Transcript
1. Otonomi Daerah
Kebijakan pada urusan otonomi daerah, pemerintahan umum,
administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian
diarahkan pada peningkatan kualitas pelayanan publik melalui:
a. Pengembangan kapasitas aparat pemerintahan daerah;
b. Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintahan daerah;
Dalam upaya mengoptimalkan pelaksanaan otonomi daerah, Pemerintah
Kabupaten Bantul memandang perlu melakukan langkah-langkah penguatan
urusan, efisiensi, efektifitas, akuntabilitas kinerja kelembagaan, peningkatan
kualitas sumber daya manusia, dan informasi manajemen yang akurat dan
praktis sebagai upaya untuk penguatan potensi yang ada.
a. Progam yang Dilaksanakan
Program yang dilaksanakan pada tahun 2019 adalah sebagai berikut:
1) Program Peningkatan kapasitas kinerja aparatur pemerintah;
a) Penyusunan dan Evaluasi Kebijakan Pendayagunaan Aparatur Negara
b) Penyusunan dan Evaluasi Analisis Beban Kerja Organisasi Perangkat
Daerah
c) Penyusunan dan Evaluasi Analisis Jabatan Organisasi Perangkat
Daerah
2) Program Peningkatan kapasitas dan kualitas kelembagaan;
a) Penyusunan dan Evaluasi Struktur Organisasi Dan Tata Kerja
Kelembagaan Perangkat Daerah.
b) Pelaksanaan Pengukuran Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah.
c) Penyusunan Evaluasi Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.
3) Program Program Peningkatan Sistem Manajemen dan Prosedur Birokrasi
Pemerintah
a) Pendampingan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Bagi Unit Pelayanan
Publik
b) Pengukuran Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat
c) Pedampingan dan Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Terpadu dan Unit
Pelayanan Publik
d) Pelaksanaan dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
e) Penyusunan Standard Operating Procedure (SOP) dan Ketataksanaan
b. Realisasi Pelaksanaan Progam
Program yang dilaksanakan dalam urusan Otonomi Daerah selama tahun 2019
adalah sebagai berikut :
1. Program Peningkatan Kapasitas Kinerja Aparatur Pemerintah
Maksud dan tujuan program ini adalah Mewujudkan efektivitas
penyelenggaraan administrasi pemerintahan dalam memberikan pelayanan yang
baik pada Pimpinan Daerah dan perangkat daerah. Program ini dilaksanakan
menggunakan anggaran sebesar Rp 129.555.300,00 dan realisasi anggaran
sebesar Rp 95.701.400,00 atau 84%.
Program Peningkatan Kapasitas Kinerja Aparatur Pemerintah dilaksanakan
melalui kegiatan-kegiatan dibawah ini;
a) Penyusunan dan Evaluasi Kebijakan Pendayagunaan Aparatur Negara
Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah untuk melakukan
pengkajian dan evaluasi kebijakan yang terkait dengan upaya
peningkatan kinerja aparatur negara.
Kegiatan ini didukung dengan anggaran sebesar
Rp. 58.339.700,- dengan realisasi sebesar Rp. 36.688.400,00 atau
63%.
Kegiatan ini dilaksanakan dengan berbagai sub kegiatan, antara
lain :
1. Mengikuti kegiatan Forum Komunikasi Pendayagunaan
Aparatur Negara di Daerah yang diselenggarakan oleh Biro
Organisasi Setda Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan
Seluruh Kabupaten di Daerah Istimewa Yogyakarta secara
bergantian.
2. Melakukan workshop Pendayagunaan Aparatur Negara di
internal Pemerintah Kabupaten Bantul.
3. Melakukan rapat dan menyelenggarakan focus group
discussion (FGD) dalam rangka evaluasi kebijakan Peraturan
Bupati Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pemberian Tambahan
Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja.
Hasil dari kegiatan ini adalah tersusunya dokumen draft
Peraturan Bupati baru yang mengatur tentang Pemberian Tambahan
Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja yang akan digunakan mulai
tahun 2019 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul.
b) Penyusunan dan Evaluasi Analisis Beban Kerja Organisasi Perangkat
Daerah
Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah melakukan evaluasi
formasi jabatan pada organisasi perangkat daerah yang baru
sebagaimana yang sudah tertuang dalam Peraturan Bupati Bantul
Nomor 89 Tahun 2018 Tentang Formasi Dan Hasil Analisis Jabatan Di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul.
Kegiatan ini didukung dengan anggaran sebesar Rp.
30.829.300,00 dengan realisasi sebesar Rp. 29.809.000, atau 97 %.
Hasil dari kegiatan ini adalah teridentifikasinya kegiatan-kegiatan
yang harus dilakukan oleh perangkat daerah sebagai bahan dalam
penyusunan beban kerja di tahun 2019. Dari proses identifikasi
kegiatan masing-masing OPD tersebut maka telah teridentifikasi juga
standar pekerjaan baru sebagai perubahan Peraturan Bupati Bantul
Nomor 150 Tahun 2018 tentang Standar Pekerjaan Pegawai
c) Penyusunan dan Evaluasi Analisis Jabatan Pemerintah Kabupaten
Bantul
Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah melakukan evaluasi
Peraturan Bupati Nomor 89 Tahun 2018 tentang Formasi dan Hasil
Analisis Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul.
Kegiatan ini didukung dengan anggaran sebesar Rp.
40.204.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 29.204.000,00 atau 72 %.
Hasil dari kegiatan ini adalah tersusunnya bahan evaluasi atas
Peraturan Bupati Nomor 89 Tahun 2018 tentang Formasi Jabatan dan
Hasil Analisis Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul.
2. Program Peningkatan Kapasitas Dan Kualitas Kelembagaan
Maksud dan tujuan program ini adalah Meningkatkan efektivitas
penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah. Program ini dilaksanakan
menggunakan anggaran sebesar Rp 121.440.000,00 dan realisasi anggaran
sebesar Rp 105.550.000,00 atau 87 %
Program Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Kelembagaan
dilaksanakan melalui kegiatan:
a) Penyusunan dan Evaluasi Struktur Organisasi Dan Tata Kerja
Kelembagaan Perangkat Daerah
Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah Mewujudkan organisasi
perangkat daerah yang efektif dan efisien dalam melaksanakan urusan
yang menjadi kewenangan Kabupaten.
Kegiatan ini didukung dengan anggaran sebesar Rp.
57.870.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 49.430.000,00 atau 85 %
Hasil dari kegiatan ini adalah Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun
2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kab.
Bantul,yang menjadi fokus evaluasi adalah
1. Evaluasi Kantor Kesbangpolinmas menjadi Badan
Kesbangpol
2. Evaluasi Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Diskominfo
tentang penyelasan beban kerja dengan tugas fungsi yang diemban
oleh masing-masing bidang dan sub bidang serta penyelarasan
indikator capaian kinerja yang tertuang dalam RPJMD.
b) Pelaksanaan Pengukuran Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah
Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah :
a. mengidentifikasikan permasalahan yang muncul dalam
penyelenggaraan kinerja organisasi Satuan Kerja
Perangkat Daerah/Unit Kerja;
b. merumuskan penyelesaian permasalahan dalam
penyelenggaraan kinerja organisasi Satuan Kerja
Perangkat Daerah/Unit Kerja;
c. menyusun bahan kebijakan dalam rangka perbaikan
tingkat kinerja organisasi Satuan Kerja Perangkat
Daerah/Unit Kerja; dan
d. memonitor dan mengevaluasi tingkat kinerja organisasi
Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja
Kegiatan ini didukung dengan anggaran sebesar Rp.
37.170.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 34.570.000,00 atau 93 %.
Hasil dari kegiatan ini adalah terlaksananya workshop
penyusunan Sistem Pengukuran Kinerja Organisasi Pemerintah serta
tersusunnya Hasil Evaluasi Kematangan Organisasi berdasarkan
Permendagri Nomor 99 tahuin 2018 tentang Pembinaan dan
Pengendalian Penataan Perangkat Daerah .
c) Penyusunan Evaluasi Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah penyesuaian terhadap
perubahan struktur organisasi dan tata laksana perangkat daerah di
Kabupaten Bantul. Selain itu juga untuk mengampu perubahan
peraturan teknis masing – masing urusan yang mewajibkan penyesuain
tugas dan fungsi perangkat daerah.
Kegiatan ini didukung dengan anggaran sebesar Rp.
26.400.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 21.550.000,00 atau …..%.
Hasil dari kegiatan ini berupa dokumen Penyusunan dan
Evaluasi Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah adalah :
1. Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2019 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul.
2. Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2019 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit
Pelaksanan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak
Kabupaten Bantul.
3. Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2019 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul.
4. Peraturan Bupati Nomor 110 Tahun 2019 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas
Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul.
5. Peraturan Bupati Nomor 120 Tahun 2019 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas
Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul.
3. Program Peningkatan Sistem Manajemen dan Prosedur Birokrasi Pemerintah
Maksud dan tujuan program ini adalah Meningkatnya kualitas pelayanan
publik. Program ini dilaksanakan menggunakan anggaran sebesar Rp
260.352.500,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp 221.140.100,00 atau 85 %.
Program Peningkatan Sistem Manajemen dan Prosedur Birokrasi
Pemerintah dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan dibawah ini;
a) Pendampingan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Bagi Unit
Pelayanan Publik
Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah peningkatan kualitas
mutu pelayanan publik pemerintah daerah karena salah satu tolok ukur
tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) adalah
pelayanan publik yang berkualitas, yang merupakan fungsi dan tugas
pokok aparatur negara sebagai abdi negara dan abdi masyarakat dan
tercermin dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat.
Kegiatan ini didukung anggaran sebesar Rp. 29.255.800,00
terealisasi Rp. 29.180.000,00 atau 100 %.
Pada tahun 2019 ini penyusunan Indek Pengaduan Masyarakat
(IPM) dilaksanakan melalui fasilitasi dan bimbingan teknis bagi 2
Kecamatan yaitu Kecamatan Pandak dan Kecamatan Pajangan.
Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan dalam tiga tahap kegiatan,
yaitu (1) melakukan analisis dengan berbasis data kuesioner; (2)
membuat janji perbaikan pelayanan oleh unit pelayanan publik; dan (3)
menyusun rekomendasi perbaikan pelayanan kepada SKPD yang
terkait.
Melalui kegiatan ini, unit kerja pemberi layanan telah dapat
mengetahui faktor apa saja yang menjadi keluhan masyarakat dan
strategi yang harus dilaksanakan untuk mengatasi keluhan serta
keterlibatan SKPD terkait dalam membantu penanganan keluhan dari
masyarakat tersebut.
b) Pengukuran Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat
Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah untuk mengetahui tingkat
kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh
pemerintah kabupaten.
Kegiatan ini didukung dengan anggaran sebesar Rp.
30.241.700,00 dengan realisasi sebesar Rp. 28.356.300,00 atau 94 %.
Kegiatan penyusunan SKM dilaksanakan dengan melakukan
koordinasi penyusunan SKM bagi seluruh SKPD se-Kabupaten Bantul.
Sesuai dengan Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang
Pedoman Umum Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit
Pelayanan Instansi Pemerintah, maka dibuatlah aturan pelaksanaan
yang berupa Peraturan Bupati Bantul Nomor 2 Tahun 2019 tentang
Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat ditetapkan nilai
persepsi, interval SKM, interval konversi SKM, mutu pelayanan, dan
kinerja unit pelayanan
Hasil dari kegiatan ini seluruh SKPD layanan telah menyusun
dokumen SKM dengan nilai rata-rata 88,76, nilai terendah 79,33 dan
nilai tertinggi 96,45.
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa mutu pelayanan
seluruh unit layanan yang ada di Kabupaten Bantul berada pada
interval 81,26 – 100,00 yaitu memiliki nilai A dengan kinerja unit
pelayanan dalam kategori sangat baik. Perkembangan nilai SKM
Kabupaten Bantul dalam 6 tahun terakhir dapat dilihat dalam Grafik 4.7.
Perkembangan Nilai SKM
c) Pedampingan dan Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Terpadu dan Unit
Pelayanan Publik
Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah meningkatkan kulaitas
mutu pelayanan publik. Kegiatan ini dilakukan dengan melaksanakan
monitoring penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu
Kecamatan (PATEN) di seluruh kecamatan se Kabupaten Bantul dan
penyelenggaraan kompetisi inovasi pelayanan publik di lingkungan
internal Pemerintah Kabupaten Bantul serta keikutsertaan dalam
kompetisi inovasi di tingkat nasional.
Kegiatan ini didukung dengan anggaran sebesar Rp.
130.750.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 98.898.000,00 atau 76
%. Sisa anggaran ini cukup besar dikarenakan dibatalkannya rencana
pameran inovasi di tingkat nasional.
Pada penyelenggaraan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik
Nasional Tahun 2019 yang diselenggarakan Kementerian PANRB,
Pemerintah Kabupaten Bantul mengikutkan 14 Inovasi Tahun 2018 dari
77,53 76,50
77,41 77,95 78,31 78,38 78,78
86,32 87,57
88,67 88,70
85,41
86,97
70
72
74
76
78
80
82
84
86
88
90
Tahun 2013Tahun 2014 SM 1Tahun 2014 SM 2Tahun 2015 SM 1Tahun 2015 SM 2Tahun 2016 SM 1Tahun 2016 SM 2Tahun 2017 SM 1Tahun 2017 SM IITahun 2018 SM ITahun 2018 SM IITahun 2019 SM ITahun 2019 SM II
Nilai IKM Tahun 2013 - 2019
Nilai
berbagai instansi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul. Inovasi-
Inovasi tersebut sebagai berikut :
1.SIPERKASA Mengatasi Masalah Pasca Panen Mendukung Ketahanan Pangan
2.Mobil Keliling Pajak Bantul: Layanan PBB Lebih Dekat, Lebih Mudah, Lebih Murah
3."Wajib Peduli" TPKJM
4.BADOT TERSENYUM (Buatlah Anak dan Orang Tua Tersenyum)
5.PAGUYUBAN PENGELOLAAN PENYAKIT KRONIS TRESNO ROGO
6.KEKEP IBU
7.Geliat Barongan
8.KRIPEK PARU, Obat Mujarab Penanggulangan TBC
9.AKSI SIMPATI (AKTA KEMATIAN SEHARI JADI)
10.I-Jempol
11.E-Lawar
12.Gardu Kelola
13.SIGAP 119
14.PDAM Bantul SIAP PRIMA
Dari inovasi tersebut di atas yang berhasil masuk TOP 99 Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2019 sebagai berikut :
A. Mobil Keliling Pajak Bantul : Layanan PBB Lebih Dekat, Lebih Mudah, Lebih Murah
B. SIPERKASA Mengatasi Masalah Pasca Panen Mendukung Ketahanan
Dokumentasi penyerahan Piagam TOP 99 KIPP Nasional Tahun 2019
Dari inovasi tersebut di atas yang berhasil masuk TOP 45 Kompetisi
Inovasi Pelayanan Publik Nasional Tahun 2019 sebagai berikut :
1. SIPERKASA Mengatasi Masalah Pasca Panen Mendukung
Ketahanan
Dokumentasi penyerahan Piagam TOP 45 KIPP Nasional Tahun 2019
Hasil dari kompetisi inovasi pelayanan publik di internal
Pemerintah Kabupaten Bantul, proposal yang masuk sebanyak 169
proposal. Dari seluruh jumlah proposal tersebut dilakukan evaluasi oleh
Tim Inovasi Kabupaten, sehingga didapat 30 inovasi pelayanan terbaik
se Kabupaten Bantul. Dari 30 inovasi terbaik ini diundang untuk
memaparkan lebih detail terkait inovasi yang sudah dilakukan di depan
penilai independent yang berasal dari institusi pendidikan, media masa
dan lembaga ombusdman daerah.
Berdasarkan hasil penilaian tersebut terdapat 8 inovasi
pelayanan terbaik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul dengan
data sebagai berikut :
Top 8 inovasi pelayanan publik Tahun 2019
No NAMA OPD/UNIT KERJA INOVASI
1 Badan Penanggulangan
Bencana Daerah
BISS (Bantul Integrated Sirine
System)
2 Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil DUKCAPIL SMART
3 Dinas Perhubungan Pembayaran E-Retribusi Pengujian
Kendaraan Bermotor
4 UPTD Rumah Potong Hewan Si JEMPOL (Sistim Jemput Bola)
5 UPT Puskesmas Pundong
GEPLAK MANIS DIBAWA ANDONG
(Gerakan Pemberantasan
Tuberkulosis Bersama Warga
Masyarakat Kecamatan Pundong)
6 UPT Puskesmas Jetis I SI JAWARA JOS (Pasien Jiwa Sehat
Sejahtera Jenius Olah Sampah)
7 UPT Puskesmas Jetis II GARPU SALAD
8 UPT Puskesmas Sedayu I
TANTE SOSIALITA (Pemanfaatan
Taman Obat Keluarga, Solusi Sehat
Alami untuk Kita)
Selanjutnya kesepuluh inovasi terbaik ini diikutkan dalam
kompetisi secara nasional yang dilaksanakan oleh Kementrian PAN dan
RB dengan program SiNOVIK.
d) Pelaksanaan dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah perubahan mind set dan
culture set birokrasi pemerintah daerah Kegiatan ini dilaksanakan
dengan memfasilitasi terlaksananya reformasi birokrasi di Kabupaten
Bantul serta mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam
rangka implementasi reformasi birokrasi yang tercantum dalam road
map reformasi birokrasi Kabupaten Bantul. Selain itu juga dilakukan
evaluasi Road Map Reformasi Birokrasi dikarenakan periode road map
yang ada sudah habis pada tahun ini.
Tujuan dari kegiatan ini adalah terlaksananya program-program
reformasi birokrasi menuju kepada perubahan budaya kerja dan pola
pikir aparatur dan birokrasi di Kabupaten Bantul yang lebih baik.
Kegiatan ini didukung dengan anggaran sebesar Rp.
39.355.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 36.505.000,00 atau 93 %
sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp2.850.000,00.
Output dari kegiatan ini adalah dokumen realisasi pelaksanaan
program/roadmap reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Bantul serta draft dokumen road map reformasi birokrasi
periode 2019 – 2022.
e) Penyusunan Standard Operating Procedure (SOP) dan Ketataksanaan
Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah penyelenggaraan
pemerintahan yang efektif dan efisien dalam melakukan pelayanan
kepada masyarakat.
Kegiatan ini didukung dengan anggaran sebesar Rp.
30.750.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 28.000.000,00 atau 92 %.
Hasil dari kegiatan ini adalah terbitnya Peraturan Bupati Nomor
89 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Peta Proses Bisnis
Pemerintah Kabupaten Bantul .
c. Permasalahan dan Solusi
Berikut ini disampaikan beberapa permasalahan dan solusi terkait
dengan urusan otonomi daerah.
Tabel, permasalahan dan solusi
No Permasalahan Solusi
1
2
3
Turunya Regulasi tentang tatacara izin pemberian TPP bagi Pemda pada bulan Oktober sehingga rencana Penyusunan Regulasi Peningkatan kapasitas kinerja aparatur pemerintah (TPP) menjadi terlambat karena drat regulasi dengan sistem yang lama telah tersusun sejak September. Regulasi tentang penyusunan Proses Bisnis kurang mendetail dan belum ada daerah yang menjadi pilot project / atau contoh Proses Bisnis Daerah sehingga di tahun 2019 dalam penyusunannya kurang maksimal. Pada Tahun 2019 Pemerintah Pusat Mengeluarkan regulasi yang Harus Segera ditindak Lanjuti Oleh Pemerintah Daerah Seperti PP Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan Atas PP 18 Nomor Tahun 2016 dan Permendagri Nomor 56 Tahun 2019 Tentang SOTK Sekretariat Daerah. Disisi lain Pemerintah Pusat juga mengeluarkan kebijakan Penyederhaan Birokrasi, kebijakan tersebut kontra indikatif yang menjadikan kebingungan untuk mengambil keputusan tentang regulasi kelembagaan.
Menyusun regulasi dan sistem pemberian TPP sesuai dengan Kepmendagri yang keluar dan tetap menyusun regulasi dengan sistem pemberian yang sudah berjalan sembari menunggu persetujuan Menteri Dalam Negeri. Melakukan konsultasi atau mendatangkan narasumber dari Kemenpan RB atau Kemendagri dan menyusun peta proses bisnis seperti yang dicontohkan oleh Kemenpan RB. Tetap menyusun regulasi tentang kelembagaan sesuai dengan aturan terbaru serta melakukan pemetaan jabatan sesuai Surat Edaran tentang Penyederhanaan Birokrasi.
top related