasa penundaan, jasa pelayanan air bersih, jasa
dermaga, jasa penumpukan, bongkar-muat, dan sebagainya.
d. Pelabuhan yang tidak diusahakan adalah pelabuhan yang merupakan
tempat singgahan kapal, tanpa fasilitas bongkar-muat, bea cukai dan
sebagainya. Pelabuhan ini merupakan pelabuhan kecil yang disubsidi
oleh pemerintah, dan dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Direktorat
Jenderal Perhubungan Laut.
e. Pelabuhan laut adalah pelabuhan yang bebas dimasuki oleh kapal-kapal
berbendera asing. Pelabuhan ini biasanya merupakan pelabuhan utama
di suatu daerah yang dilabuhi kapal-kapal yang membawa barang untuk
ekspor/impor secara langsung ke dalam dan dari luar negeri. Di
indonesia terdapat seratus lebih pelabuhan seperti ini. Contohnya adalah
Pelabuhan Gorontalo, Pelabuhan Tarakan, Tanjung Emas Semarang,
Tanjung Intan Cilacap, dan masih banyak lagi.
10
f. Pelabuhan pantai adalah pelabuhan yang disediakan untuk perdagangan
dalam negeri dan oleh karena itu tidak bebas disinggahi oleh kapal
berbendera asing. Kapal asing dapat memasuki pelabuhan ini dengan
meminta izin terlebih dahulu.
g. Pelabuhan ikan adalah pelabuhan yang menyediakan tempat bagi kapal-
kapal ikan untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan dan
memberikan pelayanan yang diperlukan. Berbeda dengan pelabuhan
umum dimana semua kegiatan seperti bongkar-muat barang, pengisian
perbekalan, perawatan dan perbaikan ringan yang dilakukan di dermaga
yang sama. Pada pelabuhan ikan sarana dermaga disediakan secara
terpisah untuk berbagai kegiatan. Hal ini mengingat bahwa hasil
tangkapan ikan adalah produk yang mudah busuk sehingga perlu
penanganan yang secara cepat.disamping itu jumlah kapal yang
berlabuh di pelabuhan bisa cukup banyak sehingga penggunaan fasilitas
pelabuhan, terutama dermaga harus dilakukan seefisien mungkin.
Pelabuhan ikan dilengkapi dengan berbagai fasilitas untuk mendukung
kegiatam penangkapan ikan dan kegiatan-kegiatan pendukungnya,
seperti pemecah gelombang, kantor pelabuhan, dermaga, tempat
pelelangan ikan (TPI) tangki air, tangki BBM, pabrik es, ruangan
pendingin, tempat pelayanan/ perbaikan kapal, dan tempat penjemuran
jala.
4. Unit keagenan
Menurut Tjetjep Karsafman dan Yulinda prabaningtyas (2015)
Pelayanan yang diberikan untuk trayek tramper maupun liner dimulai dari
kapal yang diageni tersebut tambat di pelabuhan, hingga bertolak
meninggalkan pelabuhan, seperti informasi dari pelabuhan, keperluan
kapal (bunkering, fresh water, repair, maintenance, crewing),
penyelesaian dokumen kapal dan dokumen muat. Untuk trayek kapal,
dalam mengageni liner service, penunjukan general agent dalam bentuk
agency agreement berlaku untuk satu jangka waktu tertentu dan dapat
11
diperpanjang bilamana perlu, sementara, untuk melayani tramper service
cukup dengan surat penunjukan melalui fax/email.
Melihat persaingan keagenan perusahaan pelayaran yang sangat
pesat, maka, perencanaan yang tepat dan akurat menjadi alat yang sangat
berguna dalam menjalankan bisnis keagenan pada perusahaan pelayaran
dimulai dari kekuatan (Strengths) dan kelemahan (Weakness) perusahaan,
serta peluang (Opportunities) pasar dan ancaman (Threats) dari luar
perusahaan
Menurut Suwarno (2011) tugas pokok keagenan antara lain:
a. Pelayanan Operasional kapal-kapal principal.
1) Port Information (port facility, port formality, custom of the port)
2) Keperluan kapal, seperti bunker air, provision, repair,
maintenance, crewing, surat-surat dan sertifikat kapal, dan
sebagainya
3) Penyelesaian dokumen, Bill of lading, Manifest, Hatch List,
Stowage Plan, Crew List, dokumen bongkar muat, Ship
Husbanding ( in & out clearance, imigrasi, bea cukai, kesehatan
pelabuhan, Port Administration, dokumen kapal lainya)
4) Permintaan Advance Payment untuk Part expenses, Cargo
Expenses, keperluan kapal, dan lain-lain.
5) Memberikan informasi kepada principal sebagai berikut:
a) Sebelum kapal tiba.
Port Agen melalui General Agen memberi informasi kepada
principal tentang situasi pelabuhan, rencana sandar, posisi
gudang, peralatan bongkar muat, cargo prospect/booking
yang sudah pasti, kalkulasi biaya disbursement
Agen juga memberi tahu kapal tentang situasi pelabuhan,
rencana sandar, prospek muatan, rencana bongkar muat.
12
b) Waktu kapal tiba.
Port Agen memberi tahu General Agen tentang hari/jam
tiba/sandar kapal, bunker on board, rencana bongkar muat,
keadaan muatan kapal.
c) Waktu kapal tiba di pelabuhan
Port Agen melaporkan kepada General Agen tentang hasil
bongkar/muat dan hambatan yang terjadi.
d) Waktu kapal berangkat.
Port Agen memberitahukan kepada General Agen untuk
diteruskan ke principal tentang tanggal/jam, selesai
bongkar/muat, berangkat, draft kapal/bunker on board/isi,
jumlah muatan yang di bongkar/di muat, sisa ruangan kapal,
perkiraan freight, perkiraan biaya-biaya disbursement.
e) Selanjutnya Port Agen segera mengirimkan dokumen
bongkar/muat, taly sheet, outurn report, damage cargo list dan
lain-lain serta dokumen pemuatan (stowage plane, B/L,
manifest) untuk selanjutnya dikirim ke pricipal dan pelabuhan
tujuan.
b.Memonitor Perkembangan muatan,
Dalam hal ini agen melakukan hal-hal antara lain:
1) Menjalin hubungan baik antara shipper dan memberi pelayanan
informasi kepada consignee.
2) Menandatangani B/L atas nama principal.
3) Bila consignee belum memenuhi kewajiban, penyerahan barang
hanya seizin principal (tertulis)
c. Pelayanan Terhadap Kapal dan Muatanya.
Secara rinci hampir sama dengan tugas cabang.
d. Penyelesaian Masalah Claim.
Penyelesaian masalah claim sesuai dengan manual atas barang kurang
atau muatan rusak, lalu meneruskanya kepada principal sepanjang
13
memenuhi persyaratan dan membayar claim tersebut setelah mendapat
persetujuan dari principal.
e. Pelayanan claim yang menyangkut keputusan Owner’s Representative
Dalam hal ini unit keagenan membantu untuk penyelesaian izin-izin
antara lain ke:
1) Departemen Perhubungan dan Direktorat Jenderal Perhubungan
Laut
2) Departemen Tenaga Kerja
3) Direktoral Jenderal Imigrasi
4) Pemerintah Daerah (Dinas Pajak)
5) Komando Daerah Kepolisian
6) Departemen Luar Negeri
7) Badan Koordinasi Intelegen
8) Dan sebagainya
9) Pertangung jawaban agen kepada principal
Menurut Ezra Ridel Moniung (2015) Hubungan antara principal
dengan agen pada prinsipnya didasarkan pada suatu kesepakatan
(consent), yaitu agen setuju untuk melakukan suatu perbuatan hukum
yamh dilakukan oleh agen tersebut, maka tanggung jawab atas perbuatan
hokum yang dilakukan oleh agen dibebankan kepada principal
5. Pelayanan Kapal Sandar (clearance in)
Menurut Lasse (2014) untuk kapal masuk (clearance in) inisiatif
berawal dari perusahaan pelayaran/agen yang menerima informasi dari
kapal berupa master cable atau berita dari Stasiun Radio Operasi Pantai.
Lantas perusahaan pelayaran/agen yang bersangkutan menyampaikan
aplikasi pelayanan jasa sesuai tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-
masing kepada (a) operator pelabuhan/terminal untuk fasilitas barang dan
14
(b) Instansi Bea Cukai, Imigrasi, Karantina (CIQ), dan Kpanduan untuk
personel pandu sandar dan kapal tunda.
Kantor ADPEL merespons dengan menyelenggarakan rapat
koordinasi berbentuk pusat perencanaan dan pengendalian pelayanann
terpadu (P4T) yang mrnghasilkan pra-rencana (pre-planning) yang
selanjutnya diangkat menjadi rencana penambatan kapal (operation
planning) di pusat pelayanan satu atap (PPSA) oleh Operator Pelabuhan.
Bersamaan dengan itu perusahaan pelayaran/agen atau nahkoda
menyampaikan warta kapal lengkap dengan dokumen yang disyaratkan
undang-undang, sehingga Syahbandar memutuskan untuk memeberikan
clearance in.
Pelayanan untuk kapal keluar (clearance out) berlangsung setelah
semua unsur terkait memberikan clearance menurut bidangnya masing-
masing bahwa kapal, barang muatan, dan penumpang memenuhi ketentuan
keamanan dan keselamatan (comply), dan terhadap semua kewajiban yang
disyaratkan telah dinyatakan untuk laik untuk belayar, maka Syahbandar
memberikan Surat Persetujuan Berlayar (SIB).
6. Penyebab Terjadinya Delay
Menurut lasse (2014) terdapat mata rantai penyebab terjadinya delay
kapal/dan atau kargo karena serangkaian urusan pada sederetan
badan/instansi yang invalve dalam pelayaran. Delay mungkin terjadi (a) di
pihak penguasa antara lain adalah proses perizinan, persetujuan atau
clearance, dan ditemukan kondisi kapa substandard, (b) di pihak
penyelenggara pelabuhan antara lain adalah ketidaksiapan fasilitas atau
peralatan, dan (c) di pihak user sendiri atau waktunya tidak on schedule.
Sebagai contoh suatu delay kapal karena harus menunggu kehadiran
petugas pandu atau petugas karantina, dan ketersediaan fasilitas bertambat
tercatat sebagai waiting time. Kapal meskipun sudah di tambatan tetapi
tidak dapat langsung beraktifitas karena urusan administratif, tercatat
sebagai non operational time.jikalau kapal sedang operasi bongkar muat
15
terjadi kegagalan sistem pada peralatan ataupun gangguan pengaruh cuaca,
tercatat sebagai idle time. Kalau waktu kapal di pelabuhan (ship’s time in
port) terpakai tanpa produksi dalam bentuk waiting time, non operational
time, dan idle time, maka pemakaian fasilitas kepelabuhanan (effective
time) tersisa sangat terbatas. Akan menjadi lebih efektif dan efisien apabila
waktu tanpa produksi tersebut dapat di nol kan atau mendekati nol,
sehingga unsur etmal dalam perhitungan produksi dapat dikecilkan,
kemudian kade yang sama dapat “dijual” melayani kapal lain.
Suatu contoh delay dalam bentuk low output akibat dari ketuaan
kapal yang dioperasikan pelayaran. Ketika operasi kapal dengan
menggunakan derek kapal (ship’s gear) terjadi slack’ kapasitas yang besar,
atau terjadi ganggua kerusakan sehingga output bongkar muat rendah.
Outpu rendah memperpanjang masa tambat(berthing time).
Delay bisa juga terjadi ketika operasi berlangsung “gantung sling”
atau interruption of operation karena menunggu kedatangan muatan direct
loading dan atau menunggu datangnya truk pada kegiatan direct
unloading. Untuk menyatakan keterlambatan dalam situasi “gantung
sling” seperti ini dipakai ukuran idle time.
Menghadapi isu delay dan idle, operator pelabuhan maupun
pelayaran perlu saling bekerja sama atau saling berkorelasi timbal balik,
dala arti tata kerja operator dapat menjadi varabel bebas terhadap kinerja
pelayaran, namun pada kesempatan lain tata kerja pelayaran dapat pula
menjadi variabel bebas terhadap kinerja operator pelabuhan. Suatu delay
dapat dikonversi menjadi cost per ton handled. Besar atau kecilnya cost
per ton handled sebagian ditentukan dengan berapa lama kapal
mengokupasi dermaga. Dengan kata lain, cost per ton handled berbanding
lurus dengan berthing time atau ship’s time at berth.
7. Dokumen Perdagangan
Menurut Suyono (2007) salah satu tugas keagenan kapal adalah
berkaitan dengan pengurusan dokumen, baik dokumen kapal maupun
16
dokumen perdagangan. Berikut ini adalah dokumen pelayaran yang
umumnya digunakan:
a. Bill of Lading
b. Sea Waybills
c. Cargo Manifest
d. Freight Manifest
e. Shipping Notes
f. Delivery Orders
g. Mate’s Recepits
h. Laporan bongkar/muat kapal
1) Bill of Lading
Bill of Lading (B/L) atau konosemen adalah dokumen yang
dikeluarkan oleh perusahaan pelayaran dan mempunyai fungsi
sebagai:
a) Bukti bahwa barang telah dimuat di kapal
b) Dokumen hak milik dari pemilik barang (document of tittle)
c) Kontrak angkutan (contract of affreightment)
d) Dokumen jual/beli (transferable document)
Bila hanya ditujukan pada suatu penerima maka B/L ini termasuk
non negotiable, namun bila dapat diperdagangkan disebut bahwa
B/L ini negotiable.
2) Sea Waybills
Sea waybills adalah pengganti ocean B/L yang saat ini sudah
dianggap tidak memadai lagi. Waybill adalah dokumen yang tidak
dapat diperdagangkan atau non-negotiable dan dibuat untuk
consignee yang disebut di dalamnya. Penerima barang dapat dapat
mengambil barang dengan menunjukkan waybill ini, meskipun
demikian, tanpa waybill, asal dapat menunjukkan identitasnya
penerima barang dapat mengambil barangnya.
Keuntungan memakai waybill adalah:
17
a) Consignee yang ada, tanpa waybill dapat mengambil
barangnya.
Memakai B/L yang tradisional tidak akan mungkin, hal ini
menimbulkan komplikasi dengan B/L tradisional karena
keterlambatan pengiriman.
b) Dapat dilakukan dalam pengiriman antar kenalan, dimana tidak
ada resiko financial.
c) Juga dapat dilakukan bila ada saling kepercayaan dalam
pengiriman barang dagangan.
3) Cargo Manifest
Cargo Manifest merupakan dokumen yang berisi informasi
tentang muatan di atas kapal. Feright manifest memberikan
keterangan mengenai freight, surcharges, rabat. Manifest
disiapkan oleh agen/perwakilan pengangkut. Namundapat juga
dikerjakan oleh freight forwarder bila harus berhubungan dengan
bea-cukai dan pejabat pelabuhan.
4) Shipping Note
Shipping note merupakan dokumen yang dibuat oleh shipper dan
dialamatkan oleh carrier untuk meminta ruangan untuk muatanya.
Shipping note merupakan tanda komitmen shipper untuk
mengapalkan muatanya dan juga digunakan untuk mempersiapkan
B/L muatan keluar.
5) Delivery Order
Delivery order (DO) adalah sebuah dokumen yang dikeluarkan
oleh pihak yang berkuasa menyimpan barang. Untuk mengeluarkan
barang itu dari tempat penyimpannya terdapat catatan “flat keluar”
artinya yang empunya barang sudah menyelesaikan kewajibannya
terhadap yang dikuasakan atas barang itu. Dalam DO perusahaan
pelayaran sudah melunasi freight, bea masuk, ongkos storage dan
lain-lain.
18
6) Mate’s Receipt
Mate’s receipt adalah dokumen tanda terima dari pengangkut
untuk menyatakan bahwa barangnya telah diterima di atas kapal
(muatan ekspor) dimana mate’s receipt diganti dengan B/L dari
carrier. Disamping dokumen-dokumen utama terdapat juga
dokumen/formulir tambahan dalam pengawasan operasional kapal
sewaktu dikerjakan oleh stevedoring dan dokumen-dokumen
pergudangan.
7) Laporan Bongkar/Muat Kapal
a) Untuk Stevedoring
1) Formulir pre-arrival meeting
2) Laporan pelaksanaan pre-arrival meeting (PAM)
3) Kesimpulan hasil (PAM)
4) Laporan evaluasi operasional per kapal
5) Laporan bongkar muat per kapal
6) Penjelasan mengenai bongkar
7) Keterangan detention dan lain-lain
8) Laporan operasional kapal-kapal
9) Statement of facts
10) Tally sheets untuk muatan masuk dan keluar
11) Laporan klaim
12) Tracers untuk overcarried cargo
13) Dokumen lainya untuk mendukung hasil
operasi/mekanis, seperti:
a) Laporan kegiatan dan pendapatan mekanis
b) Laporan pemakaian bahan bakar/minyak
c) Laporan kegiatan galangan/bengkel
d) Laporan peralatan non mekanis
b) Untuk Pergudangan
19
1) Bentuk IB, permintaan penggunaan jasa
dermaga/penumpukkan
2) Bentuk BPRP, bukti pemakaian ruang penumpukkan
barang bongkar/muat
3) Bentuk KUB, hasil penelitian kebenaran ukuran barang
4) Bentuk 4B, nota dan perhitungan jasa
dermaga/penumpukkan
5) Container loading/discharging list
6) Container & epuipment intercharge receipt
7) Statement of damage cargo
8) List of short/overlanded cargo
9) Muatan masuk=
10) Laporan situasi gudang dan lapangan
11) Laporan harian dan pengeluaran dan penerimaan barang
12) ABC list
13) Resi gudang
14) Resi mualim (mate’s receipt)
15) Bill 0f lading (copy)
16) Memo khusus pemindahan barang
17) Surat khusus pemindahan barang
18) Tally in
19) Tally sheet/wharf tally
20) Logo untuk ditempatkan pada peti muatan
21) Landing order
22) Short/overlanded list
8. Keagenan
a. Pengertian Keagenan
Keagenan adalah keterikatan hubungan antara dua pihak yang
mana pihak satu sering disebut dengan agent, yaitu pihak yang
diberikan kewenangan untuk melakukan perbuatan untuk dan atas
20
nama serta di bawah pengawasan pihak lain, yaitu principal.Principal
adalah pihak yang memberikan kewenangan pada agen untuk
melakukan tindakan tertentu serta melakukan pengawasan tindakan
agen, sedangkan pihak yang melakukan transaksi dengan agen di
sebut third party.(Budi Santoso,2015)
b. Klasifikasi agen
Berdasarkan kewenanangan yang melekat pada agen, maka agen
dapat di klasifikasikan dalam beberapa golongan, yaitu :
1) Universal agent; terjadi pada saat prinsipal menunjuk seseorang
untuk melakuakn semua pekerjaan atau tindakan yang secara
hukum dapat didelegasikan pada agen.
2) General agent; dengn memberikan kewenangan pada seseorang
untuk mengeksekusi semua transaksi yang berkaitan dengan
bisnis, maka prinsipal telah menunjuk general agent.
3) Special agent;prinsipal dapat menentukan bahawa agen hanya
diberikan kewenangan untuk melakukan transaksi tertentu atau
bebrapa transaksi.
4) Agency coupled with an interest; pada saat agen telah melakukan
pembayaran dalam rangka menjalankan kewenangan yang
diberikan padanya oleh prinsipal dalam aktivitas bisnis, dalam
hal ini agen disebut Agency coupled with an interest.
5) Gratuitous agent; walaupun kebanyakan agen menerima
kompensasi atas jasa-jasanya, namun kompensasi bukanlah suatu
persyaratan untuk adanya hubungan keagenan antara prinsipal
dan agennya.
6) Sub agent; dalam keadaan tertentu, kemungkinan prinsipal akan
banyak diuntungkan apabila memberikan kewenangan pada
agennya untuk mendelegasikan kewenangannay pada pihak
lain.(Budi Santoso,2015)
21
9. Pihak-pihak yang terkait dalam keagenan
Menurut (Suwarno,2011) ada beberapa pihak-pihak yang terkait
dengan perusahaan pelayaran dalam melaksanakan operasionalnya,
sebagai berikut :
a. Shipper (Pengirim barang), yaitu orang atau badan hubung yang
mempunyai muatan kapal untuk dikirim dari suatu pelabuhan tertentu
(pelabuhan pemuatan) untuk di angkut ke pelabuhan tujuan.
b. Carrier (Pengangkut barang), yaitu perusahaan pelayaran yang
melaksanakan pengangkutan barang dari pelabuhan muat untuk
diangkut/disampaikan ke pelabuhan tujuan dengan kapal.
c. Consignee (Penerima barang), yaitu orang atau badan hukum kepada
siapa barang kiriman ditujukan.
d. Forwarder atau Ekspedisi muat kapal laut (EMKL), yaituperusahaan
pelayaran yang mengurus barang-barang muatan kapal laut dan
dokumen –dokumen untuk mengirim/menerimanya ke kapal/dari kapal
atau dari gudang/ke gudang/lapangan penumpukan di pelabuhan,
sebagai wakil pengirim/penerimaan barang muatan kapal laut.
e. perusahaan pergudangan (warehousing) yaitu usaha penyimpanan
barang di dalam gudang pelabuhan, menunggu pemuatan ke atas kapal
atau pengeluaran dari gudang.
f. Container Freight Station (CFS), yaitu gudang tempat penyimpanan
barang muatan dari beberapa shipper kemudian digabungkan untuk
dimasukan dalam satu container (stuffing) untuk satu tujuan pelabuhan
yang sama dan siap dimuat ke kapal atau sebaliknya barang muatan
dari container dikeluarkan (unstuffing atau stripping) dan disimpan di
gudang sebelum diambil consignee nya
g. Stevedoring atau perusahaan bongkar muat (PBM) yaitu usaha
pemuatan atau pembongkaran barang-barang muatan kapal. Sering kali
perusahaan stevedoring bekerja sama dengan perusahaan angkutan
pelabuhan melalui tongkang. Hal ini sering dilakukan apabila waktu
22
menunggu giliran penambatan terlau lama atau fasilitas tambat kapal
terlalu sedikit.
h. Freight forwaderadalahlembaga jasa pengurusan transportasi yang
mengkoordinasikan angkutan multimoda sehingga terselenggara
angkuta secara terpandu sejak dari door shipper sampai dengan door
consignee.
10. Pengertian Kapal dan Jenis-Jenis Kapal
Berdasarkan Undang-Undang tentang Pelayaran Pasal 1 ayat (36)
Tahun 2008, Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis
tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi
lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung
dinamis, kendaran dibawah permukaan air, serta alat apung dan
bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.
Adapun jenis-jenis kapal menurut Bambang Triatmodjo dalam
bukunya Perencanaan Pelabuhan (2010), kapal dapat dibedakan menjadi
beberapa tipe yang sesuai dengan fungsinya sebagai berikut :
a. Kapal Penumpang
Di Indonesia yang merupakan Negara Kepulauan dan taraf hidup
penduduknya relatif masih rendah, kapal penumpang masih
mempunyai peran yang sangat besar. Jarak antara pulau yang relatif
dekat masih bisa dilayani oleh kapal-kapal penumpang. Selain itu
dengan semakin mudahnya hubungan antara pulau semakin banyak
beroperasi ferry-ferry yang memungkinkan mengangkut kendaraan
bersama dengan penumpangnya.
b. Kapal barang
Kapal barang khusus dibuat untuk mengangkut barang, pada
umumnya kapal barang mempunyai ukuran yang lebih besar dari pada
kapal penumpang. Kapal ini juga dapat dibedakan menjadi beberapa
macam sesuai dengan barang yang di angkut, antara lain :
1) Kapal Barang Umum (general Cargo Ship)
23
Kapal ini digunakan untuk mengangkut muatan umum(General
cargo). Muatan tersebut terdiri dari macam-macam barang yang
dibungkus dalam peti, karung, dan sebagainya yang dikapalkan
oleh banyak pengirim untuk banyak penerima dibeberapa
pelabuhan tujuan.
2) Kapal Peti Kemas
Kapal peti kemas dapat dibedakan menjadi beberapa jenis :
a) Full Container Ship, yaitu kapal yang dibuat secara khusus
untuk mengangkut peti kemas.
b) Partial Container Ship, yaitu kapal yang sebagian ruangannya
diperuntukkan bagi muatan peti kemas dan sebagian lainnya
untuk mutan konvensional.
c) Convertible Container Ship, yaitu kapal yang sebagian atau
seluruh ruangannya dapt dipergunakan untuk memuat peti
kemas atau muatan lainnya. Pada saat yang lain kapal dapat
diubah sesuai dengan kebutuhan untuk mengangkut muatan
konvensional atau peti kemas
d) Ship with Limited container Carrying Ability, yaitu kapal yang
mempunyai kemampuan mengangkut peti kemas dalam jumlah
terbatas.
e) Ship Without Special Container Stowing or Handling Device,
yaitu kapal yang tidak mempunyai alat-alat bongkar muat dan
alat pemadatan (Stowing) secara khusus,tetapi juga
mengangkut peti kemas.
3) Kapal Barang Curah
Kapal ini digunakan untuk mengangkut muatan curah yang
dipalkakan dalam jumlah banyak sekaligus, muatan curah ini bisa
berupa beras,gandum, batu bara, bijih besi dan sebagainya.
4) Kapal Tanker
Kapal ini digunakan untuk mengamngkut minyak yang umumnya
mempunyai ukuran sangat besar. Berat yang bisa diangkut
bervariasi antara beberapa ribu ton sampai ratusan ribu ton.
5) Kapal Khusus (Special Designed Ship)
Kapal ini dibuat khusus untuk mengangkut barang tertentu seperti
daging yang harus diangkut dalam keadaan beku, kapal
24
pengangkut gas alam cair (Liquifiet natural gas,LNG), dan
sebagainya.
6) Kapal Ikan
Kapal ikan digunakan untuk menangkap ikan dilaut. Ukuran kapal
ikan yang digunakan tergantung pada jenis ikan yang tersedia,
potensi ikan di daerah tangkapan, karakteristik alat tangkap,
jaraak daerah tangkapan, dan sebagainya.
11. Fasilitas Pelabuhan
Menurut Salossa et all (2013) Terdpat beberpa fasilitas pelabuhan
yaitu sebagai berikut :
a. Dermaga.
Deramaga adalah suatu bangunan pelabuhan yang digunakan
merapat dan menambatkan kapal yang melakukan bongkar muat
barang dan menaikan turunkan penumpang.
b. Lapangan penumpukan peti kemas
Lapangan penumpukan peti kemas adalah merupakan suatu tempat
yang digunakan untuk menumpukan peti kemas yang berisi muatan
ataupun kosong yang akan dikapalkan atau yang baru diturunkan.
c. Gudang (warehouse)
Gudang atau warehaouse digunakan untuk menyimpan barang yang
baru diturunkan dari kapal atau sebaliknya dalam waktu yang lama
d. Alat bongkar muat
Alat bongkar muat adalah alat yang dipakai untuk kegiatan bongkar
muat barang dengan tujuan untuk menambah kecepatan bongkar
muat, agar waktu yang diperlukan kapal untuk bertambat dapat
dipersingkat.
12. Biaya Operassi Selama di Pelabuhan
Menurut Engkos kokasih dan Hananto Soewondo (2009) Principal
memberitahukan kedatangan kapalnya berserta pemberitahuan data-data
kapal, muatan yang perlu dicari, muatan yang akan dibongkar (biasanya
dikirim manifest), kebutuhan kapal, lamanya dipelabuhan, dan
sebagainya. Berdasarkan pemberitahuan, agen menghitung desbursment.
25
Untuk itu, pemberitahuan, agen menghitung biaya desbursment. Untuk
itu, agen akan minta dikirim uang muka desbursment (biasanya + 50-
75% dari perkiraan desbursment untuk liner service dan diminta uang
muka 100 bila yang dilayani tramper service.
Setelah menerima uang muka desbursment, selanjutnya perusahaan
pelayaran yan bertindak sebagai general agen akan mengirimkan uang
tersebut kepada port agen. Setelah kapal tiba port agen sebagai
pelaksana, melayani principal tersebut, antara lain :
1. melayani kebutuhan kapal komersial, seperti repair, survey,
maintanance, bunker, supply bahan bakar makanan lainnya
2. mencari muatan (canvassing) dan handling muatan, yaitu memuat
untuk muatan keluar / ekspor (outward cargo) dan membongkar
untuk muatan masuk / impor (inward cargo)
3. melaksanakan kehendak principal lainya, seperti freight collection
(penagih uang tambang), monitoring / handling container kosong
termasuk penyimpanannya di depo countainer.
Menurut Handika Wijaya Putra (2014) Biaya pelayanan penerbitan
surat persetujuan berlayar yang diberikan tidak sesuai dengan ketentuan
yang telah ditetapkan yaitu penerimaan Negara bukan pajak (PNBP)
dalam hal ini yaitu penerimaan uang perkapalan, dari beberapa hasil
wawancara dengan masyarakat ditemukan bahwa adanya biaya lebih
yang dikeluarkan oleh masyarakat. Biaya tambahan yang dikeluarkan
dengan tujuan mereka tidak dipersulit para petugas, tentunya hal ini
akan sangat berpengaruh terhadap kompetensi petugas pelayanan.
2.2 Gambaran Umum Obyek Penelitian
1. Data-data Pendirian Perusahaan Pelayaran
a. Nomor dan tanggal Akte Pendirian, serta nama Notaris pembuat Akte
Pendirian :
1) Nomor akte pendirian : No. 212
2) Tanggal Akte Pendirian : 22 Oktober 2012
3) Notaris : Netty Maria Machdar, SH
(Akta Pendirian Terlampir)
26
b. Bentuk Badan Hukum dari Perusahaan PT. TRANSUTA LINTAS
SAMUDERA cabang Merakadalah Perseroan Terbatas.(Terlampir
pada AKTA dalam Pasal 1)
c. Nama Perusahaan Pelayaran:
PT. TRANSUTA LINTAS SAMUDERA
Tempat Kedudukan Perusahaan Pelayaran:
1) Tempat kedudukan formal :
Nama Perusahaan : PT. TRANSUTA LINTAS SAMUDERA
Alamat : Graha Mustika Ratu 7TH
Floor Suite 717
Jl. Gatot : Subroto Kav. 74-75 Jakarta
2) Tempat kedudukan usaha :
a) PT. Transuta Lintas Samudera cabang Medan
b) PT. Transuta Lintas Samudera cabang Batam
c) PT. Transuta Lintas Samudera cabang Palembang
d) PT. Transuta Lintas Samudera cabang Merak
e) PT. Transuta Lintas Samudera cabang Bitung
f) PT. Transuta Lintas Samudera cabang Cirebon
g) PT. Transuta Lintas Samudera cabang Surabaya
h) PT. Transuta Lintas Samudera cabang Samarinda
i) PT. Transuta Lintas Samudera cabang Kintab
j) PT. Transuta Lintas Samudera cabang Banjarmasin
k) PT. Transuta Lintas Samudera cabang Sungai Putting
l) PT. Transuta Lintas Samudera cabang Sungai Danau
m) PT. Transuta Lintas Samudera cabang Kota Baru
n) PT. Transuta Lintas Samudera cabang Bontang
3) Tempat kedudukan kantor :
Nama Perusahaan : PT. TRANSUTA LINTAS SAMUDERA
27
Alamat : Metro Cilegon cluster Florida Blok L 08
no. 02 Kel. Panggung Rawi Kec. Jombang
Kota Cilegon - Banten
d. Maksud dan tujuan pendirian perusahaan :
1) Maksud dan tujuan Perseroan Terbatas ini ialah:
Menjalankan usaha dalam bidang Jasa Pelayaran Dalam Negeri
maupun Luar Negeri.
2) Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan
dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :
a) Menjalankan usaha dibidang pengangkutan laut antar
pelabuhan di Indonesia yang dilakukan secara tetap dan
teratur dan atau pelayaran yang tidak tetap dan tidak teratur
dengan menggunakan semua jenis kapal.
b) Menjalankan usaha sebagai agen kapal-kapal atau
perusahaan-perusahaan pelayaran angkutan laut baik
pelayaran tetap maupun tidak tetap untuk pelayaran di
dalam negeri maupun di luar negeri.
c) Menjalankan usaha dibidang jasa yang berkaitan dengan
menyewakan alat-alat yang berhubungan dengan pelayaran
mencangkup data processing, equipment part list serta
kegiatan usaha yang terkait.
d) Menjalankan usaha sebagai perwakilan/owners
representative dari perusahaan pelayaran angkutan laut baik
pelayaran tetap mauun tidak tetap untuk di dalam negeri dan
di luar negeri.
e) Menjalankan usaha pelayaran penundaan laut.
f) Menjalankan usaha di bidang pelayaran/pengangkutan
orang, hewan maupun barang, pelayaran khusus untuk
barang dan hewan antar pelabuhan dengan menggunakan
kapal layar atau kapal layar bermotor.
g) Menjalankan usaha luar negeri.
28
e. Data Rekomendasi/izin usaha dari:
Surat Izin Usaha Perusahan Angkutan Laut (SIUPAL)
PT. Transuta Lintas Samudera No.B.X-52/AL.001 tanggal 4
Februari 2013
1) SK Direktorat Jendral Perhubungan Laut Kantor
Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Banten :
a) No.AL.002/5/5/KSOP.Btn-13 tanggal 5 April 2013
b) No. AL.002/4/19/KSOP.Btn-14 tanggal 28 April 2014
c) No. AL.002/6/7/KSOP.Btn-15 tanggal 21 April 2015
d) No. AL.002/6/16/KSOP.Btn-16 tanggal 29 April 2016
2) Surat Izin Operasi Perusahaan Pelayaran No.552.1/Dishub
3) Nomor Keanggotaan Indonesia National Shipowners
Association (INSA) : DPC.005/INSA-BTN/REG/13
f. Jangka waktu berdirinya Perusahaan:
PT. Transuta Lintas Samudera didirikan untuk jangka waktu yang
tidak terbatas.
g. Organ-Organ Perusahaan PT. Transuta Lintas Samudera adalah
sebagai berikut :
1) RUPS :
RUPS PT. Transuta Lintas Samudera dipimpin oleh Direktur
Utama, sebagai alternative lain RUPS PT. Transuta Lintas
Samudera dapat dipimpin oleh Komisaris.
2) Direksi :
DirekturUtama : Surya Dharma S.Pel
Direktur : Teguh Widodo
3) Komisaris :
Komisaris Utama : Ati Dewi Sari
h. Pendiri Perusahaan PT. Transuta Lintas Samudera:
Surya Dharma,S.Pel
29
i. Modal dan Saham :
MODAL
1) Modal dasar perseroan berjumlah Rp. 7.500.000.000,- (Tujuh
Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) yang terbagi atas 7.500
(Tujuh ribu lima ratus) lembar saham, tiap-tiap saham dengan
nilai nominal Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah).
2) Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor 100%
(seratus persen) atau sejumlah 7.500 (Tujuh ribu lima ratus)
lembar sahamdengan nilai nominal 7.500.000.000,- (Tujuh
Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) oleh pendiri yang telah
mengambil bagian saham dan rincian serta nominal saham
yang disebutkan pada akhir akta.
SAHAM
1) Semua saham yang dikeluarkan oleh perseroan adalah saham
atas nama.
2) Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas saham
adalah warga Negara Indonesia dan/atau badan hukum
Indonesia.
3) Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham.
4) Dalam hal ini perseroan tidak menerbitkan surat saham.
Pemilik saham dapat dibuktikan dengan surat-surat keterangan
atau catatan yang dikeluarkan oleh perseroan.
5) Jika dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap surat saham
diberi sehelai surat saham.
30
6) Syarat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti
pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh seorang
pemegang saham.
7) Pada surat saham harus dicantumkan sekurangnya :
4) Nama dan Alamat pemegang saham
5) Nomor dan surat saham
6) Nilai nominal saham
7) Tanggal pengeluaran surat saham
8) Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan :
8) Nama dan Alamat pemegang saham
9) Nomor surat kolektif saham
10) Nomor surat saham dan jumlah saham
11) Nilai nominal saham
12) Tanggal pengeluaran surat kolektif saha
2. Visi Dan Misi PT. Transuta Lintas Samudera
Mekanisme peenyusunan visi, misi tujuan dan sasaran
perusahaan diawali dengan membuat evaluasi diri dan melakukan analisis
secara internal dan eksternal untuk menentukan apa yang seharusnya
dilakukan oleh perusahaan. Pencapaian dalam menyusun visi, misi, tujuan
dan sasaran, tentunya juga harus memahami lingkungan sekitar,
memperkirakan masa depan dan persainganya bagaimana.
a. Visi
Menjadi perusahaan pelayaran terkemuka dan penyedia jasa
pengiriman transportasi laut terpadu terluas dan terbaik di Banten-
Indonesia. Perusahaan pelayaran yang handal, dapat memberikan
kualitas yang memuaskan dan dapat diandalkan setiap saat, di setiap
31
bidang dan di setiap situasi. Perusahaan yang memiliki keunggulan
yang kompetitif dalam bisnis Agency Shipping, Forwarder dan
Expedition.
b. Misi
Mengelola bisnis secara keseluruhan, didukung oleh professional
sumber daya manusia, system operasional yang efisien, serta
penggunaan TI yang tepat dan dapat diukur. Meningkatkan nilai
perusahaan yang dibangun melalui kreatifitas, inovasi dan
kompetensi sumber daya manusia. Mengembangkan bisnis dengan
menekankan pada kerjasama adalah solusi, baik oleh unit kerja
internal maupun dengan mitra eksternal. Membangun jaringan bisnis
yang fokus dengan memperhatikan prinsip-prinsip yang berurutan
dan pararel. Memberikan kontribusi yang optimal kepada
pelanggan/perusahaan, Negara bagian, karyawan dan lingkungan
sekitar.
3. Struktur Organisasi dan Budaya Kerja PT. Transuta Lintas Samudera
Struktur organisasi adalah suatu keterangan yang menunjukkan
tugas dari masing-masing bagian yang di dalam struktur organisasi
terdapat orang-orang yang menggerakkan baik secara langsung maupun
tidak langsung. Tanpa struktur organisasi perusahaan tidak akan
memperoleh atau mencapai tujuan yang direncanakan. Adapun struktur
organisasi PT. Transuta Lintas Samudera cabang Banten menganut
system organisasi bentuk lini, yaitu bentuk suatu organisasi yang di
dalamnya terdapat garis wewenang yang menghubungkan langsung secara
vertical antara atasan dengan bawahan.
32
Gambar 2.1 : Struktur Organisasi PT. Transuta Lintas Samudera
Sumber : PT. Transuta Lintas Samudera
Dalam melaksanakan kegiatan, masing-masing bagian memiliki tugas
dan wewenang sebagai berikut :
1. Kepala cabang
Kepala cabang memiliki tugas dan wewenang dalam :
a. Sebagai koordinator atas pelaksanaan tugas, membina dan mengawasi
karyawan.
b. Mengadakan koordinasi dalam hubungan baik dengan instansi-
instansi terkait dan pemerintah daerah.
c. Mengadakan komunikasi dan koordinasi pengusaha dan relasi.
Kepala Cabang
Raksasa Bidin Napitupulu
Kepala Operasional
M. Agus Triyamin
Admin
Natalia Eka
Boarding
1. Ahmad Ridwan
2. Tri Saputra
33
d. Melaporkan secara periodik kepada pusat atas perkembangan cabang,
baik operasional maupun administrasi perusahaan.
e. Bertanggung jawab atas keberlangsungan perusahaan.
2. Admin
Pada bidang ini memiliki tugas dan wewenang:
a. Membuat laporan kas
b. Menetapkan anggaran
c. Membuat laporan dan menyelesaikan perpajakan
d. Membuat laporan dan menyelesaikan alat-alat kebutuhan
administratif karyawan
e. Menerima pemasukan uang
f. Membayar nota dan kwitansi
g. Membuat bukti kas keluar masuk
h. Membuat laporan kas keluar atau masuk ke pusat
i. Membayar gaji karyawan
j. Mengarsip semua bukti mas atau bank keluar masuk.
3. Boarding
Pada boarding memiliki tugas sebagai berikut:
a. Melakukan clearance in dan clearance out kapal ke KSOP
b. Melayani seluruh kebutuhan kapal seperti air bersih, pengurusan
dokumen kapal.
c. Melaporkan seluruh kegiatan kapal kepada Owner
3, Budaya Kerja PT. Transuta Lintas Samudra
Dengan menjunjung tinggi kerja sama tim yang baik salah satunya
dengan ketepatan waktu dan ketelitian tiap anggota tim dalam melakukan
tugasnya masing-masing. Semua itu tercermin dalam jam kerja yang
diterapkan oleh PT. Transuta Lintas Samudra.
34
Table 2.1
Jam Kerja PT. Transuta Lintas Samudera
Hari Jam kerja Jam istirahat
Senin 08.00 – 17.00 12.00 – 13.00
Selasa 08.00 – 17.00 12.00 – 13.00
Rabu 08.00 – 17.00 12.00 – 13.00
Kamis 08.00 – 17.00 12.00 – 13.00
Jumat 08.00 – 17.00 12.00 – 13.00
Sabtu 08.00 – 12.00 -
Sumber : PT. Transuta Lintas Samudera
top related