1. Otonomi Daerah

1. Otonomi Daerah

Kebijakan pada urusan otonomi daerah, pemerintahan umum,

administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian

diarahkan pada peningkatan kualitas pelayanan publik melalui:

a. Pengembangan kapasitas aparat pemerintahan daerah;

b. Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintahan daerah;

Dalam upaya mengoptimalkan pelaksanaan otonomi daerah, Pemerintah

Kabupaten Bantul memandang perlu melakukan langkah-langkah penguatan

urusan, efisiensi, efektifitas, akuntabilitas kinerja kelembagaan, peningkatan

kualitas sumber daya manusia, dan informasi manajemen yang akurat dan

praktis sebagai upaya untuk penguatan potensi yang ada.

a. Progam yang Dilaksanakan

Program yang dilaksanakan pada tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1) Program Peningkatan kapasitas kinerja aparatur pemerintah;

a) Penyusunan dan Evaluasi Kebijakan Pendayagunaan Aparatur Negara

b) Penyusunan dan Evaluasi Analisis Beban Kerja Organisasi Perangkat

Daerah

c) Penyusunan dan Evaluasi Analisis Jabatan Organisasi Perangkat

Daerah

2) Program Peningkatan kapasitas dan kualitas kelembagaan;

a) Penyusunan dan Evaluasi Struktur Organisasi Dan Tata Kerja

Kelembagaan Perangkat Daerah.

b) Pelaksanaan Pengukuran Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah.

c) Penyusunan Evaluasi Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.

3) Program Program Peningkatan Sistem Manajemen dan Prosedur Birokrasi

Pemerintah

a) Pendampingan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Bagi Unit Pelayanan

Publik

b) Pengukuran Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat

c) Pedampingan dan Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Terpadu dan Unit

Pelayanan Publik

d) Pelaksanaan dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

e) Penyusunan Standard Operating Procedure (SOP) dan Ketataksanaan

b. Realisasi Pelaksanaan Progam

Program yang dilaksanakan dalam urusan Otonomi Daerah selama tahun 2019

adalah sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Kapasitas Kinerja Aparatur Pemerintah

Maksud dan tujuan program ini adalah Mewujudkan efektivitas

penyelenggaraan administrasi pemerintahan dalam memberikan pelayanan yang

baik pada Pimpinan Daerah dan perangkat daerah. Program ini dilaksanakan

menggunakan anggaran sebesar Rp 129.555.300,00 dan realisasi anggaran

sebesar Rp 95.701.400,00 atau 84%.

Program Peningkatan Kapasitas Kinerja Aparatur Pemerintah dilaksanakan

melalui kegiatan-kegiatan dibawah ini;

a) Penyusunan dan Evaluasi Kebijakan Pendayagunaan Aparatur Negara

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah untuk melakukan

pengkajian dan evaluasi kebijakan yang terkait dengan upaya

peningkatan kinerja aparatur negara.

Kegiatan ini didukung dengan anggaran sebesar

Rp. 58.339.700,- dengan realisasi sebesar Rp. 36.688.400,00 atau

63%.

Kegiatan ini dilaksanakan dengan berbagai sub kegiatan, antara

lain :

1. Mengikuti kegiatan Forum Komunikasi Pendayagunaan

Aparatur Negara di Daerah yang diselenggarakan oleh Biro

Organisasi Setda Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan

Seluruh Kabupaten di Daerah Istimewa Yogyakarta secara

bergantian.

2. Melakukan workshop Pendayagunaan Aparatur Negara di

internal Pemerintah Kabupaten Bantul.

3. Melakukan rapat dan menyelenggarakan focus group

discussion (FGD) dalam rangka evaluasi kebijakan Peraturan

Bupati Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pemberian Tambahan

Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja.

Hasil dari kegiatan ini adalah tersusunya dokumen draft

Peraturan Bupati baru yang mengatur tentang Pemberian Tambahan

Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja yang akan digunakan mulai

tahun 2019 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul.

b) Penyusunan dan Evaluasi Analisis Beban Kerja Organisasi Perangkat

Daerah

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah melakukan evaluasi

formasi jabatan pada organisasi perangkat daerah yang baru

sebagaimana yang sudah tertuang dalam Peraturan Bupati Bantul

Nomor 89 Tahun 2018 Tentang Formasi Dan Hasil Analisis Jabatan Di

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul.

Kegiatan ini didukung dengan anggaran sebesar Rp.

30.829.300,00 dengan realisasi sebesar Rp. 29.809.000, atau 97 %.

Hasil dari kegiatan ini adalah teridentifikasinya kegiatan-kegiatan

yang harus dilakukan oleh perangkat daerah sebagai bahan dalam

penyusunan beban kerja di tahun 2019. Dari proses identifikasi

kegiatan masing-masing OPD tersebut maka telah teridentifikasi juga

standar pekerjaan baru sebagai perubahan Peraturan Bupati Bantul

Nomor 150 Tahun 2018 tentang Standar Pekerjaan Pegawai

c) Penyusunan dan Evaluasi Analisis Jabatan Pemerintah Kabupaten

Bantul

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah melakukan evaluasi

Peraturan Bupati Nomor 89 Tahun 2018 tentang Formasi dan Hasil

Analisis Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul.


40.204.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 29.204.000,00 atau 72 %.

Hasil dari kegiatan ini adalah tersusunnya bahan evaluasi atas

Peraturan Bupati Nomor 89 Tahun 2018 tentang Formasi Jabatan dan

Hasil Analisis Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul.

2. Program Peningkatan Kapasitas Dan Kualitas Kelembagaan

Maksud dan tujuan program ini adalah Meningkatkan efektivitas

penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah. Program ini dilaksanakan

menggunakan anggaran sebesar Rp 121.440.000,00 dan realisasi anggaran

sebesar Rp 105.550.000,00 atau 87 %

Program Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Kelembagaan

dilaksanakan melalui kegiatan:

a) Penyusunan dan Evaluasi Struktur Organisasi Dan Tata Kerja

Kelembagaan Perangkat Daerah

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah Mewujudkan organisasi

perangkat daerah yang efektif dan efisien dalam melaksanakan urusan

yang menjadi kewenangan Kabupaten.


57.870.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 49.430.000,00 atau 85 %

Hasil dari kegiatan ini adalah Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun

2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kab.

Bantul,yang menjadi fokus evaluasi adalah

1. Evaluasi Kantor Kesbangpolinmas menjadi Badan

Kesbangpol

2. Evaluasi Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Diskominfo

tentang penyelasan beban kerja dengan tugas fungsi yang diemban

oleh masing-masing bidang dan sub bidang serta penyelarasan

indikator capaian kinerja yang tertuang dalam RPJMD.

b) Pelaksanaan Pengukuran Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah :

a. mengidentifikasikan permasalahan yang muncul dalam

penyelenggaraan kinerja organisasi Satuan Kerja

Perangkat Daerah/Unit Kerja;

b. merumuskan penyelesaian permasalahan dalam

penyelenggaraan kinerja organisasi Satuan Kerja

Perangkat Daerah/Unit Kerja;

c. menyusun bahan kebijakan dalam rangka perbaikan

tingkat kinerja organisasi Satuan Kerja Perangkat

Daerah/Unit Kerja; dan

d. memonitor dan mengevaluasi tingkat kinerja organisasi

Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja



Hasil dari kegiatan ini adalah terlaksananya workshop

penyusunan Sistem Pengukuran Kinerja Organisasi Pemerintah serta

tersusunnya Hasil Evaluasi Kematangan Organisasi berdasarkan

Permendagri Nomor 99 tahuin 2018 tentang Pembinaan dan

Pengendalian Penataan Perangkat Daerah .

c) Penyusunan Evaluasi Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah penyesuaian terhadap

perubahan struktur organisasi dan tata laksana perangkat daerah di

Kabupaten Bantul. Selain itu juga untuk mengampu perubahan

peraturan teknis masing – masing urusan yang mewajibkan penyesuain

tugas dan fungsi perangkat daerah.


26.400.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 21.550.000,00 atau …..%.

Hasil dari kegiatan ini berupa dokumen Penyusunan dan

Evaluasi Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah adalah :

1. Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2019 tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan

Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul.


Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit

Pelaksanan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak

Kabupaten Bantul.


Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan

Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul.


Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas

Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul.


Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas

Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul.

3. Program Peningkatan Sistem Manajemen dan Prosedur Birokrasi Pemerintah

Maksud dan tujuan program ini adalah Meningkatnya kualitas pelayanan

publik. Program ini dilaksanakan menggunakan anggaran sebesar Rp

260.352.500,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp 221.140.100,00 atau 85 %.

Program Peningkatan Sistem Manajemen dan Prosedur Birokrasi

Pemerintah dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan dibawah ini;

a) Pendampingan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Bagi Unit

Pelayanan Publik

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah peningkatan kualitas

mutu pelayanan publik pemerintah daerah karena salah satu tolok ukur

tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) adalah

pelayanan publik yang berkualitas, yang merupakan fungsi dan tugas

pokok aparatur negara sebagai abdi negara dan abdi masyarakat dan

tercermin dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat.

Kegiatan ini didukung anggaran sebesar Rp. 29.255.800,00

terealisasi Rp. 29.180.000,00 atau 100 %.

Pada tahun 2019 ini penyusunan Indek Pengaduan Masyarakat

(IPM) dilaksanakan melalui fasilitasi dan bimbingan teknis bagi 2

Kecamatan yaitu Kecamatan Pandak dan Kecamatan Pajangan.

Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan dalam tiga tahap kegiatan,

yaitu (1) melakukan analisis dengan berbasis data kuesioner; (2)

membuat janji perbaikan pelayanan oleh unit pelayanan publik; dan (3)

menyusun rekomendasi perbaikan pelayanan kepada SKPD yang

terkait.

Melalui kegiatan ini, unit kerja pemberi layanan telah dapat

mengetahui faktor apa saja yang menjadi keluhan masyarakat dan

strategi yang harus dilaksanakan untuk mengatasi keluhan serta

keterlibatan SKPD terkait dalam membantu penanganan keluhan dari

masyarakat tersebut.

b) Pengukuran Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah untuk mengetahui tingkat

kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh

pemerintah kabupaten.



Kegiatan penyusunan SKM dilaksanakan dengan melakukan

koordinasi penyusunan SKM bagi seluruh SKPD se-Kabupaten Bantul.

Sesuai dengan Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang

Pedoman Umum Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit

Pelayanan Instansi Pemerintah, maka dibuatlah aturan pelaksanaan

yang berupa Peraturan Bupati Bantul Nomor 2 Tahun 2019 tentang

Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat ditetapkan nilai

persepsi, interval SKM, interval konversi SKM, mutu pelayanan, dan

kinerja unit pelayanan

Hasil dari kegiatan ini seluruh SKPD layanan telah menyusun

dokumen SKM dengan nilai rata-rata 88,76, nilai terendah 79,33 dan

nilai tertinggi 96,45.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa mutu pelayanan

seluruh unit layanan yang ada di Kabupaten Bantul berada pada

interval 81,26 – 100,00 yaitu memiliki nilai A dengan kinerja unit

pelayanan dalam kategori sangat baik. Perkembangan nilai SKM

Kabupaten Bantul dalam 6 tahun terakhir dapat dilihat dalam Grafik 4.7.

Perkembangan Nilai SKM

c) Pedampingan dan Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Terpadu dan Unit

Pelayanan Publik

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah meningkatkan kulaitas

mutu pelayanan publik. Kegiatan ini dilakukan dengan melaksanakan

monitoring penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu

Kecamatan (PATEN) di seluruh kecamatan se Kabupaten Bantul dan

penyelenggaraan kompetisi inovasi pelayanan publik di lingkungan

internal Pemerintah Kabupaten Bantul serta keikutsertaan dalam

kompetisi inovasi di tingkat nasional.


130.750.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 98.898.000,00 atau 76

%. Sisa anggaran ini cukup besar dikarenakan dibatalkannya rencana

pameran inovasi di tingkat nasional.

Pada penyelenggaraan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik

Nasional Tahun 2019 yang diselenggarakan Kementerian PANRB,

Pemerintah Kabupaten Bantul mengikutkan 14 Inovasi Tahun 2018 dari

77,53 76,50

77,41 77,95 78,31 78,38 78,78

86,32 87,57

88,67 88,70

85,41

86,97

70

72

74

76

78

80

82

84

86

88

90

Tahun 2013Tahun 2014 SM 1Tahun 2014 SM 2Tahun 2015 SM 1Tahun 2015 SM 2Tahun 2016 SM 1Tahun 2016 SM 2Tahun 2017 SM 1Tahun 2017 SM IITahun 2018 SM ITahun 2018 SM IITahun 2019 SM ITahun 2019 SM II

Nilai IKM Tahun 2013 - 2019

Nilai

berbagai instansi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul. Inovasi-

Inovasi tersebut sebagai berikut :

1.SIPERKASA Mengatasi Masalah Pasca Panen Mendukung Ketahanan Pangan

2.Mobil Keliling Pajak Bantul: Layanan PBB Lebih Dekat, Lebih Mudah, Lebih Murah

3."Wajib Peduli" TPKJM

4.BADOT TERSENYUM (Buatlah Anak dan Orang Tua Tersenyum)

5.PAGUYUBAN PENGELOLAAN PENYAKIT KRONIS TRESNO ROGO

6.KEKEP IBU

7.Geliat Barongan

8.KRIPEK PARU, Obat Mujarab Penanggulangan TBC

9.AKSI SIMPATI (AKTA KEMATIAN SEHARI JADI)

10.I-Jempol

11.E-Lawar

12.Gardu Kelola

13.SIGAP 119

14.PDAM Bantul SIAP PRIMA

Dari inovasi tersebut di atas yang berhasil masuk TOP 99 Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2019 sebagai berikut :

A. Mobil Keliling Pajak Bantul : Layanan PBB Lebih Dekat, Lebih Mudah, Lebih Murah

B. SIPERKASA Mengatasi Masalah Pasca Panen Mendukung Ketahanan

Dokumentasi penyerahan Piagam TOP 99 KIPP Nasional Tahun 2019

Dari inovasi tersebut di atas yang berhasil masuk TOP 45 Kompetisi

Inovasi Pelayanan Publik Nasional Tahun 2019 sebagai berikut :

1. SIPERKASA Mengatasi Masalah Pasca Panen Mendukung

Ketahanan

Dokumentasi penyerahan Piagam TOP 45 KIPP Nasional Tahun 2019

Hasil dari kompetisi inovasi pelayanan publik di internal

Pemerintah Kabupaten Bantul, proposal yang masuk sebanyak 169

proposal. Dari seluruh jumlah proposal tersebut dilakukan evaluasi oleh

Tim Inovasi Kabupaten, sehingga didapat 30 inovasi pelayanan terbaik

se Kabupaten Bantul. Dari 30 inovasi terbaik ini diundang untuk

memaparkan lebih detail terkait inovasi yang sudah dilakukan di depan

penilai independent yang berasal dari institusi pendidikan, media masa

dan lembaga ombusdman daerah.

Berdasarkan hasil penilaian tersebut terdapat 8 inovasi

pelayanan terbaik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul dengan

data sebagai berikut :

Top 8 inovasi pelayanan publik Tahun 2019

No NAMA OPD/UNIT KERJA INOVASI

1 Badan Penanggulangan

Bencana Daerah

BISS (Bantul Integrated Sirine

System)

2 Dinas Kependudukan dan

Catatan Sipil DUKCAPIL SMART

3 Dinas Perhubungan Pembayaran E-Retribusi Pengujian

Kendaraan Bermotor

4 UPTD Rumah Potong Hewan Si JEMPOL (Sistim Jemput Bola)

5 UPT Puskesmas Pundong

GEPLAK MANIS DIBAWA ANDONG

(Gerakan Pemberantasan

Tuberkulosis Bersama Warga

Masyarakat Kecamatan Pundong)

6 UPT Puskesmas Jetis I SI JAWARA JOS (Pasien Jiwa Sehat

Sejahtera Jenius Olah Sampah)

7 UPT Puskesmas Jetis II GARPU SALAD

8 UPT Puskesmas Sedayu I

TANTE SOSIALITA (Pemanfaatan

Taman Obat Keluarga, Solusi Sehat

Alami untuk Kita)

Selanjutnya kesepuluh inovasi terbaik ini diikutkan dalam

kompetisi secara nasional yang dilaksanakan oleh Kementrian PAN dan

RB dengan program SiNOVIK.

d) Pelaksanaan dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah perubahan mind set dan

culture set birokrasi pemerintah daerah Kegiatan ini dilaksanakan

dengan memfasilitasi terlaksananya reformasi birokrasi di Kabupaten

Bantul serta mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam

rangka implementasi reformasi birokrasi yang tercantum dalam road

map reformasi birokrasi Kabupaten Bantul. Selain itu juga dilakukan

evaluasi Road Map Reformasi Birokrasi dikarenakan periode road map

yang ada sudah habis pada tahun ini.

Tujuan dari kegiatan ini adalah terlaksananya program-program

reformasi birokrasi menuju kepada perubahan budaya kerja dan pola

pikir aparatur dan birokrasi di Kabupaten Bantul yang lebih baik.


39.355.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 36.505.000,00 atau 93 %

sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp2.850.000,00.

Output dari kegiatan ini adalah dokumen realisasi pelaksanaan

program/roadmap reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah

Kabupaten Bantul serta draft dokumen road map reformasi birokrasi

periode 2019 – 2022.

e) Penyusunan Standard Operating Procedure (SOP) dan Ketataksanaan

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah penyelenggaraan

pemerintahan yang efektif dan efisien dalam melakukan pelayanan

kepada masyarakat.



Hasil dari kegiatan ini adalah terbitnya Peraturan Bupati Nomor

89 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Peta Proses Bisnis

Pemerintah Kabupaten Bantul .

c. Permasalahan dan Solusi

Berikut ini disampaikan beberapa permasalahan dan solusi terkait

dengan urusan otonomi daerah.

Tabel, permasalahan dan solusi

No Permasalahan Solusi

1

2

3

Turunya Regulasi tentang tatacara izin pemberian TPP bagi Pemda pada bulan Oktober sehingga rencana Penyusunan Regulasi Peningkatan kapasitas kinerja aparatur pemerintah (TPP) menjadi terlambat karena drat regulasi dengan sistem yang lama telah tersusun sejak September. Regulasi tentang penyusunan Proses Bisnis kurang mendetail dan belum ada daerah yang menjadi pilot project / atau contoh Proses Bisnis Daerah sehingga di tahun 2019 dalam penyusunannya kurang maksimal. Pada Tahun 2019 Pemerintah Pusat Mengeluarkan regulasi yang Harus Segera ditindak Lanjuti Oleh Pemerintah Daerah Seperti PP Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan Atas PP 18 Nomor Tahun 2016 dan Permendagri Nomor 56 Tahun 2019 Tentang SOTK Sekretariat Daerah. Disisi lain Pemerintah Pusat juga mengeluarkan kebijakan Penyederhaan Birokrasi, kebijakan tersebut kontra indikatif yang menjadikan kebingungan untuk mengambil keputusan tentang regulasi kelembagaan.

Menyusun regulasi dan sistem pemberian TPP sesuai dengan Kepmendagri yang keluar dan tetap menyusun regulasi dengan sistem pemberian yang sudah berjalan sembari menunggu persetujuan Menteri Dalam Negeri. Melakukan konsultasi atau mendatangkan narasumber dari Kemenpan RB atau Kemendagri dan menyusun peta proses bisnis seperti yang dicontohkan oleh Kemenpan RB. Tetap menyusun regulasi tentang kelembagaan sesuai dengan aturan terbaru serta melakukan pemetaan jabatan sesuai Surat Edaran tentang Penyederhanaan Birokrasi.

1. Otonomi Daerah

Documents